PT TRUST FINANCE INDONESIA Tbk NERACA 30 JUNI 2010 DAN 2009 (Dalam Satuan Rupiah)

PT TRUST FINANCE INDONESIA Tbk NERACA 30 JUNI 2010 DAN 2009 (Dalam Satuan Rupiah)

Catatan

2010

2009

ASET Kas dan bank 2b, 3 Piutang pembiayaan konsumen Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu dan pendapatan yang belum diakui sebesar Rp 53.310.470.712 pada tahun 2010 dan Rp 48.102.255.952 pada tahun 2009 2c, 2f, 4, 9 Biaya dibayar di muka 2g, 5 Aset pajak tangguhan 2m, 12 Aset sewaan – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 8.414.824.910 pada tahun 2010 dan Rp 6.248.542.220 pada tahun 2009 2d, 6, 9, 11 Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 3.318.962.538 pada tahun 2010 dan Rp 3.266.080.097 pada tahun 2009 2h, 7, 9 Aset lain-lain 2i, 8 JUMLAH ASET

2.481.643.779

6.755.395.362

198.454.105.594

321.249.994 321.707.662

172.949.937.727 521.468.147 247.176.005

5.024.518.265

3.026.450.955

1.777.422.895 1.202.453.159

1.548.184.736 2.567.202.959

209.583.101.348

187.615.815.891

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

--1--

PT TRUST FINANCE INDONESIA Tbk NERACA (Lanjutan) 30 JUNI 2010 DAN 2009 (Dalam Satuan Rupiah)

Catatan

2010

2009

KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN Hutang bank Angsuran diterima di muka Hutang pajak Hutang lain-lain Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja Jaminan aset sewaan

4, 6, 7, 9 10 2m, 12 6, 11

61.865.784.427 7.997.514.641 1.791.610.286 3.753.610.181

60.858.496.364 6.988.109.392 1.311.921.298 3.218.015.387

2j, 22 6

1.286.830.649 1.000.000.000

882.771.447 1.000.000.000

77.695.350.184

74.259.313.888

40.000.000.000 6.429.000.000 8.000.000.000 77.458.751.164

40.000.000.000 6.429.000.000 8.000.000.000 58.927.502.003

JUMLAH EKUITAS

131.887.751.164

113.356.502.003

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

209.583.101.348

187.615.815.891

JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham Modal dasar - 1.600.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 400.000.000 saham Agio saham Cadangan menurut undang-undang Saldo laba

13 2k, 14 15

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

--2--

PT TRUST FINANCE INDONESIA Tbk LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2010 DAN 2009 (Dalam Satuan Rupiah)

Catatan

2010

2009

PENDAPATAN Pendapatan Usaha: Pembiayaan konsumen Sewa operasi

2c, 2l, 16 2d, 2l, 17

21.782.561.561 2.418.209.130

21.000.815.867 2.470.867.217

Jumlah Pendapatan Usaha Pendapatan Usaha Lain-lain

2l, 18

24.200.770.691 209.927.877

23.471.683.084 273.153.692

24.410.698.568

23.744.836.776

3.593.532.751 6.658.858.836 -

4.960.946.225 6.018.553.995 1.750.000.000

Jumlah Beban

10.252.391.587

12.729.500.220

LABA SEBELUM TAKSIRAN PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK

14.158.306.981

11.015.336.556

Jumlah Pendapatan BEBAN Beban bunga pinjaman Beban administrasi dan umum Beban penyisihan piutang ragu-ragu

TAKSIRAN PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK Periode berjalan Tangguhan

2l, 19 2l, 20 2i, 4

2m, 12

Jumlah Beban Pajak LABA BERSIH LABA PER SAHAM DASAR

2n, 23

(

3.955.218.960 ) ( -

3.071.766.600 ) -

(

3.955.218.960 ) (

3.071.766.600 )

10.203.088.021

7.943.569.956

25,51

19,86


--3--

PT TRUST FINANCE INDONESIA Tbk LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2010 DAN 2009 (Dalam Satuan Rupiah)

Modal Saham

Cadangan Menurut Undang-undang

Saldo Laba

Jumlah Ekuitas

40.000.000.000

6.429.000.000

8.000.000.000

50.983.932.047

105.412.932.047

-

-

-

7.943.569.956

7.943.569.956

Saldo 30 Juni 2009

40.000.000.000

6.429.000.000

8.000.000.000

58.927.502.003

113.356.502.003

Saldo 1 Januari 2010

40.000.000.000

6.429.000.000

8.000.000.000

67.255.663.143

121.684.663.143

-

-

-

10.203.088.021

10.203.088.021

40.000.000.000

6.429.000.000

8.000.000.000

77.458.751.164

131.887.751.164

Saldo 1 Januari 2009 Laba bersih

Laba bersih

Saldo 30 Juni 2010

Agio Saham


--4--

PT TRUST FINANCE INDONESIA Tbk LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2010 DAN 2009 (Dalam Satuan Rupiah)

2010

2009

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan pendapatan pembiayaan konsumen Penerimaan pendapatan sewa operasi Pembayaran pembiayaan konsumen Pembayaran bunga pinjaman Pembayaran kas untuk biaya operasi Pembayaran sewa Pembayaran pajak penghasilan

( ( ( ( (

106.335.763.563 2.380.542.863 104.288.401.276 ) 3.593.532.751 ) 4.545.038.312 ) 431.082.100 ) 4.074.299.974 )

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

(

8.216.047.987 )

( (

10.598.200 ) ( 2.124.900.000 ) ( 165.000.000 70.000.000

27.569.000 ) 3.029.393.175 ) 828.782.025

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi

(

1.900.498.200 ) (

2.228.180.150 )

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan hutang bank Pembayaran hutang bank

(

56.933.873.807 48.061.130.568 ) (

29.357.475.445 54.642.204.487 )

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Pembelian aset tetap Pembelian aset sewaan Hasil penjualan aset tetap Hasil penjualan aset sewaan

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

8.872.743.239

PENURUNAN BERSIH KAS DAN BANK

(

( ( ( ( (

111.783.422.757 3.580.539.306 73.271.660.003 ) 4.960.946.225 ) 4.251.861.882 ) 672.941.230 ) 3.285.483.237 ) 28.921.069.486

(

25.284.729.042 )

1.243.802.948 )

1.408.160.294

KAS DAN BANK AWAL PERIODE

3.725.446.727

5.347.235.068

KAS DAN BANK AKHIR PERIODE

2.481.643.779

6.755.395.362


--5--

PT TRUST FINANCE INDONESIA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk periode Enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 (Dalam satuan rupiah)

1.

UMUM a.

Pendirian dan informasi umum Perusahaan PT Trust Finance Indonesia Tbk (Perusahaan) dahulu PT KIA Asia Finance, didirikan dengan akta Notaris Maria Kristiana Soeharyo, S.H., No. 44, tanggal 12 Pebruari 1990. Akta pendirian ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1394.HT.01.01.Th.90, tanggal 13 Maret 1990 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1990. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui akta Notaris Robert Purba S.H., No. 67, tanggal 12 Juni 2008, mengenai perubahan Anggaran Dasar dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai ”Perseroan Terbatas”. Akta perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-49949.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 11 Agustus 2008. Perusahaan memperoleh ijin usaha lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 159/KMK.06/2001, tanggal 3 April 2001 dan telah diperbaharui dengan Surat Keputusan No. Kep-078/KM.6/2003, tanggal 24 Maret 2003. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal yang meliputi sewa pembiayaan, anjak piutang, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan konsumen dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pada saat ini Perusahaan terutama bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen. Perusahaan berdomisili di Gedung Artha Graha lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan dan memiliki 4 kantor cabang di Jakarta, Surabaya, Medan dan Pekanbaru. Perusahaan memulai operasi komersialnya pada tahun 1991.

b.

Penawaran Umum Saham Perusahaan Pada tanggal 8 Nopember 2002, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) melalui suratnya No. S-2414/PM/2002 untuk melakukan Penawaran Umum kepada masyarakat atas 100.000.000 saham Perusahaan atau 25% dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum tersebut. Nilai nominal per lembar saham adalah Rp 100 yang ditawarkan dengan harga penawaran sebesar Rp 170 per saham. Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum tersebut, Perusahaan mencatatkan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum yaitu sebanyak 300.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham. Dengan demikian, jumlah saham yang dicatatkan oleh Perusahaan pada Bursa Efek Indonesia adalah sebesar 400.000.000 saham atau 100% dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 28 Nopember 2002.

c.

Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah dan Karyawan Susunan Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris Utama Komisaris Komisaris

: Sukardi Tandijono Tang : Iki Wibowo Widjojo : Ir. Halim Kesuma

-6-

PT TRUST FINANCE INDONESIA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk periode Enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 (Dalam satuan rupiah)

Direksi: Direktur Utama Direktur Direktur

: Muhamad Nashir : Djoni Suyanto : Suparman Sulina

Komite Audit: Ketua Anggota Anggota

: Ir. Halim Kesuma : Hamidah : B. Indrawan Tjahya

Dewan Pengawas Syariah: Ketua : Dr. K.H. Ahmad Munif Suratmaputra M.A. Anggota : Drs. H. Zafrullah Salim S.H., M.Hum. Pada tanggal 30 Juni 2010 dan 2009, jumlah karyawan tetap Perusahaan masing-masing sejumlah 107 dan 108 karyawan. Pada tahun 2010 dan 2009, jumlah gaji dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp 1.057.270.000 dan Rp 988.875.000.

2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI a.

Dasar Penyajian Laporan Keuangan Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK). Laporan keuangan disusun berdasarkan pada saat terjadinya (accrual basis) dengan konsep biaya perolehan (historical cost). Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah.

b.

Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas di bank dan deposito berjangka dengan masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

c.

Akuntansi Pembiayaan Konsumen Piutang pembiayaan konsumen dinyatakan sebesar jumlah saldo angsuran pembiayaan dikurangi pendapatan yang belum diakui (unearned income) dan penyisihan piutang ragu-ragu. Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan perbedaan antara jumlah angsuran yang akan diterima dengan jumlah pokok pembiayaan. Pendapatan belum diakui diamortisasi dan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu perjanjian yang bersangkutan dengan menggunakan tingkat pengembalian bunga efektif.

d.

Akuntansi Sewaan Perusahaan mencatat transaksi sewa operasi sesuai dengan PSAK No. 30 (Revisi 2007) mengenai “Akuntansi Sewa”. Sesuai dengan pernyataan tersebut, transaksi sewa operasi Perusahaan dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa (operating lease), di mana pendapatan sewanya diakui berdasarkan metode garis lurus (straight-line-method) selama masa sewa. -7-


e.

Anjak Piutang Tagihan anjak piutang dicatat berdasarkan jumlah yang dikeluarkan oleh Perusahaan yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai piutang. Perbedaan antara harga pengalihan dan jumlah bersih piutang dialihkan merupakan pendapatan belum diakui dan diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu perjanjian. Pendapatan administrasi diakui pada saat transaksi dilakukan dan pendapatan anjak piutang dicatat atas dasar akrual. Transaksi anjak piutang dilakukan dengan recourse.

f.

Penyisihan Piutang Ragu-ragu Penyisihan piutang ragu-ragu ditetapkan berdasarkan penelaahan terhadap masing-masing akun piutang pada akhir tahun. Piutang akan dihapuskan jika dianggap tidak akan dapat tertagih.

g.

Biaya Dibayar di Muka Biaya dibayar di muka diamortisasi sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method).

h.

Aset tetap Sebelum tanggal 1 Januari 2008, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Efektif 1 Januari 2008, Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2007) mengenai “Aset Tetap”, yang menggantikan PSAK No. 16 (1994) mengenai “Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain” dan PSAK No. 17 (1994) mengenai “Akuntansi Penyusutan”. Berdasarkan PSAK No. 16 (Revisi 2007), suatu entitas harus memilih model biaya (cost model) atau model revaluasi (revaluation model) sebagai kebijakan akuntansi pengukuran atas aset tetapnya. Penerapan PSAK revisi ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan. Semua aset tetap disusutkan sejak bulan penggunaan aset tersebut dengan menggunakan metode persentase tetap dari nilai buku (declining balance method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap bersangkutan. Persentase penyusutan per tahun adalah sebagai berikut: Tarif Peralatan Kantor Perabot Kantor Kendaraan

25% 50% 50%

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada periode terjadinya; pengeluaran modal yang dapat meningkatkan daya guna aset dalam jumlah signifikan dikapitalisasi. Aset tetap, termasuk aset sewaan, yang tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset yang bersangkutan berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dibukukan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan. Aset sewaan dicatat sesuai dengan PSAK No. 30 (Revisi 2007) mengenai “Akuntansi Sewa”. Penyusutan dihitung berdasarkan taksiran masa manfaat yang sama seperti yang diterapkan untuk aset tetap sejenis yang diperoleh melalui kepemilikan langsung. -8-


i.

Agunan yang Diambil Alih Agunan yang diambil alih dalam kaitannya dengan penyelesaian fasilitas pembiayaan nasabah disajikan dalam akun aset lain-lain dan dicatat berdasarkan nilai terendah antara harga pasar dan harga yang disepakati bersama.

j.

Imbalan Kerja Perusahaan mengakui kewajiban atas imbalan kerja karyawan yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003 tanggal 25 Maret 2003 (UU No. 13/2003). Sesuai PSAK No. 24 (Revisi 2004) mengenai “Imbalan Kerja”, biaya penyisihan imbalan kerja karyawan menurut UU No.13/2003 ditentukan berdasarkan penilaian aktuaria menggunakan metode Projected Unit Credit. Keuntungan dan kerugian aktuaria diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuaria bersih yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari jumlah yang lebih besar antara nilai kini imbalan pasti dan nilai wajar aset program pada tanggal neraca. Keuntungan dan kerugian aktuaria ini diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan rata-rata sisa masa kerja karyawan. Kemudian, biaya jasa lalu yang timbul akibat penerapan program imbalan pasti atau perubahan program imbalan pasti yang terhutang, diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sampai imbalan tersebut menjadi hak karyawan (vested).

k.

Biaya Emisi Saham Sesuai dengan Peraturan No. VIII.G.7, Lampiran Surat Keputusan BAPEPAM No. Kep-06/PM/2000 mengenai “Pedoman Penyajian Laporan Keuangan”, biaya-biaya emisi saham yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham Perusahaan dikurangkan langsung dari agio saham yang diperoleh dari penawaran efek tersebut.

l.

Pengakuan Pendapatan dan Beban Usaha Pendapatan atas aktivitas pembiayaan konsumen dan sewa operasi diakui sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2c dan 2d. Beban diakui sesuai dengan manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (accrual basis).

m. Pajak Penghasilan Pajak penghasilan dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan. Penangguhan pajak penghasilan dilakukan untuk mencerminkan pengaruh pajak atas perhitungan beda temporer antara pelaporan komersial dan fiskal, dan akumulasi kompensasi rugi fiskal. n.

Laba per Saham Dasar Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun berjalan. Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada tahun 2010 dan 2009 adalah sebesar 400.000.000 saham.

o.

Informasi Segmen Informasi segmen Perusahaan disajikan menurut pengelompokan (segmen) usaha yang membedakan (distinguished components) jenis produk atau jasa.

-9-


p.

Penggunaan Estimasi Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Dengan adanya risiko ketidakpastian yang melekat dalam pembuatan estimasi, hasil realisasi yang akan terjadi dapat berbeda dengan jumlah yang diperkirakan sebelumnya.

3.

KAS DAN BANK Akun ini terdiri dari: 2010 Kas

15.090.784

12.953.250

1.447.418.384 573.686.479 276.966.610 37.180.741 36.599.257

4.013.327.156 2.145.699.385 275.661.887 117.704.072 158.138.725

46.413.097 8.751.116 5.127.711 8.385.249 1.206.869 24.817.482

17.604.258 8.990.134 5.316.495 -

Sub-jumlah

2.466.552.995

6.742.442.112

Jumlah

2.481.643.779

6.755.395.362

Bank: PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Artha Graha Internasional Tbk PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank SBI Indonesia (dahulu PT Bank Indomonex) PT Bank Kesawan Tbk PT Bank Mitraniaga PT Bank Windu Kentjana International Tbk PT Bank Victoria PT Bank Panin Syariah

4.

2009

PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN Akun ini merupakan piutang atas transaksi pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor dan properti dari para konsumen pihak ketiga sebagai berikut: 2010 Piutang pembiayaan konsumen jatuh tempo dalam: Satu tahun Dua tahun Tiga tahun Empat tahun Pendapatan yang belum diakui Penyisihan piutang ragu-ragu

55.061.563.366 105.847.949.877 81.753.386.767 9.101.676.296 ( (

Piutang pembiayaan konsumen-bersih

- 10 -

2009

60.081.756.398 97.610.803.277 53.964.277.474 9.395.356.530

251.764.576.306 43.030.753.520 ) ( 10.279.717.192 ) (

221.052.193.679 37.822.538.760 ) 10.279.717.192 )

198.454.105.594

172.949.937.727


2010

2009

Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu: Saldo awal periode Penambahan periode berjalan

10.279.717.192 -

8.529.717.192 1.750.000.000

Saldo akhir periode

10.279.717.192

10.279.717.192

Berdasarkan kontrak pembiayaan konsumen, konsumen melakukan pembiayaan secara bulanan dalam jumlah tetap. Tingkat bunga rata-rata pembiayaan konsumen berkisar 14% - 32% pada tahun 2010 dan 15% - 31% pada tahun 2009. Pada tanggal 30 Juni 2010 dan 2009, piutang pembiayaan konsumen dijadikan agunan untuk memperoleh pinjaman bank (Catatan 9). Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan piutang ragu-ragu cukup untuk menutup kerugian atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang pembiayaan konsumen di kemudian hari. 5.

BIAYA DIBAYAR DI MUKA Akun ini merupakan biaya sewa dibayar di muka.

6.

ASET SEWAAN Aset sewaan terdiri dari: 2010 Saldo Awal Harga perolehan Kendaraan Akumulasi penyusutan Nilai buku

Penambahan

12.209.993.175 8.169.813.638

Pengurangan

2.124.900.000 1.089.253.734

895.550.000 844.242.462

4.040.179.537

Saldo Akhir 13.439.343.175 8.414.824.910 5.024.518.265

2009 Saldo Awal Harga perolehan Kendaraan Akumulasi penyusutan Nilai buku

Penambahan

10.814.650.000 9.354.598.721

Pengurangan

3.029.393.175 862.624.108

4.569.050.000 3.968.680.609

1.460.051.279

Saldo Akhir 9.274.993.175 6.248.542.220 3.026.450.955

Pada tahun 2010 dan 2009, jumlah penyusutan aset sewaan yang dibebankan pada usaha, masingmasing sebesar Rp 1.089.253.734 dan Rp 862.624.108. Penjualan aset sewaan adalah sebagai berikut: 2010

2009

Harga jual Nilai buku

70.000.000 51.307.538

828.782.025 600.369.391

Laba penjualan aset sewaan

18.692.462

228.412.634

Pada tahun 2010, uang jaminan sewa yang diterima Perusahaan atas aset sewaan sebesar - 11 -


Rp 1.000.000.000 disajikan dalam akun ”Jaminan Aset Sewaan”. Aset sewaan dan aset tetap telah diasuransikan secara gabungan terhadap risiko kebakaran, pencurian, kebanjiran dan risiko lainnya (all-risk) dengan nilai pertanggungan untuk tahun 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 12.619.382.000 dan Rp 8.760.575.000. Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

7.

ASET TETAP Aset tetap terdiri dari: 2010 Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

Saldo Akhir

Harga perolehan Peralatan kantor Perabot kantor Kendaraan

1.335.843.158 363.306.575 3.789.887.500

10.598.200 -

403.250.000

1.346.441.358 363.306.575 3.386.637.500

Jumlah

5.489.037.233

10.598.200

403.250.000

5.096.385.433

Akumulasi penyusutan Peralatan kantor Perabot kantor Kendaraan

862.701.637 354.122.967 1.987.684.498

59.934.882 2.295.912 449.183.580

396.960.938

922.636.519 356.418.879 2.039.907.140

Jumlah

3.204.509.102

511.414.374

396.960.938

3.318.962.538

Nilai buku

2.284.528.131

1.777.422.895

2009 Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

Saldo Akhir

Harga perolehan Peralatan kantor Perabot kantor Kendaraan

1.304.771.758 360.886.575 3.121.037.500

25.149.000 2.420.000 -

-

1.329.920.758 363.306.575 3.121.037.500

Jumlah

4.786.695.833

27.569.000

-

4.814.264.833

Akumulasi penyusutan Peralatan kantor Perabot kantor Kendaraan

704.516.560 343.552.272 1.807.916.343

77.178.547 4.636.071 328.280.304

-

781.695.107 348.188.343 2.136.196.647

Jumlah

2.855.985.175

410.094.922

-

3.266.080.097

Nilai buku

1.930.710.658

1.548.184.736

Pada tahun 2010 dan 2009, jumlah penyusutan aset tetap yang dibebankan pada usaha, masingmasing sebesar Rp 511.414.374 dan Rp 410.094.922. Penjualan aset tetap adalah sebagai berikut: 2010 Harga jual Nilai buku

165.000.000 6.289.062

Laba penjualan aset tetap

158.710.938

- 12 -


Aset tetap dan aset sewaan telah diasuransikan secara gabungan terhadap risiko kebakaran, pencurian, kebanjiran dan risiko lainnya (all-risk) dengan nilai pertanggungan untuk tahun 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 12.619.382.000 dan Rp 8.760.575.000. Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

8.

ASET LAIN-LAIN Akun ini terdiri dari: 2010 Agunan diambil alih Uang jaminan Piutang karyawan Lain-lain Jumlah

2009

519.900.000 178.013.659 39.539.500 465.000.000

864.891.000 178.013.659 31.539.500 1.492.758.800

1.202.453.159

2.567.202.959

Agunan yang diambil alih diperoleh dalam kaitannya dengan penyelesaian fasilitas pembiayaan nasabah dan dicatat berdasarkan nilai terendah antara harga pasar dan harga yang disepakati bersama (Catatan 2i). 9.

HUTANG BANK Akun ini terdiri dari: 2010 PT Bank Syariah Mandiri, al murabahah (wa’ad) PT Bank Central Asia Tbk, installment loan PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, kredit modal kerja PT Bank SBI Indonesia (dahulu PT Bank Indomonex), demand loan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, al musyarakah (wa’ad) PT Bank Windu Kentjana International Tbk, installment loan PT Bank Panin Syariah,al musyarakah (wa’ad) Jumlah

2009

25.497.580.035 6.037.499.993

28.215.428.670 11.037.499.997

12.236.700.750

10.901.791.985

3.000.000.000

7.500.000.000

560.595.870

3.203.775.712

4.535.304.122 9.998.103.657

-

61.865.784.427

60.858.496.364

a. PT Bank Syariah Mandiri (Bank Syariah Mandiri) Pada tanggal 27 Nopember 2001, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan al murabahah (wa’ad) dari Bank Syariah Mandiri dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 5.000.000.000, dijamin dengan hak pengalihan atas piutang pembiayaan konsumen (cessie) senilai 143% dari jumlah fasilitas pembiayaan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan ini dilakukan pada tanggal 21 Juli 2004 dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2007. Batas maksimum pinjaman ini ditingkatkan menjadi Rp 60.000.000.000 dan tingkat marjin keuntungan per tahun sebesar 15%. Perpanjangan terakhir fasilitas pembiayaan ini dilakukan pada tanggal 2 April 2007 dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 April 2011. Berdasarkan addendum perjanjian tanggal 29 Desember 2007 tingkat marjin keuntungan telah berubah menjadi 11,92% per tahun dengan - 13 -


maksimal pencairan adalah 70% dari piutang pokok lancar yang dialihkan dan tidak boleh melebihi batas maksimum fasilitas tersebut. Selama pinjaman belum dilunasi, Perusahaan tidak diperkenankan antara lain, melakukan perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham, Direksi dan Komisaris Perusahaan; pembagian deviden; mengajukan kepada pihak yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator, likuidator atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaan Perusahaan; memperoleh pinjaman atau kredit dari bank atau lembaga keuangan lain dan mengalihkan sebagian atau seluruhnya barang jaminan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Syariah Mandiri. Selama pinjaman belum dilunasi, Perusahaan tidak diperkenankan mempunyai rasio pinjaman terhadap ekuitas melebihi rasio 10:1. b. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Pada tanggal 5 Agustus 2004, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit rekening koran dari BCA dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 10.300.000.000. Fasilitas ini terakhir diperpanjang pada tanggal 5 Agustus 2007, dan jatuh tempo pada tanggal 5 Agustus 2008. Pada tahun 2007, fasilitas pinjaman ini telah dilunasi oleh Perusahaan. Pada tanggal 11 Agustus 2008, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman installment loan dari BCA dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 15.000.000.000. Maksimal pencairan fasilitas ini sebesar 70% dari piutang pokok lancar yang dialihkan dan tidak boleh melebihi batas maksimum fasilitas tersebut. Fasilitas pembiayaan ini jatuh tempo pelunasan pada tanggal 11 Agustus 2011 dengan tingkat suku bunga 11,25% per tahun dan dijamin dengan hak pengalihan atas piutang pembiayaan konsumen. Selama pinjaman belum dilunasi, Perusahaan tidak diperkenankan antara lain, melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan dan membubarkan Perusahaan; mengikat diri sebagai penjamin dan meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya kecuali untuk kegiatan usaha yang normal dan mengubah status kelembagaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA. c. PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (Bank Artha Graha) Pada tanggal 4 Juli 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja (revolving) dengan jangka waktu 1 tahun dari Bank Artha Graha. Pinjaman ini dijamin dengan pengalihan hak atas piutang pembiayaan konsumen (cessie) yang dibiayai dengan batas maksimum pinjaman adalah sebesar Rp 75.000.000.000 dan tingkat bunga per tahun antara 14% sampai 18,5%. Perpanjangan fasilitas pembiayaan ini dilakukan pada tanggal 14 Juli 2010 dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juli 2011 dengan tingkat suku bunga 13% per tahun. Selama pinjaman belum dilunasi, Perusahaan tidak diperkenankan antara lain, melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan dan membubarkan Perusahaan; memperoleh pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan lain kecuali untuk kegiatan usaha yang normal; perubahan bentuk usaha Perusahaan; mengikat diri sebagai penjamin; menyerahkan seluruh atau sebagian hak atau kewajiban Perusahaan yang berhubungan dengan perjanjian ini kepada pihak lain; membuat perjanjian bantuan teknik atau menajemen dan memindahtangankan Perusahaan dalam bentuk atau dengan nama lain kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Artha Graha. d. PT Bank SBI Indonesia (Bank SBI Indonesia) Pada tanggal 5 September 2000, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit demand loan dari - 14 -


Bank SBI Indonesia dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 5.000.000.000 yang dijamin dengan pengalihan hak atas piutang pembiayaan konsumen. Fasilitas ini terakhir diperpanjang pada tanggal 19 September 2009, dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 September 2010 dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 7.500.000.000 dan dibebani tingkat suku bunga antara 14,5% sampai 15,25% per tahun. Selama pinjaman belum dilunasi, Perusahaan tidak diperkenankan antara lain, menjaminkan barang yang telah diserahkan sebagai jaminan untuk fasilitas kredit ini kepada pihak lain dan menarik dana melebihi plafond fasilitas kredit yang telah ditentukan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank SBI Indonesia. e. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Pada tanggal 19 Nopember 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan al musyarakah dari BNI dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 50.000.000.000. Maksimal pencairan fasilitas ini sebesar 70% dari piutang pokok lancar yang dialihkan dan tidak boleh melebihi batas maksimum fasilitas tersebut. Fasilitas pembiayaan ini jatuh tempo pada tanggal 19 Nopember 2010 dan dijamin dengan hak pengalihan atas piutang pembiayaan konsumen secara fidusia. Selama pinjaman belum dilunasi, Perusahaan tidak diperkenankan antara lain, melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan dan membubarkan Perusahaan; memperoleh pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan lain kecuali untuk kegiatan usaha yang normal; perubahan bentuk usaha Perusahaan; mengikat diri sebagai penjamin; menyerahkan seluruh atau sebagian hak atau kewajiban Perusahaan yang berhubungan dengan perjanjian ini kepada pihak lain; mengambil lease dari perusahaan pembiayaan dan memindahtangankan Perusahaan dalam bentuk atau dengan nama lain kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI. Perusahaan juga tidak diperkenankan mempunyai rasio pinjaman terhadap ekuitas melebihi rasio 10:1 dan rasio lancar melebihi rasio 1:1. f. PT Bank Windu Kentjana International Tbk Pada tanggal 25 Januari 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman installment loan dari PT Bank Windu Kentjana International Tbk dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 5.000.000.000. Jangka waktu fasilitas pembiayaan ini selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga 13% per tahun dan dijamin dengan pengalihan hak atas piutang pembiayaan konsumen (cessie). g. PT Bank Panin Syariah Pada tanggal 22 Juni 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan al musyarakah wal murabahah dari Bank Panin Syariah dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 10.000.000.000, dijamin dengan hak pengalihan atas piutang pembiayaan konsumen (cessie) senilai 143% dari jumlah fasilitas pembiayaan. dan tingkat marjin keuntungan per tahun sebesar 12,5%. Jangka waktu fasilitas pembiayaan ini selama 3 tahun dengan jangka waktu penarikan selama 1 tahun.

10. ANGSURAN DITERIMA DI MUKA Akun ini merupakan jumlah angsuran pembiayaan konsumen dari nasabah yang diterima di muka oleh Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 7.997.514.641 dan Rp 6.988.109.392. - 15 -


11. HUTANG LAIN – LAIN Akun ini terdiri dari: 2010

2009

Titipan asuransi Uang muka sewa operasi Uang muka dari pelanggan

1.850.898.789 1.097.912.667 804.798.725

2.055.630.180 464.599.845 697.785.362

Jumlah

3.753.610.181

3.218.015.387

Uang muka sewa operasi merupakan penerimaan di muka atas pendapatan sewa operasi kendaraan (Catatan 6) yang belum direalisasi pada akhir periode. Titipan asuransi merupakan jumlah pembayaran premi asuransi oleh konsumen kepada Perusahaan tetapi belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi.

12. PERPAJAKAN a. Hutang pajak 2010

2009

Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 23 Pasal 29

66.594.041 139.246 1.724.876.999

76.979.477 22.613.621 1.212.328.200

Jumlah

1.791.610.286

1.311.921.298

b. Beban pajak penghasilan periode berjalan Rekonsiliasi antara laba sebelum taksiran penghasilan (beban) pajak menurut laporan laba rugi komersial dengan laba rugi fiskal adalah sebagai berikut: 2010 Laba sebelum taksiran penghasilan (beban) pajak

14.158.306.981

Beda Tetap: Pendapatan yang dikenakan pajak final: Jasa giro dan bunga deposito

(

Taksiran laba fiskal periode berjalan Taksiran beban pajak penghasilan periode berjalan Pajak penghasilan dibayar di muka: Pasal 23 Pasal 25

2009

( (

Hutang pajak penghasilan

32.524.477 )

(

44.741.058 )

14.125.782.504

10.970.595.498

3.955.218.960

3.071.766.600

44.997.761 ) 2.185.344.200 ) 1.724.876.999

- 16 -

11.015.336.556

( (

31.052.898 ) 1.828.385.502 ) 1.212.328.200


Taksiran laba fiskal Perusahaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan yang akan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak. c. Pajak tangguhan Rincian aset pajak tangguhan bersih untuk periode Enam bulan yang berakhir pada tanggaltanggal 30 Juni 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut: 2010 Saldo awal periode

2009

321.707.662

247.176.005

-

-

321.707.662

247.176.005

Pajak tangguhan periode berjalan Saldo akhir periode

Pada tanggal 23 September 2008, Presiden Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menandatangani Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan. Peraturan ini mengatur pengenaan tarif tunggal untuk perhitungan Pajak Badan sebesar 28%.

13. MODAL SAHAM Susunan kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut: 2010

Pemegang Saham

Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh

Persentase Kepemilikan (%)

Jumlah

PT Majujaya Terus Sejahtera PT Artha Securities Indonesia Henry Bing Siang Lim Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)

120.000.000 96.630.000 70.000.000

30,00 24,16 17,50

12.000.000.000 9.663.000.000 7.000.000.000

113.370.000

28,34

11.337.000.000

Jumlah

400.000.000

100,00

40.000.000.000

2009

Pemegang Saham

Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh

Persentase Kepemilikan (%)

Jumlah

PT Majujaya Terus Sejahtera PT Artha Securities Indonesia Henry Bing Siang Lim Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)

120.000.000 81.930.000 77.000.000

30,00 20,48 19,25

12.000.000.000 8.193.000.000 7.700.000.000

121.070.000

30,27

12.107.000.000

Jumlah

400.000.000

100,00

40.000.000.000

- 17 -


14. AGIO SAHAM Akun ini merupakan selisih antara nilai nominal saham perdana Perusahaan dengan harga pasar saham atas penjualan saham perdana kepada masyarakat. Saldo agio saham sebesar Rp 6.429.000.000 adalah jumlah agio setelah dikurangi dengan biaya emisi penerbitan saham baru sebesar Rp 571.000.000.

15. CADANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG Sesuai dengan pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai “Perseroan Terbatas”, Perusahaan diwajibkan menyisihkan sejumlah tertentu dari laba bersih untuk dana cadangan menurut undang-undang, sampai dana cadangan tersebut mencapai sekurang-kurangnya 20% dari modal yang ditempatkan. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 12 Juni 2008, yang telah diaktakan dengan akta Notaris Robert Purba, S.H., No. 40, tanggal 12 Juni 2008, Notaris di Jakarta, Perusahaan telah menyetujui untuk membentuk cadangan menurut Undang-Undang sebesar Rp 8.000.000.000.

16. PENDAPATAN PEMBIAYAAN KONSUMEN Rincian pendapatan pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut: 2010

2009

Pendapatan bunga Pendapatan denda Pendapatan administrasi

19.262.734.092 1.687.608.596 832.218.873

18.783.636.051 1.607.500.867 609.678.949

Jumlah

21.782.561.561

21.000.815.867

17. PENDAPATAN SEWA OPERASI Pada tahun 2010 dan 2009, pendapatan sewa operasi masing-masing sebesar Rp 2.418.209.130 dan Rp 2.470.867.217, merupakan pendapatan sewa operasi kendaraan bermotor (operating lease) berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga.

18. PENDAPATAN USAHA LAIN – LAIN Rincian pendapatan usaha lain-lain adalah sebagai berikut: 2010

2009

Laba atas penjualan aset sewaan Bunga dan jasa giro

177.403.400 32.524.477

228.412.634 44.741.058

Jumlah

209.927.877

273.153.692

- 18 -


19. BEBAN BUNGA PINJAMAN Rincian beban bunga pinjaman adalah sebagai berikut: 2010

2009

Bunga pinjaman Biaya provisi

3.355.925.157 237.607.594

4.775.946.225 185.000.000

Jumlah

3.593.532.751

4.960.946.225

20. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM Rincian beban administrasi dan umum adalah sebagai berikut: 2010

2009

Gaji dan tunjangan Penyusutan aset sewaan (Catatan 6) Sewa kantor Penyusutan aset tetap (Catatan 7) Transportasi dan perjalanan dinas Keperluan kantor Telekomunikasi Perbaikan dan pemeliharaan Jasa profesi Perijinan Iklan dan promosi Jamuan dan representasi

3.541.529.266 1.089.253.734 512.332.102 511.414.374 246.437.061 234.933.336 157.693.051 141.669.164 102.300.000 54.287.570 43.946.150 23.063.028

3.188.125.292 862.624.108 493.973.083 410.094.922 235.442.081 221.426.041 173.033.471 167.044.810 108.800.000 48.511.100 83.417.300 26.061.787

Jumlah

6.658.858.836

6.018.553.995

21. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA Pada tahun 2010 dan 2009, Perusahaan tidak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

22. KEWAJIBAN DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA Perusahaan menetapkan manfaat untuk karyawan yang mencapai usia pensiun 55 tahun berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Manfaat tersebut tidak didanai. Rincian berikut ini menjelaskan komponen dari imbalan kerja bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan 2009, yang diakui pada laporan laba rugi dan nilai yang diakui pada neraca atas kewajiban imbalan kerja yang ditentukan oleh PT Mitra Jasa Prima, aktuaris independen. Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja dihitung dengan menggunakan metode “Projected Unit Credit”, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut: - 19 -


Tingkat diskonto Tingkat kenaikan gaji Tingkat mortalita Usia pensiun normal

2010

2009

10 % 8% TMI – II 1999 55 tahun

10 % 8% TMI – II 1999 55 tahun

Mutasi kewajiban diestimasi atas imbalan kerja pada tanggal-tanggal 30 Juni 2010 dan 2009, adalah sebagai berikut: 2010

2009

Saldo awal periode Penambahan selama periode berjalan

1.286.830.649 -

882.771.447 -

Jumlah

1.286.830.649

882.771.447

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa jumlah penyisihan pada tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 tersebut adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam UU No. 13/2003 dan PSAK No. 24 (Revisi 2004).

23. LABA PER SAHAM DASAR Perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut: 2010 Laba bersih Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar Laba per saham dasar

2009

10.203.088.021

7.943.569.956

400.000.000 25,51

400.000.000 19,86

24. INFORMASI SEGMEN USAHA Kegiatan utama Perusahaan pada tahun 2010 dan 2009 meliputi beberapa segmen usaha sebagai berikut: a. Pembiayaan konsumen b. Sewa operasi Informasi hasil bersih segmen berdasarkan jenis pembiayaan adalah sebagai berikut: 2010 2009 Pembiayaan konsumen: Pendapatan pembiayaan konsumen

21.782.561.561

Dikurangi: Bunga pinjaman Beban administrasi dan umum Beban penyisihan piutang ragu-ragu

( (

Hasil bersih segmen pembiayaan konsumen - 20 -

3.593.532.751 ) ( 5.569.605.102 ) ( ( 12.619.423.708

21.000.815.867 4.960.946.225 ) 5.155.929.887 ) 1.750.000.000 ) 9.133.939.755


Sewa operasi: Pendapatan sewa operasi Dikurangi: Penyusutan aset sewaan

2.418.209.130 (

Hasil bersih segmen sewa operasi

1.089.253.734 )

2.470.867.217 (

862.624.108 )

1.328.955.396

1.608.243.109

177.403.400 32.524.477

228.412.634 44.741.058

209.927.877

273.153.692

Jumlah hasil bersih segmen

14.158.306.981

11.015.336.556

Laba sebelum taksiran penghasilan (beban) pajak

14.158.306.981

11.015.336.556

Lain-lain: Laba atas penjualan aset Pendapatan bunga deposito dan jasa giro Hasil segmen lain-lain

25. KONTINJENSI Pada tanggal 1 Juli 2003, Goal Trading Asset Ltd., perusahaan yang berkedudukan di British Virgin Island, melalui kuasa hukumnya Kantor Hukum Lontoh & Kailimang dengan suratnya No. 101/LK-SU/VII/03, menyatakan bahwa kliennya Goal Trading Asset Ltd adalah pemenang tender atas aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berupa pinjaman Perusahaan kepada BPPN sebesar Rp 14.416.333.333. Berdasarkan hasil pembahasan bersama yang dilakukan penasehat hukum independen Perusahaan dengan Kantor Hukum Lontoh & Kailimang mengenai hal tersebut di atas, tidak ditemukan adanya bukti-bukti otentik dan kuat yang mendukung keabsahan pinjaman tersebut, sehingga tidak terdapat dasar hukum yang sah untuk menentukan adanya kewajiban pembayaran oleh Perusahaan atas pinjaman tersebut. Bahwa dengan adanya perjanjian No. 19 yang dibuat dihadapan notaris Sinta Susikto, S.H., tanggal 7 Juni 2000, Eddie Wibowo dan Jaegopal Hutapea, keduanya pemegang saham lama Perusahaan secara bersama-sama menyatakan kesediaannya bertanggung jawab penuh atas kewajiban-kewajiban yang timbul terhadap Perusahaan yang diakibatkan oleh transaksi sebelum adanya pengalihan saham. Sampai dengan tanggal laporan ini, belum terdapat penyelesaian secara hukum atas masalah tersebut.

26. REVISI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) Berikut ini ikhtisar revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan belum berlaku efektif untuk laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 adalah sebagai berikut: a. PSAK No. 50 (Revisi 2006), mengenai “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” Pada bulan Desember 2006, DSAK mengeluarkan PSAK No. 50 (Revisi 2006), mengenai - 21 -


“Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” yang menggantikan PSAK No. 50, mengenai “Akuntansi Investasi Efek Tertentu”. PSAK No. 50 (Revisi 2006) memberikan pedoman bagaimana mengungkapkan dan menyajikan instrumen keuangan pada laporan keuangan dan menentukan apakah instrumen keuangan adalah instrumen kewajiban atau ekuitas. Standar ini digunakan untuk klasifikasi atas instrumen keuangan dari prospektif penerbitnya, dalam aset keuangan, kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan; dan keadaan dimana aset keuangan dan kewajiban keuangan akan saling hapus. PSAK No. 50 (Revisi 2006) melengkapi ketentuan pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan kewajiban keuangan yang diatur pada PSAK No. 55 (Revisi 2006). DSAK menunda pemberlakuan PSAK No. 50 (Revisi 2006) hingga 1 Januari 2010 berdasarkan surat DSAK No. 1705/DSAK/IAI/XII/2008 mengenai, “Pengumuman Perubahan Tanggal Efektif PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006)” tertanggal 30 Desember 2008. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 50 (Revisi 2006) terhadap laporan keuangan. b. PSAK No. 55 (Revisi 2006), mengenai “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” Pada bulan Desember 2006, DSAK mengeluarkan PSAK No. 55 (Revisi 2006), mengenai “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” yang menggantikan PSAK No. 55 (Revisi 1999), mengenai “Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai”. PSAK No. 55 (Revisi 2006) memberikan pedoman pengakuan, pengukuran, dan penghentian pengakuan aset keuangan dan kewajiban keuangan termasuk instrumen derivatif. Standar tersebut juga memberikan pedoman pengakuan dan pengukuran kontrak penjualan dan pembelian item non-keuangan. DSAK menunda pemberlakuan PSAK No. 55 (Revisi 2006) hingga 1 Januari 2010 berdasarkan surat DSAK No. 1705/DSAK/IAI/XII/2008, mengenai “Pengumuman Perubahan Tanggal Efektif PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006)” tertanggal 30 Desember 2008. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006) terhadap laporan keuangan. c. PSAK No. 26 (Revisi 2008), mengenai “Biaya Pinjaman” Pada bulan September 2008, DSAK mengeluarkan PSAK No. 26 (Revisi 2008) mengenai “Biaya Pinjaman” yang menggantikan PSAK No. 26 (1997), mengenai “Biaya Pinjaman”. PSAK No. 26 (Revisi 2008) memberikan pedoman terkait dengan kapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian dari biaya perolehan suatu aset. PSAK No. 26 (Revisi 2008) mengharuskan biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan suatu aset kualifikasian untuk dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. PSAK No. 26 (Revisi 2008) efektif berlaku sejak 1 Januari 2010. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 26 (Revisi 2008) terhadap laporan keuangan. d. PSAK No. 1 (Revisi 2009), mengenai “Penyajian Laporan Keuangan” Pada bulan Juni 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 1 (Revisi 200), mengenai “Penyajian Laporan Keuangan” yang mengamandemen PSAK No. 1 (Revisi 1998), mengenai “Penyajian Laporan Keuangan”. PSAK No. 1 (Revisi 2009) menentukan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. PSAK No. 1 (Revisi 2009) mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, persyaratan minimum isi laporan keuangan dan mengharuskan Perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan yang lengkap yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, laporan Laba Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan atas - 22 -


Laporan Keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya, Laporan Posisi Keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. PSAK No. 1 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Penerapan lebih dini dianjurkan. Penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2009) akan berdampak signifikan pada Laporan Keuangan Perusahaan. e. PSAK No. 2 (Revisi 2009), mengenai “Laporan Arus Kas” Pada bulan November 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 2 (Revisi 2009), mengenai “Laporan Arus Kas” yang mengamandemen PSAK No. 2 (Reformat 2007), mengenai “Laporan Arus Kas”. PSAK No. 2 (Revisi 2009) menyediakan pedoman spesifik dalam menyusun Laporan Arus Kas. PSAK No. 2 (Revisi 2009) mengharuskan Perusahaan untuk memberikan informasi mengenai perubahan-perubahan historis terkait kas dan setara kas yang diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. PSAK No. 2 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Penerapan PSAK No. 2 (Revisi 2009) akan berdampak signifikan pada Laporan Keuangan Perusahaan. f.

PSAK No. 4 (Revisi 2009), mengenai “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri” Pada bulan November 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 4 (Revisi 2009), mengenai “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri” yang mengamandemen PSAK No. 4 (Reformat 2007), mengenai “Laporan Keuangan Konsolidasi”. PSAK No. 4 (Revisi 2009) menitikberatkan relevansi, keandalan dan komparabilitas informasi yang disajikan Perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan tersendiri. Menurut PSAK No. 4 (Revisi 2009), kepentingan non pengendali ( yang sebelumnya disebut hak minoritas) harus disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan dalam bagian ekuitas, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Pada saat Perusahaan membuat laporan keuangan tersendiri, investasi pada Anak Perusahaan harus dicatat pada biaya perolehan sesuai dengan PSAK No. 4 (Rerformat 2007). PSAK No. 4 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Penerapan PSAK No. 4 (Revisi 2009) tidak berdampak secara signifikan pada Laporan Keuangan Perusahaan.

g. PSAK No. 5 (Revisi 2009), mengenai “Segmen Operasi” Pada bulan Juni 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), mengenai “Segmen Operasi” yang merubah PSAK No. 5 (Revisi 2000), mengenai “Pelaporan Segmen”. PSAK No. 5 (Revisi 2009) mensyaratkan Perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis. PSAK No. 5 (Revisi 2009) memperluas definisi segmen operasi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi dan melaporkan segmen operasi. PSAK No. 5 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan lebih dini atas PSAK No. 5 (Revisi 2009) diperkenankan. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 5 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan. h. PSAK No. 10 (Revisi 2009), mengenai “Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing” Pada bulan Desember 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 10 (Revisi 2009), mengenai - 23 -


“Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing” yang merubah PSAK No. 10 (Reformat 2007), mengenai “Transaksi dalam Mata Uang Asing”, PSAK No. 11 (Reformat 2007), mengenai “Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing”, dan PSAK No. 52, mengenai “Mata Uang Pelaporan”. PSAK No. 10 (Revisi 2009) memperluas definisi mata uang fungsional dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional dari suatu entitas serta memberikan pedoman dalam pelaporan transaksi-transaksi dalam mata uang asing, penjabaran pada mata uang penyajian, dan penjabaran kegiatan usaha luar negeri. Dalam penjabaran kegiatan usaha luar negeri, goodwill yang timbul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri dan setiap penyesuaian nilai wajar pada nilai tercatat aset dan kewajiban untuk dinyatakan dalam mata uang fungsional dan dijabarkan dalam kurs penutupan. PSAK No. 10 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No.10 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan. i.

PSAK No. 12 (Revisi 2009), mengenai “Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama” Pada bulan Agustus 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No.12 (Revisi 2009), mengenai “Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama” yang merubah PSAK No.12 (Reformat 2007), mengenai “Pelaporan Keuangan Mengenai Bagian Partisipasi dalam Pengendalian Bersama Operasi dan Aset”. PSAK No.12 (Revisi 2009) memberikan pedoman dalam akuntansi dan pelaporan kepemilikan dalam ventura bersama dalam laporan keuangan venturer. Venturer harus mengakui bagian partisipasinya dalam pengendalian bersama aset dalam laporan keuangannya. Venturer harus mengakui aset yang dikendalikan, kewajiban dan beban yang timbul dan bagian pendapatan dalam laporan keuangannya dalam pengendalian bersama operasi. Venturer harus mengakui bagian pertisipasinya dalam pengendalian bersama entitas dengan menggunakan konsolidasi proporsional atau metode ekuitas. Penerapan dini atas PSAK No. 12 (Revisi 2009) dianjurkan. PSAK No. 12 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan PSAK No. 12 (Revisi 2009) tidak berdampak secara signifikan pada Laporan Keuangan Perusahaan.

j.

PSAK No. 15 (Revisi 2009), mengenai “Investasi pada Entitas Asosiasi” Pada bulan Juni 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 15 (Revisi 2009), mengenai “Investasi pada Entitas Asosiasi” yang menggantikan PSAK No. 12 (1998), “Akuntansi untuk Investasi dalam Perusahaan Asosiasi. PSAK No. 15 (Revisi 2009) diterapkan untuk akuntansi investasi dalam entitas asosiasi, yaitu suatu entitas, termasuk entitas non-korporasi seperti persekutuan, dimana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Investasi dalam entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. PSAK No. 15 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 1011. Penerapan dini PSAK No. 15 (Revisi 2009) dianjurkan. Penerapan PSAK No. 15 (Revisi 2009) tidak berdampak secara signifikan pada Laporan Keuangan Perusahaan.

k. PSAK No. 25 (Revisi 2009), mengenai “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”. Pada bulan Agustus 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 25 (Revisi 2009), mengenai ”Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan” yang menggantikan PSAK No. 25 (Reformat 2007), mengenai ”Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi”. PSAK No. 25 (Revisi 2009) memberikan definisi tentang kelalaian pencantuman, kesalahan penyajian, kesalahan mendasar dan kesalahan lain yang material. PSAK No. 25 (Revisi 2009) mensyaratkan - 24 -


perusahaan untuk mengungkapkan dampak yang mungkin timbul akibat penerapan standarstandar akuntansi keuangan yang baru pada laporan keuangan pada periode awal penerapan. PSAK No. 25 (Revisi 2009) juga memberikan panduan untuk mencatat dan mengungkapkan kesalahan, perubahan estimasi akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi. PSAK No. 25 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan lebih dini atas PSAK No. 25 (Revisi 2009) dianjurkan. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 25 (Revisi 2009) terhadap Laporan Keuangan Perusahaan. l.

PSAK No. 48 (Revisi 2009), mengenai “Penurunan Nilai Aset”. Pada bulan Oktober 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 48 (Revisi 2009), mengenai ”Penurunan Nilai Aset” yang menggantikan PSAK No. 48, mengenai ”Penurunan Nilai Aset”. PSAK No. 48 (Revisi 2009) memberikan prosedur untuk mengidentifikasikan unit penghasil kas dan mengukur penurunan nilai aset. Suatu rugi penurunan nilai harus dicatat untuk suatu unit penghasil kas ketika jumlah terpulihkan dari unit tersebut lebih kecil dari nilai tercatatnya. Rugi penurunan nilai harus dialokasikan untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill yang dialokasikan ke unit penghasil kas tersebut dan ke aset lain dari unit tersebut dibagi pro rata atas dasar jumlah tercatat setiap aset di dalam unit tersebut. PSAK No. 48 (Revisi 2009) mensyaratkan perusahaan untuk menilai pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa suatu aset mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai yang diakui pada periode sebelumnya untuk aset lain selain goodwill sudah tidak terdapat lagi. PSAK No. 48 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Perusahaan harus menerapkan PSAK No. 48 (Revisi 2009) secara prospektif. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK 48 (Revisi 2009) terhadap Laporan Keuangan Perusahaan.

m. PSAK No. 57 (Revisi 2009), mengenai “Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi”. Pada bulan Agustus 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 57 (Revisi 2009), mengenai ”Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi” yang menggantikan PSAK No. 57, mengenai ”Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi”. PSAK No. 57 (Revisi 2009) memberikan panduan penerapan untuk mengakui dan mengungkapkan kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi. PSAK No. 57 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan lebih dini atas PSAK No. 57 (Revisi 2009) dianjurkan. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 57 (Revisi 2009) terhadap Laporan Keuangan Perusahaan. n. PSAK No. 58 (Revisi 2009), mengenai “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan”. Pada bulan Agustus 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 58 (Revisi 2009), mengenai “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan” yang merubah PSAK No. 58 (Revisi 2003), “Operasi yang Dihentikan”. PSAK No. 58 (Revisi 2009) memperluas pedoman pengklasifikasian dan pengukuran aset tersedia untuk dijual. Aset tersedia untuk dijual disajikan sebagai aset lancar dan terpisah dari pos lainnya. PSAK No. 58 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai atau sesudah 1 Januari 2011. Penerapan PSAK No. 58 (Revisi 2009) secara dini dianjurkan. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 58 (Revisi 2009) terhadap Laporan Keuangan Perusahaan. - 25 -


o. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 7 (Revisi 2009), mengenai “Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus“ Pada bulan Oktober 2009, DSAK mengeluarkan ISAK No. 7 (Revisi 2009), mengenai “Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus“ yang mengubah ISAK 7 (Revisi 2004), mengenai ”Entitas Bertujuan Khusus”. ISAK No. 7 (Revisi 2009) memberikan pedoman bagaimana mengidentifikasi entitas bertujuan khusus dan menjelaskan indikasi adanya pengendalian yang menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu Entitas Bertujuan Khusus (EBK) dikonsolidasikan atau tidak. ISAK No. 7 (Revisi 2009) mengharuskan suatu EBK dikonsolidasi apabila dikendalikan oleh suatu entitas. ISAK No. 7 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan ISAK No. 7 (Revisi 2009) tidak berdampak secara signifikan pada Laporan Keuangan Perusahaan. p. ISAK No. 9 (Revisi 2009), mengenai “Perubahan atas Kewajiban Aktivitas Purna-operasi, Restorasi dan Kewajiban Serupa”. Pada bulan Agustus 2009, DSAK mengeluarkan ISAK No. 9 (Revisi 2009), mengenai “Perubahan atas Kewajiban Aktivitas Purna-operasi, Restorasi dan Kewajiban Serupa”. ISAK No. 9 (Revisi 2009) memberikan pedoman bagaimana menghitung dampak perubahan dalam pengukuran atas aktivitas purna-operasi, restorasi atau kewajiban yang serupa yang muncul karena kewajiban untuk membongkar dan memindahkan aset tetap, pabrik dan peralatan dan restorasi lokasi aset sebagai konsekuensi dari pembeliannya. ISAK No. 9 (Revisi 2009) juga menjelaskan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan perubahan tersebut dan bagaimana mengukurnya. ISAK No. 9 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai atau sesudah 1 Januari 2011. Penerapan ISAK No. 9 (Revisi 2009) secara dini dianjurkan. Penerapan ISAK No. 9 (Revisi 2009) tidak berdampak secara signifikan pada Laporan Keuangan Perusahaan. q. ISAK No. 10 (Revisi 2009), mengenai “Program Loyalitas Pelanggan” Pada bulan Agustus 2009, DSAK mengeluarkan ISAK No. 10 (Revisi 2009), mengenai “Program Loyalitas Pelanggan”. ISAK No. 10 (Revisi 2009) menyediakan pedoman untuk mencatat dan mengukur penghargaan kredit kepada pelanggan. Interpretasi ini mensyaratkan imbalan tersebut diidentifikasi secara terpisah dan diukur dengan mengacu pada nilai wajarnya. ISAK No. 10 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode tahunan yang dimulai atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan dini dari ISAK No. 10 (Revisi 2009) diperbolehkan. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari penerapan di ISAK No. 10 (Revisi 2009) terhadap Laporan Keuangan Perusahaan. r.

ISAK No. 11 (Revisi 2009), mengenai “Distribusi Aset Non Kas kepada Pemilik” Pada bulan Agustus 2009, DSAK mengeluarkan ISAK No. 11 (Revisi 2009), mengenai “Distribusi Aset Non Kas kepada Pemilik”. ISAK No. 11 (Revisi 2009) menyediakan pedoman pengakuan, pengukuran dan pengungkapan hutang dividen pada saat entitas mengumumkan distribusi dan mempunyai kewajiban untuk mendistribusikan aset kepada pemilik. Hal ini mensyaratkan entitas untuk mengakui perbedaan antara nilai tercatat aset yang didistribusikan dan nilai tercatat utang dividen dalam laba rugi. ISAK No. 11 (Revisi 2009) diterapkan secara prospektif untuk periode tahunan yang dimulai atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan retrospektif tidak diperbolehkan sedangkan penerapan dini diperbolehkan. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan ISAK No. 11 (Revisi 2009) terhadap Laporan Keuangan Perusahaan. - 26 -


s.

ISAK No. 12 (Revisi 2009), mengenai “Pengendalian Bersama Entitas : Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer” Pada bulan Agustus 2009, DSAK mengeluarkan ISAK No. 12 (Revisi 2009), mengenai “Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer”. ISAK No. 12 (Revisi 2009) memberikan pedoman pengakuan keuntungan atau kerugian dari kontribusi aset nonmoneter pada PBE (Pengendalian Bersama Entitas) dalam pertukaran dengan bagian partisipasi ekuitas PBE dalam laporan laba rugi venturer. Standar tersebut juga memberikan pedoman bagaimana menghitung imbalan tambahan dan menyajikan keuntungan atau kerugian belum terealisasi pada laporan keuangan konsolidasian venturer. Venturer tidak mengakui porsi keuntungan atau kerugian yang diatribusikan pada bagian partisipasi ekuitas venturer lain jika (a) risiko dan manfaat signifikan dari kepemilikan aset nonmoneter yang dikontribusikan tidak beralih ke PBE; atau (b) Keuntungan atau kerugian dalam kontribusi nonmoneter tidak dapat diukur dengan andal; atau (c) transaksi kontribusi tidak memiliki substansi komersial. Jika disamping menerima bagian partisipasi ekuitas, venturer menerima aset moneter atau nonmoneter, maka porsi yang sesuai dari keuntungan atau kerugian dalam transaksi tersebut diakui oleh venturer. ISAK No. 12 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Penerapan dini ISAK No. 12 (Revisi 2009) diperkenankan. Penerapan ISAK No. 12 (Revisi 2009) tidak berdampak secara signifikan pada Laporan Keuangan Perusahaan.

- 27 -

PT TRUST FINANCE INDONESIA Tbk LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL

30 JUNI 2010 DAN 2009 DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT TRUST FINANCE INDONESIA Tbk NERACA 30 JUNI 2010 DAN 2009 (Dalam Satuan Rupiah)

Recommend Documents