PT BANK DIPO INTERNASIONAL Management Letter UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2011
Daftar Isi I.
Pendahuluan
II. Temuan & Rekomendasi 2.1.
MANAJEMEN RISIKO
2.1.1.
Saldo Kas Besar dalam Khazanah Melebihi Limit Cash In Safe
2.1.2.
Manajemen Perkreditan
2.1.3
Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Auditan dan/atau Laporan Keuangan Internal Debitur
2.1.4
Penilaian Agunan dan Asuransi Agunan
2.1.5
Kredit yang Direstruktur
2.1.6
Pemberian Fasilitas Kredit Channeling kepada Koperasi Mitra Sejati
2.2.
AKUNTANSI & KEUANGAN
2.2.1.
Penangguhan Biaya Operasi dengan Masa Manfaat
2.2.2.
Agunan yang Diambil Alih yang Masih Outstanding
2.2.3.
Assessment Terhadap SOP atau Kebijakan Penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi
2.2.4.
Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Kredit yang Diberikan
2006) atas Kredit yang Diberikan
2.3.
TEKNOLOGI DAN INFORMASI
2.3.1.
Tidak Dilakukan Perubahan Suku Bunga Tabungan Pada Sistem Core Banking Untuk Periode Dengan Internal Memo Yang Berlaku
2.4.
PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER
2.4.1.
Prinsip Know Your Customer (KYC)
III. Perkembangan Isu-isu Sehubungan dengan Laporan Keuangan 3.1.
Antisipasi Penerapan PSAK Baru
3.2.
Antisipasi Penerapan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia 2008
Lampiran
November – Desember 2011 Sesuai
I.
PENDAHULUAN
Dalam audit kami atas laporan keuangan PT Bank Dipo Internasional (“Bank”) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, kami telah melakukan penelaahan atas aspek-aspek tertentu atas sistem pengendalian intern dan prosedur akuntansi Bank. Temuan-temuan selama penelaahan kami tersebut, kami tuangkan dalam laporan ini, termasuk rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikannya. Laporan ini ditujukan untuk memberikan masukan yang konstruktif untuk Manajemen. Temuan-temuan ini merupakan temuan yang kami peroleh dalam melakukan prosedur audit normal kami. Ruang lingkup atas prosedur penelaahan ini dirancang oleh kami pada dasarnya adalah untuk membantu kami dalam menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan Bank dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern Bank. Dengan demikian, laporan ini tidak dapat diharapkan memberikan semua perbaikan yang mungkin dapat disampaikan apabila dilakukan dalam penugasan penelaahan yang ekstensif dan khusus. Lebih lanjut, prosedur audit kami tidak dapat mendeteksi seluruh ketidakberesan dalam hal pelaporan dan kepatuhan hukum. Ruang Lingkup Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Prosedur audit kami meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan serta penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajemen. Prosedur ini dilakukan agar kami dapat menyatakan pendapat, dalam segala hal yang material, bahwa laporan keuangan Bank telah disajikan dengan wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, peraturan Bapepam dan Bank Indonesia. Ruang lingkup dari audit kami dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah bebas dari salah saji yang material. Laporan ini merupakan laporan tambahan dari laporan keuangan yang kami sampaikan kepada Bank sebagai hasil rekomendasi audit kami untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Oleh karena itu, laporan kami ini seharusnya dibaca secara bersamaan dengan laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Bantuan yang Diterima Dalam penyelesaian audit, kami memperoleh kerjasama yang baik dari karyawan Bank, terutama dari Grup Finance and Accounting. Bersama dengan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka atas bantuan dan dukungannya. Tanggal Penyelesaian Audit Kami telah mengeluarkan pendapat atas laporan keuangan Bank ntuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 pada tanggal 28 Maret 2011.
Hal 1 dari 18
II.
TEMUAN DAN REKOMENDASI
2.1.
MANAJEMEN RISIKO 2.1.1. Saldo Kas Besar dalam Khazanah Melebihi Limit Cash In Safe Temuan: Berdasarkan pemeriksaan terhadap saldo kas besar, kami menemukan saldo kas besar di Kantor Cabang Bandengan per 31 Desember 2011 yang melebihi limit cash in safe yang ditetapkan oleh Bank, dimana saldo kas besar pada kantor cabang pembantu adalah senilai Rp 1.835.020.200, sedangkan limit cash in save adalah sebesar Rp 1.500.000.000. Rekomendasi: Manajemen Bank sebaiknya mereview kembali limit cash in safe per cabang sehingga tidak terjadi kekurangan limit cash in safe yang telah ditetapkan oleh Bank dan meninjau kembali dengan pihak asuransi berapa besar nilai pertanggungan kas di khazanah yang akan diasuransikan. Tanggapan Manajemen: Bank tidak akan merubah limit yang telah ada, mengingat kondisi tersebut hanya bersifat insidentil dan kelebihan dana cash tersebut telah dicover asuransi.
Hal 2 dari 18
2.1.2. Manajemen Perkreditan Temuan: Kelemahan-kelemahan utama dalam aktivitas fungsional perkreditan, antara lain: 1. Kualitas pengawasan aktif dan tindakan korektif yang konkrit dari Dewan komisaris dan Direksi perlu ditingkatkan pada saat awal pengajuan pinjaman, pengawasan terhadap kualitas analisa kredit, kecukupan administrasi kredit, dan kontinuitas pemantauan kredit. 2. Pengungkapan dalam analisis kuantitatif kredit belum dijelaskan secara lengkap dan terukur serta masih terdapat kesenjangan informasi antara hasil analisis dengan dokumen pendukung, sehingga mengakibatkan hasil analisa dalam hal keuangan debitur kurang akurat dan berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam proses pengambilan keputusan. 3. Hasil kaji ulang credit reviewer atas analisa kredit oleh Account Officer (“AO”) cenderung bersifat pengulangan dan sistem pemantauan kredit belum dilakukan secara rutin sesuai dengan kebijakan intern bank yang mewajibkan dilakukan kunjungan usaha (Call Report) setiap 1 (satu) tahun sekali. 4. Fungsi AO Analisa kredit yang dibuat oleh AO masih mengandung kelemahan sebagaimana tercermin dari : Analisis kebutuhan modal kerja debitur tertentu tidak sepenuhnya memperhitungkan ketersediaan modal kerja sendiri debitur (self financing) sehingga kredit yang diberikan cenderung melebihi kebutuhan riil debitur (over financing). account officer bank belum sepenuhnya melakukan pengecekan terhadap validitas laporan keuangan yang disampaikan oleh debitur. Hal ini tercermin dari masih adanya inkonsistensi antara hasil hasil analisis dengan dokumen pendukung (laporan keuangan debitur) Dalam beberapa analisa kredit, laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar analisa kurang menggambarkan kondisi terkini usaha debitur karena periode laporan keuangan yang digunakan terlalu lama atau tidak ter update 5. Fungsi Credit Reviewer Bagian credit review telah melakukan kaji ulang terhadap analisis permohonan kredit baru, perpanjangan, dan penambahan plafond kredit, yang dibuat oleh AO. Namun demikian hasil kaji ulang yang dilakukan oleh bagian credit review relatif bersifat pengulangan (redundant) dengan analisis yang dibuat AO tanpa mengungkapkan informasi pembanding (dari hasil investigasi) khususnya mengenai tingkat kebenaran dan kewajaran laporan tersebut. Selain itu, Legal Officer belum melakukan analisa/review risk hukum yang memadai dab belum dituangkan dalam lembar pendapat aspek hukum. 6. Pemantauan Kredit Kebijakan Perkreditan mewajibkan AO untuk melakukan kunjungan nasabah sekaligus menyusun laporan kunjungan (call report) setiap tahun. Pedoman juga mewajibkan untuk pemantauan yang lebih intensif jika terjadi kondisi yang membutuhkan perhatian khusus terhadap usaha debitur. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelamahan, antara lain: Proses pemantauan kredit umumnya dilakukan hanya pada saat proses perpanjangan fasilitas, perubahan jaminan ataupun penambahan/pengurangan fasilitas Laporan kunjungan nasabah (call report) yang dibuat oleh account officer belum menginformasikan hal-hal penting yang terkait dengan perkembangan kinerja keuangan debitur, faktor-faktor yang memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap cashflow debitur dan pengungkapan permasalahan berikut upaya-upaya yang telah serta akan dilakukan debitur sehingga laporan tersebut kurang menggambarkan kondisi terkini usaha dan jaminan yang dimiliki debitur. Aktivitas mutasi rekening debitur di bank sebagian besar kurang aktif sehingga tidak dapat dilakukan pemantauan pasif terhadap aktivitas usaha debitur serta sulit menggambarkan penggunaan kredit. Hal 3 dari 18
7. Penilaian Jaminan Berdasarkan kebijakan perkreditan yang dikeluarkan Bank pada tahun 2004, penilaian jaminan dilakukan pada saat permohonan pengajuan fasilitas kredit dan akan dilakukan penilaian jaminan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali. 8. Pemantauan Kredit Berdasarkan hasil loan review yang telah kita auditor lakukan, masih ditemukan beberapa kekurangan dokumen-dokumen kredit yang diperlukan, seperti di sebutkan dalam Lampiran. Rekomendasi: 1. Manajemen Bank sebaiknya meningkatkan pengawasan aktif dan tindakan korektif yang konkrit pada saat awal pengajuan pinjaman, pengawasan terhadap kualitas analisa kredit, kecukupan administrasi kredit, dan kontinuitas pemantauan kredit. 2. Manajemen Bank harus memperbarui Kebijakan Perkreditan dari awal pengajuan fasilitas kredit sampai rutinitas pengawasan untuk menghindari timbulnya kredit yang bermasalah (non performing loan). 3. Manajemen Bank harus meningkatkan fungsi dan kualitas AO dalam melakukan analisa atau evaluasi profil debitur dari awal pengajuan fasilitas kredit, perpanjangan fasilitas kredit, penambahan fasilitas kredit, dan monitoring debitur. 4. Manajemen Bank disarankan untuk memperbaharui dokumen kredit setiap debitur sesuai dengan ketentuan/prosedur di Bank dengan melengkapi data-data debitur dan sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tanggapan Manajemen: Bank sependapat dan akan menjadi perhatian.
Hal 4 dari 18
2.1.3. Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Auditan dan/atau Laporan Keuangan Internal Debitur Temuan : Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, pada pasal 9 disebutkan “Bank wajib memiliki ketentuan intern yang mengatur kriteria dan persyaratan debitur yang wajib menyampaikan laporan keuangan auditan kepada Bank, termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan tersebut”. Selama pemeriksaan di tahun berjalan terhadap kebijakan internal perkreditan Bank, kami menemukan hal-hal sebagai berikut: 1. Kebijakan Perkreditan yang dikeluarkan pada tahun 2004 belum mengatur mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan auditan atas debitur-debitur yang memiliki total aset sebesar Rp 50 milyar (sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 68) dan atau dengan plafon pinjaman lebih dari Rp 12 milyar; laporan keuangan internal atas debiturdebitur yang memiliki plafon pinjaman dibawah sama dengan Rp 12 milyar 2. Berdasarkan hasil review, beberapa debitur tidak menyampaikan laporan keuangan auditan atau laporan keuangan internal, antara lain sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nama Debitur Handoyo Pratanto Yanuar Yaputra PT Bumi Borneo Inti Tjhin Sin Tjhung Lioe Okky Setiawan PT Tatamulya Nusantara Indah PT Widya Trans Cargo CV Irpau Hero PT Tunas Fajar Transindo
PT Dwijayatek Adigemilang
Keterangan Laporan keuangan tahun 2010 tidak terlampir Laporan keuangan tahun 2010 tidak terlampir Laporan keungan tahun 2010 tidak terlampir Laporan keungan tahun 2010 tidak terlampir Laporan keungan tahun 2010 tidak terlampir Laporan keuangan audit tahun 2010 tidak terlampir Laporan keungan tahun 2010 tidak terlampir Laporan keungan tahun 2010 tidak terlampir Laporan keuangan tahun 2010 tidak audited Laporan keuangan tahun 2010 tidak audited
Rekomendasi: Tidak tersedianya informasi keuangan debitur yang akurat dan tepat waktu dapat mengakibatkan ketidakakuratan penilaian kualitas pinjaman yang diberikan atas debitur yang bersangkutan. Selain itu akan dapat mengurangi kemampuan Bank dalam melakukan pemantauan pinjaman guna mendeteksi lebih dini kondisikondisi tertentu dari debitur yang akan berpotensi merugikan Bank. Bank hendaknya memperhatikan pemenuhan penyampaian laporan keuangan auditan dan laporan internal dari debitur sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit dan merevisi kebijakan perkreditan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan debitur.
Hal 5 dari 18
Tanggapan Manajemen: Bank telah memiliki ketentuan internal yang mengatur mengenai keharusan nasabah untuk menyampaikan laporan keuangan audited, hanya perlu dilengkapi dengan ketentuan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan audited tersebut kepada Bank. Bank senantiasa akan meminta laporan keuangan debitur untuk fasilitas kredit, selain Pinjaman Angsuran, pada setiap fasilitas tersebut dilakukan perpanjangan.
Hal 6 dari 18
2.1.4. Penilaian Agunan dan Asuransi Agunan Temuan : Dari hasil loan review yang telah Auditor lakukan, kami menemukan beberapa hal sebagai berikut: a. Berdasarkan PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, atas agunan yang akan digunakan sebagai pengurang Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA), maka penilaian agunan wajib dilakukan oleh penilai independen untuk pinjaman debitur yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000. Berdasarkan hasil review, terdapat beberapa debitur yang agunannya tidak dinilai dengan menggunakan penilai independen, antara lain sebagai berikut: No 1 2 3 5 6 b.
Nama Debitur PT Dwijayatek Adigemilang Hj. Iyoh Murtasiaty Fifih Herawati PT Tunas Fajar Transindo PT Rudy Saleh Jaya
Beberapa debitur dengan agunan yang tidak diasuransikan, antara lain sebagai berikut: No Nama Debitur Keterangan 1 Iskandar Hadiwijaya - Asuransi atas jaminan fasilitas PA 12 sudah tidak berlaku - Asuransi atas jaminan fasilitas PA 13 tidak terlampir 2 Faiz Nazareth - Asuransi atas jaminan yang terletak di Komplek Ruko Grand Sentosa tidak terlampir 3 Hendro S Gondokusumo - Asuransi atas jaminan fasilitas kredit tidak terlampir 4 Rusman Kusnowo - Asuransi atas jaminan fasilitas pinjaman angsuran tidak terlampir 5 PT Putra Bintang Sembada - Asuransi atas jaminan berupa "Hydraulic Excavator" sudah jatuh tempo 6 PT Tunas Fajar Transindo - Asuransi untuk jaminan fasilitas pinjaman angsuran no. 110042 telah jatuh tempo dan tidak lengkap 7 PT Irpau Hero Truly - Asuransi atas jaminan fasilitas kredit tidak terlampir
Rekomendasi : a. Penilaian agunan yang dilakukan Bank sebaiknya sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, dimana agunan yang digunakan wajib dinilai oleh penilai independen untuk pinjaman kepada debitur yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000 sehingga agunan tersebut dapat dijadikan pengurang cadangan kerugian penurunan nilai. b. Peningkatkan pemantauan terhadap penilaian agunan sebelum memberikan kredit terhadap debiturdebitur baru. c. Memberikan asuransi atas agunan debitur untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia. Tanggapan Manajemen: a. Atas temuan audit bahwa agunan debitur tidak dinilai dengan penilai independen, Bank sependapat dan akan dilakukan apraisal dengan penilai independen. b. Atas temuan audit bahwa agunan tidak diasuransikan, Bank sependapat dan akan menjadi perhatian.
Hal 7 dari 18
2.1.5. Kredit yang Direstruktur Temuan: Dari hasil review yang telah dilakukan mengenai kredit restrukturisasi, kami menemukan beberapa hal sebagai berikut: 1. Debitur atas nama Robert Taniago masuk dalam kredit yang direstruktur. Kami menemukan dalam data kredit restruktur bahwa fasilitas kredit yang telah direstruktur jika dibandingkan dengan fasilitas kredit sebelum direstruktur tidak ada perubahan, baik dari sisi tingkat suku bunga, jangka waktu pinjaman, jumlah outstanding pinjaman, dan jenis fasilitas. Berdasarkan informasi dari bagian kredit, Bank memasukkan debitur ini dalam kredit yang direstruktur karena menganut one obligator concept, dimana debitur atas nama Sulastri (1 grup dengan Robert Taniago), yang sebelumnya sudah masuk dalam kelompok kredit yang direstruktur. 2.
Debitur atas nama Grandy Rusli masuk dalam kredit yang direstruktur. Kami menemukan dalam data kredit restruktur bahwa fasilitas kredit yang telah direstruktur pada bulan Oktober 2011. Informasi yang diberikan oleh bagian kredit adalah pada bulan April 2011, AO yang bertanggungjawab telah mengajukan perubahan fasilitas kepada Komite Kredit. AO tersebut masih belum berpengalaman sehingga AO belum memahami bagaimana prosedur permohonan kredit jika ada perubahan fasilitas.
Rekomendasi : 1. Manajemen Bank sebaiknya melakukan monitoring secara rutin kredit yang dimasukkan dalam kelompok kredit yang direstrukturisasi. 2. Manajemen Bank sebaiknya melakukan analisa secara mendalam pada setiap debitur yang diajukan untuk masuk ke dalam kelompok kredit yang direstrukturisasi supaya tidak terdapat kesalahan klasifikasi kredit yang direstrukturisasi. 3. Manajemen Bank sebaiknya memberikan training kepada AO yang belum berpengalaman dalam segala hal yang berkaitan dengan kredit yang direstrukturisasi. Tanggapan Manajemen: 1. Monitoring terhadap kredit terus dilakukan diantaranya melalui rapat mingguan baik kredit yang lancar maupun kredit non performing. 2. Analisa terhadap restrukturisasi kredit telah dilakukan perbaikan seperti PT Paparsi Jaya dan Katharina Tampubolon. 3. Pendidikan terhadap AO terus dilakukan melalaui pelatihan baik yang dilakukan oleh internal (diantaranya melalui program MDP) maupun eksternal.
Hal 8 dari 18
2.1.6. Pemberian Fasilitas Kredit Channeling kepada Koperasi Mitra Sejati Temuan: Berdasarkan hasil review yang telah kami lakukan terhadap perjanjian fasilitas kredit Channeling, kami menemukan beberapa hal sebagai berikut: 1. Bank tidak membuat perjanjian induk berupa Akta Notaris antara Bank dengan Koperasi Mitra Sejahtera 2. Dalam perjanjian induk bawah tangan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, Bank tidak mencantumkan: - limit maksimum pinjaman - jangka waktu pinjaman - biaya pengenaan atas save deposit penyimpanan dokumen jaminan end user Rekomendasi : 1. Manajemen Bank sebaiknya mereview kembali isi perjanjian channeling tersebut dan merevisi isi dari perjanjian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 2. Manajemen Bank sebaiknya membuat perjanjin channeling dengan secara notaril karena untuk setiap batch channeling yang dicairkan dalam jumlah besar. Perjanjian secara notaril untuk menghindari penyalahgunaan dana di masa yang akan datang. Tanggapan Manajemen: 1. Bank tidak memiliki keharusan untuk menotarilkan Perjanjian Channeling dan penyalahgunaan dana dimasa datang tidak memiliki korelasi dengan bentuk perjanjian baik perjanjian bawah tangan maupun notariil. 2. Hal-hal tersebut telah diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Subrogasi.
Hal 9 dari 18
3. 2.2.
AKUNTANSI & KEUANGAN
2.2.1. Penangguhan Biaya Operasi dengan Masa Manfaat Temuan: Berdasarkan pemeriksaan atas sampel-sampel perhitungan pembebanan biaya sewa dan asuransi dalam tahun berjalan, kami menemukan bahwa: a. Sewa dibayar dimuka Cabang Saldo Auditor Saldo Inhouse Selisih Fatmawati Rp 173.333.333 Rp 190.656.000 Rp 17.322.667 b. Asuransi dibayar dimuka Cabang Pecenongan Fatmawati
Saldo Auditor Rp 4.109.667 Rp 3.285.211
Saldo Inhouse Rp 4.355.000 Rp 5.150.000
Selisih Rp 225.333 Rp 1.864.789
Bank melakukan pembebanan biaya dalam tahun berjalan atas akun Biaya Dibayar Dimuka atas Sewa dan Asuransi mengacu pada Memo Intern No. 031/Ops/Rev tanggal 24 Agustus 2006 tentang Limit Penangguhan dan Persetujuan Tiket Biaya Operasi dengan Masa Manfaat. Dalam memo tersebut disebutkan, “Limit penangguhan biaya operasi yang mempunyai manfaat, seperti biaya asuransi, biaya pemeliharaan komputer, biaya pemeliharaan mesin-mesin, biaya sewa gudang dan biaya lainnya di-accrue selama masa manfaat dengan nilai minimal accrual setiap bulannya adalah sebagai berikut: - Kantor Pusat sebesar Rp 800.000 - Kantor Cabang / Capem sebesar Rp 500.000 Rekomendasi: Manajemen Bank sebaiknya merevisi kebijakan tersebut dan melakukan perhitungan atas pembebanan biaya sewa dan asuransi atas asuransi biaya dibayar dimuka dan sewa dibayar dimuka disesuaikan selama masa manfaat dan dibebankan sesuai dengan masa manfaat pada tahun berjalan. Tanggapan Manajemen: Bank tidak sependapat dan Bank akan tetap melakukan perhitungan atas pembebanan biaya sewa dan asuransi dengan tetap mengacu pada ketentuan Bank yang ada karena Bank menganut asas materialitas.
Hal 10 dari 18
2.2.2. Agunan yang Diambil Alih yang Masih Outstanding Temuan: Berdasarkan pemeriksaaan atas agunan yang diambilalih (AYDA) Bank per tanggal 31 Desember 2011, kami menemukan saldo AYDA sebesar Rp 2.844.498.175 berupa tanah kosong dan tanah dan bangunan dari eks debitur PT Mekar Jaya Intan, Buyung Suryadjaya, PT Citrakarya Serbaguna dan Batubara. Di dalam PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif pasal 38 menyebutkan: 1) Bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA untuk menetapkan net realizable value dari AYDA. 2) Penilaian kembali terhadap AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pengambilalihan agunan. Berdasarkan PBI tersebut, penilaian kembali atas AYDA eks debitur Buyung Suryadjaya dan Batubara tidak dilakukan oleh Bank pada saat pengambilaalihan agunan. Selain itu, di dalam PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif pasal 37 ayat (1) menyebutkan “Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki”. Berdasarkan PBI tersebut, AYDA eks debitur Buyung Suryadjaya dan PT Citrakarya Serbaguna masingmasing diambilalih oleh Bank sejak tahun 2004 dan 2007. Rekomendasi: 1. Manajemen Bank sebaiknya melakukan penilaian kembali atas AYDA tersebut untuk dapat menentukan net realizable value. 2. Manajemen Bank sebaiknya melakukan upaya penyelesaian yang bertujuan untuk mengurangi outstanding AYDA dan menghindari terbentuknya penurunan nilai AYDA. Tanggapan Manajemen: Bank akan melakukan penilaian kembali atas AYDA sesuai ketentuan. AYDA atas nama PT Citrakarya Serbaguna telah terjual pada awal tahun 2012.
Hal 11 dari 18
2.2.3. Assessment Terhadap SOP atau Kebijakan Penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) atas Kredit yang Diberikan Temuan: Bank telah menyusun SOP atau Kebijakan Penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) . Berdasarkan hasil review atas draft SOP atau Kebijakan Penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) pada Kredit, kami menemukan hal-hal sebagai berikut: a. Penetapan klasifikasi signifikansi kredit yang disebutkan pada Memo Intern No. 10/038/MI/SISDUR/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Kebijakan Penerapan PSAK 50 & 55 (Revisi 2006) point 2.g, Bank belum melengkapi alasan penetapan nilai batas materialitas untuk kategori individual kredit adalah diatas Rp 5.000.000.000 (Misalnya : berdasarkan 25 debitur terbesar terhadap total kredit bank, berdasarkan rata-rata eksposure kredit 25 debitur besar terhadap modal bank, berdasarkan sektor industri tertentu yang memiliki default rate relatif cukup tinggi dll). b. Petunjuk pelaksanaan aktifitas bank yang terkait dengan PSAK No. 50 & 55 (Revisi 2006) yang menjadi perhatian sebagai berikut : 1. Dalam manual internal bank No. 10/019/MI/SISDUR/IV09 tanggal 3 April 2009 dan No. 10/059/MI/SISDUR/XII/09 tanggal 4 Desember 2009 tentang Penyempurnaan Pedoman Akuntansi Terkait PSAK 50 & 55 (Revisi 2006) belum dijelaskan mengenai mekanisme fungsi dari masingmasing unit (flow proses) terkait dengan pelaksanaan impairment Individual, sehingga pelaksanaannya dilapangan menimbulkan kebingungan pada masing-masing unit (AO, Analisis Kredit, Admin Kredit). 2. Belum diatur pelaksanaan proses check and balance (fungsi kontrol) terhadap validitas perhitungan impairment (individual maupun kolektif) yang dilakukan oleh account officer baik berdasarkan sistem maupun secara manual (maker, checker & approval). 3. Bank belum mempunyai sumber daya yang memadai yang memahami PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) untuk diterapkan pertama kali di Bank. Rekomendasi: 1. Penetapan klasifikasi signifikansi kredit untuk kategori individual kredit adalah diatas Rp 5.000.000.000 harus dianalisa kembali oleh Bank, karena kondisi Bank pada saat ini adalah sebagian besar debitur Bank mengajukan permohonan fasilitas kredit dibawah Rp 5 Milyar. 2. Managemen wajib memastikan pelaksanaan PSAK No. 50 dan 55 R 2006 oleh masing-masing unit bisnis terkait dilaksanakan dengan baik, sehingga disarankan Bank wajib membuat fungsi kontrol (check and balance) terhadap penerapan PSAK No. 50 dan 55 R (2006) untuk memastikan pelaksanaan ketentuan tersebut dilaksanakan dengan baik. 3. Pelatihan sumber daya manusia secara menyeluruh atas penerapan pertama kali PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) secara detail, baik SOP dan mekanisme teknis PSAK tersebut, baik di pusat dan di cabang-cabang secara berulang kali Tanggapan Manajemen: 1. Bank telah melakukan revisi terhadap limit tingkat signifikansi kredit dari Rp 5.000.000.000,-- menjadi Rp 500.000.000,-- mulai Januari 2012. 2. Setiap proses pembukuan telah dilakukan melalui proses check and balance. 3. Bank telah beberapa kali melakukan pelatihan SDM mengenai penerapan PSAK 50 & 55 (terakhir dilakukan pada akhir tahun 2011). Hal 12 dari 18
2.2.4. Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Kredit yang Diberikan Temuan: Kami telah melakukan calculation test atas kecukupan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas kredit yang diberikan dengan menggunakan metode discounted cash flow atas kredit secara individual untuk 3 (tiga) fasilitas kredit, dan atas fasilitas kredit lainnya secara kolektif dengan menggunakan perhitungan sesuai dengan ketentuan PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum” yang diubah dengan PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI No.9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 serta PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 yaitu: Klasifikasi Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet
Persentase Minimum Penyisihan
Dasar Perhitungan
1% 5% 15 % 50 % 100 %
Tanpa faktor pengurang Setelah dikurangi nilai agunan Setelah dikurangi nilai agunan Setelah dikurangi nilai agunan Setelah dikurangi nilai agunan
Akan tetapi dari hasil pemeriksaan atas pola perhitungan pembentukan CKPN kredit yang diberikan yang dibuat oleh Bank berdasarkan SOP dan kebijakan internal, kami menemukan hal-hal sebagai berikut: 1. Bank masih mengembangkan modul PSAK 50 & 55 (Revisi 2006) sehingga Bank masih menggunakan perhitungan manual berdasarkan PBI tersebut diatas. 2. Pengembangan modul/aplikasi untuk perhitungan kolektif impairment sedang dalam proses pengembangan. 3. Bank belum menentukan parameter untuk perhitungan CKPN secara kolektif. Rekomendasi: Bank sebaiknya segera melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Manajemen Bank harus menyelesaikan pengembangan PSAK 50 & 55 (Revisi 2006) sehingga penggunaan modul tersebut dapat mulai digunakan efektif 1 Januari 2012. 2. Manajemen Bank sebaiknya membuat kebijakan PSAK 50 & 55 (Revisi 2006) terkait dengan parameter untuk perhitungan CKPN secara kolektif. 3. Manajemen Bank juga harus segera mulai melakukan simulasi untuk perhitungan CKPN kredit secara kolektif dan individual cash flow sehingga pada saat mulai wajib mengikuti ketentuan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) mulai per 1 Januari 2012; sosialisasi draft SOP tersebut ke seluruh sumber daya yang terkait, sehingga pada tanggal tersebut semua sumber daya, sistem dan Bank telah siap dalam melakukan perhitungan CKPN tersebut sesuai ketentuan. Tanggapan Manajemen: 1. Sampai akhir tahun 2011 Bank diperkenankan oleh BI untuk melakukan perhitungan CKPN berdasarkan PPA karena adanya masa transisi. 2. Bank telah memiliki kebijakan parameter terkait perhitungan CKPN secara kolektif. 3. Bank telah melakukan simulasi perhitungan CKPN sesuai dengan format Bank Indonesia dan telah melaporkan ke Bank Indonesia.
Hal 13 dari 18
2.3.
TEKNOLOGI DAN INFORMASI
2.3.1. Tidak Dilakukan Perubahan Suku Bunga Tabungan Pada Sistem Core Banking Untuk Periode November – Desember 2011 Sesuai Dengan Internal Memo Yang Berlaku Temuan: Pada periode November 2011 terbit Internal Memo dengan nomor 10/029/MI/TRES/XI/11 yang berlaku efektif 15 November 2011 hingga 12 Desember 2011 mengenai perubahan suku bunga tabungan dari yang sebelumnya 4,50% menjadi 4,25%. Berdasarkan hasil perhitungan ulang atas data rekening koran tabungan diketahui bahwa Bank tidak melakukan perubahan suku bunga pada sistem core banking sesuai dengan Internal Memo yang berlaku efektif 15 November 2011 tersebut. Suku bunga yang tercatat pada sistem core banking Bank sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar 4.50% yang merupakan suku bunga berdasarkan Internal Memo : 1. Nomor 10/002/MI/TRES/I/10 yang berlaku mulai tanggal 14 Januari 2010. 2. Nomor 10/015/MI/TRES/VI/11 yang berlaku mulai tanggal 16 Juni 2011. 3. Nomor 10/024/MI/TRES/X/11 yang berlaku mulai tanggal 15 Oktober 2011. Implikasi: Tidak dilakukannya perubahan suku bunga tabungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengakibatkan pencatatan bunga untuk periode 15 November 2011 hingga 12 Desember 2011 tidak sesuai dengan ketentuan Bank, yang berdampak kepada suku bunga yang diberikan kepada nasabah lebih besar daripada suku bunga yang ditetapkan. Rekomendasi: Bank sebaiknya membuat kebijakan dan prosedur untuk memastikan dilakukan perubahan atas tingkat suku bunga pada sistem core banking atas setiap Internal memo yang diterbitkan. Kebijakan dan prosedur tersebut sebaiknya mencakup dilakukannya review secara berkala dengan melakukan perhitungan ulang untuk memastikan akurasi perhitungan sistem core banking dan kesesuaian penetapan tingkat bunga telah sesuai dengan ketetapan Bank. Tanggapan Manajemen: Perubahan suku bunga akan diatur secara khusus.
Hal 14 dari 18
2.4.
PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER
2.4.1. Prinsip Know Your Customer (KYC) Temuan: Dalam penerapan pengendalian intern, Bank wajib pula memperhatikan aspek-aspek pengendalian intern yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia lainnya seperti Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles/KYC) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Penerapan KYC akan efektif apabila terdapat persamaan persepsi dari tingkat kebijakan sampai dengan pelaksanaannya. Berdasarkan pengamatan kami di lapangan, kurangnya penerapan pengendalian intern sesuai dengan Manual Produk dan Kebijakan dan Prosedur KYC Bank terutama dalam proses pembukaan rekening (proses penerimaan dan identifikasi nasabah) dan penutupan rekening, dikarenakan kurangnya pemahaman atas pentingnya pengisian data-data pada Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) dan Formulir Data Nasabah Baru (FDNB) untuk tujuan KYC di Cabang oleh staf Customer Service dan kurangnya pemahaman atas Manual Produk dan Kebijakan dan Prosedur KYC Bank yang telah dikeluarkan oleh Bank. Hal ini telah menyebabkan penerapan KYC yang kurang optimal, sehingga dapat menyulitkan Bank dalam mengumpulkan data-data tentang nasabah sesuai dengan program yang dicanangkan Bank Indonesia untuk KYC. Rekomendasi: 1. Untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul di masa yang akan datang, Manajemen Bank disarankan secara terus menerus memberikan pelatihan khusus dan sosialisasi secara menyeluruh bagi para staf terutama staf Customer Service atas pentingnya penerapan KYC baik di Kantor Pusat maupun di cabang-cabang, di samping memenuhi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai KYC dan memberikan sosialisasi atas Manual Produk dan Kebijakan dan Prosedur KYC Bank yang telah dikeluarkan oleh Bank. 2. Manajemen Bank sebaiknya merevisi atau meng-update kembali Kebijakan dan Prosedur KYC Bank yang telah dikeluarkan oleh sebelumnya Bank Tanggapan Manajemen: 1. Bank telah melakukan pelatihan secara periodik dan terakhir dilakukan pada bulan Februari 2012 di Kantor Cabang Pekanbaru melalui program sertifikasi internal. 2. Bank akan mengupdate ketentuan bila diperlukan.
Hal 15 dari 18
III. PERKEMBANGAN ISU-ISU SEHUBUNGAN DENGAN LAPORAN KEUANGAN 3.1.
Antisipasi Penerapan PSAK Baru
Ikatan Akuntan Publik Indonesia (”IAPI”) mengeluarkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (”PSAK) dan Intrepretasi Standar Akuntansi Keuangan (”ISAK”) baru yang efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 sebagai berikut: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PSAK No. 10 (Revisi 2010): ”Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing” PSAK No. 13 (Revisi 2011): “Properti Investasi” PSAK No. 16 (Revisi 2011): “Aset Tetap” PSAK No. 18 (Revisi 2010): “Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya” PSAK No. 24 (Revisi 2010): ”Imbalan Kerja” PSAK No. 26 (Revisi 2011): “Biaya Pinjaman” PSAK No. 28 (Revisi 2010): “Akuntansi untuk Asuransi Kerugian” PSAK No. 30 (Revisi 2011): “Akuntansi Sewa Guna Usaha” PSAK No. 33 (Revisi 2011): “Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan” PSAK No. 34 (Revisi 2010): “Kontrak Konstruksi” PSAK No. 36 (Revisi 2010): “Akuntansi untuk Asuransi Jiwa” PSAK No. 45 (Revisi 2011): “Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba” PSAK No. 46 (Revisi 2010): “Akuntansi Pajak Penghasilan” PSAK No. 50 (Revisi 2010): ”Instrumen Keuangan: Penyajian” PSAK No. 53 (Revisi 2010): “Pembayaran Berbasis Saham” PSAK No. 55 (Revisi 2011): “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” PSAK No. 60: ”Instrumen Keuangan: Pengungkapan” PSAK No. 61: “Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah” PSAK No. 62: “Kontrak Asuransi” PSAK No. 63: “Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi” PSAK No. 64: “Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral” ISAK No. 13: “Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri” ISAK No. 15: “PSAK No. 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya” ISAK No. 16: “Perjanjian Konsesi Jasa” ISAK No. 18: “Bantuan Pemerintah – Tidak Ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi” ISAK No. 19: “Aplikasi Pendekatan Penyajian Kembali pada PSAK 63 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi” ISAK No. 20: “Pajak Penghasilan-Perubahan Status Pajak Entitas atau Pemegang Sahamnya” ISAK No. 22: “Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan” ISAK No. 23: “Sewa Operasi – Insentif” ISAK No. 24: “Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa” ISAK No. 25: “Hak Atas Tanah” ISAK No. 26: “Penilaian Ulang Derivatif Melekat”
Sedangkan PPSAK yang telah dicabut DSAK IAI adalah sebagai berikut: • • • • •
PSAK No. 11: Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing (pencabutan melalui PSAK No. 10 Revisi 2010) PSAK No. 27: Akuntansi Koperasi PSAK No. 29: Akuntansi Minyak dan Gas Bumi PSAK No. 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate PSAK No. 52: Mata Uang Pelaporan (pencabutan melalui PSAK No. 10 Revisi 2010)
Hal 16 dari 18
•
ISAK No. 4: Alternatif Perlakuan yang Diizinkan atas Selisih Kurs (pencabutan melalui PSAK No. 10 Revisi 2010)
Rekomendasi Atas penerapan PSAK dan ISAK baru tersebut, Manajemen Bank diharapkan sudah mulai melakukan proses pemetaan dampak penerapan PSAK baru terhadap laporan keuangan.
Hal 17 dari 18
3.2. Antisipasi Penerapan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia 2008 Terkait dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/4/DPNP tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010, berikut ini adalah ringkasan Surat Edaran Bank Indonesia tersebut. I.
Latar Belakang Pengaturan Perubahan SE ini dilakukan sehubungan dengan adanya kendala teknis yang dihadapi oleh perbankan dalam penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006) terutama terkait dengan keterbatasan dalam memperoleh data kerugian historis.
II.
Substansi Pengaturan Penyesuaian PAPI 2008 yang memuat estimasi penurunan nilai kredit secara kolektif dengan keterbatasan pengalaman kerugian spesifik mencakup hal-hal sebagai berikut:
a.
Penerapan estimasi dimaksud hanya berlaku untuk penurunan nilai aset keuangan dalam bentuk kredit dalam kategori Pinjaman yang Diberikan dan Piutang, Dimiliki Hingga Jatuh Tempo, serta Tersedia untuk Dijual, yang dilakukan secara kolektif (collective impairment).
b.
Dalam hal Bank belum dapat melakukan proses estimasi yang memadai dan belum memiliki data kerugian historis yang memadai maka pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas Kredit secara kolektif dilakukan dengan mengacu pada pembentukan cadangan umum dan cadangan khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
c.
Bank dapat menerapkan estimasi penurunan nilai Kredit secara kolektif sepanjang berada dalam kondisi keterbatasan sebagai berikut: 1) Bank tidak atau kurang memiliki data tentang pengalaman kerugian yang spesifik dan andal untuk menentukan besarnya penurunan nilai Kredit secara kolektif; dan 2) Tidak terdapat data pengalaman kerugian historis dari peer group atas kelompok Kredit yang sebanding sebagai dasar untuk menentukan besarnya penurunan nilai atas Kredit secara kolektif.
d.
Estimasi penurunan nilai kredit secara kolektif sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dapat diterapkan paling lambat sampai dengan 31 Desember 2011. Selanjutnya, terhitung 1 Januari 2012 Bank harus mengukur penurunan nilai dan membentuk CKPN atas Kredit secara kolektif dengan menggunakan data pengalaman kerugian spesifik atau kerugian historis dari peer group atas Kredit secara kolektif.
Rekomendasi Atas Surat Edaran Bank Indonesia tersebut atas pelaksanaan PAPI 2008, Bank diharapkan telah mempersiapkan penerapan lebih dini atas laporan keuangannya.
Hal 18 dari 18
Lampiran Kekurangan Admin Kredit No 1
Debitur PT Sundabi Indah Lesatari
2
CV Eka Mandiri Sejahtera
3
Yanette Imelda Yaputra
4
Deden Bachrudin
5
Handoyo Pratanto
6 7
Njo Christoper Setiawan Desy Natalia, ST
8
Yanuar Yaputra
9
Fauzi Saleh
10
Widardi Halim Lim
11
Abdurrahman Abdullah
Temuan - Laporan penilaian jaminan tidak ada untuk jaminan sebagai berikut: a. alat berat berupa telescope handler merk: JCB,no seri: 1518795, model: 531-70, tahun: 2010, vin no: JCB511JGV01518795, engine no: SA320/4005U0122510 an PT Sundabi Indah Lesatri b. alat berat berupa excavator merk: Komatsu, type: PC210LC-7, tahun: 2004, no seri: 40144, no mesin: 6D102-26295906 an PT Sundabi Indah Lestari - Laporan kunjungan untuk tahun 2011 tidak ada (terakhir 16 April 2010) - Laporan penilaian jaminan untuk semua jaminan tidak update (terakhir tahun 2009) - Laporan BI Checking tidak update (terakhir 28 Feb 2011) - Laporan Penilaian Jamian tidak ada untuk jaminan sebagai berikut: a. alat berat berupa tower crane merk: Jianglu - China, type: QTZ160F (JL6518), tahun 2011, no invoice: 0017-11-0000017 A/N: PT Putra Bangun Persada Baru b. alat berat berupa tower crane merk: Jianglu - China, type: QTZ160F (JL6518), tahun 2011, no invoice: 0018-11-0000018 A/N: PT Putra Bangun Persada Baru - Laporan Penilaian jaminan hanya untuk beberapa jaminan saja - Asuransi tidak ada untuk jaminan alat berat Merk Hyundai, type: Excavator R 205 - 7, engine: Mitsubishi, tahun 2010, nomor seri: H 20C70065 nomor mesin: D6BT051093 an Deden Bachrudin - Laporan keuangan per 31 Desember 2010 tidak terlampir - Laporan Penilaian Jaminan tidak update untuk jaminan SHGB no 1414 - Laporan kunjungan tidak update (terakhir 19 Januari 2007) - Laporan Kunjungan untuk tahun 2011 tidak ada - Lap Keuangan tidak update (terakhir 31 Des 2009) - Nilai Pertanggungan asuransinya tidak mengcover - Laporan Penilaian Jaminan atas semua jaminan tidak ada - Laporan kunjungan tidak update (terakhir 4 Juli 2007) - Laporan keuangan tidak update (terakhir tahun 2009) - Laporan keuangan per 31 Desember 2010 seharusnya audited - Laporan kunjungan selama tahun 2011 tidak terlampir - Nilai pertanggungan asuransi tidak mengcover o/s kredit - untuk Jaminan 1 unit mobil mitsubishi Type FU 510 UZ Thn 2007, Warna biru putih,No: 9580BYT, No Rangka : FU510UZ-501198, No Mesin: 6D40=250397 di Akta Jaminan Fidusia No 19 an Ong Ricky ongko Wijaya tetapi di Perjanjian kredit an PT Mukuh Jaya - Tidak ada Pengikatan Jaminan untuk PK No. 195/BDI-PA/KR/2011 tanggal 4 Nopember 2011 - Tidak ada Pengikatan Jaminan, Penilaian Jaminan dan Asuransi untuk PKNo. 051/BDI-PA/KR/2009 Tgl 24 April 2009 - Tidak ada Penilaian Jaminan untuk PK No. 216/BDI-PA/KR/2010 tanggal 2 Nopember 2010 - Call report di tahun 2011 tidak ada - Mutasi rekening koran di tahun 2010/2011 tidak ada - BI Checking 2010/2011 tidak terlampir
No 12
Debitur Yamin Hadiwijaya
13 14
Lie Yen Hoa / Yanto Hadiwijaya Simon Legiman
15
Abdullan Mahmud
16
Soewarni, SH
17
Sri Redjeki Soetanto
18
PT Swadesi Candrasentosa
19
PT Pahalamas Sejahtera
20 21 22
Jemmy Gunawan Herwanto Kurniadi Mohamad As'ad & Riyanto Husodo
23
Jahuri H M
24 25
PT Ciptadimensi Bajanusantara PT Bumi Borneo Inti
26
Dwi Dewi Rahmawati
27
PT Patriot Cinta Nusantara
28
Tio Soegeng Setijo
29
Mahesa Mandira A BSC
Temuan - Call Report tidak ada - Dokumen untuk appraisal jaminan merk "Hino" tidak terlampir - Call Report tidak ada -
30
PT Nusabara Abadi Makmur
-
Tidak ada laporan keuangan per 31 Desember 2010 BI Checking selama tahun 2011 tidak terlampir Call Report tidak ada Dokumen penilaian jaminan tidak terlampir Nilai pertanggungan asuransi tidak mengcover o/s kredit Apraisal tidak dilakukan setiap tahun Asuransi tidak mengcover outstanding kredit Apraisal terakhir dilakukan pada tahun 2009 Laporan keuangan inhouse per 31 Des 2010 tidak dibuat sendiri oleh debitur, kemungkinan besar AO Apraisal tahun 2011 belum dilakukan Apraisal atas aset jaminan tidak dilakukan setiap tahun; terakhir dilakukan pada tahun 2009 Nilai pertanggungan asuransi tidak mengcover outstanding kredit Tidak ada form uji kepatuhan untuk perpanjangan fasilitas Laporan kunjungan terakhir 31 Des 2010 Laporan kunjungan tidak terlampir Laporan kunjugan untuk memproses fasilitas kredit baru tidak ada Dokumen asuransi untuk rumah yang berlokasi di Wisma Buncit Asri sudah tidak berlaku BI Checking terakhir posisi akhir tahun 2010 Copy jaminan untuk Hino yang dibeli pada tgl 21 Des 2010 tidak terlampir Tidak ada dokumen penilaian jaminan yang dilakukan Mutasi rekening koran tahun berjalan 2011 tidak terlampir Laporan Kunjungan awal dalam rangka pemberian kredit tidak ada Tidak ada dokumen penilaian jaminan Laporan BI Checking tidak update (terakhir 2009) Tidak ditemukan laporan keuangan per 31 Desember 2010 Laporan kunjungan awal pemberian kredit tidak ada Penilaian jaminan tidak dilakukan setiap tahun Laporan kunjungan dalam rangka take over kredit dari BCA Asuransi tidak mengcover jaminan BI Checking tidak terlampir selama tahun 2011 Atas jaminan Sakai tidak ditemukan Asuransinya Tidak ada penilaian Jaminan dari internal Bank Laporan kunjungan Bank tidak terlampir NPWP, SIUP, TDP tidak terlampir Asuransi tidak mengcover o/s kredit Laporan kunjungan di tahun 2011 tidak terlampir Copy Akta SKMHT No. 33 tgl 19 Mei 2010 tidak terlampir Apraisal tidak dilakukan rutin setiap tahun (terakhir 2010) Appraisal tidak dilakukan secara rutin dan tidak menggunakan apraisal eksternal Asuransi tidak mengcover oustanding kredit Akta SKMHT No. 113/2009 atas jaminan di Jl. Guntur tidak terlampir di dalam file Tidak ditemukan dokumen taksasi jaminan yang diberikan oleh debitur
No 32
Debitur Ramli Halim
33
PT Praba Indopersada
-
34
PT Multindo Swadaya Mandiri Henny Djuwita Santosa
-
35
36
Lo Herry
37
Lioe Okky Setiawan
38
Deddy Hartawan Jamin
-
39
Hendra Kwanandar
40
Handy Wijaya
-
41
SB Wiryanti Sukamdani
-
42
PT Batu Indah Unggul
-
43
Suryati Wanagiri
44
PT Tatamulya Nusantara Indah
45
PT Widya Trans Cargo
-
Temuan Dokumen appraisal tidak update (terakhir tanggal 6 Maret 2009) Jumlah pertanggungan asuransi tidak mengcover Nilai jaminan (hak tanggungan) tidak mengcover plafon kredit Tidak ditemukan dokumen appraisal untuk semua jaminan dari fasilitas kredit Laporan kunjungan dalam rangka pemberian kredit tidak dilampirkan Nilai hak tanggungan tidak mengcover plafon pinjaman Nilai pertanggungan asuransi tidak mengcover o/s kredit Dokumen penilaian jaminan atas mobil Toyota tidak terlampir di dalam file kredit Tidak dilakukan appraisal jaminan setiap tahun Nilai hak tanggungan jaminan tidak mengcover plafon kredit Form uji kepatuhan tidak terlampir Nilai pertanggungan asuransi tidak mengcover o/s kredit Laporan keuangan tidak update (terakhir 31 Desember 2006) Laporan BI Checking tidak update (terakhir 30 Juni 2007) Dokumen appraisal tidak update (terakhir tanggal 12 Juli 2007) Laporan kunjungan di tahun 2010 / 2011 tidak terlampir Tidak ditemukan laporan kunjungan Laporan keuangan tidak update (terakhir tanggal 31 Desember 2009) Selain penilaian jaminan PA 110050, tidak ada penilaian jaminan yg dilakukan di tahun 2011 Akta jaminan fidusia no. 35 tgl 15 Nop 2010 tidak terlampir di dalam file BI Checking posisi 2011 tidak terlampir Dokumen appraisal untuk jaminan yang berlokasi di Jakarta Timur tidak update (terakhir tanggal 1 Oktober 2009) Laporan kunjungan 2011 tidak terlampir Jaminan tidak diasuransikan Nilai pertanggungan asuransi tidak mengcover o/s kredit Penilaian jaminan tidak rutin dilakukan setiap tahun Dokumen asuransi jaminan untuk jaminan PA 23 tidak ada Tidak ditemukan laporan kunjungan Dokumen penilaian jaminan atas jaminan PA 14 & 20 tidak terlampir Form uji kepatuhan tidak ada Cover letter Akta Jaminan Fidusia No. 17 tgl 19 Sep 2011, Notaris Yulkhaizar Panuh, SH tidak menjelaskan nama atau jenis agunan yang dijaminkan Untuk pengajuan fasilitas kredit baru, tidak dilakukan penilaian jaminan kembali Laporan keuangan per 31 Des 2010 dalam rangka pemberian kredit baru tidak dianalisa dengan mendalam Tidak ditemukan Laporan atas Kunjungan Lapangan dari awal pengajuan kredit hingga saat ini Penilaian Jaminan di tahun 2011 tidak dilakukan Nilai hak tanggungan tidak mengcover plafond pinjaman Jaminan tidak diasuransikan (sudah jatuh tempo) Laporan Keuangan inhouse untuk tahun 2010 tidak terlampir Tidak terdapat laporan kunjungan ke debitur Asuransi jaminan telah jatuh tempo Laporan keuangannya adalah tahun 2009, tidak ada yang lebih updated lagi BI Checking tidak teratur, hanya ada utk tahun 2010 Tidak ada laporan Kunjungan ke debitur
No 46
Debitur PT Tiga Rekan Terpadu
47
Thalib Alatas
48
Sutrisno Soetedjo
49
Shanti Wira Pranatan
50
Welly Susetya
51 52
Rita Primawati Buyung Suryadjaya
53
PT Citra Karya Serba Guna
54
CV Irpau Hero
55
Hendro S Gondokusumo/ William Setiawan
56
Rusman Kusnowo
57
PT Putra Bintang Sembada PT Tunas Fajar Transindo
58
59 60
PT Tanamas Industry Comunitas PT Rudy Saleh
Temuan - Data-data pinjaman untuk fasilitas pinjaman angsuran tidak terlampir (termasuk Aplikasi Kredit PA (Baru) - Tidak semua jaminan yang berupa T/B diasuransikan - Semua pengikatan jaminan atas jaminan berupa Tanah dan T/B tidak ada dalam file - Tidak ada dokumen taksasi jaminan - BI Checking tidak terlampir - Apraisal tidak dilakukan setiap tahun - Nilai hak tanggungan tidak mengcover jumlah fasilitas kredit yang diberikan - Asuransi sudah jatuh tempo & nilai pertanggungan tidak mengcover pinjaman yang diberikan - Kemungkinan besar Lap Keu dibuatkan oleh AO - Penilaian jaminan tidak dilakukan setiap tahun - Nilai tanggungan tidak mengcover plafon kredit (krn sudah HT III) - Review kunjungan debitur terakhir Desember 2010 - Hak Tanggungan tidak mengcover plafon faskred - Pengikatan jaminan & SHT atas T/B yang terletak di Pluit tidak terlampir di dalam file kredit - Penilaian jaminan tidak dilakukan di tahun 2011 - Nilai pertanggungan asuransi tidak mengcover o/s kredit - Dokumen BI Checking tidak terlampir - Tidak ditemukan dokumen penilaian jaminan baik secara internal maupun eksternal terakhir 15 februari 2010 - Dokumen BI Checking terakhir tahun 2007 - Dokumen atas Surat Peringatan tidak terlampir - Dokumen Penilaian Jaminan tidak ada - BI Checking terakhir 2011 tidak terlampir - Dokumen penilaian jaminan tidak terlampir - Laporan keuangan internal per 31 Des 2010 tidak terlampir - Tidak ditemukan adanya Polis Asuransi untuk Jaminan yang diberikan oleh Debitur - SHT tidak terlampir - Penilaian jaminan di tahun 2011 tidak dilakukan - Laporan keuangan tidak audited - Dokumen asuransi atas jaminan Pinjaman Angsuran No.119/BDIPA/KR/2011 tidak terlampir - Dokumen penilaian jaminan faskred No. 180/BDI-PA/KR/2010 tidak terlampir - Asuransi atas jaminan berupa "Hydraulic Excavator" sudah jatuh tempo - Laporan keuangan tidak audited - Penilaian jaminan fasilitas kredit tidak menggunakan independen apraisal - Dokumen asuransi untuk jaminan fasilitas PA 110042 telah jatuh tempo dan tidak lengkap - Dokumen internal appraisal atas jaminan faslitas PA 090198, PA 080140, PA 090185 tidak terlampir - Laporan kunjungan selama tahun berjalan 2011 tidak terlampir - Nilai pertanggungan asuransi tidak mengcover outstanding kredit - Penilaian jaminan tidak dilakukan rutin setiap tahun - Laporan keuangan tidak audited
No 60
Debitur PT Rudy Saleh (Lanjutan)
61
PT Irpau Hero Truly
62
PT Gading Semesta Utama
63
PT Dwijayatek Adigemilang
64
Hj. Iyoh Murtasiaty
65
Felicia Karman
Temuan - Tidak ditemukan akta pengikat jaminan untuk jaminan SHGB nomor 4083, SHM nomor 7948, SHM nomor 1081 - Tidak ditemukan dokumen appraisal untul jaminan PA 100010 dan PA 090169 - Tidak ditemukan dokumen appraisal - Tidak ditemukan dokumen asuransi - Laporan kunjungan tahun 2010 / 2011 tidak terlampir - Dokumen asuransi atas jaminan faskred A 1136301 tidak terlampir - Dokumen penilaian jaminan faskred A 1136301 tidak terlampir - Dokumen penilaian jaminan faskred PA100247 dan PA 110020 di tahun 2011 tidak terlampir - Laporan kunjungan tahun 2011 - Laporan keuangan tidak audited - Apraisal tidak dilakukan oleh independen eksternal, padahal plafon di atas Rp 5 Milyar - Asuransi tidak mengcover o/s kredit - Laporan keuangan seharusnya audited, karena plafond diatas Rp 5 M - Dokumen penilaian jaminan tidak terlampir di dalam file kredit. Penilaian harus dilakukan dengan menggunakan independen eksternal karena plafond diatas Rp 5 M. - Tidak ditemukan dokumen asuransi untuk jaminan dari fasilitas kredit A 1112301 - Dokumen appraisal tidak update (terakhir tanggal 1 Juli 2008) - Nilai jaminan tidak mengcover plafon kredit?? - Laporan kunjungan tahun 2009/2010/2011 tidak terlampir - Nilai pertanggungan asuransi juga tidak mengcover saldo kredit
