m JAYA RAYi\
~~
' . 1ndek:
]..{
'::.l
LEMBAR DISPOSISI I CATATAN DINAS KOMUNlKAS ,INFORMATI DAN KEHUMASAN PROVlNSI DKl JAKARTA r
cJu u:t
Hall lsi Ringkas
Tgl.lNomor Surat AS8 \
Tanggal Masul : .P...t:...: .
Kode
~.e..~.!..:
e?:: :
. Jrct
~I
:J;DjJJ.0!!TJ'Y:f~%:"CpXr:·p.?······ . . . .~ t 1 .. . ·~·j'~"oF"jrl·"·o···~·9·T-P;·)·""··I"o"·§".·~."""·""··"·"· .
. (ij
?./f
:..K t4.,..J()yz r.~M Instruksi Iintormasi :
f
.
.
DlterusKan ! Kepada :
2
Kaoid Media Massa
.@Kabic. imor,nasf Pub!i;' 4
Kable Sit;;
;;,. Kabjd intrastruKt:r PerangKal Lunak
6. Kabid Infrastruktur Perangkat Keras 7. Kabid POSTEL
Sesudah digunakan harap segera dikembalikan Kepada: " Coret yang tidak perlu
.
.
JAVA
RAYA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN
Jln. Medan Merdeka Selatan 8-9 JAKARTA
LAPORAN
Kepada Yth, Dari Sifat Nomor Perihal
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Kepala Bidang Informasi Publik Biasa (;)6q ({31 P(0 .l( Saran atas Jawaban SKPD Terhadap Pertanyaan DPRD
T0
Sehubungan dengan Disposisi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan tentang jawaban SKPD Terhadap Pertanyaan DPRD, dengan ini kami sampaikan saran atas jawaban SKPD sebagai berikut: 1. Surat jawaban dari SKPD atas pertanyaan DPRD akan kami himpun terlebih dahulu ke dalam satu tabulasi pemetaan sesuai dengan urutan pertanyaan yang diminta oleh Asisten Pemerintahan (No. 134/-071.78 tanggal 27 Desember 2010 perihal jawab atas pertanyaan, saran, rekomendasi dan harapan DPRD Provinsi DKI Jakarta). 2. Selanjutnya, kami akan melaporkan hasH tabulasi pemetaan jawaban atas pertanyaan, saran, rekomendasi dan harapan DPRD Provinsi DKI Jakarta kepada Asisten Pemerintahan. 3. Surat jawaban dari SKPD yang kami terima, akan kami input ke dalam database bank data Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk format PDF dengan alamat http://prov.jakarta.go.id/jakv1/bankdataprivate. Demikian Laporan ini disampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Jakarta,
31
Januari 2011
KEPALA BIDANG INFORMASI PUBLIK KOMUNIKASIINFORMATIKA DAN KEHUMASAN OV. DKI JAKARTA
CUCU KURNIA '~I' NIP. 19710 081998031005
DAFTAR PERTANYAAN, SARAN DAN HARAPAN ANGGOTA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA MASA PERSIDANGAN TAHUN ANGGARAN 2010
NO
1
daerah
2
tempat-tempat
yang
rawan
JAWABAN SKPD
SKPD TERKAIT
PERTANYAAN Banyaknya
atau
dan
daerah-
1.
meresahkan
Seluruh
Walikota
Administrasi
masyarakat, baik keamanan maupun sosial,
Bupati
hal ini perlu mendapat perhatian Pemerintah
Seribu
dan
Kepulauan
Provinsi DKI Jakarta
2.
Sat pol PP DKI Jakarta
kebakaran masih menjadi Bencana kekhawatiran masyarakat Jakarta, untuk itu
1.
Seluruh
diharapkan
agar
Pemerintah
Provinsi
DKI
keciljportable
yang
dapat
masuk
kepemukiman/jalan MHT dengan ukuran lebar 1 (satu) meter serta melakukan perbaikan
dan
perawatan
terhadap
1.
2.
Dinas
penyediaan
air
:
Pemasangan
hidran
di
Iingkungan jalan sempit / MHT belum dapat dilakukan karena pemasangan hidran disambung langsung dengan pipa PDAM dengan diameter pipa minimal 4
Pemadam
Kebakaran penanggulangan
Menambah alat pemadam kebakaran seperti hidran dan
Seribu
Jakarta menambah alat pemadam kebakaran seperti hidran dan penyediaan air, diadakan alat pemadam kebakaran ukuran
walikota
Administrasi dan Bupati Kepulauan
inchi. Sedangkan
dan
tandon
Bencana
untuk
dan
sarana
tangki
air
penyediaan
air seperti
dikarenakan
proses
pembangunannya membutuhkan lahan yang cukup,
alat
maka pembangunan/penyediaannya hanya dapat dilaksanakan pada daerah-daerah tertentu saja
pemadam yang sudah ada di pemukiman warga 2.
Mengadakan alat pemadam kebakaran ukuran keciljportable yang dapat masuk ke pemukiman jalan MHT dengan ukuran lebar 1 meter: Dinas Damkar-PB pada tahun anggaran 2010 melalui Suku Dinas telah melaksanakan kegiatan dimaksud yang antara lain:
1.
Pengadaan Motor Pompa dan Kelengkapannya untuk Masyarakat anggaran sebesar Rp.
2.
5.000.000,Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Bergerak
3.
(Mobile) CAF System kapasitas 120 It, isi cairan khusus bukan foam kelas A, B, D dan K bertekanan 200 bar dng Continous Pistol Nozzle dengan anggrana sebesar Rp. 10.000.000.000,Pengadaan APAR untuk Masyarakat anggaran
sebesar Rp 2.000.000.000,Sedangkan untuk tahun anggaran 2011 Oinas Oamkar-PB telah menganggarkan kegiatan :
1. 2.
3.
3
Persoalan transportasi dan semrawutnya lalu Iintas di Jakarta masih menjadi perhatian masyarakat Jakarta, untuk itu meminta agar Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dapat melakukan terobosan-terobosan untuk mengatasi masalah tersebut
4
Normalisasi sungai dan pengerukan saluran air serta kebutuhan air bersih di pemukiman masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat Provinsi OKI Jakarta, dapat mengambillangkah-Iangkah dalam upaya penanganannya
Pengadaan APAR untuk Masyarkat anggaran sebesar Rp. 562.000.000,Pengadaan Motor Pompa dan Kelengkapannya untuk Masyarakat Rp. 2.4623740.369
Melakukan perbaikan dan perawatan terhadap alat pemadam yang sudah ada di pemukiman warga : Perawatan alat pemadam dan pelatihan rutin dilaksanakan oleh Suku Oinas Oamkar-PB
Oinas Perhubungan Provo OKI Jakarta
1. 2.
3.
Oinas PU Walikota Sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan saluran air POAM
Kendala yang dihadapi Pemprov. OKI Jakarta dalam normalisasi sungai dan pengerukan saluran air antara lain:
1.
Perlunya pembebasan tanah dan penertiban Untuk menghadapi bahaya banjir di Provo OKI Jakarta memang diperlukan normalisasi dengan cara pengerukan dan melebarkan kali sesuai dengan dimensi kali yang ideal, namun pada lokasi yang akan dinormalisasikan dan dikeruk masih banyak rumah-rumah liar bahkan sebagian memiliki sertifikasi sehingga perlu sudah
l
dilaksanakan pembebasan tanah dan penertiban, karena tanpa pembebasan dan penertiban selain kesulitan dalam mobilisasi alat juga akan mengurangi jumlah tampungan air karena belum sesuai dengan dimensi kali ideal 2.
Keterbatasan Anggaran Dalam melaksanakan Pengerukan pada kali/saluran akibat sedimen perlu dilakukan pengerukan/normalisasi secara berkala dan tuntas, namun karena keterbatasan anggaran maka pengerukan hanya dapat dilaksanakan pada beberapa segmen dari kali/saluran tersebut
3.
Kesadaran masyarakat Idealnya setiap 5 tahun sekali saluran perlu dikuras kembali. Ternyata kondisi di lapangan sangat tidak sesuai, yang mana bari 1 tahun selesai dikuras, saluran sudah penuh lagi dengan sampah dan saluran sudah dangkal lagi. Jadi dalam hal ini perlu dilibatkan peran masyarakat dalam memelihara sungai, kita bersama-sama dengan masyarakat berupaya bagaimana caranya sungai terpelihara baik dan lingkungan juga bersih dan sehat.
Langkah-Iangkah dan upaya penanganan : 1. 2. 3.
Pembebasan dan Penertiban lahan disepanjang sepadan sungai Memperbesar anggaran untuk pengerukan Perlu sosialisasi kepada masyarakat agar ikut berperan serta dalam memelihara sungai/saluran air
l
5
lerhadap perbaikan jalan Iingkungan yang tidak memerlukan anggaran besar, maka pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan jalan lingkungan yang keadaannya sudah rusak berat
6
Penanganan sampah masih menjadi kendala tersebut menjadi di masyarakat, hal perhatian dan perlu dilakukan langkahlangkah dalam mengatasi masalah sampah oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
7
Perlu dilakukan peningkatan ruang terbuka hijau dan dapat dimanfaatkan sebagai pusat interaksi masyarakat
1.
2.
Seluruh Walikota Administrasi dan Bupati Kepulauan Seribu Dinas PU Provo DKI Jakarta
Dinas Kebersihan Provo DKI Jakarta
I Dinas Jakarta
Pertamanan Provo DKI
Perbaikan jalan Iingkungan di Provinsi DKI Jakarta dibagi sesuai dengan kewenangannya, yaitu jalan Iingkungan dengan lebar :::;3 m ditangani oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provo DKI Jakarta. Adapun proses pengajuan anggaran perbaikan jalan ini bermula dari ususlan dan aspirasi dari masyarakat serta hasil laporan peninjauan lapangan oleh petugas lapangan, yang dibahas di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Semua usulan dan aspirasi perbaikan jalan akan dievaluasi dan diselaraskan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana lata Ruang Wilayah (RlRW), serta dibuat prioritasnya dengan memperhatikan beberapa faktor termasuk tingkat kerusakan jalan, sehingga menjadi sebuah rancangan Rencana Kerja yang disepakati oleh Pemerintah Provinsi beserta seluruh stakeholder
8
Oalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, Pemerintah Provinsi OKI Jakarta perlu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan diantaranya mempermudah proses administrasi, mempercepat penyediaan rawat inap di Puskesmas Kecamatan mempercepat pembangunan Puskesmas
Oinas Kesehatan Jakarta
Prov,
OKI
diseluruh wilayah kelurahan dan meningkatkan kapasitas ruang rawat inap kelas tiga di setiap RSUO
9
Oalam mendukung program pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu sehingga dapat berjalan dengan baik, maka Pemerintah Provinsi OKI Jakarta harus memperhatikan kesejahteraan tenaga medis dan para media serta petugas pendukung lainnya serta penambahan penyediaan dokter spesialis seraya meningkatkan pengawasan ki nerja pelaya nan kesehatan
Oinas Kesehatan Provo OKI Jakarta (Seluruh RSUO dan Puskesmas)
10
Pada bidang pendidikan, masyarakat menginginkan agar Pemerintah Provinsi OKI Jakarta, melanjutkan program pendidikan gratis bagi siswa/siswi SO dan SMP dilanjutkan ke tingkat SLTA secara bertahap
Oinas Pendidikan
11
Agar Pemerintah Oaerah khususnya yayasan Beasisiwa Jakarta dan Bazis OKI Jakarta mensosialisasikan secara luas dan transparan kepada masyarakat dalam menyalurkan dana beasiswa
1. 2. 3. 4. 5.
Oinas Pendidikan Oinas Sosial Biro Kesos Yayasan Beasisiwa Jakarta Bazis OKI Jaka rta
12
Lapangan pekerjaan bagi masyarakat, agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi OKI Jakarta, dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berada disekitar perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, hal ini menjadi prioritas, sehingga tenaga kerja lokal yang ada dapat terserap
Oinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provo OKI Jakarta
13
Agar pemerintah daerah meningkatkan penyaluran dan pengelolaan Oana PEMK, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat masih menjadi kendala, karena penggunaannya yang belum dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat bawah
Walikota/Bupati terutama Aparat Kelurahan dan Kecamatan
14
Oemi kenyamanan dan keselamatan warga, umum diharapkan penerangan jalan dibangun di setiap pelosok pemukiman dan perkampungan, untuk mencegah terjadinya kriminalitas
15
Masyarakat meminta agar pemerintah, memperhatikan tayangan televisi yang tidak mendidik karena akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak sebagai penerus bangsa, karena akhir-akhir ini tayangan televisi banyak menampilkan pelecehan dan kekerasan
1. 2. 3.
1.
2.
Oinas PU PJU Aparat Wilayah
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi Oinas Kominfomas
1.
2.
Pemprov OKI Jakarta tetap memberikan perhatian atas tayangan di televisi yang tidak mendidik karena akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak sebagai penerus bangsa. Terlebih akhir-akhir ini banyak opini masyarakat yang memperbincangkan tayangan televisi yang banyak menampilkan perilaku pelecehan dan kekerasan Pemperov OKI Jakarta selalu berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat yang berada di Jakarta, dimana KPI merupakan wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi sertamewakili kepentingan
3.
masyarakat akan penyiaran (Pasal 8 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2002) yang juga KPI mengatur Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran sesuai Keputusan KPI No. 009/SK/KPI/8/2004 Pada sisi yang lain Pemprov OKI Jakarta tetap memonitor tayangan negatif tersebut, baik masukan dari warga, tokoh masyarakat, ormas dan para ulama/rohaniawan untuk disampaikan ke Komisi Penyiaran
