PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK NOMOR : 09/PIMP.DPRD/2015 TENTANG PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2016 MENJADI PERATURAN DAERAH PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK, Menimbang
: a. bahwa Gubernur Jawa Tengah telah melakukan evaluasi terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016 yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 910/273/2015; b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tersebut huruf a, Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan penyempurnaan terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016; c. bahwa hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf b selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak 2011-2016; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 28. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
Memperhatikan
: 1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dengan acara Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016, tanggal 7 Desember 2015. 2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 910/273/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016. 3. Laporan hasil rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor : 08/BANGGAR.DPRD/2015 tanggal 21 Desember 2015 dalam rangka Penyempurnaan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU
: : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016 setelah disempurnakan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 910/273/2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan hasil penyempurnaan sebagaimana terlampir.
KEDUA
: Penatausahaan, pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA
: Hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah yang dituangkan dalam Keputusan Nomor : 910/273/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016 serta pendapat dan saran Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor : 08/BANGGAR.DPRD/2015 tanggal 21 Desember 2015 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Demak pada tanggal 21 Desember 2015 KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK
NURUL MUTTAQIN SK PIMPINAN DPRD KAB. DEMAK NOMOR : 09/PIMP.DPRD/2015
Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor
: 09/PIMP.DPRD/2015
Tanggal
: 21 Desember 2015
Tentang : Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Daerah. I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN 1. Terkait jumlah alokasi anggaran dalam KUA dan PPAS yang belum konsisten dengan RAPBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016, yaitu dalam Pendapatan Daerah terdapat perbedaan sebesar Rp.337.489.374.000,00 , Urusan Wajib Pendidikan terdapat perbedaan sebesar Rp.34.132.476.900,00 dan Urusan Wajib Kesehatan terdapat perbedaan sebesar Rp.30.971.148.500,00. Untuk itu DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat mengupayakan konsisten mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA, PPAS sampai dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai amanat Pasal 16 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pengalokasian anggaran belanja daerah Kabupaten Demak dalam mendukung 1(satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) Bidang Pembangunan Nasional yang dijabarkan kedalam Isu-Isu Strategis Pembangunan Nasional Tahun 2016 mencapai Rp.1.969.666.459.000,00 atau 100,00% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.969.666.459.000,00 yang terbagi atas : a. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang Rp.908.207.238.800,00 atau 46,11%; b. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Rp.239.938.951.600,00 atau 12,18%; c. Bidang Pembangunan Ekonomi Rp.45.705.302.000,00 atau 2,32%; d. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rp.9.671.106.000,00 atau 0,49%; e. Bidang Pembangunan Politik Rp.3.118.009.000,00 atau 0,16%; f. Bidang Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Rp.4.414.814.250,00 atau 0,22%; g. Bidang Hukum dan Aparatur Rp.131.509.126.700,00 atau 6,68%;
h. Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang Rp.451.685.079.650,00 atau 22,93%; i. Bidang Sarana dan Prasarana Rp.159.353.783.000,00 atau 8,09%; j. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Rp.16.063.048.000,00 atau 0,82%. Sehubungan dengan hal tersebut, DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat dalam penempatan prioritas pembangunan daerah untuk tetap konsisten mendukung 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) Bidang Pembangunan Nasional yang dijabarkan ke dalam Isu-Isu Strategis Pembangunan Nasional Tahun 2016 sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016. II. PENDAPATAN DAERAH 1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 Rp.1.861.407.984.000,00 mengalami kenaikan Rp.75.180.365.000,00 atau 4,21% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.1.786.227.619.000,00. Penganggaran pendapatan daerah dimaksud terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.235.865.652.000,00, Dana Perimbangan sebesar Rp.1.105.116.621.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.520.425.711.000,00. Mengingat pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016, DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Demak berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud. 2. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 pada : a. Pendapatan Pajak Daerah Rp.71.647.000.000,00 atau 3,85% b. Hasil Retribusi Daerah Rp.19.797.652.000,00 DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat dalam penetapan target pendapatan Pajak Rokok memperhatikan target pajak rokok yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sedangkan penggunaannya mempedomani Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. 3. Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Rp.9.975.000.000,00 atau 9,09%, yang antara lain diuraikan pada : a. PT. Bank Jateng Rp. 6.350.000.000,00; b. PDAM Rp.1.000.000.000,00; c. Apotik Sari Husada Rp.135.000.000,00;
d. BPR/BKK Demak Rp.1.300.000.000,00; e. BKK Dempet Rp.1.050.000.000,00; f. Bank Pasar Rp.140.000.000,00. DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Kabupaten Demak sampai dengan Tahun Anggaran 2015. 4. Penganggaran target pendapatan daerah dari : a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp.57.981.777.000,00; b. Dana Alokasi Umum Rp.908.643.744.000,00; c. Dana Alokasi Khusus Rp.138.491.100.000,00. DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat menyesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam masingmasing peraturan perundang-undangan yang melandasinya, hal tersebut sesuai ketentuan dalam amanat butir III.1.b.1), butir III.1.b.2), dan butir III.1.b3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015. Selanjutnya peraturan perundang-undangan dimaksud dicantumkan dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai Pasal 102 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 5. Penetapan target pendapatan daerah, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Rp.1.699.500.000,00, dan Pendapatan dan Sharing AMU Rp.636.000.000,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, mengingat pendapatan daerah tersebut merupakan hibah untuk Pemerintah Kabupaten Demak yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pemberi hibah, 6. Pendapatan daerah yang bersumber dari Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Rp.13.187.676.000,00 dianggarkan mengacu ketentuan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau menteri Keuangan mengenai rincian DBH-CHT menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH-CHT selama 3 (tiga) tahun terakhir. 7. Pendapatan daerah pada kode Dana Desa Rp.165.814.611.000,00 diarahkan dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa dan kemasyarakatan. Untuk Pemerintah Kabupaten Demak agar menyusun Peraturan Bupati terkait penatausahaan pelaksanaan dana desa dimaksud dengan berpedoman pada pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 294 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015,
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sebagaimana diamanatkan dalam butir III.1.c.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015. 8. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan, sebagaimana diamanatkan dalam butir III.1.c.14) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015. Untuk itu apabila Kabupaten Demak pada tahun 2016 mendapatkan alokasi bantuan keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah, DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat menyesuaikan pada APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2016 dan dilaksanakan mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah.
III. BELANJA DAERAH 1. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi Pendidikan Rp.684.315.704.306,00 atau 34,74%. Jumlah alokasi anggaran tersebut belum memperhitungkan alokasi belanja Bantuan Sosial yang diarahkan untuk fungsi pendidikan. Untuk itu, DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak akan mengupayakan secara terus menerus dan konsisten pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 2. Jumlah alokasi anggaran untuk urusan kesehatan Rp.252.169.317.560,00 atau 18,16%. Untuk itu, DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat akan mempertahankan secara terus-menerus dan konsisten pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Jumlah alokasi anggaran untuk belanja modal Rp.473.967.700.220,00 atau 24,06%. Untuk itu, DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepaka memprioritaskan alokasi belanja modal dimaksud untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015. 4. Dalam penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: a. Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak Rp.11.029.348.000,00, yang antara Iain diuraikan pada :
1) Tunjangan Perumahan Rp.4.068.000.000,00; 2) Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.3.780.000.000,00; b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Rp.453.600.000,00; DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat bahwa penentuan besarannya akan diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan tetap memperhatikan aspek efektifltas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas besaran serta penggunaan anggaran dimaksud dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 5. Dalam penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH sebesar Rp.600.000.000,00. DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dengan ketentuan besarannya didasarkan pada klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu paling rendah Rp.600.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% dari jumlah PAD Rp.235.865.652.000,00. Penyediaan anggaran tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 6. Dalam penyediaan anggaran yang tercantum pada Iuran Asuransi Kesehatan Rp.15.200.486.026,00 yang diperuntukan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta PNSD, DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat menyesuaikan jumlah alokasi anggarannya dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud butir III.2.a.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015. 7. Dalam penyediaan anggaran dengan Jaminan Kecelakaan Kerja Rp.1.197.362.983,96 dan Jaminan Kematian Rp.1.487.167.327,92, DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat menyesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran untuk penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan & Anggota DPRD, serta PNSD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program
Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud butir III.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2015. 8. Dalam penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNS yang tercantum pada Tambahan Penghasilan PNS Rp.246.308.944.408,00 atau 12,51%. Sejalan dengan itu, DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat bahwa penentuan kriterianya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Demak dengan mempedomani ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dengan tetap memperhatikan aspek kepatutan, kewajaran dan rasionalitas. Selanjutnya penyediaan anggaran yang tercantum pada Uang Lembur PNS Rp.1.695.945.000,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2016 harus dijadikan salah satu tambahan indikator dalam perhitungan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kriteria beban kerja, sehingga penambahan indikator tersebut akan berpengaruh terhadap besaran tambahan penghasilan yang diterima oleh PNS. 9. Terdapat Alokasi anggaran yang masih mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang hanya diuraikan kedalam jenis “Belanja Pegawai”. Hal ini tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016, mengingat penganggaran untuk suatu kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai sesuai obyek dan rincian obyek belanja berkenaan tidak menggambarkan capaian kinerja yang diharapkan dari suatu kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014, untuk itu, DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat memformulasikan kembali penyediaan anggaran belanja untuk kegiatan tersebut dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan, dengan mempedomani ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011, demikian pula hal ini berlaku untuk kegiatan serupa pada SKPD yang lain. 10. Dalam penyediaan anggaran untuk: a. Belanja Hibah dengan Rp.3.640.000.000,00 atau 0,18%; b. Hibah berupa barang Belanja Barang untuk Diserahkan Masyarakat/Pihak Ketiga Rp.5.636.122.500,00 atau 0,29%; c. Belanja Bantuan Sosial Rp.1.225.000.000,00 atau 0,06%;
kepada
DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat melakukan efisiensi dengan tetap mempedomani Pasal 298 ayat (5) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, mengingat masih terdapat alokasi anggaran untuk urusan wajib, antara lain: 1). urusan Pemberdayaan Perempuan Rp.2.241.443.350,00 atau 0,11%;
dan
Perlindungan
Anak
2). urusan Pertanahan Rp.340.000.000,00 atau 0,02%; lebih kecil dibandingkan dengan total alokasi belanja hibah di luar Bantuan Sosial yang mencapai Rp.3.640.000.000,00 atau 0,18% sesuai maksud pasal 4 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Rp.1.784.050.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah, diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015, hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.3).b Lampiran Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014. Selanjutnya penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Rp.655.488.500,00 diindikasikan mengandung duplikasi penganggaran dengan penyediaan anggaran yang tercantum pada Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Untuk itu, DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat penyediaan anggaran tersebut dilarang untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Demak, terutama dalam rangka penambahan alokasi anggaran belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 11. Dalam penyediaan anggaran yang tercantum pada Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber Rp.785.605.000,00, DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat untuk mengubah nomenklaturnya ke dalam jenis belanja barang dan jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Sebagaimana dimaksud pada butir III.2.b.3).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. 12. Dalam penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Rp.1.087.509.000,00, DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 sesuai maksud butir III.2.a.6).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015. Selanjutnya dari aspek teknis penganggaran, penyediaan anggaran tersebut harus disesuaikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. 13. Dalam penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Tidak Terduga Rp.2.000.000.000,00, DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dengan mempedomani butir III.2.a.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015. 14. Dalam penyediaan anggaran yang tercantum pada Insentif Pemungutan Pajak Daerah Rp.3.295.000.000,00 atau 0,17%, DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 15. Dalam penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp.9.426.966.000,00, dalam pelaksanaannya DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat berpedoman pada Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Demak dalam menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Demak, sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.a.5).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015. 16. Dalam penyediaan anggaran yang tercantum pada : a. Honorarium PNS Rp.38.515.479.400,00 atau 1,96%; b. Honorarium Non PNS Rp.26.131.202.800,00 atau 1,33%; DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat melakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud, mengingat besaran alokasi anggaran untuk honorarium PNS dan Honorarium Non PNS harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam mencapai sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNS dan Non PNS dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015.
17. Dalam penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Alat Tulis Kantor Rp.7.492.881.718,00, DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat menyesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai, dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2015, sebagaimana diamanatkan dalam butir III.2.b.3).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara. 18. Dalam penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada : a. b. c. d. e. f.
Belanja Bahan Pakai Habis Rp.12.715.453.463,00 atau 0,65% 6; Belanja Bahan/Material Rp.43.719.482.712,00 atau 2,22%; Belanja Jasa Kantor Rp.64.266.780.342,00 atau 3,26%; Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Rp.6.458.702.560,00 atau 0,33%; Belanja Cetak dan Penggandaan Rp.7.692.400.000,00 atau 0,39%; Belanja Makanan dan Minuman Rp.17.421.184.500,00 atau 0,88%;
DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat dalam pelaksanaannya memperhatikan antara lain aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, dan kepatutan serta penghematan dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara. 19. Dalam penyediaan anggaran pada beberapa SKPD dengan kode rekening: a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Ukur Lainnya Rp.68.515.000,00; b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Kantor Lainnya Rp.3.681.395.100,00; c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya Rp.4.795.000.000,00; dan d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp.37.279.360.000,00; Dalam penyediaan anggaran tersebut nomenklaturnya tidak menggambarkan satuan terkecil rincian obyek belanja yang akan ditransaksikan sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat dalam rincian obyek belanja tersebut akan diformulasikan kembali kedalam rincian obyek belanja berkenaan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
20. Dalam penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Perjalanan Dinas Rp.25.768.211.840,00 atau 1,31%, yang diuraikan pada : a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp.9.676.156.000,00; b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp.16.056.355.840,00; c. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp.35.700.000,00; kurang memenuhi prinsip efisiensi anggaran. Untuk itu, DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat dalam penyediaan anggaran perjalanan dinas dimaksud dalam pelaksanaannya akan dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud dan relevan dengan substansi kebijakan pemerintah derah serta hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel, sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.3).i) Lampiran Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015. Selanjutnya untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp.35.700.000,00; DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat dalam pelaksanaannya harus mempedomani Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD. 21. Dalam penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening: a. Belanja Pemeliharaan Rp.14.262.260.000,00 atau 0,72%; b. Belanja Jasa Konsultansi Rp.9.560.651.300,00 atau 0,49%; DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016, dengan tetap memenuhi kriteria jenis belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan tetap memperhatikan aspek kewenangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan aspek efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran. Selain itu, juga harus memperhatikan substansi kebijakan akuntansi terkait dengan pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan aset tetap daerah dalam laporan keuangan berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam rangka penambahan nilai aset tetap sesuai maksud Pasal 53 dan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selanjutnya, penyediaan anggaran sebagaimana tercantum pada huruf a juga harus mempedomani butir III.2.b.4).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2016. 22. Dalam penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada : a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat-alat Besar Darat Rp.940.160.000,00 atau 0,05%;
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Rp.24.157.545.500,00 atau 1,23%; c. Belanja Modal Peralatan dan Rp.1.140.156.000,00 atau 0,06%;
Mesin-
d. Belanja Modal Peralatan dan Rp.4.711.582.887,00 atau 0,24%;
Pengadaan
Mesin-
Alat
Pengadaan
Pengolahan Alat
Kantor
e. Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Rumah Tangga Rp.5.537.364.000,00 atau 0,28%; f. Belanja Modal Peralatan dan Rp.4.912.231.152,00 atau 0,25%;
Mesin-
Pengadaan
Komputer
g. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp.675.604.100,00 atau 0,03%; h. Belanja Modal Peralatan Rp.839.811.386,00 atau 0,04%;
dan
Mesin-Pengadaan
Alat
Studio
DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat menyesuaikan dengan rencana kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).b) Lampiran Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015. 23. Dalam penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada : a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rp.2.862.603.795,00 atau 0,15%; b. Belanja Modal Peralatan dan Rp.7.738.118.500,00 atau 0,39%;
Mesin
-
Pengadaan
Alat
Kedokteran Kesehatan
c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-unit Laboratorium Rp.5.075.589.000,00 atau 0,26%; DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016, dan dalam pengadaannya akan memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat. 24. Dalam penyediaan anggaran pada : a. Belanja Modal Jalan, Irigasi Rp.198.753.997.000,00 atau 10,09%;
dan
Jaringan-Pengadaan
Jalan
b. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Konstruksi Jembatan Rp.27.330.000.000,00 atau 1,39%; dan c. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi Rp.7.759.300.000,00 atau 0,39%. Penyediaan anggaran dimaksud, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Nilai aset dimaksud yang dianggarkan dalam belanja
modal dimaksud adalah sebesar harga beli/ bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta butir III.2.b.4).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015, dengan tetap memperhatikan aspek kewenangan Pemerintahan Kabupaten Demak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan aspek efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta proses pencatatan sebagai aset daerah dalam neraca Pemerintah Kabupaten Demak. 25. Untuk program/kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat dalam pelaksanaannya akan diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industry, pembinaan lingkungan social, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai (cukai illegal), sebagaimana ditegaskan dalam butir III..b.1).b) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015. 26. Dalam penyediaan Anggaran pada Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga Rp.13.300.000.000 DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015, dengan tetap mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD dan butir III.2.b.4).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015. 27. Penganggaran belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Rp.116.626.545.000,00, DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat untuk berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).b) Lampiran Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015.
28. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara. Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak berupa pendidikan dan pelatihan pada prinsipnya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kabupaten sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kabupaten sesuai maksud butir III.2.b.3).l) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015. 29. Penyediaan anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga yang telah menerapkan Pola Pengelolaaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 30. Penyediaan anggaran yang tercantum pada Pemulangan Pegawai yang Pensiun Rp.25.500.000,00, DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat untuk tidak menganggarkan belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran PNSD yang pensiun dini dengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. 31. Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 belum seluruhnya dicantumkan lokasi kegiatan. Untuk itu, DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat melengkapi keterangan lokasi kegiatan dimaksud pada kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
32. Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 belum seluruhnya dicantumkan sumber pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan dari kegiatan yang telah ditetapkan peruntukannya seperti Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan. Untuk itu, DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat untuk mencantumkan sumber pendanaan dimaksud dalam kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Bupati Demak, sebagaimana dimaksud dalam butir IV.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 IV. PEMBIAYAAN 1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.118.394.475.000,00, DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat akan melakukan Perhitungan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan kedalam obyek dan rincian obyek penerimaan pembiayaan atas SiLPA tersebut dengan berpedoman pada Lampiran A.IX.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta butir III.3.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015. 2. Penyediaan anggaran untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah yang tercantum pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp.10.136.000.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek pembiayaan pada : a. b. c. d. e. f.
Bank Jateng Rp.3.136.000.000,00; Perusahaan Air Minum Daerah Rp.2.500.000.000,00; PD. Apotek Sari Husada Rp.1.250.000.000,00; PD. BPR BKK Rp.750.000.000,00; PD BKK Rp.500.000.000,00; PD.BKPD (Bank Pasar) Rp.2.000.000.000,00;
DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak sepakat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016, dan harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (performance based) pada Pemerintah Kabupaten Demak, dan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Selanjutnya Peraturan Daerah dimaksud dicantumkan pada kolom penjelasan sesuai
amanat Pasal 102 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Demak tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.
KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK
NURUL MUTTAQIN
LAMPIRAN SK PIMPINAN DPRD KAB. DEMAK NOMOR : 09/PIMP.DPRD/2015
