PROSPEK SENTRA BISNIS UKM DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS: DIMENSI SOSIAL POLITIK M. Fadhil Nurdin, PhD ABSTRAKSI Keberadaan Sentra Bisnis UKM tidak dapat dilepaskan dari sistem sosial politik, karena dimensi sosial mempunyai peran strategis dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai salah satu unsur perekonomian perlu dilihat dalam struktur dan situasi sosial politik, karena "Social and Political Engineering" diharapkan dapat mengembangkan Sentra Bisnis UKM yang mensejahterakan rakyat, satu persoalan sentra bisnis UKM, perlu merumuskan paradigma dan pendekatan baru yang dapat diimplementasikan, diuji dan diakui oleh berbagai pihak yang kompenten. Pengembangan Sentra Bisnis UKM harusdilakukan melalui pendekatan, strategidan program-program yang dapat member! perkuatan; agardinamika sentra dapat tumbuh menjadi Master bisnis yang kompetitif disemua tingkatan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk memenuhi kebutuhan strategis masyarakat dapat melalui pemenuhan kebutuhan nyata (real-needs) masyarakat, dengan menghindari konfrontasi secara langsung dengan membangun kebutuhan praktis masyarakat. Dalam semua upaya ini perlu dilakukan kerjasama stakeholder dengan mengamalkan satu pandangan bersama mengenai etika dan tanggung jawab sosial, politik, dan ekonomi untuk mengatasi kemelaratan dan kemiskinan. Paradigma baru yang mempunyai dimensi luas, perlu untuk menyusun program dan kegiatan agar tidak hanya mempunyai tujuan ekonomis semata (produktivitas), tetapi juga mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Mengkritisi dengan mengamati keberadaan Sentra Bisnis UKM tidak dapat dilepaskan dari sistem sosial politik yang dinamis, termasukprospeknya dalam era perdagangan bebas. Oleh sebab itu, dalam upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional, Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai salah satu unsur perekonomian perlu juga dilihat dalam struktur dan situasi sosial politik demi memberikan kontribusi kepada masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Dimensi sosial politik menjadi bagian penting karena mempunyai peran yang strategis; baik dalam era OTDA maupun globalisasi dan perdagangan bebas. Bagaimanapun, situasi sosial politik dapat mengisyaratkan banyaknya permasalahan yang memerlukan pemikiran dan tindakan strategis dengan mengaitkan pentingnya menyelesaikan masalah konseptualisasi, metodologis dan teknik-teknik dalam kajian, kebijakan, implementasi sampai dengan -evaluasi terhadap keberadaan Sentra Bisnis UKM, sekaligus prospeknya dalam Era Perdagangan Bebas. Karena itu, dari sisi "social and political engineering", bagaimana Sentra Bisnis UKM dikembangkan untuk lebih menesejahterakan rakyat di Indonesia.
MASYARAKAT SEJAHTERA: PARADIGMA SENTRA BISNIS UKM? Hakekat pembangunan adalah untuk mensejahterakan rakyat. Karena konsep pembangunan mencakup bidang kehidupan yang luas, maka dimensi sosial-politiknya berkaitan dengan aspek-aspek kekuasaan dan manusianya. Dalam konteks ini, bagaimana memahami lingkup dimensi sosial politik Sentra Bisnis UKM dalam Era perdagangan bebas. Isu ini menjadi penting, karena fokus dan tekanan utama dimensi sosial politik dalam mengembangkan Sentra Bisnis UKM ditujukan untuk kesejahteraan manusia. Secara praktis, Semua upaya ini perlu "tindakan" untuk memungkinkan setiap 'orang' agar dapat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan sejahtera. Dalam konteks mensejahterakan rakyat telah menjadi perhatian yang universal karena berkaitan dengan hak-hak hidup manusia; sebagaimana telah dilaporkan UNDP menjelang Word Summit for Social Development pada Maret 1995 di Copenhagen. Masalah ini mencakup tujuh unsur perlindungan; ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, sosial, polusi, dan politik. Semua unsur ini berkaitan dengan pembangunan manusia yang mengarah kepada Global Human Security Fund (Boer & Koekkoek1994). Membangun kesejahteraan rakyat bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupnya, dengan memahami bahwa pembangunan kesejahteraan harus menghasilkan kemajuan (progress), berkonotasi dan memandang jauh ke depan. Konsepsi pembangunan kesejahteraan perlu dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan perubahan-perubahan besardalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Karena itu, dalam dinamika membangun masyarakat yang sejahtera diperlukan pemahaman secara holistik, agar di dalam prakteknya tidak hanya dipandang sebagai "aktivitas dan untuk kepentingan ekonomi". Implikasinya, program-program pembangunan, termasuk Sentra Bisnis UKM dipertanyakan; karena yang dilakukan belum tentu sesuai dengan kebutuhan nyata (real-needs) masyarakat (lokal). Kalaupun ada program pembangunan Sentra Bisnis UKM yang dilaksanakan, prakteknya mungkin belum didasarkan kepada "scientific spirit and social responsibility". Upaya ini perlu terus dikaji dan ditunjukkan kepada masyarakat. Artinya, apakah model pembangunan dengan mengembangkan Sentra Bisnis UKM (di) Indonesia ini telah mampu menjawabtantangan mensejahterakan rakyat?. Dalam praktek pembangunan selama ini di Indonesia lebih menempatkan paradigma pembangunan ekonomi dengan pendekatan produktivitas yang banyak menimbulkan disparitas pendapatan yang hanya membuat kaya segelintir orang saja. Model pembangunan masa lalu, ternyata perlu ada upaya untuk menggeser kepada "paradigma baru" agar pendekatan pembangunan berpusat pada rakyat (social development) yang lebih berorientasi kepada kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan. Model pendakatan ini bercirikan desentralisasiVang lebih bersifat"boftom-up": dengan strategi pemenuhan kebutuhan masyarakat bawah (grassroots). Upaya ini perlu terus dicoba dan ditunjukkan kepada masyarakat. Salah satu upaya telah dicoba, desentralisasi dengan semangat OTDA, namun dalam pelaksanaanya masih terdapat berbagai peraturan
pemerintah (PP) yang harus disesuaikan untuk membangun bangsa ini kearah kehidupan yang lebih baik. Dari setiap program pembangunan yang telah dilaksanakan (top-down), ternyata tidak semuanya sesuai dengan kaedah dan hakikat untuk mensejahterakan rakyat. Dengan demikian, perkembangan yang terjadi selama ini belum juga mampu menjawab persoalan membangun kesejahteraan rakyat di Indonesia. Untuk menjawab satu persoalan dalam praktek pembangunan, seperti sentra bisnis UKM agar berorientasi untuk mensejahterakan rakyat, maka secara saintifik dan metodologis diperlukan upaya untuk merumuskan . paradigma dan pendekatan baru agar dapat diimplementasikan, diuji dan bahkan harus diakui oleh berbagai pihak yang berkompoten. MASALAH PEMBERDAYAAN UKM: POLITIK DAN INTEGRASI SOSIAL 1. Keputusan Politik: Belum Tuntas dan Transparan ? Dalam usaha mengembangkan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, diperlukan strategi pengembangan Sentra Bisnis UKM dengan tingkat perkembangan yang manfaatnya harus dirasakan warga masyarakat, terutama bagi masyarakat pengusaha lokal di seluruh Indonesia. Hal ini sesuai dengan keputusan politik yang dimuat dalam UU No. 22/ 1999 tentang Otonomi Daerah yang menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekarag&man daerah; dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang menuntut pembagian keuangan secara "proporsional", demokratis, adil dan transparan, dengan memperhatikan potensi, kondisi serta kebutuhan daerah; UU No. 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32/1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil; dan Kepmeneg Koperasi dan UKM Rl, Nomor: 27.1/KEP/M.KUKM/III/2002. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di peringkat lokal melalui perkuatan Sentra Bisnis UKM di Indonesia. Seyogyanya dukunqan sosial politik bukan hanya undang-undang, tetapi yang penting adalah Peraturan Pemerintah, Perda beserta dengan petunjuk teknis dan sekaligus dengan sistem pengawasannya yang lebih dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan usaha UKM terutama yang berada di sentra, yang pada gilirannya akan memberikan dampak pada masyarakat sekitarnya. Kondisi ini diperlukan, terutama dalam perlindungan dan penyediaan layanan (oleh Pemerintah), yang dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat di sekitar sentra dalam mendukung pengembangan sentra. Selain itu, dukungan sosial politik diperlukan agar masyarakat ataupun sentra dapat mempersiapkan diri, terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas. Namun hal ini tampaknya belum dilaksanakan penuh secara efektif, dan masih bersifat parsial. Sehingga pelaksanaannya belum dapat memberikan hasil yang menggembirakan. Semua upaya ini penting untuk mendapatkan hasil bagi pembinaan yang efektif dan dirasakan dampaknya oleh sentra UKM dan masyarakat sekitarnya, terutama
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di peringkat lokal. 2. Sentra Bisnis UKM dan Masalah Pengembangannya: Struktural dan Holistik ? Dalam penguatan Sentra Bisnis UKM, hams dipandang juga dari aspek ideologi, politik, sosial dan bahkan agama dan budaya. Dalam konteks masalah pembangunan yang luas, Hardiman dan Midgley (1982) memandang luasnya dimensi-dimensi pembangunan sosial, antara lain meliputi: a. Peningkatan Produktivitas (Productivity Enchancement). Dimensi ini dapat merupakan area pertemuan antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial, dalam hal ini pembangunan ekonomi yang terkait dengan pembangunan sumber daya manusia (human resources development). Untuk itu dibutuhkan pembangunan: 1) infra-struktur fisik; 2) infra-struktur finansial; 3) infra-struktur sosial dan pengembangan sumber daya manusia. b. Pelayanan Sosial (Social Services), mencakup ruang lingkup pembangunan dari kesejahteraan rakyat, yang merupakan sub sistem dari pembangunan nasional. Enam komponen kesejahteraan sosial dalam arti luas: 1) pendidikan, 2) kesehatan, 3) pemeliharaan penghasilan (income maintenance), 4) pelayanan kerja, 5) perumahan dan 6) pelayanan sosial personal (personal social services). Artinya, pelayanan sosial ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kamerman & Kahn (1979). c. Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Social Welfare Services) ini merupakan sub-sistem dari pelayanan sosial dengan intinya epada pelayanan sosial personal (personal social services) dengan sasaran mencakup: 1) kelompok-kelompok khusus yang embutuh pelayanan sosial seperti; kelompok usia lanjut, anak terlantar, korban ketergantungan obat, dll; 2) kelompok-kelompok marginal dalam kontak ekonomi atau dalam masalah pembangunan; 3) kelompok minoritas, seperti masyarakat terasing; 4) elompok yang mengalami kecacatan. d. Pengembangan Masyarakat (Community Development). Hakekatnya adalah pembangunan dari bawah (bottom-up). Namun itinjau dari sisi pemerintah (government), pengembangan masyarakat merupakan hasil dari perencanaan dari atas, sehingga masyarakat akhirnya sebagai pelaksana. Berbeda dengan pengembangan masyarakat yang biasa dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO's), yang dapat melepaskan diri dari keterikatan kepada struktur organisasi pemerintah secara vertikal maupun horizontal. Karena itu, UKM hams dipandang dari perspektif lain agar dapat dikelola dan dikembangkan secara pro-aktif mengikuti perubahan-perubahan sosial politik dalam tataekonomi global, dikembangkan menjadi pelaku bisnis yang memiliki daya saing tinggi; dengan mengikuti kecenderungan perubahan pasardan mampu memanfaatkan teknologi mulai dari yang sederhana hingga teknologi yang mampu menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi. Artinya, dimensi pembangunan yang luas harus dipandang secara strategik, karena
pembangunan yang telah dilakukan selama ini lebih mengutamakan pertumbuhan dan perkembangannya sendiri, dengan mengenyampingkan pemerataan, sehingga menghasilkan sosok ekonomi yang rapuh dihempas badai krisis. Oleh karena itu, pada masa yang akan datang kita dituntut mengembangkan cara yang berbeda dengan cara-cara yang sebelumnya, yaitu dengan mengembangkan suatu ekonomi yang secara struktural bertumpu pada daya dukung asli domestik berdasarkan kekuatan ekonomi rakyat. 3. Integrasi Sosial: Perlu Dikaji Bersama Dalam mengintegrasikan masyarakat, perlu mengamalkan sikap dan praktek kerjasama yang menghasilkan berbagai peningkatan dalam: identifikasi seluruh masalah masyarakat, minat dan partisipasi masyarakat, dan saling menukar nilai dan kemudahan. Dari kedua unsurtersebut, yang penting adalah bagaimana menyusun kegiatan bersama-sama dengan masyarakat agar dapat dilakukan berbagai teknik untuk merangsang 'reaksi positif bagi menumbuhkan gerakan membangun masyarakat sebagai satu kesatuan banqsa. Demi untuk pembangunan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, dan khususnya untuk efisiensi pembangunan, peranan Sentra Bisnis UKM perlu melandaskan semua kegiatannya kepada komitmen moral untuk mensejahterakan rakyat. Selayaknya, salah satu tujuan membangun Sentra Bisnis UKM yang sudah dirintis dan dilaksanakan, perlu mengacu kepada upaya memelihara integritas dan mensejahterakan bangsa. Dengan demikian, bentuk pengembangan UKM melalui pendekatan, strategi dan program-program sentra bisnis dapat memberi perkuatan agar dinamika sentra dapat tumbuh menjadi klaster bisnis yang kompetitif disemua tringkatan pasar, baik di dalam maupun luar negeri. Penguatan sentra Bsinis UKM bukan hanya melalui upaya perkuatan dukungan finansial sebagai penggerak awal, tetapi juga dukungan non financial (sosial politik) dan advokasi (hukum). Permasalahan yang timbul adalah pengembangan UKM melalui pendekatan sentra bisnis perlu juga dilihat dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan politik. Bagaimana kebijakan UKM dapat disesuaikan dengan kondisi riel pada komunitas lokal dimana sentra bisnis UKM itu berada. Upaya ini penting untuk meletakkan sentra bisnis UKM sebagai salah satu pelaku bisnis dalam "domain dunia usaha"yar\g strategis kedudukannya sebagai wujud pembelaan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, sekaligus alat pemersatu kesatuan bangsa dan Negara. STRATEGI SOSIAL POLITIK: TANTANGAN SENTRA BISNIS UKM 1. Kesadaran Masyarakat: Kebutuhan Nyata Membangkitkan kesadaran masyarakat Lebih ditujukan untuk menggugat subordinasi mereka melalui orqanisasi-orqanisasi lokal secara "bottom-up". Strategi pendekatan ini tidak akan dipakai tanpa adanya organisasi-organisasi lokal dan kelompok-kelompok sejenis. Karena itu hal-hal penting yang akan digunakan oleh organisasi-organisasi ini
adalah bukan saja perubahan-perubahan legal tetapi juga mobilisasi politik, peninqkatan kesadaran dan pendidikan non-formal. Model pendekatan ini merupakan pembangunan yang berpusatkan pada rakyat sebagai alternatif baru untuk meningkatkan hasil produk pembangunan dengan cara-cara yang sesuai dengan asas-asasparf/s/pas/dan keadilan. Bagaimanapun, hasilnya harus dapat dilestarikan untuk kelangsungan hidup, berdasarkan inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumberdaya pembangunan yang utama, dengan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Model ini lebih menekankan kepada penguatan diri {empowerment) yang menekankan pada kenyataan pengalaman masyarakat. Model ini pada dasarnya mensyaratkan transformasi struktur-struktur yang mensubordinasi dalam ekotogi manusia. Oleh karena itu, perlu ada perubahan hukum, aturan kemasyarakatan, sistem hak milik dan kontrol atas masyarakat, aturan perburuhan, institusi sosial dan legal yang melindungi kontrol sosial masyarakat. Dengan cara mencapai kebutuhan-kebutuhan itulah, pendekatan strategi penguatan diri (empowerment) secara mendasar sangat berbeda dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya. Pendekatan ini berupaya untuk mencapai kebutuhan strategis masyarakat secara tidak langsung melalui kebutuhan praktis masyarakat, dengan menghindari konfrontasi secara langsung dengan membangun kebutuhan praktis masyarakat sebagai basis untuk membangun landasan yang kuat, sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan strategis. 2. Membangun Kesejahteraan Rakyat: Pendekatan dan Isu Pokok Membangun kesejahteraan rakyat merupakan bagian dari pembangunan nasional yang selaras dengan konsepsi pembangunan sosial (Hardiman dan Midgley, 1982). Lingkup pembangunan kesejahteraan rakyat ada dalam kombinasi pertumbuhan dan perubahan dalam proses ekonomi, sosial dan politik. Lalu timbul himbauan akan pentingnya pendekatan secara seimbang dan terpadu. Dikemukakan, komponen sosial politik dalam pembangunan nasional memberikan sumbangan yang penting, serta berarti bagi kemajuan ekonomi, sekalipun komponen sosial politik tersebut sukar atau tidak dapat diukur. Oleh karena itu, di kalangan ahli ekonomi sendiri banyak yang mulai menekankan pentingnya faktor-faktor non-ekonomi. Isu kegagalan akibat dominasi paradigma pembangunan ekonomi, yang kurang seimbang dengan pembangunan sosial, menjadi transparan setelah berlangsungnya "World Summit for Social Development", yang menampilkan 3 isu pokok untuk mengatasi kesenjangan terhadap kesejahteraan manusia secara global, regional dan nasional yang meliputi: a.
Poverty Alleviation, merupakan pemberantasan dan pengurangan kemiskinan absolut; b. Employment Expansion, mencakup pengembangan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas kerja dan pengurangan tingkat pengangguran;
c.
Social integration, menempatkan semua kelompok sosial untuk hidup bersama secara produktif dan terciptanya kerjasama yang harmoni.
3. Sentra Bisnis UKM Era perdagangan Bebas: Kesejahteraan Masyarakat Lokal Sentra Bisnis UKM dalam era perdagangan bebas apabila dilihat dari dimensi sosial politik, dapat dipandang sebagai satu hakekat dan pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan manusia (Midgley 1994; Macarov 1995). Dalam dimensi ini, upaya mengembangkan Sentra Bisnis UKM dapat menunjukkan bagaimana usaha menggabungkan berbagai pendekatan kesejahteraan {welfare approaches) ke dalam satu bentuk pendekatan yang praktis dan {relatif) terpadu, yang akhirnya bermuara untuk mensejahterakan masyarakat lokal. Dalam semua upaya ini perlu dilakukan kerjasama stakeholder dengan mengamalkan satu pandangan bersama mengenai etika dan tanggung jawab sosial, politik, dan ekonomi untuk mengatasi kemelaratan dan kemiskinan. Selanjutnya, dipikirkan perlukah ''paradigma baru", yang mempunyai dimensi yang lebih luas sehingga penyusunan program dan kegiatannya tidak mempunyai satu tujuan ekonomis semata {produktivitas), tetapi juga mengembangkan kesejahteraan masyarakat. 4. Penyelesaian Masalah Masa Depan Dalam mencermati prospek Sentra Bisnis UKM dalam era perdagangan bebas, selayaknya diarahkan bukan hanya untuk meningkatkan daya saing di pasar global, tetapi hendaknya dipikirkan juga agar pada waktu yang sama dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatdalam artiyang luas. Bagaimanapun dalam kerangka pembangunan ideologi dan politik ekonomi kontemporer masa kini, perlu pendekatan (sintesis baru), yang dalam institutional and social perspective dapat menggerakkan dan memobilisasi institusi sosial; seperti pasar, masyarakat, dan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi (termasuk Sentra Bisnis UKM) yang berorientasikan pada kesejahteraan. Di Indonesia, perlu dicari bentuk penyelesaian masalah konseptualisasi, metodologis dan teknik-teknik dalam implementasinya, karena dari sisi aplikasi "social and political sciences", pengembangan Sentra Bisnis UKM perlu lebih menekankan pada prinsip-prinsipdemokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta transparan, dengan memperhatikan potensi, kondisi serta kebutuhan lokal. Upaya ini perlu memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan aspek-aspek sosial ekonomi penduduk, pemanfaatan sumber daya alam maupun pengelolaan lingkungan. agar Sentra Bisnis UKM dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik. Dalam upaya mengatasi masalah, perlu dilakukan berbagai tindakan : 1. Menyelesaikan masalah, berda- sarkan prinsip kebersamaaan stakeholders; pemerintah (pusat dan daerah), organisasi-organisasi (LSM), dengan masyarakat lokal. 2. Memberikan perlindungan dan dukungan terhadap pengembangan usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri;
3. Meningkatkan kesadaran bahwa walaupun sektor modern merupakan sumber tama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagian besar rumah tangga miskin; 4. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam membangun swadayaberdasarkan sumber-sumber daya lokal. 5. Melaksanakan kontrol sosial, terutama terhadap sistem kebijakan dan jaringan bisnis internasional yang mungkin merusak, dan bahkan mengeksploitasi Sentra Bisnis UKM di tingkat akar rumput (grassroots). PENUTUP Dalam membangun Sentra Bisnis UKM yang lebih prosfektif harus melibatkan masyarakat yang melingkupi semua aspek kehidupan, terutama dalam kerangka pembangunan yang berbasis kerakyatan. Fokus dan tekanan utamanya adalah untuk membangun manusia agar memungkinkan mereka menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan sejahtera. Upaya ini perlu dilakukan dengan cara peningkatan kesadaran, tanggung jawab serta kemampuan setiap warga Negara, yang dalam pelaksanaannya berasaskan prinsip kerjasama "stakeholders" dengan kelompok masyarakat lokal untuk lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tantangan masa depan Sentra Bisnis UKM bukan hanya memberi pinjaman modal dan layanan kredit, tetapi ditujukan kepada masyarakat yang lebih luas dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup dan mempromosikan kesejahteraan manusia. Strategi ini tidak dapat dilaksanakan tanpa menggabungkan berbagai pendekatan dan atau menerima sumbangan dari disiplin lain (Iptek) serta bersama-sama dengan masyarakat lokal untuk mencapai tujuan pembangunan yang sebenarnya. Oleh karena itu, pendekatan dan strategi pembangunan dan khususnya pada Sentra Bisnis UKM, secara konsepsional tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan sumbangan teori yang dijadikan landasan praktek. Keterpaduan semua unsur ini, ternyata menjadi masalah dan sekaligus juga tantangan masa depan kita semua. BACAAN SUMBER: Bamberger & Khalid Shams, 1989, Community Participation in Project Management: The Asian Experience, Kuala Lumpur, APDC. Bidle dan Bidle 1965, The Community Development Process, The Rediscovery of Local Initiative, New York, Holt, Rinehart & Winston, Inc. Boer L & Koekkoek A, "Development and Human Security", dalam, Third World Quartely Journal of Emerging Areas, Vol. 15 No.3 September 1994. Brager, G & Specht, H, 1969, Community Organizing, New York, Columbia University Press. Dove, MR (Eds), 1988, The Real and Imagined Role of Culture in Development, Case from Indonesia, Honolulu, University of Hawaii Press.
EverittA. & HardikerP, 1996, Evaluating For Good Practice, London, MacMillan Press. Hardiman & Midgley, 1982, The Social Dimensions of Development, New York, Wiley & Sons Ltd INFOKOP, Media Pengkajian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Usaha Kecil & Menengah Menuju Otonomi Daerah Dan Era Perdagangan Bebas, No.21 ThXVIII 2002. Kramer R.M & Specht, H, 1969, Reading in Community Organization Practice, Prentice Hall, London. Kartasasmita G, 1996, Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat, ITB - Bandung. Khan, A. J, 1973, Social Policy and Social Services, the Free Press, New York. Macarov, D, 1995, Social Welfare: Structure and Practice, Sage Pub, London. Mahbub Ul Haq, 1985, Human Development Report 1985, Oxford University Press. New York, Midgley, J. 1993, Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare, Sage Publication, London. Moore, W. & Cook, R. (Eds), Reading on Social Change, Englewood Cliffs, NJ., Prentice Hall. New Jersey, Prentice Hall, Inc. Posavac, Emil J, and Carey, 1985, Program Evaluation: Methods and Case Studies, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey. Schwarz, A, 1994, A Nation in Waiting: Indonesia in 1990s, Allen & Unwin, NSW, Australia. So, Alvin Y., 1990, Social Change and Development, Newbury Park, CA. Stufflebeam D.L & Shinkfield A.J, 1985, Systemic Evaluation: A Self-Instructional Guide to Theory and Practice, Boston, Kluwer-Nijhoff Publishing. Weber, G.H & Cohen, L.M. 1982, Beliefs and Self Help: Cross Cultural Perspective and Approaches, New York, Human Science Press.
