PROSES POLITISASI DANA PUNIA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 DI DESA PECATU 1)
2)
I Putu Panji Bhaskara Wardana , I Ketut Putra Erawan , Piers Andreas Noak 1,2,3)
3)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana 1
2,
3
Email:
[email protected] ,
[email protected] [email protected]
ABSTRACT Dana punia activities that are not classified into the money politic activities, became the basis of the highlights of this study to show how the dana punia have been politicized to hide money politics. As a step theoretical, this study uses the theory of democracy collusive Dan Slater, who raises collusion and twilight institution theory in doing analysis of the research results. The method used in this research is descriptive qualitative method, while data collecting technique through interview (interview), chat with many people (discorse) and document analysis. Field findings indicate dana punia as a means of communication instruments candidates to obtain the support and voice of the community. Furthermore, there are no rules that prohibit their dana punia activities at the election moments. In addition to the initiative of candidates, dana punia was needed by the people for ceremonial purposes, repair temples facilities. The theoretical implications to shows that the theory of collusive democratic and twilight institution affect the voters and community support for election candidates who give dana punia in head district of Badung Regency General Election in 2016 in Pecatu village. Keywords: Dana Punia, Politicization, Election
berkompeten. Para pemilih sebagian besar
PENDAHULUAN
mengetahui praktek politik uang merupakan
Pemilihan Umum Kepala Daerah atau
hal yang sangat dilarang dalam pelaksanaan
Pemilukada merupakan sebuah sarana untuk
pemilihan umum. Namun faktanya masih
menunjukkan sebuah daerah mempraktekkan demokrasi.
Pelaksanaan
banyak pemilih yang terjebak dalam praktek
pemilukada
politik uang. Kondisi pemilih yang kurang
bertujuan untuk membentuk perwakilan politik
peka terhadap proses pemilu ini dimanfaatkan
di daerah. Beragam masalah timbul selama
oleh calon dan tim sukses yang bertarung
pelaksanaan pemilukada dari tahun ke tahun,
pada perhelatan pemilukada. Berbagai cara
mulai dari kampanye da persaingan yang
dilakukan oleh calon dan tim sukses untuk
tidak sehat serta adanya praktek politik uang.
mendapat simpati dari masyarakat guna
Perilaku pemilih yang masih kurang sadar dan
terpilihnya sang calon dalam pertarungan
peka pada proses pemilukada menjadi salah
pemilihan
satu faktor terpilihnya pemimpin yang tidak
umum
kepala
daerah,
salah
satunya adalah mempolitisasi suatu kegiatan
1
keagamaan. Politisasi merupakan sebuah
dan budaya yang wajib dilakukan umat Hindu
kegiatan yang ditransformasi dari sebuah
Bali.
kegiatan yang terlihat tidak memiliki tujuan
KAJIAN PUSTAKA
politik ke sebuah kegiatan atau aktivitas yang secara sadar condong ke tujuan politik dan
Penelitian
ini
menggunakan
dua
mempolitisasi dana punia merupakan salah
kajian pustaka yang berkaitan dengan aktifitas
satu cara untuk mendapatkan suara dari
politisasi. Pencantuman penelitian lain yang
pemilih.
berkaitan
oranglain. Penelitian-penelitian tersebut bisa
harus diberikan secara tulus ikhlas. Dana diberikan
pada
digunakan sebagai perbandingan dan acuan
saat
dalam penulisan penelitian ini, sehingga dapat
pelaksanaan upacara adat agama Hindu atau
dilihat
diberikan ketika terjadi sebuah bencana yang
Hindu.
Dana
punia
perbedaan
yang
penulis
kerjakan
dengan penelitian-penelitian tersebut. Berikut
menimpa masyarakat Bali yang umumnya beragama
politisasi
teliti tidak menjiplak penelitian ata karya
sebuah pemberian atau sumbangan yang
biasanya
aktifitas
dimaksudkan agar penelitian yang penulis
Dana punia memiliki arti sebagai
punia
dengan
dua penelitian yang berkaitan dengan aktifitas
yang
politisasi:
merupakan bagian dari adat dan budaya Hindu Bali menjadi objek yang menarik untuk
Pertama penelitian yang juga skripsi
dipolitisasi oleh calon-calon kepala daerah
dari Aisyah (2014) berjudul “Politisasi Media
yang bertarung dalam Pemilukada Kabupaten
Televisi Indonesia: Studi Pemberitaan tvOne
Badung tahun 2015. Praktik dana punia yang
terhadap
dilakukan oleh calon-calon kepala daerah
menganalisa sebuah aktifitas politsasi yang
merupakan
untuk
terjadi dalam tubuh sebuah media televisi
menyembunyikan praktek politik uang. Ada
Indonesia, yakni tvOne yang dilakukan oleh
persamaan
Pemberian
pemilik media tersebut. Praktik politisasi
melalui dana punia yang dilakukan oleh calon-
media sangat kental dan sangat menarik
calon kepala daerah dengan praktek politik
ketika masa PILPRES 2014 berlangsung.
uang. Persamaan dari dana punia dan politik
Media-media televisi swasta di Indonesia
uang adalah kegiatannya yang memberikan
pada masa PILPRES 2014 terbagi menjadi
atau
kepada
dua buah kubu yang juga kebetulan pada
masyarakat.
pemilihan Presiden 2014 terdapat dua pasang
sebuah
dan
perbedaan
menyumbangkan
seseorang
atau
usaha
sesuatu
kelompok
PILPRES
2014”.
Skripsi
ini
Pembeda dari kegiatan politik uang dan dana
kandidat
punia adalah legalitas dari kedua praktek
Penelitian dari Aisyah ini menggunakan teori
tersebut. Politik uang sangat jelas dilarang
Hirarki Pengaruh dan teori analisis wacana
kegiatannya selama kampanye, sementara
kritis model van Dijk. Kesamaan penelitian ini
untuk dana punia masih bisa dilakukan
dengan penulis adalah mengangkat masalah
karena dana punia dianggap bagian dari adat
politisasi yang terjadi untuk memenangkan
Presiden
dan
Wakil
Presiden.
seseorang. Namun penelitian tersebut lebih
2
memfokuskan politisasi yang memanfaatkan
oleh adat dan budaya, dan belum ada
kepemilikan media televisi, sedangkan pada
undang-undang yang melarang melakukan
penelitian penulis mengambil fokus politisasi
dana punia ketika Pemilukada. Keadaan
yang memanfaatkan dana punia yang dibalut
tersebut
dengan
memudahkan politisasi.
budaya
untuk
menyembunyikan
dimanfaatkan
kandidat
untuk
praktek politik uang.
METODELOGI PENELITIAN Kedua
yakni
skripsi
dari
Irham Metode penelitian dalam penelitian ini
Pradipta Fadli (2012) berjudul “Sepakbola dan Politik:
Politisasi
Indonesia
Persatuan
Bandung
(Persib)
menggunakan metode penelitian kualitatif
Sepakbola Oleh
yang bersifat empiris. Lokasi penelitian akan
Dada
dilaksanakan di Desa Pecatu dengan alokasi
Rosada pada Pemilukada Kota Bandung 2008”.
Dada
Rosada
yang
waktu penelitian selama dua bulan. Sumber
disebutkan
data penelitian ini didapat dari data primer
sebagai salah satu calon incumbent yang
yang diperoleh melalui wawancara, dan data
bertarung dalam Pemilukada Kota Bandung
sekunder yang diperoleh dari sumber tertulis
menjadikan Persatuan Sepakbola Indonesia
berupa penelitian, foto atau dokumen. Dalam
Bandung sebagai modal sosialnya dalam
penelitian
berkampanye. Dalam hal ini, Dada Rosada
pengumpulan
juga memegang posisi Ketua Umum Persib sehingga
memudahkan
dirinya
ini
menggunakan data
berupa
teknik
wawancara,
observasi dan studi pustaka.
untuk
politisasi. Politisasi Persib dikarenakan klub
HASIL DAN PEMBAHASAN
sepakbola kebanggan warga Bandung ini Desa Pecatu terletak di kaki Pulau
mampu mengumpulkan masyarakat bandung yang
suka
dan
fanatik
dengan
Bali paling ujung selatan merupakan bagian
Persib.
Berbeda dengan fokus penelitian yang penulis
wilayah
kerjakan, dana punia merupakan sarana yang
Kabupaten Badung. Batas administrasi dari
digunakan
Desa Pecatu, yaitu: sebelah utara Tukad
Kegiatan
kandidat dana
untuk
punia
mempolitisasi.
merupakan
dari
Cengingiling/
suatu
Kecamatan
Kelurahan
Kuta
Jimbaran
Selatan,
(Patok
keharusan dalam ajaran Agama Hindu dan
Beton), sebelah timur Tukad Gau/ Desa
dilakukan dengan tulus ikhlas. Kegiatan dana
Ungasan (Patok Beton), sebelah selatan
punia yang dilakukan menjelang Pemilukada
Samudera Indonesia, dan sebelah barat
tujuannya berbeda dengan dana punia yang
Samudera Indonesia. Desa Pecatu terdiri dari
dilakukan pada hari biasa. Dana punia
tiga Banjar Adat dan sembilan Banjar Dinas.
dimanfaatkan
untuk
Jumlah penduduk Desa Pecatu pada tahun
menyembunyikan praktek politik uang yang
2014 berjumlah 7.426 jiwa, terdiri dari 3.719
dilarang di Indonesia. Praktek politik uang dan
penduduk
dana punia merupakan satu kegiatan yang
perempuan. Berdasarkan data dari Kantor
sama apabila menjelang Pemilukada. Hanya
Desa Pecatu, jika dibandingkan dengan tahun
saja kata dana punia dan prakteknya dibalut
2013
oleh
kandidat
3
laki-laki, dan 3.707 penduduk
jumlah
penduduk
Desa
Pecatu
mengalami peningkatan. Pada tahun 2014
adat Bali dan hukum nasional yang tertuang
jumlah pemeluk agama Hindu di Desa Pecatu
dalam undang-undang. Namun belakangan
yaitu 7.525 jiwa mengalami peningkatan dari
muncul permasalahan baru, dimana hukum
7.004 jiwa pada tahun 2013. Peningkatan
adat digunakan untuk melindungi diri dari jerat
jumlah pemeluk agama non Hindu yang
hukum nasional. Hal yang dimaksud adalah
lainnya juga mengalami peningkatan dari
pelaksanaan
tahun 2013 menuju tahun 2014. Jumlah
diadakannya hajatan politik. Hampir di setiap
pemeluk agama Hindu merupakan yang
hajatan
politik
banyak
calon
terbanyak di Desa Desa Pecatu dan pemeluk
aktifitas
dana
punia.
Jika
agama Islam terbanyak ke-2. Hal mengenai
aktifitasnya, dana punia berupa sumbangsih
jumlah
tulus
pemeluk
agama
Hindu
di
Desa
ikhlas
dana
punia
yang Aktifitas
menjelang
melakukan dilihat
diberikan politik
dari
kepada
Pecatu, secara tidak langsung turut berkaitan
masyarakat.
uang
juga
dengan aspek lainnya, yaitu jumlah pura
memiliki ciri aktifitas yang sama dengan dana
paibon yan ada di Desa Pecatu.
punia berupa pemberian sumbangan. Aktifitas dana punia bisa dibedakan dengan aktifitas
Pada Desember
Pemilukada
2015
kemarin,
serentak terdapat
9
politik uang. Apabila ada pasangan calon
dua
melaksanakan dana punia di suatu tempat
pasang calon yang bertarung untuk merebut
dengan ditambahkannya janji politik, sudah
kursi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
jelas aktifitas itu bukan dana punia melainkan
Badung. Pasangan nomor urut satu adalah I
politik uang. Aktifitas politik uang sudah tentu
Nyoman Giri Prasta, S.Sos – Drs. I Ketut
tindakan yang melanggar, namun ketika calon
Suiasa, S.H. Nomor urut dua pasangan I
tersebut menggunakan bahasa dana punia
Made Sudiana, S.H., M.Si. – Drs. I Nyoman
belum ada peraturan dari penyelenggara
Sutrisno. Giri Prasta merupakan Ketua DPC
Pemilihan Umum yang tersurat khusus untuk
PDI-P Kabupaten Badung dan pasangannya Ketut
Suiasa
Ketua
DPD
II
mengatur dana punia.
Kabupaten
Badung saat itu. Yang menarik terdapat dua kader
Golkar
yang
Pemilukada
ini.
merupakan
kader
I
bertarung
Made Partai
dalam
Sudiana Golkar,
Hasil temuan lainnya yang dapat penulis jelaskan adalah dana punia sebagai
juga
instrumen
komunikasi
untuk
memperoleh
namun
suara. Dana punia yang dilakukan di sekitar
rekomendasi partai jatuh pada Ketut Suiasa
Desa Pecatu menurut salah satu relawan
dan Made Sudiana diusung oleh Partai
memang tujuannya untuk memperoleh suara
Gerindra. Sedangkan pasangan dari Made
dukungan dari masyarakat. Namun sang
Sudiana, I Nyoman Sutrisno merupakan
calon
Kader Partai Demokrat.
mengajak
tidak
secara
memeilihnya
blak-blakan setelah
untuk berdana
punia. Sang calon menggunakan bahasa Masyarakat Desa Pecatu mayoritas
istilah “titip nama” kepada para masyarakat.
penduduknya adalah beragama Hindu yang
Dan
taat akan hukum adat di Bali. Masyarakat Bali
masyarakat
tentu
sudah
mengerti
maksud dari titip nama tersebut. Selain para
menjalani dua hukum yang ada, yaitu hukum
4
calon datang dengan inisiatif sendiri untuk
diiringi janji politik dan menginstruksikan
berdana punia, ternyata ada permintaan dari
untuk memilihnya.
masyarakat untuk mengunjungi pura-pura
4. Selain inisiatif dari calon, dana punia juga
paibon dengan syarat membuat undangan.
dibutuhkan oleh masyarakat dengan cara
Dapat dikatakan bahwa aktifitas dana punia
mengundang calon untuk hadir dihadapan
dianggap menguntungkan karena pertama
mereka. Dana punia dibutuhkan dengan
tidak ada aturan yang melarang dan keddua
alas an dana punia untuk keperluan
kebutuhan masyarakat akan dana punia yang
upacara, perbaikan fasilitas pura dan lain-
digunakan untuk keperluan upacara atau
lain. 5. Tidak ada pelaporan kasus dana punia,
perbaikan fasilitas pura.
sehingga aktifitas ini bisa dijalankan oleh
KESIMPULAN
calon
dengan
pengawasan
Pada Pemilu serentak 9 Desember 2015,
leluasa
dan
penyelenggara
diluar
Pemilihan
Kabupaten Badung salah satu daerah yang
Umum karena mengenai dana punia tidak
juga menyelenggarakan pergantian Bupati
diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan
dan Wakil Bupati. Terdapat dua pasang calon
Umum.
yang bertarung di Kabupaten Badung, yaitu
6. Dana punia berpengaruh sebagai alat
pasangan I Nyoman Giri Prasta, S.Sos. – Drs.
untuk memperoleh dukungan dan suara
I Ketut Suiasa, SH. Dan pasangan I Made
masyarakat.
Sudiana, SH, M.Si – Drs. I Nyoman Sutrisno. Fenomena Dana Punia terkait Pemilihan
DAFTAR PUSTAKA
Umum Kepala Daerah Kabupaten Badung
Buku
Tahun
yang
Andrianus Pito, Toni dkk. (2013). Mengenal
dimanfaatjan calon. Berdasar hasil analisis
Teori-teori Politik: Dari Sistem Politik
penelitian, penulis dapat menarik beberapa
sampai Korupsi. Bandung:Nuansa
poin penting sebagai kesimpulan penelitian,
Cendeka.
2015
melahirkan
masalah
yaitu: Aspinal, 1. Belum ada aturan yang tersurat untuk
Erdward (2015).
dan
Mada
Politik
Sukmajati. Uang
di
mengatur aktifitas dana punia selama
Indonesia:Patronase
hajatan Pemilihan Umum.
Klientelisme pada Pemilu Legislatif
2. Dengan
tidak
penyelenggara
adanya
aturan
Pemilihan
dari
2014. Yogyakarta:PolGov.
Umum Budiardjo, Miriam. (2010). Dasar-dasar ilmu
mengenai dana punia, dimanfaatkan oleh
politik. Jakarta:Gramedia Pustaka
pasangan calon yang bertarung untuk
Utama.
menyembunyikan kegiatan politik uang. 3. Dana punia tidak tergolong politik uang jika
Harrison, Lisa. (2009). Metodologi Penelitian
tujuan memberikan dana punia kepada masyarakat
oleh
pasang
calon
dan
Politik. Jakarta:Kencana.
tidak
5
Marijan,
Kacung.
(2010).
Sistem
Politik
Sumber Jurnal, Skripsi, Tesis Desertasi
Indonesia: Konsolidasi Demokrasi
Aisyah. (2014). “Politisasi Media Televisi
Pasca-Orde Baru. Jakarta:Kencana.
Indonesia: Studi Pemberitaan tvOne terhadap PILPRES 2014”. FISIP, UIN
Ngurah Made Suyadnya, I Gusti. (2006).
Syarif Hidayatullah.
Dana Punia dan Penebusan Dosa. Pradipta Fadli, Irham. (2012). “Sepakbola dan
Surabaya:Paramita.
Politik: Pamungkas, Sigit. (2010). Pemilu, Perilaku Pemilih
&
Kepartaian.
Sepakbola
-
Politisasi Indonesia
Persatuan Bandung
(Persib) Oleh Dada Rosada pada
Yogyakarta:Institute for Democracy
Pemilukada Kota Bandung 2008”.
and Welfarism.
FISIP,Universitas Indonesia
6
