1
Proses Dinamika Ekonomi Negara Proses dinamika ekonomi suatu negara
Faktor
ditentukan oleh
yaitu
internal,
Kondisi fisik (iklim
Lokasi geografi Sumber daya alam Sumber daya manusia Kondisi awal ekonomi Sosial dan budaya Peranan
politik
dalam
perekonomian Faktor eksternal
Perkembangan teknologi
yaitu Kondisi
perekonomian
dan politik umum Keamanan global Faktor sejarah perekonomian negara itu sendiri pada waktu zaman penjajahan Faktor-faktor orientasi politik, sistem ekonomi serta kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diterapkan oleh rezim yang berkuasa setelah lenyapnya penjajahan.
Pengertian SISTEM
Sistem pada dasarnya adalah
Suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subyek/obyek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Sistem sosial → berupa orang-orang atau masyarakat Sistem kehidupan → makhluk-makhluk hidup dan benda alam Sistem peralatan → barang atau alat Sistem informasi → data, catatan, kumpulan fakta Adanya perangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalin tentang bagaimana subyek/objek yang ada bekerja, berhubungan dan berjalan Adanya kaidah atau norma yang mengatur hubungan subjek/objek tersebut agar serasi berupa aturan dan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
Supra sistem terdiri dari sistem-sistem yang terdiri dari sub sistem- sub sistem yang tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait dan sangat bervariasi. Bagaimana sistem perekonomian sebuah negeri berjalan atau dijalankan yang turut dipengaruhi oleh bagaimana politik kekuasaan di negara itu diterapkan, ikut ditentukan oleh bagaimana budaya masyarakat yang membentuk bangsa tersebut.
Syarat suatu sistem sebagai
Adanya keserasian antar subyek / obyek yang dijadikan petunjuk
suatu organisasi
Apakah sistem itu dapat berjalan / gagal Mempunyai tujuan tertentu Adanya kaidah dan norma-norma yang harus dipatuhi dalam bekerja dan berhubungan satu dengan yang lainnya Adanya jaminan yang mencakup subyek / obyek dan perangkat kelembagaan yang membentuknya Kadang-kadang tidak dapat berdiri sendiri, terkait dengan sistem lainnya, apabila wadah / kaidah / aturan lama. Kesadaran demikian akan memperluas wawasan dengan memandang secara arif berdasarkan pemahaman lintas bidang.
SISTEM EKONOMI Sistem ekonomi adalah
Suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subyek, barang-barang ekonomi sebagai obyek serta perangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan perekonomian yang meliputi cara kerja, mekanisme hubungan hukum dan peraturanperaturan serta kaidah-kaidah atau norma-norma yang dipilih / diterima oleh masyarakat. Tidak dapat berdiri sendiri, harus berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak dan didukung oleh lingkungan kelembangaan masyarakat. Selalu bergandengan dengan sistem politik negara yang bersangkutan karena ideologi ekonomi berjalan seiring dengan ideologi politik. Sebuah sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur dalam suatu supra sistem kehidupan masyarakat yang merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan bermasyarakat di suatu negara. Pelaksanaan suatu sistem ekonomi tertentu di sebuah negara akan berjalan mulus jika lingkungan kelembagaan masyarakat mendukungnya.
Unsur – unsur Sistem Ekonomi dan Unsur-unsur Sistem Politik dapat ditarik benang merah sebagai berikut : Kutub “A”
Konteks Pengkutuban
Kutub “Z”
Liberalisme (Liberal)
Ideologi Politik
Komunis (Komunis)
Demokrasi (Demokratis)
Rejim Pemerintahan (Cara Memerintah)
Otokrasi (Otoriter)
Egalitarianisme (Egaliter)
Penyelenggaraan Kenegaraan
Etatisme (Etatis)
Desentralisasi (Desentralisasi)
Struktur Birokrasi
Sentralisme (Sentralis)
Kapitalisme (Kapitalis)
Ideologi Ekonomi
Sosialisme (Sosialis)
Mekanisme Pasar
Pengelolaan Ekonomi
Perencanaan Terpusat
Sistem Politik / Idiologi politik terdiri dari :
Liberalisme Komunisme
Sistem Ekonomi / Idiologi ekonomi terdiri dari :
Kapitalisme Sosialisme
Sistem ekonomi yang berlaku dan diterapkan
Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi
di suatu negara dapat ditinjau dari Keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya. Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.
Kapitalisme dan Sosialisme Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalisme
Mengakui pemilik individual atas sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi Terdapat kekuasaan yang sangat longgar bagi orang perorangan untuk memiliki sumber daya. Kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antar badan usaha dalam mengejar keuntungan sangat dihargai. Tidak terdapat kekangan atau batasan bagi orang perorangan dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya. Prinsip keadilan yang dianut oleh sistem ekonomi kapitalis ialah setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya. Campur tangan pemerintah atau negara sangat minim dan pemerintah lebih berkedudukan sebagai pengamat dan pelindung perekonomian. Menyandarkan
diri
sepenuhnya
pada
mekanisme pasar
(kekuatan
permintaan dan penawaran), prinsip persaingan bebas dan meyakini kemampuan untuk menuju efisiensi ekonomi.
Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis :
Sumber daya ekonomi/faktor produksi dikuasai negara Lebih menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian. Imbalan
yang
diterima
pada
orang
perorangan
didasarkan
pada
kebutuhannya, bukan berdasarkan jasa yang dicurahkan / diberikan. Prinsip keadilan yang dianut adalah setiap orang akan menerima imbalan yang sama. Kadar campur tangan pemerintah sangat tinggi. Pemerintah yang menentukan dan mrencanakan tiga persoalan pokok ekonomi : what, how and for whom. Pasar justru harus dikendalikan dari pemerintah pusat dan pemerintah atau negara harus turut aktif bermain dalam perekonomian. Tetap memandang penting peranan kapital.
Sistem Ekonomi Campuran
Pada umumnya dilakukan oleh negara-negara berkembang atau negara negara – negara dunia ketiga. Dalam arti kadar kapitalisme selalu lebih tinggi atau bobot sosialismenya senantiasa lebih besar. Sistem ekonomi campuran yang diterapkan, ibarat pendulum., kadangkadang condong kapitalistik selain di lain waktu cenderung sosialistik mengikuti rejim pemerintah yang sedang berkuasa.
Sistem Ekonomi di Indonesia Sistem ekonomi di Indonesia
Telah ditegaskan dalam Ps. 33 UUD 1945, dimana tidak cukup argumentasi untuk mengatakan bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialisasi karena Indonesia mengakui kepemilikan invidual atas faktorfaktor produksi, kecuali untuk sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme. Kompetisi untuk memperbaiki taraf kehidupan, baik antar indvidu maupun antar badan, tidak dikekang. Jadi tidak sepenuhnya dilepas sebagaimana yang berlangsung di negara-negara kapitalis, melainkan persaingan yang terencana dan terkendali.
Sistem Ekonomi apa yang diterapkan di
Berdasarkan perkembangan perekonomian, berdasarkan tinjauan:
Indonesia
hukum, perilaku, norma, etika yang berlaku di masyarakat dan pengalaman kronologis. Berdasarkan tinjuan kepemilikan sumber daya ekonomi, diatur dengan tegas oleh Ps. 33 UUD 1945. Kompetisi untuk memperbaiki taraf hidup, baik antar individu maupun antar badan usaha yang tidak dikekang. Persaingan antar badan usaha dikendalikan oleh pemerintah, meskipun tetap ada. Penerimaan imbalan atas prestasi kerja, tidak terdapat kekangan, justru pemerintah menetapkan UMR (Upah Minimum Rata-rata). Peranan pemerintah sebagai stabilisator dan dinamisator oleh lembaga-lembaga departemental pemerintah maupun badan-badan usaha milik pemerintah.
Sistem Ekonomi di Indonesia
Sehubungan dengan persaingan antar badan usaha, tidak terdapat rintangan bagi suatu perusahaan untuk memenuhi bidang tertentu. Namun untuk menghindari persaingan tidak sehat, pemerintah mengendalikannya dengan mengumumkan Daftar Negatif Investasi (DNI). Dalam hal penerimaan imbalan atas prestasi kerja, juga tidak terdapat kekangan. Tidak sepenuhnya menyandarkan perekonomian pada mekanisme pasar. Disini peran pemerintah sebagai stabilisator dan dinamisator yang dimainkan oleh lembaga-lembaga departemental pemerintah maupun melalui badan-badan usaha milik negara. Adanya rasionalitas masyarakat Indonesia dalam perekonomian adalah terciptanya atau terpeliharanya optimalitas bukan maksimalitas.
Untuk melihat kadar kapitalisme atau
Pendekatan
sosialisme
struktural
dalam
pengorganisasian
faktual
Dengan
mengamati
pernanan
pemerintah secara sektoral, yaitu keterlibatan
ekonomi Indonesia dapat dilihat
pengatur
pemerintah
sektor-sektor
dalam produksi,
berbagai kegiatan bisnis, penentuan harga dan tata niaga. Pemerintah sebagai pemain dalam percaturan ekonomi. Pendekatan sejarah
Bangsa, masyarakat tidak pernah dapat ekonomi
menerima makro
pengelolaan condong
ke
kapitalis atau ke sosialisme. Dikelola secara tarik / ulur diantara kapitalis dan sosialime. Sistem ek. campuran
Sistem ekonomi yang tepat untuk
dengan
mengelola perekonomian Indonesia.
terkendali
persaingan
1
Sejarah Ekonomi Indonesia Secara garis besar sejarah ekonomi Indonesia
Zaman pemerintahan orde lama (1950-1966)
mengalami 4 periode Zaman pemerintahan orde baru (1996 – 1999) Zaman pemerintahan orde transisi (1998 – 1999) Zaman pemerintahan reformasi (1999 s/d sekarang)
Perekonomian Indonesia pada tahun-tahun pertama setelah kemerdekaan : - Ekonomi Indonesia sangat buruk - Ekonomi nasional mengalami stagflasi - Defisit NP dan defisit keuangan pemerintah sangat besar - Kegiatan produksi di sektor pertanian dan sektor industri manufaktur terhenti - Tingkat inflasi sangat tinggi - Disebabkan karena
Pendudukan Jepang, kegiatan produksi hanya untuk mendukung kekuatan militer Jepang Perang Dunia II Akibat perang kemerdekaan Manajemen ekonomi makro yang sangat jelek
2
Pemerintahan Orde Lama :
Th. 1949 s/d 1956, sistem politik disebut “Demokrasi Liberal” Th. 1956 s/d th. 1965, sistem politik disebut “Demokrasi Terpimpin”
Akibat terlalu banyak partai politik, semua partai politik ingin berkuasa sehingga sering terjadi konfilk antar partai politik. Akibatnya pemerintah yang berkuasa / kabinet yang berkuasa hanya berumur 2 tahun dan tidak sempat memikirkan masalah-masalah sosial dan ekonomi pada saat itu.
Kegiatan ekonomi masih dikuasai oleh pengusaha asing yang relatif padat kapital
Setelah dilakukan nasionalisasi perusahaan asing, keadaan perekonomian menjadi lebih buruk
Keterbatasan akan faktor-faktor produksi antara lain; SDM, dana, teknologi maupun kemampuan pemerintah sendiri.
Dengan adanya nasionalisasi perusahaan asing, Indonesia semakin sulit untuk mendapatkan dana dari negaranegara barat.
Ketidakstabilan politik mencapai puncaknya dengan terjadinya kudeta yang gagal dari PKI
3
Penyebab kegagalan pemerintahan orde lama dalam pembangunan ekonomi :
Menerapkan sistem ekonomi tertutup dan mengutamakan kekuatan militer daripada kekuatan ekonomi
Keterbatasan SDM, teknologi, faktor-faktor produksi, dipersulit lagi adanya kekacauan politik nasional
Dicanangkan sistem ekonomi terpimpin yang dekat dengan haluan/pemikiran sosialis / komunis, yang sebenanrnya hanya merupakan refleksi dari perasaan anti kolonialisme, anti imperealisme dan arti kapitalisme pada saat itu. Keadaan ini semakin sulit mendapatkan dana dari negara-negara barat.
Adanya ketidakstabilan politik, terjadinya kudeta PKI, sehingga perekenomian cenderung ke sistem kapitalis yang karena pelaksanaannya tidak baik, muncul kesenjangan ekonomi di tanah air.
Pemerintah Orde Baru : Peningkatan kesejahteraan lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air Menjalin hubungan baik dengan pihak barat dan menjauhi ideologi komunis Indonesia kembali menjadi angota PBB dan lembaga-lembaga dunia lainnya
4
Pemerintah melakukan pemulihan stabilisasi politik, ekonomi dan sosial serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri dengan sasaran menekan tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, menghidupkan kembali kegiatan produksi. Menyusun rencana pembangunan lima tahun secara bertahap dengan target-target yang jelas. Dibentuk kelompok negara-negara donor untuk membantu membiayai pembangunan ekonomi Indonesia Merubah sistem politik yang “pro” menjadi anti “komunis” sehingga Indonesia mendapat bantuan dari negaranegara barat Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses “terickle down effect” Pada dekade th. 1980-an pemerintah mengeluarkan berbagai paket deregulasi di sektor moneter / perbankan dan di sektor riil dengan tujuan utama meningkatkan ekspor non migas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
Ekonomi tertutup yang berorientasi sosialis pada zaman rezim Sukarno ke ekonomi terbuka yang berorientasi kapitalis pada masa pemerintahan Suharto, telah menjadikan perekonomian Indonesia lebih baik. Hal ini disebabkan oleh antara lain : Adanya kemauan yang kuat (political will) untuk membangun perekonomian Indonesia. Pada masa orde lama yang ditunjukkan adalah emosi nasionalisme dalam bentuk kekuatan militer dan pembangunan proyek-proyek mercusuar. Stabilisasi politik dan ekonomi, dengan menyatukan bangsa dan kelompok-kelompok dalam masyarakat
5
Sumber daya manusia yang baik, memiliki kemampuan untuk menyusun program dan strategi pembangunan dengan kebijaksanaan – kebijaksanaan terkait serta mampu to manage ekonomi makro secara baik. Sistem politik dan ekonomi terbuka yang western oriented. Hal ini sangat membantu, khususnya mendapatkan pinjaman luar negeri, penanaman modal asing dan transfer teknologi dan ilmu pengetahuan. Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik khususnya setelah perang Vietnam berakhir, setelah berakhirnya perang dingin → jauh lebih baik dari pada semasa orde lama
Faktor-faktor negatif kebijaksanaan
Meskipun dapat menghasilkan suatu proses transformasi
ekonomi selama orde baru
ekonomi yang pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi dengan biaya yang sangat mahal dan fundamental ekonomi yang rapuh. Makin buruknya kondisi sektor perbankan Makin besar ketergantungan Indonesia terhadap modal asing, pinjaman dan barang-barang impor Membuat Indonesia dilanda suatu krisis ekonomi yang besar dengan diawali oleh krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pertengahan tahun 1997.
6
Zaman Pemerintahan Transisi
Dimulai th. 1997 turunnya nilai tukar baht Thailand terhadap dollar AS, terus merembet ke Indonesia dan beberapa negara Asia
Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar dari Rp. 2.500/dollar AS menjadi Rp. 15.000,-/dolar AS, meskipun BI telah melakukan beberapa kali intervensi
Menunda beberapa proyek senilai Rp. 39 trilyun, untuk mengimbangi keterbatasan anggaran belanja negara yang sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai rupiah
Tgl 8 Oktober 1997, pemerintah secara resmi meminta bantuan keuangan kepada IMF
Bulan Oktober 1997, paket bantuan IMF kepada Indonesia mencapai 40 M dollar AS, seiring dengan pencabutan 16 bank swasta. Ini merupakan titik awal dari kehancuran perekonomian Indonesia.
Kepercayaan masyarakat dalam negeri dan luar negeri terhadap kinerja ekonomi Indonesia terus merosot dan harus ditegaskan dalam letter of intent dengan INF yang berisi 50 butir kesepakatan mencakup ekonomi makro, restrukturisasi keuangan dan reformasi struktural (yaitu antara lain : prinsip APBN seimbang, menghilangkan subsidi, membatalkan berbagai produk infrastruktur yang besar-besar, menaikkan cukai dan memperbanyak obyek pajak).
Bulan April 1998 ditambah 5 memorandum lagi pada kesepakatan yang baru (yaitu : Program stabilisasi, restrukturisasi perbankan, reformasi struktural, penyelesaian hutang swasta dan bantuan untuk rakyat kecil).
7
Pemerintahan Reformasi Pengusaha, investor asing mengharap terhadap kemampuan, kesungguhan pemerintah untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional dan menuntaskan semua permasalahan warisan orde baru (KKN, supervisi hukum, HAM, disintegrasi bangsa dll). Th. 1999 kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan adanya perbaikan (pertumbuhan ekonomi 5%, inflasi/bunga SBI rendah, kondisi moneter dalam negeri cukup stabil). Ketenangan masyarakat dengan terpilihnya Presiden ke IV tidak berlangsung lama : - Presiden menunjukkan sikap kontroversial yang membingungkan pelaku-pelaku bisnis - Presiden cenderung bersikap diktator dan praktek KKN di lingkungan semakin intensif - Menimbulkan perseteruan dengan DPR, dengan dikeluarkan Memorandum I dan II - Berbagai kerusuhan sosial yang bernuansa sara dan disintegrasi terus berlanjut - Demonstrasi buruh semakin gencar - Pertikaian elite politik semakin besar
8
Pemerintahan Reformasi
Hubungan pemerintah dengan IMF kurang baik, terutama karena : - masalah amandemen UU No. 23 th. 1999 mengenai BI - penerapan otonomi daerah, terutama menyangkut pinjaman dari luar negeri
Tidak tuntasnya revisi tersebut mengakibatkan IMF menunda pencairan bantuannya kepada pemerintah Indonesia
Indonesia terancam dinyatakan “bangkrut” oleh Paris Club, karena : - kondisi perekonomian yang semakin buruk - deficit keuangan pemerintah semakin membengkak - ketidakmampuan membayar kembali utangnya yang sebagian besar akan jatuh tempo th. 2002 - Bank dunia mengancam akan menghentikan pinjaman baru jika kesepakatan IMF dengan pemerintah Indonesia macet
Ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut, menaikkan tingkat “country risk” Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional “moody’s investor service” mengakibatkan pelaku-pelaku bisnis, investor asing enggan melakukan kegiatan bisnis/menanamkan modal di Indonesia.
Pemerintah tidak menunjukkan “political will” untuk menyelesaikan krisis ekonomi hingga tuntas, tetapi cenderung menyederhanakan krisis ekonomi dengan menganggap persoalannya hanya terbatas pada beberapa agenda masalah (amandemen UUBI, desentralisasi fiscal, restrukturisasi utang, divestasi BCA/Bank Niaga).
1
Fenomena Krisis di Indonesia Fenomena pemerintahan reformasi semakin sulit untuk ditunjukkan beberapa indikator
Pergerakan harga saham menunjukkan growth trend negatif, karena lebih besar kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian. Mencerminkan semakin tidak percayanya pelaku bisnis dan masyarakat terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Semakin merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar (awal th. 2000 sebesar Rp. 7.000/ per dollar US menjadi Rp. 10.000/per dollar US pada Maret 2001).
Lemah dan tidak stabilnya nilai rupiah berdampak negatif terhadap roda perekonomian nasional yang dapat menghambat usaha pemulihan, karena : - Perekonomian Indonesia sangat tergantung pada impor (barang-barang modal/pembantu, komponen dan bahan baku, barang-barang konsumsi) - Utang luar negeri Indonesia dalam dollar AS, baik dari sektor swasta maupun pemerintah sangat besar
Tingkat inflasi menembus dua digit dan devisa menurun dari 29 milliar dollar AS menjadi 28,875 milliar dollar AS.
2
Sebagai konsekuensi dari krisis moneter, pada
Mengganti sistem pengendalian nilai dollar dari managed
tgl 14 Agust’ 1997 BI :
floating yang dianut sejak th. 1978 menjadi free floating yaitu membebaskan nilai tukar rupiah berfluktuasi secara bebas. BI tidak lagi melakukan intervensi di pasar bebas. Namun nilai tukar rupiah terus merosot terhadap dollar → Juni’97 = Rp. 2.450/per dollar menjadi Januari’ 98 = Rp. 13.513/ per dollar
Penyebab krisis terutama disebabkan (secara garis besarnya)
Utang swasta luar negeri mencapai cukup besar Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar - terjadinya overshooting yang sangat jauh dari nilai nyatanya - serbuan terhadap permintaan dollar yang mendadak dan bertubi-tubi karena adanya spekulasi - jatuh tempo utang swasta luar negeri dalam jumlah besar Cadangan devisa tidak cukup kuat menahan permintaan dollar yang bertubi-tubi Akumulasi dari berbagai faktor penyebab lainnya yang saling bersusulan
3
Krisis moneter sejak awal Juli 1997
Berubah menjadi krisis ekonomi yakni :
Lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup. Meningkatnya pengangguran Diperberat dengan berbagai musibah nasional : - kegagalan panena karena musim kering yang berkepanjangan - kebakaran hutan secara besar-besaran di Kalimantan - kerusuhan pada pertengahan Mei 1998 Terjadinya juga krisis kepercayaan
Krisis moneter terjadi
Meskipun fundamental ekonomi Indonesia dipandang cukup kuat, tercermin dari :
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (rata-rata 7%) Laju inflasi terkendali (rata-rata 8%) Neraca pembayaran surplus (rata-rata US $ 2 M) Tingkat pengangguran relatif rendah Cadangan devisa masih cukup besar, terus meningkat dan th. 1996 sebesar US $ 19 M) APBN menunjukkan surplus (terakhir th. 1996 sebesar Rp. 818 M)
4
Berbagai faktor penyebab krisis menurut urutan kejadian : Dianutnya sistem devisa bebas tanpa ada pengawasan yang memadai, memungkinkan arus modal dan valas dapat mengalir keluar – masuk secara bebas Tingkat deprasiasi rupiah yang relatif rendah, akibatnya harga barang import relatif lebih murah dan produksi dalam negeri menjadi mahal. Akibatnya produksi dalam negeri tidak dapat berkembang, ekspor menjadi kurang kompetitif dan import meningkat, sehingga mengganggu cadangan devisa. Utang luar negeri swasta jangka pendek dan menengah sehingga nilai tukar rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak tersedia cukup devisa untuk membayar utang yang jatuh tempo beserta bunganya dan sistem perbankan yang lemah (awal Mei 1998 utang luar negeri swsata sebesar ± US$ 53,5 M). Ada 3 pihak yang bertanggung jawab : - Pemerintah, memberikan signal yang kurang tepat bagi pelaku ekonomi. Sehingga membuat nilai rupiah terus menerus over valued dan tingkat suku bunga rupiah tinggi. Sehingga rupiah menjadi relatif mahal dan pinjaman dalam valas relatif menjadi murah. - Debitur dalam negeri, terjadinya utang luar negeri dalam jumlah besar - Kreditur luar negeri kurang hati-hati dalam memberikan pinjaman
5
Lanjutan, berbagai faktor penyebab krisis menurut urutan kejadian : Permainan jual beli valas yang dilakukan oleh spekulan asing Kebijaksanaan fiskal dan moneter yang tidak konsisten dalam suatu sistem nilai tukar dengan pita batas intervensi. Sehingga menimbulkan krisis kepercayaan dan mengurangi kesediaan investor asing untuk memberikan bantuan financial Defisit neraca berjalan yang semakin membesar, karena laju import barang/jasa lebih besar dari ekspor dan melonjaknya pembayaran bunga pinjaman. Penanaman modal asing mulai menarik dananya keluar dalam jumlah besar IMF tidak membantu sepenuh hati dan terus menunda pengucuran dana bantuan yang dijanjikan dengan alasan pemerintah tidak melaksanakan 50 butir kesepakatan dengan baik. Termasuk negara-negara sahabta yang akan membantu menunggu signal terlebih dahulu dari IMF. Spekulan domestik ikut bermain dengan meminjam dana dari sistem perbankan. Terjadinya krisis kepercayaan dan kepanikan yang menyebabkan masyarakat luas menyerbu membeli dollar AS agar nilai kekayaan tidak merosot dan malah dapat menarik keuntungan dengan merosotnya nilai tukar rupiah. Terdapatnya keterkaitan yang erat dengan Yen Jepang yang nilainya melemah terhadap dollar AS.
6
Krisis kepercayaan pecah
Karena adanya ketidak seimbangan antara kebutuhan akan valas dalam jangka pendek dengan jumlah yang tersedia, menyebabkan nilai dollar melambung tidak terkendali.
Tindakan yang harus dilakukan untuk
Pemecahan masalah utang swasta luar negeri
mengatasi krisis ekonomi adalah Membenahi kinerja perbankan nasional Mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam negeri dan luar negeri terhadap kemampuan ekonomi Indonesia Menstabilkan nilai rupiah pada tingkat yang nyata Mengembalikan stabilitas sosial dan politik Mengembalikan kepercayaan mata uang rupiah dengan membuat mata uang rupiah menarik
7
Dampak dari krisis :
Nilai dollar US yang melambungkan jika dihadapkan dengan pendapatan masyarakat dalam rupiah tetap
Harga-harga dari beberapa barang naik cukup tinggi
Kesulitan mendapatkan dana menutup defisit APBN
Banyak perusahaan tutup karena tidak dapat menjual produksinya dan membayar hutangnya
PHK terjadi di banyak perusahaan, karena perusahaan-perusahaan mengurangi / menutup produksinya
Laju inflasi yang cukup tinggi
Import barang, pengiriman anak ke luar negeri dan perjalanan ke luar negeri menurun tajam
Arus turis asing meningkat tajam
Barang produksi luar dalam negeri dengan kandungan import rendah cukup meningkat
Proteksi industri dalam negeri meningkat sejalan dengan merosotnya nilai tukar rupiah
Pengusaha domestik jera untuk meminjam ke luar negeri
8
Beberapa saran mengatasi krisis dewasa ini sebagai berikut : Karena pemerintan Indonesia sudah menandatangani persetujuan program reformasi struktural ekonomi dengan IMF, maka pemerintah harus melaksanakannya dengan konsekuen. Terlebih karena bantuan IMF terkait dengan bantuan negara-negara donor lainnya. Membentuk pemerintahan yang terdiri dari tehnokrat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Indonesia menuju luar negeri. Mengusahakan penundaan pembayaran utang pemerintah berupa pembayaran cicilan pokok dan bunga Menstabilkan nilai tukar rupiah pada tingkat yang riil, artinya tidak lagi overvalued tetapi membiarkan sedikit undervalued untuk meningkatkan daya saing secara internasional dan merangsan produksi dalam negeri dan ekspor. Mengadakan negosiasi ulang utang luar negeri swasta Indonesia dengan para kreditur untuk meminta penundaan pembayaran. Mengembalikan stabilitas sosial dan politik dan rasa aman secepatnya sehingga dapat memulihkan kepercayaam pemilik modal dalam dan luar negeri. Mengembalikan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uang di dalam negeri.
Menghalangi kemungkinan kegiatan spekulasi valas besar-besaran dengan melakukan pengawasan devisa secara terbatas tanpa melepaskan rejim devisa bebas dan melanggar kesepakatan dengan IMF
