DINAMIKA PERKEMBANGAN SISTEM KELEMBAGAAN NEGARA DAN PEMERINTAH

DINAMIKA PERKEMBANGAN SISTEM KELEMBAGAAN NEGARA DAN PEMERINTAH Oleh Dr. Miftah Thoha Guru Besar Magister Administrasi Publik UGM

© Pusdiklat Spimnas 2011

PENYELENGGARA KEKUASAAN PEMERINTAHAN • Menurut UUD RI 45 Pemegang Kekuasaan Penyelenggara pemerintahan adalah PRESIDEN (Psl 4 ayat 1) • Pemegang Kekuasaan Membuat Undangundang adalah DPR (Psl 20 ayat 1) • Sedangkan pemegang kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan Baan Peradilan di bawahnya (Psl 24 ayat 2)


PENYELENGGARA KELEMBAGAAN NEGARA • 3 PEMEGANG KEKUASAAN

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PRESIDEN

LEGISLASI DPR

KEHAKIMAN MAHKAMAH AGUNG

PENG TING

DPRD PROP DPRD

KAB

KOTA


PENG NEG

TATA HUBUNGAN KELEMBAGAAN NEGARA • Diakui sekarang ini masih banyak menyimpan persoalan tata hubungan antara lembagalembaga negara yang ada • Dilembaga negara legislasi belum tertata dengan baik hubungan tata kerja anatara DPR dan DPD dan juga dengan MPR © Pusdiklat Spimnas 2011

lanjutan • Di lembaga Yudikatif • Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam hal memutus masalah yang berkaitan dengan pemilu masih juga ada persoalan • Komisi Yudisial dan MA juga belum tuntas • Kiranya di masa-masa yang akan datang perlu meninjau kembali amandemen konstitusi yang bisa mengatasi persoalan-persoalan tersebut


PEMEGANG KEKUASAAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN • PRESIDEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PRESIDEN (PEMERINTAH NASIONAL)

PEMERINTAH PROPINSI

PEM KAB

PEM KOT


PEMERINTAHAN NASIONAL • LEMBAGA-LEMBAGA 58 -LEMBAGA

LEMBAGA PRESIDEN

KANTOR PRESIDEN

KANTOR WAPRES

LEMBAGA NON STRUKT

KEMENTERI AN NEGARA 34 KEMENT

KOMISI

KOMISI

KOMISI

DEWAN/KOMITE

LPND

26 lpnd

© Pusdiklat Spimnas 2011 70 KOMISI

LEMBAGA PRESIDEN • • • • • • • • • •

Termasuk di dalamna al: (1) Dewan Pertimbangan Presiden (2) Dewan-dewan lainnya (3) KOmite Ekonomi, (4) Komite Innovasi (5) Tim Kerja (6) Staf Ahli (7) Staf Khusus (8) Juru BIcara Sampai saat ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden. Belum ada UU Lembaga Presiden ini


lanjutan • Jumlah Dewan dan Komite-komite ini menurut catatan saya ada kurang lebih 58 lembaga • Dan konon ceriteranya masih akan ditambah satu komite lagi yang tugasnya untuk mengkoordinasi 58 lembaga tersebut • Inilah penyakit birokrasi kita yang sering disebut penyakit PROLIFERASI


KOMISI-KOMISI • Tidak semua Komisi yang dibentuk berada di ranah domain kekuasaan Presiden • Komisi ada yang berada di ranah kekuasaan negara yang independen • Komisi-komisi itu antara lain: • (1) Komisi Pemilihan Umum (KPU) • (2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) • (3) Komisi Yudisial • (4). Komisi Hak Asasi Manusia • (5) Komisi Kebebasan Pers


lanjutan • ADAPUN ORGANISASI LEMBAGA YANG BERADA DI RANAH/DOMAIN KEKUASAAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN ANATARA LAIN: • 1).KEMENTERIAN NEGARA YANG DIPIMPIN OLEH MENTERI SEBAGAI PEMBANTU PRESIDEN • 2).LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN YANG DIPIMPIN OLEH PEJABAT ESELON I PROFESIONAL AHLI DI BIDANGNYA


JUMLAH KEMENTERIAN • Pada Kabinet SBY Pertama jumlah Departemen sbb: • (1) 18 Departemen • (2) 12 Kementerian • (3) 3 Menko • (4) 1 Sekretariat Negara • (5) 2 Setingkat Menteri • Jumlah seluruhnya 36 Departemen dan Kementerian • Sekarang Kebinet kedua ini 34 kementerian (UU no 36/2009)


• STRUKTUR KEMENTERIAN • Saya ambil contoh 5 Kementerian, al: • 1) Kementerian Pendidikan Nasional, ada 4 Unit Eselon 1 yang nomenklatur Direktorat Jendral, 1 Setjen, 1 Itjen dan 3 Badan ditambah 5 Staf Ahli • 2) Kementerian PU ada 4 Ditjen, 1 Setjen, 1 Itjen, 2 Badan dan 5 Staf Ahli • 3) Kementerian Dagri, 7 Ditjen, 1 Setjen, 1 Itjen, 2 Badan, dan 5 Staf Ahli • 4) Kementerian 4 Ditjen, 1 Setjen, 1 Itjen, 1 Badan, dan 5 Staf Ahli • 5) Kementerian Agama, 7 Ditjen, 1 Setjen, 1 Irjen, 1 Badan dan 5 Staf Ahli


KITA BANDINGKAN DG NEGARA LAIN • • • • • •

MALAYSIA 18 KEMENTERIAN KOREA SELATAN 13 KEMENTERIAN JEPANG 16 KEMENTERIAN AMERIKA SERIKAT 15 KEMENTERIAN AUSTRALIA 28 KEMENTERIAN DENGAN DEMIKIAN JUMLAH KEMENTRIAN KABINET INDONESIA BERSATU TERLALU GEMUK


LPND • Organisasi LPND (Lembaga Pemerindah Non Departemen/Kementerian) sekarang ini jumlahnya kurang lebih 26 lembaga • LPND ini dibentuk berdasarkan jiwa dan kinerja Pemerintah ORDE BARU • Jiwanya sentralistik, sektoralistik, dan kekuasaan • Kinerjannya birokratis, dan koruptive • Lembaga ini sekarang semakin subur dan perlu devaluasi


DI PEMDA • Semangat pemekaran yang terjadi di daerahdaerah hampir sulit dibendung • Dilihat dari perspektif pelayanan ke publik lebih mendekatkan ke masyarakat • Tetapi jika dilihat dari perspektif kualitas SDM, Manajerial Pemerintahan yang Smart, Ekonomic Resources,dan Sumber daya lainnya masih jauh dari yang seharusnya • Maka dimensi POLITIK sangat menonjol dalam pemekaran daerah ini ?


PERSOALAN YANG TIMBUL • (1) Lembaga Birokrasi Pemerintah terlalu BESAR dan BANYAK • (2) Seringkali timbul duplikasi • (3) Tatalaksana kerja yang masih kuurang “smart” dan sentralistik • (4) Lembaga Birokrasi yang terkooptasi politik • (5) Tata governance yang korup • (6) Pelayanan Publik yang menghambat dan officialdome


SOLUSI • Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut maka solusinya ialah melakukan REFORMASI BIROKRASI KITA • Reformasi jangan hanya digunakan sebaga media kampanye • Setelah menang pemilihan lalu dilupakan • Alasanya sulit dari mana dimulai


POLITIK dan BIROKRASI • Selama 10 tahun terakhir ini di Era reformasi, ada perubahan strategis di lingkungan nasional kita • Perubahan itu adalah perubahan sistem politik dan demokratisasi yang sangat berpengaruh terhadap bangunan birokrasi pemerintah. • Dinamika perubahan sistem politik yang terjadi selama ini tidak banyak diikuti dengan perubahan birokrasi pemerintah


• Dinamika atau perkembangan di bidang politik akan berpengaruh terhadap dinamika dan perubahan sistem birokrasi pemerintah • Hubungan timbal balik itu harus menjadi referensi dalam melakukan reformasi birokrasi pemerintah • Jika terjadi dinamika perubahan sistem politik tidak diikuti perubahan dan perkembangan birokrasi maka akan terjadi banyak persoalan seperti sekarang ini


P O L I T I K

C

B TINGKAT PERUBAHAN

A

©ADMINISTRASI/BIROKRASI Pusdiklat Spimnas 2011

PERUBAHAN POLITIK, BIROKRASI TDK BERUBAH F

G

H

P E O L I T I K B

? C

D

A BIROKRASI PEMEMRINTAHi


HUBUNGAN JABATAN POLITIK dan JABATAN BIROKRASI • Pejabat Politik secara esensial bertugas membuat kebijakan publik (politik) • Pejabat Birokrasi (karier) bertugas melaksanakan kebijakan politik • Kedua domain tugas ini perlu dijadikan landasan upaya melakukan reformasi © Pusdiklat Spimnas 2011

lanjutan • Hubungan kedua domain tugas ini perlu ditata dengan baik supaya tidak terjadi saling simpang siur • Pejabat politik yang datang memimpin birokrasi kadangkala sudah siap dengan visi dan misinya tanpa memahami kondisi dan kesiapan birokrasi yang sudah tertata


lanjutan • Sehingga seringkali terjadi pejabat politik hanya mementingkan kepentingan politiknya • Sehingga banyak ikut melaksanakan kebijakan publik • Dan menganggap birokrasi tidak mampu melaksanakan


ADA DUA PILIHAN TATA HUBUNGAN

• 1) Executive Ascendancy (EA) • 2) Bureaucratic Sublation(BS)

• EA menunjukkan hubungan bahwa pejabat politik sebagai master dari pejabat birokrasi • BS menunjukkan Co Equality with the executive


DOMAIN POLITIK MODEL EXECUTIVE ASCENDENCY PEJABAT POLITIK

DPR

PEJABAT BIROKRASI

DOMIAN ADMINSTRASI KARIR

DOMAIN ADMINISTRASI KARIR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


DOMAIN POIITIK MODEL BUREAUCRATIC SUBBLATION

PEJABAT POLITIK

DPR

DOMAIN ADMINISTRASI

BIROKRASI

BIROKRASI

DOMAIN ADMINISTRASI

PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN


Bureaucratic Sublation • Tata hubungan semacam ini pejabat birokrasi berkuajiban memberi informasi kepada pejabat politik yang datang tentang segala hal yang telah dan bakal dilakukannya • Cara memberi informasi (desiminasi) bisa dilakukan sebelum pejabat politik datang (menang pemilu) bisa juga ketika sudah © inPusdiklat power Spimnas 2011

RIGHT SIZING • Tidak ada lain kecuali kita harus menata lembaga birokrasi supaya tidak boros anggaran • Memerlukan lembaga birokrasi yang rightsizing • Demikian pula jumlah manpowernya supaya efektif dan efisien • Dalam hal ini harus dilakukan analisis jumlah lembaga/satuan organisasi, beban kerja, dan personalianya © Pusdiklat Spimnas 2011

• Duplikasi lembaga, pembentukan lembaga baru, proliferasi birokrasi harus segera di tata ulang • Jangan dijadikan sebagai budaya manajerial birokrasi pemerintah • Dilakukan evaluasi yang menyeluruh • Di keluarkan Undang-Undang yang menata birokrasi pemerintah (UU tentang Kedudukan, Peran dan Wewenang Birokrasi Pemerintah) sehingga jelas hubungan dengan partai politik (Pejabat Politik, DPR )


Demikian pokok-pokok bahasan saya

•Sekian •Terima kasih • Wassalamualikum warahmatullahi wa barakatuh © Pusdiklat Spimnas 2011

DINAMIKA PERKEMBANGAN SISTEM KELEMBAGAAN NEGARA DAN PEMERINTAH

Recommend Documents