Potret Kemandirian BKM Tahun 2014 Tantangan Penaganan Kawasan Kumuh 2015 A. 12 Aspek Lemah Kemandirian BKM Hasil Penilaian IDF 2013 Pada Bulan September 2014 lalu melalui Surat KMP no 16/NMC/PNPM Mandiri-Perkotaan/IX/2014, KMP meminta kepada OSP untuk memfasilitasi seluruh Korkot untuk melakukan input hasil penilaian kelembagaan BKM secara on line dan menyatakan bahwa aplikasi off line manual berbasis excel tidak berlaku lagi. Kemudian pada akhir November 2014, inputing Hasil Penilaian Kelembagaan BKM tahun 2013 telah selesai seluruhnya. Hasilnya 62,2 % BKM tergolong Mandiri dan 3,46 % Menuju Madani (Selengkapnya dapat dilihat dalam dashboard EIS - Executive Information Summary 6 Nov 2014). Sisanya 35 % BKM masih berkutat pada status berdaya. Capaian ini jauh dari harapan resolusi Lembang tahun 2012 yang menargetkan pada tahun 2014 seluruh BKM/LKM Mandiri. Gambar 1
Perkembangan Kelembagaan BKM 2010-2014 70,00% 60,00%
56,89%
62,04%
49,94%47,25%
50,00% 40,00%
59,79%
56,84% 39,59%
30,69%
36,75%
Awal 33,99%
30,00% 20,00% 10,67% 10,00% 1,75%1,87% 1,46%0,57% 1,99% 0,35% 3,11%0,51% 3,46% 0,00% 2010 2011 2012 2013 2014
Berdaya Mandiri Menuju Madani
1
Seperti diketahui Penilaian Kelembagaan BKM menggunakan metode IDF (Institution Development Framework) yang dilakukan sendiri oleh anggota BKM. Penilaian tersebut membedah enam aspek utama, yaitu: 1) Statuta, 2)Kepemimpinan, 3)Sistem Manajemen, 4)Manajemen Keuangan, 5)SDM dan Hubungan Eksternal. Aspek-aspek tersebut memiliki sejumlah sub aspek. Setiap BKM memiliki skor yang berbeda-beda dalam capaian sub aspek tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2013 tersebut BKM/LKM Berdaya dan Mandiri memiliki kelebihan pada konsistensi terhadap statuta organisasi. Namun jika dihitung berdasarkan jumlah BKM yang berhasil mencapai passing grade nilai 51 %(mandiri), capaiannya kurang memuaskan di 12 sub aspek. Tercatat 40-50 % BKM dari 11.066 BKM tidak berada dalam status Mandiri pada 12 sub aspek dimaksud. Keduabelas aspek yang lemah yang membuat BKM tidak kunjung beranjak Berdaya diterangkan di dalam Tabel 1. Cara membacanya adalah Dari 11.066 LKM, sebanyak : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
41 % BKM, visinya belum sesuai dengan Penanggulangan Kemiskinan 49 % BKM, strukturnya hanya sesuai pedoman 44 % BKM, baru separuh yg terlibat pengambilan keputusan 48 % BKM, hanya memiliki pertemuan terjadwal (belum tentu terrealisasi 52 % BKM, Dokumentasi direkam namun kurang sistematis dan masih lemah pengarsipan 50 % BKM, PPM diketahui BKM, meski dikelola tanpa melalui kotak pengaduan 49 % BKM, ketepatan sasaran pemanfaat baru 70 % 66 % BKM, sumber pendanaan masih dari PNPM meski sdh mulai menggunakan sumber lain 58 % BKM membutuhkan pengembangan kapasitas namun belum bisa mengakses SD dari luar 10. 59 % BKM, kaderisasi telah berjalan meski belum terstruktur 11. 48 % BKM sudah mulai berupaya meminta masukan masyarakat 12. 59 % BKM hubungan dengan NGO masih sekedar berbagi pengalaman, belum bekerjasama intens Tabel 1 Aspek-aspek Lemah BKM yang membuat BKM hanya berstatus Berdaya
No Aspek Kemandirian Statuta Organisasi 1. Visi misi BKM belum menjadi acuan nangkis 2. Struktur Organisasi berjalan sesuai Juknis Kepemimpinan 3. Partisipasi Anggota BKM dalam decision making baru separuh atau lebih sedikit 4. Pertemuan BKM terjadwal, tapi tidak selalu terrealisasi Sistem Manajemen 5. Dokumentasi dan Informasi, direkam tapi tidak sistematis 6. Penanganan PPM diketahui BKM, dan mulai digunakan untuk problem solving, meski kotak
Prosentase BKM “masih” Berdaya 41% 49% 44% 48%
52% 50%
2
sering kosong 7. Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat baru mencapai 70 % dari seluruh pemanfaat Sumberdaya Keuangan 8. Sumber pendanaan berasal dari PNPM dan sumber lain SDM 9. Pengembangan Kapasitas sudah dibutuhkan meski belum dapat mengakses sumberdaya luar 10. Kaderisasi sudah ada meski belum tersistem Hubungan Eksternal 11. Hubungan Eksternal dengan Masyarakat, sudah mulai ada upaya untuk meminta masukan dan usulan masyarakat 12. Hubungan dengan Ornop, sebatas berbagi cerita pendampingan masing-masing
49%
66%
58% 59% 48%
53%
B. Aspek-aspek yang berhasil dicapai BKM di Hasil Penilaian IDF tahun 2013 Sementara aspek-aspek yang sudah dapat dicapai oleh 11.066 BKM sehingga membuat mereka mampu meraih kemandirian terdapat pada 5 aspek (dalam 14 sub aspek), yaitu sebagaimana terlihat dalam Tabel 2. Tabel 2 Aspek-aspek Kemandirian yang berhasil diraih oleh 40-50 % BKM Nasional
No
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Prosentase BKM yang meraih status Mandiri Statuta Organisasi Visi misi 49% Struktur Organisasi 41% Kepemimpinan Pengambilan Keputusan 51% Perempuan dalam Pengambilan Keputusan 51% Mekanisme usulan Masyarakat 64% Partisipasi Anggota 44 % Pertemuan BKM 41 % Sistem Manajemen Perencanaan 46% Sumberdaya Keuangan Rencana Keuangan 48 % Laporan Keuangan 45 % LPJ Keuangan 46 % Hubungan Eksternal Hubungan Eksternal dengan KSM 49% Hubungan Eksternal dengan Masyarakat 42 % Hubungan dengan Pemerintah 50% Aspek Kemandirian
Prosentase BKM yang meraih status Menuju Madani Dibawah 10 % Dibawah 10 % Dibawah 10 % Dibawah 10 % Dibawah 10 % Dibawah 10 % Dibawah 10 % 13% Dibawah 10 % 29% 13% Dibawah 10 % Dibawah 10 % 14%
3
Mencermati tabel di atas, 50 % lebih dari 11.066 BKM telah berhasil mencapai level kemandiriannya, yaitu dalam hal pengambilan keputusan (51%), pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan (51%), fasilitasi usulan masyarakat (64%), dan Hubungan kerjasama dengan SKPD/Pemda (50%). Selebihnya kurang dari separuh BKM yang dapat mencapainya, antara lain pada konsistensi terhadap visi Penanggulangan kemiskinan (49%), hubungan atau pembinaan terhadap KSM (49%), serta penyusunan rencana keuangan (48 %). Capaian sub aspek sisanya hanya dicapai oleh 41-46 % BKM saja. Hingga akhir Desember 2014, baru 18 % BKM yang telah melakukan input penilaian kelembagaan di 13 Provinsi. Jumlah itu setara dengan 1225 BKM dari 6630-an BKM di wilayah II. Hal ini karena keterlambatan siklus masyarakat dijalankan. Hingga Laporan ini ditulis tercatat baru 40 % Rembug warga Tahunan terrealisasi. Alhasil, status kemandirian BKM/LKMpun masih sedikit sehingga untuk sementara capaiannya terlihat lebih baik dibandingkan dengan status tahun 2013, sebagaimana gambar di bawah ini :
Gambar 2 Kemandirian BKM Status Des 2014 Menuju Madani 10%
Awal 0%
Berdaya 16%
Mandiri 74%
BKM yang Mandiri sebesar 74 %, sedangkan yang menuju Madani sebanyak 10 %. Capaian ini mendekati target 100 % resolusi Lembang dibandingkan dengan capaian tahun 2013 yang lalu yang baru 65 % (untuk BKM Mandiri dan Menuju Madani).
Gambar 3 Kemandirian BKM Kawasan kumuh 2015 (338 BKM)
Mandiri 68%
Menuju Madani 4%
Berdaya 28%
4
C. Penyusunan Strategi Perencanaan Kawasan Kumuh Kemandirian BKM juga memiliki peran penting dalam penyusunan Strategi Penanganan Kawasan kumuh tahun 2015 yang menitikberatkan pada target 100-0-100. RPJMN 2015 - 2019, menargetkan sanitasi masyarakat tercapai 100 %, kawasan kumuh hilang hingga 0 % dan air bersih dapat diakses 100 % oleh warga miskin. Target tersebut membawa konsekuensi semua Pemda dan Korkot harus memetakan kawasan kumuh di lokasinya masing-masing untuk mulai di-“beres”kan tahun 2015 nanti. Idealnya, tidak ada BKM yang berstatus awal atau Berdaya yang dipercaya menangani kawasan kumuh,
5
D. Capaian Kemandirian BKM Per Provinsi
Gambar 4
Kemandirian BKM Tiap Provinsi (November 2014) % Awal
% Berdaya
% Mandiri
% Menuju Madani
0% 2% 0% 2% 3% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 8% 2% 3% 0% 2% 0% 18% 8% 10% 6% 2% 7% 2% 10% 2% 5% 12% 0% 1% 0% 0% 3%
56% 55%
32%
44%
51% 52%
39% 39% 52% 52%
56%
69%
66%
67% 64%
80%
68%
91%
78%
61%
78%
70% 68% 76%
44% 69% 62%
66% 60% 77% 80% 69%
65%
73% 62% 47% 47% 22% 22% 17%
56% 31% 34%
30% 33% 24%
16% 16% 20%
Nasional
PAPUA
PAPUA BARAT
MALUKU UTARA
MALUKU
SULAWESI BARAT
GORONTALO
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGAH
SULAWESI UTARA
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN…
8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 1% KALIMANTAN…
BALI
14%
KALIMANTAN BARAT
22% 19% BANTEN
JAWA TIMUR
D.I. YOGYAKARTA
JAWA BARAT
DKI JAKARTA
BANGKA BELITUNG
LAMPUNG
BENGKULU
SUMATERA SELATAN
JAMBI
RIAU
SUMATERA BARAT
SUMATERA UTARA
37%
8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 2% 0% 0% 1% 0% 0% 0% ACEH
30% 32%
NUSA TENGGARA…
3%
JAWA TENGAH
19%
24%
NUSA TENGGARA…
31%
29%
KEPULAUAN RIAU
44% 41% 48% 46%
61% 58%
29%
55%
6
