BAB III PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN MODAL VENTURA
Berikut ini adalah tabel mengenai pokok-pokok perubahan dan tambahan pengaturan dalam upaya penyempuraan, pengaturan kegiatan usaha modal ventura: Tabel 1. “Periodisasi Perkembangan Kelembagaan Peraturan Modal Ventura”
Indikator
Pengaturan
Periode 1 (mulai tahun 1973-1995) 1. PP 18 Tahun 1973 tentang Penyerta an Modal Negara untuk Pendirian
Periode 2 (mulai tahun 1995-1999)
Periode 3 (2009sekarang)
1. KepMenKeu. 1. Perpres No. No. 9 250/KMK.04 Tahun /1995 2009 Tentang tentang Perusahaan Lembaga Kecil dan Pembiay menegah aan. Pasangan 63
Indikator
Periode 1 (mulai tahun 1973-1995) Perusaha an Perseroa n dalam Bidang Pengemb angan Usaha Swasta Nasional. 2. Keppres 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiaya an. 3. KepMenK eu 1251/KM K.013/19 88 tentang Ketentua n dan Tata Cara Pelaksan aan Lembaga Pembiaya an.
Periode 2 (mulai tahun 1995-1999)
Periode 3 (2009sekarang)
Usaha Dari 2. Permenk Perusahaan eu No. Modal 18/PMK. Ventura dan 010/201 Perlakuan 2 Perpajakan tentang atas Perusah Penyertaan aan Modal Modal Perusahaan Ventura. Modal Ventura. 2. KMK No. 469/KMK.01 7/1995 3 Oktober 1995: Pendirian dan Pembinaan Perusahaan Modal Ventura. 3. KMK No. 58/KMK.017 /1999 tanggal 15 Februari 1999: Pengawasan Kegiatan Perusahaan 64
Indikator
Periode 1 (mulai tahun 1973-1995)
Periode 2 (mulai tahun 1995-1999)
4. KepMenK eu Nomor: 1256/KM K.00/198 9 tanggal 18 Nopembe r 1989 yang menguba h Kepmenk eu 1251/88. 5. KepMenK eu 227/kmk .01/1994 : sektor: usaha perusaha an pasangan usaha dari perusaha an modal ventura dan perlakua n
Modal Ventura Daerah sehingga lebih komprehensi f.
65
Periode 3 (2009sekarang)
Indikator
Bidang Kegiatan Usaha
Periode 1 (mulai tahun 1973-1995) perpajak an atas penyerta an modal dan atau pengaliha n penyerta an modal perusaha an modal ventura. Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan
Periode 2 (mulai tahun 1995-1999)
Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu. (Pasal 2 ayat (1) 66
Periode 3 (2009sekarang)
Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan /penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan
Indikator
Status Hukum
Periode 1 (mulai tahun 1973-1995)
Periode 2 (mulai tahun 1995-1999)
Periode 3 (2009sekarang)
Usaha (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu. (Pasal 1 angka 11 Keppres 61/88).
KMK 250/1995).
(Investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. (Pasal 1 ayat (2) PMK 18/2012).
Pasal 1 ayat (2) PP 18 TAHUN 1973: didirikan bersamasama oleh
Pasal 1 KMK 469/1995: Berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi
Pasal 11 ayat (1) PMK 18/2012: Berbentuk Perseroan Terbatas
67
Indikator
Periode 1 (mulai tahun 1973-1995)
Periode 2 (mulai tahun 1995-1999)
Negara Republik Indonesia dan Bank Indonesia dalam bentuk Perseroan (PERSERO); Pasal 3 ayat (2) KEPPRES 61 TAHUN 1988 dan ketentuan lebih lanjut dalam periode I PMV berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Sifat Pertanggungja waban
Pasal 5 PP 18/73: Dikuasakan kepada Menteri Keuangan dan dapat
Periode 3 (2009sekarang)
atau Koperasi
Bagian Mengingat angka 4 KMK 59/99: Sesuai Anggaran Dasar. 68
Bab III PMK 18/2012: Sesuai Anggaran Dasar.
Indikator
Periode 1 (mulai tahun 1973-1995)
Periode 2 (mulai tahun 1995-1999)
Periode 3 (2009sekarang)
dikuasakan dengan hak substitusi kepada seorang Menteri atau Pejabat Negara lainnya, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar PERSERO harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan. Jangka Waktu
Penyertaan modal dalam setiap Perusahaan Pasangan Usaha
Penyertaan modal perusahaan modal ventura pada setiap perusahaan pasangan 69
Bersifat sementara dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
Indikator
Permodalan
Periode 1 (mulai tahun 1973-1995)
Periode 2 (mulai tahun 1995-1999)
Periode 3 (2009sekarang)
bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. (Pasal 2 ayat (1) KMK 227/1994).
usaha dilakukan selama perusahaan pasangan usaha tersebut belum menjual saham di bursa efek dan untuk jangka waktu tidak melebihi 10 (sepuluh) tahun. (Pasal 2 ayat (1) KMK 250/1995).
tahun. (Pasal 6 ayat (1) PMK 18/2012)
Pasal 3 ayat (1) PP 18 TAHUN 1973: Modal dasar PERSERO berjumlah Rp.10.000.0 00.000,(sepuluh milyar rupiah). Pasal 3 ayat (2)
Pasal 1 KMK 469/1995: (a) Perusahaan Swasta Nasional sekurangkurangnya sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah); (b) Perusahaan, Patungan sekurangkurangnya sebesar Rp 10.000.000.000
Pasal 19 ayat (1) PMK 18/2012Per usahaan Nasional : (a) Koperasi memiliki simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebesar paling sedikit Rp.5.000.00
70
Indikator
Periode 1 (mulai tahun 1973-1995) KEPMENKE U 1251/KMK. 013/1988: (a) Perusahaan Swasta Nasional sekurangkurangnya sebesar Rp 3.000.000.0 00 (tiga milyar rupiah); (b) Perusahaan , Patungan sekurangkurangnya sebesar Rp 10.000.000. 000 (sepuluh milyar rupiah); (c) Koperasi sekurangkurangnya Rp 3.000.000.0 00 (tiga
Periode 2 (mulai tahun 1995-1999) (sepuluh milyar rupiah); (c)Koperasi sekurangkurangnya Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
71
Periode 3 (2009sekarang)
0.000,00 (lima miiar rupiah); (b) Perseroan Terbatas, modal disetor paling sedikit 10.000.000. 000,00 ( sepuluh miliar rupiah). Perusahaan Patungan, modal disetor paling sedikit sebesar Rp.30.000.0 00.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
Indikator
Periode 1 (mulai tahun 1973-1995)
Periode 2 (mulai tahun 1995-1999)
Periode 3 (2009sekarang)
milyar rupiah). Pengelolaan
Pasal 5 ayat (1) PP 18/73: Dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Pasal 3 ayat (1)
Pasal 57 PMK 18/2012Per usahaan Nasional.
KEPPRES 61 TAHUN 1988: Bank; Lembaga Keuangan Bukan Bank; Perusahaan Pembiayaan . Pengawasan
Pasal 5 ayat (2) PP 18/73: Menteri Keuangan dapat menyerahka n
Pasal 1 KMK 58/99: Menteri Keuangan, dengan dibantu oleh Direktorat Jenderal Lembaga
72
Pasal 11 Perpres 9/2009: Menteri melakukan pengawasan dan pemeriksaan
Indikator
Periode 1 (mulai tahun 1973-1995) kekuasaan dengan hak substitusi kepada Menteri atau Pejabat Negara lainnya, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar PERSERO harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
Larangan
Periode 2 (mulai tahun 1995-1999) Keuangan dan PT Bahana.
Pasal 5 Keppres 61/88: Perusahaan Pembiayaan dilarang menarik dana secara
Periode 3 (2009sekarang)
terhadap pembiayaan modal ventura.
Pasal 9 Perpres 9/2009: Perusahaan Pembiayaan dilarang menarik dana secara 73
Indikator
Periode 1 (mulai tahun 1973-1995)
Periode 2 (mulai tahun 1995-1999)
langsung dari masyarakat dalam bentuk: Giro; Deposito; Tabungan; Surat Sanggup Bayar (Promissory Note). Perusahaan Perdaganga n Surat Berharga.
Periode 3 (2009sekarang)
langsung dari masyarakat dalam bentuk: Giro; Deposito; Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamaka n dengan itu.
Untuk lebih memahami tabel di atas, Penulis akan menarasikan dalam bentuk kalimat seperti di bawah ini: a. Periode 1 (mulai tahun 1973-1995) Modal ventura diatur dalam PP 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian 74
Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional; Keppres 61 Tahun 1988 tentang
Lembaga
Pembiayaan;
KepMenKeu
1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan; KepMenKeu Nomor: 1256/KMK.00/1989 tanggal 18 Nopember 1989 yang mengubah Kepmenkeu 1251/88; dan KepMenKeu
227/kmk.01/1994:
sektor:
usaha
perusahaan pasangan usaha dari perusahaan modal ventura dan perlakuan perpajakan atas penyertaan modal
dan
atau
pengalihan
penyertaan
modal
perusahaan modal ventura. Bidang kegiatan usaha dalam periode ini ialah Perusahaan Modal Ventura melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu. Status hukum dalam periode ini terbagi menjadi dua, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 75
1973: didirikan bersama-sama oleh Negara Republik Indonesia
dan
Bank
Perseroan
(PERSERO).
Indonesia
dalam
bentuk
Sedangkan
pada
Keppres
Nomor 61 Tahun 1988 dan ketentuan lebih lanjut dalam periode I PMV berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Sifat pertanggungjawaban dalam periode ini yaitu dikuasakan kepada Menteri Keuangan dan dapat dikuasakan kembali dengan hak substitusi kepada seorang Menteri atau Pejabat Negara lainnya, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar PERSERO
harus
mendapat
persetujuan
terlebih
dahulu dari Menteri Keuangan. Jangka waktu dalam periode ini yaitu tidak boleh
melebihi
jangka
waktu
sepuluh
tahun.
Permodalan dalam periode ini terbagi menjadi dua, yaitu:
dalam
Peraturan
Pemerintah
Nomor
18
Tahun1973 menyebutkan bahwa pemodal dalam kegiatan ini yaitu Negara Republik Indonesia dan 76
Bank Indonesia. Modal dasar PERSERO berjumlah Rp.10.000.000.000,-(sepuluh
milyar
rupiah).
Sedangkan dalam Kepmenkeu 1251/KMK.013/1988 pemodalnya adalah: (a) Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah); (b) Perusahaan Patungan sekurangkurangnya
sebesar
Rp
10.000.000.000
(sepuluh
milyar rupiah); dan (c) Koperasi sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). Pengelolaan dalam periode ini dapat dikuasakan kepada Menteri Keuangan, atau menurut Keppres Nomor 61 Tahun 1988 dapat dikuasakan kepada Bank,
Lembaga
Keuangan
Bukan
Bank,
dan
Perusahaan Pembiayaan. Sistem pengawasan dalam periode ini yaitu berada
pada
menyerahkan
Menteri
Keuangan,
kekuasaan
dengan
dan
hak
dapat
substitusi
kepada Menteri atau Pejabat Negara lainnya, dengan ketentuan
bahwa
Rancangan 77
Anggaran
Dasar
PERSERO
harus
mendapat
persetujuan
terlebih
dahulu dari Menteri Keuangan. Larangan dalam periode ini ketika Perusahaan Pembiayaan menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk: Giro; Deposito; Tabungan; Surat
Sanggup
Bayar
(Promissory
Note),
dan
Perusahaan Perdagangan Surat Berharga. b. Periode 2 (mulai tahun 1995-1999) Modal ventura diatur dalam KepMenKeu. No. 250/KMK.04/1995 tentang Perusahaan Kecil dan Menegah Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura dan Perlakuan Perpajakan atas Penyertaan Modal
Perusahaan
Modal
Ventura;
KMK
No.
469/KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Perusahaan Modal Ventura; dan KMK No. 58/KMK.017/1999 tanggal 15 Februari 1999
tentang
Pengawasan
Modal Ventura Daerah.
78
Kegiatan
Perusahaan
Bidang kegiatan usaha dalam periode ini ialah Perusahaan Modal Ventura melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu. Status hukum dalam periode ini berbentuk Perseroan
Terbatas
(PT)
atau
Koperasi.
Sifat
pertanggungjawaban dalam periode ini sesuai dengan Anggaran Dasar. Jangka waktu dalam periode ini yaitu tidak boleh melebihi jangka waktu sepuluh tahun. Permodalan
dalam
periode
ini
ialah:
(a)
Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah); (b) Perusahaan Patungan sekurang-kurangnya sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah); dan (c) Koperasi sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
79
Sistem pengawasan dalam periode ini yaitu berada pada Menteri Keuangan dengan dibantu oleh Dirjen Lembaga Keuangan dan PT. Bahana. c. Periode 3 (mulai tahun 2009-sekarang) Modal ventura diatur dalam Perpres Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Permenkeu
No.
18/PMK.010/2012
tentang
Perusahaan Modal Ventura. Bidang kegiatan usaha dalam periode ini ialah Perusahaan Modal Ventura yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan
modal
ke
dalam
suatu
Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Status hukum dalam periode ini berbentuk Perseroan
Terbatas
(PT)
atau
Koperasi.
Sifat
pertanggungjawaban dalam periode ini sesuai dengan 80
Anggaran Dasar. Jangka waktu dalam periode ini yaitu bersifat sementara dengan jangka waktu paling lama sepuluh tahun. Permodalan
dalam
periode
ini
ialah:
Perusahaan Nasional: (a) Koperasi memiliki simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebesar paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); (b) Perseroan Terbatas, modal disetor paling sedikit 10.000.000.000,00
(sepuluh
miliar
rupiah).
Perusahaan Patungan, modal disetor paling sedikit sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Pengelolaan dalam periode ini dapat dikuasakan kepada Perusahaan Nasional. Sistem pengawasan dalam
periode
Keuangan.
Larangan
Perusahaan langsung
ini
yaitu
dalam
Pembiayaan
dari
dimiliki
masyarakat
81
oleh
periode
menarik dalam
Menteri
ini
ketika
dana
secara
bentuk:
Giro;
Deposito; Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. A. Perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur tentang Modal Ventura Awalnya pengaturan modal ventura diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, disebutkan bahwa modal ventura diakui sebagai salah satu model penyaluran pembiayaan. Dalam keputusan tersebut ditentukan bahwa perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk
jangka
waktu
tertentu.
Bentuk
hukum
perusahaan modal ventura adalah Perseroan Terbatas atau Koperasi. Saham perusahaan modal ventura dapat dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia (usaha patungan). Pemilikan saham oleh
82
Badan Usaha Asing ditentukan sebesar-besarnya 85% dari modal yang disetor. Perusahaan modal ventura dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk Giro, Deposito, Tabungan, Surat Sanggup Bayar (Promissory Note), tetapi dapat menerbitkan Surat Sanggup Bayar hanya sebagai jaminan atas hutang kepada Bank yang menjadi krediturnya. Setelah pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan,
selanjutnya
Menteri
Keuangan
tentang
Ketentuan
dikeluarkan
Nomor dan
Keputusan
1251/KMK.013/1988
Tata
Cara
Pelaksanaan
Lembaga Pembiayaan. Peraturan ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut mengenai lembaga pembiayaan seperti yang telah disebut Keppres Nomor 61 Tahun 1988. Kemudian
keputusan
tersebut
diubah
dan
disempurnakan oleh Keputusan Menteri Keuangan 83
Nomor 468 Tahun 1995. Dalam Keputusan Menteri Keuangan
dinyatakan,
lembaga
pembiayaan
melakukan kegiatan yang antara lain meliputi usaha modal ventura, kegiatan modal ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk: a. Pengembangan suatu penemuan baru; b. Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana; c. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan; d. Membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran; e. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa; f. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi, baik dari dalam maupun dari luar negeri; dan g. Membantu pengalihan pemilikan perusahaan.
84
Penyertaan modal dalam setiap perusahaan pasangan usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun. Penarikan kembali penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura dalam segala bentuknya, dilaporkan kepada menteri keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilaksanakan. Sebelum
melakukan
kegiatan
usaha,
perusahaan modal ventura wajib memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. Izin usaha diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Izin usaha berlaku selama perusahaan modal ventura masih menjalankan usahanya. Terhadap pemberian izin usaha tidak dikenakan biaya. Perusahaan modal ventura wajib secara jelas mencantumkan Anggaran Dasar
kegiatan
pembiayaan
yang
dilakukannya.
Jumlah modal disetor atau simpanan pokok dan
85
simpanan wajib bagi perusahaan modal ventura ditetapkan sebagai berikut: a. Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). b. Perusahaan
Patungan
sekurang-kurangnya
Indonesia
dan
Rp25.000.000.000,-
Asing (dua
puluh lima miliar rupiah). c. Koperasi sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,(lima miliar rupiah). Pembinaan dan pengawasan perusahaan modal ventura
dilakukan
oleh
Menteri
Keuangan.
Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Departemen Keuangan dan dibantu oleh Bank Indonesia yang diatur dengan surat keputusan bersama. Perusahaan pembiayaan yang memperoleh izin usaha lebih dari satu kegiatan pembiayaan wajib memilih untuk menjadi perusahaan pembiayaan lain atau
perusahaan
modal
ventura.
Perusahaan
pembiayaan yang telah memilih menjadi perusahaan 86
modal ventura dilarang melakukan transaksi Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Kartu Kredit, dan Pembiayaan Konsumen. Perusahaan modal ventura yang
melakukan
kegiatan
pembiayaan
yang
bertentangan dengan ketentuan dalam keputusan ini dihentikan kegiatan-kegiatannya atau dicabut izin usahanya. Penghentian kegiatan atau pencabutan izin usaha dilakukan setelah: a. Diberikan peringatan secara tertulis kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan; dan b. Dilakukan pembekuan kegiatan atau izin usaha untuk
jangka
waktu
6
(enam)
bulan
sejak
peringatan terakhir. Apabila sebelum berakhirnya masa pembekuan telah dilakukan perbaikan, maka kegiatan atau izin usaha diberlakukan kembali. Akan tetapi apabila sampai dengan berakhirnya masa pembekuan tidak 87
juga dilakukan perbaikan, kegiatan dihentikan atau izin usahanya dicabut. Peraturan selanjutnya yang mengatur mengenai modal ventura ialah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada prinsipnya kegiatan modal ventura tidak termasuk dalam bisnis bank. Tetapi secara insidentil dan dalam hal tertentu, yakni dalam hal adanya kredit macet, bank dibenarkan untuk menyertakan modalnya ke dalam perusahaan debitur dengan ketentuan sampai masanya bank tersebut modalnya.
harus Jadi
menarik memang
kembali mirip
penyertaan
kegiatan
modal
ventura. Perusahaan modal ventura yang pertama di Indonesia yakni PT. Bahana Pembina Usaha Indonesia (BAHANA), yang saham-sahamnya dipegang oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 juga merupakan dasar hukum dan tonggak 88
sejarah
mengenai
berdirinya
perusahaan
modal
ventura di Indonesia. Karena
perusahaan
modal
ventura
adalah
badan hukum yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas atau Perusahaan Perseroan yang modalnya terbagi
dalam
bentuk
saham,
maka
bentuk
penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha dilakukan dengan investasi pembelian saham. Apabila perusahaan pasangan usaha setuju mengembangkan perusahaan dengan bekerja sama dengan perusahaan modal ventura dalam bentuk penyertaan modal, baik penyertaan dalam bentuk pembelian saham yang sudah ada maupun dalam bentuk penambahan modal perseroan, ini berarti perusahaan modal ventura menyetorkan sejumlah uang sebagai harga saham yang akan dikuasainya. Dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ditentukan, penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau bentuk lainnya. Dalam Pasal 89
34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ditentukan, penambahan modal perseroan hanya dapat
dilakukan
berdasarkan
keputusan
RUPS.
Apabila penyertaan modal ini dilakukan melalui pembelian
sebagian
besar
saham
perusahaan
pasangan usaha, maka akan berlaku ketentuan mengenai pengambilalihan, yang tentunya harus sudah mendapat persetujuan RUPS. Selain dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995,
berlaku
pula
ketentuan-ketentuan
yang
mengatur segi perdata dalam perundang-undangan seperti berikut ini: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Badan
Usaha
Milik
Negara
dan
Peraturan
pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila bentuk hukum Perusahaan Modal Ventura adalah perusahaan perseroan. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal.
Berlakunya 90
undang-undang
ini
apabila perusahaan modal ventura melakukan jual beli saham di Pasar Modal. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan
Pokok
Pelaksanaannya.
Agraria
Berlaku
dan
Peraturan
undang-undang
ini
apabila perusahaan modal ventura mengadakan perjanjian mengenai dan berurusan dengan hakhak atas tanah. 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar
Perusahaan
dan
Peraturan
pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan modal ventura berurusan dengan
pendaftaran,
pendaftaran
ulang,
dan
pendaftaran likuidasi perusahaan. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor
8
Tahun
pelaksanaannya, Berlakunya
1991
semua
tentang
undang-undang 91
dan
Peraturan Perpajakan.
ini
karena
perusahaan modal ventura wajib membayar pajak bumi dan bangunan, penghasilan, pertambahan nilai, serta pajak jenis lainnya. Dengan demikian dasar hukum berlakunya modal ventura ditinjau dari
berbagai
undang-undang
dan
peraturan
hukum antara lain dari segi hukum perdata, segi hukum publik, dan dari segi hukum administratif B. Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur tentang Modal Ventura Mulai Sebelum Diatur dalam Peraturan Perundangundangan,
Setelah
Diatur
dalam
Peraturan
Perundang-undangan, dan Modal Ventura Saat Ini. 1. Modal
Ventura
Sebelum
Diatur
dalam
Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Keberadaan modal ventura secara resmi di mulai sejak akhir perang dunia kedua yang ditandai dengan
berdirinya
American
Development Corporation (ARDC). 92
Research
and
Perusahaan ini
melakukan
investasi
perusahaan
yang
baru
berkembang dan belum dikenal oleh masyarakat luas. Dalam operasionalnya, ARDC melakukan investasi pada perusahaan (PPU) yang memiliki kriteria sebagai berikut: 2. memiliki
teknologi
baru
atau
konsep-konsep
pemasaran yang baru atau inovasi terbaru; 3. mengizinkan
campur
tangan
signifikan
dari
investor dalam pengelolaan perusahaan; 4. operasional PPU dilakukan oleh pekerja yang memiliki kompetensi terbaik dan berintegritas. 5. produk atau proses yang dimiliki setidaknya telah melewati tahap prototipe awal dan dilindungi oleh hak paten, hak cipta, atau perjanjian perdagangan rahasia. 6. menunjukkan kondisi yang memungkinkan untuk dilakukannya divestasi pada waktu yang tidak terlalu lama.
93
7. berpeluang untuk memberikan nilai tambah atas investasi yang sudah ditanamkan. Perilaku berinvestasi yang dilakukan oleh ARDC memberikan gambaran awal mengenai pola kerja dalam industri modal ventura. Aturan investasi yang diterapkan banyak diterapkan oleh perusahaan modal ventura lain karena dianggap berhasil memberikan imbal hasil yang memuaskan investor.1 2. Modal
Ventura
Setelah
Diatur
dalam
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Usaha ini baru diperkenalkan melalui Kebijakan Paket Deregulasi tanggal 20 Desember 1988 (Pakdes 1988) yang diikuti dengan dikeluarkannya Kepres Nomor 61 Tahun 1988 yang telah diperbarui kembali melalui Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Pembiayaan. Keberadaan pembiayaan modal ventura ini adalah untuk mengeliminasi
1
Tim Studi Potensi Perusahaan Modal Ventura sebagai Altenatif Investasi, Op. Cit., hlmn., 8.
94
kendala umum yang selama ini dihadapi oleh usaha kecil
seperti
keterbatasan
modal,
kemampuan
manajemen, dan teknologi yang memadai. Sebagai lembaga bisnis, usaha modal ventura tentu saja berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang besar, mengingat usaha ini mempunyai tingkat risiko yang tinggi (high risk capital). Meskipun demikian, bukan
berarti
usaha
modal
ventura
ini
tidak
mempunyai misi humanistik (humanistic institution), yaitu lembaga penolong bagi usaha lemah agar dapat mengembangkan usahanya. Pada umumnya, investasi ini dilakukan dalam bentuk
penyertaan
modal
secara
tunai
yang
dilakukan dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha. Kebanyakan dana ventura ini berasal
dari
sekelompok
investor
yang
mapan
keuangannya, bank investasi dan institusi keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi. Penyertaan modal 95
yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura kebanyakan dilakukan terhadap perusahaan yang baru
berdiri
operasional
sehingga yang
belum
dapat
memiliki
menjadi
riwayat
catatan
guna
memperoleh suatu pinjaman.2 Pembiayaan dengan pola modal ventura juga masih menimbulkan beberapa persoalan apabila dicermati dari sudut pandang pengembangan UMKM terutama bagi Perusahaan Pasangan Usaha. Hal ini disebabkan
dalam
praktik,
apabila
perusahaan
menunjukkan gejala kegagalan, perusahaan yang bersangkutan cenderung diambilalih (take over) atau dilikuidasi oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV).3 Melalui lembaga pembiayaan para pelaku bisnis bisa mendapatkan dana atau modal yang dibutuhkan. Keberadaan lembaga pembiayaan ini sangat penting, karena fungsinya hampir mirip sama dengan bank.
2 3
Harian Bisnis Indonesia, Loc. Cit. Sunaryo, Loc. Cit.
96
Dalam prakteknya sekarang ini lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis ketika membutuhkan
dana
atau
barang
modal
untuk
sejak
tahun
1988
kepentingan perusahaan.
Sejalan
dengan
itu,
pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk lebih memperkuat sistem lembaga keuangan nasional
melalui
berbagai
jenis
pengembangan
lembaga
dan
keuangan,
perluasan diantaranya
lembaga pembiayaan, dengan tujuan memperluas penyediaan
pembiayaan
alternatif
bagi
dunia
bisnis/usaha sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan usaha.4 Di dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang
Ketentuan
dan
Tata
4
Cara
Pelaksanaan
Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Kedua, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001, hal. 281
97
Lembaga Pembiayaan, kepada perusahaan lembaga pembiayaan diberikan izin untuk melakukan kegiatan di bidang modal ventura dan juga usaha leasing, anjak piutang, pembiayaan konsumen serta kartu kredit. Namun demikian, sebagian besar perusahaan yang memperoleh
semua
izin
usaha
tersebut
tidak
melakukan izin usaha modal ventura dengan berbagai alasan, antara lain disebabkan oleh karakteristik bisnis modal ventura ini sangat berbeda dengan sifat dan usaha pembiayaan lainnya. Akibatnya, beberapa waktu lama kemudian, usaha modal ventura masih belum berkembang.5 Langkah
berikutnya
pemerintah adalah
yang
dilakukan
memisahkan kegiatan
oleh usaha
Modal Ventura dari kegiatan lembaga pembiayaan lainnya melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.017/1995
5
tentang
Ibid.
98
Pendirian
dan
Pembinaan Usaha Modal Ventura. Dengan pemisahan itu
tersebut
minat
investor
untuk
mendirikan
perusahaan modal ventura pun meningkat. 3. Modal Ventura Saat Ini. Direktorat
Perbankan
dan
Usaha
Jasa
Pembiayaan melalui Subdirektorat Modal Ventura sedang melakukan upaya penyempurnaan peraturan perundangan
di
Penyempurnaan
bidang
modal
dimaksud
untuk
ventura. mengubah
ketentuan dalam KMK 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan
Lembaga
Keuangan,
KMK
No.
469/KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Perusahaan Modal Ventura, dan KMK No. 58/KMK.017/1999 tanggal 15 Februari 1999
tentang
Pengawasan
Kegiatan
Perusahaan
Modal Ventura Daerah sehingga lebih komprehensif. Pokok-pokok
perubahan
dan
tambahan
pengaturan dalam upaya penyempurnaan tersebut 99
meliputi pengaturan kegiatan usaha modal ventura, larangan dan batasan yang perlu diindahkan oleh perusahaan
modal
ventura,
penyempurnaan
ketentuan mengenai pendirian perusahaan modal ventura,
dan
ketentuan
mengenai
pelaporan
perusahaan modal ventura. Peraturan
perundang-undangan
di
bidang
modal ventura sampai saat ini, diantaranya: 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan; 2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988
tentang
Ketentuan
dan
Tata
Cara
Pelaksanaan Lembaga Keuangan; 3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 250/KMK.04/1995 tanggal 2 Juni 1995 tentang Perusahaan Kecil dan Menengah Pasangan Usaha
dari
Perusahaan 100
Modal
Ventura
dan
Perlakuan Perpajakan atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura; 4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 469/KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober 1995
tentang
Pendirian
dan
Pembinaan
Perusahaan Modal Ventura; 5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 58/KMK.017/1999 tanggal 15 Februari 1999 tentang Pengawasan Kegiatan Perusahaan Modal Ventura Daerah; 6) Perpres No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan; dan 7) Permenkeu
No.
18/PMK.010/2012
tentang
Perusahaan Modal Ventura C. Bagan Terkait dengan Perkembangan Peraturan tentang Modal Ventura Pengertian modal ventura adalah Penyertaan Negara dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO)
didirikan
secara 101
bersama-sama
oleh
Negara Republik Indonesia dan Bank Indonesia (PP No 18 Tahun 1973), sementara Kepres 61 Tahun 1988, Kepmenkeu
1251/KMK.013/1988
mendefinisikan
Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah
badan
usaha
yang
melakukan
usaha
pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee Company). Pengertian dalam perkembangan pengaturan dengan disahkanya Pepres Nomor. 9 Tahun 2009 dan Permenkeu Nomor. 18/PMK.010/2011.
Perusahaan
Modal
Ventura
(Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui
pembelian
obligasi
konversi,
dan/atau
pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
102
Pelaksanaan
kebijakan
dan
pengelolaan
investasi modal ventura dalam mekanisme modal ventura secara konvensional dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan modal ventura itu sendiri sebagai badan
hukum,
atau
dengan
kata
lain
suatu
perusahaan modal ventura dapat sebagai venture capital fund dan dalam waktu yang sama menjadi managemet venture capital company. Oleh karena itu, kebijakan dan analisis investasi dilaksanakan oleh perusahaan modal ventura yang bersangkutan. D. Analisis Untuk
melaksanakan
pembangunan
yang
berkesinambungan akan memerlukan dana yang cukup besar, dimana pemenuhannya tidak biasa hanya
mengandalkan
sumber
pemerintah
saja,
partisipasi masyarakat sangat diharapkan untuk ikut aktif
melakukan
menggerakkan
melalui
keikutsertaan
perekonomian.
103
Pemerintah
dalam telah
mencanangkan program industrialisasi sebagai pilar perekonomian. Menurut Thorstein Bunde Veblen merupakan suatu fenomena evolusi, dimana segala sesuatunya terus-menerus mengalami perubahan. Pola perilaku seseorang dalam masyarakat disesuaikan dengan kondisi sosial sekarang, perilaku tersebut cocok dan diterima maka perilaku akan disesuaikan dengan lingkungan. Keadaan dari lingkungan inilah yang disebut Veblen sebagai “institusi”. Dalam hal ini hendaknya jelas bahwa yang dimaksudkan Veblen dengan “institusi” bukan institusi kelembagaan dalam artian fisik mleainkan dalam artian yang terkait dengan nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan serta budaya, yang semuanya terrefleksikan dalam kegiatan ekonomi.6
6
http://noldysalindeho.blogspot.com/2013/10/sejarah-pemikiran-ekonomialiran.html, diakses tanggal 20 Januari 2015
104
Suatu institusi muncul dan berkembang untuk meminumkan
biaya
transaksi
sehingga
dapat
meningkatkan kinerja perekonomian. Biaya transaksi dalam pengembangan ekonomi kecil yang berkaitan dengan modal yang akan diberikan kepada pengusaha kecil
dan
menengah.
Kebijakan
pemerintah
memberikan modal kepada usaha kecil dan menengah mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan ekonomi yang sekarang sedang berjalan. Ekonomi kelembagaan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan dorongan dan pola prilaku konsumsi
masyarakat.
Pemberian
modal
bagi usaha kecil dan menengah ikut menyumbang perilaku konsumsi dalam perkembangan ekonomi masyarakat, dan
berusaha menghindari perbuatan
yang akan merugikan orang banyak. Tetapi dengan pemberian
modal
dalam
masyarakat
mampu
memberikan solusi yang terbaik, dan tidak terlalu tertarik dengan kepentingan masyarakat banyak. 105
Menurut Landreth dan Colandar membagi aliran
Kelembagaan
dalam
ilmu
ekonomi
kelembagaan lama (old institutional economics) dan ilmu ekonomi kelembagaan baru (new institutional Economics).
Mengkombinasikan
dari
kedua
pandangan tersebut, pertama akan dikemukakan aliran ekonomi kelembagaan lama, kedua quasi dan aliaran ekonomi kelembagaan baru. Ketiga aliran ekenomi yang di kemukakan oleh Landreth dan Colandar
menitik
kelembagaan
masuk
beratkan
bahwa
untuk
mewartakan
ekonomi pada
kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh tata letak antarpelaku ekonomi.7 Peran ekonomi kelembagaan sangat strategi dan penting untuk perkembangan ekonomi dengan memberikan modal bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.
7
https://mutosagala.wordpress.com/2012/03/05/pembangunan-ekonomi-
indonesia-pendekatan-teori-ekonomi-kelembagaan.
106
Dalam dunia ekonomi, usaha modal ventura sangat penting dalam membantu perusahaan guna mengembangkan dilakukan
usahanya.
oleh
kebanyakan
Penyertaan
perusahaan
dilakukan
modal
terhadap
modal
ventura
ini
perusahaan-
perusahaan yang baru berdiri, kegiatan modal ventura dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Oleh karena itu, modal ventura juga berperan sebagai salah satu sumber pembiayaan
alternative
yang
potensial
untuk
menunjang perekonomian nasional. Menurut
Dahlan
Siamat
dengan
melihat
struktur perekonomian Indonesia, modal ventura dinilai lebih cocok diarahkan untuk membantu pengembangan sektor usaha kecil dan menengah yang secara kuantitas jumlahnya jauh lebih banyak dan
tersebar
penguatan
di
usaha
seluruh kecil
Indonesia.
dan
107
Kebijakan
menengah
melalui
berbagai deregulasi sejak tahun 1983 telah memacu perkembangan dunia usaha berkembang dengan cepat. Munculnya berbagai lembaga keuangan secara variatif sebagai sumber pembiayaan pembangunan menunjukkan kebutuhan untuk mengembangkan lembaga-lembaga
keuangan
konvensional
yang
dirasakan memadai dalam mengikuti perkembangan dunia usaha.8 Usaha kecil dan menengah memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu Negara atau daerah. Peran penting usaha kecil dan menengah telah mendorong banyak negara termasuk Indonesia yang berupaya mengembangkan usaha kecil dengan cara memberikan bantuan modal kepada usaha kecil dan menengah sebagai salah satu upaya pemberdayaan
pelaku
lembaga-lembaga
usaha
keuangan
8
kecil,
mampu
banyaknya memberikan
Dahlan Siamat, Modal Ventura: Alternatif Pembiayaan Usaha KecilMenengah, Manajemen Usahawan, Jakarta, 1996, hlmn., 62.
108
kontribusi
bagi
para
pelaku
usaha
kecil
dan
menengah dalam memberikan modal. Sebagai lembaga bisnis, usaha modal ventura berorentasi untuk memperoleh keutungan yang besar mengingat usaha modal ventura mempunyai tingkat resiko yang tinggi. Namun demikian, bukan berarti usaha modal ventura ini tidak mempunyai misi humanistic (humanistic institution) sebagai lembaga penolong
bagi
usaha
lemah
agar
dapat
mengembangkan usahanya. Meskipun
masih
terbatasnya
ketentuan-
ketentuan yang secara khusus mengatur soal modal ventura, tidak berarti akan menghambat pemanfaatan modal menurut
ventura
sebagai
Satjipto
alternatif
Rahardjo.
pembiayaan, Bagaimanapun
masyarakat akan menemukan hukumnya sendiri, manakala hubungan-hubungan privat dalam bidang ekonomi yang tidak dapat dicegah mengharuskan mereka menyelesaikan persoalannya. Sebagaimana 109
diketemukan oleh Stewart Mc Caulay, apabila pada suatu ketika orang menyadari pada penggunaan sarana hukum formal, maka pertimbangan yang mendasarinya semata-mata tidaklah murni hukum, melainkan kepentingan-kepentingan pribadi.9 Penyelidikan Mc Caulay termasuk ke dalam hukum perdata yang dasar motor penggeraknya adalah kehendak bebas mereka masing-masing orang. Berbagai alasan yang dapat dikemukakan bahwa prospek modal ventura pada masa yang akan datang akan cukup cerah.10 Pendapat para ahli tersebut senada dengan analisis Penulis, mengingat pokok-pokok perubahan dan
tambahan
penyempurnaan
pengaturan tersebut
dalam
meliputi
upaya
pengaturan
kegiatan usaha modal ventura, larangan dan batasan
9
Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1990, hlmn., 72, 10 Sri Redjeki Hartono, Aspek Hukum Kegiatan Perusahaan Modal Ventura, Laporan Hasil Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995/1996, hlmn., 34.
110
yang
perlu
ventura,
diindahkan
oleh
penyempurnaan
perusahaan
ketentuan
modal
mengenai
pendirian perusahaan modal ventura, serta ketentuan mengenai pelaporan perusahaan modal ventura. Artinya pembiayaan
bahwa, modal
mengeliminasi
walaupun
ventura
kendala
ini
umum
keberadaan adalah
yang
untuk
selama
ini
dihadapi oleh usaha kecil seperti keterbatasan modal, kemampuan
manajemen,
dan
teknologi
yang
memadai. Tetapi, usaha modal ventura mempunyai tingkat risiko yang tinggi (high risk capital) sehingga diperlukan pengaturannya
intervensi guna
pemerintah melindungi
dalam
para
pihak,
khususnya pihak yang lemah. Bahwa
pemerintah
terus
melakukan
penyempurnaan mengenai modal ventura dalam peraturan perundang-undangan, itu dapat dilihat bahwa modal ventura dari masa ke masa mengalami kemajuan, khususnya bagi UKM. 111
Jika dilihat dari tabel yang telah Penulis analisis per periode tersebut di atas, walaupun beberapa indikator masih sama pengaturannya dari periode ke periode, tetapi tetap dapat dilihat kemajuannya, khususnya dapat dilihat dalam indikator-indikator: a. Bidang Kegiatan Usaha: dalam Periode 1 dan 2 masih mengatur soal hal yang sama, yaitu Perusahaan Modal Ventura melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam
suatu
Perusahaan
Pasangan
Usaha
(Investee Company) untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan dalam Periode 3, pengaturannya lebih komprehensif dan detail, yaitu Perusahaan Modal Ventura
yang
melakukan
usaha
pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau 112
pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. b. Status hukum dalam periode 1 terbagi menjadi dua, Peraturan Pemerintah 18 Tahun 1973: didirikan bersama-sama oleh Negara Republik Indonesia dan Bank Indonesia dalam bentuk Perseroan (PERSERO). Sedangkan pada Keppres Nomor 61 Tahun 1988 dan ketentuan lebih lanjut dalam periode I PMV berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Lebih lanjut Status hukum dalam periode 2 berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Sifat pertanggungjawaban dalam periode ini sesuai dengan Anggaran Dasar. Jangka waktu dalam periode ini yaitu tidak boleh melebihi jangka waktu sepuluh tahun. Sedangkan dalam periode 3 tidak terdapat pererubahan. c. Sifat
pertanggung
jawaban:
dalam
hal
pertanggungjawaban mengacu pada status badan hukum.
Tidak
terdapat 113
perubahan
secara
singnifikan, pertanggung jawaban kegiatan modal ventura sejalan dengan status badan hukum dan pengaturannya tentang
PT (Perseroan Terbatas)
yang terdapat dalam anggaran dasar. d. Jangka waktu: tidak terdapat perubahan baik di periode 1, periode 2, dan periode 3. Jangka waktu Penyertaan modal perusahaan modal ventura pada setiap perusahaan pasangan usaha dilakukan selama perusahaan pasangan usaha tersebut belum menjual saham di bursa efek dan untuk jangka waktu tidak melebihi 10 (sepuluh) tahun. e. Permodalan: Permodalan dalam Periode 1 terbagi menjadi dua, yaitu: dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973, yang menyebutkan bahwa pemodal dalam kegiatan ini yaitu Negara Republik Indonesia dan Bank Indonesia. Modal dasar PERSERO berjumlah Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah). Sedangkan dalam Kepmenkeu 1251/KMK.013/1988
pemodalnya 114
adalah:
(a)
Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah); (b) Perusahaan sebesar
Patungan
Rp
sekurang-kurangnya
10.000.000.000
(sepuluh
milyar
rupiah); dan (c) Koperasi sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). Permodalan dalam Periode 2 ialah: (a) Perusahaan Swasta Nasional
sekurang-kurangnya
sebesar
Rp
3.000.000.000 (tiga milyar rupiah); (b) Perusahaan Patungan
sekurang-kurangnya
sebesar
Rp
10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah); dan (c) Koperasi sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). Sedangkan permodalan dalam Periode
3
signifikan,
mengalami yaitu:
kenaikan
Perusahaan
yang
cukup
Nasional:
(a)
Koperasi memiliki simpanan pokok, simpanan wajib,
dan
hibah
Rp.5.000.000.000,00
sebesar (lima
paling
miliar
sedikit
rupiah);
(b)
Perseroan Terbatas, modal disetor paling sedikit 115
10.000.000.000,00
(sepuluh
miliar
rupiah).
Perusahaan Patungan, modal disetor paling sedikit sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
Artinya,
dilihat
dari
periode
perkembangannya, Periode 3 dipandang dari sudut permodalan ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan
dibanding
dengan
kedua
periode
sebelumnya. f. Pengelolaan: Pengelolaan dalam periode 1 diambil alih oleh Menteri Keuangan, atau menurut Keppres 61/1988 dapat dikuasakan kepada Bank, Lembaga Keuangan
Bukan
Pembiayaan.
Bank,
Sedangkan
pengelolaannya
dan dalam
dilakukan
oleh
Perusahaan Periode
3,
Perusahaan
Nasional. Artinya, dalam hal ini pemerintah telah memberikan kepercayaan terhadap prospek modal ventura
dengan
pengelolaannya
kepada
menyerahkan
sistem
Perusahaan
Nasional,
bukan oleh Menteri Keuangan sendiri. 116
g. Pengawasan: dalam periode 1 dilakukan oleh Menteri
Keuangan
atau
dapat
diserahkan
kekuasaan dengan hak substitusi kepada Menteri atau Pejabat Negara lainnya, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar PERSERO harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri
Keuangan.dalam
Keuangan
dibantu
oleh
periode
2
Direktorat
Mentri Jendral
Lembaga Keuangan dan Penujukan PT.BAHANA. Sendangkan periode 3 Pengawasan dilakukan oleh Mentri Keuangan mengikuti Pengelolaan yang dilakukan oleh Perusahaan Nasional. h. Larangan:
dalam
Pembiayaan
periode
dilarang
1
menarik
Perusahaan dana
secara
langsung dari masyarakat dalam bentuk: Giro; Deposito;
Tabungan;
Surat
Sanggup
Bayar
(Promissory Note). Perusahaan Perdagangan Surat Berharga. Periode 2 tidak terdapat perubahan, Perubahan periode 3 larangan kegiatan modal 117
ventura memuat Deposito; Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tentunya, dari periode ke periode pengaturan mengenai modal ventura yang tertuang di dalam peraturan
perundang-undangan,
Keputusan
dan
Peraturan Presiden, dan Keputusan dan Peraturan Menteri Keuangan, mengalami kemajuan. Artinya dari periode 1 sampai periode 3, prospek modal ventura ke tahun-tahun berikutnya dapat dipastikan akan lebih baik dan menjanjikan. Perusahaan modal ventura dapat menjadi mitra yang baik dalam pengembangan usaha bagi para pelaku
usaha
kecil
dan
menengah,
sehingga
memberikan manfaat bagi pengembangan usaha, khususnya bagi usaha kecil yang membutuhkan modal
dan
membantu
kelancaran
pertumbuhan
usaha kecil dan menengah dengan cara memberikan penyertaan modal kepada para pelaku usaha kecil. Pemberian modal mampu menciptakan kondisi usaha 118
yang baik bagi pengusaha kecil dan menengah agar para pelaku usaha kecil dapat mampu menjadi pengusaha yang dapat diandalkan. Perusahaan
modal
ventura
dapat
menjadi
wadah dan penyalur, dimana para pemodal yang memiliki dana ingin menyalurkan dananya tersebut kepada pihak perusahaan lain yang membutuhkan. Perusahaan modal ventura dalam menjalankan usaha penyertaan kepada perusahaan pasangan usaha adalah pihak yang dapat memberikan pelatihan dan pendampingan
dibidang
administrasi,
akuntansi,
manajemen dan pemasaran serta bidang lainnya yang mendukung
kegiatan
usaha
ventura.
119
perusahaan
modal
