Buletin Warta Desa
Pemilu BKM
3 Minta salah seorang warga menjelaskan tentang hasil FGD Kelembagaan dan FGD Kepemimpinan yang telah dilakukan pada siklus PS, terutama berkaitan dengan: (1) kriteria-kriteria lembaga komunitas tingkat kelurahan/desa yang dibutuhkan untuk penanggulangan kemiskinan,dan (2) kriteria-kriteria pemimpin masyarakat yang baik 4 Fasilitator menjelaskan rangkaian kegiatan siklus Pembentukan BKM 5 Fasilitator menjelaskan kepanitiaan yang dibutuhkan untuk membentuk BKM berserta tugas-tugas dari tiga Pokja yang ada dalam panitia tersebut. 6 Salah seorang relawan memimpin warga untuk bersama-sama memilih di antara hadirin Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota dari Panitia Pembentukan BKM. Sedikitnya 3 (tiga) orang warga per RW menjadi Anggota Panitia, dengan proporsi keseluruhan yang tinggi dari unsur warga miskin dan perempuan 7 Kemudian seluruh Anggota Panitia secara bersama-sama mengelompokkan diri ke dalam 3 (tiga) Pokja yaitu: (1) Pokja Perumus Anggaran Dasar BKM, (2) Pokja Pemilihan Anggota BKM, dan (3) Pokja
Rembug Pembentukan Panitia Pemilu BKM Sasaran 1 Terbentuknya Panitia Pembentukan BKM berikut susunan organisasinya (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota) sebagai wujud kebutuhan masyarakat untuk mengorganisasi diri bagi penanggulangan kemiskinan di kelurahan/ desanya 2 Anggota Panitia Pembentukan BKM terbagi ke dalam 3 (tiga) Pokja, yaitu: (1) Pokja Perumus Anggaran Dasar BKM, (2) Pokja Pemilihan Anggota BKM, dan (3) Pokja Pemantau Partisipatif
Prosedur 1 Relawan mengundang 5 (lima) orang warga per RW untuk hadir dalam Rembug Warga Pembentukan dan Bimbingan Kepanitiaan Pembentukan BKM. Sedapat mungkin rembug dijadwalkan pada waktu yang memungkinkan keterlibatan banyak warga perempuan dan warga miskin. 2 Fasilitator menjelaskan tujuan pertemuan ini dan hasil yang diharapkan di akhir pertemuan.
Buletin Warta Desa Pemantau Partisipatif. 8 Fasilitator mensosialisasi dan mendiskusikan Konsep BKM sebagai wadah sinergi masyarakat untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan di kelurahan/desanya. Kemudian ajak warga menyimpulkan prinsip-prinsip utama yang harus terkandung dalam Anggaran Dasar BKM 9 Kemudian Fasilitator mengajak warga mendiskusikan strategi yang tepat untuk ‘mencari orang baik dan murni’ di antara warga kelurahan mereka untuk menjadi Anggota BKM. Kemudian ajak warga untuk menyimpulkan prinsipprinsip utama yang harus terkandung dalam Tata-tertib Pemilihan Anggota BKM 10 Ketua Panitia memfasilitasi setiap Pokja untuk membuat jadwal kerjanya masing-masing. Sementara warga yang tidak duduk di dalam sebuah Pokja, tetap diajak untuk berperan serta.
Pertanyaan Seputar BKM Apakah yang dimaksud dengan BKM? BKM adalah dewan pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan, dan sebagai lembaga BKM dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk kelurahan.
Bagaimana kedudukan BKM di masyarakat kelurahan/desa ? BKM berkedudukan sebagai lembaga pimpinan masyarakat warga penduduk kelurahan dan merupakan lembaga pengendali kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan yang bersangkutan, yang posisinya di luar institusi pemerintah, militer, agama, pekerjaan dan keluarga.
Mengapa BKM perlu dibangun ? BKM sebagai pimpinan kolektif diperlukan : 1)ketika masyarakat melihat kemiskinan sebagai persoalan bersama yang harus ditangulangi bersama sehingga diperlukan lembaga pimpinan yang mampu mengendalikan gerakan bersama tersebut, 2)untuk dapat memimpin gerakan penangulangan kemiskinan dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai upaya bersama
Apakah lembaga yg sudah ada boleh difungsikan ? Kalau tidak mengapa dan kalau boleh apakah syaratnya ? Uraikan Tentu saja boleh, bila lembaga yang telah ada tersebut memenuhi criteria sebagai lembaga pimpinan masyarakat kelurahan artinya memiliki persyaratan sebagai berikut ; 1)Wilayah cakupannya meliputi seluruh masyarakat di suatu kelurahan atau desa 2)Legitimasinya diperoleh dari masyarakat 3)Kepemimpinan bersifat kolektif dengan bentuk organisasi sebagai dewan, artinya keputusan tidak dapat dilakukan oleh ketua atau beberapa anggota saja tetapi oleh sejumlah anggota dewan sesuai quorum. 4)Seluruh anggota pimpinan dipilih secara demokratik, rahasia, tertutup dan tanpa kampanye berdasarkan kriteria nilai-nilai luhur
Bagaimana membangun BKM ? Landasan pembangunan BKM - Kemiskinan adalah urusan bersama semua warga kelurahan/desa - Penangulangan kemiskinan sebagai gerakan bersama yang membutuhkan juga kepemimpinan bersama - Hasil refleksi kelembagaan - Hasil refleksi kepemimpinan yang menghasilkan juga kesepatan
Buletin Warta Desa
Kriteria seorang pemimpin (anggota BKM) a)Bentuk Panitia, pembentukan panitia dapat dilakukan oleh para relawan yang difasilitasi oleh fasilitator. Anggota panitia dapat saja dari warga kelurahan yang belum mendaftarkan diri sebagai relawan tetapi intinya adalah para relawan b)Panitia mulai membuat rumusan awal anggaran dasar BKM dan tata tertib pemilihan anggota BKM untuk dibahas di tiap RT untuk mendapatkan kesepakatan oleh sebanyak mungkin warga. Sedangkan untuk ART anggaran rumah tangga harus dibuat oleh BKM setelah BKM berdiri. c)Bekerja sama dengan ketua RT menyelenggarakan pemilihan utusan RT, secara demokratik, tertutup, rahasia dan tanpa kampanye d) Utusan RT yang terpilih kemudian sesuai jadwal yg telah disepakati berkumpul dikelurahan untuk melakukan pemilihan anggota BKM dimana tiap utusan memiliki hak memilih dan dipilih. e) Kepada anggota BKM yang terpilih kemudian diserahkan mandat oleh panitia untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan yang telah disusun dalam bentuk laporan PS (pemetaan swadaya).
Bagaimana anggaran dasar dan tata tertib pembangunan BKM dirumuskan, disepakati dan disahkan ? Panitia pembangunan BKM memulai kerjanya dengan menyusun anggaran dasar BKM dan tata tertib pemilihan anggota BKM mencakup : - Berapa jumlah utusan RT
- Berapa jumlah anggota BKM - Kriteria anggota BKM - Jumlah nama yang harus dipilih pada pemilihan utusan RT dan pemilihan anggota BKM - Dsb Draft rumusan anggaran dasar dan tata tertib tersebut kemudian dibahas dalam pertemuan warga di tiap RT atau organisasi masyarakat yang ada untuk disempurnakan dan akhirnya disepakati.
Bagaimana kriteria anggota BKM dirumuskan dan disepakati Kriteria anggota BKM awalnya diperoleh dari hasil refleksi kepemimpinan dan kemudian dibahas dalam pertemuan warga di tiap RT dan organisasi warga yang ada spt arisan, pkk, sembahyangan, dsb untuk akhirnya disepakati berlaku untuk seluruh kelurahan/desa. Kriteria yang dirumuskan merupakan criteria nilai-nilai moral; seperti jujur, ikhlas, rendah hati, adil, murah hati, belas kasih, dsb, sehingga orang yang nantinya dipilih harus mampu merepresentasikan nilai-nilai tersebut dalam hidupnya sehari-hari karena untuk itulah dia dipilih.
Mengapa pemilihan harus dilakukan dan bukan penunjukan ? Penunjukan hanya menghasilkan orang yang dipercaya oleh sebagian kecil elit yang menunjuk sedangkan pemilihan memberikan peluang sebanyak mungkin masyarakat terlibat sehingga menghasilkan orang-orang yang dipercaya oleh sebagian besar warga masyarakat. Siapapun yang nantinya terpilih adalah orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat banyak bukan oleh segolongan elit saja sehingga perlu dilakukan pemilihan yang melibatkan sebanyak mungkin warga dewasa (minimum 30%)
Buletin Warta Desa
Siapakah yang diundang dalam pemilihan, perwakilan KK atau semua orang dewasa dan siapakah yang mengundang ? Mengapa ? Yang diundang semua penduduk dewasa dan bukan hanya perwakilan KK sehingga akan melibatkan pria dan perempuan. Yang mengundang adalah Panitia Pembangunan BKM bekerja sama dengan RT atau RW setempat dan pada saat pemilihan anggota BKM di tingkat kelurahan/desa yang mengundang adalah Panitia Pembangunan BKM bekerjasama dengan Lurah atau Kades.
Dimana atau ditingkat komunitas seperti apa pemilihan utusan seharusnya dimulai? Mengapa ? Pemilihan utusan haruslah dimulai di komunitas basis yang paling kecil (RT) dimana tiap warga masih saling mengenal sehingga dapat dilakukan pemilihan kepemimpinan moral yang didasarkan pada rekam jejak (track record). Perlu diingat criteria yang disepakati adalah criteria nilai-nilai moral yang hanya dapat dilihat dari perilaku sehari-hari yang bersangkutan (rekam jejak).
Apakah perwakilan diijinkan ? Mengapa ? Perwakilan harus dihindarkan karena perwakilan justeru akan membawa keperpecahan. Anggota BKM dipilih berdasarkan sifat-sifat baik jadi haruslah mempresentasikan sifat-sifat baik tersebut.
Mengapa kampanye tdk dapat dilakukan ? Uraikan Kampanye dengan sendirinya tidak dapat dilakukan karena pemilihan didasarkan perbuatan nyata sehari-hari (rekam jejak) bukan janji (kampanye)
Mengapa anggota BKM harus relawan ? Apa implikasinya kalau tidak relawan? Anggota BKM haruslah relawan dan tidak boleh dibayar oleh sebab : „X Relawan adalah manifestasi dari nilai ikhlas/tanpa pamrih yang merupakan salah satu kriteria dasar calon anggota BKM. „X Anggota BKM bukan orang bayaran (terikat kepada yang membayar) melainkan orang-orang merdeka yang secara sadar memberikan sebagian waktunya untuk orang lain. „X Sebagai disinsentif bagi orang-orang yang bermaksud kurang baik. „X BKM adalah wahana pengabdian bagi orang-orang baik dan murni (ikhlas) yang akan mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia sejati. „X Bila anggota BKM bukan relawan maka yang justeru akan terjadi adalah : - masuknya orang-orang pencari kerja atau orang-orang yang memiliki pamrih. - BKM bukan lagi wahana pengabdian. - Anggota BKM juga bukan lagi orang merdeka yang mau menolong sesama melainkan orang bayaran yang setia kepada yang membayar.
Buletin Warta Desa 34 Desa Masuk Kategori Kumuh, Jadi Lokasi Penanganan Kumuh Program KOTAKU
KAJEN – Luas wilayah kumuh di Kabupaten Pekalongan masih mencapai 671,84 hektar. Kawasan kumuh itu tersebar di 34 desa/kelurahan di tujuh wilayah kecamatan. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam SK Bupati Pekalongan No. 663/408 Tahun 2014. “Wilayah tersebut akan menjadi target penataan kawasan kumuh pada tahun 2016 hingga tahun 2019,” tutur Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi dalam pembukaan Lokakarya dan Sosialisasi Program KOTAKU, di Aula Lantai 3 Setda Kabupaten Pekalongan, Rabu (9/11). Menurutnya, kawasan kumuh di Kabupaten Pekalongan itu akan segera ditangani, setelah kegiatan Lokakarya dan Sosialisasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) digelar. Dijelaskan Asip, Program KOTAKU merupakan program nasional yang dilaksanakan pada 171 kota/ kabupaten, termasuk Kabupaten Pekalongan yang menjadi basis penanganan kawasan kumuh dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan. “Pemerintah Daerah sebagai nahkoda dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh dan masyarakat sebagai subyek pembangunan,” ungkap Asip.
Sebelumnya, Plt Kepala DPU Kabupaten Pekalongan, Wiryo Santoso, dalam laporannya menjelaskan tujuan kegiatan hari itu adalah untuk menyosialisasikan Program KOTAKU, membangun pemahaman dan ketrampilan peserta dalam penyusunan strategi komunikasi. Lalu, membangun jaringan komunikasi dan mengembangkan media sosialisasi, serta membangun komitmen pemda sebagai nahkoda dan stakeholder dalam melakukan sosialisasi program dan mengembangkan jaringan komunikasi.
Dalam kesempatan tersebut, bupati mengajak pada seluruh aparat dan masyarakat untuk berbenah dan menciptakan lingkungan yang bersih, agar kawasan tidak menjadi kumuh.
Sosialisasi tersebut diikuti ratusan peserta yang terdiri dari unsur pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan, SKPD se-Kabupaten Pekalongan, Akademisi, Ketua Paguyuban Kepala Desa/Lurah, Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kabupaten dan Forum BKM Kecamatan, Komunitas Belajar Perkotaan (KBP), tokoh masyarakat, serta konsultan KOTAKU.
Sementara itu, sebaran lokasi KOTAKU ada di 119 desa/ kelurahan di 8 (delapan) wilayah kecamatan di Kabupaten Pekalongan, 34 desa/kelurahan yang merupakan lokasi penanganan dan 85 desa/kelurahan yang menjadi lokasi pencegahan.
Lokakarya dan Sosialisasi Kotaku menghadirkan narasumber Kepala Satker Permukiman Kawasan Perkotaan Provinsi Jawa Tengah, OSP V Provinsi Jawa Tengah, pihak Bappeda dan DPU Kabupaten Pekalongan, Koordinator Kabupaten KOTAKU Pekalongan.
Buletin Warta Desa
Diagram Alur Pembentukan BKM
