PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBAYARAN PBB DARI WAJIB PAJAK KE BANK TEMPAT PEMBAYARAN
PROSEDUR PEMBAYARAN PBB DARI WAJIB PAJAK KE BANK TEMPAT PEMBAYARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
-1-
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh
Juli 2016 Agustus 2016 Kepala DPPKA Kab. Kulon Progo
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET (DPPKA)
Drs. RUDIYATNO, M.M. Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 19630720 199303 1 005 Nama SOP
Pembayaran PBB melalui Dukuh
Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 3. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset; 4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2013 tentang tatacara pembayarandan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Kualifikasi Pelaksana : 1. Wajib Pajak PBB 2. Petugas Teller Bank BPD DIY 3. ATM Bersama Bank BPD DIY
Keterkaitan : 1. SOP tentang Penyampaian SPPT; 2. SOP tentang Pembayaran langsung oleh Wajib Pajak;
Peralatan / Perlengkapan : 1. SPPT PBB P2 2. Teller Bank BPD DIY 3. Jaringan SISMIOP 4. ATM Bersama Bank BPD DIY 5. EDC Bank BPD DIY
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
Ketidakcermatan petugas menyebabkan proses pembayaran PBB-P2 tidak tepat waktu
Standard Operating Procedures PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI BANK TEMPAT PEMBAYARAN A.
Uraian Prosedur : Prosedur operasi ini menguraikan tata cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Bank Tempat Pembayaran.
B.
Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 3. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset; 4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2013 tentang tata cara pembayarandan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
C.
Pihak yang Terkait : 1. Wajib Pajak. 2. Bank BPD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
D.
Formulir yang Digunakan : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
E.
Dokumen yang Dihasilkan : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
F.
Prosedur Kerja : 1. Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 ke Bank BPD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di seluruh Propinsi DIY; 2. Petugas Bank BPD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima pembayaran dan mencatat pada buku rekening penerimaan PBB-P2; 3. Petugas Bank BPD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan bukti pembayaran berupa STTS kepada Wajib Pajak setelah divalidasi dengan diberi cap dan tanda tangan; 4. Petugas Bank BPD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat penerimaan PBB-P2 pada rekening pendapatan daerah; 5. Dilanjutkan dengan SOP Pembayaran PBB-P2 Melalui Dukuh dan SOP Rekonsiliasi Penerimaan PBB-P2; 6. Proses Selesai.
G. Jangka Waktu Penyelesaian : Paling lama 1 (satu) jam
SOP Pembayaran PBB-P2 Melalui Dukuh Pelaksanaan
No Keterangan
1.
2.
3.
4.
5. 6.
Wajib Pajak
Mutu Baku Dukuh
Petugas Pelayanan Bank BPD DIY
Persyaratan/Kelengkapan
Melakukan pembayaran PBBP2 melalui Dukuh PBB-P2 di Desa dan menerima TTS PBBP2 Membayarkan PBB-P2 yang telah dipungut ke Bank BPD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, apabila 1 X 24 jam bertepatan dengan hari libur maka pembayaran ke Bank Tempat Pembayaran dilakukan pada hari berikutnya
SPPT
Menyerahkan bukti pembayaran berupa STTS Wajib Pajak kepada Dukuh setelah divalidasi dan diberi cap dan tanda tangan Mencatat penerimaan PBB-P2 pada rekening pendapatan daerah
Waktu
Output
1 Hari
TTS-PBB-P2
1 Hari
Bukti Pembayaran
Komputer, ATK, SIM
10 Menit
Bukti Pembayaran yang telah di validasi, diberi cap dan tanda tangan
POS
10 Menit
Rekening pendapatan daerah yang telah di update Bukti Pembayaran
Menyerahkan STTS PBB-P2 kepada Wajib Pajak
1 Hari
Menerima STTS PBB-P2
10 Menit
Bukti Pembayaran
Uraian Prosedur
Pelaksana
Mutu Baku
Ket
Bupati 1.
Sekda
Ka.DPPKA
Kabid
Kasi
Menerima Usulan penghapusan BMD dari SKPD pengusul, setelah melalui disposisi dari Ka.DPPKA.
2.
Mencatat, mengagendakan, dan mendistribusikan nota dinas/surat masuk dari komponen/unit kerja.
3.
Menelaah dan memberi arahan atau disposisi dari Ka.DPPKA kepada Kasi.
4.
Melakukan Pencatatan usulan penghapusan pada buku besar penghapusan BMD.
Staf
Kelengkapan
Waktu
Output
- Kertas - Lembar disposisi - Buku agenda surat masuk - Kertas - Lembar disposisi
5 Menit
Agenda (catatan), dan arsip surat masuk
30 Menit
Arahan, perintah, atau disposisi Kabid.
- Kertas - Buku Besar Usulan Penghapusan
5 Hari
Arahan, perintah, atau disposisi, Kabid.
- Nota dinas - Lembar disposisi - Kertas - Laptop/ komputer - Internet
18 Hari
BA Penghapusan
Mulai
bersama Tim Penghapusan untuk persiapan Cek Lapangan ke SKPD Pengusul. 5.
Proses pemindahtanganan ke Bupati, Penaksiran harga, Membuat harga limit barang, Proses penjualan.
2
Pelaksana Uraian Prosedur
Bupati
Sekda
Ka.DPPKA
Kabid
Mutu Baku Kasi
Staf
Kelengkapan
Hasil BA Penghapusan, dibedakan untuk yang tidak ada dokumen maka dilanjutkan dengan Penilaian BMD yang dilengkapi dengan BA Penilaian.
7.
Menyusun draf SK Ijin Pemindahtanganan.
- Kertas - Laptop/ komputer - Printer - Internet.
5 Hari
Draf SK
8.
Menyusun draf SK Penghapusan BMD.
- Kertas - Laptop/ komputer - Printer - Internet.
5 Hari
Draf SK
9.
Memeriksa draf SK Penghapusan BMD.
- Kertas - Pulpen - Laptop/ komputer - Printer - Internet
120 Menit
3
3
120 Menit
Output
6.
2
- Kertas kerja - Pulpen
Waktu
BA Verfikasi
Desposisi, Koreksi
Ket
Pelaksana Uraian Prosedur 10.
Menyusun Keputusan SK Penghapusan BMD.
Bupati
Sekda
Ka.DPPKA
3
Kabid
Mutu Baku Kasi
Staf
3
Kelengkapan
Waktu
Output
- Kertas - Internet
12 Hari
SK Bupati Hasil Penilaian BMD
SK Penghapusan
S
T
11.
Pemberitahuan ke SKPD pengusul bahwa SK Penghapusan sudah jadi.
- Kertas - Internet - Printer
10 Hari
12.
Penghapusbukuan dari daftar buku inventaris.
- Kertas - Internet
60 Menit
Selesai
SK Bupati Hasil Penilaian BMD
Ket
