PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBAYARAN PBB MELALUI DUKUH
PROSEDUR PEMBAYARAN PBB MELALUI DUKUH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
-1-
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh
Juli 2016 Agustus 2016 Kepala DPPKA Kab. Kulon Progo
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET (DPPKA)
Drs. RUDIYATNO, M.M. Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 19630720 199303 1 005 Nama SOP
Pembayaran PBB melalui Dukuh
Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 3. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset; 4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2013 tentang tatacara pembayarandan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Kualifikasi Pelaksana : 1. Dukuh sebagai petugas pemungut; 2. Memahami peraturan terkait Pengelolaan PBB P2;
Keterkaitan : 1. SOP tentang Penyampaian SPPT; 2. SOP tentang Pembayaran langsung oleh Wajib Pajak;
Peralatan / Perlengkapan : 1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB 2. Tanda Terima Setoran (TTS) 3. Daftar Penerimaan Harian (DPH) 4. Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
Peringatan : 1. Ketertiban Petugas Pemungut (dukuh) dalam pelaksanaan pembayaran; 2. Diperlukan koordinasi Bank Tempat Pembayaran; 3. Pelaksanaan teknis Penghapusan, memerlukan sosialisasi kepada SKPD terkait;
Pencatatan dan Pendataan :
Standard Operating Procedures PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MELALUI DUKUH A.
Uraian Prosedur : Prosedur operasi ini menguraikan tata cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) melalui Dukuh PBB-P2 di Desa.
B.
Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 3. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset; 4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2013 tentang tatacara pembayarandan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
C.
Pihak yang Terkait : 1. Dukuh selaku Petugas Pajak 2. Bank BPD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Wajib Pajak
D.
Formulir yang Digunakan : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
E.
Dokumen yang Dihasilkan : 1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2 2. Tanda Terima Sementara (TTS) 3. Daftar Penerimaan Harian (DPH) 4. Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
F.
Prosedur Kerja : 1. Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 melalui Dukuh di Desa; 2. Setelah melakukan pembayaran Wajib Pajak akan menerima TTS PBB-P2; 3. Untuk daerah yang mudah sarana dan prasarananya ke tempat pembayaran, dalam Jangka waktu 1 X 24 jam harus membayarkan PBB-P2 yang telah dipungut ke Bank BPD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, apabila 1 X 24 jam bertepatan dengan hari libur maka pembayaran ke Bank Tempat Pembayaran dilakukan pada hari berikutnya; 4. Untuk daerah yang sulit sarana dan prasarananya ke tempat pembayaran, dalam Jangka waktu (7) tujuh hari kerja harus membayarkan PBB-P2 yang telah dipungut ke Bank BPD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, apabila dalam Jangka waktu (7) tujuh hari kerja bertepatan dengan hari libur maka pembayaran ke Bank Tempat Pembayaran dilakukan pada hari berikutnya; 5. Petugas Bank BPD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan bukti pembayaran berupa STTS Wajib Pajak kepada Dukuh setelah divalidasi dan diberi cap dan tanda tangan; 6. Petugas Bank BPD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat penerimaan PBB-P2 pada rekening pendapatan daerah; 7. Dalam jangka waktu 3 X 24 Jam setelah STTS PBB-P2 diterima oleh Dukuh PBB-P2 harus diserahkan kepada Wajib Pajak; 8. Laporan penerimaan akan terekam pada SISMIOP PBB P2 secara online dan Terhadap Desa akan diberikan hasil realisasi penerimaan melalui kecamatan; 9. Dilanjutkan dengan SOP Pembayaran PBB-P2 Di Bank Tempat Pembayaran dan SOP Pelaporan SOP Rekonsiliasi Penerimaan PBB-P2; 10. Proses Selesai.
G. Jangka Waktu Penyelesaian : Paling lama 7 (tujuh) hari.
SOP Pembayaran PBB-P2 Melalui Dukuh Pelaksanaan
No Keterangan 1.
Melakukan pembayaran PBB-P2 melalui Dukuh PBB-P2 di Desa dan menerima TTS PBB-P2
2.
Membayarkan PBB-P2 yang telah dipungut ke Bank BPD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, apabila 1 X 24 jam (untuk daerah yangmudah sarana prasarananya) 7 (tujuh hari kerja)( untuk daerah yang sulit sarana prasarananya) dan apabila bertepatan dengan hari libur maka pembayaran ke Bank Tempat Pembayaran dilakukan pada hari berikutnya
3.
Menyerahkan bukti pembayaran berupa STTS Wajib Pajak kepada Dukuh setelah divalidasi dan diberi cap dan tanda tangan
4.
Mencatat penerimaan PBB-P2 pada rekening pendapatan daerah
5. 6.
Wajib Pajak
Mutu Baku Dukuh
Petugas Pelayanan Bank BPD DIY
Persyaratan/Kelengkapan SPPT PBB P2
Waktu
Output
1 Hari
TTS-PBB-P2
1 Hari
Bukti Pembayaran
Komputer, ATK, SIM
10 Menit
Bukti Pembayaran yang telah di validasi, diberi cap dan tanda tangan
POS
10 Menit
Rekening pendapatan daerah yang telah di update
Menyerahkan STTS PBB-P2 kepada Wajib Pajak
1 Hari
Bukti Pembayaran
Menerima STTS PBB-P2
10 Menit
Bukti Pembayaran
