PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PENDAMPINGAN, PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BLM KOMPUTER

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

PENDAMPINGAN, PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BLM KOMPUTER

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN (P2KKP)

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PENDAMPINGAN, PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BLM KOMPUTER Diterbitkan Oleh: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya – Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PENDAMPINGAN, PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BLM KOMPUTER

i

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-‐Nya sehingga POB Pendampingan Pencairan dan Pemanfaatan Dana BLM Komputer tahun 2015 dapat diselesaikan.POB ini merupakan bagian dari Pedoman Teknis P2KKP, yang secara spesifik berisi tentang ketentuan dan tata carapencairan BLM, proses pengadaan, penggunaan dan perawatan perangkat Komputer untuk BKM/LKM. POB ini merupakan panduan operasional bagi Satker PKP2B dalam proses pencairan dan pemanfaatan BLM Komputer serta bagi BKM/LKM dalam proses pengadaan, pemanfaatan serta perawatan Komputer. Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan keuangan dan kegiatan di BKM/LKM berjalan lebih transparan dan akuntabel, pengolahan data dan informasi berjalan lebih efisien serta memudahkan proses kolaborasi kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota. Ditambah dengan adanya akses internet di masing-‐masing kelurahan, BKM/LKM memiliki kesempatan mengembangkan cakupan kegiatan dan bekerjasama dengan berbagai pihak. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-‐tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan POB ini.͘Semoga Allah Subhanahu Wata'ala selalu memberi bimbingan dan kekuatan kepada kita, Amin.

Jakarta, ĞƐĞŵďĞƌ͘2015

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ir.Rina Farida, MT


iii

DAFTAR ISI 1. 2. 3. I II III IV V VI VII VIII IX

Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Singkatan Latar Belakang Tujuan Sasaran Penerima Bantuan dan Alokasi Dana BLM Komputer Mekanisme Pengadaan dan Pencairan BLM Komputer Pemanfaatan Komputer Pemantauan (Monitoring) Pengadaan Komputer Penempatan, Penggunaan dan Pemeliharaan Komputer Penutup

iii v vii 1 1 1 1 2 5 5 6 6

LAMPIRAN-‐LAMPIRAN

Lampiran 1 – Berita Acara Persetujuan Pengadaan Komputer Lampiran 2 – Lembar Verifikasi Dokumen Pencairan BLM Komputer Lampiran 3 – Permohonan Pembayaran (PP) BLM Komputer Lampiran 4 – Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) Lampiran 5 – Persyaratan Umum Penyaluran Bantuan Lampiran 6 – Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana (BAPPD) Lampiran 7 – Kuitansi Pembayaran

8 10 11 12 14 21 23


v

DAFTAR SINGKATAN BAPPD

: Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana

BKM

: Badan Keswadayaan Masyarakat

BLM

: Bantuan Langsung Masyarakat

DIPA

: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Faskel

: Fasilitator Kelurahan

Kades

: Kepala Desa

KMP

: Konsultan Manajemen Pusat

KMW

: Konsultan Manajemen Wilayah

Korkot

: Koordinator Kota

KPA

: Kuasa Pengguna Anggaran

KPPN

: Kantor Pusat Perbendaharaan Negara

KTP

: Kartu Tanda Penduduk

LKM

: Lembaga Keswadayaan Masyarakat

P2KKP

: Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

PA

: Pengguna Anggaran

PKP2B

: Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan

PKPBM

: Penataan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat

PNPM

: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

POB

: Prosedur Operasional Baku

PP

: Permohonan Pembayaran

PPK

: Pejabat Pembuat Komitmen

Satker

: Satuan Kerja

SP2D

: Surat Perintah Penyaluran Dana

SPM

: Surat Perintah Membayar

SPPB

: Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan

UPK

: Unit Pengelola Keuangan

UPL

: Unit Pengelola Lingkungan

UPS

: Unit Pengelola Sosial

KSM

: Kelompok Swadaya Masyarakat


vii

I. LATAR BELAKANG PNPM Mandiri Perkotaan memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas, artinya masyarakat sebagai pelaku utama dan pemanfaat program harus memiliki akses yang memadai terhadap segala jenis informasi dan proses pengambilan keputusan. Hal tersebut bertujuan agar pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggunggugatkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif. BKM/LKM memiliki tanggungjawab menjaga dan menjunjung tinggi nilai-‐nilai luhur kemanusiaan seperti adil, jujur dan amanah dan prinsip-‐prinsip kemasyarakat seperti partisipasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal pengelolaan program, BKM/LKM dibantu oleh unit pelaksana yang terdiri dari Sekretariat BKM/LKM, Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan Unit Pengelola Sosial (UPS).Selain melaksanakan kegiatan reguler PNPM Mandiri Perkotaan, unit-‐unit ini juga mengelola berbagai program lanjutan, program sektor dan program daerah maupun kemitraan. Dengan semakin banyaknya program yang dikelola,sekaligus dalam rangka menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas BKM/LKM, diperlukan suatu perangkat bantuyang mampu mendorong peningkatan kinerja BKM/LKM terutama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kegiatan. Berdasar kondisi tersebut diatas, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman mengalokasikan bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk pembelian perangkat komputer (desktop dan printer).

II. TUJUAN Tujuan dari POB ini adalah sebagai petunjuk bagi Satker PKP2B/PKPBMdan BKM/LKM dalam melaksanakan kegiatanpencairan dan pemanfaatan dana BLMKomputer.

III. SASARAN Sasaran kegiatan ini adalah tersalurkannya danabantuan dalam rangka pengadaan 1 unit komputer bagi BKM/LKM yang berada dalam cakupan lokasi P2KKP.

IV. PENERIMA BANTUAN DAN ALOKASI DANA BLM KOMPUTER 1. Penerima Bantuan Penerima BLM Komputer adalah BKM/LKM di 11.067 Kelurahan/Desa dampingan P2KKP tahun 2015 yangmemiliki sarana dan prasarana pendukung (akses/ jaringan listrik, dsb) sehingga perangkat Komputer tersebut dapat dioperasionalkan dan bermafaat sesuai tujuan yang diharapkan.


1

2. Alokasi Dana BLM Komputer BLM Komputer ini merupakan dana bantuan untuk pembelian 1 (satu) unit komputer (minimal terdiri dari komputer dan printer) dengan pagu maksimal Rp. 10 juta per BKM/LKM. Alokasi dana BLM Komputer tersebut dianggarkan dalam DIPA Satker PKP2B Provinsi(khusus Provinsi DKI Jakarta dianggarkan dalam DIPA Satker PKPBM)tahun 2015.

V. MEKANISME PENGADAAN DAN PENCAIRAN BLM KOMPUTER 1.

Tata Cara Pengadaan Komputer Pengadaan komputer dilakukan dengan tata cara sebagai berikut : a. BKM/LKM membentuk Panitia Pengadaan Komputer (selanjutnya disebut Panitia); b. Panitia sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur BKM/LKM, Sekretariat, dan Relawan; c. Panitia melakukan survey harga di minimal 3 (tiga) toko resmi dengan melampirkan daftar harga yang distempel toko sesuai spesifikasi minimal yang telah ditentukan; d. Panitia membuat Berita Acara Penetapan harga terendah dan nama toko penyedia; e. Panitia menyusun proposal pengadaan komputer sebagai kelengkapan persyaratan pencairan BLM Komputer; f. Panitia mengajukan proposal pengadaan komputer kepada BKM/LKM; g. BKM/LKM mengadakan rapat untuk memutuskan dan memberikan persetujuan pengadaan komputer dilengkapi dengan Berita Acara Persetujuan; h. Spesifikasi teknis untuk pengadaan perangkat komputer ini memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) Satu set komputer desktop dengan spesifikasi minimal: § Prosesor : Core i3; § Memori : 2 Gb; § Harddisk : 500 Gb HDD Sata; § Kartu Grafis : Grafik VGA 256 Mb; § Wifi dan Modem; § Sistem operasi resmi; § Layar monitor: 17 inchi. 2) Printer Deskjet ukuran A4: 1 buah 3) Komputer dan printer dalam kondisi baru dan bergaransi resmi minimal 1 tahun.

2.

2

Mekanisme Pencairan Pencairan dana BLM Komputer dari Satker PKP2B Provinsi(khusus DKI Jakarta dari Satker PKPBM) ke BKM/LKM dilakukan satu tahap (100%) sesuai nilai dalam proposal, dengan ketentuan sebagai berikut :


a.

b.

3.

BKM/LKM menyusun dokumen pencairan BLM Komputer dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut: 1) Permohonan Pembayaran (PP) BLM Komputer oleh BKM/LKM; 2) Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) antara BKM/LKM dengan Kepala Satker PKP2B/PKPBM; 3) Persyaratan Umum Penyaluran Bantuan (lampiran SPPB); 4) Berita Acara Permintaan Pencairan Dana (BAPPD); 5) Fotocopy Rekening BKM/LKM; 6) Kuitansi Pembayaran; Berita Acara Persetujuan dan proposal pengadaan komputer yang sudah disetujui BKM/LKM dilampirkan dalam dokumen pencairan.

Alur Pencairan Dana BLM Komputer Alur pencairan dana BLM Komputer dapat dilihat pada Gambar1 dibawah ini:


3

Penjelasan: 1. BKM/LKM menyiapkan dokumen pencairan BLM Komputer sesuaipersyaratan. Seluruh tanda tangan harus asli oleh penandatangan yang bersangkutan; 2. Tim Fasilitator, selain memfasilitasi BKM/LKM dalam menyiapkan dokumen pencairan, sekaligus melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan menandatangani lembar verifikasi pencairan; Apabila ditemukan adanya kekurangan/kesalahan, maka Tim Fasilitator akan mengembalikan kepada BKM/LKM untuk diperbaiki; 3. Dokumen yang telah diverifikasi oleh Tim Fasilitator disampaikan ke Korkot untuk verifikasi ulang kelengkapan pencairan dan Korkot menandatangani lembar verifikasi pencairan; Apabila ditemukan adanya kekurangan/kesalahan, maka Korkot akan mengembalikan kepada BKM/LKM melalui Tim Fasilitator untuk diperbaiki; 4. Setelah kelengkapan dokumen dinyatakan sesuai, Korkot akan mengumpulkan seluruh dokumen-‐2 pencairan dari seluruh BKM/LKM untuk dibawa ke KMW 5. KMW melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan, apabila sudah sesuai maka KMW akan menandatangi lembar verifikasi pencairan dan menyampaikan dokumen pencairan ke PPK Provinsi. Apabila ditemukan adanya kekurangan/kesalahan maka dokumen pencairan akan dikembalikan ke Korkot untuk di perbaiki; 6. PPK Provinsi atas dasar hasil verifikasi KMW melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen pencairan yang diajukan kepada Satker PKP2B; Apabila ditemukan adanya kekurangan/kesalahan, maka PPK Provinsi akan mengembalikan dokumen pencairan tersebut kepada BKM/LKM melalui KMW untuk diperbaiki; 7. Pencairan dana BLM Komupter dilakukan setelah KPPN setempat menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari Satker PKP2B Propinsi; 8. Pengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) rangkap 3 (tiga) yang dilaksanakan oleh Pejabat Penandatangan SPM dengan lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN Pembayar, dan lembar ketiga sebagai pertinggal pada kantor satuan kerja yang bersangkutan; 9. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D yang ditujukan kepada kantor cabang Bank Indonesia/bank pemerintah yang telah ditunjuk. Apabila berkas SPM tidak memenuhi persyaratan, pengembalian SPM dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPM. 4. Mekanisme Pemanfaatan Dana BLM Komputer Pemanfaatan BLM Komputer dilakukan oleh Panitia Pengadaan dengan ketentuan sebagai berikut : a. BKM/LKM mencairkan dana BLM Komputer kepada Panitia Pengadaan sebesar nilai proposal dilengkapi bukti Kas Keluar dengan rincian penjelasan yang memadai;

4


b. Panitia membelanjakan dana BLM Komputer sesuai dengan usulan dalam proposal (harga dan toko yang telah ditetapkan), dilengkapi dengan bukti pembelian (kuitansi toko); c. Panitia pengadaan harus menolak barang yang diserahkan toko/pemasok bila rusak/cacat tidak sesuai kualitas maupun spesifikasi sesuai dengan pesanan yang telah disampaikan, kemudian dicatat pada Berita Acara Serah Terima Barang. Bukti Berita Acara Penerimaan Barang ini harus disampaikan ke Sekretariat/ UPK BKM untuk proses pembayaran; d. Panitia menyerahkan satu set komputer dan printer kepada BKM/LKM dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dan dilakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi sesuai proposal dan berfungsi baik (dapat dioperasikan); e. Satu set komputer dan printer harus ditempatkan pada Sekretariat BKM/LKM dan hanya digunakan untuk kepentingan operasional BKM/LKM; dan f. BKM/LKM menerbitkan aturan tentang penggunaan dan pemeliharaan komputer.

VI.

PEMANFAATAN KOMPUTER Pemanfaatan Komputer ini dapat digunakan untuk: 1. Pengelolaan keuangan BKM/LKM dan UPK secara elektronik; 2. Mengembangkan program-‐program BKM/LKM melalui media internet; 3. Membantu BKM/LKM dalam mengakses sumber informasi secara online untuk kebutuhan program; 4. Mengembangkan jaringan informasi (lingkungan, sosial, ekonomi) antar BKM/LKM seluruh indonesia melalui website program dan media sosial; 5. Memudahkan UPK dan Sekretariat BKM/LKM dalam melakukan transfer dana ke KSM melalui internet Banking; dan 6. Kegiatan BKM/LKM dan unit pelaksana sesuai kebutuhan yang memerlukan perangkat komputer.

VII.

PEMANTAUAN (MONITORING) PENGADAAN KOMPUTER Dalam pemantauan (monitoring) pengadaan komputer keterlibatan pihak-‐pihak Konsultan Manajemen Pusat, Konsultan Manajemen Wilayah, Korkot maupun Faskel adalah sebatas pada pemantauan penggunaan dan proses pengadaan komputer dan perangkat pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. a. Konsultan Manajemen Pusat melakukan pemantauan dan monitoring terhadap pencapaian dan pelaksanaan pengadaan untuk seluruh wilayah. b. Konsultan Manajemen Wilayah bertanggungjawab dalam melakukan pemantauan di wilayah provinsinya masing-‐masing. c. Korkot bertindak dalam melakukan monitoring pelaksanaan di wilayah kota yang dibawahinya dengan mendata dan mengawasi serta melaporkan ke KMW kemajuan pencapaian BKM/LKM yang telah melakukan pengadaan komputer.


5

d. Faskel sebagai pelaku terdekat dengan pihak BKM/LKMmelakukan pendampingan bagi BKM dengan mengupayakan setiap langkah-‐langkah yang akan dilaksanakan oleh BKM dalam pengadaan komputer sesuai dengan dan memenuhi ketentuan POB.

VIII. PENEMPATAN, PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN KOMPUTER Komputer merupakan aset milik BKM/LKM maka penggunaan perangkat komputer sepenuhnya hanya untuk keperluan peningkatan pelayanan BKM sehingga penempatan komputer dan perangkat pendukungnya harus ditempatkan pada kantor BKM/UPK dan tidak di salah satu rumah anggota UPK dan atau anggota BKM. Apabila kantor BKM terpisah dengan kantor UPK maka penempatan komputer dan perangkat pendukungnya ada di kantor UPK. Pemeliharaan perangkat komputer dilakukan oleh Sekretariat/UPK BKM dengan menggunakan dana BOP BKM.

IX. PENUTUP Demikan Prosedur Operasional Baku (POB) ini disusun untuk menjadi acuan dan petunjuk bagi BKM/LKM, Satker PKP2B dan Konsultan pendamping dalam melaksanakan pengadaan komputer sesuai dengan ketentuan pengadaan yang ditetapkan oleh proyek dan program.

6


LAMPIRAN -‐ LAMPIRAN


7

LAMPIRAN 1 BERITA ACARA PERSETUJUAN PENGADAAN KOMPUTER

BERITA ACARA PERSETUJUAN PENGADAAN KOMPUTER Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pencairan dan pemanfaatan BLM Komputer Tahun 2015 di Kabupaten/Kota……………….., Provinsi ……………………, maka pada hari ini : Hari dan Tanggal : ……………………………………………………………………… Jam : ……………………………………………………………………… Tempat : ……………………………………………………………………… Telah diselenggarakan musyawarah warga dalam rangka pengadaan komputer yang diikuti oleh ..............peserta ( ..... laki-‐laki; ..... perempuan) sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Peserta (terlampir). Bertindak selaku unsur PimpinanRembug Warga dan Narasumber adalah : Pimpinan Rembug : ................................... Jabatan : ................................... Notulis : ................................... Jabatan : ................................... Narasumber : ................................... Jabatan : ................................... : ................................... Jabatan : ................................... : ................................... Jabatan : ................................... Adapun materi rembug warga dalam rangka pengadaan komputer adalah : 1. ................................................................ 2. ................................................................ 3. ................................................................ Setelah dilakukan pembahasan terhadap seluruh materi di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyampaikan beberapa hal yang ditetapkan menjadi Keputusan Akhir dariRembug Wargayaitu : No

Nama Toko/Pemasok

Alamat

Harga Penawaran

Harga hasil Negosiasi

Peringkat

1

2

3

8


Pimpinan Musyawarah

Notulis/Sekretaris (................................................)

(................................................) Mengetahui : Lurah/Kades

Koordinator BKM/LKM

(................................................)

(................................................)

Nama 1..................................... 2..................................... 3..................................... 4.................................... 5....................................

Menyetujui : Wakil Peserta Musyawarah Alamat .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. ..............................................................

Tanda Tangan


9

LAMPIRAN 2 LEMBAR VERIFIKASI PENCAIRAN DANA BLM KOMPUTER

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PENCAIRAN BLM KOMPUTER Nama BKM/LKM Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Propinsi

:........................................ :........................................ :........................................ :........................................ :........................................

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen No. 1 2 3 4 5 6

Jenis Dokumen PP BLM Komputer SPPB dan Lampiran SPPB BAPPD Kuitansi Fotocopy Rekening BKM/LKM Proposal Pengadaan Komputer

Ada

Tidak

Benar

Salah

B. Rekomendasi Verifikator Nama, Tanda Tangan & No Level Cap Lembaga/Instansi 1. Tim Faskel 2. Korkot 3. Team Leader 4. PPK Provinsi 5. KaSatker PKP2B

10

Kebenaran Pengisian Data

Kelengkapan

Tanggal

Keterangan/Catatan


LAMPIRAN 3 PERMOHONAN PEMBAYARAN (PP) BLM KOMPUTER

PERMOHONAN PEMBAYARAN (PP) BLM KOMPUTER Kepada Yth. Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Satker PKP2B Propinsi.............................. di Tempat Pada hari ini, ……………………...…tanggal……………..…………….bulan………………………………..…tahun……………....…, Kami yang bertandatangan dibawah ini: Nama : .......................................................................................................................................... Jabatan

:

Koordinator LKM/BKM .......................... desa/kelurahan .......................Kecamatan ................... Kabupaten/Kota................... Provinsi.............. berdasarkan musyawarah masyarakat kelurahan dan disahkan/dicatatkan di Notaris ........................................... nomor.......................................................................................... tahun …………………..... Berdasarkan hasil verifikasi bersama terhadap kesiapan pelaksanaan kegiatan pencairan dan pemanfaatan BLM Komputer, maka dengan ini kami mengajukan Permohonan Pembayaran Dana BLM Komputer untuk: BKM/LKM : ......................................................................... ......................................................................... Kelurahan/Desa : Kecamatan

:

.........................................................................

Kabupaten/Kota

:

.........................................................................

Provinsi

:

.........................................................................

Yang Membuka Rekening di Bank

:

.........................................................................

Alamat Bank

:

.........................................................................

No Rekening

:

.........................................................................

Jumlah dana BLM yang diajukan

:

Rp. .....................(sesuai proposal yang disetujui)

......................................................................... Terbilang : Demikian Permohonan Pembayaran Dana BLM Komputer ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya. Koordinator BKM/LKM........................ _______________________________ (isi nama jelas, tanda tangan dan cap) Catatan: Kelengkapan dan kebenaran dokumen terlampir * Coret yang tidak perlu


11

LAMPIRAN 4 SURAT PERJANJIAN PENYALURAN BANTUAN (SPPB)

SURAT PERJANJIAN PENYALURAN BANTUAN (SPPB) Kelurahan/Desa : ............................................... Kecamatan : ............................................... Kabupaten/Kota : .............................................. Propinsi : .............................................. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKP2B) Nomor: ........................., tanggal .......................... A. Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : ...................................... Jabatan : Kepala Satuan Kerja PKP2B Provinsi ............ berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia, selanjutnya disebut Pihak Pertama 2. Nama : ……………………………….(nama lengkap sesuai KTP) Jabatan : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM)………....…............... Kelurahan/Desa …………………Kecamatan………………… Kabupaten/Kota………………… Propinsi………………… berdasarkan musyawarah masyarakat kelurahan dan disahkan/dicatatkan di Notaris………………............ No. ………, tanggal …...... Alamat : ……………………………….(sesuai KTP) B. Kedua belah pihak sepakat : 1. Pihak kedua berwenang dan bertanggungjawab untuk menerima serta menyalurkan dana BLMKomputer dari Pemerintah Republik Indonesia ke Panitia Pengadaan. Panitia Pengadaan akan menerima dana BLM Komputer melalui proses seleksi yang ditetapkan oleh BKM/LKM. Panitia Pengadaanakan melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal kegiatan yang diajukan dan memenuhi seluruh persyaratan umum perjanjian, sebagaimana terlampir dalam SPPB ini. 2. Pihak kedua akan melaksanakan kegiatan sesuai jumlah bantuan yang diterimadan segera menyalurkan dana BLM Komputer ini ke Panitia Pengadaan sesuai proposal kegiatan yang disusun serta disepakati masyarakat kelurahan setempat dan telah diverifikasi oleh Korkot.

12


C.

3. Pihak kedua bersedia mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Buku Prosedur Operasional Baku (POB) dan ketentuan-‐ketentuan lainnya, serta memenuhi persyaratan umum perjanjian (terlampir). 4. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak setelah Pihak Kedua menyerahkan hasil verifikasi terhadap proposal kegiatan dari Panitia Pengadaan yang telah dinyatakan layak oleh BKM/LKM. Tahap Pencairan Dana stimulan BLM Komputer : Jumlah Bantuan Dana BLM Komputer Rp...............................Dana BLM ini disalurkan melalui rekening Bank pihak kedua, sebagai berikut :

Rekening atas nama Nama bank Alamat bank Nomor Rekening

: ……………………………………………………………… : ……………………………………………………………… : ……………………………………………………………… : ………………………………………………………………

Pihak Pertama, Satker PKP2B Provinsi.................

……………………........,2015

Pihak Kedua, Koordinator BKM/LKM

(...............................................) (...............................................) *SPPB, salah satunya dilengkapi dengan materai Rp 6,000, lampiran SPPB dan berikut lampirannya dibuat 5 (lima) rangkap untuk dokumen penagihan ke Satker.


13

LAMPIRAN 5 PERSYARATAN UMUM PENYALURAN BANTUAN

PERSYARATAN UMUM PENYALURAN BANTUAN *) Lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SPPB dan memiliki ketentuan yang mengikat.

A. Definisi Kecuali apabila di dalam konteks kalimatnya mengharuskan diartikan lain, istilah yang digunakan dalam Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan ini diartikan sebagai berikut: 1. “Hukum yang berlaku” berarti hukum dan segala perangkatnya yang ditetapkan dan dinyatakan berlaku di Pemerintah Indonesia; 2. “SPPB” berarti Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan dana BLM Komputer yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan umum terlampir, bersama-‐sama dengan seluruh dokumen yang ditandatangani; 3. “Persyaratan Umum” berarti persyaratan umum pada SPPB ini; 4. “Pemerintah” berarti Pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini Satker PKP2B Provinsi.....................; 5. “Pihak Pertama” berarti Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi................................yang bertindak atas nama Pemerintah Indonesia; 6. “Pihak Kedua” berarti Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM)……………................................................……, yang bertindak atas nama Masyarakat Kelurahan/Desa…….....………………….............................,Kecamatan…............................……………… Kabupaten/Kota..........................................................,Propinsi.................................................... B. Tanggungjawab 1. Tanggungjawab BKM/LKM: a) Menjamin bahwa dana BLM Komputer yang diterima akan segera dibelanjakanmelalui Panitia Pengadaan sesuai SPPB pada butir ke-‐2 dan 3, point B ; b) Menjamin bahwa proposal kegiatan telah layak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Prosedur Operasional Baku (POB) Pendampingan Pencairan dan Pemanfaatan BLM Komputer maupun kriteria tambahan (bila ada) yang ditetapkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Satker PKP2B; c) Menjamin bahwa proposal kegiatan Panitia Pengadaan telah dinyatakan layak oleh BKM/LKM dan hasil penilaian kelayakan tersebut telah direkomendasi serta ditandatangani oleh KMW dan/atau Korkot;

14


d) Menjamin bahwa dana BLM Komputer yang akan dibelanjakan oleh Panitia Pengadaan adalah sesuai dengan usulan yang telah diajukannya. Dalam hal terdapat perubahan dari rencana usulan semula, harus dibuat Berita Acara pertemuan khususantara Panitia Pengadaan dengan Anggota BKM/LKM selanjutnya dibahas dan disahkan serta diverifikasi oleh KMW dan/atau Korkot; e) Menjamin bahwa kegiatan pengadaan perangkat komputer dan printer yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-‐prinsip transparansi dan akuntabilitas; f) Melakukan pertanggungjawaban keuangan secara benar, tranparansi dan akuntabilitas sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan; g) BKM/LKM terbuka terhadap pemeriksa keuangan yang ditunjuk oleh Inspektorat Jenderal atau instansi pemeriksa lainnya; h) Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana oleh BKM/LKM, maka BKM/LKMWAJIB mengembalikan dana yang dimaksud; dan i) BKM/LKM wajib menyimpan/mengarsipkan seluruh bukti tertulis pengadaan mulai dari pencatatan hasil survey, Berita Acara penetapan toko yang disepakati, Berita Acara Serah Terima barang, Kwitansi pembayaran maupun kartu garansi seluruh perangkat komputer untukkeperluan pertanggungjawaban pengadaan maupun audit keuangan; j) BKM/LKM wajib menjamin keberadaan perangkat komputer dapat tetap dioperasikan sebagaimana fungsinya dalam jangka waktu minimal 5 tahun terhitung sejak saat terima barang. 2.Tanggung jawab Panitia Pengadaan (a) Melaksanakan kegiatan pembelanjaan perangkat komputer dan printer sesuai dengan usulan, prinsip-‐prinsip transparansi dan akuntabilitas; (b) Menjamin bahwa dalam keseluruhan pelaksanaan kegiatan pembelanjaan , sejak tahap survey harga di 3 (tiga) toko/pemasok, penyusunan usulan kegiatan hingga pelaksanaan kegiatan pembelanjaan, senantiasa didasarkan pada prinsip dan nilai serta ketentuan dalam Prosedur Operasional Baku (POB) Pendampingan Pencairan dan Pemanfaatan BLM Komputer; (c) Menyerahkan laporan kegiatan pembelanjaan perangkat komputer dan printerkepada Sekretariat BKM/LKM; (d) Menjamin keterbukaan terhadap pemeriksaan keuangan yang dilakukan Inspektorat Jenderal atau instansi pemeriksa lainnya. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana, maka Panitia Pengadaan harus menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil audit hingga tuntas. Panitia Pengadaan wajib menyimpan catatan dan bukti-‐bukti pengeluaran berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan selama jangka waktu 25 tahun. Namun demikian, Panitia Pengadaan diperkenankan untuk tidak melaksanakan kegiatan setelah dana diterima, jika: 1) Terjadi force majeure, yaitu suatu kejadian yang mengganggu atau merusak kegiatanpembelanjaan Komputer dan Printer di luar kemampuan pengendalian Panitia Pengadaan. Dalam keadaan demikian, Panitia Pengadaan wajib melaporkan kepada


15

BKM/LKM untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Anggota BKM/LKM. Selanjutnya BKM/LKM melaporkan kepada KMW dan/atau Korkot dalam batas waktu 7 (tujuh) hari setelah Rapat Anggota BKM/LKM dimaksud dan keputusan harus diambil KMW dalam batas waktu 14 (empat belas) hari; 2) Terdapat tanda-‐tanda yang menunjukkan bahwa sebaiknya kegiatan itu dibatalkan. Dalam keadaan demikian, maka keputusan dimaksud harus dilaporkan kepada KMW atau Korkot dalam batas waktu 7 (tujuh) hari dan keputusan diambil dalam batas waktu 14 (empat belas) hari; Untuk berbagai kejadian di atas, pencairan dana selanjutnya akan ditinjau kembali. Peninjauan kembali pencairan dana dapat juga terjadi jika Panitia Pengadaan melalaikan kewajiban dan/atau kegiatannya. Dalam keadaan demikian, maka KMW atau Korkot harus mempelajari dan menentukan langkah-‐langkah selanjutnya; uang yang telah diterima oleh Panitia Pengadaan harus segera dikembalikan kepada Sekretariat/UPK, jika BKM/LKM memutuskan demikian. 3. Tanggung jawab KMW dan/atau Korkot: (a) Melakukan verifikasi dan rekomendasi terhadap penilaian kelayakan proposal/usulan kegiatan; (b) Membantu BKM/LKM dan Sakter PKP2B dalam memproses administrasi pencairan dana BLM Komputer; (c) Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengadaan termasuk pengendalian BKM/LKM dalam melaksanakan penyaluran dana BLM kepada Panitia Pengadaan; (d) Menyelesaikan perbedaan-‐perbedaan pendapat yang mungkin terjadi antara Panitia Pengadaan, BKM/LKM, Satker PKP2B dan fasilitator berdasarkan bukti-‐bukti faktual dan perjanjian yang ada; C. Sanksi 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Ketentuan Teknis: a) Definisi Penyimpangan Ketentuan Teknis Penyimpangan ketentuan teknis adalah tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak kedua yang tidak sesuai atau bertentangan dengan POB, ketentuan-‐ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Satker PKP2B, serta ketentuan-‐ ketentuan yang diatur di SPPB ini beserta lampirannya. b) Sanksi (1) Apabila berdasarkan penilaian KMW dan Satker PKP2B, pihak kedua dinilai melakukan penyimpangan ketentuan teknis, maka pihak pertama berhak menghentikan bantuan dana BLMKomputer untuk sementara waktu sampai batas yang ditetapkan oleh pihak pertama.

16


(2) Selama penghentian bantuan dana BLM Komputer sementara waktu tersebut, pihak kedua diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya hingga telah dapat memenuhi ketentuan teknis, sebagaimana ditetapkan pada POB, SPPB beserta lampirannya dan ketentuan-‐ketentuan lain yang ditetapkan Pemerintah Indonesia. (3) Selama penghentian bantuan sementara waktu tersebut, pihak pertama berhak menunjuk pihak tertentu untuk melakukan pemeriksaan, maupun langkah-‐langkah lainnya yang dianggap perlu agar ketentuan teknis dapat dilaksanakan dengan baik oleh pihak kedua. (4) Termasuk kategori sanksi penghentian yang bersifat sementara ini adalah penundaan atau penghentian sementara pelaksanaan kegiatan, penundaan atau penghentian sementara pembayaran dana BLM Komputer dan tindakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. 2. Sanksi Terhadap Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana BLM Komputer: a) Definisi Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana BLM Komputer (1) Penyimpangan atau penyalahgunaan Dana BLMKomputer adalah penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan Dana BLMKomputer yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam POB dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Satker PKP2B, serta ketentuan-‐ketentuan yang diatur di SPPB ini beserta lampirannya. (2) Termasuk penyimpangan atau penyalahgunaan Dana BLMKomputer dalam hal ini, antara lain ialah: § Dana BLMKomputer digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan fiktif; dan/atau § Dilakukan pemotongan Dana BLMKomputer yang seharusnya disalurkankepada Panitia Pengadaan; dan/atau § Menggelapkan atau melarikan dana BLM Komputer; dan/atau § Penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau § Bentuk-‐bentuk penyalahgunaan Dana BLMKomputer lainnya. b) Sanksi Selama Pelaksanaan Kegiatan (1)

Sanksi Penghentian Sementara Bantuan Dana BLMKomputer dan Audit Khusus (a) Apabila terdapat indikasi bahwa pihak kedua melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan Dana BLM Komputer, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Satker PKP2B berhak melakukan penghentian kegiatan untuk sementara waktu di wilayah bersangkutan; (b) Selama masa penghentian bantuan sementara tersebut Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Satker PKP2B, berhak menunjuk auditor independen untuk melakukan audit khusus kepada pihak kedua.


17

(2)

Sanksi Penghentian Bantuan Dana BLM dan Tindakan Hukum (a) Apabila berdasarkan hasil audit khusus tersebut menunjukkan secara nyata adanya penyimpangan atau penyalahgunaan dana, maka Pihak pertama menghentikan kegiatan dan Bantuan Dana BLM Komputer secara tetap; (b) Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; (c) Pihak Kedua berkewajiban untuk mengembalikan bantuan dana BLMKomputer kepada Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Satker PKP2B, untuk selanjutnya disetor ke kas negara, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

D. Keadaan Memaksa (Force Majeure) 1. Definisi: a) Untuk keperluan SPPB ini, “Keadaan Memaksa” (“Force Majeure”) berarti sebagai suatu kejadian yang tidak dapat dihindari dan diluar kemampuan salah satu pihak, yang menyebabkan salah satu pihak tersebut tidak mungkin melaksanakan tanggungjawabnya, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya; Keadaan seperti itu termasuk, tapi tidak terbatas pada, perang, huru-‐hara, epidemi, gempa bumi, badai, banjir atau akibat dari kondisi alam lainnya, pemogokan masal (kecuali apabila dalam hal pemogokan, larangan bekerja atau gangguan industri tersebut, Kedua belah pihak atau salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya Keadaan Memaksa), penyitaan atau tindakan lain oleh pemerintah. b) Keadaan memaksa tidak termasuk (i) kejadian yang disebabkan oleh kelalaian atau tindakan disengaja dari salah satu pihak. (ii) kejadian dimana salah satu pihak dapat menduga hal-‐hal sebagai berikut: (A) Pada saat itu sudah bisa mempertimbangkan konsekuensi dari adanya SPPB, (B) menghindari atau mengatasi kendala dalam pelaksanaan kewajiban-‐kewajiban yang ditentukan dalam proyek. 2. Tidak Merupakan Pelanggaran atas SPPB: Kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya yang diatur dalam SPPB ini, tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran atau ingkar janji, jika kegagalan tersebut karena suatu “Keadaan Memaksa”, dengan ketentuan bahwa pihak yang terkena kejadian tersebut telah melakukan segala tindakan pencegahan yang wajar dan melakukan upaya alternatif yang dapat dipertanggungjawabkan, semua itu dilakukan dengan tujuan melaksanakan ketentuan dan syarat SPPB. 3. Langkah-‐Langkah yang Harus Diambil: a. Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus secepatnya melakukan segala tindakan yang dapat mengatasi halangan tersebut agar dapat memenuhi kewajiban SPPB dengan sekecil mungkin keterlambatan.

18


b. Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus memberitahukan secepatnya kepada Pihak lainnya selambat-‐lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut, menyampaikan fakta dan menjelaskan sifat dari kejadian tersebut, demikian pula secepat mungkin memberitahukan jika keadaan telah normal kembali. c. Kedua belah Pihak harus melakukan segala tindakan yang wajar agar Konsekuensi dari kejadian Keadaan Memaksa tersebut menjadi sekecil mungkin. 4. Konsultasi: Selambat-‐lambatnya 30 (tiga puluh) hari, dari terjadinya keadaan memaksa yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, Para Pihak harus saling berkonsultasi untuk memperoleh kesepakatan mengenai tindakan tepat apa yang harus dilakukan dalam keadaan itu. E. Berlaku Jujur, Adil, Transparan dan Akuntabel Para Pihak yang terikat dalam SPPB ini harus berlaku jujur, menghormati hak-‐hak pihak lain, transparan, akuntabel serta harus menjalankan semua keputusan-‐keputusan yang telah disepakati untuk merealisasikan SPPB ini. F. Penyelesaian Perselisihan 1. Penyelesaian Secara Musyawarah: Para Pihak yang terikat dalam SPPB akan mencari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul, atau perselisihan yang berhubungan dengan pasal-‐pasal dalam SPPB ini atau perselisihan yang timbul karena penafsiran atas SPPB ini . 2. Penyelesaian Sesuai Ketentuan Hukum yang Berlaku: Jika ada perselisihan yang timbul diantara para pihak dalam SPPB ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh satu pihak dari pihak yang lain, permintaan penyelesaian masalah dapat dimintakan oleh salah satu pihak untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.


19

Pihak Pertama Satker PKP2B Provinsi................. (.............................................. ) Perwakilan KSM/PANITIA 1. ............................................... 2. ............................................... 3. ...............................................

………………….,2015 Pihak Kedua, Koordinator BKM/LKM

(............................................ )

Mengetahui : KMW……………… (..............................................)

Team Leader/Korkot

20


LAMPIRAN 6 BERITA ACARA PENARIKAN/PENGGUNAAN DANA (BAPPD)

BERITA ACARA PENARIKAN/PENGGUNAAN DANA (BAPPD) Kelurahan/Desa : ............................................... Kecamatan : ............................................... Kabupaten/Kota : .............................................. Propinsi : .............................................. Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini: : ...................................... 1. Nama : Kepala Satuan Kerja PKP2B Provinsi ............ berdasarkan Surat Jabatan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia, selanjutnya disebut Pihak Pertama : ……………………………….(nama lengkap sesuai KTP) 2. Nama : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Jabatan Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM)………....…............... Kelurahan/Desa…………………Kecamatan………………… Kabupaten/Kota …………………Propinsi…………………berdasarkan musyawarah masyarakat kelurahan dan disahkan/dicatatkan di Notaris………………............ No. ……………..…….…, tanggal ….................... : ……………………………….(sesuai KTP) Alamat Dengan ini secara bersama-‐sama telah melakukan penelitian dan menyatakan bahwa: (1) Panitia Pengadaan Desa/Kelurahan dimaksud telah siap melaksanakan kegiatan yang diusulkan dan disetujui oleh BKM/LKM. (2) BKM/LKM berhak menerima pencairan dana BLM Komputer dan telah memenuhi persyaratan*) berikut: Ya Tidak 1. Syarat Pencairan: § Rencana/ proposal pembelian/ pengadaan unit komputer sesuai spesifikasi minimal komputer yang telah ditentukan dengan harga maksimal tidak melebihi pagu BLM komputer sebesar Rp. 10 juta yang telah dinyatakan layak oleh BKM/LKM § Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) antara BKM/LKM dengan Satker PKP2B § Melengkapi berkas pencairan lainnya (SPP, Kwitansi, dll) *) Persyaratan dinilai terpenuhi jika BKM/LKM menjawab “Ya” untuk setiap syarat di atas !


21

(3) Rekapitulasi penarikan/penggunaan dana: No Uraian 1. Total bantuan dana BLM yang disetujui (a)

Jumlah Rp …………………..

2.

Pencairan dana BLM Komputer yang diusulkan (b)

Rp …………………..

3.

Rp …………………..

4.

Dana BLM yang telah dimanfaatkan/ditarik dari rekening BKM/LKM (c) Sisa dana yang belum dimanfaatkan (b-‐c)

5.

Pengajuan Pencairan tahap ini (d)

Rp …………………..

6.

Sisa bantuan yang belum dicairkan (a-‐b-‐d)

Rp …………………..

Rp …………………..

Dengan disepakatinya pencairan dana ini, maka BKM/LKM bertanggungjawab untuk menyalurkannya kepada Panitia Pengadaan di Desa/Kelurahan dimaksud sesuai dengan persyaratan, jadwal dan sasaran yang telah disepakati. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pihak Pertama Pihak Kedua, Satker PKP2B Provinsi................. BKM/LKM ................................. (.................................................) (.................................................) Koordinator Pernyataan KMW/Korkot Kami telah meneliti Surat Pernyataan di atas dan bertanggung jawab atas kebenaran isinya, serta menyanggupi untuk turut mengawasi pelaksanaannya ( ...................................................... )

22


LAMPIRAN 7 KUITANSI PEMBAYARAN

Nomor Bukti MAK

: ..................................... kosongkan : ..................................... kosongkan

KUITANSI BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari

Jumlah Uang Terbilang Untuk Pembayaran

Nomor : ……………kosongkan………………… : Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Satker PKP2B........................ : Rp. .......................................................................................... : .................................................................................................. :

Pencairan Dana BLM Komputerkepada BKM/LKM

…............................,...................2015 BKM/LKM ……………………………………. Setuju dibayar : a.n. Kuasa Pengguna Anggaran/ Pembuat Komitmen Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Provinsi .............................. .............................................

Mengetahui : Kuasa Pengguna Anggaran Satker PKP2B Provinsi ......................... .............................................


23

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT - DIRJEN CIPTAKARYA Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12110

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PENDAMPINGAN, PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BLM KOMPUTER

Recommend Documents