No
PROSEDUR IJIN
: APOL/P/HR/006
Tgl terbit : 1 Oktober 2013 Revisi : 000 Halaman : 1 dari 6
1. TUJUAN Untuk memberikan panduan tertib administrasi terhadap pelaksanaan dan pemberian ijin sakit maupun ijin meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah bagi karyawan.
2. RUANG LINGKUP S0P ini digunakan sebagai panduan pelaksanaan ijin bagi
karyawan di perusahaan
sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan.
3. DEFINISI 3.1. Ijin sakit adalah karyawan tidak dapat melakukan pekerjaannya atau tidak dapat hadir di perusahaan karena alasan sakit. 3.2. Ijin meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah adalah karyawan tidak dapat melakukan pekerjaannya atau tidak dapat hadir di perusahaan karena alasan yang diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku dengan mendapatkan upah.
4. TANGGUNG JAWAB PA-IR MANAGER Dokumen ini merupakan tanggung jawab HR sebagai penanggung jawab secara umum mengenai prosedur pelaksaan ijin untuk karyawan.
No
PROSEDUR IJIN
5. DIAGRAM ALUR
Bagan Proses Pengajuan Ijin Sakit
: APOL/P/HR/006
Tgl terbit : 1 Oktober 2013 Revisi : 000 Halaman : 2 dari 6
No
PROSEDUR IJIN
: APOL/P/HR/006
Tgl terbit : 1 Oktober 2013 Revisi : 000 Halaman : 3 dari 6
Bagan Proses Pengajuan Ijin Meninggalkan Pekerjaan dengan Mendapatkan Upah
6. URAIAN 6.1.
Ijin sakit
6.1.1. Ijin sakit diberikan berdasarkan surat keterangan dokter kepada karyawan yang terganggu kesehatannya atau jika penyakitnya dinyatakan berbahaya bagi kesehatan rekan sekerja. 6.1.2. Pada hari pertama kerja setelah sakit, karyawan membuat permohonan ijin sakit melalui Media Komunikasi Arpeni (MKA). 6.1.3. Karyawan yang tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 1 (satu) hari harus menunjukkan surat keterangan dokter yang merawatnya. 6.1.4. Berdasarkan surat keterangan sakit, atasan dapat menyetujui permohonan ijin sakit melalui MKA.
No
: APOL/P/HR/006
Tgl terbit : 1 Oktober 2013 Revisi : 000 Halaman : 4 dari 6
PROSEDUR IJIN
6.1.5. Pada dasarnya gaji karyawan yang sakit (yang dapat dibuktikan dengan keterangan
dokter)
dibayar
penuh.
Sedangkan
karyawan
yang
sakit
berkepanjangan akan diberikan gaji sebagai berikut : -
4 ( empat ) bulan pertama gaji dibayarkan 100 %
-
4 ( empat ) bulan kedua gaji dibayarkan 75 %
-
4 ( empat ) bulan ketiga gaji dibayarkan 50 %
-
bulan berikutnya gaji dibayarkan 25% sampai dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6.2.
Ijin meninggalkan pekerjaan dengan mendapatkan upah
6.2.1. Perusahaan memberikan ijin meninggalkan pekerjaan dengan mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu : No. 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
Jenis Ijin Pernikahan karyawan yang pertama kali Kematian orang tua, mertua, suami/istri, anak, menantu sah karyawan Kematian anggota keluarga dalam satu rumah Pernikahan anak sah karyawan Istri sah bersalin atau keguguran Khitanan atau baptisan anak sah karyawan Panggilan instansi pemerintah
Karyawan terkena bencana alam/musibah Melakukan ibadah keagamaan (naik haji)
Waktu 3 (tiga) hari
Dokumen Pendukung salinan akte nikah
2 (dua) hari
salinan surat kematian
1 (satu) hari
salinan surat kematian
2 (dua) hari 2 (dua) hari
salinan akte nikah salinan akte lahir / surat keterangan dokter keterangan RT/surat baptis gereja surat panggilan
2 (dua) hari 1 (satu) hari atau sesuai surat panggilan 2 (dua) hari maks. (empat hari
40 puluh)
surat keterangan RT/RW -
6.2.2. Apabila ijin di atas terjadi di luar kota dengan jarak lebih dari 300 km, maka ijin tersebut mendapat tambahan sebanyak-banyaknya 2 (dua) hari. 6.2.3. Karyawan yang diberikan ijin sebagaimana dimaksud di atas harus dapat menyerahkan dokumen pendukung kepada HRD. 6.2.4. Bagi karyawan yang melakukan ibadah naik haji, hanya diberikan 1 (satu) kali selama karyawan pekerja di perusahaan dan pengajuannya disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum keberangkatan. 6.2.5. Perusahaan juga memberikan ijin kepada karyawan untuk keperluan pribadi. Namun jika karyawan tidak dapat hadir sama sekali pada hari dimana ijin tersebut diajukan, maka akan memotong hak cuti tahunannya. 6.2.6. Pengajuan ijin dilakukan melalui Media Komunikasi Arpeni (MKA) dan mendapatkan persetujuan atasan (min. manager) dan HRD.
No
PROSEDUR IJIN
: APOL/P/HR/006
Tgl terbit : 1 Oktober 2013 Revisi : 000 Halaman : 5 dari 6
6.2.7. PA-IR Dept. akan memeriksa dokumen pendukung dan menyimpan dalam file karyawan. 6.2.8. Pencatatan ijin akan dikelola di MKA.
7. REFERENSI 7.1.
UU Tenaga Kerja No. 13/2013 pasal 82.
8. DOKUMENT TERKAIT 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7.
Surat keterangan sakit Salinan akte nikah Salinan surat kematian Salinan akte lahir/surat keterangan dokter Surat keterangan RT/RW Salinan surat baptis gereja Surat panggilan instansi resmi
