LAMPIRAN I PETUNJUK PENYELENGGARAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN RACANA PENDEGA SUNAN AMPEL DAN NYAI KARIMA GERAKAN PRAMUKA 1261-1262 PANGKALAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA BAB I PENDAHULUAN 1.
Umum a. Gerakan Pramuka Gugusdepan Surabaya 1261-1262 pangkalan IAIN Sunan Ampel Surabaya memberi kesempatan kepada para Pramuka Pandega untuk membina diri menjadi kader pemimpin, baik di lingkungan Gugusdepan maupun lingkungan di luar Gugusdepan. b. Salah satu usaha untuk melaksanakan hal tersebut, dibentuklah Dewan Racana Pandega Sunan Ampel dan Nyai Karima di lingkungan Gudep Surabaya 1261-1262 pangkalan IAIN Sunana Ampel Surabaya. c. Dewan Racana Pandega disingkat Dewan Pandega Sunan Ampel dan Nyai Karima adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan di lingkungan Gerakan Pramuka Gugusdepan Surabaya 1261-1262 Pangkalan IAIN Sunan Ampel Surabaya yang beranggotakan Pramuka Pandega Putera dan Puteri, Bersifat kolektif dan kolegial. d. Kolektif mengandung arti bahwa keputusan dan kebijakan di dalam Dewan Pandega adalah keputusan atau kebijakan organisasi Dewan Pandega yang dilakukan secara bersama atau secara gabungan. Kolegial mengandung arti bahwa segala pelaksanaan tugas pokok, kebijakan dan tanggungjawab dalam prosesnya didalam Dewan Pandega dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan. Diketuai oleh Ketua Dewan Racana, yang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Musyawarah Pandega dan Gudep. e. Pengurus Dewan Pandega terdiri atas Pramuka Pandega putra untuk mengelolah Racana Sunan Ampel dan Pramuka Pandega putri untuk mengenlolah Racana Nyai Karima. f. Dewan Pandega Sunan Ampel dan Nyai Karima dipimpin oleh masing-masing Ketua Dewan Racana didampingi oleh seorang pembina yang berusia sekurang-kurangnya berusia 28 tahun. KOMISI B
g. Untuk keseragaman dalam pengelolaan organisasi racana, diperlukan adanya petunjuk penyelenggaraan yang ditetapkan oleh para pramuka pandega dalam Musdega sebagai pedoman yang berlaku. 2.
Maksud dan Tujuan a. Petunjuk ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai dasar/pedoman dalam mengatur organisasi, tugas, dan tata kerja racana. b. Tujuannya
adalah
untuk
menjamin
adanya
keselarasan,
kelancaran,
dan
kesinambungan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab racana. 3.
Dasar a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka b. Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. d. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan Gerakan Pramuka. e. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 080 Tahun 1988 tentang Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega. f. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 086 tahun 1987 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan gugus depan pramuka yang berpangkalan di kampus perguruan tinggi. g. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 214 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega h. Keputusan Musyawarah Pandega tahun 2011
4.
Ruang Lingkup Petunjuk penyelenggaraan ini diatur dengan tata urut sebagai berikut: a. Pendahuluan b. Tugas Pokok, Fungsi, dan Tanggungjawab c. Organisasi dan Masa Bakti d. Administrasi, Pendapatan dan Kekayaan e. Keanggotaan f. Kepengurusan g. Pembagian Tugas, Fungsi dan Mekanisme Bidang h. Pembina
KOMISI B
i. Tugas dan Fungsi Mabigus dan Pembina Gudep j. Kelompok Kerja dan Sangga Kerja k. Musyawarah Pandega dan Musyawarah Pandega Luar Biasa l. Formatur m. Sidang Paripurna dan Rapat-Rapat n. Pendelegasian o. Job Spesifikasi dan Job Deskription KDR dan PA p. Penutup
BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TANGGUNGJAWAB 1.
Tugas Pokok Tugas pokok Dewan Pandega Sunan Ampel dan Nyai Karima adalah:
2.
a.
Melaksanakan Keputusan Musyawarah Pandega
b.
Merancang program kegiatan
c.
Mengurus dan mengatur kegiatan
d.
Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
e.
Merekrut anggota baru
f.
Mencari/mengidentifikasi sumber dana untuk disampaikan kepada Pembina Gudep
g.
Mengelola dana untuk menjalankan program kegiatan
h.
Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pembina Gudep dan Anggota Racana
i.
Menyelenggarakan Musyawarah Pandega
Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dewan Pandega Sunan Ampel dan Nyai Karima berfungsi sebagai penanggungjawab penyelenggaraan manajemen kegiatan: a. Penyusunan perencanaan dan pengelolaan sumber daya informasi, perumusan kebijakan dan pelaporan kegiatan. b. Pengembangan dan pembinaan pendidikan kepramukaan bagi anggota serta pengabdian kepada masyarakat. c. Pengelolaan personil, logistik, keuangan, usaha dana dan aset milik racana serta pembinaan organisasi. d. Pengelolaan hubungan dengan gudep, lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. KOMISI B
3.
Tanggungjawab Dewan Pandega Sunan Ampel dan Nyai Karima bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok Dewan Pandega kepada Musyawarah Pandega dan Pembina Gudep
BAB III ORGANISASI DAN MASA BAKTI 1.
Organisasi a. Di dalam Gugusdepan Surabaya 1261-1262, racana dipimpin oleh Ketua Dewan Racana Pandega Sunan Ampel dan Ketua Dewan Racana Pandega Nyai Karima yang disusun dalam satu kepungurusan yang bersifat kolektif. b. Dewan Racana sunan Ampel dan Nyai Karima adalah satu-satunya organisasi kaderisasi kepemimpinan bagi Pramuka Pandega Gugusdepan Surabaya 1261-1262 pangkalan IAIN Sunan Ampel surabaya.
2.
Masa Bakti a. Masa Bakti adalah kurun waktu berlangsungnya suatu kepengurusan Dewan Pandega Sunan Ampel dan Nyai Karima dalam melaksanakan tugasnya. b. Masa bakti dewan Pandega di dalam Gudep Surabaya 1261-1262 adalah 1 tahun c. Selama belum terbentuk dan disahkannya Dewan Pandega yang baru oleh Surat Keputusan Ketua Majelis Pembimbing Gugusdepan, maka pengurus Dewan Pandega domisioner tetap melaksanakan tugasnya.
BAB IV ADMINISTRASI, PENDAPATAN DAN KEKAYAAN 1.
Administrasi a. Sebagai organisasi kader kepemimpinan Gugusdepan, maka sistem administrasi Dewan Pandega mengikuti sistem administrasi gugusdepan. b. Sistem administrasi gugusdepan dijelaskan oleh Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 041 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Satuan Gerakan Pramuka.
KOMISI B
c. Sistem administrasi internal Dewan Pandega diadakan guna menunjang aktifitas Dewan Pandega, meliputi: 1) Pengarsipan surat menyurat yang berkaitan dengan Pramuka Pandega Gudep Surabaya 1261-1262 2) Komunikasi dan informasi internal Dewan Pandega dengan Gugusdepan dan Kwartirnya. 3) Ketentuan-ketentuan administrasi yang bersifat teknis akan diatur dalam petunjuk Penyelenggaraan Administrasi Racana atau panduan lain. 4) Petunjuk penyelenggaraan atau panduan itu tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. 2.
Pendapatan a. Keuangan 1) Keuangan diperoleh, dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pandega dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya. 2) Sumber Keuangan: (1) Dana Penunjang Pendidikan (2) Usaha dana Dewan Pandega 3) Sumber dana yang berasal dari luar Gugusdepan harus sepengetahuan Gugusdepan. Apabila diperlukan, dana tersebut dapat disimpan di Bank atas nama Gerakan Pramuka Gudep 1261-1262 IAIN Sunan Ampel Surabaya. b. Usaha Dana 1) Dewan Pandega dapat membuat badan usaha tetap antara lain: usaha fasilitas jasa, Kedai Pramuka dan lain-lain 2) Usaha dapat dilakukan dengan memberdayakan fasilitas yang dimiliki Racana atau Gugusdepan dan secara berkala menyampaikan laporan. 3) Badan usaha tersebut bertanggungjawab kepada Pembina Gugusdepan dan Ketua Dewan Racana. c. Pengelolaan 1) Dana yang diperoleh, dikelola oleh Dewan Pandega sesuai dengan sistem yang berlaku. 2) Dalam pengelolaan dana kegiatan, Dewan Pandega senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Gugusdepan. d. Pertanggungjawaban KOMISI B
Pertanggungjawaban pengelolaan dana disusun oleh
Dewan Pandega dan
disampaikan pada waktu Musdega dengan memberikan
tembusan kepada
Gugusdepan.
3.
Kekayaan a. Kekayaan Racana atau Gugusdepan adalah benda bergerak. b. Benda bergerak tersebut meliputi hasil usaha tetap, perlengkapan kantor, surat berharga dan uang tunai. c. Kekayaan Racana atau Gugusdepan yang utama digunakan sebagai sarana pendukung kegiatan. d. Perawatan inventaris merupakan hak dan kewajiban seluruh anggota gudep Surabaya 1261 – 1262 dengan penanggung jawab bidang Sarana dan Prasarana (Ke-RT-an). Kecuali surat berharga dan uang tunai, masing-masing dilakukan oleh Sekretaris Dewan dan Bendahara Dewan. e. Segala pemasukan (tambahan) atau pengeluaran inventaris yang telah menjadi milik sanggar harus dicatat oleh bidang Sarana dan Prasarana (Ke-RT-an) pada buku inventaris. f. Setiap peminjaman barang harus melalui prosedur peminjaman sebagai berikut : 1) Untuk pribadi: harus sepengetahuan KDR 2) Untuk Sangga Kerja: harus dengan disposisi surat/pelaporan barang-barang yang dipinjam. 3) Dari Organisasi luar: menggunakan surat peminjaman disertai KTP/KTM asli. Biaya pinjam ditentukan oleh Bidang Sarana dan Prasarana (Ke-RT-an) g. Apabila hilang atau rusak, maka peminjam berkewajiban mengganti dengan unit yang baru.
BAB V KEANGGOTAAN 1. Anggota Dewan Pandega adalah Pramuka Pandega yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan tugas pokok Dewan Racana. 2. Persyaratan a. Persyaratan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Dewan Pandega.
KOMISI B
b. Persyaratan terdiri atas: 1) Umum (a) Anggota aktif di Gugusdepan. (b) Minimal telah menjadi Anggota Racana 2) Khusus Persyaratan khusus adalah persyaratan tambahan lainnya selain persyaratan umum. Persyaratan khusus ditetapkan dalam Musdega. Persyaratan tersebut adalah: (a) Telah
mengikuti
Kursus
Pengelolaan
Dewan
Racana
atau
Latihan
Pengembangan Kepemimpinan (LPK) (b) Minimal semester 3 3. Pemilihan dan Pengangkatan Anggota a. Pemilihan anggota 1) Pemilihan anggota adalah tata cara memilih anggota Dewan Racana. 2) Pemilihan anggota dapat dilakukan melalui: (a) Formatur. (b) Pemilihan langsung atas Ketua Dewan Racana, Pemangku Adat dan Ketua Dewan Kehormatan Pandega. sedangkan anggota Dewan Pandega lainnya dipilih oleh formatur. (c) Pemilihan langsung atas Ketua Dewan Racana, Pemangku Adat dan Ketua Dewan Kehormatan Pandega dilakukan secara terpisah yang mekanismenya ditetapkan melalui Musdega b. Pengangkatan anggota disahkan dengan surat keputusan Ketua Majelis Pembina Gugusdepan. 4. Penggantian Ketua dan Mutasi Anggota a. Penggantian Ketua Penggantian Ketua dilakukan apabila Ketua Dewan Racana: 1) Telah selesai pendidikan S1 2) Menikah 3) Meninggal Dunia 4) Sedang berhalangan tetap, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Ketua Dewan Racana. Jenis halangan yang dimaksud diatur lebih lanjut oleh Dewan Pandega yang bersangkutan dengan persetujuan gugusdepan.
KOMISI B
5) Mengajukan pengunduran diri dengan bukti tertulis. 6) Telah melewati batas usia Pramuka Pandega 7) Melakukan kegiatan yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Kehormatan Gerakan Pramuka 8) Diusulkan oleh 2/3 jumlah anggota 9) Tata cara penggantian Ketua diatur oleh Dewan Pandega dengan sepengetahuan Gugusdepan 10) Penggantian Ketua disahkan dengan surat keputusan. 11) Terbukti telah melanggar keputusan Musyawarah Pandega Penggantian Ketua Dewan Racana dan Pemangku Adat dilakukan di dalam Musyawarah Pandega Luar Biasa b. Mutasi Anggota 1) Mutasi anggota adalah perpindahan fungsi dan kedudukan anggota Dewan Pandega dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. 2) Mutasi anggota dapat dilakukan pada seluruh jenis, fungsi dan kedudukan anggota. 3) Tata cara mutasi disusun oleh Dewan Pandega dengan sepengetahuan Gugusdepan. 4) Pelaksanaan mutasi anggota Dewan Pandega disahkan dengan keputusan Gugusdepan. 5. Pemberhentian anggota a. Pemberhentian anggota adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan hak dan kewajiban seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Pandega. b. Pemberhentian anggota dilakukan apabila anggota Dewan Pandega: 1) Meninggal dunia. 2) Sedang berhalangan tetap, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota Dewan Pandega. 3) Jenis halangan yang dimaksud diatur lebih lanjut oleh Dewan Pandega yang bersangkutan dengan persetujuan Gugusdepan. 4) Mengajukan permintaan sendiri dengan bukti tertulis. 5) Telah melewati batas usia Pramuka Pandega 6) Melakukan kegiatan yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Kehormatan Gerakan Pramuka.
KOMISI B
7) Terbukti telah melanggar keputusan Musyawarah Pandega c. Jenis pemberhentian anggota terdiri atas : 1) Pemberhentian dengan hormat. 2) Pemberhentian dengan tidak hormat. d. Pemberhentian dengan hormat dilakukan apabila pemberhentian disebabkan ketentuan Bab V Pasal 5b (1,2,4,5). e. Pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan apabila pemberhentian disebabkan karena ketentuan Bab V Pasal 5b (6 dan 7) setelah melalui Dewan Kehormatan. f. Tata cara pemberhentian diatur oleh Dewan Pandega dengan sepengetahuan Gugusdepan. g. Pemberhentian anggota disahkan dengan surat keputusan Gugusdepan. 6. Penggantian Anggota a. Penggantian anggota adalah penggantian anggota Dewan Pandega yang dilakukan apabila ada anggota yang diberhentikan dari keanggotaan. b. Tata cara penggantian anggota diatur oleh Dewan Pandega yang bersangkutan dengan sepengetahuan Gugusdepan. c. Penggantian anggota disahkan dengan surat keputusan Gugusdepan. 7. Hak dan Kewajiban Anggota a. Pada prinsipnya sebagai badan yang bersifat kolektif dan kolegial, setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pelaksanaan tugas pokok Dewan Pandega. b. Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota dibagi dalam suatu susunan kepengurusan.
BAB VI KEPENGURUSAN 1.
Pengurus a. Susunan pengurus Dewan Pandega terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang Pemangku Adat merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota dan beberapa Orang anggota. b. Komposisi pengurus dalam Dewan Pandega disusun berdasarkan kondisi satuan anggota racana pandega. c. Jumlah anggota Dewan Pandega disesuaikan keputusan Musdega
KOMISI B
d. Dewan Pandega terdiri atas: 1) Dewan Harian (1) Seorang Ketua Dewan Racana (2) Seorang Pemangku Adat (3) Seorang Sekretaris (4) Seorang Bendahara 2) Bidang Pelaksana Racana Dewan tersebut dipilih oleh para anggota racana di dalam Musdega oleh Tim Formatur 2.
Pembidangan a.
Pembidangan adalah pembagian tugas yang dilakukan sebagai upaya memperlancar pelaksanaan tugas pokok Dewan Pandega.
b. Pembidangan dalam Dewan Pandega Sunan Ampel dan Nyai Karima diatur sebagai berikut : 1) Bidang Kegiatan Kepramukaan (Giat Ops) 2) Bidang Kajian Kepramukaan (Teknik Kepramukaan) 3) Bidang Sarana dan Prasarana (Ke-RT-an) 4) Bidang Pengabdian Masyarakat (Humas dan Infokom) 5) Bidang Penelitian Evaluasi dan Pengembangan (Litevbang) c.
Dewan Pandega dapat membentuk Sub Bidang Pelaksana Kegiatan dengan tujuan memberi kesempatan kepada anggota untuk memperdalam keterampilan khusus.
d. Apabila SubBidang bertentangan dengan kebijakan Racana, maka Dewan Pandega dapat membekukan Sub Bidang tersebut.
BAB VII DEWAN KEHORMATAN PANDEGA 1.
Untuk mengembangkan kepemimpinan dan rasa tanggungjawab para Pramuka Pandega, dibentuk Dewan Kehormatan Pandega yang terdiri atas para anggota racana yang sudah dilantik dan diketuai oleh Pemangku Adat.
2.
Tugas Dewan Kehormatan Pandega adalah untuk menentukan: KOMISI B
a. Pelantikan, penghargaan atas prestasi/jasanya dan pelanggaran terhadap kode kehormatan. b. Peristiwa yang menyangkut kehormatan Pramuka Pandega. c. Rehabilitasi anggota Racana Pandega 3.
Pertemuan Dewan Kehormatan Pandega bersifat formal. a. Undangan disampaikan seminggu sebelumnya dan masalah yang akan dibicarakan diumumkan. b. Peserta yang hadir menggunakan pakaian seragam c. Tempat ditentukan lebih dahulu
4.
Dalam Dewan Kehormatan Pandega, Pembina bertindak sebagai Konsultan.
BAB VIII PEMBAGIAN TUGAS, FUNGSI DAN MEKANISME BIDANG 1.
Pembagian tugas merupakan pembagian pekerjaan berdasarkan kedudukan anggota dalam kepengurusan Dewan Pandega
2.
Pembagian tugas dan fungsi diatur sebagai berikut: a. Ketua Dewan Racana 1) Ketua Dewan Racana disingkat KDR, bertugas: a) Memimpin racana sesuai masa baktinya. b) Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab racana. c) Menentukan kebijakan pelaksanaan keputusan Musdega dan pelaksanaan kegiatan kepramukaan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Program Kerja Racana. 2) Ketua Dewan Racana mempunyai fungsi sebagai berikut: a) Penanggungjawab kegiatan racana b) Pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan racana. c) Pengarah Bidang Pelaksana racana dan Ketua Sangga Kerja d) Pengambil keputusan dalam masalah keuangan
KOMISI B
b. Pemangku Adat 1) Pemangku Adat disingkat PA, bertugas mengawasi dan melaksanakan hasil keputusan Musdega. 2) Pemangku Adat mempunyai fungsi sebagai berikut: a) Penanggungjawab atas prosesi adat racana dan teknis pelaksanaan upacara adat racana. b) Pemberi pertimbangan kepada Ketua Dewan Racana. c) Pelaksana keputusan atas tindakan amoral yang dilakukan oleh anggota. d) Pembuat laporan kasus ataupun pelanggaran yang terjadi di racana dan upaya pemecahannya secara tertulis pada akhir kepengurusan dan di laporkan didepan Musyawarah Pandega e) Penerima serta pelepas tamu dalam upacara penerimaan dan pelepasan tamu dari luar Gudep 1261-1262 f) Peninjau dalam setiap kegiatan g) Pemimpin dalam rapat Dewan Kehormatan Pandega 3) Pemangku Adat membantu Ketua Dewan Racana dalam menjalankan tugas racana. c. Sekretaris Dewan Racana 1) Sekretaris
Dewan
Racana
disingkat
Sekretaris
Dewan,
bertugas
menyelenggarakan ketatalaksanaan serta administrasi organisasi terhadap seluruh unsur di dalam racana. 2) Sekretaris Dewan mempunyai tugas sebagai berikut: a) Penyaji gagasan dan materi untuk KDR b) Kordinator penyusunan program kerja c) Fasilitator pembuatan KTA d) Pembimbing Sekretaris Sangga Kerja e) Bertindak sebagai Notulis dalam rapat racana f) Bertindak sebagai wakil Dewan Pandega apabila Ketua Dewan Racana berhalangan 3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Racana.
KOMISI B
d. Bendahara Dewan Pandega 1) Bendahara Dewan Pandega disingkat Bendahara Dewan bertugas membuat kebijakan umum tentang pengelolaan keuangan racana. 2) Bendahara Dewan mempunyai tugas sebagai berikut: a) Mencairkan dana atas persetujuan atau surat perintah pengambilan uang dari KDR b) Mengaatur sirkulasi keuangan atas sepengetahuan KDR c) Mengkoordinir iuran wajib anggota per-bulan sebesar Rp. 3.000, d) Mengkoordinir iuran sukarela / sumbangan anggota atau non anggota. e) Membimbing bendahara Sangga Kerja. 3) Dalam melaksanakan tugasnya, bendahara Dewan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Racan e. Bidang Kegiatan Kepramukaan (Giat Ops) 1) Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan yang merupakan kegiatan Kepramukaan dalam upaya peningkatan mutu kegiatan Kepramukaan Pramuka Pandega 2) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Kepramukaan. 3) Bertanggungjawab kepada KDR f. Bidang Kajian Kepramukaan (Teknik Kepramukaan) 1) Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan Pramuka Pandega secara konsepsional. 2) Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Racana, Gugusdepan maupun wadah pembinaan Pramuka Pandega lainnya dalam pengembangan pelaksanaan suatu peraturan mengenai Pramuka Pandega. 3) Bertanggungjawab kepada KDR g. Bidang Sarana dan Prasarana (Ke-RT-an) 1) Mengelola kekayaan Gugusdepan secara berkala 2) Mengembangkan Kedai Gugusdepan 3) Mengelola Sanggar 4) Bertanggungjawab kepada KDR h. Bidang Pengabdian Masyarakat (Humas dan Infokom)
KOMISI B
1) Melaksanakan kegiatan berbasis masyarakat untuk peningkatan citra Gerakan Pramuka. 2) Menjalin hubungan baik antar Racana berbasis perti. 3) Memfasilitasi informasi berbasis IT 4) Bersama Gugusdepan melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain berkaitan dengan kegiatan Pramuka Pandega di luar Gerakan Pramuka. 5) Bertanggungjawab kepada KDR i. Bidang Penelitian Evaluasi dan Pengembangan (Litevbang) 1) Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan mutu, pembinaan Pramuka Pandega. 2) Bertanggungjawab atas kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan kegiatan pengembangan. 3) Mempublikasikan kegiatan pramuka kepada masyarakat luas. 4) Bertanggungjawab kepada KDR
BAB IX PEMBINA 1.
Secara umum Racana dibina oleh Majelis Pembimbing Gugusdepan dan Pembina Pramuka. Pembina yang dimaksud adalah: 1) Majelis Pembimbing Gugusdepan, dengan susunan sebagai berikut: a) Seorang Ketua (dijabat oleh Rektor IAIN Sunan Ampel) b) Seorang Wakil Ketua c) Seorang Sekretaris d) Seorang Ketua Harian (dijabat oleh Pembantu Rektor III) e) Beberapa orang anggota 2) Pembina Gugusdepan, dengan susunan sebagai berikut: a)
Seorang Ketua
b)
Seorang Wakil Ketua
c)
Seorang Sekretaris
d)
Seorang Ketua Harian
e)
Beberapa orang anggota
3) Pembina Satuan
KOMISI B
1) Racana dibina oleh seorang Pembina Pandega. 2) Untuk membekali keterampilan khusus, maka Pembina Satuan dibantu oleh Pembantu Pembina Satuan yang selanjutnya disebut sebagai Konsultan atau Narasumber Ahli. 2.
Pembina Gudep ditetapkan di dalam Musyawarah Gugusdepan
3.
Pembina Satuan diusulkan dan dipilih di dalam Musyawarah Pandega
BAB X TUGAS DAN FUNGSI MABIGUS DAN PEMBINA GUDEP Tugas dan fungsi Majelis Pembimbing Gugusdepan dan Pembina Gudep telah dijelaskan dan diatur dalam: 1.
Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 225 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka.
2.
Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramukanomor 231 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan Gerakan Pramuka
BAB XI KELOMPOK KERJA DAN SANGGA KERJA 1. Kelompok kerja Kelompok kerja adalah kelompok atau tim yang terdiri dari beberapa dewan harian dan penanggung jawab operasional, yang bertugas untuk meninjau kembali petunjuk pelaksanaan kegiatan. 2. Sangga Kerja a. Sangga Kerja adalah kelompok yang bertugas untuk mengerjakan pekerjaan atau tugas tertentu b. Pemilihan Ketua Sangga Kerja dan bidangnya dilaksanakan dalam Rapat Bidang c. Sangga Kerja dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gugusdepan d. Petunjuk teknis kegiatan adalah tanggungjawab sangga kerja KOMISI B
e. Sangga kerja berkewajiban menyusun surat pertanggungjawaban dan melaporkannya didalam rapat bidang maksimal 1 (satu bulan) setelah kegiatan selesai. Dan apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan konsekuensi dari dewan pandega, f. Format
surat
pertanggungjawaban
diatur
dalam
petunjuk
penyelenggaraan
administrasi racana.
BAB XII MUSYAWARAH PANDEGA DAN MUSYAWARAH PANDEGA LUAR BIASA 1.
Pengertian a.
Musyawarah Pandega yang disingkat Musdega adalah suatu forum atau tempat pertemuan bagi Pramuka Pandega Gugusdepan Surabaya 1261-1262 sebagai wahana permusyawaratan untuk menampung aspirasi Pramuka Pandega di tingkat dalam Gugusdepan.
b.
Hasil Musdega selanjutnya disebut Keputusan Musdega Merupakan Pedoman bagi Dewan Pandega dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2.
Kedudukan Musdega adalah forum tertinggi Pramuka Pandega di Racana Sunan Ampel dan Nyai Karima Gudep Surabaya 1261-1262 Pangkalan IAIN Sunan Ampel Surabaya.
3.
Jenis Musdega a. Musdega Musdega adalah Musyawarah Pandega yang diselenggarakan dalam keadaan terpenuhi quorum dan tepat waktu. b. Musdega Luar Biasa Musdega luar biasa adalah Musdega yang diselenggarakan antara dua Musdega karena ada hal-hal yang bersifat khusus. 1) Musdega Luar Biasa dilaksanakan atas usul Dewan Pandega atau usul dari sedikitnya dua pertiga jumlah anggota.
4.
Waktu Pelaksanaan Musdega diselenggarakan setiap tahun sekali. Dilaksanakan pada bulan Desember. KOMISI B
5.
Penyelenggara Penyelenggara adalah Dewan Pandega
6.
Peserta Peserta Musdega terdiri atas: a. Dewan Pandega b. Purna Bakti c. Penasehat Musdegas d. Nara Sumber
7.
Hak Suara, Hak Bicara dan Hak Pilih a.
Hak suara adalah hak yang dimiliki masing-masing peserta untuk diperhitungkan dalam perhitungan suara bila dilaksanakan pengambilan keputusan, dengan setiap peserta berhak atas satu suara.
b.
Hak bicara adalah hak yang dimiliki setiap peserta untuk menyampaikan usul, saran dan pendapat.
c.
Hak pilih adalah hak yang dimiliki anggota untuk dipilih dan memilih
d.
Hal- hal lain berkenaan dengan mekanisme hak suara dalam pengambilan tetap secara bersama diatur lebih lanjut dalam Musdega
8.
Pimpinan Musdega a.
Musdega dipimpin oleh Presidium yang anggotanya dipilih dari peserta Musdega melalui Musyawarah yang dipimpin oleh Dewan Pandega, sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan secara berhasil guna dan berdaya guna.
b.
Unsur Presidium terdiri atas : 1) Satu orang dari unsur Dewan Pandega penyelenggara yang mendapat mandat dari Ketua Dewan Racana. 2) Dua orang dari anggota.
9.
c.
Presidium terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Presidium
d.
Hal-hal lain yang berkenaan dengan Presidium diatur dalam tata tertib Musdega
Penasehat Musdega a.
Penasehat Musdega adalah orang yang memiliki fungsi untuk memberi nasehat, petunjuk dan saran kepada Musdega untuk dijadikan bahan pertimbangan
b.
Penasehat Musdega adalah unsur Purna Bakti atau Pembina Gugusdepan yang dipilih KOMISI B
oleh peserta Musdega atas usulan Dewan Pandega. c.
Jumlah dan ketentuan lain berkenaan dengan Penasehat Musdega diatur oleh Dewan Pandega.
10. Nara Sumber Bila dianggap perlu, Musdega dapat mengundang narasumber dari kalangan di dalam atau luar Gugusdepan. 11. Acara Musdega Acara Pokok Musdega adalah: 1) Laporan pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah dibuat oleh Dewan Pandega dalam melaksanakan tugas pokok dan rencana kerja selama masa bakti. 2) Evaluasi kegiatan Pramuka Pandega di gugusdepan selama masa bakti. 3) Perumusan masukan untuk rencana kerja dan kebijakan Gugusdepan dalam pembinaan dan pengembangan Pramuka Pandega untuk masa bakti berikutnya. 4) Pemilihan anggota Dewan Pandega masa bakti berikutnya. 5) Acara Musdega lainnya dapat diagendakan jika dipandang perlu. 12. Pengambilan Keputusan a.
Pengambilan keputusan adalah proses penetapan atas alternatif yang ada untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Musdega sehingga didapat putusan akhir.
b.
Setiap pengambilan keputusan sedapat-dapatnya diperoleh melalui musyawarah untuk mufakat.
c.
Apabila keputusan tidak dapat tercapai melalui musyawarah maka keputusan diperoleh melalui lobying, jika tidak di peroleh keputusan maka di lakukan foting.
BAB XIII FORMATUR 1.
Pengertian. a.
Formatur adalah peserta Musdega yang diberi hak dan kewajiban untuk memilih anggota Dewan Pandega.
b.
Formatur dipilih dalam Musdega.
KOMISI B
2.
Tugas dan Masa Tugas a.
Formatur bertugas untuk: 1) Memilih anggota Dewan Pandega. 2) Menyusun anggota terpilih dalam kepengurusan di Dewan pandega.
3.
b.
Masa tugas formatur selama 3 hari sejak Musdega berakhir.
c.
Formatur bertanggung jawab kepada Gugusdepan.
Keanggotaan Formatur a.
Anggota Formatur terdiri atas unsur: 1) KDR putera dan puteri terpilih 2) KDR putera dan puteri domisioner 3) PA putera dan puteri terpilih 4) PA putera dan puteri domisioner 5) Ketua Presidium 6) 2 (dua) Sangga Kerja Pandega
b.
Apabila terjadi pemilihan langsung, maka Ketua Dewan Racana putera terpilih menjadi Ketua Tim Formatur.
c.
Anggota formatur berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang dengan secara keseluruhan berjumlah ganjil.
d.
Hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pemilihan formatur diatur dalam Musdega.
e.
Formatur dapat menyusun hal-hal yang berkenaan dengan cara pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan Gugusdepan.
4.
Penasehat Formatur a. Penasehat Formatur adalah Pembina atau Purna Bakti yang mendapat mandat dari Gugusdepan atau Purna Bakti yang dipilih dalam Musdega. b. Tugas Penasehat Formatur adalah memberikan saran, usul, dan pendapat kepada formatur. c. Penasehat formatur tidak memiliki hak suara. d. Penasehat formatur bertanggung jawab kepada Gugusdepan.
KOMISI B
BAB XIV SIDANG PARIPURNA DAN RAPAT-RAPAT 1.
Sidang Paripurna a.
Pengertian Sidang
Paripurna
Pramuka
Pandega
merupakan
pertemuan
berkala
yang
dilaksanakan sebagai wahana bagi Pramuka Pandega sebagai langkah pengendalian operasional melalui koordinasi, konsultasi, informasi, dan kerjasama dalam pembinaan Pramuka Pandega. b.
Sidang Paripurna dilaksanakan Pada pertengahan masa bakti Dewan Pandega.
c.
Peserta Sidang Paripurna 1) Peserta Sidang Paripurna terdiri atas: (b) Anggota Dewan Pandega. (c) Perwakilan setiap angkatan. (d) Perwakilan Sub Bidang 2) Penasehat Sidang Paripurna (b) Penasehat Sidang Paripurna adalah orang yang memiliki fungsi untuk memberi petunjuk dan saran kepada Sidang Paripurna. (c) Penasehat Sidang Paripurna terdiri atas Pembina Gugusdepan atau pembina Satuan yang mendapat mandat dari Kwartir. (d) Jumlah dan ketentuan lain berkenaan dengan Penasehat Sidang Paripurna diatur oleh Dewan Pandega.
2.
Rapat-rapat a.
Pengertian Rapat adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Pandega untuk membahas hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok Dewan Pandega.
b.
Jenis Rapat 1) Rapat Pleno / Rapat Kerja Rapat pleno / Rapat Kerja merupakan forum tertinggi di dalam Dewan Pandega dalam pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakan yang akan diambil yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Kerja. 2) Rapat Dewan Harian Rapat internal Dewan Harian untu membahas hal-hal tertentu.
KOMISI B
3) Rapat Bidang Rapat bidang adalah rapat yang dilaksanakan oleh anggota bidang untuk menjabarkan kebijakan Dewan Pandega sesuai dengan bidangnya. Termasuk dalam kategori ini adalah rapat pembentukan Sangga Kerja kegiatan. 4) Rapat Koordinasi dan Konsultasi/Rapat Tri Wulan Rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan oleh Dewan Pandega untuk membahas hal-hal yang mendukung pelaksanaan tugas pokoknya, baik dengan pihak Gugusdepan maupun di luar Gerakan Pramuka 5) Rapat Kelompok Kerja Rapat Kelompok Kerja adalah rapat yang dilaksanakan untuk meninjau kembali petunjuk pelaksanaan kegiatan c.
Pertemuan Dewan Pandega bersifat formal. 1) Undangan disampaikan seminggu sebelumnya dan masalah yang akan dibicarakan diumumkan. 2) Peserta yang hadir menggunakan pakaian seragam 3) Tempat ditentukan lebih dahulu
d.
Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan dan mekanisme rapat, selanjutnya dapat diatur oleh Dewan Pandega.
BAB XV PENDELEGASIAN 1. Pendelegasian adalah pengiriman atau penugasan yang dilakukan oleh gugusdepan atas usulan Ketua Dewan Racana kepada seorang anggota atau sekelompok anggota untuk menghadiri undangan, berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau pelatihan. 2. Untuk Pendelegasian yang bersifat pelatihan diutamakan pemerataan untuk anggota. Urutan pendelegasian sesuai dengan porsi kesempatan yang ditentukan oleh Dewan Pandega, yaitu : a. Dewan Pandega b. Anggota racana c. Anggota gudep 3. Untuk aturan dalam pendelegasian sebagai berikut: a) Pendelegasian Perkemahan Wirakarya (PW):
KOMISI B
1) Anggota yang sudah pernah mengikuti PW tidak diikutkan kembali, kecuali KDR dan PA. b) Pendelegasian Tugas ( Timkes, Outbound, Pondok Romadhan, dan lain-lain) 1) Mengajukan Diri 2) Ditunjuk sesuai dengan kebijakan Ketua Dewan Racana (KDR) dan catatan yang tersedia, dan apabila anggota yang ditunjuk tidak bisa melaksanakan harus mencari pengganti. c) Pendelegasian Undangan (HUT,UKM lain, Buber dan lain-lain) 1) Mengajukan Diri 2) Ditunjuk sesuai dengan kebijakan Ketua Dewan Racana (KDR) 3) Dana dari racana 50 % dan maksimal hanya untuk 10 anggota. d) Pendelegasian Pendidikan 1) Mengajukan Diri 2) Ditunjuk sesuai dengan kebijakan Ketua Dewan Racana (KDR) 3) Dana dari racana 50 % . 4. Laporan pertanggungjawaban pendelegasian selambat-lambatnya harus dilakukan 1 bulan setelah kedatangannya dari pendelegasian. 5. Apabila terjadi pelanggaran pada no.4 diatas, maka satu kali diperingatkan secara tertulis oleh Dewan. 6. Apabila peringatan secara tertulis tidak diindahkan maka Dewan Pandega berhak memberi sanksi sesuai kesepakatan Dewan Pandega. 7. Ketentuan format laporan pendelegasian akan diatur didalam petunjuk pelaksaanaan administrasi Racana 8. Surat Pertanggungjawaban wajib dilaporkan didepan Dewan Pandega dan anggota Gugusdepan Surabaya 1261-1262. 9. Anggota forum berhak menerima atau menolak LPJ pendelegasian.
BAB XVI JOB SPESIFIKASI DAN JOB DESKRIPTION KDR DAN PA A. Job Spesifikasi Ketua Dewan Racana a. Belum menikah. b. Masih terdaftar sebagai mahasiswa S1 sunan ampel Surabaya. c. Bersedia dicalonkan menjadi KDR.
KOMISI B
d. Tidak menjabat pengurus harian di organisasi lain. e. Minimal sudah di kukuhkan menjadi angota racana. f. Minimal mengabdi di gugus depan Surabaya 1261-1262 pangkalan IAIN sunan ampel Surabaya sekurang-kurangnya selama 1 tahun. g. Calon KDR minimal semester 3 dan maksimal semester 7. h. Berpengalaman menjadi sangga kerja di gugusdepan. i. Pernah mengikuti kegiatan tingkat nasional/daerah. j. Berpengalaman menjadi Pembina/pembantu Pembina pramuka siaga, penggalang atau penegak. k. Sehat jasmani dan rohani B. Job description a. Beriman dan Bertaqwa kepada Allah SWT. b. Mampu menjalankan amanat musdega XXII c. Mampu mengayomi, melindungi dan melayani anggota gudep d. Memimpin, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab racana. e. Menentukan kebijkan pelaksanaan keputusan musdega dan pelaksanaan kepramukaan yang di tetapkan dalam rencana kerja dan program racana. f. Mengetahui dan memahami tentang permasalahan racana. g. Memimpin racana sesuai dengan masa bhaktinya. h. Mampu dan bisa berkomunikasi dengan baik. C. Job Spesifikasi Pemangku Adat a. Belum menikah b. Masih terdaftar sebagai mahasiswa S1 sunan ampel Surabaya Mampu dan bisa berkomunikasi dengan baik. c. Bersedia di calonkan menjadi PA. d. Tidak menjabat pengurus harian di orgaisasi lain. e. Minimal sudah di kukuhkan menjadi angota racana. f. Minimal mengabdi di gugus depan Surabaya 1261-1262 pangkalan IAIN sunan ampel Surabaya sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun. g. Sehat jasmani dan rohani h. Berpengalaman menjadi sangga kerja di Gugusdepan. KOMISI B
D. Job description pemangku adat a. Beriman dan Bertaqwa kepada Allah. b. Mampu menjaga, mensosialisasikan dan menjalankan adat racana c. Mampu menjalankan amanat musdega XXII d. Mampu mengayomi anggota, melindungi dan dapat bermusyawarah dengan baik e. Mengetahui dan memahami tentang permasalahan dewan dan anggota. BAB XVII PENUTUP 1.
Masa Peralihan Seluruh komponen Dewan Pandega diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk mengadakan penyesuaian dengan Petunjuk Penyelenggaraan ini dalam masa peralihan sejak tanggal ditetapkannya petunjuk penyelenggaraan ini.
2.
Lain-lain Hal lain yang belum diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini akan diatur kemudian oleh Dewan Kehormatan Pandega dengan mempertimbangkan masukan Dewan Pandega dan tetap memperhatikan perkembangan zaman dan kebutuhan Pramuka Pandega Gudep Surabaya 1261-1262 pangkalan IAIN Sunan Ampel Surabaya Ditetapkan di:
Surabaya
Pada tanggal :
30 December 2012
Presidium Musyawarah Pandega XXII
Siti Lailatul Qomariyah Ketua
Burhanudin Yusuf U.
Nur Ayu Hidayati
Anggota
Anggota
KOMISI B
