PROPOSAL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER (S-1)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Serang, Januari 2015
1
DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Lampiran I.
PENDAHULUAN 1.1 Analisis Situasi 1.1.1 Misi. tujuan, dan cara pencapaian tujuan 1.1.2 Manfaat program studi 1.1.3 Kemampuan dan potensi perguruan tinggi 1.1.4 Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 1.2 Aspek Spesifikasi 1.2.1 Nomenklatur dan jenjang program studi 1.2.2 Posisi program studi 1.2.3 Keunggulan dan karakteristik program studi 1.2.4 Hubungan program studi yang diusulkan terhadap program studi lain di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
II.
KURIKULUM 2.1 Rumpun Keilmuan 2.1.1 Bidang Ilmu yang menjadi pokok program studi dan konstelasinya dengan bidang ilmu lainnya 2.1.2 Perkembangan bidang ilmu 2.2 Rancangan Kurikulum 2.2.1 Profil dan profesi lulusan program studi 2.2.2 Analisis profil 2.2.3 Capaian pembelajaran program studi 2.2.4 Matrik bahan kajian yang diturunkan dari capaian pembelajaran 2.2.5 Matakuliah yang mengait pada bahan kajian 2.2.6 Susunan mata kuliah per semester berikut bobotnya 2.3 Sistem Pembelajan 2.3.1 Metode dan bentuk pembelajaran yang diadobsi 2.3.2 Cara mengembangkan suasana dan interaksi akademik dan perilaku kecendikiawanan 2.3.3 Rancangan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa pada tugas akhir 2.3.4 Rancangan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian masyarakat 2.3.5 Sistem/pola pembelajaran yang dapat mengantarkan lulusan mampu membuat karya ilmiah/nyata layak publikasi 2.3.6 Sistem pembobotan dan beban belajar 2.3.7 Sistem penilaian pembelajaran dan tatacara pelaporan penilaian
III.
SUMBER DAYA 3.1 Sumberdaya Manusia 3.1.1 Ketersediaan jumlah dan kualifikasi seluruh dosen 3.1.2 Ketersediaan jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan 3.1.3 Perencanaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan 3.1.4 Kebutuhan dan mekanisme pemenuhan kebutuhan dan rencana pengembangannya 3.1.5 Kebijakan tentang value dan reward system untuk sumberdaya manusia 3.2 Sarana dan Prasarana 3.2.1 Kesiapan sarana dan prasarana pembelajaran 3.2.2 Kebutuhan dan mekanisme pemenuhan kebutuhan, dan perencanaan pengembangan sarana dan prasarana 2
IV.
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4.1 Kebijakan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 4.1.1 Kebijakan pengalokasian anggaran untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 4.1.2 Kebijakan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen 4.1.3 Kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen bersama mahasiswa dikaitkan dengan upaya pencapaian misi dan tujuan program studi 4.1.4 Kebijakan dan standard operation procedures penguanggahan tugas akhir mahasiswa dan karya ilmiah dosen 4.2 Publikasi dosen
V.
PENDANAAN 5.1 Manajemen Finansial 5.1.1 Kebijakan, regulasi, panduan, dan SOP dari manajemen keuangan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 5.1.2 Kebijakan untuk mencegah korupsi 5.1.3 Kebijakan untuk memastikan terjadinya efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 5.1.4 Kebijakan tentang aid and affordability 5.1.5 Keterlibatan aktif pengelolaan program studi dalam proses pengelolaan dana 5.1.6 Cash flow selama lima tahun pertama penyelengaraan program studi 5.1.7 Cara penggalangan sumber dana untuk operasional pendidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat dan dana investasi 5.2 Aspek Keberlanjutan 5.2.1 Jumlah dan kebutuhan lulusan dengan profil dan kopetensi program studi 5.2.2 Jumlah dan lulusan yang dihasilkan dibandingkan dengan kebutuhan pasar dalam menyerap lulusan 5.2.3 Keberadaan sumber peserta didik 5.2.4 Jumlah mahasiswa yang akan direkrut 5.2.5 Dukungan kerjasama 5.2.6 Penggalangan beasiswa untuk mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi
VI.
MANAJEMEN AKADEMIS 6.1 Manajemen Akademis 6.1.1 Prosedur dan penutupan program studi di tingkat fakultas dan perguruan tinggi 6.1.2 Struktur organisasi dan manajemen penyelengaraan PSPD Untirta 6.1.3 Metode pengelolaan dan pengembangan sumberdaya yang ada tanpa mengganggu program studi lain dan metode peningkatan mutu akademik program studi pendidikan dokter untirta 6.1.4 Mekanisme penerimaan dan jumlah mahasiswa baru yang direncanakan dalam 5 (lima) tahun pertama 6.1.5 Rencana pengembangan dan peningkatan mutu akademik program studi untuk jangka pendek, menengah dan panjang
VII.
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 7.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal 7.1.1 Sistem Penjaminan Mutu yang dapat menjamin terselenggaranya proses pembelajaran 7.1.2 Struktur organisasi unit pengawasan dan penjaminan mutu internal 7.1.3 Manual Mutu 7.1.4 Implementasi Penjaminan Mutu 7.1.5 Sistem monitoring dan evaluasi penjaminan mutu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa VIII. SIMPULAN LAMPIRAN 3
I. PENDAHULUAN 1.1 Analisis Situasi Banten merupakan provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000. Provinsi Banten terletak di ujung barat pulau Jawa dengan wilayah administratif seluas 9.662,92 km2, memiliki 8 kabupaten dan kota yang terdiri dari 4 Kabupaten (Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang), dan 4 Kota (Tangerang, Cilegon, Serang dan Tangerang Selatan) serta 154 kecamatan, 262 kelurahan, dan 1.273 desa. Bila dikaitkan dengan posisi geografis dan pemerintahan maka wilayah Banten terutama daerah Tangerang Raya (Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) merupakan wilayah penyangga
bagi
Jakarta.
Secara
ekonomi
wilayah
Banten
memiliki
banyak industri
dan
beberapa pelabuhan laut yang dikembangkan sebagai antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan laut di Jakarta dan ditujukan untuk menjadi pelabuhan alternatif selain Singapura. (wikipedia) Dalam hal kependudukan, berdasarkan data dari BPS Provinsi Banten diketahui bahwa jumlah penduduk Banten pada tahun 2012 adalah 11.248.947 orang, sedangkan pada tahun 2011 adalah 11.005.518 orang sehingga angka pertumbuhannya 2,21% sedangkan angka pertumbuhan penduduk Indonesia 1,49% dengan demikian pertumbuhan penduduk di Banten sangatlah tinggi. Tingkat kepadatan penduduk tiap km2 adalah 1.164 org/km2, dimana daerah terpadat adalah di Kabupaten Tangerang (3.050.929 org) dan terendah di kota Cilegon (392.341 org). Berdasarkan data statistik tahun 2013 diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten adalah 71,9 sedangkan IPM nasional 73,81 dan IPM pada provinsi di pulau jawa: DKI Jakarta (78.33), D I Yogyakarta (76.75), Jawa Tengah (73.36), Jawa Barat (73.11), Jawa Timur (72.83) dengan demikian maka IPM di Provinsi Banten masih dibawah nilai IPM Nasional dan merupakan IPM terendah di pulau jawa. Berdasarkan data BPS Banten, jumlah rumah sakit di Banten pada tahun 2012 sebanyak 72 Rumah Sakit (Negeri dan Swasta) dengan 7148 tempat tidur. Jumlah rumah sakit terbanyak di Kota Tangerang Selatan (21 RS; 1428 tempat tidur) dan di Kota Tangerang (18 RS; 2.067 tempat tidur), sedangkan yang terkecil berada Kabupaten Pandeglang (1 RS, 259 tempat tidur). Jumlah Puskesmas sebanyak 228 buah, terbanyak di Kabupaten Tangerang (42 buah) dan terendah di Kota Cilegon (8 buah). Jumlah dokter secara keseluruhan pada tahun 2012 sebanyak 4732 (dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis), terdiri dari 3.949 orang bertugas di RS dan 783 orang bertugas di Puskesmas; 2027 dokter umum, 1805 dokter spesialis dan 900 dokter gigi. Berdasarkan data dari BPS Banten tahun 2012, Rasio ketersediaan dokter umum dan spesialis dengan jumlah penduduk di provinsi banten adalah 1 : 2377, jadi 1 dokter melayani 2377 orang; dengan sebaran terbaik di di Kota Tangerang Selatan 1: 1241 dan yang terendah di Kabupaten Pandeglang dengan rasio 1: 6563. 4
Berdasarkan data laporan Evaluasi Kinerja Pembagunan Daerah (EKPD) tahun 2013, keterbatasan memperoleh pelayanan kesehatan yang layak ini menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi, juga rendahnya usia harapan hidup, seperti terlihat pada Tabel 1 berikut. Tabel 1. Derajat Kesehatan Masyarakat Banten NO 1 2 3
INDIKATOR Angka Kematian Ibu (per 100.000 lahir hidup) Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran) Angka Harapan Hidup (tahun)
BANTEN 216 27,80 66,45 tahun
NASIONAL 359 228/100000 65,4
Berdasarkan data laporan Evaluasi Kinerja Pembagunan Daerah (EKPD) tahun 2013, dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan berbagai upaya seperti peningkatan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat. Untuk itu, Pemprov Banten telah berupaya meminta penambahan kuota untuk tenaga medis ke Kementerian Aparatur Negara. Pemprov Banten juga mendukung penyiapan Fakultas Kedokteran di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan bekerjasama guna menyusun konsep grand desain pembangunan kesehatan masyarakat Banten. Upaya ini adalah untuk memenuhi tenaga medis bagi rumah sakit dan puskemas di Banten. Berbagai langkah ini diharapkan bisa meningkatkan indeks kesehatan masyarakat dan menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. 1.1.1
Visi dan Misi Program Studi Pendidikan Dokter Untirta Visi Program Studi Pendidikan Dokter Visi yang akan dikembangkan “Menjadi Program Studi Pendidikan Dokter yang Maju, Bermutu dan Berkarakter dalam mencetak dokter layanan primer dengan keunggulan pada bidang Kedokteran Okupasi” Misi Program Studi Pendidikan Dokter 1. Menyelenggarakan pendidikan dan perkuliahan berbasis internet Computer and Technology (ICT) untuk menghasilkan dokter layanan primer yang memenuhi tujuh area kompetensi sesuai Standar Pendidikan Dokter Indonesia oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dengan keunggulan pada bidang Okupasi; 2. Melaksanakan Riset bidang kedokteran khususnya bidang Okupasi yang bermutu dan berdaya saing serta bermanfaat bagi stakeholder; 3. Melaksanakan Pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat industri, kota hingga pelosok pedesaan; Tujuan Program Studi Pendidikan Dokter 1. Menghasilkan lulusan sebagai dokter yang bermutu dan berkarakter, sesuai kode etik kedokteran, profesional dan memiliki kepribadian yang handal; 2. Menghasilkan lulusan yang mampu memanfaatkan ICT dalam praktek kedokteran dan berwawasan global sehingga mempunyai daya saing tinggi; 5
3. Menghasilkan riset bidang kedokteran khususnya bidang okupasi, baik yang bersifat penemuan maupun pengembangan. 4. Tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal serta terpenuhinya pelayanan kesehatan dalam bidang okupasi dan kesehatan masyarakat hingga ke pelosok daerah khususnya Banten. Cara Pencapaian Tujuan 1. Menyusun kurikulum pendidikan berdasarkan standar kompetensi dokter indonesia tahun 2012 dari KKI dengan keunggulan bidang Okupasi; 2. Melaksanakan proses perkuliahan berbasis ICT dengan mengedepankan aspek etik dan moral; 3. Membangun budaya riset bagi dosen dan mahasiswa; 4. Membangun akses kerjasama dengan stakeholder dalam hal penyediaan Rumah Sakit Pendidikan dan akses jejaring pada fasilitas kesehatan demi tercapainya kompetensi dokter dan pelayanan kesehatan masyarakat hingga ke pelosok. 1.1.2
Manfaat Program Studi Pendidikan Dokter Untirta Berdasarkan data statistik dan kondisi di lapangan dapat disimpulkan bahwa derajat kesehatan
masyarakat banten masih rendah sehingga pendirian Program Studi Pendidikan Dokter di Provinsi Banten merupakan kebutuhan yang mendesak. Hal lainnya, Provinsi Banten memiliki kawasan industri terbesar di indonesia dengan jumlah tenaga kerja industri yang banyak sehingga sangat mempengaruhi karakteristik penyakit dan kesehatan masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut maka keberadaan PSPD Untirta diharapkan dapat menghasilkan dokter layanan primer dengan keunggulan pada bidang Kedokteran Okupasi. Adanya PSPD Untirta dapat memperluas akses bagi putra dan putri banten untuk mendapatkan pendidikan sebagai dokter melalui program bea siswa ikatan dinas dari Pemda setempat di Banten sehingga dapat menyelesaikan masalah distribusi dokter yang tidak merata di Provinsi Banten dan akses kesehatan dapat terpenuhi hingga pelosok. Pembukaan PSPD Untirta merupakan langkah strategis dalam memperluas peran Untirta pada masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Banten pada khususnya. Selain perhatian utama pada permasalahan kesehatan masyarakat di Provinsi Banten, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa juga mempertimbangkan posisi strategis Banten dan memperhatikan banyaknya kawasan industri yang tersebar di Provinsi Banten maka Kedokteran Dunia Kerja (Okupasi) akan dijadikan keunggulan dari Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dipilihnya bidang Okupasi (Kedokteran Dunia Kerja) sebagai bidang unggulan dalam Program Studi Pendidikan Dokter Untirta karena mempertimbangkan lokasi kampus berada dalam kawasan industri Anyer, Merak, Cilegon dan Bojonegera dengan ratusan industri yang beragam. Terdapat ratusan industri di
6
sekitar lokasi yang akan digunakan sebagai kampus Kedokteran Untirta, dintaranya PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Group; PT. Krakatau Posko (Merupakan join antara PT. Krakatau Steel dengan Pohang Steel Korea) dan Posco Family; PT. Chandra Asri Tbk; PT. Nipon Soukbai Indonesia; PT. Lotte Titan Indonesia; PT. Indonesia Power UBP Suralaya; PT. Pelabuhan Indonesia; dan sebagainnya. Sebaran keberadaan industri dalam kawasan industri Anyer Merak Cilegon Bojonegara yang ada di sekitar kampus PSPD Untirta tersebut dapat dilihat dalam Gambar 1 berikut:
Kampus PSPD Untirta
Gambar 1. Sebaran Indutri di sekitar kampus PSPD Untirta 1.1.3
Kemampuan Dan Potensi Untirta Kemampuan dan Potensi yang dimiliki oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam mengelola
Program Studi Pendidikan Dokter ini diantaranya adalah: 1. Merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan sarana dan prasaran serta tenaga pendidik yang memadai serta mendapatkan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia. 2. Mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten melalui Surat Pernyataan Gubernur Banten Nomor 440/5092-DINKES/14 tanggal 28 Desember 2014. Dukungan yang akan diberikan dalam bentuk: a. Memberikan ijin dan rekomendasi bagi penggunaan dan pengelolaan Rumah Sakit Umum Propinsi Banten sebagai Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital) bagi Kedokteran Untirta; b. Memberikan ijin dan rekomendasi kepada para dokter dalam lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pengajar untuk dapat terlibat dalam proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran Untirta; 7
c. Mengalokasikan Anggaran Dana Hibah untuk pembangunan dan pemenuhan sarana prasarana serta biaya operasional Fakultas Kedokteran Untirta, sesuai dengan mekanisme hibah Pemerintah Provinsi Banten; d. Menyiapkan beasiswa ikatan dinas bagi putra dan putri Banten yang memenuhi kelayakan sebagai peserta didik pada Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Untirta; e. Memberikan rekomendasi bagi penggunaan seluruh puskesmas di daerah Banten sebagai bagian wahana pendidikan bagi mahasiswa kedokteran Fakultas Kedokteran Untirta. 3. Mendapatkan Dukungan dari DPRD Provinsi Banten melalui surat Rekomendasi Nomor 161.1/11/DPRD/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Dukungan Terhadap Pendirian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 4. Mendapatkan Dukungan dari Pemerintah Kota Cilegon melalui surat Pernyataan Walikota Cilegon tanggal 19 Januari 2015 Nomor 421.4./87-Dindik. Adapun bentuk dukungan Pemerintah Kota Cilegon adalah sebagai berikut: a. Memberikan ijin dan rekomendasi untuk penggunaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon sebagai Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital) bagi Fakultas Kedokteran Untirta. b. Pemerintah Kota Cilegon bersedia memberikan Beasiswa ikatan dinas bagi 5 (lima) orang putra/putri cilegon untuk melanjutkan studi pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Fakultas Kedokteran Untirta hingga lulus dalam jangka waktu lima tahun atau 5 (lima) angkatan; c. Pemerintah Kota Cilegon bersedia memberikan bantuan pembiayaan melalui APBD Kota Cilegon untuk pembangunan sarana dan prasarana pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Fakultas Kedokteran Untirta sesuai dengan ketersediaan anggaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5. Mendapatkan dukungan dari DPRD Kabupaten Tanggerang melalui surat dukungan nomor 170/167/Setwan pada tanggal 20 Januari 2015. 6. Mendapatkan dukungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) melalui surat Nomor 10396/H2.F1.D1/OTL.04.00/2012 tanggal 06 Agustus 2012 perihal Kerjasama dengan Untirta dimana FKUI bersedia untuk mengampu Kedokteran Untirta. 7. Bekerjasama dengan Yayasan Pengembangan Medik Indonesia (YAPMEDI) dalam hal Technical Assistance Pembentukan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Untirta melalui dokumen Kerjasama Nomor Untirta: 001/UN.43/MoU.DT/01/2015 dan Nomor Yapmedi: 11/YPM/KS/I/2015.
8
1.1.4
Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dimaksudkan untuk mengkaji dan
mendeskripsikan secara cermat posisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam mempersiapkan pendirian dan rencana pengembangan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD). Adapun uraiannya adalah sebagai berikut: Kekuatan (Strengths) 1. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan berstatus Badan Layanan Umum (BLU); 2. Memiliki dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; 3. Memiliki dukungan yang kuat dari berbagai pihak, di antaranya Gubernur dan Bupati/Walikota di Provinsi Banten, DPRD Banten, dan Dinas Kesehatan Banten serta masyarakat umum; 4. Tersedianya Rumah Sakit bagi Rumah Sakit Pendidikan diantaranya RSUD Kota Cilegon, RS Provinsi Banten, RS Krakatau Medika bagi Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital); 5. Mempunyai kerjasama dan dukungan dari Yayasan Pengembangan Medik Indonesia (YAPMEDI) dan Fakultas Kedokteran Universitas Indoensia (FKUI); 6. Tersedianya lahan dan bangunan yang cukup memadai 7. Berada dalam kawasan industri Cilegon Kelemahan (Weaknesses) 1. Dosen dengan status Pegawai Negeri Sipil bagi PSPD masih sedikit; 2. Sarana Laboratorium masih belum lengkap; 3. Sarana dan prasarana yang tersedia masih belum memadai; 4. Pengalokasian Anggaran harus melalui prosedur keuangan negara dan peraturan daerah. Peluang (Opportunities) 1. Distribusi dokter di provinsi Banten khususnya di daerah pelosok masih sangat rendah; 2. Laju pertumbuhan penduduk di banten sangat tinggi sehingga kebutuhan tenaga dokter besar; 3. Minat masyarakat dan lulusan SMU jurusan IPA di Propinsi Banten untuk melanjutkan studi pada Program Studi Pendidikan DokterUniversitas Sultan Ageng Tirtayasa sangatlah tinggi. 4. Adanya komitmen hibah Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota bagi PSPD Untirta. 5. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi. Ancaman (Threats) 1.
Adanya globalisasi dan pasar bebas pada kawasan ASEAN, ASIA dan Cina;
2.
Kesanggupan pemerintah untuk mengangkat dokter sebagai pegawai negeri masih terbatas.;
3.
Biaya operasional bagi Program Pendidikan Dokter sangat tinggi.
9
Matrik SWOT Faktor Internal Kekuatan ( Strength )
MATRIK
Faktor Eksternal Peluang ( Opportunity ) 1. Rasio ketersediaan dokter di provinsi Banten sangatlah rendah; 2. Laju pertumbuhan penduduk di banten sangat tinggi sehingga kebutuhan tenaga dokter akan semakin meningkat. 3. Minat masyarakat dan lulusan SMU jurusan IPA di Propinsi Banten untuk melanjutkan studi pada Program Studi Pendidikan DokterUniversitas Sultan Ageng Tirtayasa sangatlah tinggi. 4. Adanya komitmen hibah Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota bagi PSPD Untirta. 5. Sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi.
Ancaman ( Threat )
Kelemahan ( Weakness )
1. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi; 2. Memiliki dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil 3. Memiliki dukungan yang kuat dari berbagai pihak, di antaranya Gubernur dan Bupati/Walikota di Provinsi Banten, DPRD Banten, dan Dinas Kesehatan Banten serta masyarakat umum; 4. Tersedianya Rumah Sakit bagi Rumah Sakit Pendidikan diantaranya RSUD Kota Cilegon, RS Provinsi Banten, RS Krakatau Medika; 5. Mempunyai kerjasama dan dukungan dari Yayasan Pengembangan Medik Indonesia (YAPMEDI) dan Fakultas Kedokteran Universitas Indoensia (FKUI); 6. Tersedianya lahan dan bangunan yang cukup memadai 7. Berada dalam kawasan industri Cilegon; 8. Memiliki data survey peminatan masyarakat Banten pada Program Studi Pendidikan Dokter.
1. Dosen dengan status Pegawai Negeri Sipil bagi PSPD masih sedikit; 2. Sarana Laboratorium masih belum lengkap; 3. Sarana dan prasarana yang tersedia masih belum memadai; 4. Pengalokasian Anggaran harus melalui prosedur keuangan negara dan peraturan daerah.
S - O Strategi
W - O Strategi
1. Membuka akses bagi masyarakat Banten untuk dapat kuliah di PSPD Untirta; 2. Memberikan fasilitas bea siswa ikatan dinas bagi Putra/Putri Banten melalui kerjasama dengan Pemda dan Industri; 3. Menyiapkan masterplan pembangunan gedung kuliah dan sarana penunjang bagi PSPD Untirta melalui skema pembiayaan dari Pemda dan Industri; 4. Mejadikan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai Pengampu PSPD Untirta; 5. Menjadikan RSUD Kota Cilegon sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi PSPD Untirta; 6. Merancang pembelajaran berbasis ICT 7. Menetapkan keunggulan PSPD Untirta dalam bidang Okupasi
1. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Rumah sakit daerah untuk menugaskan dokter yang memenuhi kualifikasi dapat menjadi tenaga pengajar di PSPD Untirta
S - T Strategi
W - T Strategi
2. Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana dari alokasi pemda; 3. Mengoptimalkan pembelajaran
ICT
dalam
1. Adanya globalisasi dan pasar bebas pada kawasan ASEAN, ASIA dan Cina; 2. Kesanggupan pemerintah untuk mengangkat dokter sebagai pegawai negeri masih terbatas.; 3. Biaya operasional bagi Program Pendidikan Dokter sangat tinggi.
1.2 Aspek Spesifikasi 1.2.1
Nomenklatur dan Jenjang Program Studi Program studi baru yang akan dibuka adalah Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang
merupakan unit pembelajaran akademik strata satu (S-1) dalam lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Program studi ini bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan sampai tahap Sarjana Kedokteran (S.Ked) sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Kedokteran dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Peserta didik dinyatakan lulus setelah melaksanakan seluruh kurikulum dan sistem pembelajaran yang telah ditetapkan. 10
Setelah menyelesaikan tahapan S-1 dengan gelar Sarjana Kedokteran, maka setiap lulusan program studi ini masih harus menjalani pendidikan profesi untuk menghasilkan dokter sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter dari KKI dan kualifikasi tingkat 7 sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 1.2.2
Posisi program studi yang diusulkan terhadap bidang ilmu di tingkat nasional dan internasional Sebagai unit pembelajaran di tingkat pendidikan tinggi, Program Studi Pendidikan Dokter Untirta
berkewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan karenannya berkesempatan untuk melaksanakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu kedokteran yang meliputi Bioetika dan Humaniora, Biomedik, Kedokteran Klinik, Kedokteran Komunitas, Kesehatan masyarakat dan Pendidikan Kedokteran. Sesuai dengan potensi yang ada, maka Program Studi Pendidikan Dokter akan diarahkan untuk berkontribusi dalam pengembangan dan penerapan keterpaduan pembelajaran ilmu kedokteran dengan berbagai bidang kesehatan lainnya yang ada di lingkungan untirta. Hal ini dapat menjadi kontribusi langsung sangat berharga bagi pendidikan kedokteran baik di indonesia dan dunia. 1.2.3
Keunggulan dan Karakteristik program studi yang diusulkan dalam pengembangan bidang keilmuan dan keahlian berkarya Kedokteran Dunia Kerja (Okupasi) akan menjadi kekhasan dari Program Studi Pendidikan Dokter
(PSPD) yang akan dibuka di Untirta. Bidang ini dipilih dengan mempertimbangkan kondisi Banten yang terdiri dari banyak industri dan secara nasional konsentrasi kedokteran bidang ini belum ada yang memiliki. Namun demikian tidak berarti akan mengabaikan penyakit masyarakat pada umumnya sehingga dalam program ini akan menggunakan beberapa rumah sakit dengan konsentrasi masing-masing. Misalnya untuk rumah sakit di cilegon (RSUD dan RSKM) akan difokuskan pada bidang Okupasi dan RS Provinsi Banten akan difokuskan pada penyakit masyarakat. Beberapa strategi yang akan ditempuh untuk mencapai keunggulan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: MoU dengan beberapa rumah sakit dan perusahaan mitra di sekitar kawasan Melakukan penelitian dan layanan medis bagi para pekerja di lingkungan industri serta memberikan pelayanan pada penyakit di masyarakat umum. Penciptaan Atmosfir Akademik yang Kondusif Penerapan Standar Penjaminan Mutu Internal berstandar Nasional dan Internasional secara konsisten Penyelarasan Kopetensi Lulusan (dokter) yang mempunyai unggulan khusus dan memenuhi kebutuhan nasional dan global Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan Pelayanan pada Pemangku Kepentingan
11
Dalam mengimplementasikan strategi dalam menciptakan keunggulan dari program studi yang akan dibuka maka pembelajaran akademik di PSPD Untirta diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang mampu bekerja sama erat dengan berbagai profesi kesehatan lainnya yang turut menentukan keberhasilan dan pencapaian terbaik dalam pelayanan kesehatan. Dalam upaya mewujudkan hal ini maka kerjasama dan integrasi dalam proses pembelajaran diupayakan secara maksimal dalam seluruh kegiatan pembelajaran berbagai program studi rumpun kesehatan yang ada di lingkungan untirta.
1.2.4
Hubungan Program Studi Pendidikan Dokter terhadap program studi lain di Untirta Beberapa program studi dalam lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang berhubungan
dengan Program Studi Pendidikan Dokter ini diantaranya adalah Pendidikan Biologi, Teknik Kimia, Teknik Industri, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, Agroekoteknologi, Manajemen dan Akutansi. Sebelum sarana dan prasaran pada PSPD Untirta terpenuhi seluruhnya maka penggunaan sumber daya manusia selaku dosen dan tenaga kependidikan dapat menggunakan aset yang ada. Begitu juga dengan fasilitas laboratorium dapat dintegrasikan penggunaannya dengan jadwal yang ada disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum PSPD Untirta.
12
II. KURIKULUM 2.1 Rumpun Keilmuan 2.1.1 Rumpun Keilmuan Ilmu kedokteran merupakan rumpun ilmu kesehatan. Namun demikian, ilmu kesehatan berhubungan erat dengan manusia sebagai subyek dan obyeknya sehingga sangat berhubungan dengan ilmu humaniora, filsafat, agama, social budaya, dan bahasa. Selain itu juga kental dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan alam, biologi, fisika, kimia, dan matematika dasar. 2.1.2 Perkembangan Bidang Ilmu Ilmu kedokteran disampaikan melalui sebuah kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum menyerupai perangkat lunak pada sebuah komputer, perangkat lunak tertentu akan menerima input kemudian diolah lalu diperoleh output. Pembaruan perangkat lunak akan selalu mengikuti jaman, dalam hal ini tantangan/kebutuhan konsumen dan ketersediaan teknologi pendukung serta sumber daya manusia sebagai operatornya. Dunia pendidikan kedokteran mendapatkan tantangan pada kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan konsumen jasa kesehatan dan pemangku kepentingan (stakeholder) melalui perubahan kurikulumnya yang serupa dengan perangkat lunak sebuah komputer. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang terus berkembang dengan temuan-temuan baru serta perkembangan teknologi informasi harus diimbangi oleh para calon dokter maupun dokter yang sudah lulus. Kondisi ini diharapkan agar para profesional dokter mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Kurikulum diarahkan untuk menghasilkan dokter yang mampu memberikan pelayanan primer dengan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan dokter keluarga. Untuk itu perlu disusun kurikulum berbasis kompetensi
yang diharapkan dapat membekali lulusan
dengan pengetahuan dan
ketrampilan yang cukup di bidang ilmu kedokteran, mandiri, dan tanggap terhadap berbagai perubahan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam mengembangkan profesinya. Tekanan perkembangan
ilmu pengetahuan
dan teknologi kedokteran harus diimbangi
dengan kurikulum dengan strategi pembelajaran yang memberi kesempatan secara leluasa bagi peserta didik untuk berkembang. Kurikulum berbasis kompetensi dengan materi yang terintegrasi serta proses pembelajaran yang terpusat pada peserta didik diharapkan menjawab keinginan tersebut. Dengan strategi problem-based learning (PBL) kurikulum dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan seperti yang diharapkan. PSPD Untirta kelak sebagai bagian dari institusi pendidikan kedokteran di Indonesia akan ikut berperan dalam mencetak dokter lulusan sesuai dengan standar kompetensi dokter yang telah ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). 13
2.2 Rancangan Kurikulum 2.2.1
Profil dan profesi lulusan program studi Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Untirta bertujuan menghasilkan dokter layanan primer
dengan keunggulan pada bidang Kedokteran Okupasi yang memenuhi tujuh area kompetensi sesuai Standar Pendidikan Dokter Indonesia oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Mampu melaksanakan Riset bidang kedokteran khususnya bidang Okupasi yang bermutu dan berdaya saing serta bermanfaat bagi stakeholder dan melaksanakan Pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat industri, kota hingga pelosok pedesaan. 2.2.2 Analisis profil Lulusan dokter PSPD Untirta harus memiliki seperangkat kompetensi wajib. Kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia, visi dan misi Untirta kemudian ditetapkan kompetensi lulusan. Kompetensi utama dokter yang akan dihasilkan oleh PSPD Untirta adalah dokter yang mampu memberikan pelayanan primer yang menerapkan prinsip-prinsip dokter layanan primer dengan unggulan kedokteran okupasi. Unggulan kedokteran okupasi merupakan kompetensi pendukung yang menjadi ciri khas lulusan. Untuk mencapai kompetensi tersebut, terdapat tujuh area kompetensi yang harus dikuasai oleh lulusan, meliputi: 1) Komunikasi efektif, 2) Ketrampilan klinis; 3) Landasan ilmiah ilmu kedokteran; 4) Pengelolaan masalah kesehatan; 5) Pengelolaan informasi; 6) Mawas diri dan pengembangan diri; 7) Etika, moral, medikolegal, dan profesionalisme serta keselamatan pasien; dan 8) Kompetensi unggulan kedokteran okupasi. Kompetensi unggulan merupakan penajaman dan pendalaman dari learning outcome masingmasing area kompetensi seuai dengan visi dan misi Untirta. Kompetensi penunjang ini terintegrasi di dalam tujuh area kompetensi. 2.2.3 Capaian pembelajaran program studi
Tujuan pembelajaran. Learning objective dan learning outcome yang di sarikan dari tujuh area kompetensi yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan dalam komponen kompetensi Seluruh learning objective diwadahi blok yang merupakan satu kesatuan tema dan menjadi tujuan dalam belajar. Tema
blok
disusun
secara berurutan dengan memperhatikan level of achievement setiap jenjang.
Provisi level makro. Bersifat vertical organization karena berupa urutan konten yang bertahap dan saling berhubungan.
Provisi level mikro. Lebih bersifat konstruktivis karena menekankan pengulangan materi dengan penambahan beban dan derajat pengetahuan serta analisis pada setiap blok yang dilalui.
14
Media dan teknologi untuk menyampaikan kurikulum. Lebih besifat konvergen karena menggunakan berbagai metoda/media pembelajaran (diskusi tutorial, kuliah, keterampilan klinik dasar) untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Organisasi kurikulum Pendidikan
kedokteran
di
PSPD Untirta dilaksanakan
dalam
tiga
fase
yang
diselenggarakan selama 10 semester. Fase I dan II merupakan tahap akademik atau tahap pendidikan sarjana (S1). Peserta didik yang menyelesaikan dua tahap ini mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked.). Selanjutnya adalah fase III, merupakan tahap pendidikan profesi yang lulusannya mendapatkan sebutan dokter (dr.). Untuk mempermudah pencapaian tujuan pembelajara, pada tahap pendidikan akademik dibuat tema dalam setiap semester. Tema ini menjadi kerangka penguasaan kompetensi dalam setiap semester, sehingga proses belajar lebih terarah. Penyusunan modul tutorial, modul praktikum, modul ketrampilan medik, serta modul lain disesuaikan dengan tema semester berjalan. Berikut ini adalah uraian masing-masing fase dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Dokter PSPD Untirta. 1. Fase I (Adaptasi) Tema fase I pada tahun pertama adalah adaptasi. Fase ini berlangsung pada semester I dan semester II. Tujuan fase ini adalah mahasiswa mampu menggunakan ketrampilan belajar mandiri dan penguasaan
teknologi informasi untuk mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat
(dengan studi khusus pada kelompok masyarakat industri) serta penguasaan konsep biomedik dasar. Peserta didik diharapkan mampu berfikir kritis dan berkomunikasi secara efektif sesuai dengan prinsip etika profesi dan memahami perkembangan kedokteran berbasis bukti (evidencebased medicine). Pada fase ini peserta didik menjalani proses belajar melalui diskusi tutorial, kuliah, latihan ketrampilan medik, praktikum laboratorium, belajar mandiri, observasi di masyarakat secara langsung dan lembaga pelayanan kesehatan. 2. Fase II (Biomedik) Fase ini berlangsung selama 5 semester setelah fase I, yaitu semester III-VII. Tujuan dari fase ini adalah memberikan bekal landasan ilmiah kedokteran dan ketrampilan klinik dasar yang digunakan untuk menjalankan prosedur klinik untuk memecahkan masalah kedokteran dan kesehatan (dengan studi spesifik pada kelompok masyarakat agroindustri) pada pasien simulasi dalam konteks pelayanan primer dan dokter layanan primer. Pada fase ini peserta didik menjalani proses belajar melalui diskusi tutorial, kuliah, latihan ketrampilan medik, praktikum laboratorium, belajar mandiri, observasi di masyarakat secara langsung dan lembaga pelayanan kesehatan. Pada fase ini peserta didik juga diberi kesempatan mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakat berkaitan dengan karirnya di masa depan. Setelah menyelesaikan fase ini peserta didik berhak menyandang gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked.). 15
3. Fase III (Klinik) Fase ini dilalui selama 3 semester setelah fase II, yang berlangsung pada semester VIII sampai dengan semester X. Fase ini bertujuan memberikan bekal ketrampilan profesional seorang dokter. Peserta didik menjalani proses belajar di tataran pelayanan kesehatan nyata di rumah sakit, pusat pelayanan kesehatan, klinik keluarga, serta unit pelayanan kesehatan yang lain. Setelah menyelesaikan fase ini, peserta berhak menyandang sebutan dokter (dr.). Proses pembelajaran di fase ini diatur secara khusus di dalam Pedoman Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Untirta. 2.2.4 Matriks bahan kajian yang diturunkan dari capaian pembelajaran Tabel 2.1 Matrik Bahan Kajian
DOKTER
TAHUN - 5
INTERNSHIP
7 RESPIRASI
1 HUMANIORA, ETIKA & TI
15 NEURO SENSORIS
SKRIPSI
S. KED
TAHUN - 3
13 LOKOMOTOR
TAHUN - 2
14 NEURO PSKIATRI
KKN
TAHUN - 4
13 LOKOMOTOR
TAHUN-1
KEPANITERAAN KLINIK
KEPANITERAAN KLINIK
TRAMED: DOKTER LAYANAN PRIMER
14 NEURO PSKIATRI
15 NEURO SENSORIS
TRAMED: KEPALA & NEUROMUSKULOSKELETAL
8 KARDIOVASA
9 ENDOKRIN
TRAMED: THORAKS & COLI
2 MASALAH KESEHATAN
3 DAUR HIDUP
AGAMA + TRAMED: KOMUNIKASI
16 DEGENERATIF & ONKOLOGI
17 KEDOKTERAN TROPIS
18 GAWAT DARURAT & TRAUMA
TRAMED: INTEGRASI & INTERVENSI
10 PENCERNAAN
11 EKSKRESI
12 REPRODUKSI
TRAMED: ABDOMEN & UROGENITALIA
4 HOMEOSATIS
5 BIODIAGNOSIS
6 INTERVENSI
TRAMED: PEMERIKSAAN FISIK DASAR & NLS
2.2.5 Matakuliah yang mengait pada bahan kajian Sebagai penganti matakuliah, digunakan system blok/modul yang mencakup beberapa bahan kajian ilmu kedokteran. Nama blok dan isi modul dapat dilihat pada Tabel 1.
16
2.2.6 Susunan mata kuliah per semester berikut bobotnya Sebaran matakuliah Blok (Modul) pada setiap semester yang harus ditempuh oleh mahasiswa PSPD Untirta adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Susunan Matakuliah Blok (Modul) TAHAP
FASE
I ADAPTASI 46 SKS
SARJANA 148 SKS
II BIOMEDIK 102 SKS
PROFESI 40 SKS
III KLINIK 40 SKS
SEMESTER (TEMA) I BELAJAR 24 SKS
KODE BLOK
URUT BLOK 1 2 3 V1 T1
NAMA BLOK
SKS
MINGGU
Belajar, Humaniora, Etika & TI Masalah Kesehatan Daur Hidup Agama Tramed: Komunikasi
6 7 7 3 1
7 7 7 -
II PARAMEDIK 22 SKS
4 5 6 T2
Horneostatis Bodiagnostik Intervensi Tramed: Pemeriksaan Fisik Dasar
7 7 7 1
7 7 7 -
III THORAKS – COLI 22 SKS
7 8 9 T3
Respirasi Kardiovasa Endokrin Tramed: Thoraks & Coli
7 7 7 1
7 7 7 -
IV ABDOMEN 22 SKS
10 11 12 T4
Pencernaan Ekskresi Reproduksi Tramed: Abdomen & Urogenatalia
7 7 7 1
7 7 7 -
V NEOROMUSKULO KULOSKELETAL 22 SKS
13 14 15 T5
Lokomotor Neuropsikiatri Neorosensoris Tramed: Kepala & Neuromusku
7 7 7 1
7 7 7 -
VI ANTAR SYSTEM 22 SKS
16 17 18 T6
Degeneratif & Onkologi Kedokteran Tropis Kegawatdaruratan&Traumatologi Tramed: Integrasi & Intervensi
7 7 7 1
7 7 7 -
VII PENGEMBANGAN DIRI 14 SKS
19 20 U2 U3 T7
Manajemen Kesehatan Elektif (Okupasi) Skripsi KKM Tramed: Dokter layanan primer
4 2 3 3 1
5 -
VIII – IX ROTASI KLINIK 34 SKS
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Interna Pediatri Bedah & Anestesiologi Obstetri & Genekologi Ilmu Penyakit Kulit & Kelamin Psikiatri Neurologi Ilmu Penyakit Mata Ilmu Penyakit THT Forensik Radiologi
6 4 6 4 2 2 2 2 2 2 1
12 8 12 8 4 4 4 4 4 4 2
X INTEGRASI 6 SKS
P12 P13 P14
Kedokteran Komuniti Dokter layanan primer Kedokteran Okupasi
2 3 2
4 6 4
17
2.3 Sistem Pembelajaran 2.3.1 Metode dan bentuk pembelajaran yang diadobsi Kurikulum Pendidikan Dokter di PSPD Untirta diselenggarakan berdasarkan paradigma baru pendidikan dokter yang dikenal dengan SPICES. Problem-based learning (PBL) menjadi strategi utama dengan
tutorial
sebagai
jantung
kegiatan
dalam
proses pembelajaran. Kegiatan belajar
dilaksanakan berdasarkan modul yang berisi skenario sebagai triger atau pemicu dalam belajar. Rangkaian kegiatan dimulai dari tutorial pertama yang dilanjutkan dengan pencarian informasi secara mandiri, perkuliahan, konsultasi pakar, praktikum dan kegiatan lain yang mendukung. Informasi yang terlah diperoleh selanjutnya divalidasi pada tutorial kedua. Tutorial diselenggarakan dalam kelompok kecil yang didampingin oleh seorang fasilitator. Untuk mempersiapkan peserta didik menjalani pendidikan profesi dengan optimal diselenggarakan pelatihan ketrampilan medik di laboratorium ketrampilan medik. Kegiatan ini diselenggarakan di seluruh semester dengan materi relevan dengan tema blok.
Diskusi Tutorial Diskusi tutorial dalam kelompok beranggotakan 8-10 mahasiswa dan dipandu oleh
tutor
yang bertugas sebagai fasilitator. Dalam berdiskusi mahasiswa akan dihadapkan pada masalah dalam bentuk skenario sebagai pemicu dalam diskusi. Setiap skenario diselesaikan dalam dua kali pertemuan dengan selang waktu 3-4 hari. Diskusi dilakukan dengan pendekatan seven jumps (tujuh langkah) yang terdiri dari: 1) Mengklarifikasi istilah/konsep; 2) Menetapkan permasalahan; 3) Menganalisis masalah; 4) Menarik kesimpulan langkah; 5) Menentukan tujuan belajar; 6) Belajar mandiri; 7)Menarik kesimpulan dari seluruh informasi yang telah ada. Langkah (1) sampai dengan langkah (5) dilaksanakan pada pertemuan pertama sehingga diperoleh hal-hal yang akan dipelajari seperti yang ditetapkan dalam tujuan belajar. Langkah (6) dikerjakan di luar kelompok untuk mendapatkan
referensi yang bisa diperoleh dari belajar mandiri,
perkuliahan, praktikum, konsultasi pakar, serta kegiatan lain yang berkaitan. Langkah (7) dilaksanakan pada pertemuan kedua, yang merupakan validasi atas seluruh informasi yang diperoleh pada saat langkah (6). Pada langkah ini terjadi diskusi dengan mengkonfrontasi hasil penelusuran informasi yang telah didapat.
Perkuliahan Perkuliahan diselenggarakan untuk memperjelas konsep atau teori yang sulit dipahami, atau merupakan pengetahuan yang khusus sehingga membutuhkan seorang pakar untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan pemahaman suatu materi. Kuliah dilaksanakan dalam bentuk interaktif berdasarkan masalah. Kuliah dapat diselenggarakan secara terjadwal maupun atas permintaan bila diperlukan.
Praktikum Praktikum bertujuan meningkatkan
atau memperjelas pemahaman suatu materi serta
memberikan ketrampilan bekerja di laboratorium. 18
Pelatihan Ketrampilan Medik Pelatihan ketrampilan medik bertujuan memberi bekal ketrampilan profesional seorang dokter agar siap ketika mengikuti pendidikan profesi dokter. Dalam kegiatan ini peseta didik dilatihkan berbagai ketrampilan dasar yang dibutuhkan untuk menjadi seorang dokter menggunakan manekin dan pasien simulasi. Ketrampilan yang diberikan mulai dari prosedur diagnostik, prosedur klinik, serta ketrampilan yang lain yang relevan.
Kerja Klinik Kerja klinik berupa kegiatan menjalankan
pekerjaan profesional
seorang dokter dibawah
bimbingan supervisor klinik dalam tatanan pelayanan kesehatan yang nyata.
Kerja Lapangan Kerja lapangan dimaksudkan untuk melatih peserta didik berinteraksi secara langsung dengan masyarakat untuk menerapkan ilmu kedokteran yang telah diperoleh. Kegiatan lapangan dilakukan di puskesmas, desa binaan, daerah bencana alam, pabrik farmasi, serta lingkungan industri.
Konsultasi Pakar Konsultasi pakar dilaksanakan secara terjadwal atau atas permintaan mahasiswa apabila menemui kesulitan dalam memahami konsep atau teori ketika diskusi tutorial maupun belajar bandiri. Konsultasi pakar bisa dilaksanakan dalam kelompok kecil maupun besar tergantung kebutuhan.
Belajar Mandiri Belajar mandiri dilaksanakan dalam rangka menggali informasi yang lebih luas atau lebih dalam tentang suatu materi yang terkait dengan masalah yang sedang dipelajari sehingga dapat memahami sebuah materi secara komprehensif. Diskusi tutorial melalui PBL dan praktikum menjadi dua cara utama untuk menyampaikan materi dalam mencapai kompetensi. Terlihat dari beban penghitungan bobot jam terhadap sistem kredit semester (SKS) yang ditempuh mahasiswa.
2.3.2
Cara mengembangkan suasana dan interaksi akademik dan perilaku kecendikiawanan Aspek pelatihan meliputi praktikum biomedik dan keterampilan klinis dasar. Aspek pendidkan
meliputi Tutorial, kuliah umum, konsultasi pakar, belajar mandiri. Paradigma baru pendidikan dokter di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam mengembangkan suasana dan interaksi akademik dan perilaku kecendikiawanan. Perubahan tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan besar menuju pada proses pembelajaran yang SPICES, yaitu: 1) Student centered learning; 2) Problem-based learning; 3) Integrated; 4) Community Based; 5) Early expossure to the clinic or Elective; 6) Self directed learning. Kegiatan tersebut dijukan untuk peserta didik dengan difasilitasi oleh staf pengajar. 2.3.3 Rancangan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa pada tugas akhir Salah satu kegiatan mahasiswa sebelum melaksanakan sebuah diskusi tutorial adalah dengan membaca litertur ilmiah dengan memperhatikan langkah-langkah telaah literatur ilmiah untuk menilai level
19
of evidence dari sebuah litertur sehingga dapat dinilai apakah layak dijadikan referensi. Selain itu tentu mahasiswa juga akan mendapat tugas telaah jurnal ilmiah dan membuat makalah atau artikel ilmiah mengenai topi-topik diskusi tutorial. Proses pembelajaran berupa praktikum juaga melatih kemampuan mengamati dan merancang percobaan yang dapat memudahkan mahasiswa kelak ketika hendak membuat tugas akhir/skripsi. 2.3.4 Rancangan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian masyarakat Seperti yang tertuang pada SPICES dimana community based merupakan landasannya dapat mencerminkan bahwa salah satu proses pembelalajaran akan berorientasi komunitas yaitu masyarakat. Metode pembelajaran yang telah diuraikan ditas yang berorientasi pengabdian masyarakat adalah: 1. Kerja klinik berupa kegiatan menjalankan pekerjaan profesional seorang dokter dibawah bimbingan supervisor klinik dalam tatanan pelayanan kesehatan yang nyata. 2. Kerja lapangan dimaksudkan untuk melatih peserta didik berinteraksi secara langsung dengan masyarakat untuk menerapkan ilmu kedokteran yang telah diperoleh. Kegiatan lapangan dilakukan di puskesmas, desa binaan, daerah bencana alam, pabrik farmasi, serta lingkungan industri dan olah raga rekreasi dan prestasi. 2.3.5 Sistem pembelajaran untuk mengantarkan lulusan mampu membuat karya ilmiah layak publikasi Salah satu syarat kelulusan tahapan akademik (S.Ked) adalah mahasiswa mampu membuat sebuah proposal penelitian, melakukan penelitian, membuat laporan penelitian, dan kesimpulan hasil analisis. Kesemuanya tertuang dalam sebuah skripsi dan mahasiswa didorong untuk membuat artikel ilmiah dari skripsi tersebut dan ditampilkan dalam sebuah pertemuan ilmiah seperti seminar. 2.3.6 Sistem pembobotan dan beban belajar
Diskusi Tutorial a. Untuk peserta didik 1 SKS setara dengan 8 jam kegiatan diskusi tutorial, ditambah dengan 16-32 jam kegiatan mandiri b. Untuk Staf Pengajar 1 SKS setara dengan 8 jam kegiatan diskusi tutorial, ditambah dengan 16 jam persiapan dan 8 jam kegiatan evaluasi
Perkuliahan a. Untuk peserta didik 1 SKS setara dengan 16 jam kegiatan kuliah, 16 jam tugas terstruktur, dan 16 jam kegiatan mandiri b. Untuk Staf Pengajar 1 SKS setara dengan 16 jam kegiatan kuliah, 16 jam kegiatan persiapan dan evaluasi, dan 16 jam kegiatan pengembangan materi
20
Praktikum a. Untuk peserta didik 1 SKS setara dengan 24-32 jam kegiatan praktikum di laboratorium ditambah dengan 16 jam kegiatan mandiri b. Untuk Staf Pengajar 1 SKS setara dengan 24-32 jam kegiatan praktikum di laboratorium ditambah dengan 16 jam kegiatan persiapan dan evaluasi
Pelatihan Ketrampilan M edik a. Untuk peserta didik 1 SKS setara dengan 24-32 jam kegiatan pelatihan ketrampilan medik di laboratorium, ditambah dengan 24-32 jam kegiatan mandiri b. Untuk Staf Pengajar 1 SKS setara dengan 24-32 jam kegiatan pelatihan ketrampilan medik di laboratorium, ditambah dengan 8 jam persiapan dan evaluasi
Kerja Lapangan dan Klinik a. Untuk peserta didik 1 SKS setara dengan 32 jam kegiatan kerja di lapangan atau klinik b. Untuk Staf Pengajar 1 SKS setara dengan 32 jam kegiatan pembimbingan di lapangan atau klinik termasuk evaluasi
Bila dilakukan konversi kegiatan dalam satuan jam, maka beban SKS (Satuan Kredit Semester) dapat dilihat pada matriks berikut: Tabel 2.2 Beban SKS Kegiatan dalam Kurikulum No. Jenis Kegiatan 1. Diskusi Tutorial
Beban SKS perjam 1/8 = 0,125
2.
Perkuliahan
1/16 = 0,063
3.
Praktikum
1/24 = 0,042
4. 5.
Pelatihan ketrampilan medik Kerja Lapangan/Klinik
1/24 = 0,042 1/32 = 0,031
2.3.7 Sistem penilaian pembelajaran dan tatacara pelaporan penilaian
Evaluasi Akhir Blok Evaluasi akhir blok dilaksanakan setelah peserta didik menyelesaikan seluruh kegiatan dalam blok. Evaluasi dilakukan dengan tujuan menentukan kelulusan dalam menempuh blok. Nilai akhir blok terdiri dari komponen: 1) Nilai tutorial; 2) Nilai praktikum; 3) Nilai tugas; 4) Nilai ujian akhir; 5) Nilai lain. Bobot masing-masing komponen penilaian ditetapkan oleh tim di masing-masing blok disesuaikan dengan kebutuhan blok. Untuk kriteria lulus dengan nilai C, setiap komponen nilai tidak boleh kurang dari 60. Nilai akhir blok berupa nilai dengan rentang 0-100 dengan 21
penjenjangan seperti matriks berikut. Tabel 2.3 Matriks Nilai SKALA
HURUF
NILAI
KETERANGAN
80-100
A
4
Sangat baik
70-79,9 60-69,9
B C
3 2
Baik Cukup
50-59,9
D
1
Kurang
0-49,9
E
0
Sangat kurang
Remediasi blok diselenggarakan dengan tujuan memberi kesempatan peserta didik untuk memperbaiki nilai yang kurang. Remediasi ini diselenggarakan di akhir blok. Remediasi dilakukan untuk memperbaiki
salah satu komponen
atau seluruh komponen nilai yang
kurang.
Mekanisme remediasi ditetapkan oleh masing-masing blok. Apabila setelah mengikuti remediasi peserta didik masih belum mencapai nilai batas lulus yang ditetapkan, maka peserta didik tersebut dinyatakan tidak lulus blok.
Evaluasi Akhir Semester Evauasi akhir semester dilakukan untuk mengetahui perkembangan akademik peserta didik. Hasil studi selama semester yang bersangkutan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPs) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
Evaluasi Akhir Fase I (akhir semester II) Evaluasi dilakukan pada akhir Fase I (semester II) dan digunakan untuk menentukan kelanjutan belajar. Evaluasi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut. (1) Mengumpulkan sekurang-kurangnya 16 SKS (2) IPK > 2,00 (dengan perhitungan diambil 16 SKS yang terbaik) (3) Nilai E tidak dihitung dalam evaluasi (4) PP > 90% (5) Bila
tidak
memenuhi
ketentuan
diatas,
peserta
didik
tidak
diperkenankan
melanjutkan studi
Evaluasi Akhir Semester IV Evaluasi dilakukan pada akhir semester IV dan digunakan untuk menentukan kelanjutan belajar. Evaluasi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut. (1) Mengumpulkan sekurang-kurangnya 40 SKS (2) IPK > 2,00 (dengan perhitungan diambil 40 SKS yang terbaik) (3) Nilai E tidak dihitung dalam evaluasi (4) PP > 90% (5) Bila tidak memenuhi ketentuan diatas, peserta didik tidak diperkenankan
22
melanjutkan studi
Evaluasi Akhir Fase II (Akhir semester VII) Evaluasi
dilakukan
menentukan
pada akhir Fase II. Tujuan
kelulusan
evaluasi
sebagai Sarjana Kedokteran
pada
tahap
ini adalah untuk
(S.Ked.). Evaluasi ditetapkan dengan
ketentuan sebagai berikut. (1) Telah menyelesaikan seluruh SKS yang wajib ditempuh (2) IPK > 2,00 (3) PP > 90% (4) Tidak ada nilai E (5) Mahasiswa yang memenuhi ketentuan diatas dapat mengikuti yudisium sarjana dan berhak melanjutkan ke jenjang pendidikan profesi (6) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan diatas diberi kesempatan meneruskan studi selama masa studi belum berakhir.
Evaluasi Batas Waktu Studi Sarjana (akhir semester XIV) Batas waktu mengikuti pendidikan sarjana adalah tujuh tahun (14 semester). Pada akhir batas waktu tersebut peserta didik harus telah memenuhi ketentuan sebagai berikut. (1) Telah menyelesaikan seluruh SKS yang wajib ditempuh (2) IPK > 2,00 (3) Tidak ada nilaiE (4) PP > 90% (5) Mahasiswa yang memenuhi ketentuan diatas dapat mengikuti yudisium sarjana dan berhak melanjutkan ke jenjang pendidikan profesi (6) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan diatas tidak diperkenankan melanjutkan studi.
Evaluasi Akhir Fase III Peserta didik dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan profesi dokter apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut. (1) Telah mengumpulkan seluruh SKS tahap pendidikan profesi (2) IPK > 2,00 (3) Tidak ada nilai D dan E (4) Masa studi tidak lebih dari 6 semester (5) Mahasiswa yang memenuhi ketentuan diatas dapat mengikuti yudisium dokter.
23
III. SUMBERDAYA 3.1 Sumberdaya Manusia 3.1.1
Ketersediaan jumlah dan kualifikasi seluruh dosen Sumberdaya dosen yang akan digunakan pada PSPD Untirta berasal dari dosen PNS Untirta dan PNS
dokter dari lingkungan Dinas Kesehatan Banten dan Kabupaten/kota serta dari RSUD Cilegon NO.
NAMA
PENDIDIKAN
BIDANG KEAHLIAN
STATUS
1
dr. Rukman Abdullah
S2 Pendidikan Kedokteran
Pendidikan Kedokteran
PNS Untirta
2
dr. Siti Darifah, MKK
S2 Kedokteran Kerja
Kesehatan Masyarakat
PNS Untirta
3
Drg. Savitri
Profesi Kedokteran Gigi
Klinik
PNS Untirta
4
dr. Desdiyana SP.Paru M.K.K
SP.1/S2 Kedokteran Kerja
Klinik
PNS Untirta
5
Dr. Daniel
S3 Hukum
Etik dan Humaniora
PNS Untirta
6
Dr. Tri Cahyani, M.PH
SP.1/S2 Kesehatan Masyarakat
Klinik
PNS Untirta
7
dr. Omat, Sp.Ok, M.Kes
SP.1/S3 Kedokteran
Klinik
Dosen Tetap
8
Dr. Nilam Sari Fauzi, Sp.S, M.Kes
SP.1/S2 Kedokteran
Klinik
Dosen Tetap
9
dr. Ade Ichwan Sulthoni, M.Kes
SP.1/S2 Kedokteran
Klinik
Dosen Tetap
10
dr Erni Trisnasari, M.Pd
S2 Pendidikan
Pendidikan Kedokteran
Dosen Tetap
11
dr. Lucky, M.Biomed
S2 Biomedik
Biomedik
Dosen Tetap
12
dr. Ita
S2 Kesehatan Masyarakat
Kesehatan Masyarakat
Dosen Tetap
3.1.2
Ketersediaan jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan
NO.
NAMA
PENDIDIKAN
BIDANG KEAHLIAN
STATUS
1
Mahfud, A.Md
D3
Teknik Kimia
PNS Untirta
2
Neni
D3
Teknik Kimia
PNS Untirta
3
Rika Meliawati
4 5
24
3.1.3
Perencanaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan 1. Penerimaan dosen tetap berstatus PNS dan Non-PNS 2. Pengangkatan dosen tidak tetap 3. Studi lanjut dosen dan kursus pendidikan kedokteran (medical teacher) sesuai dengan pemetaan kurikulum 4. pertukaran dosen dengan perguruan tinggi di dalam negeri dan luar negeri 5. pelatihan bagi tenaga kependidikan
3.1.4
Kebutuhan dan mekanisme pemenuhan kebutuhan dan rencana pengembangannya a. tahap awal diampu oleh FKUI (100%) b. secara paralel mengirim studi lanjut dosen PNS c.
3.1.5
Kebijakan tentang value dan reward system untuk sumberdaya manusia
...........................
25
3.2
Sarana dan Prasarana
3.2.1
Kesiapan sarana dan sarana pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memiliki beberapa lokasi kampus, diantaranya (1) kampus
Serang, (2) kampus Cilegon, (3) Kampus Ciwaru dan (4) rencana kampus Pabuaran. Untuk jangka pendek (5 tahun awal), kegiatan akademik dan administrasi Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kana dilakukan di kampus Cilegon, dengan pertimbangan sebagai berikut: (a) tersedia lahan yang cukup bagi pengembangan kampus (area tersedia 6,7 Hektar); (b) tersedia ruang kuliah dan laboratorium milik Fakultas Kedokteran yang bisa digunakan bersama serta telah dibangun gedung CoE Petrokimia milik Kementerian Perindustrian yang dibangun di areal kampus cilegon; (c) dekat dengan RSUD Kota Cilegon (3 Km) dan Rumah Sakit Krakatau Medika (PT. Krakatau Steel Group).
3.2.1.1 Lokasi Lokasi kampus bagi Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) untirta adalah berada di Kampus Cilegon dan terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km.3 Cilegon. Pada lokasi ini telah tersedia areal tanah seluas 6,7 Hektar yang berada dalam kawasan industri cilegon dimana sudah masuk dalam Rencana Tata Ruang Kota Cilegon sebagai Kawasan Kampus bagi penunjang Industri.
Gambar 3.1 Area Kampus Untirta Cilegon Pada areal ini telah berdiri Fakultas Kedokteran dengan 6 (enam) jurusan yang dimiliki serta dengan jumlah mahasiswa sekitar 2400 orang. Master plan yang dikembangkan bagi pengembangan kampus Fakultas Kedokteran Untirta adalah sebagai berikut:
26
Gambar 3.2 Master plan kampus Fakultas Kedokteran Untirta 3.2.1.2 Bangunan Pada tahap awal, pelaksanaan perkualiah Fakultas Kedokteran akan dilaksanakan di Kampus Untirta Cilegon yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman KM.3 Cilegon. Bangunan yang bisa digunakan saat ini adalah gedung yang ada di Fakultas Kedokteran serta menggunakan bangunan gedung Center of Excellence Petrokimia milik Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang berada di areal kampus Fakultas Kedokteran Untirta
Gambar 3.3 Gedung yang dapat digunakan Fakultas Kedokteran Untirta 27
Gedung Perkuliahan dan Seminar Dalam jangka pendek, perkuliahan dan seminar dilakukan di kampus Cilegon. Berkaitan dengan
kebutuhan ruangan untuk perkuliahan, perkantoran, laboratorium, dan perpustakaan, pada kampus Cilegon telah tersedia 4200 m2 bangunan kuliah berlantai tiga. Bangunan pertama memiliki 21 ruang kuliah, bangunan kedua memiliki 10 ruang kuliah dan 10 ruang kuliah umum, sedangkan bangunan ketiga selain difungsikan sebagai laboratorium, juga memiliki 10 kelas kuliah. Dengan demikian, untuk jangka pendek tersedia ruangan yang cukup untuk kegiatan perkuliahan dan seminar, karena dalam 5 (lima) tahun awal hanya dibutuhkan 10 ruangan. Sedangkan dalam jangka panjang, kebutuhan 30 ruangan kelas akan dipenuhi dengan membangun gedung/ruangan baru di kampus Cilegon. Bagi perkuliahan tahap awal dapat digunakan fasilitas kelas dan auditorium yang ada di gedung CoE Petrokimia dan Aula Fakultas Kedokteran Untirta.
Gambar 3.4 Gedung Perkuliahan dan Seminar yang dapat digunakan FK Untirta
Ruang Dosen Fasilitas yang dimiliki Untirta di Kampus Cilegon terdiri dari dua gedung berlantai 3 dan dua gedung
berlantai 2 yang digunakan untuk kegiatan perkantoran dan administrasi (termasuk ruang dosen), juga terdapat gedung CoE Petrokimia milik Kementerian Perindustrian RI.
28
Gambar 3.5 Ruang bagi Dosen FK Untirta
Laboratorium Pada kampus Cilegon terdapat pula satu bangunan laboratorium berlantai 3. Pada bangunan ini
terdapat tiga laboratorium, yakni (1) laboratorium Fisika Dasar, (2) laboratorium Kimia Dasar, dan (3) laboratorium Biologi Dasar. Pada kampus Cilegon, telah disiapkan gedung baru untuk laboratorium Fisika Dasar, Kimia Dasar, dan Biologi Dasar. Dengan demikian, ketiga laboratorium pada kampus Cilegon ini dapat dimanfaatkan sebagai (1) laboratorium Fisiologi Kedokteran, (2) laboratorium Biokimia, dan (3) laboratorium Histologi dan Anatomi.
Gambar 3.6 Ruang bagi Laboratorium FK Untirta Pada bangunan ini terdapat pula 3 (tiga) ruangan sedang yang dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium. Dengan demikian, bangunan ini dapat dimanfaatkan untuk laboratorium Fakultas Kedokteran Untirta. Dalam jangka pendek dibutuhkan 3 (tiga) buah laboratorium. Untuk memenuhi kebutuhan 5 (lima) 29
laboratorium lainnya, dapat dilakukan renovasi terhadap ruangan-ruangan kelas. Laboratorium yang dibutuhkan dalam program studi ini adalah: 1. Lab. Fisiologi 2. Lab. Anatomi 3. Lab. Histologi 4. Lab. Biokimia 5. Lab. Mikrobiologi 6. Lab. Parasitologi 7. Lab. Farmakologi 8. Lab. Ketrampilan Klinis Dasar 9. Lab. Komputer 10. Lab. Kesehatan Masyarakat dan Okupasi 11. Lab. Patologi Anatomi 12. Lab. Patologi Klinik
Ruang Administrasi Untuk penyelenggaraan administrasi dalam jangka pendek dibutuhkan 2 (dua) ruang administrasi.
Untuk memenuhi kebutuhan ini, tersedia satu gedung berlantai 3 yang dapat digunakan sebagai gedung perkantoran dan administrasi (termasuk ruangan dosen).
Gambar 3.7 Ruang bagi sekretariat FK Untirta 30
Perpustakaan Pada kampus TEKNIK terdapat dua gedung perpustakaan, yakni (1) gedung perpustakaan Untirta,
dan (2) gedung perpustakaan TEKNIK. Dengan dialihkannya perkuliahan ke kampus Cilegon, maka Perpustakaan Untirta juga turut dialihkan. Dengan demikian, gedung perpustakaan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai gedung perpustakaan Fakultas Kedokteran.
Gambar 3.8 Ruang Perpustakaan (lama dan baru)
Ruang Rapat dan Fasilitas Pendukung lainnya Dalam jangka pendek, hanya dibutuhkan 1 (satu) ruangan untuk memenuhi kebutuhan ini. Dengan
demikian masih tersedia cukup ruangan, baik pada gedung perkantoran, maupun pada gedung perkuliahan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ini. Dari uraian di atas, jelas bahwa, untuk 5 tahun awal, kebutuhan bangunan dan ruangan untuk kegiatan perkuliahan, praktikum, dan administrasi Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 31
telah tersedia. Kebutuhan yang perlu dilengkapi adalah (1) renovasi ruangan-ruangan yang telah tersedia tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ruangan Fakultas Kedokteran (2) alat dan bahan untuk setiap laboratorium, (3) referensi perpustakan.
Rumah Sakit
Gambar 3.9 RSUD Kota Cilegon Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon merupakan Rumah Sakit Pnedidikan Utama bagi PSPD Untirta. Beberapa hal yang mendasari hal ini adalah: a. RSUD Kota Cilegon telah terakreditasi sebagai Rumah Sakit Pendidikan dari Kementerian Kesehatan RI dan saat ini telah digunakan sebagai rumah sakit jejaring dari program studi pendidikan dokter Yarsi dan Tri Sakti, b. Telah terbit surat dukungan dari Walikota Cilegon yang mengijinkan RSUD Kota Cilegon sebagai Rumah Sakit Pendidikan PSPD Untirta. c. RSUD Cilegon memiliki banyak dokter dengan spesialisasi pada bidang Okupasi, sehinggal hal ini sangat sesuai dengan keunggulan yang akan diambil dari PSPD Untirta. RSUD Cilegon saat ini memiliki staf/tenaga sebanyak 570 orang dan memiliki 200 tempat tidur (TT), dengan perincian: 1. Tenaga medik berjumlah 71 orang terdiri atas: a. dokter spesialis 42 orang, b. dokter umum 21 orang, dan 32
c. dokter gigi 8 orang. 2. Staf perawat sebanyak 190 orang 3. Staf Bidan berjumlah 117 orang. 4. Apoteker berjumlah 12 orang 5. Staf non medik S1 sebanyak 83 orang, D3 umum 26 orang. Rumah sakit lain yang berada dalam lingkungan kampus kedokteran untirta yang dapat digunakan sebagai rumah sakit jejaring ada sekitar 10 (sepuluh) Rumah Sakit, dengan jarak yang relatif dekat dengan kampus Untirta di Cilegon, seperti terlihat pada Tabel 3.1. Tabel 3.1 Daftar Rumah Sakit di Kota Cilegon & Serang
3.2.2
No
Rumah Sakit
Jarak ke Lokasi
1
Rumah Sakit Krakatau Medika
800 m
2
Rumah Sakit Umum Daerah Cilegon
5,9 Km
3
Rumah Sakit Ibu dan Anak Kurnia
3,6 Km
4
Rumah Sakit Mutiara Bunda
3,2 Km
5
Rumah Sakit Umum Daerah Serang
20,4 Km
6
Rumah Sakit Provinsi
27,3 Km
7
Rumah Sakit Sari Asih
23,6 Km
8
Rumah Sakit Budhi Asih
22,1 Km
Kebutuhan dan mekanisme pemenuhan kebutuhan, dan perencanaan pengembangan sarpras
Gedung Perkuliahan dan Seminar Dalam 5 (lima) tahun pertama dengan menggunakan kurikulum konvensional, dan penerimaan mahasiswa sebanyak 1 kelas atau 50 mahasiswa per tahun, dibutuhkan 8 ruangan kelas, dengan rincian 1 ruang kuliah umum, 5 ruangan untuk kegiatan perkuliahan dan 2 ruangan untuk kegiatan seminar/diskusi. Selanjutnya untuk penerapan kurikulum baru (pada tahun ke-6 dst) dibutuhkan 40 ruangan kelas, dengan rincian 2 ruang kuliah umum, 10 ruang kuliah besar, 20 ruang kuliah sedang, dan 30ruang kecil untuk diskusi/kerja kelompok.
33
5.1.2.2 Ruang Dosen Dalam jangka pendek dibutuhkan 1 (satu) ruang dosen, dan untuk jangka panjang dibutuhkan 4 (empat) ruang dosen. 5.1.2.3 Laboratorium Laboratorium yang diperlukan untuk penyelenggaraan program pendidikan kedokteran Untirta, terdiri atas: a. Laboratorium Preklinik (Kedokteran Dasar Umum), yakni: (1) Laboratorium Anatomi dan Histologi (2) Laboratorium Ilmu Faal (3) Laboratorium Biokimia (4) Laboratorium Fisiologi b. Laboratorium Paraklinik (Kedokteran Dasar Klinik), yakni: (1) Laboratorium Patologi Klinik (2) Laboratorium Patologi Anatomi (3) Laboratorium Parasitologi (4) Laboratorium Mikrobiologi (5) Laboratorium Farmakologi (6) Laboratorium Gizi (7) Laboratorium Ketrampilan Klinik Dasar c. Laboratorium Klinik, yakni: (1) Laboratorium Farmasi (2) Laboratorium Kedokteran Kehakiman (3) Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Okupasi d. Laboratorium Penunjang (2) Laboratorium Komputer (3) Laboratorium Bahasa 5.1.2.4 Ruang Administrasi Dalam jangka pendek dibutuhkan 6 ruang untuk penyelenggaraan administrasi Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Cilegon. Dalam jangka panjang, di kampus Cilegon dibutuhkan 13 ruang administrasi. 5.1.2.5 Gedung Perpustakaan Untuk menunjang kegiatan perkuliahan dan pengembangan ilmu pada Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, selain dibutuhkan perpustakaan pusat (Universitas), juga dibutuhkan Perpustakaan Fakultas. Untuk tahap awal, diperlukan perpustakaan seluas 200 m 2. Sedangkan untuk jangka panjang, di kampus Cilegon dibutuhkan perpustakaan seluas 1000 m 2. 34
5.1.2.6 Ruang Rapat dan Fasilitas Pendukung Lainnya Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan di kampus TEKNIK, dibutuhkan 12 ruangan untuk rapat dan kegiatan lainnya. Dalam jangka panjang, di kampus Cilegon, dibutuhkan 13 ruangan. Uraian lengkap mengenai jenis ruangan dan luas masing-masing ruang dideskripsikan pada Lampiran 6 dan Lampiran 7. 5.1.3 Rumah Sakit Rumah sakit umum pendidikan yang diperlukan adalah Rumah Sakit Tipe B, dengan jumlah tempat tidur 400-500 buah. Bagian-bagian yang perlu ada pada Rumah Sakit ini adalah: 1. Bagian bedah. 2. Bagian penyakit dalam. 3. Bagian penyakit anak. 4. Bagian kebidanan dan penyakit kandungan. 5. Bagian penyakit mata. 6. Bagian THT. 7. Bagian penyakit syaraf. 8. Bagian penyakit jiwa. 9. Bagian penyakit kulit dan kelamin. 10. Bagian gigi dan mulut. 11. Bagian Anestesiologi. 12. Bagian kedokteran kehakiman. 13. Bagian farmasi. 14. Bagian kedokteran masyarakat. 15. Bagian laboratorium patologi klinik dan patologi anatomi. 16. Bagian donor darah. 17. Bagian radiology. 18. Bagian fisioterapi. 5.1.4 Peralatan Peralatan diperlukan untuk mendukung kegiatan administrasi, perkuliahan, dan praktikum. Peralatan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. a. Komputer untuk kegiatan administrasi. b. Meubelair untuk ruang kuliah, kantor, perpustakaan, dan laboratotium. c. Peralatan laboratorium (termasuk bahan), d. Media pembelajaran, termasuk audio visual. e. Referensi perpustakaan
35
3.2.2
Mekanisme pemenuhan kebutuhan
36
IV. PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4.1
Kebijakan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Dalam struktur organisasi berdasarkan Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, pelaksanaan
penelitian dan pengabdian pada masyarakat dari dosen dan mahasiswa dalam lingkungan kampus adalah menjadi tanggung jawab dan tugas pokok dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Untirta adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Untirta. Lembaga penelitian terdiri atas pimpinan lembaga, tenaga administrasi, Koordinator pusat penelitian, tenaga ahli, peneliti/dosen.
Lembaga
penelitian
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan,
dan tenaga memantau,
mengevaluasi/menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh pusat penelitian dan/atau dosen serta ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan. Dalam melaksanakan tugas pokok itu, secara administrasi, Ketua LPPM dibantu oleh seorang Sekretaris, seorang Kepala Bagian Tata Usaha, 2 (dua) orang Kepala Sub-bagian (sub-bagian program, data dan informasi, sub-bagian umum) dan 7 orang tenaga staff administrasi. Selain itu LPPM memiliki 7 Koordinator Pusat/ Pusat Penelitian, yaitu: (a) Koordinator Pusat KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa), (b) Koordinator Pusat Lingkungan Hidup, (c) Koordinator Pusat Pengembangan Kota dan Wilayah, (d) Koordinator Pusat Kependudukan dan Gender, (e) Koordinator Pusat Penelitian Kebudayaan, Pranata Sosial dan Humaniora, (f) Koordinator Pusat Penelitian Hukum dan HAM, (g) Koordinator Pusat Pemberdayaan Masyarakat dan Kepemudaan. Ketujuh Korpuslit tersebut di bantu oleh Tim Ahli yang bertugas membantu Korpus dan Korpuslit dalam merumuskan konsep pengkajian, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, menilai usulan penelitian, memantau dan mengevaluasi kegiatan penelitian. Koordinator-koordinator pusat penelitian tersebut di atas memiliki tugas: (1) Mengkoordinasi pelaksanaan penelitian/kajian ilmu murni dan terapan, teknologi, dan seni serta kegiatan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat lainnya yang dilakukan oleh Pusat-pusat penelitian di Fakultas dan Jurusan; (2) Merencanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (3) Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (4) Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (5) Mendokumentasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyaraka; (6) Membangun kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyaraka dengan perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga lainnya.
37
Dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya, LPPM setiap tahunnya menyusun
program/kegiatan berikut jadwalnya secara rasional, logis dan sistematis, dan mengacu pada rencana strategis, dan diakhiri dengan menyusun laporan akhir kegiatan dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja lembaga yang dapat dipertanggung jawabkan. Khusus dalam hal pelayanan terhadap peneliti/dosen, di samping pelayanan informasi– komunikasi dan adminsitratif dengan peneliti/dosen secara terjadwal. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan baik pimpinan pusat penelitian, tenaga ahli, tenaga/kelompok peneliti dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan luasnya cakupan kegiatan. Untuk layanan informasi penelitian, misalnya, baik berasal dari internal maupun eksternal, pimpinan lembaga berkoordinasi dengan pusat penelitian dan/atau individu kelompok peneliti; untuk kegiatan seleksi proposal usulan penelitian dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, termasuk laporan kemajuan, pimpinan lembaga berkoordinasi dan menunjuk tenaga ahli untuk melaksanakannya; dan layanan untuk peningkatan kemampuan peneliti dalam pelatihan menyusun proposal usulan penelitian dan pelatihan menyusun artikel/karya ilmiah, pimpinan lembaga berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan fakultas/program/individu/kelompok peneliti dan dalam implementasinya menunjuk nara sumber/reviewer berkompeten baik berasal dari tenaga ahli lembaga maupun dari DP2M - Dikti Kemdiknas. Dalam hal rekruitmen evaluator (internal), baik untuk kegiatan seleksi usulan proposal penelitian, laporan kemajuan penelitian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian, pelatihan penyusunan proposal dan artikel/karya ilmiah, dan penerbitan jurnal (lokal), dilakukan atas dasar pengalaman dan kompetensi keilmuan yang dimiliki dan sesuai dengan kebutuhan lembaga serta mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan penjaminan mutu penelitian dilandasi dengan instrumen mutu penelitian yang telah tersedia. Berdasarkan berbagai kerangka landasan hukum, pemikiran dan tantangan, fenomena yang akan dihadapi di masa mendatang, serta visi internasionalisasi penelitian Untirta yang mengangkat tema Knowledge and local wishdom for social welfare , maka riset unggulan Untirta untuk periode 2013 – 2017 difokuskan terhadap masalah-masalah; Pertanian, Teknologi dan Lingkungan Hidup, serta Kebijakan Sosial, Budaya, Hukum, Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis. Program penelitian unggulan dikembangkan berdasarkan Rencana Induk Penelitian (RIP) untuk membentuk ilmuan yang siap berinovasi dan berkontribusi dalam rangka menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi maupun jasa pendidikan dan konsultasi berbasis kepakaran. Dengan demikian, tujuan penyusunan RIP ini secara rinci adalah sebagai berikut : a. Mendukung terciptanya Untirta sebagai universitas yang unggul dan terkemuka dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. b. Terciptanya peta jalan (roadmap) penelitian pada rumpun‐rumpun ilmu yang ada di Untirta. c. Membentuk dan mengembangkan payung‐payung penelitian unggulan pada rumpun‐rumpun ilmu di Untirta. 38
d. Menciptakan kegiatan penelitian yang efisien berkaitan dengan penggunaan dana penelitian. e. Sebagai landasan agenda penelitian dalam rangka penjaminan mutu penelitian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem panjaminan mutu perguruan tinggi. Rencana Induk Penelitian merupakan perencanaan kegiatan penelitian dalam lingkup Untirta yang terdiri dari 6 fakultas Program Sarjana (S1), yaitu: (1) Fakultas Hukum; (2) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; (3) Fakultas Kedokteran; (4) Fakultas Pertanian; (5) Fakultas Ekonomi; dan (6) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; serta 1 Program Pascasarjana (S2) yang terdiri (1) Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; (2) Prodi Pendidikan Teknologi Pembelajaran; dan (3) Prodi Ilmu Hukum. Kegiatan penelitian unggulan merupakan penelitian‐penelitian yang terintegrasi untuk memperoleh hasil yang signifikan kontribusinya bagi masyarakat. Kegiatan penelitian unggulan merupakan kegiatan penelitian yang mengacu kepada bidang ilmu para dosen di Untirta. Untuk itu maka diperlukan pengelompokan per bidang ilmu sebagai berikut : 1. Kelompok ilmu ekonomi terdiri dari : bidang keahlian manajemen sumberdaya manusia, manajemen keuangan. 2. Kelompok ilmu sosial dan ilmu politik terdiri dari : bidang keahlian komunikasi massa, komunikasi politik, media massa, administrasi Negara, kebijakan publik dan pemerintahan. 3. Kelompok ilmu teknik terdiri dari : bidang keahlian teknik industri, teknik elektronika, teknik metalurgi, teknik kimia, teknik sipil, dan teknik mesin. 4. Kelompok ilmu keguruan dan ilmu pendidikan terdiri dari : bidang keahlian ilmu pendidikan, ilmu keguruan, kebijakan pendidikan, pendidikan bahasa dan Sastra. 5. Kelompok ilmu hukum terdiri dari : bidang keahlian hukum pidana, perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan hukum internasional 6. Kelompok ilmu pertanian terdiri dari: bidang keahlian teknologi pangan, perikanan, bisnis hasil pertanian, dan teknologi pangan. 4.1.1
Kebijakan pengalokasian anggaran untuk penelitian dan pengabdian pada masyarakat Alokasi anggaran penelitian diperuntukkan secara proposional sesuai dengan pengembangan
bidang penelitian. Alokasi ini diestimasi dari kegiatan penelitian pada tahun-tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan skim penelitian. Sesuai dengan skim penelitian yang disediakan, maka setiap topik penelitian dengan dana penelitian desentralisasi dapat didanai sampai dengan maksimum Rp. 50 juta perjudul. Sedangkan untuk skim penelitian yang dikembangkan dan sumber pendaannya dari PNBP Untirta dapat didanai maksimum Rp. 100 juta perjudul. Estimasi kebutuhan dana selama 5 tahun kedepan (2013-2017) serta rincian kebutuhan dana seperti disajikan pada Tabel 4.1 berikut:
39
Tabel 4.1. Perkiraan Jumlah Dana Penelitian No
Eksisting Jenis Penelitian
Jumlah Dana
2012
2013
2014
2015
2016
2017
(x1000)
(x1000)
(x1000)
(x1000)
(x1000)
(x1000)
A
DANA PNBP-UNTIRTA
1
Penelitian Dosen Pemula
120.000
375,312
371,558
334,402
267,521
214,016
2
Penelitian Dosen Madya
141,000
274,500
329,400
411,750
514,687
643,358
3
Penelitian Hibah Pasca Sarjana
-
104,750
125,700
150,000
175,000
200,000
4
Penelitian Kajian Wanita
-
132,312
145,543
150,000
150,000
200,000
5
Penelitian Berbasis Penelitian Prodi
-
108,250
130,000
150,000
200,000
250,000
6
Penelitian Unggulan Untirta
-
104,500
150,000
200,000
250,000
300,000
7
Penelitian berbasis PPM
-
112,250
150,000
200,000
250,000
300,000
8
Penelitian Hibah Fundamental
62,000
-
150,000
200,000
300,000
350,000
9
Penelitian Hibah Bersaing
160,000
-
150,000
200,00
300,000
350,000
Payung
Jumlah
4.1.2
483,000
1,107,374 1,702,201 1,996,152 2,407,208
2,807,374
Kebijakan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen Pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal dan proses yang telah ditetapkan pada setiap tahun
mulai Januari-Desember tahun anggaran berjalan. Dengan demikian, setiap dosen akan memiliki kepastian waktu dan proses untuk mempersiapkan proposal dan juga pelaksanaan penelitian. Adapun
jadwal
pelaksanaan kegiatan penelitian setiap tahun anggaran disajikan pada Tabel 5.1 di bawah ini. Tabel 4.2. Jadwal Proses Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Kegiatan
Bulan (Tahun Anggaran) Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agus Sept
Okt
Nov
Des
Pengajuan Proposal Seleksi Kontrak Penelitian Monev Pengelolaan Hasil Tindak Lanjut Hasil Penelitian
Prosedur operasional dalam pengelolaan penelitian di Untirta ialah sebagai berikut. 1. Proses seleksi proposal dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Untuk menyeleksi proposal diangkat reviewer eksternal dari DP2M Ditjen Dikti. 2. Untirta (Rektor Cq. Wakil Rektor 2) melakukan kontrak dengan LPPM (Ketua LPPM), selanjutnya Ketua LPPM melakukan kontrak dengan ketua peneliti. 40
3. LPPM Untirta melakukan monitoring dan evaluasi (monev) yang melibatkan tim reviewer eksternal dari DP2M. Hasil monev digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pendanaan tahun berikutnya. Monev antara lain mengacu kepada IKUP yang ditetapkan oleh DP2M. 4. LPPM Untirta membentuk sistem pengaduan internal. 5. Ketua peneliti wajib melaporkan kemajuan kegiatan dan hasil penelitiannya kepada Untirta (LPPM Untirta) setiap tahun. Ketua peneliti wajib menyampaikan keluaran (output) penelitian (HKI/paten, publikasi ilmiah, makalah yang diseminarkan, TTG, rekayasa sosial, buku referensi, atau bentuk lain) kepada Untirta (LPPM Untirta. 6. Untirta (LPPM Untirta) melaporkan kompilasi hasil penelitian setiap tahun sesuai RIP kepada DP2M. 7. Untirta (LPPM Untirta) melaporkan penggunaan dana kepada DP2M. 8. Untirta (LPPM Untirta) menyampaikan keluaran (output) penelitian setiap tahun sesuai kesepakatan (indikator capaian) kepada DP2M. 9. Untirta (LPPM Untirta) mengutus peneliti unggulan sebagai peserta kegiatan di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh DP2M. Proposal penelitian yang didanai merupakan hasil seleksi dengan sistem blind-review oleh tim yang dibentuk oleh LPPM Untirta. Sistem evaluasi proposal ini telah diterapkan untuk menjamin obyektivitas penilaian sebagai bagian dari peningkatan mutu tatakelola kegiatan akademis yang dikembangkan oleh Untirta. Meskipun dana DIPA yang mampu dialokasikan oleh Untirta untuk mendukung penelitian masih relatif kecil, namun dukungan dana tersebut diyakini mempunyai dampak yang cukup signifikan dalam meningkatkan kapasitas para dosen dalam bidang penelitian. Keyakinan ini didasarkan pada kemampuan dosen Untirta dalam mendapatkan dana dari berbagai sumber eksternal yang terus meningkat. Secara institusi kemampuan Untirta untuk mendapatkan dana dari sumber eksternal dalam negeri menunjukkan peningkatan yang sangat tajam dilihat dari perolehan hibah. Seorang dosen dapat mengirimkan proposal ke beberapa jenis penelitian, tetapi seorang dosen hanya diperbolehkan menjadi satu ketua dan satu anggota program penelitian atau anggota pada dua program penelitian yang didanai. Guna menjamin mutu proses hasil penelitian, telah ditetapkan Manual Mutu Penelitian dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penelitian. Penilaian dilakukan dalam satu siklus penelitian atau siklus penjaminan mutu penelitian. Siklus ini meliputi penetapan standar penelitian, pelaksanaan standar, monev internal dan peningkatan mutu. Proses pengendalian mutu penelitian mencakup penerapan yang ditujukan pada pelayanan penelitian agar persyaratan sesuai dengan pemangku kepentingan. Lingkup penerapan proses pengendalian mutu penelitian mencakup seluruh proses tahapan kegiatan penelitian yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Untirta, yang mencakup: 1. Pengajuan usulan penelitian: pembuatan usulan penelitian mengacu atau sesuai dengan panduan pelaksanaan penelitian yang diterbitkan oleh LPPM Untirta dan panduan penelitian dari DP2M Dikti. 41
2. Seleksi internal usulan penelitian (desk evaluation, reviewer internal dan eksternal): Berupa evaluasi awal atau desk evaluation, kemudian evaluasi usulan penelitian dilakukan oleh minimal 2 reviewer (1 reviewer internal Untirta dan 1 reviewer luar Untirta) untuk setiap usulan penelitian. 3. Monev penelitian: tahap selanjutnya adalah melakukan pemantaun dan evaluasi pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana dan standar serta untuk menilai kinerja yang dicapai selama kegiatan penelitian. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer internal Untirta. 4. Pelaporan hasil penelitian: peneliti wajib menyerahkan laporan akhir penelitian (hard copy dan soft copy) dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah. 5. Tindak lanjut hasil penelitian: fasilitasi untuk mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) maupun untuk diseminasi (grup diskusi, publikasi, seminar). Tabel 4.3. Ketersediaan Instrumen Penjaminan Mutu Penelitian No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
Parameter Rekruitmen reviewer internal Keterlibatan reviewer ekternal dalam seleksi proposal internal Seleksi proposal internal (desk evaluation, seminar proposal) Pengumuman penetapan pemenang Kontrak lembaga dengan peneliti Monev lapangan Seminar hasil penelitian internal Tim follow up hasil penelitian (arahan hasil penelitian untuk jurnal, HKI atau TTG) Pelaporan (out put) lembaga ke dikti Kemudahan bagi peneliti: - Persiapan peneliti - Pelaksanaan penelitian - Penuntasan penelitian Pelatihan: -Metodologi penelitian - pembuatan proposal - penulisan artikel - HKI/Paten - penulisan buku ajar
Ketersediaan Prosedur/Pedoman (SOP) Ada Tidak Ada √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√
Pengelolaan hasil penelitian merupakan salah satu komponen yang penting dalam penjaminan mutu penelitian. Kontribusi besar dari pengelolaan hasil penelitian, terutama dari hasil penelitian yang memberikan pemasukan dana bagi perguruan tinggi melalui HKI dan bentuk-bentuk lain yang dikelola secara melembaga. Terbangunnya sistem yang baik dalam pengelolaan hasil penelitian di Untirta memungkinkan terjadinya Siklus Intelektual (Intelectual Cycle) yang baik dalam kelembagaan Untirta. Beberapa bentuk penelitian yang dapat dikelola, diataranya:
42
1. Laporan Akhir Ketua peneliti wajib melaporkan hasil penelitian setiap tahun dan laporan akhir hasil penelitian berupa hard copy dan draft artikel jurnal serta dalam bentuk soft copy. Ketua peneliti wajib menyampaikan luaran penelitian sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan (HKI, paten, publikasi ilmiah, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dll.) 2. Diseminasi hasil penelitian Hasil-hasil penelitian dosen Untirta harus disebarluaskan agar terjadi diseminasi dan fertilisasi silang antara berbagai temuan penelitian. Forum yang tepat untuk mendiseminasi hasil penelitian kepada akademisi dan sesama peneliti adalah melalui jurnal ilmiah dan pertemuan ilmiah. Jurnal ilmiah terkreditasi nasional atau internasional. LPPM Untirta juga menyediakan insentif bagi peneliti yang telah berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah, atau menerbitkan buku atau prosseding. 3. HKI Guna mendapatkan pengakuan secara nasional maupun internasional, sedapat mungkin mampu menghasilkan produk yang dapat disahkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual maupun hak Paten. Untirta telah membentuk lembaga Sentra HKI, yang bertugas untuk memfasilitasi perolehan HKI, mulai dari drafting, pengajuan, pendaftaran dan termasuk pembagian royalti telah diatur dengan jelas.
4.1.3
Kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen bersama mahasiswa dikaitkan dengan upaya pencapaian misi dan tujuan program studi Dalam melaksanakan tugas pokok Tri Dharma Perguruan Tinggi, Untirta sangat memperhatikan
berbagai isu strategis sesuai dengan arah dan kebijakan penelitian dan tema unggulan penelitian dalam periode 5 tahun ke depan. Penelitian bermuara pada satu arah yang jelas, bermakna dan berguna bagi masyarakat, maka harus ada konsistensi dalam implementasi prioritas penelitian nasional yang didukung oleh program strategis dengan sistem pendanaan yang sehat dan kompetitif. Mengingat keterbatasan sumberdaya, maka Untirta mengembangkan unggulan spesifik masing-masing berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif. Pengembangan unggulan di Untirta dilakukan berbasis pada unit penelitian terkecil seperti laboratorium, jurusan, progranm studi, fakultas, dan pusat-pusat kajian, namun dengan tetap mendorong kerjasama lintas unit, lintas disiplin, bahkan lintas institusi, melalui pengembangan tema pada tingkat institusi. Tema dan unggulan penelitian pada tingkat institusi Untirta mengacu pada prioritas penelitian daerah dan nasional, tanpa meninggalkan peran Untirta dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara universal.
43
Salah satu misi Untirta adalah mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa. Berdasarkan misi tersebut Untirta telah membentuk bidang unggulan yaitu: 1. Pangan: Potensi Lokal Pertanian dan Perikanan; 2. Pendidikan dan Kebudayaan: Peningkatan Kualitas SDM dan Budaya Lokal; 3. Teknologi dan Energi: Pengembangan Teknologi dan Sain untuk Pengelolaan Sumberdaya Alam, energy, Lingkungan Hidup dan ICT; 4. Hukum, HAM dan Demokrasi: Kejahatan, Perdagangan manusia, dan demokrasi; 5. Sosial-Politik dan Ekonomi: Governance, Public/Social Policy, Gender, dan Harmonisasi Sosial. Hasil perumusan bidang unggulan dan bidang kompetitif lainnya dibuatkan peta jalan (road map) secara detail untuk kurun waktu lima tahun (2013-2017) serta topik-topik penelitian yang diperlukan. Adapun dalam pelaksanaan dan pengembangan bidang unggulan dan bidang kompetitif lainnya didukung oleh SDM dan fasilitas penunjang penelitian yang mencukupi. Kondisi ke 6 bidang unggulan dan 4 bidang kompetitif lainnya tersebut saat ini merupakan cerminan permasalahan yang terjadi pada masyarakat dan menjadi focus para peneliti di Untirta. Identifikasi unggulan ini diperlukan untuk lebih memfokuskan strategi penyelesaian masalah yang akan dilakukan serta alokasi sumber pendanaan. Alokasi dana penelitian yang berbasis RIP untuk penelitian unggulan perguruan tinggi (PT) adalah 60 %, sedangkan 40 % dana lainnya digunakan untuk penelitian kompetitif multi tahun sebagaimana yang telah berjalan selama ini, yaitu penelitian desentralisasi (Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Hibah Bersaing, Penelitian Fundamental, Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi, Hibah Penelitian Tim Pascasarjana, dan Penelitian Disertasi Doktor) atau skim lain yang dikembangkan oleh Untirta sendiri, diantaranya: Hibah penelitian dosen pemula, Hibah penelitian dosen madya Untirta, Riset Invensi Untirta, Riset berbasis prodi Untirta, dan Riset pascasarjana Untirta.
Arah Pengembangan Penelitian Riset Unggulan Insititusi Arah pengembangan penelitian Untirta dituangkan dalam pelaksanaan riset unggulan, riset dasar, riset nasional, perintisan riset internasional dan riset tindakan (reseach action, partisipatory research). Riset Unggulan Untirta direncanakan secara semi top down dan ditentukan berdasarkan Payung Riset dan keunggulan setiap Fakultas, serta kebijakan tentang riset di tingkat Nasional, Regional dan tingkat Universitas yaitu “Pengembangan Ipteks berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal”. Seluruh riset unggulan Untirta adalah kajian interdisiplin yang berorientasi pada pembangunan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, penggalian dan pengolahan sumber daya alam berbasis lingkungan dan kearifan lokal serta berkontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan, kebodohan, dan kesehatan baik di tingkat Nasional maupun di Provinsi Banten. Oleh karena itu, Untirta menentukan Riset Unggulan dalam kluster-kluster yaitu: 1. Pangan: Potensi Lokal Pertanian dan Perikanan; 44
2. Pendidikan dan Kebudayaan: Peningkatan Kualitas SDM dan Budaya Kebantenan; 3. Teknologi dan Energi: Pengembangan Teknologi dan Sain untuk Pengelolaan Sumberdaya Alam, energy, Lingkungan Hidup dan ICT; 4. Hukum, HAM dan Demokrasi: Kejahatan, Perdagangan manusia, dan demokrasi; 5. Sosial-Politik dan Ekonomi: Governance, Public/Social Policy, Gender, dan Harmonisasi Sosial. 4.1.4
Kebijakan dan standard operation procedures pengunggahan tugas akhir mahasiswa dan karya
ilmiah dosen
4.2
Publikasi dosen
45
V. PENDANAAN 5.1 Manajemen Finansial 5. 1.1 Kebijakan, regulasi, panduan, dan SOP dari manajemen keuangan di Untirta Dalam mengelola dana institusi, Untirta mengacu pada peraturan-peraturan dan mekanisme yang sudah ditetapkan agar akuntabel. Untirta juga menetapkan SOP dalam pengelolaan keuangan ini, yang tergambarkan sbb:
Gambar 5.1 Proses pengelolaan dana di Untirta a.
Proses Perencanaan Dalam pengelolaan dana institusi, Untirta memulai hal tersebut dengan merencanakan berdasarkan analisis kebutuhan. Perencanaan dimulai dari level fakultas dan unit yang kemudian disesuaikan dengan universitas. Dokumen program kegiatan dan anggaran Untirta disusun berdasarkan pengajuan dari setiap unit kerja yang ada di Untirta. Pengajuan-pengajuan dari setiap unit kemudian diolah oleh bagian Perencanaan sehingga menghasilkan
dokumen program kegiatan dan anggaran Untirta.
Dokumen ini kemudian digunakan sebagai bahan pada aplikasi RKAKL yang akan menjadi DIPA Untirta setelah mendapat bimbingan dan pembinaan oleh Irjen. b.
Penerimaan Penerimaan merupakan salah satu bidang yang harus dikelola secara baik oleh Untirta. Untirta mengelola berbagai sumber penerimaan yakni: 46
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari : 1.
SPP mahasiswa jenjang D3, S1, dan S2, kerjasama, serta sewa sarana dan prasarana Untirta
2.
APBN
Dana-dana dari berbagai sumber tersebut dikelola oleh Bagian Keuangan dibawah Koordinasi Kepala BUKK, supervise oleh Wakil Rektor II dan Monitoring oleh Rektor sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). c. Pengalokasian Sumber dana Untirta terdiri dari dana APBN dan PNBP,
sumber-sumber dana tersebut, kemudian
dialokasikan sbb: 1.
Dana yang bersumber dari APBN dialokasikan sesuai perunda-undangan yang berlaku yaitu : Untuk belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan layanan perkantoran.
2.
Dana yang masuk kategori BOPTN dialokasikan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan BOPTN dari DIKTI tahun 2013 yaitu digunakan untuk : a.
Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
b.
Pelaksanaan praktikum meliputi pembelian bahan habis pakai, honor asisten, atk dan biaya operasionalnya.
1.
c.
Bahan pustaka
d.
Kegiatan kemahasiswaan
e.
Honor dosen non PNS
Dana PNBP di bagi 25% untuk dana umum dan 75% dana bersama yang selanjutnya dijadikan 100% dan diproporsionalkan sebagai berikut : 60% untuk fakultas, 10% untuk kemahasiswaan, 5% LPPM dan 25% Rektorat.
2.
Secara keseluruhan dana PNBP dialokasikan untuk : Penyelengaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Investasi prasarana, Investasi sarana, Investasi SDM
d.
Pelaporan Pelaporan keuangan Untirta dilaksanakan per Triwulan dalam satu tahun meliputi: 1. Laporan SAK & SAP 2. Laporan SABMN
e.
Audit Untuk menjaga agar penggunaan dan pengelolaan anggaran berada pada jalur yang benar, Untirta selalu melakukan audit keuangan baik oleh pihak internal internal, Untirta dilakukan oleh Satuan
maupun eksternal. Untuk audit keuangan
Pengawas Internal (SPI), Itjen, BPK dan BPKP sedangkan
auditor dari pihak eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntasi Publik. f.
Monitoring dan evaluasi
47
Monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran dilakukan setiap bulan oleh Kuasa Pengguna Anggran (KPA), untuk mencegah kesalahan-kesalahan berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Pertanggungjwaban penggunaan anggaran DIPA Untirta APBN dan PNBP telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku secara transparan dan akuntabel, salah satunya dengan penerbitan LAKIP setiap tahun.
5. 1.2
Kebijakan untuk mencegah korupsi Setiap pejabat yang diangkat mengisi pernyataan Fakta Integritas ..................
5. 1.3
Kebijakan untuk memastikan terjadinya efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan di Untirta Sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif,
transparan, dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku. 1.
Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan bagian keuangan dengan cara mengontrol setiap pengeluaran dari pengajuan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dengan berdasarkan pagu anggaran masingmasing unit.
2.
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan anggaran internal dilakukan oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) setiap bulan dengan memeriksa dokumen-dokumen yang disusun oleh bendahara. Lembaga audit eksternal keuangan, pelaksanaan audit,
ketersediaan laporan bagi pemangku
kepentingan, serta tindak lanjutnya oleh perguruan tinggi. Audit Eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) setiap tahun anggaran berupa Laporan Akuntansi Keuangan (SAK, SAKPA, SAI, SABMN). Ketersediaan laporan bagi pemangku kepentingan berupa LAKIP. Tindak lanjut atas laporan pemeriksaan keuangan dilakukan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dan disampaikan kepada tingkat eselon satu.
5. 1.4
Kebijakan tentang aid and affordability
5. 1.5
Keterlibatan aktif pengelolaan program studi dalam proses pengelolaan dana
5. 1.6
Cash flow selama lima tahun pertama penyelengaraan program studi Telah diuraikan di atas bahwa dalam jangka pendek kegiatan perkuliahan dilakukan di kampus
Cilegon. Sedangkan dalam jangka panjang akan dibangun gedung perkuliahan, perkantoran, laboratorium, perpustakaan, dan rumah sakit pendidikan di kampus Cilegon. Pada kampus Cilegon telah tersedia lahan dan bangunan untuk pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Titayasa. Dengan demikian, dalam jangka pendek anggaran yang diperlukan berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana hanya untuk (1) renovasi ruangan yang telah tersedia menjadi ruang laboratorium, ruang administrasi, dan perpustakaan (2) meubelair, (3) peralatan dan bahan 48
laboratorium, (4) media pembelajaran, dan (5) referensi (buku) perpustakaan. Rincian anggaran yang diperlukan disajikan pada Tabel 7.1 berikut. Tabel 7.1 Rincian Anggaran Pengadaan Sarana dan Prasarana No. 1.
2.
3.
4. 5.
Kegiatan Pengadaan Unit Cost (Rp) Renovasi Ruangan a. Untuk laboratorium, (5 ruangan) 200.000.000,b. Untuk ruang administrasi, (2 ruangan) 150.000.000,2 c. Untuk ruang perpustakaan (200m ) 1.500.000,Meubeler a. Untuk laboratorium, (5 ruangan) 250.000.000,b. Untuk ruang administrasi, (2 ruangan) 100.000.000,c. Untuk ruang perpustakaan 250.000.000,Peralatan dan bahan a. Untuk 5 buah laboratorium 1.000.000.000,b. Untuk administrasi, 1 paket 250.000.000,Media pembelajaran, (10 unit) 100.000.000,Referensi Perpustakaan (untuk 5 thn pertama) 150.000.000,Total Anggaran Sarana & Prasarana
Total (Rp) 1.000.000.000,300.000.000,300.000.000,1.250.000.000,200.000.000,250.000.000,5.000.000.000,250.000.000,1.000.000.000,750.000.000,10.300.000.000,-
Alokasi Anggaran bagi Tenaga Pengajar Berdasarkan uraian jumlah tenaga pengajar yang diperlukan dan mekanisme pengadaan tenaga pengajar yang telah diuraikan di atas, diperkirakan kebutuhan tenaga pengajar (dosen) tetap Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Titayasa baru akan terpenuhi setelah 8 (delapan) semester rekruitmen dan pendidikan dilakukan. Selama kebutuhan tenaga pengajar (dosen) tetap belum terpenuhi, maka kegiatan perkuliahan dan praktikum selain ditangani oleh dosen tidak tetap dari Universitas Sultan Ageng Titayasa dan Dinas Kesehatan, juga ditangani oleh dosen terbang dari Universitas Pembina. Dosen terbang yang diperlukan adalah sebagai berikut: 1. 5 (lima) orang pada tahun pertama, untuk menangani dua mata kuliah (MK) semester 1 dan tiga mata kuliah semester 2. 2. 11 (sebelas) orang pada tahun kedua, untuk menangani dua MK semester 1, tiga MK semester 2, tiga MK semester 3, dan tiga MK semester 4. 3. 12 (dua belas) orang pada tahun ketiga, untuk menangani tiga MK semester 3, tiga MK semester 4, tiga MK semester 5, dan tiga MK semester 6. 4. 12 (dua belas) orang pada tahun keempat, untuk menangani tiga MK semester 5, tiga MK semester 6, tiga MK semester 7, dan tiga MK semester 8. 5. 6 (enam) orang pada tahun kelima, untuk menangani tiga MK semester 7 dan tiga MK semester 8. Adapun perkiraan anggaran untuk kebutuhan kegiatan perkulian & praktikum, dan kegiatan penyiapan staf pengajar (dosen) disajikan pada Tabel 7.2 berikut. Tabel 7.2 Perkiraan Anggaran Penyiapan Tenaga Pengajar No
Kegiatan Penyiapan Staf
Qty
Unit Cost
JUMLAH 49
1 a.
b.
c
2
3 4
Dosen Terbang Untuk tahun ke-1 (semester 1 & 2) - Transport pp (5 org x 16 pertemuan x 2 smtr) - Lumpsum, (5 org x 16 pertemuan x 2 Smtr) - Honor/kedatangan (5org x 16 pertemuan/smtr) Untuk tahun ke-2 (semester 1-4) - Transport pp (11 org x 16 pertemuan x 2 smtr) - Lumpsum, (11 org x 16 pertemuan x 2 Smtr) - Honor/kedatangan (11 org x16 pertemuan/smtr) Untuk tahun ke-3 (semester 3-6) - Transport pp (12 org x 16 pertemuan x 2 smtr) - Lumpsum, (12 org x 16 pertemuan x 2 Smtr) - Honor/kedatangan (12 orgx16 pertemuan/smtr) d. Untuk tahun ke-4 (semester 5-8) - Transport pp (12 org x 16 pertemuan x 2 smtr) - Lumpsum, (12 org x 16 pertemuan x 2 Smtr) - Honor/kedatangan (12 orgx16 pertemuan/smtr) e. Untuk tahun ke-5 (semester 7-8) - Transport pp (6 org x 16 pertemuan x 2 smtr) - Lumpsum, (6 org x 16 pertemuan x 2 Smtr) - Honor/kedatangan (6 org x 16 pertemuan/smtr) Honor dosen tidak tetap (dari Luar Untirta) a. Untuk tahun ke -1,(4 orgx16 pertemuanx2 smtr) b. Untuk tahun ke-2,(4 orgx16 pertemuanx2 smtr) c. Untuk tahun ke-3,(4 orgx16 pertemuanx2 smtr) d. Untuk tahun ke-4,(4 orgx16 pertemuanx2 smtr) e. Untuk tahun ke-5,(2 orgx16 pertemuan x 2smtr) Pelatihan dosen, 4 org/semester (10 semester) Magang mata kuliah, 4 org/smtr (10 smtr)
160 160 160
OP OP OP
900,000 600,000 2,500,000
144,000,000 96,000,000 400,000,000
352 352 352
900,000 600,000 2,500,000
316,800,000 211,200,000 880,000,000
384 384 384
900,000 345,600,000 600,000 230,400,000 2,500,000 960,000,000
384 384 384
900,000 600,000 2,500,000
345,600,000 230,400,000 960,000,000
32 32 32
900,000 600,000 2,500,000
28,800,000 19,200,000 80,000,000
128 128 128 192 64 40 40
500,000 64,000,000 500,000 64,000,000 500,000 64,000,000 500,000 96,000,000 500,000 32,000,000 5,000,000 200,000,000 5,000,000 200,000,000 Jumlah 5,968,000,0 00
Tabel 7.2 Perkiraan Anggaran Bagi Beasiswa PEMDA No 1
2
3
Kegiatan Qty Unit Cost JUMLAH Program Beasiswa untuk rekrutmen (40 mhs kedokteran dlm 5 tahun pertama, dengan biaya Pemda) a. Sumbangan Pembangunan (awal masuk) 40 org 100,000,000 4,000,000,000 b. Biaya Pendidikan (40 orang x 10 smstr) 400 OS 15,000,000 6,000,000,000 c. Biaya hidup (40 orang x 10 semester) 2400 OB 2,500,000 6,000,000,000 Program Beasiswa S.Ked menjadi dokter, untuk rekrutmen (40 orang dengan biaya Pemda) a. Biaya Pendidikan (40 org x 5 semester) 200 OS 15,000,000 3,000,000,000 b. Biaya hidup (40 orang x 5 semester) 1500 OS 2,500,000 3,750,000,000 Program Spesialisasi atau S2 (40 orang angkatan pertama, dengan biaya Pemda) a. Biaya Pendidikan (40 org x 5 semester) 200 OS 15,000,000 3,000,000,000 b. Biaya hidup (40 orang x 5 semester) 1500 OB 2,500,000 3,750,000,000 c. Biaya penelitian Tesis (40 org) 40 Org 10,000,000 400,000,000 Jumlah 29,900,000,000 50
Penyiapan Tenaga Teknisi Penyiapan tenaga teknisi dilakukan dengan cara (1) magang di Universitas Pembina selama dua bulan, dan (2) pelatihan di Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Titayasa. Untuk magang dilibatkan masing-masing 2 (dua) teknisi untuk tiap kelompok laboratorium. Dengan demikian, kegiatan magang di Universitas Pembina diikuti oleh 8 (empat) teknisi. Untuk kegiatan pelatihan peserta terdiri dari semua teknisi. Perkiraan anggaran untuk kegiatan ini disajikan pada Tabel 7.3 berikut. Tabel Perkiraan Anggaran Penyiapan Tenaga Teknisi No. 1.
2.
Kegiatan Penyiapan Staf Unit Cost Magang (8 orang) a. Transport , pp 1,000,000 b. Biaya hidup 3 bln, Rp. 2,500,000/bln 7,500,000 c. Honor pelatih (4org) Rp 5,000,000/org/bln 20,000,000 d. Biaya administrasi/Institution fee 10,000,000 Pelatihan Teknisi a. Biaya penyelenggaraan 10,000,000 b. Transport pelatih 2 org, pp 1,000,000 c. Akomodasi & Konsumsi pelatih, 6 hr 1,500,000 d. Honor 2,000,000 e. Alat dan Bahan Pelatihan 5,000,000 Total Anggaran Penyiapan Tenaga Teknisi
Total 8,000,000 60,000,000 60,000,000 10,000,000 10,000,000 2,000,000 9,000,000 4,000,000 5,000,000 168,000,000
Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran 1 Anggaran Sarana Prasarana 1. 2. 3. 4. 5.
Renovasi Ruangan Meubeler Peralatan dan bahan Media Pembelajaran Referensi (buku) perpustakaan
: : : : :
1,600,000,000 1,700,000,000 5,250,000,000 1,000,000,000 750,000,000 10,300,000,000
: : : : : :
5,248,000,000 320,000,000 200,000,000 200,000,000 16,000,000,000 6,750,000,000 7,150,000,000 35,868,000,000
2 Penyiapan Tenaga Dosen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Dosen Terbang Honor Dosen Tidak Tetap Pelatihan Dosen Magang Mata Kuliah Program Beasiswa untuk Rekrutmen Program Beasiswa S.Ked menjadi dokter Program Spesialisasi atau S2
3 Penyiapan Tenaga Teknisi 1.
Magang di Universitas Pembina
:
138,000,000
2.
Pelatihan Tenaga Teknisi
:
30,000,000 51
:
168,000,000
Total Anggaran yang Dibutuhkan bagi 40 (empat puluh) calon dokter adalah Rp. 46,336,000,000 (Empat puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah). 7.5 TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN Berdasarkan perhitungan di atas total anggaran bagi pendidikan 40 (empat puluh) calon dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa adalah Rp. 46,336,000,000 (Empat puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah), sehingga dapat kita ketahui Biaya pendidikan 40 calon dokter selama 5 tahun Biaya pendidikan setiap calon dokter selama 5 tahun Biaya pendidikan setiap calon dokter setiap tahun Biaya pendidikan setiap calon dokter tiap semester
46,336,000,000 1,158,400,000 231,680,000 115,840,000
Estimasi kebutuhan biaya pendidikan: TAHUN KE-1 KE-2 KE-3 KE-4 KE-5
5. 1.7
JML. MAHASISWA 40 80 120 160 200 JUMLAH
BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN 9,267,200,000 18,534,400,000 27,801,600,000 37,068,800,000 46,336,000,000 139,008,000,000
Cara penggalangan sumber dana untuk operasional pendidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat dan dana investasi
Program Pendidikan Dokter Untirta memiliki beberapa sumber dana yang dapat digunakan bagi program pengembangan melalui pembangunan sarana dan prasarana serta operasional program studi. Sumber dana yang dapat diidentifikasi berasal dari beberapa sumber, terdiri dari: a. Anggaran Untirta, berasal dari alokasi DIPA Untirta yang bersumber dari APBN dari Dikti dan PNBP dari dana masyarakat dan kerjasama b. Anggaran Pemerintah Provinsi Banten, ....
5.2 Aspek Keberlanjutan 5.2.1
Jumlah dan kebutuhan lulusan dengan profil dan kopetensi seperti lulusan program studi
5.2.2
Jumlah dan lulusan yang dihasilkan dibandingkan dengan kebutuhan pasar dalam menyerap lulusan
5.2.3
Keberadaan sumber peserta didik Berdasarkan latar belakang didirikannya PSPD Untirta untuk mewujudkan pembangunan kesehatan
di Banten yang lebih baik serta mempertimbangkan komitmen Bupati dan Walikota serta Gubernur Banten maka asal mahasiswa program ini adalah dari 8 kabupaten/kota di lingkungan provinsi banten. NO 1. 2. 3.
DAERAH ASAL Kota Cilegon Kota Tanggerang Kota Tanggerang Selatan
LOKASI Banten Banten Banten 52
4. 5. 6. 7. 8. 9. 5.2.4
Kota Serang Kabupaten Serang Kabupaten Pandeglang Kabupaten Lebak Kabupaten Tanggerang Daerah lainnya
Banten Banten Banten Banten Banten Seluruh Indonesia
Jumlah mahasiswa yang akan direkrut Memperhatikan standar perkuliahan pada Program Studi Pendidikan Dokter yang diterbitkan oleh
Konsil Kedokteran Indonesia, maka jumlah mahasiswa yang akan direkrut adalah sebanyak 50 orang pada setiap angkatanya dengan ditribusi sebagai berikut: NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
DAERAH ASAL Kota Cilegon Kota Tanggerang Kota Tanggerang Selatan Kota Serang Kabupaten Serang Kabupaten Pandeglang Kabupaten Lebak Kabupaten Tanggerang Daerah lainnya
JUMLAH 5 5 5 5 5 5 5 5 10
5.2.5
Dukungan kerjasama
5.2.6
Penggalangan beasiswa untuk mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi
53
VI. MANAJEMEN AKADEMIS 6.1 Manajemen Akademis 6.1.1
Prosedur pembukaan dan penutupan program studi di tingkat fakultas dan perguruan tinggi Pembukaan dan penutupan program studi adalah proses pengusulan hingga keluarnya Surat
Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) tentang pembukaan dan penutupan program studi sesuai dengan ketentuan dari Dirjen Dikti. Dasar hukum yang digunakan adalah Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi; Keputusan Dirjen Dikti No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan berdasarkan Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi; Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; Keputusan DIKTI No. 163/DIKTI/Kep/2007 tanggal 29 November 2007 tentang Penataan dan Kodefikasi PS pada Perguruan Tinggi Dirjen Dikti; Renstra Untirta 2011 – 2015. A. Persyaratan untuk pembukaan program studi adalah: 1. Proposal pembukaan program studi baru disusun dengan mengacu pada Keputusan DIKTI No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi; 2. Penyusunan kurikulum mengacu pada Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi dan Kepmendiknas No.232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa; 3. Persyaratan minimal jumlah dan kualifikasi dosen tetap untuk setiap program studi mengacu pada Kepmendiknas No.234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi. B. Tatacara pembukaan program studi baru: 1. Unsur pelaksana akademis (Fakultas/Jurusan) yang memiliki prakarsa pembukaan program studi baru membentuk Tim Penyusun Proposal Pembaukaan Program Studi (selanjutnya disebut Tim) yang ditetapkan dengan SK Rektor Untirta. Tim diharapkan dapat berkonsultasi dengan masyarakat luar kampus yang terkait; Tim bertugas untuk menyiapkan dokumen usulan pembukaan program studi baru, 2. Tim menyiapkan dokumen Proposal Pembukaan Program Studi Baru dalam format dan isi yang sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam surat Keputusan DIKTI No. 108/DIKTI/Kep/2001, 3. Tim mengajukan proposal kepada pimpinan fakultas untuk dibahas ditingkat Senat Fakultas, 4. Pimpinan fakultas menyelenggarakan pembahasan proposal di tingkat senat Fakultas, 5. Pimpinan fakultas meneruskan usulan yang telah disetujui oleh senat fakultas kepada Rektor,
54
6. Rektor Untirta meminta Komisi Akademis untuk mengevaluasi proposal dengan mengacu pada Keputusan DIKTI No. 108/DIKTI/Kep/2001 dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah proposal diterima, 7. Jika proposal dinilai memenuhi persyaratan yang ditentukan, selanjutnya Rektor Untirta menyampaikan proposal ke Senat Universitas; jika proposal dinilai masih memerlukan perbaikan maka Rektor Untirta mengirimkannya kembali proposal tersebut ke Fakultas untuk diperbaiki, 8. Tim memperbaiki proposal sesuai saran komisi akademik serta menyerahkan kembali proposal yang telah diperbaiki kepada Rektor Untirta melalui pimpinan fakultas selambat-lambatnya satu bulan sesudah hasil evaluasi komisi akademik diterima, 9. Proposal yang oleh Komisi Akademik dinilai telah memenuhi persyaratan disampaikan oleh Rektor kepada Senat Universitas, 10. Senat universitas mensyahkan proposal, dan 11. Rektor Untirta mengirimkan proposal yang telah disyahkan Senat Universitas ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. C. Persyaratan penutupan program studi adalah: 1. Untuk menjamin efektifitas program pendidikan, suatu program studi harus dapat ditutup dan dibuka kembali sesuai dengan kebutuhan, 2. Program studi dianggap tidak efektif jika memenuhi sekurang-kurangnya satu kriteria berikut: (1) Jumlah mahasiswa program tersebut terus menurun, atau (2) Lulusan tidak terserap dalam lapangan pekerjaan, atau (3) sarana dan prasarana tidak lagi memenuhi keperluan penyelenggaraan program studi, 3. Dalam hal terjadi penutupan program studi, diperlukan kemampuan melakukan relokasi sumber daya program studi ke unit-unit dai Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. D. Tatacara penutupan program studi: 1. Jurusan membentuk tim untuk menyiapkan dokumen usulan penutupan program studi yang terdiri dari staf Untirta yang terkait dengan program studi yang akan ditutup, 2. Jurusan dan/atau program studi membahas dokumen usulan penutupan program studi untuk penyempurnaannya, 3. Jurusan mengajukan usulan kepada pimpinan fakultas untuk dibahas di tingkat senat fakultas, 4. Pimpinan fakultas meneruskan usulan yang telah disetujui oleh Senat Fakultas kepada Rektor Untirta, 5. Rektor Untirta menyampaikan usulan ke Senat Universitas, 6. Setelah adanya pengesahan dari Senat Universitas maka penutupan program studi dilaporkan kepada Dirjen Dikti, 7. Jurusan dan/atau program studi mempersiapkan pelimpahan program studi dan mempersiapkan sistem alih kredit, 55
8. Universitas bersama fakultas, jurursan, dan program studi menyusun proses pemindahan mahasiswa ke program baru yang telah ditentukan fakultas dan universitas, dan pemindahan aset jurusan/program studi tersebut ke fakultas. Tabel 6.1 Diagram Alur Pembukaan Prodi Baru Kegiatan
Tim
Perumusan Proposal Pembukaan Program studi baru (studi kelayakan) Evaluasi Dokumen Tahap 1
Pimpinan Fakultas
Senat Fakultas
Unit Komisi Akademik
Rektor
Senat Universitas
Dokumen Kajian kelayakan akademis dan adminitratif
1
2
Pengesahan Dokumen Tahap 1
2
3
Evaluasi Tahap II 4
4
Pengesahan Dokumen Tahap II
5
Evaluasi Tahap III 6
6
Pengesahan Dokumen Tahap III
7
Kajian kelayakan akademis dan adminitratif Kajian kelayakan akademis dan adminitratif Kajian kelayakan akademis dan adminitratif Kajian kelayakan akademis dan adminitratif Kajian kelayakan akademis dan adminitratif Kajian kelayakan akademis dan adminitratif
Tabel 6.2 Diagram Alur Penutupan Program Studi Kegiatan
Tim
Evaluasi Program Studi oleh tim jurusan Evaluasi Dokumen Tahap I Pengesahan Dokumen Tahap I
Pimpinan Fakultas
Senat Fakultas
Komisi Akademik
Rektor
Senat Universitas
Usulan Penutupan Program Studi
1
2
Usulan Penutupan Program Studi Usulan Penutupan Program Studi
2 3
Evaluasi Tahap II 4 Pengesahan Dokumen Tahap II
6.1.2
Dokumen
Usulan Penutupan Program Studi
4
5
Usulan Penutupan Program Studi
Struktur organisasi dan manajemen penyelengaraan Program Studi Pendidikan Dokter Untirta Struktur Organisasi Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Untirta terdiri atas: Ketua, Sekretaris
Prodi, Unit Penjaminan Mutu, Bidang Akademik, Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bidang Pendidikan Profesi, Administrasi Akademik dan Keuangan. Penjaminan Mutu Program Studi
KETUA PROGRAM STUDI
56
Sekretaris Program Studi Unit Penunjang
Administrasi Akademik
Bidang Akademik
Bidang Penelitian& Pengabdian
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Administrasi Keuangan
Bidang pendidikan Profesi
Kepala Laboratorium Terpadu
Kepala Field Lab
Kepala Skills Lab
Kepala Lab. Biomedik
Kepala Perpustakaan dan Komputer
Gambar 6.1 Bagan Organisasi Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Untirta Manajemen pengelolaan Program Studi dapat tergambar dari uraian tugas pokok dan fungsi dari setiap bagian sebagaimana Tabel berikut: Tabel 6.3 Tupoksi Manajemen Pengelolaan PSPD Untirta BAGIAN 1. KETUA PROGRAM STUDI
TUGAS POKOK DAN FUNGSI Menyusun dan melaksanakan Rencana Strategis program studi berdasarkan pada RENSTRA Fakultas yang hendak dicapai dalam masa jabatannya dengan melibatkan para dosen. Menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan program studi. Melaksanakan pengembangan pendidikan tinggi sesuai kompetensinya. Mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan akademik, penelitian, pengabdian masyarakat, kegiatan kemahasiswaan dan kerjasama pada lingkup program studi. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika pada program studi. Melaksanakan urusan tata usaha pada tingkat program studi. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan prodi kepada dekan. Mengevaluasi kinerja Dosen dan tenaga kependidikan pada tingkat prodi Mewakili program studi dalam rapat-rapat dinas di tingkat Fakultas atau Universitas
57
Memimpin rapat program studi. 2. SEKRETARIS PROGRAM STUDI
Membantu pelaksanaan tugas pokok ketua program studi. Merancang dan menyelenggarakan kearsipan program studi Menyusun data base program studi Mendokumentasikan semua kegiatan program studi Melakukan inventarisasi semua asset program studi Menyusun laporan kegiatan program studi secara periodic Mewakili program studi saat ketua program studi berhalangan
3. UNIT JAMINAN MUTU
a. Ketua Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh anggota. Bersama anggota menyusun Standar Penjaminan Mutu program studi dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan KBK di PSPD Untirta. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas UJM PSPD Untirta dan melaporkannya kepada Dekan. b. Sekretaris Membantu Ketua UJM dalam perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan jaminan mutu program studi. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan surat-menyurat yang berkaitan dengan UJM Program Studi dan mengarsipkannya Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan hasil agenda rapat rutin, rapat koordinasi dan rapat evaluasi kegiatan jaminan mutu. Bertanggung jawab kepada Ketua UJM Program Studi c. Anggota Membantu terlaksananya tugas UJM Memberikan masukan kepada ketua UJM
4. ADMINISTRASI AKADEMIK
Mengkoordinasikan unit administrasi khusus PS dalam jajaran tata usaha khususnya di bagian adminsitrasi akademik fakultas untuk tata laksana administrasi pengajaran dan pelaksanaan pembelajaran di PS
58
Mengusulkan kebutuhan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana dan prasarana tata usaha dan bagian administrasi akademik program studi yang diperlukan bagi perencanaan dan penyelenggaraan pembelajaran. Bertanggung jawab pada Registrasi mahasiswa baru dan daftar ulang mahasiswa lama. Bertanggung jawab pada Registrasi keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan akademik khusus seperti semester pendek dan lain-lain. Bertanggung jawab terhadap presensi dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Membantu penjadwalan kegiatan, tempat, dan waktu pembelajaran berkoordinasi dengan PS lain Administrasi KRS, Kartu Perubahan Rencana Studi, (KPRS), KHS mahasiswa peserta KBK. Melaksanakan penyusunan, penyimpanan, dan pemanfaatan database akademik Sistim Informasi Akademik (SIAKAD) Melaksanakan pengisian berkala dan berkesinambungan borang akreditasi akademik. Melaksanakan penyiapan sarana/prasarana rapat-rapat akademik. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan akademik. Menjalankan sistem informasi dan administrasi kemahasiswaan Memberikan layanan informasi tentang bursa kerja pada tingkat Menjalankan sistem informasi dan administrasi alumni. 5. ADMINISTRASI KEUANGAN Menyusun anggaran tahunan dan bulanan program studi sesuai dengan program kerja yang telah disusun Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja program studi Menyelenggarakan pengelolaan kas program studi Melakukan pengelolaan hutang-piutang program studi Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi program studi Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan program studi
59
Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan program studi. 6. BIDANG AKADEMIK
Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan melakukan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melakukan inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester. Melakukan pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan akademik dan profesi. Menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi akademik Melakukan koordinasi fungsional dengan Wakil Dekan Bidang Akademik Menyiapkan yudisium sarjana Menentukan penasehat akademik mahasiswa. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerja kepada ketua jurusan
7. BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
Menentukan arah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mengkoordinasikan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni. Mengkoordinasikan penelitian untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan atau daerah melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan atau badan lain, baik di dalam dan dengan luar negeri. Melakukan kegiatan penyebarluasan hasil penelitian melalui publikasi ilmiah; Mengkoordinasikan penerapan hasil-hasil penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu untuk menunjang pembangunan. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional,
60
wilayah dan atau daerah melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan atau badan lain, baik dalam maupun luar negeri. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan semua aktivitas pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi. Mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan penelitian yang diselenggarakan oleh program studi. Menghimpun para peneliti di tingkat program studi. Melakukan koordinasi dengan bidang akademik program studi guna menjamin relevansi antara kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan pendidikan. Mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan. 8. BIDANG KEMAHASISWAAN Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan melakukan DAN ALUMNI
evaluasi kegiatan kemahasiswaan pada lingkup program studi. Melakukan pembinaan kesejahteraan mahasiswa dalam lingkup program studi. Melakukan usaha peningkatan dan pengembangan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa dalam lingkup program studi. Melakukan koordinasi dengan Pengurus Komisariat Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Melakukan koordinasi fungsional dengan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada ketua program studi.
9. BIDANG PENDIDIKAN PROFESI
Berkoordinasi tentang persiapan dan pelaksanaan profesi. Bekerja sama dengan sekretaris jurusan untuk mempersiapkan kebutuhan administrasi, dan saran/prasarana pelaksanaan kegiatan profesi kedokteran. Mengkoordinasikan, memonitor dan menjaga kelancaran seluruh kegiatan profesi dokter. Bekerjasama dengan bidang akademik dalam menyiapkan yudisium dokter Bekerjasama dengan bidang akademik dalam menyiapkan
61
sumpah dokter Bekerjasama dengan bidang akademik dalam menyiapkan wisuda dan pelepasan mahasiswa. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada ketua jurusan 10.KEPALA LABORATORIUM
Mempersiapkan rencana program kerja tahunan Mempersiapkan bahan dan sarana penunjang kegiatan praktikum serta untuk untuk melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Merencanakan dan mengkoordinasi kebutuhan alat dan bahan praktek pada setiap awal semester. Mengoordinir dan memberi tugas asisten laboratorium. Memonitor pelaksanaan praktek dan mengatur jadwal penggunaan laboratorium Berkoordinasi dengan dosen praktek untuk mengatur jumlah mahasiswa dalam satu kelompok praktek. Merekap dan mempertanggungjawabkan kehadiran asisten laboratorium Menyususn tata tertib penggunaan laboratorium. Menginventarisir semua laporan yang masuk dari asisten dan menguapayakan solusinya. Memberikan nilai praktikum kepada dosen mata kuliah yang bersangkutan. Mengevaluasi kegiatan praktikum bersama dengan dosen. Membuat program peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan laboratorium/studio. Mengupayakan kerjasama dengan pihak lain. Membuat peraturan peminjaman alat oleh pihak lain. Bersama Ketua Jurusan dan Dekan menentukan kriteria laboran. Memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada ketua jurusan.
62
6.1.3
Metode pengelolaan dan pengembangan sumberdaya yang ada tanpa mengganggu program studi lain dan metode peningkatan mutu akademik program studi pendidikan dokter untirta Pada tahap awal pengelolaan sumberdaya bagi operasional PSPD Untirta akan lebih dominan pada
methode Resources Shearing dimana masih banyak menggunakan sumberdaya yang dimiliki program studi lain bahkan institusi lain di luar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Beberapa langkah yang dilakukan dalam mengatasi kondisi ini diantaranya adalah: a. Melakukan koordinasi dengan program studi lain dalam rangka menginventarisir sumber daya yang tersedia sehingga dapat digunakan bersama, b. Melakukan koordinasi dengan Pemda Banten dan Pemkot Cilegon dalam hal penggunaan sumberdaya dosen dan fasilitas rumah sakit pendidikan. Dalam hal peningkatan mutu akademik pada PSPD Untirta maka dilakukan pemgefektivitasa dalam manajemen sumberdaya dan manajemen mutu akademis, diantaranya: A. Manajemen sumber daya Untuk mengefektifkan proses belajar mengajar maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut: a. Dosen pengasuh mata kuliah pada PSPD Untirta ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi berdasarkan hasil rapat Kelompok Kerja Dosen, b. Dosen pengasuh mata kuliah pada PSPD minimal bergelar magister yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya. c. Kinerja dosen dievaluasi stiap semester. Penilaiannya didasarkan pada aktivitas dosen dalam memberikan kuliah, tutorial, bimbingan tesis, kehadiran dalam rapat dan seminar, dan lain-lain. Dosen yang menunjukan kinerja yang rendah dalam hubungannya dengan persyaratan minimum manajemen akan mendapatkan peringatan atau sanksi, d. Setiap akhir semester diadakan evaluasi terhadap kemajuan proses belajar mengajar dan evaluasi akhir dari kinerja pengajaran (kehadiran dosen dan nilai dari setiap mata kuliah). e.
Ketua Program Studi senantiasa melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi proses belajar mengajar antar dosen,
f.
Setiap dosen senior diharuskan membimbing dosen yang lebih junior dalam bidangnya dengan pemberian wewenang yang semakin hari semakin ditingkatkan kearah kemandirian melalui penugasan dibawah pengawasan dan bimbingannya,
g. Ketua Program Studi senantiasa melakukan pemantauan apakah tugas institutional para dosen sudah relatif merata sehingga tidak ada dosen yang kelebihan beban yang pada akhirnya akan menggangu kinerjanya. Setiap dosen hanya dapat mengasuh maksimal dengan beban yang setara dengan 6 SKS untuk mata kuliah yang berbeda atau setara dengan 9 SKS untuk mata kuliah yang sama pada setiap semester. B. Manajemen mutu akademis Untuk mendapatkan lulusan dengan mutu akademis yang baik maka dilakukan hal-hal berikut: 63
a. Memberikan tambahan pengetahuan yang dianggap perlu. b. Melakukan sitem penilaian yang ketat yaitu: -
Mahasiswa yang mendapat IPK < 2,75 (skala 0 - 4) diakhir semester pertama akan mendapat peringatan untuk lebih giat pada semester berikut untuk meningkatkan IPK-nya.
-
Mahasiswa yang mendapat nilai IPK < 3,0 (skala 0 – 4) diakhir semester kedua dikenai sanksi untuk tidak dapat melanjutkan studi.
c. Mendatangkan penceramah/kuliah tamu dari instansi yang relevan agar wawasan mahasiswa menjadi lebih luas. d. Mendorong mahasiswa untuk aktif menulis pada jurnal ilmiah, baik lokal, nasional maupun internasional. e. Memberikan penilaian terhadap kinerja dosen dengan faktor-faktor sebagai berikut: -
Ketersediaan GBPP
-
Jumlah kehadiran dosen
-
Evaluasi mahasiswa terhadap dosen melalui angket.
-
Mengusahakan agar setiap dosen senantiasa memperbaharui materi ajar
-
Membentuk Kelompik Kerja Dosen (KKD) dengan tugas utama memberikan pertimbangan kepada Ketua Program Studi dalam pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan akademik.
6.1.4
Mekanisme penerimaan dan jumlah mahasiswa baru dalam 5 (lima) tahun pertama Mekanisme penerimaan mahasiswa baru PSPD Untirta dalam 5 (lima) tahun pertama secara umum
dapat dikatagorikan dalam dua pola, yaitu Pola Beasiswa Ikatan Dinas dan Pola Seleksi Untirta/Reguler. A. Pola Seleksi Ikatan Dinas (80%) Latar belakang dibukannya Program Studi Pendidikan Dokter di Untirta adalah untuk meratakan distribusi dokter di propinsi Banten sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka mahasiswa program ini diambil dari perwakilan setiap kabupaten/kota di propinsi Banten melalui pola beasiswa ikatan dinas dari kabupaten/kota dan pemda provinsi Banten. Setiap Kabupaten/Kota di Banten dapat mengirimkan calon mahasiswa yang akan disekesi oleh pengampu PSPD Untirta yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Indonseia (FKUI) sebagai pengampu program ini. Mahasiswa yang lolos diambil dari setiap daerah sesuai dengan kuota yang diberikan. Mahasiswa yang lolos dalam seleksi ini akan mendapatkan beasiswa ikatan dinas dari kabupaten/kota sehingga setelah selesai menempuh pendidikan kedokteran di PSPD Untirta maka yang bersangkutan wajib mengabdi ke daerah asalnya. B. Pola Seleksi Untirta/Reguler (20%) Rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru PSPD Untirta dalam pola ini mengikuti sistem rekrutmen dan seleksi yang dilakukan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu melalui jalur Seleksi Nasional
64
Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Masuk Bersama Perguruan Tinggi (UMB PT) dengan uraian penjelasan sebagai berikut : a. SNMPTN merupakan jalur rekruitmen yang dilaksanakan secara nasional dan jadwal pelaksanaannya serentak secara nasional. Pada jalur ini juga terdapat jalur Bidik Misik yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa tidak mampu namun mempunyai potensi akademik yang baik. Kuota penerimaan mahasiswa pada jalur ini sebesar 50%. b. SBMPTB merupakan sistem penerimaan melalui tes tulis yang dilaksanakan secara nasional bersama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Kuota penerimaan mahasiswa pada jalur ini sebesar 20%. c. UMB PT adalah penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi khusus yang diadakan secara bersamaan dengan 13 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 8 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ternama. Kuota penerimaan mahasiswa pada jalur ini sebesar 20%. Jumlah kuota mahasiswa yang akan diterima dalam program ini adalah 50 orang pada setiap tahun angkatan, sehingga jumlah mahasiswa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pertama adalah 250 orang (asumsi belum ada yang lulus). Adapun sebaran dan rincian mahasiswa tersebut ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 6.4 Jumlah Mahasiswa PSPD Untirta dalam Periode 5 (Lima) Tahun
6.1.5
ANGKATAN
KUOTA (Org)
Tahun I
POLA SELEKSI Ikatan Dinas (org)
Reguler (org)
50
40
10
Tahun II
50
40
10
Tahun III
50
40
10
Tahun IV
50
40
10
Tahun V
50
40
10
JUMLAH
250
200
50
Rencana pengembangan dan peningkatan mutu akademik program studi untuk jangka pendek, menengah dan panjang Rencana peningkatan mutu akademik Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Untirta meliputi
beberapa komponen akademik, terdiri dari: A. Peningkatan mutu mahasiswa yang diterima 1. Meningkatkan penyebarluasan informasi tentang program studi; 2. Memfasilitasi berbagai kegiatan kerjasama dengan institusi lain dalam rangka image and performance building; 3. Meningkatkan aksesibilitas pada penjaringan calon mahasiswa di tingkat nasional, regional dan internasional. 65
B. Peningkatan mutu staf akademik dan staf pendukung 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas staf akademik dan staf pendukung sesuai kajian kebutuhan dalam bidang ilmu, bidang pendidikan, dan bidang terkait; 2. Mendorong dan memfasilitasi staf akademik untuk mengembangkan ilmu dan keahliannya selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dan kedokteran; 3. Mendorong dan memfasilitasi staf akademik untuk meningkatkan kemampuannya dalam teknologi pendidikan kesehatan dan kedokteran modern; 4. Menerapkan sistem reward and punishment yang terkait dengan prestasi akademik dan kinerja baik dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 5. Menyusun sistem reward untuk inovasi metode pembelajaran; 6. Menerapkan sistem reward and punishment yang terkait dengan kinerja staf pendukung; 7. Mengembangkan program pembinaan staf akademik muda; 8. Mendorong terselenggaranya penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat mendukung peningkatan kualitas akademik. C. Peningkatan mutu proses pendidikan 1. Kurikulum
Mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi (KBK);
Mengevaluasi dan mengembangkan KBK secara periodik sesuai dengan tuntutan aspek relevansi;
Mengimplementasikan dan mengembangkan metode pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan Laboratorium ketrampilan (skill lab.);
Mengembangkan metode pembelajaran Evidence Based Learning (EBL)
2. Sumber pembelajaran
Meningkatkan fasilitas penunjang pembelajaran dan fasilitas ekstra kurikuler mahasiswa;
Meningkatkan dan mengembangkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam pendidikan dan pembelajaran;
Melaksanakan kebijakan resource sharing antar dan intra program studi dalam rangka meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya;
3. Proses pembelajaran
Mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif dan kemampuan komunikasi sehingga mampu mendorong sikap profesional, mandiri, dan etik dalam atmosfir akademis yang sehat;
Mendorong pengembangan program yang inovatif dalam proses pembelajaran;
Mendorong dan memfasilitasi staf akademik mengikuti program peningkatan kemampuan sebagai staf pengajar;
Mengoptimalkan rasio jumlah staf akademik dibanding jumlah mahasiswa berdasarkan kebutuhan; 66
Mengoptimalkan interaksi antara staf akademik dengan mahasiswa untuk mencegah adanya kesenjangan masalah akademik dan non akademik;
Mendorong kompetisi akademik bagi staf akademik maupun mahasiswa;
Mendorong terciptanya atmosfir akademik dengan meningkatkan kualitas layanan unit pendukung pembelajaran dengan pendanaan yang memadai;
4. Mahasiswa
Mendorong terlaksananya kegiatan kemahasiswaan yang memberikan kemampuan tambahan, selain kemampuan akademik sesuai prinsip etika akademik dan moral agama;
Mendorong kegiatan yang meningkatkan kemampuan fisik dan mental mahasiswa agar mampu meningkatkan prestasi akademik;
Mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Memfasilitasi perolehan beasiswa untuk mahasiswa;
Memfasilitasi atau memberi penghargaan untuk mahasiswa berprestasi;
Memfasilitasi pertukaran mahasiswa antar universitas di negara manca untuk meningkatkan wawasan global.
5. Evaluasi proses belajar-mengajar
Menerapkan sistem evaluasi proses belajar-mengajar berdasarkan prinsip akuntabilitas, validitas, konsistensi, keadilan, dan kepuasan pengguna lulusan;
Mengembangkan sistem evaluasi proses belajar-mengajar sesuai dengan perkembangan teknologi pendidikan;
Memastikan bahwa dokumen proses belajar-mengajar dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan;
D. peningkatan mutu manajemen akademik 1. Mengoptimalkan hubungan kerja antara unsur pimpinan, staf akademik, dan staf pendukung; 2. Mendorong staf akademik dan staf pendukung untuk mengembangkan kompetensi di bidang manajemen pengelolaan akademik; 3. Meningkatkan manajemen pemanfaatan sumber daya secara efisien; 4. Mengimplementasikan sistem pelaporan hasil belajar secara periodik; 5. Mengembangkan sistem informasi manajemen yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang handal; 6. Mengusahakan pendanaan untuk mendukung peningkatan kualitas akademik; 7. Meningkatkan kerjasama dengan institusi lain, baik pemerintah maupun swasta, dalam dan atau luar negeri dengan prinsip saling menguntungkan.
67
E. Peningkatan mutu lulusan 1. Memberlakukan sistem monitoring-evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses belajar-mengajar; 2. Melakukan kegiatan baku mutu banding (benchmarking) dengan program studi sejenis dan berkualitas di tingkat nasional, regional maupun internasional; 3. Melaksanakan kegiatan akademik dengan memperhatikan aspek RAISE ++; 4. Melakukan monitoring-evaluasi lulusan di dunia kerja (tracer study). F. Penjaminan mutu akademik dan manajemen akademik. 1. Menerapkan strategi peningkatan mutu akademik dan manajemen akademik melalui pelaksanaan evaluasi diri yang terintegrasi dan berkelanjutan; 2. Mendukung sistem penjaminan mutu akademik dan manajemen akademik; 3. Mengembangkan sistem standarisasi akademik dan sertifikasi berkelanjutan. Untuk merealisasikan tujuan yang ingin dicapai PSPD Untirta telah merencanakan pengembanagan yang dapat dikatagorikan dalam 3 tahap:
Rencana pengembangan jangka pendek (1 s/d 5 tahun) 1
Pemantapan dan Pengembangan Kurikulum
2
Melengkapi laboratorium dengan perangkat keras dan perangkat lunak.
3
Melengkapi perpustakaan dengan buku-buku dan jurnal terbaru.
4
Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium.
Rencana pengembangan jangka menengah (6 s/d 10 tahun) 1
Meningkatkan hasil-hasil penelitian yang lebih mengarah kepada kedokteran okupasi
2
Menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi luar negeri.
Rencana pengembangan jangka panjang (10 s/d 15 tahun) Untuk jangka panjang PSPD Untirta merencanakan program studi ini menjadi lembaga yang mengsilkan SDM yang memiliki kompotitif global, menjadi pusat penelitian dan pengembangan bidang okupasi
68
VII. SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 7.1
Sistem Penjaminan Mutu Internal Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa
penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik, untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dalam ayat (2) disebutkan penjaminan mutu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya dalam Pasal 53 disebutkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada bab ketiga tentang Penjaminan Mutu Pendidikan, menekankan pentingnya sistem dan keserasian pengelolaan. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi terencana dan berkelanjutan. Secara operasional melalui upaya standar yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Dalam struktur organisasi di Untirta, Penjaminan Mutu Internal merupakan Tupoksi dari Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) yang dibentuk pada Juni 2012 oleh Rektor Untirta berdasarkan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja (OTK) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Sebelumnya Untirta telah membentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada tahun 2009, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 331/H43/KP/SK/2009. Sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan di Untirta dimaksudkan untuk memastikan semua proses dan produk yang dihasilkan dapat sesuai dengan standar yang telah ditetapakan melalui ketersediaan dokumen penjaminan mutu yang terdiri dari: kebijakan akademik, kebijakan mutu, manual mutu, prosedur kerja/ instruksi kerja serta perangkat penjaminan mutu (organisasi, pernyataan mutu, manual mutu, standar mutu), pelaksanaan penjaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan budaya mutu di Untirta berpedoman pada Buku Pedoman SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) Untirta. Tahapan yang dilakukan diawali dengan membuat dokumen mutu, disesuaikan dan diselaraskan dengan cita-cita Untirta, peraturan pemerintah berlaku, serta kebutuhan masyarakat pengguna. Hasil rumusan dokumen mutu tim LP3M, dibahas lebih lanjut dengan melibatkan Unit Mutu pada tingkat Fakultas/Pascasarjana, dan Tim Mutu pada tingkat Jurusan/Program Studi/Bidang di lingkungan Untirta. Selanjutnya masukan perbaikan draf dokumen mutu tersebut dibahas oleh tim LP3M, sehingga menjadi kompilasi dokumen mutu dan Buku Pedoman Spmi (Sistem Penjaminan Mutu Internal) Untirta, disahkan dengan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui mekanisme Rapat Senat Universitas. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tentang garis besar pelaksanaan manual mutu, mencakup informasi tentang kebijakan, pernyataan, unit pelaksana, manual SPMI, standar mutu meliputi (13 standar SPMI), prosedur, SOP, dan pentahapan sasaran mutu 69
SPMI di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dapat menjamin mutu setiap kegiatan sesuai standar ditetapkan. Tujuan dari kebijakan SPMI Untirta adalah : 1)
Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Untirta dapat menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar mutu ditetapkan;
2)
Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Untirta kepada stakeholders;
3)
Memacu peran aktif semua pihak di lingkungan Untirta untuk bekerja dengan baik dalam rangka mencapai tujuan. Berpatokan pada standar mutu dan sistem perbaikan, serta peningkatan mutu secara terus menurus dan berkesinambungan (continuos improvement)
7.1.1
Sistem Penjaminan Mutu yang dapat menjamin terselenggaranya proses pembelajaran
Gambar Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pengajaran Monitoring dan evaluasi bidang pengajaran terkait proses pembelajaran, dilakukan secara berjenjang dari program studi, jurusan, bidang, fakultas dan tingkat Universitas. Pada tingkat program studi/jurusan/bidang, monitoring dilakukan terhadap rencana pembelajaran dan keterlaksanaan perkuliahan. Monitoring rencana pembelajaran dilakukan oleh Tim Mutu program studi/jurusan/bidang. Kemudian disampaikan ke tingkat fakultas/Unit Mutu Fakultas. Sedangkan monitoring keterlaksanaan dan kehadiran, pelaksanaannya oleh Tim Mutu program studi/jurusan/bidang. Kemudian hasilnya dikirim ke tingkat universitas dalam hal ini Wakil Rektor Bidang Akademik / LP3M. Hasil monitoring dan evaluasi kemudian ditindaklanjuti secara kombinasi top-down dan bottom-up, baik untuk perbaikan maupun teguran/sanksi bagi yang kurang kinerjanya.
70
Usaha melancarkan aktifitas pelaksanaan pembelajaran, setiap tahun akademik diberikan Buku Pedoman Akademik ke para mahasiswa diberikan oleh BAKP ke setiap fakultas. Buku Pedoman tersebut memuat kegiatan yang dilakukan oleh setiap level: universitas, fakultas, jurusan/bidang, dosen pembimbing akademik, dosen matakuliah, dan mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran dari minggu ke minggu. Buku Pedoman
tersebut memuat kegiatan registrasi/pembayaran SPP/pengisian KRS secara online.
Pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan penilaian/evaluasi, dan pelaksanaan pelaporan nilai hasil belajar secara online, terintegrasi dalam SIAKAD Untirta, dikelola oleh UPT PUSDAINFO sebagai Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Untirta.
7.1.2
Struktur organisasi unit pengawasan dan penjaminan mutu internal
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
REKTOR
SENAT AKADEMIK
DEKAN / DIREKTUR PASCASARJANA
SENAT AKADEMIK FAKULTAS
Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik
UNIT MUTU
TIM MUTU
KETUA JURUSAN/ PRODI (Unit Pelaksana Akademik)
Gambar Kelembagaan Mutu di Untirta Secara kelembagaan di tingkat universitas, pemegang kepentingan Sistem Penjaminan Mutu Internal Untirta terdiri atas: Senat Universitas, Pimpinan Universitas, dan Lembaga Pengembangan Pendidikan, dan Penjaminan Mutu (LP3M). Di tingkat Fakultas/ Pascasarjana/ Lembaga
pemegang kepentingan sistem
penjaminan mutu internal terdiri atas : Senat Fakultas, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana/Lembaga dan Unit Mutu (UM) Fakultas/ Pascasarjana /Lembaga/Biro/UPT (UMF/UMP/UML/UMB/UMU) di tingkat universitas. Sedangkan di tingkat Jurusan/Program Studi/Bidang, sistem penjaminan mutu internal ditangani oleh Tim Mutu (TM).
7.1.3
Manual Mutu Setelah terbentuk Unit dan Tim Mutu di tingkat jurusan maka selanjutnya LP3M menyusun
dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pada Bulan Mei 2013 telah tersusun dokumen mutu yang berisi, antara lain Kebijakan Mutu, Standar Mutu, dan Manual Mutu. Dokumen tersebut disusun dengan melibatkan perwakilan tim mutu di tingkat jurusan/prodi/bagian/lembaga/UPT dan perwakilan unit 71
mutu di tingkat fakultas/pascasarjana serta melibatkan pimpinan Universitas. Dokumen mutu tersebut tentunya berorientasi pada prinsip-prinsip sebagai berikut : 1. Quality first: semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu; yang tercermin dalam pernyataan kebijakan mutu SPMI UNTIRTA. 2. Stakeholders-in: semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan; 3. The next process is our stakeholders: setiap pelaku yang melaksanakan tugas harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan; yang tercermin dalam 13 standar mutu SPMI UNTIRTA. 4. Speak with data: setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa; yang tercermin dalam manual penetapan standar SPMI, manual pelaksanaan standar SPMI, manual pengendalian standar SPMI, dan manual pengembangan standar SPMI di lingkungan Untirta. 5. Upstream management: semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif, hal ini tercermin pada pernyataan dalam kebijakan mutu, standar mutu, dan manual mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Untirta. 7.1.4
Implementasi Penjaminan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Untirta dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan
mutunya secara berkelanjutan merujuk model PDCA ( Plan, Do, Check, Action ), sebagaimana gambar berikut:
Gambar Model PDCA Implementasi dalam penjaminan mutu di Untirta pada setiap bagian dari model tersebut adalah sebagai berikut: 2. PLAN, pada tahap ini, implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Untirta diawali dengan dibentuknya Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada tahun 2008. Pada tahapan ini, adalah 72
tahapan untuk meletakkan landasan kuat dalam membangun kesadaran dan kesepahaman akan mutu melalui kegiatan pelatihan ataupun workshop bagi semua pembantu dekan bidang akademik, ketua program studi, serta sebagian dosen di lingkungan Untirta. Seiring dengan arus perubahan kepemimpinan UNTIRTA beserta jajarannya pada periode 2011-2015 dan amanat Permendikbud Nomor 29 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja (OTK) UNTIRTA, Rektor UNTIRTA periode tahun 2011-2015 selanjutnya membentuk Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) pada bulan Juni tahun 2012. Tahap awal dari terbentuknya Lembaga Pengembangan Pendidikan, dan Penjaminan Mutu (LP3M) tersebut, adalah melakukan analisis situasi dan organisasi terkait keberadaan LP3M sebagai garda terdepan dalam penjaminan mutu di Untirta. Merujuk pada analisis situasi, dan meneruskan serta meningkatkan semangat kelengkapan berbagai dokumen, diperlukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penjaminan mutu yang telah ditanamkan oleh pengelola UPM saat itu, maka langkah pertama pada tahun 2013 adalah melakukan benchmarking ataupun studi banding ke Lembaga penjaminan mutu keberbagai perguruan tinggi diantaranya di UNDIP dan UNSOED dalam rangka untuk mendapatkan input serta hal-hal baru yang berhubungan dengan penyusunan dokumen mutu dan SPMI.
Selanjutnya pada tanggal 27-29 September 2012 LP3M menyelenggarakan
Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Interna (SPMI) bagi dosen yang mempunyai tugas tambahan di Untirta untuk memberikan pengetahuan baru juga kembali mengingatkan pentingnya penjaminan mutu internal, yang mana peserta yang hadir mayoritas mereka yang belum genap setahun dilantik menjadi pimpinan fakultas dan prodi/jurusan/bidang di lingkungan Untirta. Implementasi Plan dalam SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di UNTIRTA dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistematis, konsisten dan berkelanjutan tersebut mutlak dilakukan agar : (a) Visi, Misi, dan Tujuan UNTIRTA dapat dicapai, (b) Kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan (stakeholders) dapat terpenuhi, (c) Mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan undang undang terkait yang berlaku.
2. DO, untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan UNTIRTA, kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan (stakeholders) dapat terpenuhi, pada tahap Do ini dokumen Kebijakan SPMI atau Kebijakan Mutu mulai disusun. Merujuk pada hasil benchmarking ke UNDIP, UNSOED, dan UNY, UMY serta Workshop SPMI di UB Malang pada akhir tahun 2012, pada akhir tahun 2012 kemudian LP3M menginisiasi untuk mendorong pembentukkan Unit
Mutu pada tingkat
Fakultas/Pascasarjana dan Tim Mutu pada tingkat Program Studi/Jurusan dan Bidang. Pada tahap Do inilah kemudian terbentuk kelembagaan mutu di Untirta sebagai berikut :
73
3. CHECK, pada tahap check ini, LP3M pada tingkat Universitas dalam melaksanakan tugasnya, sampai saat ini telah melakukan evaluasi diri atau evaluasi mutu internal prodi/jurusan dengan standar mutu yang telah ditetapkan kemendikbud, yang mana hasil dari Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi (EMI-PT) tahun 2013 untuk prodi Non LPTK nilai reratanya Cukup, dan untuk prodi LPTK nilai reratanya juga mendekati cukup. 4. ACTION, pada tahap action ini, merujuk pada hasil EMI-PT tahun 2013, pada non LPTK yang harus jadi prioritas perbaikan adalah dalam hal standar kerjasama. Meski disadari bahwa kerjasama yang telah dilakukan pada tingkat Universitas sudah cukup, akan tetapi nilai capaian standar kerjasama tersebut menjadikan bahan refleksi bagi kami untuk meningkatkan hal-hal yang terkait dengan standar kerjasama, yang bisa berimbas bagi penguatan program studi/jurusan/bidang. Begitupun dengan hasil EMI-PT pada LPTK, yang harus jadi perbaikan prioritas adalah dalam hal standar pengabdian kepada masyarakat, yang artinya hal-hal yang terkait dengan aspek ini tentunya harus bisa mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Selain melakukan perbaikan terkait dengan hasil EMI-PT tersebut di atas, kiranya yang paling penting adalah pada tingkat fakultas dan prodi/jurusan/bidang untuk melakukan aksi-aksi perbaikan mutu yang berkelanjutan. Dalam konteks ini belum seluruhnya fakultas, prodi/jurusan/bidang memiliki komitmen yang kuat dalam penjaminan mutu internal. Penjaminan mutu internal di UNTIRTA pada tingkat fakultas dan prodi/jurusan/bidang dari fase UPM sampai dengan LP3M, Fakultas Kedokteranlah yang menjadi garda terdepan dalam penjaminan mutu internal, yang intens melakukan penjaminan mutu internal dan audit mutu internal, hal ini yang menjadi stimulus bagi Fakultas lain untuk segera melakukan penjaminan mutu dan audit mutu internal. Meski secara formal siklus audit terhadap SPMI tahunan akan dimulai pada tahun 2014, setelah pengesahan dokumen mutu dalam BUKU PEDOMAN SPMI yang baru disahkan Senat Universitas. Namun secara informal untuk mengetahui peta awal dari penjaminan mutu di Untirta, kiranya kami sudah melakukan Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi (EMI-PT) yang mana UNTIRTA menjadi sampel Pemetaan Mutu Perguruan Tinggi oleh PPMP- BPSDMPK-PMP Kemendikbud pada tahun 2013 ini, hasilnya sudah terdokumentasi sebagaimana mestinya.
7.1.5
Sistem monitoring dan evaluasi penjaminan mutu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu Untirta secara formal menggunakan siklus tahunan.
Tonggal awal telah dimulai pada tahun 2014 dimana setelah pengesahan dokumen mutu dalam BUKU PEDOMAN SPMI oleh Senat Universitas melalui kegiatan Evaluasi Mutu Iinternal Pendidikan Tinggi (EMIPT). Pelaksanaan EMI Prodi PT di Untirta dibawah kendali LP3M Untirta sebagai sentral Tim Penjaminan Mutu PT (TPM-PT) Untirta. Kegiatan pada setiap tahapan siklus proses pelaksanaan EMI Prodi di Untirta bisa diuraikan sebagai berikut:
74
(1) LP3M mengkoordinasi Prodi yang ada di Untirta dalam mengisi instrumen EMI PT, selanjutnya Prodi/Jurusan/bidang yang ada di Untirta (22 Prodi/Jurusan/Bidang) diundang untuk sosialisasi dan Bimtek EMI PT. (2) Dari pengisian instrumen EMI PT kemudian dapat dilakukan analisis data EMI-PT pada Program Studi/Jurusan/Bidang. (3) Program Studi melakukan identifikasi pencapaian kinerja pada program studi yang bersangkutan di bawah koordinasi LP3M Untirta. (4) Berdasarkan identifikasi pencapaian kinerja maka Program Studi dapat merencanakan dan mengimplementasi program pengembangan program studi yang bersangkutan. Langkah ini di bawah koordinasi LP3M dan bekerja sama dengan Tim Pengembang PT yang bersangkutan.
75
