PROPINSI SUMATERA UTARA DALAM MENYAMBUT KERJASAMA REGIONAL ASEAN LIC.RER.REG.SIROJUZILAM, SE. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara PENDAHULUAN Perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang demikian pesat disebahagian belahan dunia ini telah memberikan dukungan yang kuat atas terjadinya proses dan era globalisasi. Dalam era globalisasi tersebut memunculkan fenomena dalam dunia usaha berupa integerasi antar usaha dan antar negara dalam bentuk akuisi, merger dan lain-lain, serta makin semunya batas wilayah administrasi antara negara-negara di dunia (border less) ditandai dengan arus sumberdaya manusia, investasi, barang, jasa dan pemberlukuan sistem kualitas produksi eksport yaitu ISO 9000 dan ISO 14000. Kecenderungan globalisasi ekonomi tersebut dapat dikelompokkan antara lain: a. Globalisasi produksi: Dimana terjadi kecenderungan atas pembuatan akhir yang komponen-komponennya dihasilkan dari beberapa negara. b. Globalisasi sistem finansial: Dimana kegiatan operasi berbagai lembaga finansial tidak lagi terbatas pada suatu negara atau suatu wilayah, tetapi bersifat global. c. Globalisasi pasar : Dimana sejumlah perusahaan-perusahaan menghasilkan produk ataupun jasanya bukan saja berorientasi untuk pasar nasional tetapi berorientasi pada pasar internasional atau global. Globalisasi ekonomi membawa dampak ke arah kemungkinan ditransmisikannya gejolak di pasaran internasional ke dalam perekonomian kita melalui arus perdagangan finansial maupun investasi. Sebagai akibat dari perkembangan tersebut semakin banyaknya negra-negara maju dan negara-negara yang sedang berkembang untuk memanfaatkan globalisasi tersebut seoptimal mungkin bagi pembangunan ekonomi nasional. Sejak Pelita VI Indonesia telah terlibat dalam berbagai globalisasi tersebut atau forum-forum pasar bebas yang menghasilkan berbagai kesepakatan yaitu: a. GATT (General Agreement on Tariff and Trade) yang telah ditandatangani oleh 180 negara. GATT telah menghasilkan kesepakatan untuk membentuk organisasi perdagangan duna (WTO) yang isinya tentang liberalisasi perdagangan dan investasi antar negara-negara peserta yang dilakukan secara bertahap dan secara penuh pada tahun 2020. b. Masyarakat Ekonomi Eropah (European Economic Commonity) yang merupakan kerjasama ekonomi di Benua Eropa menuju suatu pasar bebas bahkan dengan memberlakukan sistem perdagangan dan mata uang sama bagi seluruh negara-negara Eropa. c. APEC (Asia Pacific Economy Cooperation) merupakan kerjasama negaranegara dalam wilayah Asia dan Pasific yang terdiri 18 negara. Isinya adalah kesepakatan dalam perdagangan bebas dan investasi luar negeri, peningkatan sumber daya manusia lingkungan hidup dan penigkatan usaha kecil menengah. Hal ini dilaksanakan pada tahun 2010 bagi negara maju dan tahun 2020 bagi negara- negara sedang berkembang. d. AFTA (Asean Free Trade Area) yang merupakan usaha kerja sama oleh enam negara Asean untuk mengurangi secara bertahap atas tarif impor beberapa "Commodity Group" pada negara-negara anggota. Penghapusan tarif impor
sepenuhnya terlaksana pada tahun 2010, tetapi kemudian disepakati lebih cepat pada tahun 2003. e. NAFTA (Northern America Free Trade Area) yang melibatkan negara-negara di belahan bumi bagian utara Benua Amerika, termasuk Amerika Serikat, Kanada dan lain-lain. f. Kerjasama Ekonomi Sub Regional Asean yang dicanangkan sejak tahun 1992/1993 melibatkan beberapa Propinsi di Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunai Darussalam, dan Filipina yaitu : 1. IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand–Growth Triangle) atau Segitiga Pertumbuhan Indonesia- alaysia-Thailand 2. IMS-GT (Indonesia Malaysia singapura-Growth Triangle) atau Segitiga Pertumbuhan Indonesia Malaysia Singapura 3. BIMP-EAGA (Segi Empat Pertumbuhan Brunai Darussalam-IndonesiaMalaysia-Philipina). Kerjasama Sub Regional tersebut merupakan ajang pelatihan bagi Indonesia baik dari unsur birokrat/pemerintah maupun dunia usaha/swasta sebelum pelaksanaan AFTA tahun 2003. TINJAUAN PEREKONOMIAN PROPINSI SUMATERA UTARA Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pacta tahun 1993 sebesar 9,8 %, tahun 1994 sebesar 10,11 % dan pada tahun 1995 sebesar 9,37 % (berdasarkan harga konstan 1993). Pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Utara berkembang pesat dimana pada tahun 1980 sebesar Rp.298.078 (US $ 471,64), tahun 1990 sebesar Rp.1.286.360 (US $ 558,16), tahun 1993 menjadi Rp.1.698.013,4 (US $ 808,53) dan pada tahun 1995 sebesar Rp.2.214.936 (US $ 988,29). Pada tahun terakhir ini terjadi pergeseran kontribusi terhadap PDRB dimana kontribusi sektor pertanian menurun dari sebesar 26,8 % pada tahun 1993 menjadi sebesar 24,2 % pada tahun 1995, sedangkan kontribusi sektor industri meningkat dari 23,6 % pada tahun 1993 menjadi 26,25 % pada tahun 1995. Di samping itu ekspor non migas Sumatera Utara meningkat tajam dari US $ 2.227.234 ribu dengan volume sebesar 3.949.725 ton pada tahun 1993 menjadi sebesar US $ 3.107.169 ribu dengan volume 3.633.141 ton pada tahun 1995. Sedangkan impor Sumatera Utara pada tahun 1993 sebesar US $ 956.951 ribu menjadi US $ 1.014.233 ribu pada tahun 1995. Peningkatan ekspor non migas tersebut disebabkan kelancaran ekspor setelah adanya deregulasi dan debirokratisasi seperti diberlakukannya SIUP seumur hidup, pembebasan komoditi dari peraturan tata niaganya, pemberian fasilitas bebas bea atau ditunda pembayaran untuk barang modal, dan peningkatan pelayanan penerbitan dokumen ekspor dengan sistem berjalan untuk menciptakan pelayanan yang cepat. KENDALA, TANTANGAN DAN PELUANG PROPINSI SUMATERA UTARA DALAM MENYAMBUT KERJASAMA REGIONAL ASEAN Kendala yang akan dihadapi propinsi Sumatera Utara dalam menghadapi era globalisasi khususnya dalam menyambut kerjasama regional ASEAN tersebut yaitu Sumberdaya Manusia, Modal, Infra Stuktur dan Pasar. Kendala dalam pengadaan sumberdaya manusia yaitu penyediaan tenaga kerja pada tingkat pendidikan menengah dan tinggi. Berdasarkan survey tenaga kerja di Propinsi Sumatera utara oleh BPS Sumatera utara tahun 1995 bahwa tenaga kerja berpendidikan SO sebanyak 36,41 %, SLTP sebanyak 35,59 %, SLTA sebanyak 25,12 % dan akademi serta perguruan Tinggi sebanyak 2,88 %.
Akibat rendahnya tingkat kemampuan SOM di Propinsi Sumatera utara mengakibatkan tingkat penguasaan teknologi dan investasi yang masih relatif rendah. Kendala dalam modal yaitu terbatasnya investasi yang dibutuhkan baik dari sektor swasta maupun sektor Pemerintah. Akibat rendahnya investasi tersebut maka kemampuan untuk meningkatkan nili tambah produk mash tetap rendah. Pertumbuhan ekonomi Daerah Sumatera utara yang direncanakan selama Repelita VI adalah 9,47% dengan struktur perbandingan 25% pemerintah dan 75% swasta dengan dana pembangunan yang diharapkan sebesar Rp. 41,3 triliun berarti kontribusi pemerintah Rp.10 Trilliun dan Swasta Rp. 31 Triliun lebih. sebagai implikasi keterbatasan investasi dari sektor pemerintah menyebabkan keterbatasan dalam penyediaan infra stuktur yang diperlukan dalam perkembangan ekonomi dan peningkatan arus barang dan jasa antar daerah. Sementara itu tantangan yang paling besar yang akan kita hadapi dalam era globalisasi yang akan datang adalah berbagai penyesuaian yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan dan menghadapi keterbukaan ekonomi yang semakin intens terutama dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Sedangkan peluang yang diharapkan propinsi Sumatera Utara dengan adanya pasar bebas atau globalisasi tersebut yaitu: - Arus barang dan jasa yang deras antar negara, diharapkan barang dan jasa produk dari Sumatera Utara dengan mudah masuk ke negara lain melalui ekspor termasuk non migas. - Adanya keunggulan komparatif produk Sumatera Utara. Keberadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang relatif lebih murah di Propinsi Sumatera Utara yang cukup membuat berbagai macam produk dapat di produksi dengan cara yang lebih baik, efisien dan lebih murah jika skalanya diperbesar. - Disamping itu juga letak geogratis Sumatera Utara yag strategis yang relatif mempunyai akses ekonomi di negara tetangga ASEAN, Asia Selatan, Timur Tengah dan Eropah. Untuk Propinsi Sumatera Utara peluang utama tersebut yaitu dengan adanya kerjasama sub regional IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand-Growth Triangle), yang melibatkan 13 Propinsi di ketiga negara yaitu : 1. Daerah Istimewa Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Propinsi Riau 5. Negara bagian Ipoh 6. perlis 7. Kedah 8. Perak 9. Pulau Pinang 10. Narathiwat 11. Yala 12. pattani 13. Songkla dan Satun Dengan total penduduk kurang lebih 25 juta jiwa dengan luas areal 230.000 km2 Kerjasama ini meliputi bidang Pariwisata, Pertanian, Perdagangan/Industri/Investasi, Prasarana, Sumberdaya Manusia, keuangan dan perbankan serta perhubungan darat, laut dan udara.
KEBIJAKSANAAN STRATEGIS PEMERIHTAH DAERAH SUMATERA UTARA (PEMDASU) MENGHADAPI KERJASAMA REGIONAL Dalam rangka menghadapi era globalisasi perdagangan dunia yang semakin cepat, pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara telah menciptakan kebijaksanaan strategis dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kesinambungan pembangunan. Adapun strategi yang tampak dalam pembangunan daerah adalah : 1. Sesuai Pola Dasar Pembangunan Daerah yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu 9,47% per tahun (atas dasar harga tahun 1993). Andalan utama mengejar pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sektor industri, pertanian, pariwisata melalui pengembangan agroindustri, peningkatan keterkaitan antar badan us aha koperasi, negara dan swasta, menciptakan tenaga terdidik dan terampilan, peningkatan prasarana dan sarana mendukung sektor produksi serta pengembangan lembaga dan keuangan dan instansi yang terkait dengan dunia usaha. Disamping itu dengan memberdayakan ekonomi kecil dan menengah maka perkembangan di sektor prioritas diatas akan dapat tumbuh lebih cepat. 2. Peningkatan ekspor juga terus dipacu melalui ekspor non migas melalui penciptaan stabilitas ekonomi, deregulasi dan debirokratisasi sehingga dapat berkembang industri yang bernilai tambah yang tinggi dan mempunyai keunggulan koperatif dibandingkan dengan negara lain. Disamping itu untuk penetrasian pasaran ekspor perlu dilakukan dengan aliansi internasional dengan berbagi perusahaan yang sudah dikenal lama di dunia. Disamping ekspor non migas tersebut dengan sendirinya impor keseluruhan perlu dikendalikan melalui peningkatan produksi dalam negeri yang mampu bersaing, juga dengan mengarahkan pola konsumsi dalam negeri yang menjauhi barang-barang impor terutama barang mewah sehingga tidak menyalahi aturan WTO. 3. Peningkatan permodalan dengan cara mempromosikan potensi peluang bisnis di Sumatera utara dengan cara patungan antara perusahaan dalam negeri dengan perusahaan asing. Untuk itu telah ada kesepakatan yang teah ditandatangani oleh para pengusaha dalam kawasan IMT-GT senilai $ 3,206 Milyard. 4. Pembangunan pantai barat daerah Sumatera Utara melalui penyediaan infrastruktur dan pengadaan sekolah kejuruan guna meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia juga untuk mengundang investor kedaerah pantai barat. 5. Pengembangan sistem perkotaan yaitu Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang) dan kota-kota lainnya melalui program SCUDP (Secondary city Urban Development Projects) guna melayani kebutuhan investor baik dikota Mebidang maupun di Daerah tingkat II serta pengadaan fasilitas kebutuhan investasi. 6. Meningkatkan efisiensi investasi mlalui penurunan ICOR dengan cara deregulasi dan debirokratisasi di bidang investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri sehingga kemudian diharapkan investasi dari pemerintah sekitar 20 % dan swasta 80 %. Dengan demikian terjadi perubahan komposisi dari Pelita VI yaitu 25 % dibanding 75 %. 7. Peningkatan tabungan pemerintah melalui peningkatan penerimaan negara (sumber non migas), meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan pengeluaran rutin dan pembangunan. 8. Meningkatkan peranan balai penelitian dan pengembangan (Litbang) yang ada guna mendukung kegiatan dunia us aha dalam upaya pengembangan teknologi proses, produksi rancang bangunan dan perekayasaan, standar mutu, pelatihan dan desiminasi hasil-hasilnya sehingga terjadi peningkatan profesionalisme dalam mengelola usahanya. 9. Peningkatan pelestarian lingkungan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan mengantisipasi pemberlakuan ISO 14000 dan pemantapan
fungsi lindung, rehabilitasi lingkungan yang telah mengalami degradasi dengan pendekatan institusi dan peran serta masyarakat. Adapun program atau proyek strategis yang akan dilaksanakan oleh Sumatera utara dalam menyambut kerjasama regional antara lain: 1. Pembangunan jalan tembus pantai Barat-Batang Toru-Natal. 2. Studi kemungkinan pembangunan jalan tal Medan-Parapat. 3. Pembangunan perkeretaapian Sumatera utara. 4. Peningkatan bandara dan pelabuhan laut. 5. Pembangunan perkotaan Mebidang dan kota-kota besar. 6. Pengembangan tenaga panas bumi. PENUTUP Dalam menyambut kerjasama regional maka kita akan menghadapi tantangan yang semakin berat terlebih dengan masuknya negara-negara pesaing baru di pasar internasional. Oleh sebab itu, pemerintah Daerah Sumatera Utara khususnya maupun pemerintah Pusat akan terus melanjutkan deregulasi dan debirokratisasi secara berkesinambungan agar kita selalu mempunyai keunggulan komperatif dan produk-produk ekspor non migas kita memiliki daya saing yang kuat, serta mengurangi hambatan tarif maupun non tarif. Untuk itu disarankan agar lembaga Penelitian dan Pendidikan lebih giat untuk mengadakan penelitian dan pengembangan dalam bidang ekonomi secara luas baik melalui kerjasama dengan pemerintah Daerah maupun dengan instansi lainnya.
