Program studi Ilmu Pemerintahan. Kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Menangani Penebangan Hutan Secara Liar Oleh : Utari Prasasmi
ABSTRAK Penulisan ini dibuat untuk mengetahui Kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Menangani Penebangan Hutan Secara Liar untuk mewujudkan harapan masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi kualitatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Menangani Penebangan Hutan Secara Liar. Lokasi penelitian di Kabupaten Minahasa Selatan Subyek penelitian adalah Kepala Dinas Kehutanan, staf Kantor Dinas Kehutanan. Untuk itu rekomendasi penelitian ini adalah dengan menciptakan efektifitas, efisiensi, dan kinerja yang baik agar lingkungan dan hutan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan menjadi baik dan untuk kesejahteraan masyarakat. Kata kunci: Kinerja, Dinas Kehutan, Penebangan Hutan.
1.PENDAHULUAN
a.Latar Belakang Masalah Hutan merupakan ciptaan tuhan yang tiada nilainya,setiap ciptaan tuhan pasti ada manfaatnya,terutama bagi kehidupan.baik itu manfaat bagi manusia maupun manfaat bagi zat hidup lainnya sebagai bagian dari ciptaan tuhan.selain bermanfaat bagi kehidupan,hutan juga mempunyai fungsi pokok yaitu sosio ekonomi,hidrologi dan estetika.fungsi sosio ekonomi menetapkan hutan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan jalan memanfaatan hutan dengan sebaik-baiknya.pemanfaatan hutan dengan kaidahkaidah dan norma-norma yang berlaku menjadikan hutan akan lebih lestari dan akan bermanfaat bagi kepentingan generasi yang akan datang.perkembangan penduduk yang semakin hari semakin pesat menuntut adanya ketersedian kebutuhan yang juga meningkat dari waktu ke waktu.salah satu contohnya adalah kebutuhan masyarakat dan kayu sebagai bahan baku kebutuhan pokok,dimna hutan sebagai merupakan sumber kayu bagi kehidupan masyarakat. Pasal undang-undang republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan,dimana dalam pasal 1 tersebut dinyatakan bahwa hutan adalah salah satu kesatuan ekosistem berupa hamaran lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya,yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.dalam rangka mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang di sebabkan oleh erbuatan manusia dan memertahankan serta menjaga hak-hak Negara,masyarakat dan perorangan atas hutan,kawasan hutan,dan hasil hutan perlu dilakukan upaya perlindungan hutan.
Menurut data Indonesia memiliki 10% hutan tropis dunia masih tersisa.hutan Indonesia memiliki 12% dari jumlah spesies binatang menyusui/mamlia pemilik 16% spesies binatang reptile dan ampibi, 1.519 spesies burung dan 25% dari spesies ikan dunia. Kinerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja dinas kehutanan kabupaten minahasa selatan yang meliputi produktivitas,kualitas layanan,responsivitas dan akuntabilitas. Dari pengamatan peneliti didaerah hutan lindung seperti yang ada diwilayah kecamatan tompaso,tumpaan,dan modoinding banyak yang sudah dialihkan fungsih menjadi perkebunan rakyat,sampai dengan sejauh ini belum diketahui apakah kegiatan pengalihan fungsi itu memperoleh ijin oleh dinas terkait atau tidak?.dalam hal ini produktivitas dari dinas kehutanan kabupaten minahasa selatan dalam membuat produk-produk kebijakan seperti peraturan tertulis tertulis yang masih belum konkrit,serta masih kurangnya resonsivitas dinas kehutanan dalam menaggapi penebangan hutan liar yang marak terjadi disamping itu banyak ditemui pula kegiatan penebangan hutan secara liar yang dilakukan oleh warga local,tanpa ditindak lanjuti menanam kembali untuk megantikan pohon yang telah ditebang tersebut. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang dari masalah polisi kehutanan diatas penulias dapat mengemukakan rumusan permasalah sebagai berikut :
Bagaimana kinerja dinas kehutanan kabupaten minahasa selatan dalam menangani penebangan hutan secara liar?.
II.KERANGKA TEORI Konsep Dinamika Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicaai oleh seseorang.pengertian kinerja prestasi adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.kinerja merupakan prestasi kerja,yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan. Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi kinerja Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa di capai,kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetai apabila akibat-akibat yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamika tidak efisien.dari suatu komunikasih atau perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada anggota yang lain untuk melakukansuatu kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya,
Indikator Kinerja
Mengenai indicator kinerja kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan public.banyak pandangan negative yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidak puasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Definisi Penebangan Liar merekanlah hutan itu menyusut keberadaannya apa lagi jika tidak segerah dilakukan reboisasi. Ilegal loging bukan suatu masalah baru.usianya hamper sama dengan sejarah penebangan komersial itu sendiri.Di Indonesia,sejak jaman penjajahan belanda pencurian kayu kecil-kecilan sering dilakukan ditanah-tanah yang di berikan izin konsensi penebangan oleh belanda.oleh illegal loging menjadi perhatian yang sedimikian besar pada saat ini tidak lain karena skala dan intensitasnya yang memang sangat luar biasa.definisi illegal loging itu sendiri belum menemukan bentuk bakunya,perbedaan dalam menentukan definisi ini sering kali terjadi.baik secara ornop lokal,ornop internasional dan masyarakat.pada tahun 200,ada loka karya untuk menemukan definisi tersebut.disepakati pada saat itu definisi dari illegal loging adalah “kegiatan kehutanan yang tidak mendapat ijin dan yang merusak”.istilah illegal loging muncul ketika banya terjadi penebangan-penebangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap fungsi dan manfaat hutan,illegal loging diartikan sebagai kegiatan penebangan hutan secara liar yang berarti bahwa melakukan penebangan hutan dengan baik mengunakan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku dan mengabaikan kaidah.sebenarnya permasalahan illegal loging terjadi jauh sebelum hutan dijawa dikelolah oleh perhutani,hal ini di karenakan budaya ini telah diwariskan dari generasi ke generasi,apa lagi jika dikaitkan degan faham gerakan samin yang diyakini disebagian masyarakat yang antara lain menyebutkan bahwa kamu sekalian tidak dilarang untuk mengambil kayu dihutan Negara,karena hutan Negara adalah hutan milik rakyat juga.namun kamu jangan mengambil sesuatu dari rumah tetangga kamu,karena Dampak Penebangan Liar Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi,akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya.adapun dampak-dampak illegal loging sebagai berikut :
Longsor dan banjir diberbagai wilayah Berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan Semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur Musnahnya berbagai fauna dan flora,eros Global warming Sulitnya lapangan kerja
Faktor-Faktor Penebangan Liar
Adanya krisis ekonomi yang berjkelanjutan mengakibatkan tingginya harga-harga barang konsumsi,sementara masyarakat disekitar hutan yang sudah miskin tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan hidupnya,sehinggah salah satu cara yang paling mudah adalah memanfaatkan hutan untuk kepentingan diri sendiri dengan
jalan memanfaatkan hutan dengan tanpa memeperhatikan kaidah-kaidah pemanfaatan hutan khususnya kayu,dengan cara yang tidak benar. Dengan krisis ekonomi pula mengakibatkan perusahaan yang bergerak di sector kehutanan,khususnya di industri kayu banyak yang mengalami kemunduran usaha karena tingginya harga-harga barang produksi sehinggah untuk mendapatkan bahan baku kayu dengan harga murah dilakukan dari kayu yang tidak sah yang berasal dari hasil praktek illegal loging. Lemahnya penegakan hukum karena tidak adanya concerted action yang dapat menyuburkan praktek korupsi,kolusi dan nepotisme.disamping itu kurangnya dana atau dalam upaya mendukung kemampuan olitik dan kurangnya tekanan public.
III. METODE PENELITIAN Penelitian ini mengunakan pendekatan deskriptif yaitu kualitatif.pada lazimnya suatu penulisan karya ilmiah,biasanya dengan suatu penelitian,hal ini dipandang sangat penting karena tanpa suatu penelitian data yang dikemukakan akan sulit dipertanggung jawabkan kebenaranya. Untuk mengarahkan pengumpulan,penglolahan dan analisis data dalam penelitian ini maka penelitian ini difokuskan pada : Kinerja dinas kehutanan kabupaten minahsa selatan dalam menangani penebangan hutan secara liar.kinerja yang dimaksud adalah hasil kerja yang baik secara kualitas maupun kwantitas yang dicapai oleh seseorang/organisasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan yang merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujun terutama dalam penyelengaraan pekerjaan.
IV.HASIL DAN PEMBAHASAN
A.Dasar Pembentukan Berdasarkan peraturan daerah kabupaten minahasa selatan nomor 2 tahun 2008 tentang susunan organisasi perangkat daerah kabupaten minahasa selatan dan peraturan daerah tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan peraturan bupati minahasa selatan nomor 32 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah mengenai susunan organisasi dan tata kerja dinas kehutanan dan perkebunankabupaten minahasa selatan.berdasarkan peraturan bupati tersebut,dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten minahasa selatan adalah unsure pelaksana pemerintah daerah dibidang kehutanan dan perkebunan yang dipimpin oleh seseorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekertaris daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.
B.Visi Dan Misi,Tujuan, dan Program Kerja Dinas Kehutanan Sebagai sebuah organisasi sector public,dinas kehutanan mempunyai rencana strategi yang beroriontasi pada hasil yang ingin dicapai srelama kurun waktu 5 tahun,yaitu untuk dengan memperhitungkan ptensi,peluang,dan kendala yang ada atau mungkin timbul rencana srategi dinas kehutanan kabupaten minahasa selatan yang mencakup visi,misi,tujuan,sasaran.serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tia tahunnya tertuang dalam formulir fencana kinerja tahunan kabupaten minahasa selatan tahun 2010 ini. C.Tujuan dan Sasaran Penetapan tujuan dan sasaran dinas kehutanan kabupaten minahasa selatan didasarka pada faktor-faktor kunci keberhasilan.tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi.tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.tujuan dinas kehutanan kab.minahasa selatan mengambarkan arah srategi dan perbaikanerbaikan yang ingin diciptakan.berdasarkan uraian tersebut maka tujuan dinas kkejutanan kab.minahasa selaan adalah sebagai berikut. 1. Terciptanya lingkungan yang kondusif melalui pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. 2. Mewujudkan distribusi manfaat sumber daya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan keunggulan lokal. 4. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas SDM dan kelembagaan.
D.Tugas Pokok dan fungsi Tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah dibidang kehutanan dan perkebunan.untuk menyelengarakan tugas pokok tersebut diatas,dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten minahasa selatan mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan. 2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana srategis dan rencana kerja tahunan dibidang kehutanan dan perkebunan. 3. Pembinaan UPTD dibidang kehutanan dan perkebunan. 4. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,ketatalaksanaan,ketatausahaan,keuangan kepegawaian,rumah tangga,perlengkapan,humas dan arsip. 5. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang kehutanan dan perkebunan. 6. Pelaksanaan dan evaluasi tugas dan fungsi. 7. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan peyusunan penetapan kinerja dibidang kehutanan dan perkebunan. 8. Penyusunan anlisis jabatan 9. Penyusunan pengawasan melekat. 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
E.Keadaan Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pegawai yang bekerja pada dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten minahasa selatan berjumlah 40 orang termasuk kepala dinas.dari jumlah tersebut terdapat 13 orang diantaranya merupakan tenaga honorer.berusian rata-rata 44 tahun dengan usia termudah adalah 23 tahun dan tertua adalah 50 tahun.23 orang diantaranya telah menikah dan 16 orang yang masih belum menikah,sebagian besar pegawai beragama Kristen dan bersusku bangsa minahasa.
F.Keadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Minahasa Selatan. Di dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten minahasa selatan tersedia sarana dan prasarana berua satu buah gedung kantor dinas kehutanan dan perkebunan yang terdiri atas 7 ruangan dan dilengkapi dengan ruang pertemuan.perlengkapan kantor yang tersedia adalah 4 unit almari arsip,17 pasang meja kerja,1set meja dan kursi tamu,3 buah mesin ketik,4 buah filling cabinet,3buah rak buku,207 buah kursi,3 buah mrja rapat dan 1 unit komputer.
V.KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan uraian hasil penelitian mengenai kinerja dinas kehutanan dalam menagani penebangan hutan secara liar,dapat disimpulkan bahwa kinerja dinas kehutanan kabupaten minahasa selatan masih belum maksimal hal ini dapat dinilai dari beberapa indicator yaitu : 1. Produktivitas yang nilainya melalui tingkat perolehan hasil kerja dinas kehutanan kabupaten minahasa selatan yang masih belum menunjukan peningkatan yang berarti,hal ini disebabkan masih belum dapat terselesaikan peketjaan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan khususnya dalam menangani kasus-kasus penebangan liar. 2. Reponsivitas dinas kehutanan daam menagani penebangan liar yang dinilai dari belum tanggapnya aparat dalam menyikapi laporan-laporan dan keluhan masyarakat mengenai tindakan penebangan hutan.hal ini disebabkan oleh terbatasnya sarana,sumberdaya (personil) dan anggaran yang tersedia didinas kehutanan. 3. Akuntabilitas dan dinas kehutanan yang masih rendah dalam menangani kasus penebangan lia,hal ini disebabkan tidak ada pertanggung jawaban yang di berikan oleh dinas mengenai penyelesaian kasus penebangan liar.
SARAN
1. Perlunya pelatihan melalui diklat-diklat khusus dari internal pemerintah kabupaten minahasa selatan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur khususnya dalam penaganan penebangan liar didinas kehutanan. 2. Perlunya peningkatan sarana prasarana,personil dan pengalokasian anggaran bagi dinas kehutanan untuk memfasilitas pelaksanaan tugas-tugas dalam menangani penebangan hutan secara liar. 3. Perlunya pembinaan akan arti pentingnya pertanggung jawaban penyelesaian kasus-kasus penebangan liar yang terjadi di kabupaten minahasa selatan.
DAFTAR PUSTAKA Abdul, Hakim. 2005, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah. P.T. Cipta Bakti, Bandung Agus Dwiyanto.2006. Mewujudkan Good Governance Melayani Publik.Gadjah Mada University.Yogyakarta. Amstrong, Mischael. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia. Terjemahan. Luthans, F. 2005. Organizational Behavior. McGraw-hill.New York. Mangkunegara, Anwar Prabu . 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Remaja Rosdakarya. Bandung. Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2006. Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia. Terjemahan Dian Angelia. Salemba Empat.Jakarta. Nurlaila, 2010.Manajemen Sumber Daya Manusia I. Penerbit LepKhair. Prawirosentono, Suryadi. 1999. Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta: BPFE. Robbins, Stephen P. 2006. Perilaku Organisasi, PT Indeks, Kelompok Gramedia, Jakarta. __________________ 1996. Perilaku Organisasi Jilid II, Alih Bahasa Hadayana Pujaatmaka. Prenhalindo. Jakarta. Rivai, Vethzal & Basri. 2005. Peformance Appraisal: Sistem yang tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahan. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Sofyan dan Haryanto.PT. Elex Media Komputindo. Jakarta. Salim, H.S, 2003, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika. Jakarta. Sumber Lainnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Kehutanan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1985 tentangPerlindungan Hutan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak.
