KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF (STUDI DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN) Febrian R Lumingkewas T A M R Gosal, Yurnie Sendow Fakultas Ilmu sosial dan politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Sam Ratulangi Manado email:
[email protected] ABSTRAK
Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Demokrasi, yang salah satu pengejawantahannya melalui pemilihan umum para wakil – wakil rakyat di dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan melihat kinerja penyelenggara pemilu di dalam proses pemilu legislatif, sering didapati permasalahan, maka dari pada itu perlu dilakukan penelitian lapangan untuk mengetahui kinerja KPU Kabupaten Minahasa Selatan. Selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai tahapan pemilu legislatif tahun 2014 berdasarkan undang-undang no. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, agar supaya komisi pemilihan umum Kabupaten Minahasa Selatan dapat melakukan tugas dan wewenangnya sesuai aturan. Berdasarkan hasil analisis data melalui interview/wawancara ternyata dalam kinerja komisi pemilihan umum belum melaksanakan tugasnya secara paripurna, sehingga perlu dilakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait yakni pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, TNI/POLRI, tokoh – tokoh masyarakat, dan pers. Untuk membantu kinerja komisi pemilihan umum menjadi lebih baik dan melaksanakan tugasnya secara paripurna.
Kata kunci : Komisi Pemilihan Umum, Pemilu Legislatif.
PENDAHULUAN
Latar Belakang . Pemilihan umum merupakan sarana
untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Demokrasi, yang salah satu pengejawantahannya melalui pemilihan umum para wakil – wakil rakyat di dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pemilu sangatlah penting bagi suatu negara. Hal ini disebabkan karena pemilu juga adalah sarana untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional, juga sarana bagi partai politik untuk memperoleh legitimasi serta sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.
Penyelanggaraan pemilihan umum tahun 2014 di Kabupaten Minahasa Selatan telah dilaksanakan dan sudah menghasilkan para wakil – wakil rakyat yang akan duduk di badan legislatif yang akan bekerja sampai tahun 2019, namun disadari komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan dalam melaksanakan dan mengoptimalkan kinerja sebagai penyelanggara pemilihan umum masih di dapati kekurangan dan kelemahan dalam melaksanakan tahapan pemilihan umum yang belum sepenuhnya mengimplementasikan tugas secara paripurna. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah.
1. Bagaimana kinerja komisi pemilihan umum dalam pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Minahasa Selatan ? Tujuan Penelitian
Bertitik tolak dari perumusan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan : 1. Untuk mengetahui kinerja komisi pemilihan umum dalam pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Minahasa Selatan ? Manfaat Penelitian
1. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasana ilmu politik dan ilmu pemerintahan serta berguna dalam kajian – kajian yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. 2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang positif bagi pihak – pihak yang bersangkutan khususnya komisi pemilihan umum Kabupaten Minahasa Selatan. TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Kinerja Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa indonesia dari kata dasar "kerja" yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. Komisi Pemilihan Umum Menurut undang – undang no 15 tahun 2011 bab I pasal 1 ayat 5 tentang penyelenggara pemilihan umum, penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari komisi pemilihan umum (KPU) dan badan pengawas pemilu (BAWASLU) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Komisi pemilihan umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga
penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. KPU dibagi juga menurut UU no 15 Tahun 2011, terdiri dari komisi pemilihan umum Provinsi, komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota yang bertugas di masing – masing daerah. Adapun pula tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah yang tertera dalam UU No 15 Tahun 2011 Paragraf 3 tentang KPU Kabupaten/Kota pasal 10 yaitu : Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian Pemilihan Umum atau Pemilu. Dalam UU No 8 tahun 2012 bab I pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pemilihan umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ibnu Tricahyo dalam bukunya yang berjudul Reformasi Pemilu, mendefinisikan pemilihan umum sebagai berikut : “Secara universal pemilihan umum adalah instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat” (Tricahyo, 2009;6). Menurut Jimly Asshidiqqie pentingnya penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya sebagai berikut. 1. Pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu. 2. Kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah.
3. Pertambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya. 4. Guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif dan legislatif. (Asshidiqqie, 2006:169-171).
undang. Anggota – anggotanya dianggap mewakili rakyat; maka dari itu badan ini sering dinamakan dewan perwakilan rakyat (DPR); nama lain yang sering dipakai adalah parlemen.
Pemilu Legislatif Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintah baik itu anggota legislatif ataupun Presiden akan lewat cara pemilihan umum dan pemilihan legislatif. Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali. Demokratisasi di Indonesia sendiri tak lepas dari perjalanan sejarah. Pesta demokrasi pertama kali terselenggara pada era pemerintahan Soekarno tahun 1955. Enam pemilu legislatif selanjutnya berlangsung pada era pemerintahan Soeharto atau orde baru, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Seiring amanat reformasi tahun 1998, pemilu berikutnya dipercepat tahun 1999. Setelahnya, pemilu kembali dilaksanakan secara reguler, yaitu tahun 2004, 2009, dan tahun 2014.
Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif dimana menempatkan peneliti sebagai instrument utama dalama proses penelitian (Nasution, dalam buku Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, 1988).
METODE PENELITIAN
Konsep Pemilihan Legislatif Pemilihan legislatif ini akan memutuskan anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) untuk 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Tentunya dalam memilih anggota DPR, DPD, DPRD dalam pemilu legislatif harus memilih calon anggota legislatif yang memenuhi kriteria pemimpin yang baik agar negara Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang memang benar mau memajukan bangsa Indonesia. Konsep Legislatif Badan legislatif adalah lembaga yang LEGISLATE atau membuat undang –
Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yang diambil penulis adalah Kabupaten Minahasa Selatan karena sesuai dengan lokasi tempat tinggal. Populasi dan Informan Penelitian Populasi adalah keseluruhan dari data yang akan diteliti atau keseluruhan dari data yang akan diteliti atau keseluruhan subjek penelitian. Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Syarat dalam memilih dan menentukan informan yaitu: a. Jujur. b. Taat pada janji. c. Patuh pada peraturan. d. Suka berbicara. e. Tidak termasuk anggota yang bertikai dalam latar penelitian. f. Mempunyai pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi. Menjadi informan penelitian ini adalah penyelenggara pemilihan umum dan mereka yang terkait dalam penyelenggara pemilihan umum legislatif Kabupaten Minahasa Selatan seperti : KPU Kabupaten Minahasa Selatan Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Selatan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Tokoh masyarakat
Teknik Pengumpulan Data 1. Pengumpulan data kepustakaan dilakukan untuk mencari buku, makalah – makalah, surat kabar, dan lain – lain yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. 2. Pengumpulan data lapangan Dalam penelitian yang akan dilakukan, mempergunakan alat –alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun yang akan digunakan dalam pengumpulan data lapangan interview atau wawancara akan dilakukan secara kelompok. Wawancara akan dilakukan secara bebas dan tidak terikat.
Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Barat :Berbatasan dengan Laut Sulawesi Menurut catatan registrasi penduduk yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan, sampai ahkir tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Selatan sebagai berikut: JUMLAH PENDUDUK
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Kondisi Umum Kabupaten Minahasa Selatan Sejalan dengan bergulirnya nuansa reformasi dan implementasi kebijakan otonomi daerah, muncul aspirasi masyarakat di berbagai daerah yang menginginkan pemekaran wilayahnya, baik propinsi maupun kabupaten/kota. Demikian pula masyarakat di Minahasa Selatan yang menginginkan pemekaran wilayahnya menjadi daerah otonom yang baru. Maksud pemekaran daerah ini pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam rentang kendali (span of control) penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan dan pelayanan masyarakat. Letak Geografis Kabupaten Minahasa Selatan atau yang biasa disingkat Minsel merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dengan Ibukota Amurang. Jarak dari Amurang ke Manado ± 64 km. Secara geografis, Kabupaten Minahasa Selatan terletak antara 0°,47’-1°,24’ Lintang Utara dan 124°,18’124°45’ Bujur Timur. Sedangkan secara administratif terletak di sebelah Selatan Kabupaten Minahasa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
NO
KECAMATAN
LAKI –
PEREM
LAKI
PUAN
JUMLAH
1
MODOINDING
6.737
6.324
12.971
2
MAESAAN
6.504
5.697
12.471
3
TOMPASO BARU
7.541
6.907
14.448
4
RANOYAPO
8.188
7.593
15.781
5
MOTOLING
4.428
4.610
9.038
6
KUMELEMBUAI
4.312
3.970
8.282
7
TENGA
9.670
9.001
18.671
8
SINONSAYANG
6.737
6.457
13.194
7.955
7.219
15.174
12.217
11.994
24.211
8.177
7.631
15.808
9
10
11
AMURANG BARAT AMURANG AMURANG TIMUR
12
TUMPAAN
9.747
9.343
19.090
13
TATAPAAN
5.994
5.552
11.546
14
TARERAN
8.439
8.821
17.260
5.188
9.765
9.953
5.976
5.322
11.198
4.976
4.569
9.445
122.586
115.955
238.542
15
16
17
MOTOLING BARAT MOTOLING TIMUR SULUUN TARERAN JUMLAH
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2013.
Ruang Lingkup Komisi Pemilihan Umum Minahasa Selatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan merupakan bagian dari komisi pemilihan umum yang menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat Kabupaten Minahasa Selatan keanggotaan dari komisi pemilihan umum Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, jumlah anggota komisi pemilihan umum kabupaten minahasa selatan sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1. Ketua:DR. Fanly Pangemanan,S.Sos.,MSi 2. Dra : Elsye J. Sumual, MSi Devisi perencanaan keuangan dan logistik 3. Dolvie A. Tutu, SE.,MSi Devisi pengawasan dan teknis penyelenggara 4. Rommy H. Sambuaga, STP Devisi umum, rumah tangga, organisasi dan data informasi 5. Lucky V.F. Kontu, SE Devisi sosialisasi pendidikan pemilih dan pengembangan SDM
Dan dibagian Sekertariat terdiri dari seorang Sekertaris dan kepala Sub Bagian juga dibantu staf sekertariat yang terdiri dari: Sekertaris Drs. Benny V.J. Lumingkewas Kasubag Umum, keuangan dan logistik Kristofel Sendow, S.Sos Kasubag Hukum Vicky Poli, SH Kasubag Program dan data Rony Simbar, SPd Kasubag Teknis dan Hubmas Stenly Kimbal, SE Daftar Sekertariat yang terdiri dari : - Olga Muntununtu, SPd - Youlah Pepah, SE - Steydi Rundengan, Amd - Jems Kumajas, SP - Deitje Liwe, SP - Jendra Sondak - Redix Sumarab, Amd - Denny Kaligis - Ria Runtunuwu HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat,
komisi pemilihan umum kabupaten minahasa selatan menyusun jadwal pelaksanaan sosialisasi mulai dari tingkat penyelenggara (KPU, PPK, PPS dan KPPS) sampai kepada seluruh masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar pemahaman tentang pelaksanaan pemilihan umum dapat ditingkatkan. Lebih khusus menyangkut tata cara pemunggutan dan penghitungan suara agar terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Verifikasi Partai politik Peserta Pemilu. Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, pada tanggal 7 September 2012, mengumumkan daftar 46 partai Politik yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu Tahun 2014. Ke 46 partai tersebut beberapa partai merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti Pemilihan Umum ataupun baru mengganti namanya, 9 (Sembilan) partai politik lainnya merupakan peserta Pemilu Tahun 2009 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2009-2014. Pada tanggal 10 September 2012 Komisi Pemilihan Umum meloloskan 34 Partai Politik yang memenuhi syarat pendaftaran minimal 17 buah dokumen selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2012 KPU mengumumkan 16 Partai Politik yang lolos verifikasi administrasi dan akan menjalani verifikasi penyelenggara pemilihan umum (DKPP) verifikasi faktual juga dilakukan terhadap 18 partai politik yang tidak lolos pada verifikasi administrasi. Hasil dari verifikasi faktual ini ditetapkan pada tanggal 08 Januari 2014 dimana KPU mengumumkan 10 Partai Politik sebagai peserta pemilu Tahun 2014. Pada tanggal 18 Maret 2013, KPU mengabulkan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang merumuskan Partai Bulan Bintang dapat mengikuti pemilu Tahun 2014. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia juga menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 setelah KPU mengabulkan pada 25 Maret 2013. Berikut adalah daftar partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 :
No. Urut
Nama Partai Politik
Partai Politik 1
Partai Nasdem
2
Partai Kebangkitan Bangsa
3
Partai Keadilan Sejahtera
4
Partai
Demokrasi
Indonesia
Perjuangan 5
Partai Golongan Karya
6
Partai Gerakan Indonesia Raya
7
Partai Demokrat
8
Partai Amanat Nasional
9
Partai Persatuan Pembangunan
10
Partai Hati Nurani Rakyat
11
Partai Bulan Bintang
12
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Pelaksanaan verifikasi Partai Politik di Kabupaten Minahasa Selatan ditempuh oleh Kelompok Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan dalam melakukan verifikasi faktual Partai Politik, yaitu : 1. Mengadakan Rapat Pleno dalam rangka persiapan pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politik. 2. Mengadakan Rapat Koordinasi dengan PPK se Kabupaten Minahasa Selatan. 3. Menyusun jadwal dan kegiatan pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politik dengan beberapa hal menyangkut kegiatan verifikasi yang dilaksanakan yaitu pengurus inti (Ketua, Sekretaris dan Bendahara). Keberadaan kantor tetap DPC/DPD/DPW/DPK Partai Politik dan Keanggotaan Partai Politik (KTA Parpol) 4. Melakukan sampling KTA Partai Politik sesuai daftar Fotocopy KTA yang
dimasukkan pada Sekretaris KPU Kabupaten Minahasa Selatan. 5. Mengadakan pertemuan dengan pimpinan Partai Politik yang dinyatakan lolos verifikasi faktual di tingkat provinsi dalam rangka penipuan verifikasi faktual di KPU Kabupaten Minahasa Selatan. 6. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan KPU Provinsi maupun KPU RI dalam rangka pemantapan kegiatan verifikasi faktual di lapangan maupun menyangkut teknis administrasi oleh operasional lainnya. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusun daftar pemilih mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Daftar Pemilihan untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan data agregat kependudukan yang dikeluar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUK CAPIL) Kabupaten Minahasa Selatan dan diterima oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan sofcopy (CD) yang berisi jumlah penduduk dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) pada tanggal 9 Februari 2013, dengan jumlah 182.306 jiwa. Wawancara penulis dengan anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan yang menjelaskan tentang tahapan DPT : “DP4 tersebut kemudian disingkronkan dengan daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2010 oleh TIM IT KPU Pusat lewat Aplikasi Sidalih lewat Portal www.kpuminselkab.go.id menjadi A.0-KPU yang selanjutnya didistribusikan ke PPK dan PPS se Kabupaten Minahasa Selatan untuk kemudian dimutahirkan oleh Panitia Pemutahiran Data Pemilih (Pantarli). Pemutakhiran data pemilih dilaksanakan oleh 490 pantarlih (sesuai jumlah TPS) mulai dari tanggal 1 April s/d 9 Juni 2013, dengan memeriksa kebenaran di dilapangan
serta mendata penduduk yang belum terdaftar, pemilih yang ganda, usia pemilih, mencoret pemilih yang sudah meninggal, pindah domisili, tidak dikenal, perubahan status TNI/Polri dan perbaikan penulisan identitas. Dalam melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian, Pantarlih berkoordinasi dengan kepala-kepala lingkungan/Jaga diwilayah masing – masing, yang selanjutnya dari hasil coklit tersebut, datanya diserahkan kepala Panitia Pemungutan Suara. Selanjutnya, sesuai Tahapan Program dan Jadwal, pada tanggal 10 Juli 2013, PPS mengadakan rapat pleno untuk menetapkan DPS di masing-masing desa/kelurahan. DPS yang telah ditetapkan oleh PPS langsung diumumkan kepada masyarakat mulai tanggal 11 s/d 24 Juli 2013. DPS tersebut, juga dikirim kepada kami KPU Kabupaten Minahasa Selatan, untuk diinput ke dalam Portal Sidalih oleh operator. Data pemilih yang telah masuk, kemudian disusun/direkap untuk direkap untuk disahkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), adapun rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Sementara Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Minahasa Selatan, berjumlah 163.885 pemilih. Kami KPU Kabupaten Minahasa Selatan memperbanyak DPS yang ditetapkan oleh PPS dan diserahkan salinan dalam bentuk hardcopy dan softcopy kemudian dapat dibagikan ke PPK dna PPS untuk dirumuskan dan diserahkan ke Partai Politik dan Panwas Tingkat Kecamatan.” Wawancara penulis dengan salah satu PPK kecamatan Ranoyapo mengenai tahapan DPT : “Masyarakat diminta untuk memberikan masukan dan tanggapan atas pengumuman hasil DPS sampai dengan tanggal 1 Agustus 2013. Perbaikan dan penyusunan kemblai DPS, dilaksanakan oleh PPS mulai dari tanggal 2 s/d 15 Agustus 2013. DPS yang telah diperbaiki, kemudian ditetapkan oleh PPS pada tanggal 16 Agustus 2013 menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). DPSHP tersebut kemudian diumumkan oleh PPS kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
Pada tanggal 24 Agustus s/d 6 September 2013, DPSHP tersebut diberikan kesempatan untuk diperbaiki oleh PPS. Setelah dipebaiki, pada tanggal 10 September 2013, PPS menyerahkan DPSHP tersebut kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan lewat kami PPK.” Demikian setelah beberapa kali diadakan rapat pleno penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) dalam rangka untuk menyempurnakan daftar pemilih sekaligus mengakomodir warga masyarakat khususnya para wajib pilih, maka ditetapkan jumlah DPT untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak 165.023 pemilih. Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Bahwa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan telah dilaksanakan berdasarkan tahapan, program dan jadwal Pemilihan Umum Tahun 2014. Dimana dari 12 (dua belas) partai politik peserta, nama-nama yang diusulkan oleh partai politik tersebut, di verifikasi persyaratan administrasinya kemudian ditetapkan sebagai calon sementara. Calon sementara tersebut kemudian juga di umumkan secara luas kepada masyarakat lewat media masa dan media cetak, yang kemudian selanjutnya ditetapkan sebagai calon tetap anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan. Pemungutan dan Perhitungan Suara Berdasarkan peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan ke delapan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2014, maka menetapkan pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan suara ditiap-tiap TPS secara serentak di Seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten
Minahasa Selatan pada hari Rabu tanggal 09 April 2014. Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS dilaksanakan mulai Pukul 07.00 wita sampai dengan 13.00 waktu setempat. Proses Perhitungan suara di TPS temyata tidak berjalan semudah yang diperkirakan. Banyak TPS yang baru menyelesaikan Perhitungan suara menjelang dini hari dan tidak sedikit TPS atas dasar kesepakatan antara KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara), PPL (pengawas pemilu lapangan) serta saksi Partai Politik menghentikan Proses penghitungan suara karena pertimbangan faktor kelelahan dan dilanjutkan keesokan harinya. TPS yang ditinggalkan dijaga pihak kepolisian bersama petugas Litimas dan Masyarakat sekitar. Kondisi ini tentu harus dimaklumi karena. KPPS telah bekerja keras dari H-3, mulai dari pembuatan surat pemberitahuan sampai pada hari H tanpa henti. Pada saat perhitungan suara, KPU Kabupaten Minahasa Selatan mendatangi beberapa TPS untuk memonitoring perkembangan pelaksanaan di TPS tersebut. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, tentang program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2014, Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara di PPS dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 15 April 2014 Rekapitulasi hasil Perhitungan surat suara di PPK pada tanggal 13 sampai dengan 17 April 2014. Rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 19 sampai dengan 21 April 2014 serta pengumuman hasil perhitungan suara pada tanggal 22 April 2014. Penetapan Hasil Pemilu Dalam Penetapan perolehan kursi Partai Politik serta Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan disetiap daerah Pemilihan, rapat pleno KPU Kabupaten Minahasa Selatan memutuskan :
1. Rekapitulasi jumlah suara sah partai politik dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan serta jumlah suara sah setiap Partai Politik dan Jumlah Suara Sah setiap calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan dari Masing-masing Partai Politik disetiap Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan. 2. Jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik serta bilangan pembagi pemilihan (BPP) disetiap daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan 3. Nama-nama calon terpilih anggota DPRD kabupaten Minahasa Selatan untuk setiap daerah Pemilihan. 4. Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan disetiap daerah pemilihan kepada pengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten dengan tembusan kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan. Pengalokasian kursi pada tahap I (pertama) dilakukan dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh setiap partai politik dengan BPP (bilangan pembagi pemilihan) dengan ketentuan pasal 13 huruf a peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 : 1. Apabila suara sah suatu partai politik sama atau lebih dengan BPP maka partai Politik tersebut memperoleh kursi 2. Apabila dalam perhitungan masih terdapas sisa suara, maka sisa suara tersebut akan dihitung dalam perhitungan tahap kedua. 3. Sisa suara adalah hasil perhitungan suara sah suatu partai politik dikurangani perkalian dari kursi yang diperoleh pada perhitungan pada Tahap pertama dengan BPP. 4. Apabila suara sah suatu partai politik tidak mencapai BPP, maka partai politik tersebut tidak memperoleh kursi pada perhitungan tahap pertama, selanjutnya jumlah suara sah partai politik tersebut menjadi sisa suara dalam penghitungan kursi tahap kedua.
PENUTUP Kesimpulan
Setelah tahap perhitungan suara ahkirnya hasil dari pemilihan umum legislatif tahun 2014 di kabupaten minahasa selatan telah menetapkan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten yang mendapatkan suara terbanyak dari berbeda – beda partai maupun independent. Disimpulkan bahwa ada beberapa masalah yang dihadapi yakni masalah DPT dan pendistribusian logistik, namun itu semua mampu diatasi apabila komisi pemilihan umum dapat melaksanakan tugas dan wewenang secara paripurna dalam setiap tahapan pemilu legislatif tahun 2014. Saran
Koordinasi dengan pihak – pihak terkait, baik Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum pusat, TNI, POLRI, Tokoh – tokoh masyarakat dan Pers perlu senantiasa dilakukan agar supaya dapat terus membantu kinerja KPU selaku penyelenggara pemilihan umum. Agar supaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat menjalankannya dengan baik apabila sudah tidak ada lagi masalah dalam setiap tahapan pemilu.
Miles M,S,A. Hubertman, 2007 Analisis Data Kualitatif. Universitas Indonesia Pers, Jakarta. Miriam Budiardjo, Prof, 2008 dalam buku Dasar – Dasar ilmu Politik, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Nasution, 1988. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung. Srimindarti, C, 2006. Balanced Scorecard Sebagai Alternatif untuk Mengukur Kinerja, STIE Stikubank, Semarang. Surya Subrata, dalam buku Metodologi Penelitian, 1976. CV Rajawali, Jakarta. Soedarsono, 2005:1. Mahkamah Konstitusi Pengawal Demokrasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi RI, 2005 Sudjana Nana, Metode Statistika, 1988, Tarsito, Bandung. Tricahyo, Ibnu. 2009. Reformasi Pemilu. Malang:In-Trans Publishing Undang – undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu.
Ilyas, Y, 2001. Kinerja (Teori, Penilaian dan Penelitian), Cetakan pertama, FKM UI, Jakarta.
Undang – undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
Jimly Asshiddiqie 2006:169-171, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Indonesia, Jakarta,Konstitusi Press.
http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/5FIKS1SI /207512025/BAB%20II.pdf
DAFTAR PUSTAKA
Mangkunegara, A.P, 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Remaja Rosdakarya, Bandung. Mathis, Robert L, dan John H. Jackson, Manajemen Sumber Daya Manusia, Buku Satu,Edisi Indonesia, PT Salemba Empat, Jakarta, 2001
http://scribd.com/doc/94208774/kinerja http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/494/jbptu nikompp-gdl-dediselame-24700-4-babiita.pdf http://legislasi.blogspot.com/2008/12/konsep -legislasi.html
