KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM STRATEGIS PENATAAN AGRARIA DAN PERANAN SKMPP ATR SEBAGAI SUPPORTING SYSTEM MONITORING DAN EVALUASI
KONSULTASI TEKNIS SISTEM KENDALI MUTU PROGRAM KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG TAHUN 2015
1
DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2015
2
Permen ATR / BPN No. 5 Tahun 2015 IZIN LOKASI
1
4 (Pasal 9, ayat (6))
SK IZIN LOKASI PETA (Lampiran)
(5) Izin Lokasi
Dalam Rangka ONE MAP POLICY Lampiran Peta Skala : Bupati/wk = 1 : 10.000 Gubernur = 1 : 50.000
(6 a)
(3) Risalah PTP
PTP dari BPN
Perlu Izin Lokasi
(Bupati/Walikota/Gubernur)
Permohonan PTP
Perusahaan (Penanaman Modal/ UU N0. 25 Thn 2007)
Tembusan
Tidak Perlu Izin Lokasi (Psl 2 (3))
(2)
Izin Prinsip dari Bupati/ Walikota (PP 15/2010) Pasal 163
Tata Cara pemberian Izin Lokasi dari Bupati/ Walikota (PERMEN ATR 5/2015) Pasal 15
ATR/ BPN
SERTIPIKAT HAT : HGU HGB
(9) Keterangan: Produk Pemda Produk ATR Kegiatan Pemohon
Pemohon (Pasal 10): - Sosialisasi - membebaskan tanah dalam areal IL - Tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas dan melindungi kepentingan umum - Melaporkan ke Kakantah setiap 3 bulan mengenai perolehan tanah & penggunaannya (6 b)
Perpanjangan IL (Pasal 5)
(7) MONEV (Pasal 14)
Wajib Didaftarkan HAT (8) (Lampiran PTP, IL)
Mengontrol : - perolehan tanah - penggunaan & pemanfaatan tanah dan ruang - pengamanan terhadap tanah yang sudah diperoleh - pengawasan & pengendalian terhadap batas tanah yang telah diperoleh - Izin Lokasi dan PTP sebagai syarat permohonan Hak atas Tanah
(Pasal 14 ayat (5)) Bila TIDAK
SESUAI dengan SK IL dapat dijadikan bahan
PEMBATALAN 3 IZIN LOKASI
Luasan (1) Pasal 4 ayat (1) Permen ATR/BPN No. 5/2015 Jenis Usaha a.
Pengembangan perumahan dan permukiman
b.
Kawasan Industri
c.
Perkebunan besar dengan HGU
d.
Tambak
Untuk 1 (satu) Provinsi*
Untuk Seluruh Indonesia
1)
Kaw. perumahan permukiman
400 Ha
4.000 Ha
2)
Kaw. resort perhotelan
200 Ha
4.000 Ha
400 Ha
4.000 Ha
1)
Komoditas tebu
60.000 Ha
150.000 Ha
2)
Komoditas pangan lainnya*
20.000 Ha
100.000 Ha
1)
Di Pulau Jawa
100 Ha
1.000 Ha
2)
Di luar Pulau Jawa
200 Ha
2.000 Ha
*Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat maksimum luas penguasaan tanah adalah dua kali 4 maksimum luas penguasaan tanah untuk satu Propinsi
Luasan (2) Pasal 4 ayat (4) dan (5) Permen ATR/BPN No. 5/2015 Ayat (4) Ketentuan tentang luasan sebelumnya tidak berlaku untuk:
a) Badan usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
b) Badan Usaha yang seluruh atau sebagaian besar sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
c) Badan Usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka “go Public”.
Ayat (5) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas usaha kawasan industri diperlukan tanah dengan luasan lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, maka dapat dilakukan setelah Kakantah dan Kakanwil BPN Provinsi setempat mendapat persetujuan dari Menteri ATR/Kepala BPN*.
Catatan : Untuk ketiga Badan Hukum tersebut diatas tidak dibatasi luasannya 5
Jangka Waktu Izin Lokasi Pasal 5 Permen ATR/BPN No. 5/2015
Ayat (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 tahun Ayat (3) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 tahun apabila tanah yg sudah diperoleh mencapai 50 % atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi
Ketentuan
Ayat (5) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah kurang dari 50 % dari luas tanah yg ditunjuk dalam Izin Lokasi, maka Izin Lokasi tidak dapat diperpanjang Dalam hal perolehan tanah kurang dari 50 % dari luas tanah yg ditunjuk dlm Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tanah yg telah diperoleh dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yg memenuhi syarat 6
Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Pasal 9 Permen ATR/BPN No. 5/2015 Pertimbangan Teknis Pertanahan
Rapat Koordinasi instansi terkait, disertai
Pemberian Izin Lokasi
(PTP)
Konsultasi dengan Masyarakat
oleh Bupati/Walikota atau Gubernur (untuk DKI Jakarta)
(Pasal 9 ayat (1))
(Pasal 10)
(Pasal 9 ayat (3), (4), (5))
Pasal 10 Ayat : (1) Bahan-bahan utk keperluan PTP dan Rapat Koordinasi dipersiapkan oleh Kakantah (2) Rapat koordinasi disertai konsultasi dgn masyarakat pemegang HAT dlm lokasi yg dimohon (3) Konsultasi meliputi 4 aspek : Penyebarluasan informasi; Pemberian kesempatan kepada pemegang HAT; Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat; Peran serta masyarakat.
Catatan: 1.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Lokasi ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya atau untuk DKI Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 7
Monev Pasal 14 Permen ATR/BPN No. 5/2015 1) Monev meliputi :
- Monitoring
kegiatan perolehan tanah; penggunaan & pemanfaatan tanah dan ruang; pengamanan yg dilakukan oleh Badan Usaha terhadap tanah yg diperoleh; pengawasan dan pengendalian batas tanah yg diperoleh
2) Monev diselenggarakan oleh Menteri ATR/Kepala BPN (Tk. Nasional); Kakanwil BPN Prov (Tk .Prov) dan Kakantah (Tk. Kab/Kota)
Monev 3) Penyelenggaraan monev memperhatikan SK Izin Lokasi*
4) Hasil monev menjadi bahan pertimbangan dlm pembatalan Izin Lokasi
5) Pembatalan Izin Lokasi oleh Menteri ATR/Kepala BPN atas usulan : Kakanwil BPN Prov. dan Kakantah Kab/Kota 8
IP4T KAWASAN HUTAN
9
MONITORING SK TIM IP4T DALAM KAWASAN HUTAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN TAHUN 2015 No.
SATUAN KERJA
1
KANTAH KAB. SUKABUMI
2
KANTAH KAB. SLEMAN
3
KANTAH KAB. BINTAN
4
KANTAH KAB. MUARA JAMBI
5
KANTAH KAB. LAHAT
6
KANTAH KAB. LAMPUNG TENGAH
7
KANTAH KAB. BARITO SELATAN
8
KANTAH KAB. MURUNG RAYA
9
KANTAH KAB. KATINGAN
10
KANTAH KAB. TANAH BUMBU
11
KANTAH KAB. NUNUKAN
12
KANTAH KAB. HALMAHERA TENGAH
13
KANTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
SK TIM ADA TDK ADA
Sumber: Laporan Satuan Kerja ke Direktorat Penatagunaan Tanah
KETERANGAN
√ √ Pilot Project
√ √ √ Pilot Project
√ √ √ √ √ √
DALAM PROSES
10
DIREKTORAT Penataan Wilayah Pesisir Pulau Pulau Kecil Perbatasan dan Wilayah Tertentu (PWP3WT)
11
PERBATASAN DARAT a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, untuk mempercepat proses legalisasi aset pada lokasi pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan lokasi sekitarnya sesuai tata ruang dan peraturan perundangundangan. b. Lokasi 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan : 1. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Aruk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat 2. Pos Pos Lintas Batas Negara Terpadu Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat 3. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat 4. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motaain, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur 5. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motamasin, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur 6. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur 7. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Skouw, Kota Jayapura, Provinsi Papua 12
Pulau-Pulau Kecil Terluar Terdapat 47 pulau yang didalamnya ada bidang tanah yang sudah bersertipikat, sedangkan pada 45 pulau lainnya belum ada bidang tanahnya yang disertipikatkan (program 2015).
Sebatik
Kawaluso
13
92 PULAU TERLUAR (47 sudah bersertipikat dan 45 belum bersertipikat) 1. P. Nipa 21. P. Karabggosungan 2. P. Nongsa 22. P. Maratua 3. P. Pelampong 23. P. Sambit 4. P. Batu Berhanti 24. P. Lingian 5. P. Berhala 25. P. Salado 6. P. Batu Mandi 26. P. Dolangan 7. P. Iyu Kecil 27. P. Sebetul 8. P. Karimun Kecil 28. P. Sekatung 9. P. Sentut 29. P. Bangkit 10. P. Tokong Malang Biru 30. P. Manterawu 11. P. Damar 31. P. Makalehi 12. P. Mangkai 32. P. Kawalusu 13. P. Tokong Nanas 33. P. Kawio 14. P. Tokong Berlayar 34. P. Marore 15. P. Tokong Boro 35. P. Batubawaikang 16. P. Semiun 36. P. Miangas 17. P. Senua 37. P. Marampit 18. P. Subi Kecil 38. P. Intata 19. P. Kepala 39. P. Kakarutan 20. P. Sebatik 40. P. Bepondi
41. P. Bras 42. P. Budd 43. P. Fani 44. P. Fanildo 45. P. Jiew 46. P. Miossu 47. P. Liki 48. P. Kolepon 49. P. Kultubai Selatan 50. P. Kultubai Utara 51. P. Laag 52. P. Penambulai 53. P. Sophialouisa 54. P. Larat 55. P. Ararkula 56. P. Barung 57. P. Batugoyang 58. P. Dana 59. P. Deli 60. P. Enu
61. P. Karang 81. P. Enggano 62. P. Karaweira 82. P. Mega 63. P. Mangudu 83. P. Sibarubaru 64. P. Manuk 84. P. Sinyaunyau 65. P. Ndana 85. P. Simuk 66. P. 86. P. Wunga Nusakambangan 87. P. Simeulucut 67. P. Panehan 88. P. SelautBesar 68. P. Sekel 89. P. Raya 69 . P. Selaru 90. P. Rusa 70. P. Batek 91. P. Benggala 71. P. Alor 92. P. Rondo 72. P. Liran 73. P. Wetar 74. P. Kisar 75. P. Leti 76. P. Meatimiarang 77. P. Masela 78. P. Batarkusu 79. P. Asutubun 80. P. Batukecil 14
PULAU KECIL TERLUAR Dibawah ini merupakan data Pulau Kecil Terluar yang belum pernah terjadi sertipikasi tanah. Data diambil berdasarkan pendataan tahun 2011.
15
KONSOLIDASI TANAH
16
Penyediaan Tanah dan Penataan Wilayah Konsolidasi Tanah
Penyediaan tanah untuk kepentingan umum (Infrastruktur)
Penataan Wilayah (Lingkungan, Sosial, Ekonomi, Budaya)
Pemberdayaan Masyarakat 17
KONSOLIDASI TANAH DAPAT DILAKUKAN DALAM RANGKA: 1.
Pengadaan Tanah
2.
Pengembangan Perumahan
3.
Pertanian Pangan Berkelanjutan
4.
Peremajaan Kota
5.
Pengembangan Wilayah
6.
Perolehan Tanah dalam rangka Tindak lanjut Izin Lokasi
18
CONTOH PELAKSANAAN KOSOLIDASI TANAH PEMBANGUNAN OUTER RING ROAD KOTA PEKAN BARU
I. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN 1.
2.
3. 4.
5. 6.
Akan dilaksanakan Pembangunan outer ring road sisi Lintas Timur Kota Pekanbaru yang menghubungkan Kecamatan Tenayan Raya dan dengan Kecamatan Rumbai. Outer ring road terdiri 5 trase tahapan pembangunan yaitu: Trase 1 sepanjang ± 4,5 km; Trase 2 sepanjang ± 3,6 km; Trase 3 sepanjang ± 7,2 km; Trase 4 sepanjang ± 6,5 km;dan Trase 5 sepanjang ± 8 km. Selain melalui pengadaan tanah, pelaksanaan rencana pembangunan outer ring road akan dilaksanakan melalui konsolidasi tanah, khususnya untuk penataan disekitar outer ring road. Konsolidasi Tanah direncanakan akan dilaksanakan pada ± 3.100 bidang tanah. Rencana penyelenggaraan konsolidasi tanah ini merupakan kelanjutan rencana pada tahun 2014 yang terhambat pelaksanaannya karena dimulai pada akhir tahun anggaran. Konsolidasi Tanah akan dimulai pada trase outer ring road yang telah mencapai kesepakatan masyarakat 85% atau lebih. Pada saat ini yaitu pada trase 1 dan 2. 19 Anggaran yang digunakan untuk Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah adalah APBD Pemerintah Kota Pekanbaru.
Rencana Konsolidasi Tanah Outer Ring Road Kota Pekanbaru Trase 4 :Titik 6 – 8 ± 14,5 Km • Titik 6 – 7 ± 6,5 Km bisa di KT kan • Titik 7 – 8 ± 8 Km tidak bisa di KT kan karena berdasarkan RTRW Provinsi Riau (Perda 10/1994) termasuk kedalam wilayah kehutanan
Trase 3 :Titik 4 – 5 ± 6 Km
Simpang Badak ± 7,2 Km
Trase 2 :Titik 2 – 3 ± 3,6 Km
Trase I :Titik 1 – 2 ± 4,5 Km
20
II. PERMASALAHAN DAN KENDALA Masih perlu kejelasan mekanisme pengalihan anggaran APBD kepada BPN, apakah melaui mekanisme hibah atau PNBP. Masih belum jelas mekanisme pemberian ganti rugi tanaman keras dan bangunan milik masyarakat kaitannya dengan letak anggaran. Pada trase 5 terkendala pembangunannya karena RTRW Provinsi Riau (Perda No. 10 Tahun 1994) menegaskan kawasan tersebut peruntukannya adalah kawasan pengembangan hutan. Masih banyaknya masyarakat yang belum setuju dengan rencana konsolidasi tanah.
21
III. ALTERNATIF PENYELESAIAN
Mekanisme pengalihan anggaran APBD kepada BPN untuk Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah akan dikoordinasikan dengan Biro Keuangan Dan Pelaksanaan Anggaran dan Biro Perencanaan dan Kerjasama BPN RI. Pemerintah Kota Pekanbaru akan mengusahakan anggaran untuk pemberian ganti rugi dengan terlebih dahulu melalui proses penilaian pertanahan dan berkoordinasi dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri. Terkait terhambatnya pelaksanaan pembangunan di Trase 5 Pemerintah Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa dalam pemabahasan RTRW yang baru akan merubah peruntukan pengembangan kehutanan di lokasi tersebut karena tanah di wilayah tersebut bukan milik kehutanan atau merupakan kawasan hutan tetapi merupakan tanah Pemerintah Kota Pekanbaru yang diperuntukkan untuk pengembangan kehutanan. Terkait masyarakat yang belum setuju Pemerintah Kota Pekanbaru dan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru serta dibantu oleh Kanwil BPN Provinsi Riau akan terus mengupayakan agar tercapai kesepakatan untuk pelaksanaan konsolidasi tanah . 22
IV. Manfaat (KONSOLIDASI TANAH) Meningkatka n Nilai Tanah
Bidangbidang Tanah Tertata
Tersedia Tanah untuk Prasarana dan Sarana
MANFAAT
Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan 23 SDA Terpelihara
Bidang-bidang Tanah Tersertipikat
Masyarakat Menikmati Hasil yang Dibangun Efisiensi Anggaran
Implementasi RTRW
DIREKTORAT LANDREFORM
24
TARGET REDISTRIBUSI TOL DALAM RPJMN (2015-2019)
2015
107.150
Pelaksanaan Redis Identifikasi untuk 2016 Pelepasan Kawan dan Pendayagunaan TT
2016
2017
1.098.213
1.098.213
Identifikasi untuk 2017 Pelepasan Kawan dan Pendayagunaan TT Pelaksanaan Redis 2016
Identifikasi untuk 2018 Pelepasan Kawan dan Pendayagunaan TT Pelaksanaan Redis 2017
2018
2019
1.098.212
1.098.212
Identifikasi untuk 2019 Pelepasan Kawan dan Pendayagunaan TT Pelaksanaan Redis 2018
Pelaksanaan Redis 2019
25
TARGET REDISTRIBUSI TOL TAHUN 2015
Capaian B09 Tahun (per 19 Okt 2015): 75,08% Capaian B12?
26
• Pelaporan untuk SKMPP tahun 2015 untuk dilanjutkan sesuai aplikasi yang telah ada, dengan penambahan data dan evidence: – B03: Penetapan lokasi dan pelaksana (SK Penetapan lokasi dan SK Pelaksana)
– B06: Pelaksanaan Penyuluhan (Berita Acara dan daftar hadir Penyuluhan ) – B09: Penegasan Tanah Negara menjadi TOL (SK Penegasan) – B12: SK Redistribusi TOL, contoh sertipikat, laporan rekapitulasi sertipikat yang sudah diserahkan
• Pelaporan harus dilampiri dengan bukti/evidence
27
TARGET REDISTRIBUSI TOL TAHUN 2016 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PROVINSI Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Bangka Belitung Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Lampung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DIY Jawa Timur
Target Anggaran (Bidang) (Rp) 5.000 668.000 19.000 668.000 2.000 668.000 8.200 530.000 2.000 827.000 4.500 530.000 3.500 827.000 2.500 530.000 25.000 530.000 4.500 530.000 3.600 530.000 20.000 1.750 150 6.000
530.000 530.000 530.000 530.000
Total Anggaran (Rp) 3.340.000.000 12.692.000.000 1.336.000.000 4.346.000.000 1.654.000.000 2.385.000.000 2.894.500.000 1.325.000.000 13.250.000.000 2.385.000.000 1.908.000.000 0 10.600.000.000 927.500.000 79.500.000 3.180.000.000 28
TARGET REDISTRIBUSI TOL TAHUN 2016 No. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
PROVINSI Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat TOTAL
Target (Bidang) 2.500 6.850 7.500 6.000 8.000 22.000 3.500 1.000 13.275 10.250 6.000 4.500 4.450 5.000 4.000 212.525
Anggaran (Rp) 668.000 668.000 668.000 530.000 530.000 827.000 1.018.000 827.000 668.000 827.000 668.000 827.000 668.000 1.018.000 1.018.000 1.018.000 1.018.000
Total Anggaran (Rp) 1.670.000.000 4.575.800.000 5.010.000.000 3.180.000.000 0 6.616.000.000 22.396.000.000 2.894.500.000 668.000.000 10.978.425.000 6.847.000.000 4.962.000.000 3.006.000.000 4.530.100.000 5.090.000.000 0 4.072.000.000 148.798.325.000 29
IP4T NON KAWASAN HUTAN
30
TARGET KEGIATAN IP4T (NON-HUTAN) DALAM RPJMN (2015-2019) 2015
144.900 BIDANG
2016
2.464.400 Ha
2017
2.464.400 Ha
TARGET IP4T DALAM PERENCANAAN TAHUN 2016: 483.380 Bidang
2018
2019
2.464.400 Ha
2.464.400 Ha
MASIH UTANG TARGET RPJM
31
TARGET KEGIATAN IP4T 2015 18
Kalimantan Tengah
TARGET KEGIATAN 9.300
7.000
19
Kalimantan Selatan
7.000
Sumatera Barat
5.000
20
Kalimantan Timur
5.000
4
Sumatera Selatan
7.000
21
Bali
1.000
5
Bangka Belitung
2.500
22
Nusa Tenggara Barat
5.000
6
Riau
9.300
23
Nusa Tenggara Timur
5.000
7
Kepulauan Riau
9.300
24
Sulawesi Utara
5.000
8
Jambi
5.000
25
Gorontalo
3.000
9
Bengkulu
-
26
Sulawesi Tengah
5.000
10
Lampung
5.000
27
Sulawesi Selatan
2.000
11
Banten
5.000
28
Sulawesi Tenggara
5.000
12
DKI Jakarta
1.500
29
Sulawesi Barat
4.500
13
Jawa Barat
5.000
30
Maluku
4.000
14
Jawa Tengah
5.000
31
Maluku Utara
15
DIY
4.500
32
Papua
1.500
16
Jawa Timur
5.000
33
Papua Barat
1.500
17
Kalimantan Barat
5.000
NO
PROVINSI
1
Aceh
2
Sumatera Utara
3
TARGET KEGIATAN -
NO
PROVINSI
Jumlah
TARGET IP4T TAHUN 2016 Sebesar 483.380 Bidang di 33 Provinsi
-
144.900 32
TARGET IP4T NON KAWASAN HUTAN TAHUN 2016 KEGIATAN No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Provinsi DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI. YOGYAKARTA JAWA TIMUR ACEH SUMATERA UTARA SUMATRA BARAT RIAU JAMBI SUMATRA SELATAN LAMPUNG KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA
IP4T NON KAWASAN 2016 Target 4.000 50.000 50.000 20.000 50.000 1.000 56.250 3.000 24.792 7.688 4.000 2.000 13.000 12.500 2.000 6.500 8.800
Harga Satuan 95.919 95.919 95.919 95.919 95.919 96.404 96.404 96.404 96.404 96.404 96.404 95.919 112.705 112.705 96.404 112.705 112.705
Anggaran 383.676.000 4.795.950.000 4.795.950.000 1.918.380.000 4.795.950.000 96.404.000 5.422.725.000 289.212.000 2.390.047.968 741.153.952 385.616.000 191.838.000 1.465.165.000 1.408.812.500 192.808.000 732.582.500 991.804.000 33
TARGET IP4T NON KAWASAN HUTAN TAHUN 2016 18 SULAWESI TENGAH 19 SULAWESI SELATAN 20 SULAWESI TENGGARA 21 MALUKU 22 BALI 23 NUSA TENGGARA BARAT 24 NUSA TENGGARA TIMUR 25 PAPUA 26 BENGKULU 27 BANTEN 28 GORONTALO 29 BANGKA BELITUNG 30 MALUKU UTARA 31 SULAWESI BARAT 32 KEPULAUAN RIAU 33 PAPUA BARAT
JUMLAH
20.000 8.200 2.000 3.000 1.000 7.500 25.000 1.000 50.000 10.000 5.000 1.500 2.500 8.500 17.650 5.000
483.380
96.404 96.404 112.705 155.803 95.919 112.705 155.803 155.803 96.404 95.919 96.404 112.705 155.803 96.404 112.705 155.803
1.928.080.000 790.512.800 225.410.000 467.409.000 95.919.000 845.287.500 3.895.075.000 155.803.000 4.820.200.000 959.190.000 482.020.000 169.057.500 389.507.500 819.434.000 1.989.243.250 779.015.000 49.809.238.470 34
TERIMA KASIH
35
