PROGRAM PRIORITAS FORUM KERJASAMA DAERAH MITRA PRAJA UTAMA TAHUN 2011-2015
Bidang Ekonomi :
No.
Isu Program Prioritas Tahun 2011-2015
Indikasi Pencapaian Program
1. Pemberdayaan IKM/UKM yang berorientasi produk/jasa kreatif
Terbangunnya pemahaman bersama SKPD terkait pada masingmasing provinsi anggota MPU tentang kecenderungan trend pengembangan ekonomi kreatif di masa depan; Teridentifikasi potensi IKM/UKM pada provinsi anggota MPU yang berorientasi produk/jasa kreatif; Terumuskannya model kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang dapat diimplementasikan oleh provinsi anggota MPU. Dihasilkannya modul sosialisasi pengembangan ekonomi kreatif untuk kegiatan sosialisasi di kabupaten/kota pada masing-masing wilayah provinsi anggota MPU.
2. Pengembangan IKM/UKM yang berdaya saing dalam menghadapi tantangan ChinaAsean Free Trade
Terbangunnya pemahaman bersama skpd terkait pada masingmasing provinsi anggota MPU tentang kecenderungan semakin meningkatnya peta persaingan ekonomi global (salah satunya adalah tantangan China-Asean Free Trade) yang berdampak pada pasar IKM/UKM di daerah masing-masing; Terumuskannya langkah-langkah dan rekomendasi provinsi anggota MPU yang dapat disampaikan kepada kementrian yang terkait dalam rangka meningkatkan daya saing IKM/UKM dalam menghadapi tantangan China-Asean Free Trade.
3. Pengembangan produk agribisnis organik
Terbangunnya pemahaman bersama skpd terkait pada masingmasing provinsi anggota MPU tentang potensi pengembangan produk agribisnis organik dalam meningkatkan “added value” produk agribisnis bagi petani dan konsumen; Terselenggaranya studi banding dan proses pembelajaran terhadap best practice profil agribisnis organik yang ada pada satu wilayah provinsi anggota MPU, untuk selanjutnya dapat dikembangkan oleh skpd terkait pada masing-masing provinsi anggota MPU; Terselenggaranya pameran khusus produk agribisnis organik yang dihasilkan oleh masing-masing anggota MPU dalam rangka mengundang investasi dan promosi pemasaran produk agribisnis organik; Terumuskannya langkah-langkah dan rekomendasi provinsi anggota MPU yang dapat disampaikan kepada kementrian pertanian dalam rangka pengembangan potensi pengembangan produk agribisnis organik pada masing-masing provinsi anggota MPU.
4. Penguatan dan Pengelolaan Ketahanan pangan
Terbangunnya pemahaman bersama skpd terkait pada masingmasing provinsi anggota MPU tentang kondisi kebutuhan (demand), pemenuhan kebutuhan (supply), dan potensi (stock) untuk beberapa komoditi pangan strategis yang disampaikan oleh masingmasing provinsi anggota MPU, dibandingkan dengan profil ketahanan pangan nasional; Terumuskannya langkah-langkah dan rekomendasi provinsi anggota MPU yang dapat disampaikan kepada kementrian pertanian dalam rangka penguatan dan pengelolaan ketahanan pangan organik pada masing-masing provinsi anggota MPU; Dihasilkannya kesepakatan, komitmen bersama, dan kerjasama skpd terkait pada masing-masing provinsi anggota MPU dalam mengelola kebutuhan (demand), pemenuhan kebutuhan (supply), dan potensi (stock) untuk beberapa komoditi pangan strategis, dalam rangka penguatan dan pengelolaan ketahanan pangan masing-masing provinsi anggota MPU.
2
5. Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Antar Daerah
Terbangunnya pemahaman bersama skpd terkait pada masingmasing provinsi anggota MPU tentang kasus-kasus yang terjadi yang menimpa tenaga kerja dari wilayah provinsi anggota MPU tertentu, pola pencegahan, penanganan, dan kerjasama pemecahannya dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja antar daerah; Terumuskannya langkah-langkah dan rekomendasi provinsi anggota MPU yang dapat disampaikan kepada kementrian tenaga kerja dalam rangka pembinaan dan perlindungan tenaga kerja antar daerah pada masing-masing provinsi anggota MPU; Teridentifikasinya dan terdayagunakannya fasilitas pelatihan dan pengembangan keahlian tenaga kerja yang telah dimiliki oleh provinsi anggota MPU tertentu untuk melayani kebutuhan pengembangan kompetensi tenaga kerja yang dikirim oleh masingmasing provinsi anggota MPU; Terselenggaranya kegiatan pelatihan dan pengembangan keahlian tenaga kerja yang dilayani oleh lembaga pelatihan dan pengembangan keahlian tenaga kerja yang telah dimiliki oleh provinsi anggota MPU tertentu, secara periodik dan diikuti oleh sejumlah tenaga kerja atau pencari kerja yang dikirim oleh masingmasing provinsi anggota MPU.
Bidang Lingkungan dan Infrastruktur : No.
Program Prioritas Tahun 2011-2015
Indikasi Pencapaian Program
1. Pengembangan sistem Mitigasi Bencana
Terbangunnya pemahaman bersama skpd terkait pada masingmasing provinsi anggota MPU tentang potensi, intensitas, dan dampak bencana pada masing-masing wilayah provinsi anggota MPU serta konsep mitigasi bencana yang dapat dilakukan oleh provinsi anggota MPU; Terselenggaranya studi banding dan proses pembelajaran terhadap best practice pengelolaan dampak bencana yang ada pada satu wilayah provinsi anggota MPU, untuk selanjutnya dapat dikembangkan oleh skpd terkait pada masing-masing provinsi anggota MPU; Terkelolanya upaya penanggulangan potensi bencana banjir akibat luapan aliran sungai lintas provinsi anggota MPU.
2. Pencegahan dan pengeloaan dampak “global warming”
Terbangunnya pemahaman bersama skpd terkait pada masingmasing provinsi anggota MPU tentang upaya pencegahan dan pengeloaan dampak “global warming”; Terumuskannya kesepakatan provinsi anggota MPU untuk melakukan gerakan bersama “kesadaran mencegah, mengurangi, dan mengelola dampak global warming” baik di lingkungan instansi pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat, yang dipandu oleh kementrian terkait ; Terdayagunakannya lembaga sosial kemasyarakatan pada masingmasing provinsi anggota MPU (masing-masing 1 setiap provinsi) untuk memahami dan peduli melakukan gerakan bersama “kesadaran mencegah, mengurangi, dan mengelola dampak global warming di lingkungan masyarakat”; Teraktualisasinya gerakan “kesadaran mencegah, mengurangi, dan mengelola dampak global warming di lingkungan masyarakat” yang dilakukan oleh lembaga sosial kemasyarakatan pada masing-masing provinsi anggota MPU.
3
3. Pengembangan moda transportasi publik massal
Terbangunnya pemahaman bersama skpd terkait pada masingmasing provinsi anggota MPU tentang best practice perkembangan sebuah kota (di luar negeri) yang mampu mengelola penyediaan sarana transportasi publik massal dengan baik, disampaikan oleh kementrian terkait dan international expert di bidang transportasi publik; Terumuskannya grand design 10 (sepuluh) kota ibukota provinsi anggota MPU dalam membangun dan mengembangkan moda transportasi publik massal; Terumuskannya grand design 10 (sepuluh) provinsi anggota MPU dalam membangun dan mengembangkan sarana perhubungan lintas provinsi anggota MPU.
4. Konservasi produk budaya
Terbangunnya pemahaman bersama skpd terkait pada masingmasing provinsi anggota MPU tentang perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dan produk budaya yang dimiliki provinsi anggota MPU yang disampaikan oleh kementrian terkait; Tersosialisasikannya pengetahuan dan kepentingan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dan produk budaya kepada kabupaten/kota yang ada pada masing-masing provinsi anggota MPU.
5. Penguatan dan pengelolaan ketahanan energi
Terbangunnya pemahaman bersama skpd terkait pada masingmasing provinsi anggota MPU tentang konsep ketahanan energi yang dapat dilakukan oleh masing-masing provinsi, disampaikan oleh kementrian terkait; Terumuskannya kesepakatan provinsi anggota MPU untuk melakukan gerakan bersama “mengelola ketahanan energi”;
6. Peningkatan Kerjasama Promosi dan Pemasaran Kepariwisataan secara Terpadu
Terumuskannya penawaran 1 (satu) paket penawaran wisata lengkap meliputi destinasi wisata dari Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT; Terpilihnya 1 (satu) provider jasa swasta yang mampu mengelola paket penawaran wisata lengkap 10 (sepuluh) provinsi anggota MPU; Terlaksananya launching perdana perjalanan wisata lengkap 10 (sepuluh) provinsi anggota MPU yang diikuti oleh 1 (satu) rombongan turis domestik dan 1 (satu) rombongan turis asing.
7. Pengembangan potensi wisata daerah menjadi “destinasi wisata nasional dan internasional”
Terbangunnya pemahaman bersama skpd terkait pada masingmasing provinsi anggota MPU tentang kiat pengelolan dan penyediaan kelengkapan sarana destinasi wisata dunia (dengan mengambil best practice salah satu tempat wisata dunia di manca negara); Terbuatnya brosur promosi tempat wisata daerah yang dibuat oleh 10 (sepuluh) provinsi anggota MPU; Tersedianya outlet informasi pada masing-masing provinsi anggota MPU yang mampu memberikan penjelasan tentang tempat wisata daerah yang dimiliki oleh 10 (sepuluh) provinsi anggota MPU.
4 Bidang Sosial : No.
Program Prioritas Tahun 2011-2015
Indikasi Pencapaian Program
1. Pencapaian MDG Tahun 2015
Terumuskannya grand design 10 (sepuluh) provinsi anggota MPU dalam mencapai 8 (delapan) Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2015 yang meliputi : 1. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan; 2. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal; 3. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan; 4. Menurunkan angka kematian anak; 5. Memperbaiki kesehatan maternal; 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya; 7. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup; 8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan. Terlaksananya evaluasi tahunan dan sharing problem solving atas pencapaian indikator pencapaian 8 (delapan) Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2015 yang dilakukan oleh provinsi anggota MPU ; Terumuskannya langkah-langkah dan rekomendasi provinsi anggota MPU yang dapat disampaikan kepada kementrian terkait dalam rangka pencapaian indikator pencapaian 8 (delapan) Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2015 pada masing-masing provinsi anggota MPU.
2. Pengembangan sistem jaminan sosial dan jaminan kesehatan
Sharing informasi best practice beberapa kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi anggota MPU dalam mengimplementasikan jaminan sosial dan jaminan kesehatan kepada warganya; Sosialisasi best practice jaminan sosial dan jaminan kesehatan yang dapat diimplementasi oleh kabupaten/kota pada provinsi anggota MPU; Terapresiasinya kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi anggota MPU yang mampu mengimplementasikan jaminan
3. Pengelolaan dan penanganan kasus perdagangan anak dan perempuan
Terbangunnya pemahaman bersama skpd terkait pada masingmasing provinsi anggota MPU tentang sejumlah kasus perdagangan anak dan perempuan yang perbah terjadi, pencegahan, dan penanganannya; Terumuskannya model kerjasama antar provinsi anggota MPU dalam penanggulangan dan penanganan kasus perdagangan anak dan perempuan.
4. Pencegahan, pengelolaan, dan penanganan penyebaran penyakit menular
Teridentifikasinya jenis-jenis penyakit menular yang berpotensi berjangkit di wilayah provinsi anggota MPU dan tergalangnya kerjasama dalam melakukan pencegahan dan penanganannya terhadap potensi penyebaran penyakit menular lintas provinsi; Sharing best practice pelayanan beberapa RSUD di wilayah provinsi anggota MPU dalam menangani penyebaran penyakit menular.
5. Pengembangan dan pengelolaan jaminan dan perlindungan hukum bagi masyarakat
Teridentifikasinya dan dipahaminya hak dan kewajiban masyarakat sipil yang dapat dilayani oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi, oleh skpd terkait; Sharing best practice pengalaman provinsi anggota MPU dalam memberikan perlindungan hukum bagi warganya; Sharing best practice pengalaman provinsi anggota MPU dalam penegakkan produk hukum daerah, pengelolaan keamanan dan ketertiban umum wilayah;
6. Pembinaan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Sharing best practice penanganan PMKS oleh kabupaten/kota di wilayah provinsi anggota MPU; Kerjasama pembinaan dan rehabilitasi PMKS dengan memanfaatkan kelembagaan pengembangan kecakapan hidup yang dimiliki oleh provinsi anggota MPU.
5 Bidang Pemerintahan : No.
Program Prioritas Tahun 2011-2015
Indikasi Pencapaian Program
1. Penegakan produk hukum daerah
Teridentifikasinya sejumlah produk hukum daerah yang perlu ditetapkan oleh pemerintah provinsi, dengan lahirnya UU dan PP yang baru; Sharing informasi best practice provinsi anggota MPU dalam merumuskan produk hukum daerah yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi; Sharing informasi best practice provinsi anggota MPU dalam pengelolaan dan penegakkan produk hukum daerah yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
2. Pengembangan layanan Online system antar provinsi anggota MPU
Terwujudnya layanan On-line system yang berlaku untuk provinsi anggota MPU : o pemesanan tiket untuk memasuki tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah provinsi anggota MPU o pemesanan kamar hotel yang dimiliki oleh pemerintah provinsi anggota MPU o transfer antar bank yang dimiliki oleh pemerintah provinsi anggota MPU Terkelolanya up-dating situs resmi MPU yang memuat laporan kegiatan dan informasi pembangunan provinsi anggota MPU : o Up-dating sekilas laporan kegiatan yang dilaksanakan MPU o Up-dating perkembangan pembangunan dan kebijakan yang terjadi pada provinsi anggota MPU Terlatihnya operator situs resmi MPU yang bekerja pada sekber MPU pada masing-masing provinsi anggota MPU untuk melakukan up-dating situs resmi MPU.
3. Pengelolaan aset dan investasi bersama anggota MPU
Terumuskannya konsep pengelolaan aset dan investasi bersama anggota MPU, yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku; Dihasilkannya rumusan/rujukan/rekomendasi kebijakan yang dapat mengatur pengelolaan aset dan investasi bersama berbasis forum kerjasama daerah, kepada kementrian terkait; Terbentuknya lembaga pengelolaan aset dan investasi bersama anggota MPU, yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
4. Pengembangan dan pengelolaan produk hukum daerah yang berlaku lintas provinsi
Terselenggaranya pengkajian produk hukum daerah dapat yang berlaku lintas provinsi; Terumuskannya produk hukum daerah dapat yang berlaku lintas provinsi .
5. Penanganan Kependudukan dan Urbanisasi Antar Daerah
Terbangunnya pemahaman bersama skpd terkait pada masingmasing provinsi anggota MPU tentang konsep implementasi KTP On-line, yang dipandu oleh kementrian dalam negeri; Terumuskannya konsep implementasi KTP On-line di provinsi anggota MPU yang difasilitasi oleh kementrian dalam negeri; Terumuskannya model kerjasama dalam pengelolaan transmigrasi untuk provinsi anggota MPU.
6
Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui kerjasama pengembangan Diklat
7
Pengembangan kapasitas dan jejaring infokom dalam pembangunan antar provinsi
8
Penguatan ketahanan dan kesatuan bangsa antar provinsi
