PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN DEPARTEMEN KIMPRASWIL

PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN DEPARTEMEN KIMPRASWIL TAHUN 2003

DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH September 2002 1

Visi : Terwujudnya permukiman yang layak huni dan produktif, serta prasarana wilayah yang handal dan bermanfaat, dalam pengembangan wilayah yang holistik, berkeadilan dan berkelanjutan serta selaras dengan aspirasi masyarakat

Misi : 1.

Penyelenggaraan permukiman dan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan dan berdasarkan penataan ruang.

2.

Pemenuhan kebutuhan permukiman meliputi perumahan untuk seluruh lapisan masyarakat dan perwujudan permukiman yang responsif, serta prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan yang handal.

3.

Penyelenggaraan prasarana wilayah meliputi prasarana jalan dan sumber daya air dalam rangka pengembangan wilayah.

4.

Peningkatan manajemen pembangunan meliputi pengembangan industri konstruksi dan teknologi terapan serta pengembangan SDM, peningkatana peran swasta dan masyarakat, percepatan otonomi daerah dan perwujudan good governance. 2

Next

C:/DATA/PRESENTASI KEMISKINAN 3 JAN 2002 - 2

1

1. Kebijakan Kemiskinan

Meningkatkan

Penanggulangan

diarahkan pada upaya peningkatan produktifitas untuk meningkatkan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

2. Kebijakan Meningkatkan Pembangunan Daerah melalui Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat diarahkan mendukung pengembangan wilayah, pembangunan prasarana perkotaan maupun perdesaan, penataan ruang, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, kebijakan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. 3

3. Kebijakan Membangun dan Memelihara Prasarana dan Sarana Pendukung Pembangunan Ekonomi terutama sumber daya air dan jalan diarahkan untuk memperbaiki tingkat pelayanan sarana dan prasarana serta efisiensi. Secara lebih spesifik diprioritaskan rehabilitasi berbagai Prasarana dan Sarana mempertahankan fungsi pelayanan; membangun Prasarana dan Sarana di daerah dengan prioritas daerah dengan kesenjangan pelayanan paling tinggi; memiliki potensi perekonomian, serta daerah perba-tasan. Reformasi dilanjutkan melalui penyempurnaan berbagai peraturan perundangan dan kelembagaan dalam rangka meningkatkan partisipasi swasta, meningkatkan aksesibilitas Prasarana dan Sarana Perdesaan untuk menggerakkan perekonomian rakyat dan meningkatkan keterpaduan sistem transportasi antarmoda.


4

2

4. Kebijakan Meningkatkan Penerapan Prinsipprinsip Pembangunan Berkelanjutan diarahkan

pada upaya penegakan hukum kasus konversi lahan yang tidak sesuai rencana peruntukannya, menyiapkan rencana tata ruang kawasan-kawasan strategis dan bersifat nasional, mengendalikan pemanfaatan ruang di daerah konservasi seperti hutan lindung, daerah aliran sungai dan pesisir, menyiapkan rencana tata ruang pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil serta mengelola DAS dan kawasan lindung terintegrasi untuk kesinambungan rencana satu sistem DAS, mulai daerah peresapan air di hulu s/d daerah hilir.

5

¾ Rendahnya Kemampuan berkompetisi al. kurangnya pendidikan. ¾ Rendahnya Kesempatan kerja dan usaha.

¾ Kelangkaan modal usaha (Lahan, modal kerja, dst) ¾ Keterbatasan informasi dan dokumentasi. ¾ Kurangnya akses ke pasar dan sarana produksi. ¾ Lingkungan yang tidak sehat, terisolir dan tidak mendukung produktivitas. 6


3

1. Mendukung Program Pembangunan Manusia, melalui pendekatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui : - Pengembangan kegiatan usaha ekonomi masyarakat. - Pemberdayaan manusia, dengan memperhatikan tatanan sosial kemasyarakatan; - Penataan lingkungan fisik, dan kualitas hunian. 3. Penanganan Kemiskinan di kawasan Perkotaan, kawasan Perdesaan dan kawasan Permukiman Nelayan. 7

1. Memberdayakan masyarakat miskin didalam mewujudkan kemandirian dan keswadayaannya dengan semangat kebersamaan antar pelaku penanggulangan kemiskinan di bidang permukiman dan prasarana wilayah secara menyeluruh dan saling ketergantungan antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. 2. Meningkatkan keterampilan masyarakat miskin didalam mengembangkan peluang bagi usaha ekonomi produktif untuk peningkatan pendapatan melalui pendayagunaan dan pelayanan prasarana dan sarana dasar permukiman dan prasarana wilayah berdasarkan kondisi dan potensi lokal. 3. Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat miskin dalam pendayagunaan dan pelayanan kebutuhan prasarana dan sarana dasar permukiman dan prasarana wilayah secara efektif.


8

4

•

•

Banyaknya kawasan kumuh baik yang legal maupun ilegal, dengan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan yang sangat terbatas. Lemahnya kemampuan ekonomi masyarakat sejalan dengan terbatasnya kemampuan untuk berusaha.

9

•

•

•

Kurang terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dan keterisolasian daerah perdesaan tersebut. Kurangnya dukungan prasarana dan sarana perdesaan. Kurangnya dukungan untuk dapat terciptanya peningkatan nilai tambah hasil produksi perdesaan. 10


5

•

• •

Prasarana dan sarana lingkungan yang sangat terbatas. Keterbatasan untuk mendapat air bersih. Kurangnya prasarana dan sarana untuk mendukung pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

11

Faktor Penyebab Kemiskinan

Meningkatkan Pendapatan LKM (Lembaga Keuangan Mikro)

PERKOTAAN

1. Fasilitasi Penyediaan

2. 3. 4. 5.

Perumahan : a. Subsidi KPR RS/RSS. b. Perumahan Swadaya, Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan : a. P2KP Tahap I & Tahap II Penataan Kawasan Kumuh Squatter Penyediaan Air Bersih (PDPSE AB)

Mengurangi Pengeluaran Pola Penanggulangan Bidang Kimpraswil

PERDESAAN 1. Pengembangan DPP/ Agropolitan 2. Irigasi/ Kecil & P3A. 3. Pengaitan Desa Kota 4. Aksesibilitas Daerah Terpencil/Pedalaman.

NELAYAN MISKIN

1. Pemukiman Kumuh

Nelayan 3. Desa-Desa Nelayan/ Pesisir Pantai 3. Pulau Terpencil

12


6

Penanganan Kemiskinan Melalui Bidang Kimpraswil dilaksanakan pada : I. II. III.

Penanganan di Kawasan Perkotaan Penanganan di Kawasan Perdesaan Penanganan di Kawasan Permukiman Nelayan

Total Dana Tahun 2003: Rp. 1.231,1 milyar (sejumlah Rp. 231,7 milyar di disalurkan langsung ke daerah dengan mekanisme DIPP

13

A. Perumahan Sangat Sederhana

1. Subsidi bunga Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana/RSS Kegiatan fasilitasi ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan tetap yang rendah agar dapat memiliki rumah yang layak. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan proporsi masyarakat berpenghasilan rendah bermukim di perumahan layak huni, mengurangi back log penyediaan rumah dan mengembangkan kegiatan ekonomi industri perumahan. Penyaluran dana kepada masyarakat melalui Bank Pelaksana. Sasaran Tahun 2003 : 150.000 rumah di 26 propinsi dengan dana sebesar Rp. 412, 13 Milyar 14


7

2. Pengembangan Rumah Swadaya oleh Kelompok Masyarakat (penyediaan perumahan yang bertumpu kepada pemberdayaan masyarakat, P2BPK) dilaksanakan dengan membentuk kelompok– kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan tetap, pemerintah memfasilitasi pendampingan dan stimulan melalui pembangunan prasarana sarana dasar dan kelompok masyarakat merencanakan dan mengawasi pembangunan perumahan bersama. Sasaran Tahun 2003 : 10.359 rumah di 30 propinsi senilai Rp. 46,617 milyar.

15

3. Penerapan Pembangunan Perumahan dan Daerah Berbasis pada Prakarsa Komunitas Masyarakat (CO-BILD). Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan dana bergulir bagi kelompok masyarakat yang bermukim di kawasan-kawasan kumuh untuk dapat memperbaiki perumahannya dan lingkungannya. Dengan cara ini maka diharapkan semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah bermukim di perumahan layak huni. Sasaran Tahun 2003 adalah 3.992 KK di 12 kawasan kota pada 11 propinsi untuk bermukim di rumah yang sehat sebesar Rp. 6,705 milyar.

16


8

B. Perbaikan Prasarana dan Sarana Permukiman 1. Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi melalui Penyediaan Air Bersih (PDP-SE AB)

Program ini ditujukan untuk penyediaan air bersih, melalui mobil tangki, pipa, SIPAS, Gerobak Dorong, Terminal Air/Hidran Umum, bagi masyarakat miskin di kawasan rawan air di kaw. Kumuh perkotaan maupun perdesaan Kegiatan akan dilaksanakan oleh KSM dg pola swakelola, PDAM, kontraktual atau kombinasinya di 250 Kab/Kota di 30 Propinsi dengan lokasi didasarkan kepada kesepakatan dengan Pemda dan Masyarakat Sumber Dana: APBN Tahun 2003 sebesar Rp. 150 milyar 17

2. Program Penataan dan Rehabilitasi Kawasan Kumuh (dengan pendanaan Rupiah Murni)

1. Bantuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan prasarana dan sarana, meningkatkan kualitas lingkungan dan sarana penunjang kegiatan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat. 2. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan azas TRIDAYA: penataan lingkungan fisik dan kualitas hunian, pemberdayaan manusia (pelatihan dan penyuluhan), dengan memperhatikan tatanan sosial kemasyarakatan, pengembangan kegiatan usaha ekonomi masyarakat). 3. Bentuk kegiatan : a. Kegiatan fisik sesuai Community Action Plan (CAP) pada 30 kawasan sangat kumuh 18


9

Program Penataan dan Rehabilitasi Kawasan Kumuh

. . .(Lanjutan) 4. Adanya “Role Sharing” dari Pemerintah Daerah. 5. Penyelengaraan secara holistik (multi sektoral) yang memerlukan koordinasi dan keterpaduan dari berbagai instansi terkait. 6. Pembangunan yang berkelanjutan melalui pelembagaan kegiatan oleh masyarakat dimulai dengan pencanangan Gerakan Masyarakat Dalam Penanganan Kawasan Kumuh oleh Wakil Presiden tanggal 27 Oktober 2001 di Surabaya, Jatim. 7. Sasaran Tahun 2003 : 106 Kws. di 30 Propinsi penerima manfaat dengan dana APBN sebesar Rp. 75,1 Milyar.

19

3. Program Penanggulangan Kemiskinan di Kawasan Kumuh (Squatters Settlements Project-IBRD) 1. Bantuan untuk memberdayakan masyarakat pada kawasan tertentu secara tidak sah (bantaran sungai) agar dapat hidup lebih layak dan tertib dalam lingkungan yang sehat (dapat dilaksanakan sesudah kawasan permukimannya di “putihkan” atau di relokasi). 2. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan azas TRIDAYA : Penataan lingkungan fisik dan kualitas hunian, terutama di kaw. Yang telah di “putihkan”, pemberdayaan manusia, dengan memperhatikan tatanan sosial kemasyarakatan, pengem bangan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dengan dana bergulir 4. Bentuk kegiatan : a. Perbaikan ekonomi masyarakat “squatter” melalui pelatihan, membantu memanfaatkan peluang usaha. 20


10

3. Squatters Settlement Project …. (lanjutan) b. Perbaikan tingkat sosial (pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat = KSM) c. Perbaikan fisik (perbaikan prasarana dan sarana) 5. Adanya “Role Sharing” dari Pemerintah Daerah terutama dalam hal meningkatkan status kawasan menjadi legal ataupun untuk relokasi ke kawasan lain. 6. Pengaturan pelaksanaan a. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) b. Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) c. Menunjuk penanggung jawab kegiatan (PJOK) d. Membentuk Tim Pembina dan koordinasi di tingkat pusat dan daerah 7. Sumber dana : Japan Social Development Fund Grant melalui Bank Dunia pada Tahun 2003 akan menyerap sebesar Rp. 14,7 Milyar untuk 7 kawasan di 7 kota Serang, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cirebon dan Jakarta

21

C. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 1. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) (Urban Poverty Project I) • Bantuan kepada masyarakat miskin agar mampu melaksanakan berbagai kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. • Bentuk bantuan : Kredit usaha kecil, prasarana dan sarana air bersih, sanitasi, jalan dan penunjang ekonomi (pasar, balai latihan kerja) serta pelatihan masyarakat. • Lokasi proyek : 2.605 Kelurahan tersebar di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur. • Sumber dana dari Bank Dunia sebesar US $ 100,000,000. • Waktu pelaksanaan : Desember 1999 – Desember 2003. • Sasaran Tahun 2003 : 1,6 juta KK 1.327 kelurahan di 6 propinsi (seluruh sasaran proyek) dengan dana sebesar Rp 135 Milyar. 22


11

2. Urban Poverty Project II •

US $ 100,000,000 dengan sumber dana Bank Dunia.

•

Lokasi proyek : Jawa Bagian Selatan, Sulawesi, Kalimantan (kecuali Kaltim) dan NTB.

•

Sasaran Tahun 2003 : 20,3 Juta KK, 2.227 kelurahan, 13 propinsi (seluruh sasaran proyek) dengan dana sebesar Rp. 90 milyar

•

Rencana pelaksanaan : Tahun 2002 - 2004.

23

A. Pengembangan Desa (DPP) /Agropolitan

Pusat

Pertumbuhan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan agribisnis melalui pembentukan Desa Pusat Pertumbuhan/Agropolitan (pusat-pusat pasar diperdesaan) termasuk desa tertinggal disekitarnya. Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan/ Agropolitan dari sebuah kawasan yang terdiri dari 5 atau lebih desa dengan penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekonomi kawasan tersebut melalui pendekatan TRIDAYA yang akan dilaksanakan di 29 DPP / kawasan agropolitan di 30 propinsi dengan dana Tahun 2003 sebesar Rp. 45,0 Milyar.

24


12

B. Pengembangan Irigasi Kecil Partisipatif melalui Perkumpulan Petani Pengguna Air P3A Bertujuan untuk meningkatkan manfaat yang sebesar- besarnya pada petani yang berada dalam kawasan irigasi teknis dan pemberdayaan petani lainnya melalui irigasi kecil. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembangan irigasi kecil didasarkan partisipasi petani dan penyempurnaan jaringan irigasi penyuluhan pengenai O&P kepada petani, pengurus P3A, dan wanita tan, penyebarluasan kebijakan pengelolaan irigasi dan pengembangan kelembagaan pengelola irigasi (P3A) yang berbadan hukum. Sasaran Program Tahun 2003 adalah tersedianya jaringan irigasi kecil di perdesaan, terbentuknya lembaga masyarakat untuk membangun, mengelola dan memanfaatkan jaringan irigasi. Pembiayaan Tahun 2003 sebesar Rp. 5 Milyar yang berasal dari rupiah murni dan PLN (FMISP : Farmer Managed Irrigation 25 System Project ADB).

C.

Pembangunan Jalan Akses Desa (Rural – Urban Linkages)

a. Bertujuan untuk menciptakan hubungan ekonomi antara kota dan desa-desa miskin melalui peningkatan aksesibilitas antar desa dan desa ke kota dengan jalan poros desa, jalan desa serta outlet terminal dan pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi b. Akan dilaksanakan di 82 desa-kota di 29 propinsi dengan dana Rp. 48,05 Milyar.

26


13

D. Peningkatan Aksesibilitas Desa di Kawasan Tertinggal 1. Pembangunan/Peningkatan jalan Daerah tertinggal terutama di P. Sumatera bagian barat (NAD, Bengkulu ) sebesar Rp 19,3 milyar dan P Jawa bagian selatan (Banten, Jabar, dan Jatim) sebesar Rp 62,0 milyar. 2. Pembangunan/peningkatan jalan akses perba-tasan dengan negara tetangga (Kalbar, Kaltim, Papua dan NTT) sebesar Rp 31,7 milyar.

27

A. Penanganan di Permukiman Kumuh Nelayan 1. Bantuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin di permukinan nelayan melalui peningkatan kualitas lingkungan dan sarana penunjang kegiatan ekonomi dengan pemberdayaan masyarakat. 2. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan azas TRIDAYA: penataan lingkungan fisik dan kualitas hunian melalui penyediaan air bersih, sanitasi, perbaikan rumah, jalan lingkungan; pemberdayaan manusia dengan memperhatikan tatanan sosial kemasyarakatan (kelembagaan, pelatihan, penyuluhan, dan penyediaan balai kerja/serba guna), pengembangan kegiatan usaha ekonomi masyarakat melalui sarana pasar, dermaga, tambatan perahu, tempat pelelangan ikan, tempat penjemuran ikan dan jala. 3. Lokasi proyek : 44 kawasan permukiman nelayan perkotaan tersebar pada 21 Propinsi. 28


14

4. Bentuk kegiatan : Kegiatan fisik sesuai Community Action Plan (CAP) 5. Adanya “Role Sharing” dari Pemerintah Daerah. 5. Penyelengaraan secara holistik (multi sektoral) yang memerlukan koordinasi dan keterpaduan dari berbagai instansi terkait. 7. Pembangunan yang berkelanjutan melalui pelembagaan kegiatan oleh masyarakat dimulai dengan pencanangan Gerakan Masyarakat Dalam Penanganan Kawasan Kumuh oleh Wakil Presiden tanggal 27 Oktober 2001 di Surabaya, Jatim. 8. Sumber dana : APBN Tahun 2003 sebesar Rp. 31,6 Milyar Sasaran Tahun 2003 : 44 kawasan permukiman nelayan di 30 propinsi

29

B. Penyediaan Prasarana dan Sarana Desa – Desa Pesisir / Nelayan a. Pada desa-desa nelayan/pesisir tertinggal di kawasan tertinggal diupayakan agar kegiatan ekonomi lokal dapat bertumbuh dengan pendekatan pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan serta pendekatan Pengaitan Desa dengan Kota Terdekat. b. Prasarana-prasarana tersebut diprogramkan sejalan dengan pendekatan TRIDAYA. Dalam pembangunan desa pusat pertumbuhan dan pengaitan desa kota antara lain jalan dalam dan antar desa, tempat penjemuran ikan dan jaring tempat pelelangan ikan, balai kerja, pasar regional dan untuk pola pengaitan desa-kota maka komponen jalan antar desa-kota dan desa-kota serta pasar regional merupakan program yang dominan mengingat keterhubungan kegiatan ekonomi antara desa dengan kota adalah fokus perhatian. c. Dana yang dialokasikan pada Tahun 2003 untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 800 juta yang dilaksanakan di 2 desa di propinsi Sumatera Barat. 30


15

C. Penyediaan Prasarana dan Sarana PulauPulau Terpencil / kecil

Program pembangunan lebih diarahkan pada kawasankawasan prioritas, yang salah satunya adalah kawasan tertinggal, yang dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan yang diakibatkan oleh kurangnya dukungan sumberdaya yang ada. Program pembangunan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang memiliki nilai/dampak strategis baik secara regional maupun nasional, sehingga kegiatan yang ada belum menjangkau semua pulau terpencil. Pulau terpencil pada umumnya membutuhkan prasarana air bersih, drainase untuk mengatasi banjir, dan prasarana permukiman lainnya. Program Tahun 2003 untuk pulau terpencil telah diusulkan berdasarkan konsultasi regional dan sinkronisasi program sebesar Rp. 57,3 Milyar yang akan dilaksanakan di NAD, Sumut, Sumbar, Bali, Sulut, Sulteng,Sultra & NTT.

31

1. Penanggulangan kemiskinan memiliki penekanan pada Pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan prasarana dan sarana melalui pembentukan kelompok–kelompok swadaya masyarakat untuk pembangunan permukiman dan prasarana wilayah. 2. Perlunya sinkronisasi program dengan programprogram lain seperti pengembangan lembaga keuangan mikro, pengembangan koperasi, peningkatan peranan perempuan, pengembangan pertanian, perindustrian dan perdagangan, dan lainnya akan meningkatkan kualitas pendekatan TRIDAYA. Sinergi dari sinkronisasi pelaksanaan program-program tersebut sangat mendukung upaya penanggulangan kemiskinan 32


16

RENCANA PROGRAM MENDUKUNG PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2003 DEPARTEMEN KIMPRASWIL Rencana Program Status 13 September 2002 NO.

PROGRAM / KEGIATAN

I PERKOTAAN 1

A. Perumahan Sangat Sederhana 1.

Subsidi Bunga Kredit Pemilikan Rumah RSS

2.

Pengembangan Rumah Swadaya oleh kelompok masyarakat (P2BPK)

3.

Penerapan Pembangunan Perumahan dan Daerah Berbasis pada Prakarsa Komunitas Masyarakat ( Community Based Initiative for Housing and Local Development - Co Bild )

B. Perbaikan Prasarana dan Sarana Permukiman 1.

Penyediaan air bersih pada permukiman rawan air (dana subsidi BBM)

F:/TA.2002/Kemiskinan/Kemiskinan 12 September 2002/Program Penanggulangan Kemiskinan september-new-edit#3/Sep-edit-3

INPUT (Rp.1000.000)

PROCESS

OUTPUT

OUTCOMES

IMPACT

930,338 465,457 412,135 - Fasilitasi penyediaan Subsidi KPR - Pelaksanaan melalui Sistem perbankan - Sasaran : Masyarakat berpenghasilan tetap yang rendah

46,617 - Fasilitasi Pemb.Rumah dan stimulan prasarana dansarana dasar - Penguatan sistem koperasi Pemb. Perumahan Bersama - Sasaran : Masyarakat berpenghasilan tetap yang rendah 6,705 - Perbaikan dan pemb. rumah dan lingkungannya - Pendekatan Tridaya dan penguatan institusi serta dana bergulir bidang Perumahan - Sasaran : Masyarakat berpenghasilan rendah

Tersedianya kesempatan kredit pemilikan rumah bersubsidi sebanyak 150.000 unit di 26prop.

Meningkatnya kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak

- Meningkatnya proporsi masyarakat berpenghasilan rendah untuk bermukim di perumahan layak huni - Mengurangi back log penyediaan rumah - Berkembangnya kegiatan ekonomi industri perumahan

Tersedianya 10.359 unit rumah di 30 prop

- Meningkatnya kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah utk memiliki rumah yang layak - Pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan perumahan

- Meningkatnya proporsi masyarakat berpenghasilan rendah untuk bermukim di perumahan layak huni - Mengurangi back log penyediaan rumah

Terfasilitasinya 3.992 KK di 12 kawasan kota di 11 Prop. untuk bermukim di rumah yang sehat

- Meningkatnya kesempatan masyarakat untuk memperbaiki rumah - Meningkatnya jumlah rumah dgn kondisi baik dan sehat - Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perumahan

- Meningkatnya proporsi masyarakat berpenghasilan rendah untuk bermukim di perumahan yang layak huni - Tersedianya lembaga perbaikan penyediaan prasarana dan sarana permukiman

Tersedianya air bersih di kawasan-kawasan rawan air di 250

- Meningkatnya kemudahan mendapatkan air bersih bagi masy. di daerah rawan air - Menurunnya pengeluaran masy.

- Meningkatnya derajat kesehatan - Tersedianya lembaga penyediaan prasarana dan sarana perdesaan

239,881 150,000 - Penyediaan SistemAir Bersih melalui mobil tanki, perpipaan, SIPAS, HU.(disesuaikan

1/5

NO.

PROGRAM / KEGIATAN

INPUT (Rp.1000.000)

PROCESS

OUTPUT

kondisi daerah) kab/kota di 30 - Pendekatan Tridaya propinsi (CBD) dan penguatan institusi lokal & lokasi - Sasaran : masyarakat miskin melalui KSM

OUTCOMES

IMPACT

utk air bersih - Meningkatnya partisipasi masyarakat dlm merencana, melaksanakan, mengawasi dan mengelola prasarana dan sarana

2.

Program Penataan dan Rehabilitasi Kawasan Kumuh (tidak termasuk yang di nelayan kumuh)

75,121 - Penataan lingkungan & Penyediaan PS - Pendekatan Tridaya (CBD) dan penguatan institusi lokal - Sasaran : lingkungan perumahan dan masy.melalui KSM

Meningkatnya kualitas dan tersedianya PS dipermukiman 106 kws kumuh di 30prop

3.

Program Penanggulangan Kemiskinan Kawasan Squatter (Kawasan Bantaran Sungai) (Squatters Settlements Project - Dana Jepang melalui Bank Dunia)

14,760 - Pendampingan, Penataan lingkungan danPenyediaan PS setelah lahan dilegalisasi secara hukum atau Relokasi - Pendekatan Tridaya (CBD) dan penguatan institusi lokal & lokasi - Sasaran : Permukiman dan masy. miskin yang menempati lahan secara ilegal (bantaran sungai)

Tersedianya perumahan - Meningkatnya keselamatan dan layak huni aman dari keamanan masy. Thd bahaya banjir dan legal bencana alam dan masalah di 7 Kws di 7 kota hukum - Terfasilitasinya masy. Miskin utk memiliki perumahan yg layak - Tersedianya PS lingkungan Permukiman

- Meningkatnya proporsi masy. Miskin yg bermukim di lingk. Permukiman sehat - Menurunnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarananya - Tersedianya kelembagaan di lingkungan masyarakat untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasanpembangunannya

Terfasilitasinya - Meningkatnya kesempatan 1.631.090 KK (jml masy. miskin utk keseluruhan selama mengembangkan usaha dan masa proyek) di 1.327 meningkatkan pendapatannya kelurahan 6 Prop P. - Meningkatnya partisipasi Jawa utk berusaha dan masyarakat miskin untuk bermukim dilingk. Yang melakukan kegiatan yang sehat diusulkan oleh masyarakat sendiri - Meningkatnya kualitas lingk. Masy. Miskin diperkotaan

- Meningkatnya kemampuan masy. utk berpatisipasi dlm perekonomian kota - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat - Perluasan kesempatan kerja

C. Program penanggulangan kemiskinan di Perkotaan 1.

Tahap I 2001 - 2004 Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP/Urban Poverty Project I - Bank Dunia) Batch II


- Meningkatnya kemudahan masy. - Menurunnya pengeluaran untuk Utk mendptkan pelayanan memenuhi kebutuhan prasarana prasarana dan sarana dan sarananya - Meningkatnya partisipasi masy. - Meningkatnya kualitas lingkungan utk merencanakan melaksanakan - Tersedianya kelembagaan di perbaikan lingkungannya lingkungan masyarakat untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasanpembangunannya

225,000

135,000 - Pendampingan, pelatihan dana bergulir untuk kegiatan ekonomi & hibah prasarana sarana dasar - Pendekatan Tridaya (CBD) dan penguatan institusi lokal & lokasi terutama di Kaw. - Sasaran : masy. Miskin melalui KSM

2/5

NO.

PROGRAM / KEGIATAN

2.

INPUT (Rp.1000.000)

PROCESS

OUTPUT

OUTCOMES

IMPACT

Tahap II Urban Poverty Project II (Bank Dunia) Tahun 2002 s/d 2005 :

II PERDESAAN

90,000 - Pendampingan, pelatihan dana bergulir untuk kegiatan ekonomi & hibah prasarana sarana dasar - Pendekatan Tridaya (CBD) & penguatan institusi lokal & lokasi terutama di Kaw. kumuh - Sasaran : masy. Miskin melalui KSM

Terfasilitasinya 2.034.996 KK (jml - Meningkatnya kesempatan keseluruhan selama masy. miskin utk masa proyek) di 2.227 mengembangkan usaha dan kelurahandi 13 propinsi meningkatkan pendapatannya utk berusaha dan - Meningkatnya partisipasi bermukim dilingk. yang masyarakat miskin untuk sehat melakukan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat sendiri - Meningkatnya kualitas lingk. Masy. Miskin diperkotaan

211,100

A.

Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP)/Kawasan Agropolitan

45,000 - Pembangunan PS pendukung kegiatan ekonomi setempat - Pendekatan Tridaya (CBD) dan penguatan institusi lokal - Sasaran : Desa-desa yang potensial menjadi pusat pertumbuhan dengan hinterlan desa-desa tertinggal

Tersedianya prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekonomi 29 DPP/Agropolitan di 29 prop utk membentuk DPP/agropolitan (jalan desa, akses pasar regional)

B.

Pengembangan Irigasi Kecil Partisipatif dan Pengembangan Perkumpulan Petani Pengguna AIR (P3A)

5,000 - Penyuluhan, pelatihan dan diseminasi kebijakan rehabilitasi dan pembangunan irigasi kecil - Pengembangan P3A, partisipasi, petani dan wanita tani - Sasaran : Petani di Kws.irigasiteknis dan perdesaan

- Tersedianya jaringan irigasi kecil dipedesaan - Terbentuknya lemb. masyarakat untuk membangun, mengelola dan memanfaatkan jar. Irigasi

C.

Pembangangunan Jalan Akses Desa (Rural - Urban Linkages)


- Meningkatnya kemampuan masy. utk berpatisipasi dlm perekonomian kota - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat - Perluasan kesempatan kerja

48,050 - Pembangunan akses desa - kota dan PS pendukung kegiatan ekonomi.

Tersedianya PS di 82 desa di 29 prop. berupa jalan desa menuju jalan-jalan

- Tersedianya prasarana dan sarana pendukung produksi diperdesaan pertanian/perkebunan - Tersedianya prasarana jalan kepusat-pusat pemasaran - Meningkatnya partisipasi masy. Miskin utk melakukan kegiatan yg diusulkan oleh masy. Sendiri - Meningkatkan manfaat irigasi pada petani yang berada dalam kawasan irigasi kecil - Meningkatnya kelembagaan koperasiP3A utk mendptkan kredit - Perluasan jar. persawahan beririgasi baik

- Peningkatan aksesibilitas antar desa dan desa ke kota dengan jalan poros desa dan jalan desa

- Meningkatnya kesejahteraan masy pedesaan - Meningkatnya kegiatan kegiatan ekonomi setempat - Meningkatnya keterkaitan kws kota-desa yg saling menguntungkan - Meningkatkan kesempatan kerja diperdesaan

- Peningkatan produksi pangan - Peningkatan Kesejahteraan petani - Peningkatan efisiensi pemanfaatan air

- Peningkatan kelancaran aliran produksi perdesaan ke kota terdekat untuk pemasaran - Terintegrasinya kegiatan sosial-ekonomi

3/5

NO.

PROGRAM / KEGIATAN

INPUT (Rp.1000.000)

PROCESS - Pendekatan Tridaya Penguatan institusi lokal & lokasi terutama di Kaw. - Sasaran : Masy. miskin di desa miskin

D.

Peningkatan Akses Desa Terpencil/tertinggal

III. PERMUKIMAN NELAYAN A

Perbaikan Kawasan Kumuh Nelayan

B

Prasarana Desa Pesisir/Nelayan


113,050 - Pembangunan, peningkatan,pemeliharaan akses /jalan regional - Penyediaan jalur-jalur ekonomi membuka keterisolasian & ketertinggalan - Sasaran : Kws dan masy di Kaw.terpencil /tertinggal

OUTPUT utama untuk kepusat pemasaran

Terhubungnya pembangunan jln lintas barat P. Sumatera Lintas Selatan P. Jawa dan jalan diperbatasan antar negara kalbar, kaltim, NTT dan Papua

OUTCOMES - Meningkatkan kegiatan ekonomi dan sosial masy. Desa

Tersediannya jalan penghubung kws tertinggal dgn pusat-pusat pemasaran/kota skala regional dan lokal

IMPACT kota dan desa

- Terbukanya kws ke pusat-pusat kegiatan lokal regional, dan internasional - Meningkatnya keterbatasan kws tertinggal terhadap perkembangan sosial-ekonomi regional dan internasional

89,855 31,675 - Keg. Fisik sesuai Community Action Plan (CAP) - Pendekatan Tridaya dan penguatan institusi - Sasaran : Kawasan dan masy. di. kws. permukiman nelayan

Meningkatnya kualitas 44 kws kumuh nelayan perkotaan di 21 prop dengan PS jalan lingkungan, prasarana kegiatan nelayan, air bersih dan sanitasi

- Meningkatnya kualitas lingk. Permukiman kumuh nelayan di perkotaan - Tersedianya prasarana dan sarana dasar permukiman dan kegiatan usaha perikanan - Meningkatnya partisipasi masy. Miskin utk melakukan kegiatan yg diusulkan oleh masyarakat Sendiri

- Meningkatkan produktifitas nelayan - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan

800 - Pembangunan PS perdesaan - Pendekatan Tridaya (CBD) dan penguatan institusi lokal - Sasaran : Kawasan dan masy. di. desa nelayan tertinggal

Tersedianya PS di 2 desa di prop. sumbar (jalan Lingkungan), air bersih, sanitasi penjemuran ikan/jaring dll.

- Meningkatnya kualitas desa nelayan/pesisir - Meningkatnya kemudahan mendpat pelayanan sarana dan prasarana dasar permukiman dan kegiatan ekonomi kelautan - Meningkatnya partisipasi masy. Miskin utk melakukan kegiatan yg diusulkan oleh masyarakat Sendiri

- Meningkatkan produktifitas nelayan - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan

4/5

NO.

PROGRAM / KEGIATAN

C

Prasarana di Pulau-Pulau Terpencil/Kecil

Total terdiri dari: DIP Dep. Kimpraswil DIPP (APBN di Daerahkan) Subsidi Kredit Pemilikan Rumah P3A CBD CAP PS

INPUT (Rp.1000.000)

PROCESS

57,380 - Pembangunan PS Kimpraswil - Keterpaduan prog. bid. Kimpraswil termasuk penataan lingk./pemb PS perdesaan - Sasaran : Permukiman dan masy pulau kecil

OUTPUT

Prasarana dan sarana jalan, irigasi, desa dan lingk. Perumahan di 21 pulau di 17 prop

OUTCOMES

- Meningkatnya kemudahan mendapatkan pelayanan prasarana dan sarana dasar - Meningkatnya partisipasi masy. Miskin utk melakukan kegiatan yg diusulkan oleh masy. Sendiri

IMPACT

- Peningkatan kesejahteraan masyarakat pulau-pulau kecil - Meningkatnya kemudahan hubungan pulau-pulau kecil dengan pusat kegiatan pemerintahan lokal dan regional, serta pusat-pusat pasar - Meningkatkan kemungkinan pengembangan ekonomi pulau-pulau kecil

1,231,293 587,453 231,705 412,135

: Perkumpulan Petani Pengguna Air : Community Based Development : Community Action Plan : Prasarana dan Sarana

Biro Perencanaan dan KLN Dep Kimpraswil, September 2002


5/5

PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN DEPARTEMEN KIMPRASWIL

Recommend Documents