SURAT EDARAN Nomor: IK.02.05-Mn/135 Perihal Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2003 di lingkungan Departemen KIMPRASWIL
Nomor : IK.02.05-Mn/135 Jakarta, 19 Februari 2003. Lampiran : 1. Ketentuan Prakualifikasi TA.2003. 2. Rekaman Surat Edaran Menteri Kimpraswil tentang Penunjukan Langsung Kepada Yth,: 1. Sekretaris Jenderal 2. Inspektur Jenderal 3. Para Direktur Jenderal 4. Para Kepala Badan dilingkungan Departemen Kimpraswil. Perihal : Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2003 dilingkungan Departemen KIMPRASWIL. Dalam rangka pelaksanaan pengadaan dibidang jasa konstruksi untuk instansi pemerintah TA. 2003 dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai jasa konstruksi dalam UU No.18 tahun1999 beserta PP No.28,29 dan 30 tahun 2000 serta Keppres No.18 Tahun 2000 dan Juknisnya, bersama ini kami beritahukan dengan hormat hal-hal sebagai berikut: 1. Untuk mengikuti pengadaan jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi, maka penyedia jasa yang berbentuk Badan Usaha harus: a. Memenuhi perizinan usaha dibidang jasa konstruksi (IUJK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. b. Memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan yang bersangkutan, yang antara lain dapat dibuktikan dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU). Pada tahun 2003 ini telah diarahkan agar pemberian SBU sekurang-kurangnya didasarkan pada: 1) Verifikasi dan Validasi secara nyata atas persyaratan dasar yang mencakup unsur-unsur legalitas, keuangan, manajemen dan teknik. 2) Ketersediaan penanggungjawab teknis yang memiliki sertifikat keahlian/ sertifikat ketrampilan. Dalam hal Asosiasi Profesi yang bersangkutan belum melakukan sertifikasi pada tahun 2003, maka dapat menerbitkan surat keterangan sementara, yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman tenaga ahli/trampil yang bersangkutan.
3) Pemenuhan sistim manajemen mutu konstruksi yang diperoleh dari independent assessor atas dasar ISO 9000-94 atau ISO 9001-2000, khususnya bagi badan usaha besar jasa pelaksanaan konstruksi. 2. Mengingat penerapan kriteria SBU tahun 2003 seperti butir 1 diatas baru dimulai, dan dengan demikian masih diperlukan pembuktian kebenaran kualifikasi dan klasifikasi para calon peserta pengadaan, maka dalam pengadaan jasa konstruksi dengan cara pelelangan: a. Wajib dilakukan prakualifikasi dengan mengacu kepada ketentuan Keppres No. 18 Tahun 2000 beserta Lampiran I Juknisnya, untuk : 1). Memperoleh keyakinan atas kompetensi calon peserta pengadaan. 2). Mengetahui kemampuan calon peserta pengadaan pada saat akan mengikuti pengadaan. Adapun kedalaman kriteria prakualifikasi tergantung kepada jenis pengadaan yang akan dilakukan, besarnya paket dan kompleksitas pelaksanaan pekerjaan. Bagi semua badan usaha yang telah lulus prakualifikasi harus diundang untuk ikut pelelangan paket pekerjaan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai verifikasi dan validasi kompentensi Badan Usaha agar berpedoman pada lampiran surat ini. b. Dalam hal SBU yang berlaku untuk tahun 2003 belum selesai pemrosesannya, maka Panitia Pengadaan dapat menggunakan SBU yang diberlakukan pada tahun 2002 sebagai salah satu acuan evaluasi prakualifikasi dengan ketentuan SBU 2002 seperti di atas hanya diberlakukan sampai dengan 45 hari setelah pengumuman pelelangan, yang batas tanggalnya telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen prakualifikasi yang bersangkutan. 3. Apabila tidak dimungkinkan dilakukan pelelangan sehigga tidak dapat dihindari melakukan pengadaan secara pemilihan langsung atau penunjukan langsung, hendaknya diperhatikan agar: a. Dipenuhinya alasan untuk cara pengadaan melalui pemilihan langsung atau penunjukan langsung dalam Keppres Nomor 18 Tahun 2000 beserta Juknisnya, dan Surat Edaran Menteri Kimpraswil Nomor 01/SE/M/2003 tanggal 21 Januari 2003 perihal Pengadaan Barang dan Jasa dengan Cara Penunjukan Langsung yang Mendapat Persetujuan Menteri di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, terutama dalam hal pekerjaan darurat untuk penanggulangan bencana alam atau pekerjaan mendesak untuk dilaksanakan guna keamanan dan keselamatan masyarakat. b. Diyakini terpenuhinya kompetensi penyedia jasa yang akan diikutsertakan dalam pemilihan langsung atau yang akan ditunjuk langsung, dengan cara penyaringan yang dapat mengikuti ketentuan pada butir 2 di atas.
4. Selanjutnya surat ini agar disampaikan kepada para Pimpro/Pimbagpro/Kepala Kantor/Satuan Kerja di lingkungan masing-masing unit kerja saudara, untuk dipedomani dalam penyelenggaraan tahun anggaran 2003. Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TTD SOENARNO Tembusan disampaikan kepada Yth,: 1. Para Sekretaris Inspektorat Jenderal/Diretorat Jenderal/Badan di lingkungan Departemen Kimpraswil 2. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Kimpraswil 3. Para Kepala Dinas Kimpraswil/PU Propinsi di seluruh Indonesia 4. Pertinggal
KETENTUAN UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI KOMPETENSI BADAN USAHA (BU) DALAM TAHAPAN PRAKUALIFIKASI PADA PELAKSANAAN PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2003 (TA 2003). 1. Persyaratan KELENGKAPAN dokumen UNTUK proses Prakualifikasi: a. Persyaratan dan kriteria yang digunakan: 1). Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi/IUJK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang masih berlaku; 2) Memiliki Sertifikat Badan Usaha/SBU dengan kompetensi yang relevan. Khusus untuk pengadaan TA.2003 panitia pengadaan diwajibkan melakukan penilaian kompetensi Badan Usaha (BU); 3) Termasuk dalam golongan Badan Usaha/BU yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan; 4) Memiliki pengalaman menyediakan barang/jasa sejenis dengan paket yang akan dilaksanakan pengadaannya, dengan hasil baik, kecuali untuk paket pengadaan kecil dan sederhana; 5) Memiliki kemampuan pada sub bidang/jenis pekerjaan atau lingkup layanan yang sesuai; 6) Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/Pph); 7) Memiliki kemampuan keuangan dibuktikan dengan rekaman rekening koran dari bank dengan saldo cukup selama periode 3 (tiga) bulan terakhir atau keterangan dari bank dengan jumlah dukungan keuangan yang cukup; 8) Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan, khusus untuk jasa pelaksanaan konstruksi; 9) Dalam hal penyedia jasa melakukan kemitraan, menyampaikan rekaman perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat pula prosentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; 10) Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam diinstansi yang bersangkutan; 11) Memenuhi persyaratan tambahan lain yang ditetapkan. Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratan tambahan lain, seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu. b. Calon penyedia barang/jasa dinyatakan gugur bilamana salah satu persyaratan dan kriteria tersebut pada angka 1 huruf a 1) s/d 11) tidak terpenuhi/cacat/tidak benar/palsu. c. Persyaratan dokumen yang perlu dilampirkan harus diupayakan sesedikit mungkin.
d. Panitia Pengadaan dalam menilai dan mengevaluasi kompetensi BU yang bersangkutan berpedoman kepada Kriteria Penilaian Kompetensi BU tersebut pada angka 2. e. Status dokumen yang dilampirkan tidak perlu asli atau dilegalisir keabsahannya tetapi cukup dinyatakan dalam surat pernyataan diatas meterai yang cukup mengenai kebenaran informasi dalam dokumen prakualifikasi untuk dasar penuntutan atas tindak pemalsuan apabila informasi yang disampaikan tidak benar sehingga berakibat ada pihak yang dirugikan. f. Dalam hal penyedia barang/jasa memberikan informasi/dokumen prakualifikasi ternyata tidak benar/palsu, panitia pengadaan wajib menggugurkan dan mengumumkan serta melaporkan kepada pengguna jasa dan selanjutnya pengguna jasa wajib menyampaikan informasi tersebut kepada asosiasi BU yang bersangkutan dan LPJK/KADIN. g. Semua BU yang memenuhi persyaratan prakualifikasi/lulus harus dicantumkan dalam daftar calon penyedia jasa yang diundang mengikuti pengadaan paket pekerjaan terkait, dan BU tersebut harus sudah memiliki IUJK yang diterbitkan oleh Pemda/Kab/Kota paling lambat sampai dengan menjelang waktu pembukaan penawaran. Dalam hal BU gagal membuktikan kepemilikan IUJK sampai dengan menjelang waktu pembukaan penawaran, maka BU tersebut tidak diikutsertakan dalam proses pengadaan selanjutnya/gugur. 2. KRITERIA PENILAIAN KOMPETENSI BADAN USAHA (BU) Penelitian dan penilaian dilakukan terhadap data: Administrasi, Keuangan, Pengalaman dan Teknis 2.1 Penelitian Administrasi (lulus/gugur) Pemenuhan kelengkapan administrasi meliputi: a. Akte pendirian Badan Usaha berikut perubahannya (bila ada) b. Ijin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK) c. Sertifikat Badan Usaha tahun 2003 (SBU taahun 2003) Dalam hal SBU tahun 2003 masih dalam proses, dapat melampirkan SBU tahun 2002 dan hanya berlaku 45 (empat puluh lima) hari dihitung dari hari/tanggal pengumuman pengadaan d. Sertifikat Keahlian (SKA) Dalam hal SKA belum ada, dapat disampaikan surat keterangan dari Asosiasi terkait, terutama untuk Penanggung Jawab Teknis pada BU yang bersangkutan. e. NPWP
f. Surat Tanda Pelunasan Pajak tahun terakhir (SPT/PPh). g. Surat Pernyataan diatas meterai yang cukup, tidak sedang dalam permasalahan berkait dengan Pengadilan. h. Surat Pernyataan diatas meterai yang cukup tentang kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar hitam rekanan. i. Surat Pernyataan diatas meterai yang cukup tentang kebenaran dokumen prakualifikasi yang disampaikan dan sanggup dituntut di Pengadilan Negeri ………………. (lokasi proyek) serta dimasukkan dalam daftar hitam apabila ternyata data yang disampaikan palsu/tidak benar. Kekurangan data administrasi tidak menjadikan langsung gugur tetapi dapat diminta kepada BU yang bersangkutan untuk melengkapi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh panitia pengadaan. Panitia Pengadaan melaksanakan prakualifikasi antara lain dengan melakukan penilaian (verifikasi dan validasi) atas kompetensi BU yang bersangkutan. Apabila ternyata hasil penilaian panitia berbeda dengan data pada SBU tahun 2003, maka yang dipakai adalah hasil prakualifikasi oleh panitia pengadaan Dalam hal IUJK sedang dalam proses, dapat disampaikan Surat Keterangan dari instansi yang berwenang setempat. BU yang bersangkutan harus dapat menunjukkan IUJK asli sebelum pembukaan penawaran. 2.2 Penilaian Keuangan (nilai maksimum 10, nilai minimum 3,75) Faktor-faktor yang dinilai adalah: 1. Sisa Kemampuan Keuangan SKK (nilai maksimum 7,5, minimum 3,75) 2. Dukungan Bank (nilai maksimum 2,5, minimum 0 ) a. Sisa Kemampuan Keuangan /SKK (nilai maksimum 7,5) Untuk menghitung SKK dapat menggunakan rumus sebagai berikut: SKK = KK – (NK – Prestasi) KK = Fp x MK MK = FL x KB KB = (a+b+c) – (d), diambil dari neraca Penilaian:
Untuk Nilai Paket (NP) sebesar X, maka bila: - SKK ³ X diberikan nilai 100% - 0,5 X £ SKK < 0,9 X diberikan nilai 50% - SKK < 0,5 X dinilai 0% dimana: KK = Kemampuan Keuangan Fp = Faktor perputaran modal Fp = 6 untuk penyedia jasal Golongan Kecil Fp = 7 untuk penyedia jasa Golongan Menengah. Fp = 8 untuk penyedia jasa Golongan Besar MK = Modal Kerja KB = Kekayaan Bersih a = aktifa tetap b = aktifa lancar c = Piutang d = Utang jangka pendek dan Utang jangka panjang Fl = Faktor likuiditas Fl = 0,3 untuk penyedia jasa Golongan Kecil Fl = 0,6 untuk penyedia jasa Golongan Menengah Fl = 0,8 untuk penyedia jasa Golongan Besar NK = Nilai Kontrak dalam pelaksanaan Prestasi = Progres pelaksanaan NP = Nilai Paket yang akan dilakukan pengadaannya
DB = Dukungan Bank b. Dukungan Bank (nilai maksimum 2,5) Dukungan Bank ( DB) yang diakui hanya yang dikeluarkan oleh Bank Negara atau Bank lain yang termasuk dalam daftar Surat Keputusan Menteri Keuangan terbaru mengenai bank-bank yang diperkenankan menerbitkan surat jaminan dalam rangka pelelangan proyek-proyek pemerintah. Untuk Dukungan Bank (DB) dinilai sebagai berikut: - Bila DB ³ 0,5 X diberi nilai 100 % - Bila DB < 0,5 X tidak dinilai (0%) Bila total nilai sisa Kemampuan Keuangan dan Dukungan Bank < 3,75 rekanan dinyatakan gugur. 2.3 Penilaian Pengalaman (nilai maksimum 60, nilai minimum 30) Penilaian dilakukan terhadap pengalaman pekerjaan yang pernah dikerjakan selama 5 (lima) tahun terakhir. Pengalaman pekerjaan yang dinilai adalah yang disertai bukti penyelesaian pekerjaan dengan baik oleh pengguna jasa/ pemberi pekerjaan. Cara penilaian pengalaman : · Penilaian pengalaman dimulai dari pekerjaan yang mempunyai Bidang dan Sub Bidang yang sama dengan pekerjaan yang akan dilelangkan, dinilai terhadap 3 (tiga) unsur tersebut pada huruf a sampai dengan c berikut. · Bila masih belum mencapai nilai maximum, penilaian dilanjutkan dengan pekerjaan dengan Bidang yang sama tapi Sub Bidang berbeda. Pekerjaan dengan Bidang yang berbeda tidak dinilai. Tiga unsur yang dinilai, yaitu: a. Bidang pekerjaan (nilai maksimum 30) 1) Pekerjaan yang Bidang dan Sub Bidangnya sama dengan pekerjaan yang akan dilakukan pengadaannya mendapat bobot nilai 100%. Jumlah paket yang diperlukan untuk mendapat bobot 100% ditetapkan oleh Panitia Pengadaan sesuai kebutuhan. 2) Pekerjaan yang Bidangnya sama, tetapi Sub Bidangnya berbeda dengan pekerjaan yang akan dilakukan pengadaannya mendapat bobot nilai 50%.
Jumlah paket yang diperlukan untuk mendapat bobot 50% ditetapkan oleh Panitia Pengadaan sesuai kebutuhan. b. Penilaian besarnya nilai kontrak (nilai maksimum 20) Bila nilai pekerjaan yang akan dilakukan pengadaannya sebesar X, 1) Pengalaman Pekerjaan ³ X, mendapat nilai 100% 2) 0,5 X £ Pengalaman Pekerjaan < X , dinilai 50% 3) Pengalaman Pekerjaan < 0,5 X, tidak dinilai. Untuk pengalaman melaksanakan pekerjaan sebagai Sub Kontraktor/J.O besarnya kontrak yang dinilai adalah sebesar nilai dari Sub Kontrak/ % sharing J.O. c. Status Badan Usaha dalam pelaksanaan pekerjaan (nilai maksimum 10) 1) Sebagai kontraktor utama/Lead Firm J.O. dinilai 100% 2) Sebagai sub kontraktor/anggota J.O. dinilai 30% Bila total nilai pengalaman yang diperoleh <30 , BU yang bersangkutan gugur/tidak lulus PQ. 2.4 Penilaian Kemampuan Teknis (nilai maksimum 30, minimum 15 ) 2.4.1 Untuk Badan Usaha Golongan Kecil dan Golongan Menengah dinilai terhadap 3 (tiga) unsur yaitu Peralatan , Personil dan Manajemen Mutu/Program Mutu : a. Penilaian Peralatan (nilai maksimum 15) · Kondisi alat yang diperhitungkan hanya yang kondisinya tidak kurang dari 70%. · Kepemilikan peralatan dinilai sebagai berikut : - Milik sendiri dengan bukti, dinilai 100%. - Sewa beli dengan bukti, dinilai 100% - Sewa jangka panjang dengan bukti, dinilai 90% - Sewa jangka pendek dengan bukti, dinilai 50% Untuk sewa dan sewa beli yang tidak disertai bukti, tidak dinilai.
Catatan : Sewa jangka panjang adalah sewa peralatan yang mencakup waktu sejak proses PQ sampai dengan penyerahan pekerjaan. 1) Badan Usaha Golongan Kecil Minimal peralatan yang harus dimiliki adalah: - Theodolith, 1 buah - Beton Molen 0,2 m3, 3 buah - Pompa Air 3”, 3 buah - Stamper, 3 buah - Ordinary Truck/Pick Up, 2 buah 2) Badan Usaha Golongan Menengah Panitia Pengadaan harus menyusun terlebih dahulu kebutuhan peralatan minimum yang diperlukan disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan pekerjaan. b. Penilaian Personil (nilai maksimum 10) 1). Untuk Badan Usaha Golongan Kecil, minimal personil perusahaan yang disediakan sebagai tenaga inti proyek: - SM sipil 1 orang - STM Sipil 2 orang - Tenaga Administrasi 3 orang Persyaratan tsb diatas untuk ekuivalensinya ditentukan oleh Panitia Pengadaan/ Pemimpin Proyek. 2). Untuk Badan Usaha Golongan Menengah , minimal personil yang disediakan sebagai tenaga inti proyek disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk itu Panitia Pengadaan harus menyusun terlebih dahulu kebutuhan tenaga inti yang diperlukan, sesuai kebutuhan pekerjaan. 3). Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil yang disediakan harus disertai Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Ketrampilan (SKT). Dalam hal SKA & SKT belum ada dapat digunakan Surat Keterangan dari Asosiasi /Instansi terkait. c. Manajemen Mutu/Program Mutu (nilai maksimum 5)
Untuk BU yang menyampaikan program mutu diberi nilai 5, bagi yang tidak menyampaikan tidak dinilai. 2.4.2. Untuk Badan Usaha Golongan Besar Tiga unsur yang dinilai yaitu : - Peralatan ( nilai maksimum 15) - Personil ( nilai maksimum 10) - Sertifikat ISO 9001 (nilai maksimum 5) a. Penilaian Peralatan (nilai maksimum 15) § Panitia pengadaan harus menyusun terlebih dahulu kebutuhan peralatan minimum yang diperlukan sesuai dengan sifat dan kebutuhan pekerjaan. § Peralatan yang diajukan BU Calon Peserta Pengadaan yang dinilai adalah kesesuaian peruntukannya dalam pelaksanaan pekerjaan. Penilaian dilakukan atas ekuivalensi kapasitas dan jumlah alat yang disediakan terhadap kapasitas dan jumlah alat yang disusun panitia pengadaan. § Kondisi alat yang diperhitungkan hanya yang kondisinya tidak kurang dari 70%. § Penilaian kepemilikan peralatan sebagai berikut : - Kepunyaan sendiri dengan bukti dinilai 100%. - Sewa beli dengan bukti dinilai 100% - Sewa jangka panjang dengan bukti dinilai 90% - Sewa jangka pendek denga bukti dinilai 50% Untuk sewa dan sewa beli yang tidak disertai bukti, tidak dinilai. b. Penilaian personil (nilai maksimum 10) § Panitia pengadaan harus menyusun terlebih dahulu daftar tenaga inti yang diperlukan, sesuai kebutuhan pekerjaan. § Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Ketrampilan SKA & SKT.
Dalam hal SKA & SKT belum ada dapat digunakan Surat Keterangan dari Asosiasi atau Lembaga terkait. c. Sertifikat ISO 9001 ( nilai maksimum 5) Badan Usaha yang menyertakan sertifikat ISO 9001 mendapat nilai 5. Bila tidak menyertakan sertifikat ISO 9001 tidak dinilai. 2.5 AMBANG LULUS (passing grade) Panitia Pengadaan harus menentukan nilai ambang lulus dengan batasan sebagai berikut : - nilai 60, untuk pekerjaan yang sederhana/biasa dikerjakan dan tidak memerlukan teknologi tinggi. - nilai 75, untuk pekerjaan yang kompleks dan memerlukan teknologi tinggi. 3. PRAKUALIFIKASI MULTI PAKET. Prakualifikasi multi paket dapat dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai Bidang dan Sub Bidang sama, atau yang mempunyai Bidang sama tapi Sub Bidang berbeda, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Bila paket-paket pekerjaan yang dilelangkan mempunyai kebutuhan peralatan dan personil masing-masing paket berbeda, maka penentuan jumlah paket yang dapat diikuti sesuai dengan pemenuhan atas persyaratan tentang SKK, peralatan dan personil. Urutan penilaian paket sesuai dengan urutan paket yang diminati calon peserta lelang. Dalam hal Calon Peserta Lelang/ Penyedia Jasa tidak menentukan urutan prioritas pilihan paket, maka penentuan urutan paket yang dinilai ditentukan oleh Panitia Pengadaan, dengan prioritas untuk paket pekerjaan yang membutuhkan resources/sumber daya terbesar. Dokumen Prakualifikasi harus menyebutkan, bahwa Calon Peserta Pelelangan diminta untuk memberitahukan urutan paket yang diminati dan apabila tidak memberitahukan, maka urutan penilaian dalam prakualifikasi ditentukan oleh Panitia Pengadaan. b. BU yang mempunyai resources/sumber daya hanya mencukupi untuk satu paket, dimungkinkan untuk diberi kesempatan mengikuti pelelangan paket - paket yang kebutuhan resources/sumber daya-nya sama dan atau lebih kecil, namun hanya berhak melakukan ikatan kontrak kerja konstruksi untuk satu paket sesuai urutan yang diminati/ditentukan oleh panitia pengadaan. Apabila hal tersebut dilakukan, maka maksimum pelelangan yang dapat dilakukan bersamaan adalah 2 (dua) paket, dan evaluasi penawarannya dilakukan dengan cara kombinasi untuk kedua paket tersebut.
Dalam hal BU yang bersangkutan sudah memenangkan pelelangan untuk satu paket sesuai kemampuannya , maka BU tersebut tidak dapat mengikuti pelelangan paket-paket selanjutnya. Ketentuan ini harus disebutkan dalam Dokumen Prakualifikasi. c. Dalam hal kebutuhan peralatan dan personil sama untuk setiap paket, maka kebutuhan yang disusun oleh Panitia Pengadaan dapat disusun sebagai kelipatan kebutuhan setiap paket. MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TTD SOENARNO CONTOH PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN KOMPETENSI BADAN USAHA JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI PEKERJAAN SALURAN BANJIR 1. Lingkup proyek Pekerjaan Saluran Banjir, meliputi pekerjaan : o Galian tanah § panjang 14 km § volume galian 9.000.000 m3 o Tanggul § panjang 54 km § volume 2.000.300 m3 o Inlet 1 unit o Rubber Gate/Dam 1 unit o Jetty 1,1 km o Syphon 1 buah o Sluiceway 30 buah 2. Waktu pelaksanaan : 48 bulan. 3. Penelitian kelengkapan administrasi.
Kelengkapan administrasi meliputi: a. Akte pendirian Badan Usaha berikut perubahannya (bila ada) b. Ijin Usaha Jasa Konstruksi c. SBU 2003 Dalam hal SBU 2003 masih dalam proses, dapat melampirkan SBU 2002 dan hanya berlaku 45 (empat puluh lima) hari dihitung dari hari/tanggal pengumuman pengadaan d. Sertifikat Keahlian (SKA) Dalam hal SKA belum ada, dapat disampaikan surat keterangan dari Asosiasi terkait, terutama untuk Penanggung Jawab Teknis pada BU yang bersangkutan. e. NPWP f. Surat Tanda Pelunasan Pajak tahun terakhir (SPT/PPh). g. Surat Pernyataan diatas meterai yang cukup tentang kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar hitam rekanan. h. Surat Pernyataan diatas meterai yang cukup tentang kebenaran dokumen prakualifikasi yang disampaikan dan sanggup dituntut di Pengadilan Negeri ………………. (lokasi proyek) serta dimasukkan dalam daftar hitam apabila ternyata data yang disampaikan palsu/tidak benar. 4.Penilaian Penilaian dilakukan terhadap : a. Aspek Keuangan : nilai maksimum 10 b. Aspek pengalaman pekerjaan : nilai maksimum 60 c. Aspek teknis : nilai maksimum 30 Total : 100 4.1. Aspek keuangan ( nilai maksimum 10, nilai minimum 3,75) Yang dinilai adalah : Nilai maks Nilai min
a). Sisa Kemampuan Keuangan 7,5 3,75 b). Dukungan Bank 2,5 0 4.2. Aspek pengalaman (nilai maksimum 60, nilai minimum 30) Pengalaman pekerjaan selama 5 (lima) tahun terakhir yang dilengkapi bukti penyelesaian pekerjaan dengan baik oleh pemberi pekerjaan sebanyak 4 paket mendapat nilai maksimum. a). Bidang pekerjaan (nilai maksimum 25) Pekerjaan saluran banjir sesuai SK LPJK No : 75/KPTS/LPJK/D/XI/2002 tanggal 27 Nopember 2002, masuk dalam Bidang pekerjaan Sipil,Sub Bidang Drainase dan Jaringan Pengairan. i. Pengalaman dalam bidang dan sub bidang yang sama dengan tersebut diatas mendapat bobot nilai sebagai berikut : - Pengalaman 4 paket dinilai 100% - Pengalaman 3 paket dinilai 75% - Pengalaman 2 paket dinilai 50% - Pengalaman 1 paket dinilai 25% ii. Pengalaman dalam bidang yang sama, tapi sub bidang berbeda mendapat bobot nilai sebagai berikut : - Pengalaman 4 paket dinilai 50% - Pengalaman 3 paket dinilai 37,5% - Pengalaman 2 paket dinilai 25% - Pengalaman 1 paket dinilai 12,5% iii. Pengalaman dalam bidang yang berbeda tidak dinilai b). Nilai kontrak ( nilai maksimum 25) i. Nilai kontrak ³ Rp. 20 Milyar mendapat nilai 100% ii. Rp.10 Milyar < Nilai kontrak < Rp. 20 Milyar dnilai 50% iii. Nilai kontrak < Rp. 10 Milyar, tidak dinilai
c). Status BU pada pelaksanaan pekerjaan ( nilai maksimum 10) i. Kontraktor utama/ Lead firm J.O, dinilai 100% ii. Sub kontraktor/anggota J.O, dinilai 30% Untuk pengalaman melaksanakan sebagai Sub Kontraktor/ J.O, besarnya nilai kontrak yang diperhitungkan adalah sebesar nilai dari sub kontrak/ % J.O. 4.3 Aspek teknis (nilai maksimum 30, minimum 15 ) 3 (tiga) unsur yang dinilai yaitu : § Peralatan (nilai maksimum 15) § Personil (nilai maksimum 10) § Sertifikat ISO 9001 (nilai maksimum 5) 1). Peralatan (nilai maksimum 15) a). Peralatan yang diperlukan untuk pembangunan saluran banjir ini dan nilai (score) untuk peralatan yang digunakan adalah: No PERALATAN KAPASITAS JUMLAH NILAI/ SCORE *) 1 2 3 4 5 6
7 Buldozer Excavator Track Loader Dump ruck Soil Compactor Tangki Air Macam-macam alat - Pompa - Beton molen - Generator - Crane - Pile/vibro hammer - Concrete vibrator 16 ton 0,7 m3 2,2 m3 6 ton 8 ton 6ton 3” 0,25 m3 40 KVA
15 ton 4 ton 16 20 16 150 4 2 4 10 1 1 1 10 25% 14% 11% 25% 5% 5% 15%
100% Keterangan : *) Nilai/score hanya berlaku untuk kondisi peralatan ³ 70%, untuk kondisi peralatan < 70% tidak dinilai b). Penelitian kepemilikan peralatan : § Milik sendiri dengan bukti dinilai 100% § Sewa beli dengan bukti dinilai 100% § Sewa jangka panjang dengan bukti dinilai 90% § Sewa jangka pendek dengan bukti dinilai 50% Untuk sewa dan sewa beli tanpa disertai bukti, tidak diberi nilai. Catatan : Sewa jangka panjang adalah sewa peralatan yang mencakup waktu sejak proses PQ sampai dengan penyerahan pekerjaan. 2). Personil (maksimum nilai 10) Personil yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini adalah : No Personil Tingkat Pendidikan Tahun Pengalaman Jumlah (orang) Nilai (score) 1
2 3 4 5 6 7 8 9
Manajer Proyek Manajer Lapangan Pengawas lapangan Juru Gambar Juru Ukur Pengawas mutu Staf Administrasi Logistik Mekanik S1 sipil, atau SM sipil S1 sipil, Atau
SM sipil S1 sipil, Atau SM sipil STM STM S1 sipil, Atau SM sipil S1 S1 S1 Mesin 10 15 5 10 5 10 3 3 3 6 3
3 5 1 1 1 3 3 1 1 1 1 4 2 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Total
10 3). Sertifikat ISO 9001 (nilai maksimum 5) Badan usaha yang memiliki sertifikat ISO 9001 mendapat nilai 5 Bila tidak memiliki sertifikat ISO 9001 tidak dinilai. 2.4. Ambang lulus(passing grade) Ambang lulus ditentukan = 75. Apabila nilai pada setiap tahap penilaian yaitu : Aspek Keuangan, Aspek Pengalaman dan Aspek Teknis lebih besar dan sama dengan nilai minimum, dan Total Nilai yang diperoleh lebih besar dan sama dengan Ambang Lulus,maka Badan Usaha dinyatakan lulus. Dan yang tidak memenuhi syarat tersebut dinyatakan gugur.
