MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepada Yth. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Umum di Jakarta
SURAT EDARAN Nomor.02/SE/M/2007
Perihal
:
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pemerintah Tahun Anggaran 2007
untuk
Inst ansi
Dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi untuk Instansi Pemerintah pada TA.2007, bersama ini kami beritahukan dengan hormat hal-hal sebagai berikut : 1. Setiap penanggungjawab penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi hendaknya memahami dan wajib mematuhi berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tentang : a. UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi beserta aturan pelaksanaannya, yaitu PP Nomor 28, 29 dan 30 Tahun 2000. b. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan. c. Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya. d. Kepmen Kimpraswil Nomor 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi. e. Kepmen Kimpraswil Nomor: 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah. f. Kepmen PU nomor 448/KPTS/M/1995 tentang Klasifikasi dan Kualifikasi Laboratorium Pengujian Bidang Pekerjaan Umum. 2. Dalam upaya mencegah kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara, telah diterbitkan pula Inpres Nomor 5 Tahun 2004 butir ke enam yang mengamanatkan : Melaksanakan Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penqgunaan keuangan negara baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 3. Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan tugas tahunannya wajib memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seperti hal-hal sebagai berikut : Diawal tahun anggaran wajib mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa konstruksi secara terbuka melalui media elektronik, E-Announcement, di website pengadaan nasional dengan alamat www.pengadaannasional-bappenas.go.id dan/atau website Departemen PU www.pu.go.id, dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum.
e. Pengumuman proses pemilihan penyedia barang/jasa harus dilakukan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas pada surat kabar Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan/atau surat kabar Provinsi yang. ditetapkan oleh Gubernur serta di website Dep.PU di atas. 4. Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/pejabat Pengadaan wajib memenuhi persyaratan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam hal pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan belum memiliki sertifikat tersebut, maka tetap dapat melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, sepanjang telah lulus Ujian Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang di adakan oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasionai/Bappenas atau telah memiliki bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah. 5. Persyaratan Penyedia Barang/]asa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut: d. Memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili penyedia jasa. e. Memiliki Sertifikat sebagai jaminan kompetensi penyedia jasa yang diterbitkan sesuai norma/aturan lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK) • Sertifikat Badan Usaha (SBU) • Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) • Sertifikat Ketrampilan Tenaga Kerja (SKTK) f. Dalam proses pengadaan barang/jasa konstruksi pemberlakuan sertifikat badan usaha mengikuti Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor: IK.01.06-Mn/467 tanggal 22 Desember 2006 perihal pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah tahun anggaran 2007 dan surat penjelasan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Nomor : IK.01.0,6-KK/02 tanggal 2 Januari 2007, g. Bagi Badan Usaha Asing yang akan melakukan kegiatan jasa konstruksi wajib memiliki izin dan membentuk Joint Operation atau Joint Venture dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 28/PRT/M/2006 tentang Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, dan Surat Edaran Menteri PU Nomor: 13/SE/M/2006 tanggal 3 Oktober 2006 perihal Persyaratan Perusahaan Asing dalam mengikuti Proses Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia. 6. Dalam penentuan paket pekerjaan jasa konstruksi agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut : d. Memperluas kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, kesatuan sistem konstruksi, kualitas dan kemampuan teknis usaha kecil termasuk koperasi kecil. e. Mempertimbangkan kemampuan/kompetensi penyedia jasa yaitu: 1). Pekerjaan resiko kecil dan/atau teknologi sederhana. 2). Pekerjaan resiko sedang dan/atau teknologi madya. 3). Pekerjaan resiko tinggi dan/atau teknologi tinggi.
Yang dimaksud dengan resiko/teknologi dalam kompetensi teknis adalah : 1). Resiko kecil dan teknologi sederhana : pekerjaan konstruksi yang pelaksanaanya tidak membahayakan keselamatan umum, harta benda menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli. 2). Resiko sedang dan teknologi madya: mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat beresiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan menggunakan sedikit peralatan berat serta memerlukan sedikit tenaga ahli. 3). Resiko tinggi dan teknologi tinggi: mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat beresiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia lingkungan dan menggunakan banyak alat berat, serta banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil. f. Besaran nilai paket pekerjaan : 1). Nilai paket pekerjaan jasa pemborongan sampai dengan Rp. 1 milyar diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat l dipenuhi oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil. 2). Nilai paket pekerjaan lebih besar dari Rp 1 milyar diperuntukkan bagi usaha bukan kecil dengan tetap memperhatikan kemampuan/kompetensi teknis badan usaha. 3). Untuk pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000; (sepuluh milyar rupiah) maka penilaian kualifikasi yang dilakukan pada Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengikuti harus diberikan penilaian persyaratan mengenai Pemilikan Sertifikat Manajemen Mutu ISO dan Sertifikat Manajemen Keselamatan Kerja K3 atau OHSAS. Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi/kompleks, pejabat Eselon I dapat menambah persyaratan memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO dan Sertifikat Manajemen Keselamatan Kerja K-3 atau OHSAS. 4). Penggunaan jasa konstruksi orang perseorangan hanya untuk pekerjaan yang memerlukan 1(satu) jenis keahlian, dan tidak dibenarkan untuk pekerjaan yang harus dilaksanakan secara tim oleh beberapa jenis keahlian/tenaga ahli. g. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang berdasarkan pertimbangan teknis dan biaya tidak dapat diselesaikan dalam 1(satu) tahun anggaran harus/ diprogramkan sebagai kontrak tahun jamak (Multi Year Contract). h. Untuk pekerjaan penanganan darurat yaitu pelaksanaan pekerjaan akibat bencana alam, dan tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan/atau kerusakan insfrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat, sebagaimana ketentuan Perpres 8 tahun 2006 pasal 17 ayat (5), dilaksanakan dengan pembuatan konstruksi darurat. 7. Metode Pemilihan Penyedia Jasa : d. Pemilihan penyedia jasa pada prinsipnya harus dilakukan dengan pelelangan umum/seleksi umum. Untuk pekerjaan kompleks dan jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut diyakini terbatas, dapat dilakukan dengan pelelangan/seleksi terbatas.
Pekerjaan kompleks dengan kriteria teknologi tinggi dan resiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan yang didesain khusus ditetapkan oleh pejabat Eselon I selaku pembina teknis bidang pekerjaan yang bersangkutan. e. Apabila pemilihan penyedia jasa dengan pelelangan/seleksi umum dan pelelangan/seleksi terbatas diangqap tidak efisien dari segi biaya, maka dapat dilakukan dengan metode pemilihan/seleksi langsung untuk nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). f. Penunjukan langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen dapat dilaksanakan dalam hal : 1). Nilai maksimum sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar). 2). Memenuhi kriteria keadaan khusus dan keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Keppres 80 tahun 2003 dan perubahannya. g. Penanggulangan untuk penanganan darurat bencana alam yang harus segera dilaksanakan tanpa dapat menunggu pemrosesan kontrak pekerjaan yang bersangkutan, dapat diberikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terlebih dahulu kepada penyedia jasa, dengan ketentuan: 1). Telah mendapat persetujuan Manteri atas dasar rekomendasi pejabat Eselon I yang bersangkutan (untuk APBN); 2). Telah ada pernyataan bencana alam dari Presiden/Gubenur/Bupati/Walikota. 3). Pengajuan persetujuan penerbitan SPMK selambat-Iambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya bencana alam. Opname pekerjaan dilakukan pengguna jasa dan penyedia jasa secara simultan dengan proses dan administrasi pengadaan. h. Pemilihan penyedia jasa dengan cara Penunjukan langsung untuk pekerjaan lanjutan agar dilakukan secara selektip dengan memperhatikan krlteria sebagaimana ditetapkan dalam PP 29 tahun 2000. Apabila anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan hingga berfungsi dalam 1(satu) tahun anggaran, maka agar diusulkan sebagai pekerjaan/kontrak tahun jamak (Multi Years Contract). 8. Tatacara pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik (semi E-Procurement) wajib diterapkan yang berlaku di Pulau Jawa dan pada 15 (lima belas) Provinsi diluar Jawa, sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen PU Nomor: 02/SE/SJ/2006 tanggal 27 Nopember 2006. 9. Penyelenggaraan sistem Manajemen Mutu (SMM): d. Segera setelah menerima DIPA, Pejabat Pembuat Komitmen wajib membuat Rencana Mutu Proyek (RMP) dan disampaikan kepada Atasan Langsung untuk mendapat pengesahan. e. Penyedia jasa wajib membuat Rencana Mutu Kontrak (RMK) untuk di bahas dan disepakati Pejabat Pembuat Komitmen pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak (preconstruction meeting), dan dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan. f Dalam membuat Rencana Mutu Proyek (RMP) dan Rencana Mutu Kontrak (RMK) berpedoman pada Kepmen Kimpraswil nomor.: 362/KPTS/M/2009 tentang sistim Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Kimpraswil. g. Dalam penyusunan SMM konstruksi, harus mengikuti manual mutu yang ditetapkan Direktorat Jenderal yang bersangkutan.
10. Penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) d. Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa dalam kegiatan pekerjaan konstuksi wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku termasuk Surat keputusan Bersama (SKB) Menaker dan Menteri PU Nomor: KEP.1/4/MEN/86 dan No: 109/KPTS/M/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tempat Kegiatan Konstruksi. e. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewajiban: 1). Mengidentifikasi tentang resiko pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya yang timbul yang diperkirakan dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. 2). Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaran K3 yang dilakukan oleh penyedia jasa. 3). Menghentikan pekerjaan apabila penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan dinilai tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan tersebut pada huruf a. 4). Melaporkan segera apabila terjadi kecelakaan kerja kepada atasan langsungnya. f. Penyedia jasa bertanggungjawab apabila terjadi kecelakaan dan gangguan kesehatan para pekerja di tempat kerja selama kegiatan pekerjaan konstruksi berlangsung. g. Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan kerja, apabila ketentuan huruf a tidak dilaksanakan oleh penyedia jasa. 11. Untuk menjamin produk konstruksi yang handal wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: d. Kegiatan Penyelidikan untuk menunjang pekerjaan studi/desain dan penqujian mutu pekerjaan konstruksi dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum harus dilakukan oleh Laboratorium Pengujian yang baik milik Pemerintah maupun Swasta yang telah memiliki Sertifikat Laboratorium Pengujian yang berdasarkan SNI 19-17025-2000/ISO 17025. e. Menerapkan Standar Nasional Indonesia, dengan mencantumkan dalam dokumen kontrak sebagaimana di atur dalam Instruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 02/IN/M/2005 tanggal 23 Pebruari 2005. 12. Dalam pelaksanaan konstruksi wajib melaksanakan study-AMDAL atau UKL/UPL untuk mewujudkan pembangunan berwawasan Ilngkungan yang berkelanjutan berdasarkan atas peraturan sebagai berikut : d. Kepmen Kimprawil Nomor.l7/KPTS/M/2003 tentang penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah yang wajib, dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. e. Kepmen Lingkungan Hidup Nomor. 17 tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis mengenai Dampak lingkungan Hidup. 13. Penyelenggaran Administrasi Kontrak: d. Penandatanganan kontrak dapat dilakukan apabila dana telah cukup tersedia dalam Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
e. Untuk kontrak dengan nilai di atas Rp 50.00-000 000,00 (lima puluh milyar) wajib dimintakan opini hukum kepada Kepala Biro Hukum 15 (lima belas) hari kerja sebelum kontrak tersebut ditandatangani, sesuai surat Edaran Sekretaris JenderalDepartemen PU Nomor: Ol/SE/M/2007 tanggal 12 Januari 2007, Surat Edaran ini agar disampaikan kepada para Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaan,Kepala Balai Besar/Kepala Balai,Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Pejabat yang melakukan tindakan mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, di linqkungan Departemen PU untuk dilaksanakaan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ditetapkan
: Jakarta
Pada Tanggal
: 7 Pebruari 2007.
Tembusan disampaikan kepada Yth. 1. Para Gubenur diseluruh Indonesia. 2. Sekretaris Jenderal Departemen PU. 3. Para Kepala Dinas PU/KIMPRASWIL Propinsi
