PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR Program Gianyar Sejahtera (PGS) BERHASIL ENTASKAN KEMISKINAN DAN DILIRIK WORLD BANK • satu SITUASI SEBELUM INISIATIF
Kemiskinan, memang menjadi momok bagi Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam membangun daerahnya. Data tahun 1996 menyebut angka kemiskinan hingga mencapai 4,232 KK. Tentu saja ini bukan prestasi yang membanggakan. Kenyataan lain yang kurang mengenakan, juga terlihat dari tingginya angka anak usia sekolah yang putus sekolah, sehingga wajib belajar pendidikan dasar (wajardikdas) tidak tercapai sepenuhnya. Belum cukup sampai disitu, persolaan inipun masih ditambah dengan kondisi makro ekonomi yang kurang bersahabat. Munculnya persoalan social sebagai imbas dari krisis moneter juga menjadi keprihatinan tersendiri. Beruntunglah saat itu Pemerintah Pusat segera turun tangan, Menandai era pra-otonomi daerah (1996-1997), banyak sekali progam dari pusat yang langsung diturunkan kedaerah secara langsung melalui Kantor Wilayah di tingkat Propinsi dan Kantor PErwakilan Kanwil di Kabupaten/Kota. Sayangnya, kondisi ini masih kurang kondusif bagi Pemerintah Kabupaten Gianyar. Pasalnya, masing-masing instansi tersebut ternyata berjalan dengan programnya sendiri-sendiri. Melihat situasi ini, Tjokorda Gde Budi Suryaman, yang menjabat Bupati pada waktu itu, langsung bergerak cepat. Keprihatinan Bupati ini segera ditindaklanjuti dengan dibautnya sebuah unit kerja koordinasi yang awalnya merupakan hasik musyawarah antara Kantor Badan, Knator Depertemen Sosial, Kantor Pertanahan, Bagian Ekonomi, Kantor Departemen Agama, Kantor Industri dan Perdagangan, Kantor Koperasi, BPD (Bank Pembangunan Daerah) dan Bank Wedhi Sedana. Unit kerja koordinasi ini selanjutnya diberi nama KAntor Koordinasi Gianyar Sejahtera (KKGS). Pada tahun 1997, Bupat Gianyar mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 449/97 tentang Struktur dan Tata Kerja Kantor Gianyar Sejahtera (KKGS). • dua INISIATIF DAN STRATEGI PELAKSANAAN PROGAM Dengan lahirnya KKGS ini, misi Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk segera mengentaskan masyarakatnya dari jurang kemiskinan semakin terstruktur jelas penanganannya. Tujuan utma dari dibentuknya lembga koordinasi ini adalah untuk mengkoordinasikan program-program pengentasan kemiskinan dari pusat yang didesentralisasikan ke kabupaten, maupun programprogram pengentasan kemiskinan di tingkat local. Oleh karenanya, setiap lembaga perpanjangan tangan Pemerintah Pusat yang mendapatkan program kucuran dari Pusat, telah diarahkan melalui satu pintu ini. Maka, jelaslah keberadaan unit kerja koordinasi ini menjadi penting sebagai upaya lebih mendekatkan pada sasaran unit kerja masyarakat miskin si Kabupaten Gianyar.
Pemerintah daerahpun kini mempunyai arah yang jelas untuk membuat program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dari luar melalui partisipasi masyarakat maupun pihak swasta. Mendapat amanat yang besar ini, KKGS lantas menetapkan tujuan besar. Menyadari mengemban dua misi utama, yakni: menjadi wadah koordinasi program lintas lembaga, dan sebagai pengerahan dana dan pengelolaan perkresditan, KKGS menususun beberapa program kerja yang kemudian hari dikenal sebagai Program Gianyar Sejahtera (PGS). Teercatat dari progam-program yang dikoordinasikan dan dilaksanakan mulai 1997, di antaranya: 1. Program penanggulangan kemiskinan. 2. Program pengembangan usaha kecil 3. Program penanggulangan pengangguran 4. Program GN-OTA (Gerakan Nasinal Orang Tua Asuh) 5. Program Tabungan Kesejahteraan Rakyat (Takesra) 6. Program Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra) 7. Program Kewirausahaan 8. Program Kemitrausahaan 9. Program Magang Kerja 10. Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 11. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajib Dikdas) 12. Program Bea Siswa 13. Program Kartu Sehat 14. Program Pembinaan Ketahanan Keluarga; dan 15. Dua program penunjang pendanaan, yaitu Program “Sawinih¹ dan Kesepakatan Tirta Empul ²”. Secara umum program-program di bawah koordinasi KKGS ini bertujuan untuk dijadikan salah satu angka kemiskinan di Kabupaten Gianyar, meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat, membuka peluang pengembangan usaha kecil. mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan gerakan wajib belajar pendidikan dasar. Seluruh persiapan rangkaian program msepenuhnya merupakan inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Gianyar, sedangkan dalam pelaksanaannya pihak masyarakat dan pihak swasta dijadikan mitra dari seluruh program. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Gianyar membuat dua rekening terpisah, yaitu rekening khusus untuk Program GN-OTA dan rekening khusus untuk PGS lainnya. Seluruh dana yang terkumpul di KKGS digulirkan pada masyarakat miskin dengan menggunakan mekanisme revolving fund. Petani panen
Dinas Pendapatan
Koordinasi dengan KKGS
panen
3 Kg atau Rp. 7.500
RSK Gianyar Sejahtera
Dua program pendanaan penunjang, yakni Sawinih dan Kesepakatan Trita Empul terbilang sukses. Program pengumpulan dana Sawinih yang dicanangkan untuk diberlakukan selama 3 tahun (1997 – 2000) merupakan program yang diarahan untuk pengumpulan dana dari para petani pemilik lahan. Setiap petani pemilik tanah dibebani sebesar 3 kg per panen atau seharga Rp. 7.500,- selama 3 tahun. Dana yang terkumpul langsung disalurkan ke rekening Gianyar Sejahtera, dan bias ditarik oleh KKGS melalui koordinasi dengan Dinas Pendapatan. Sedangakan program kesepakatan Tirta Empul, KKGS telah berhasil mengumpulkan 88 pengusaha yang telah menyepakati untuk membantu pelaksanaan PGS. Setiappengusaha diminta mendepositokan dana antara 2 – 10 juta di BPD selama 3 tahun. Bungan deposito yang dihasilkan setiap bulannya disetorkan oleh pihak BPD ke rekening PGS. Sedangkan danayang telah didepositokan selama 3 tahun akandikembalikan kepada masing-masing pengusaha. Melalui du aprogram ini, ternyata telah berhasil dikumpulkan dana sebesar Rp. 325 juta, yaitu dengan perincian dana dari program Sawinih sebesar Rp. 19 juta dan dana dari program Kesepakatan Tirt Empul sebesar Rp. 306 juta. Keberhasilan ini ternyata mengundang World Bank, yang pada tahun 1998 melalui Program IMP (Inovasi Manajemen Perkotaan) memberikan dana bantuan (grant) sebesar Rp. 640.200.000 untuk 3 tahun masa pelaksanaan (1998-2001) dengan penyertaan dana pendamping dari Pemerintah Daerah Gianyar sebesar Rp. 250 juta. Dana bantuan tersebut oleh KKGS terutama disalurkan untuk bidang alat kerja ekonomi produktif melalui pemberian skim kredit 3 – 5 tahun dengan nilai margin bersih yang diperoleh smpai pada tahun 2001 sebesar Rp. 33 juta. Disamping memberikan penyaluran dana dan bantuan peralatan secara lansung kepada kelompok masyarakat, KKGS juga telah melakukan berbagai kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan ketrampilan para pelaku industri kecil di Kabupaten Gianyar. Pada akhirnya, KKGS telah menjalankan fungsinya tanpa banyak memberatkan APBD Kabupaten Gianyar. Walaupun gedung kantor difasilitasi oleh pemerintah daerah, tapi KKGS telah mampu membiayai sendiri operasional kantor dan melengkapi dengan kendaraan operasional. IDENTIFIKASI Dari 3 tahu progam Sawinih Dari 3 tahun KTE Program Tekesra untuk 2951 KK @ Rp. 100.000 Dari 3 tahun Dana Pendamping Pemda untuk IMP World Bank Program Kukesra (Rp. 100.000 – 400.000/Pokmas Program bantuan alat kerja produktif (revolving) Dana kembali dari masyarakat Saldo
PEMASUKAN Rp. 19.000.000
PENGELUARAN Rp. -
SALDO Rp. 19.000.000
Rp. 306.000.000 Rp. -
Rp. Rp. 295.100.000
Rp. 325.000.000 Rp. 29.900.000
Rp. 640.200.000
Rp. -
Rp. 670.100.000
Rp. 250.000.000
Rp. -
Rp. 920.100.000
Rp. -
Rp. 150.000.000
Rp. 770.100.000
Rp. -33.000.000
Rp. 320.000.000
Rp. 450.100.000 Rp. 483.100.000
• tiga HASIL YANG DICAPAI DAN MANFAAT YANG DIPEROLEH
Terkumpulnya dana dari partisipasi masyarakat dan adanya kepercayaan dari World Bank untuk menyuntikan dana, serta kmitmen Pemerintah Daerah sendiri dalam mengalokasikan dana pendamping, telah menjadikan KKGS dan program-programnya benar-benar dapat mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi skala kecil dan menengah di tingkat local. Alhasil KK miskin di Kabupaten Gianyar yang pada tahun 1996 berjumlah 4.232 KK telah mengalami penurunan drastic pada tahun 2002 menjadi 2.951 KK. Dengan demikian PGS telah dinilai berhasil meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Saat ini, KKGS sedang mengembangkan rencana strategis untuk dapat memulai kembali pelaksanan Program Penunjang Pendanaan (Program Sawiningsih dan Program Kesepakatan Tirta Empul) yang sempat terhenti karena terjadinya tragedy Bom Bali. Melalui pengkoordinasian program yang dilakukan, maka duplikasi program tidak terjadi lagi, dan berbagai progam dalam rangka peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan dengan lebih baik,. Pengkoordinasian program melalui PPGS juga telah memberikan peluang yang sama bagi setiap KK miskin untuk memperoleh bantuan program secara merata dan proposional. KKGS telah mampu menjembatani kesenjangan antara kebutuhan kelompok masyarakat untuk mendapatkan modal dan dengan persyaratan-persyaratan perbankan untuk penyaluran kredit. Pihak swasta perbankan mendapatkan kesempatan untuk dapat turut serta dalam pembangunan daerah melalui penyaluran kresit yang dijamin oleh Pemda. Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan KKGS juga telah meningkatkan angka KK yang memiliki tabungan, karena KK yang telah memiliki tabungan akan mendapatkan pinjman lunak dari pihak bank dalam bentuk KUKUSRA (Kredit Usaha Kelompok Sejahtera) sebesar Rp. 100.000 – Rp. 400.000 per KK. Masyarakat juga dapat membuat kelompok masyarakat yang terdiri dari 34 KK untuk mendapatkan dana pinjaman modal kerja sebesar Rp. 400.000 hingga Rp. 1.600.00. Melihat keberhasilan pelaksanaan PGS (Progam Gianyar Sejahtera) ini, maka beberapa pelajaran yang diperoleh adalah: 1. Pelaksanaan setiap progam maupun kegiatan pengentasan kemiskinan membutuhkan komitmen yang besar daro Pemda untuk mampu berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara kelompok sasaran penerima dengan lembaga yang memiliki modal yang cukup. 2. Upaya membangun kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat kurang efektif apabila hanya ditempatkan pada tataran konseptual. Kemitraan akan menjadi efektif dan sinergis apabila ditempatkan pada kegiatan sektor riil. Adanya kegiatan-kegiatan di sektor riil ini maka masyarakat danpihak swasta akan dapat merasakan manfaatnya secara langsung. 3. Pelmbagaan kegiatan koordinasi antar sektro dalam pemerintah menjadi kunci atas tergabungnya progam atau kegiatan yang integrative, tepat sasaran dan tidak overlapping. • empat KESINAMBUNAGAN PROGAM PGS memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat terus berlanjut dan bertahan. Beberapa indikator untuk kebersinambungan PGS adalah: a) Terpeliharanya mekanisme penualuran dana’ b) Terbangunnya kepercayaan pada mekanisme kemitraan; c) Saldo anggaran yang selalu positif; d) Dukungan kelambagaan dari Pemda; dan e) Tingginya partisipasi masyarakat.
Bahkan, apabila ada komitmen Pemda yang lebih besar, misalnya dengan meregulasi program dalam bentuk Perda dan pengalokasian anggaran dalam APBD, maka program ini kan sangat potensial untuk dijamin kesinambungannya. PGS dapat berkesinmabungan, karena setiap output yang dihasilkan dapat kembali menjadi input bagi pelaksanaan tahap selanjutnya. Pengkayaan dalam setiap yahap proses dapat meningkatkan kualitas output dan input selanjutnya. • lima KEMAMPUAN UNTUK DITRANSFER PGS merupakan program yang sangat sederhana untuk dapat diaplikasikan pada setiap daerah dengan setting apapun. Walaupun program mini merupakan progam yang murni berasal dari ide-ide yang dikembangkan oleh Buipati Kabupaten Gianyar beserta jajarannya, namun memiliki tingakt kekayaan yang tinggi untuk ditransfer ke pemda-pemda lainnya di Indonesia. Hal ini yang paling sederhanadan secara umum mudah diaplikasikan dan ditransfer adalah: (1) pembentukan lembaga koordinasi; dan (2) mekanisme penarikan dana dari masyarakat dan pihak swasta. Sedangkan hal yang dibutuhkan untuk terlaksanakannya kegiatan transfer ini amaltlah simple. Yakni, adanya komitmen yang besar daro pemda bersangkutan untuk membangun kemitraan dengan pihak-pihak lainnya. Ganbaran Umum Letak Wilayah 08°18’48*-08º38’58* Lintang Selatan 115º13’29* - 115º22’23* Bujur Timur Luas Wilayah 36.800 Ha (6,53% dari luas Pulau Bali) Komposisi • Sawah: 15.169 Ha (41, 22%) Wilayah • Pekarangan: 4,452 Ha (12,10%) • Tanah Kering: 17.121 ha (46,52%0 • Lain-lain : 58 Ha (0,16%) Lembaga Terdiri dari 7 Kecamatan administrative • Kecamatan Payangan • Kecamatan Sukawati • Kecamatan Tegallalang • Kecamatan Blahbutuh • Kecamatan Tampaksiring • Kecamatan Gianyar • Kecamatan Ubut Serta terdiri dari: • 6 Kelurahabn • 63 Desa (3 Desa Persiapan) • 536 Dusun • 45 Lingkungan Lembaga Terdiri: Adat • 362 Desa Adat • 517 Banjar • 517 Sekaa Teruna • 528 Suak • 8 Sedahan Abaian • 13 Sedahan Yeh • Jumlah Data BPS 2000=391.293 jiwa
Penduduk
Data BPS 2002= 403,180 jiwa, dengan tingakt kepadatan jiwa/km2.jumlah penduduk miskin: = 26,052 jiwa (data Bps 2002) = 2.951 Kepala Keluarga/KK (data Kabupaten Gianayr 2002)
1,095,6
Gianyar merupakan salah satu dari sembilan kabupaten / kota di Bali, yang terletak antara 08°18’48*-08º38’58* Lintang Selatan dan 115°13’29”-115º22’23” Bujur Timur. Dengan luas wilayah 36,800 Ha (6,53% dari luas Pulau Bali) dengan penggunaan lahan sebagai berikut: • Sawah: 15.169 Ha (41, 22%) • Pekarangan: 4,452 Ha (12,10%0 • Tanah Kering; 17,121 Ha (46,52% • Lain-lain: 58 Ha (0,16%) Kabupaten Gianyar dibagi menjadi tujuh Kecamatan yaitu: • Kecamatan Payangan • Kecamatan Sukawati • Kecamatan Tegallalang • Kecamatan Blahbutuh • Kecamatan Tampaksiring • Kecamatan Gianyar • Kecamatan Ubut Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Gianyar pada tahun 2000 adalah sebesar 391.293 jiwa, sedangkan pada tahun 2002 (menurut data BPS) jumlah penduduknya adalah sebesar 403.180 jiwa dengan tingkat kepadatan 1.095.6 jiwa/km2. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2002 menurut data BPS adalah berjumlah 26.053 jiwa. Dan menurut data Kabupaten Gianyar pada tahun 2002 terdapat sebanyak 2.951 Kepala Keluarga/KK yang miskin. Kelembagaan Di Kabupaten Gianyar terdapat 2 macam lembaga, yaitu: (1) Lembaga Administratif, yaitu lembaga formal yang dikembangkan oleh Pemerintah dan keberadaaanya dilindungi oleh UU; dan (2) Lembaga Adat, yaitu lembaga social tradisional yang dibentuk melalui kesepakatan adapt dan dipelihara secara turun temurun antar generasi. Lembaga Adat • • • • • •
262 Desa Adat 517 Banjar 517 Sekaa Teruna 518 Subak 8 Sedahan Abian 13 Sedahan Yeh
Lembaga Administratif • • • • •
7 Kecamatan 6 Kelurahan 63 Desa (3 Desa Persiapan) 536 Dusun 45 Lingkungan
