PROFILE KANTOR PENGHUBUNG TAHUN 2016

PROFILE KANTOR PENGHUBUNG TAHUN 2016

1.1.

Latar Belakang Sebagaimana diketahui bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun

2000 adalah yang mendasari pembentukan berdirinya provinsi Banten yang juga dilatarbelakangi dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, tentunya hal ini merupakan konsekuensi dari Pemerintah Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah berimplikasi pada diberikannya kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah, baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan. Otonomi yang didalamnya mengandung pendelegasian kewenangan dan peluang untuk

melakukan

keleluasaan

yang

memadai

serta

distribusi

sumberdaya (resources) yang mencukupi, dalam pelaksanaannya harus mendapat dukungan kelembagaan dan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang memadai. Dalam penjabaran tugas dan fungsinya Kantor Penghubung tidak lepas dari program-progam strategis kantor yang tidak lain untuk mendukung program Provinsi banten yang tersirat di dalam lembaran daerah Provinsi Banten yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 yang didalamnya terkandung mengenai visi dan misinya provinsi banten.

PROFIL KANTOR PENGHUBUNG TAHUN 2016`

Page 1

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2013 tentang Peraturan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;

Tugas dan fungsinya tersebut adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga. Hubungan Antar Lembaga, Promosi dan Informasi, serta fasilitasi adalah merupakan sebagai ujung tombak untuk kemajuan, peningkatan

dan

menciptakan iklim investasi, secara tidak langsung iklim investasi tersebut dapat meningkakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Banten. Sebagai mana kita ketahui letak georafis Provinsi Banten diapit oleh tiga Provinsi yaitu Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI. Provinsi Banten itu sendiri merupakan daerah penyangga perbatasan langsung dengan ibukota Negara, Provinsi DKI yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan sangatlah strategis dan sangatlah pital sebagai tempat untuk mengembangkan promosi dan infomasi dalam rangka meningkatkan iklim investasi. Kantor Penghubung diharapkan agar tetap eksis menampung aspirasi masyarakat banten dalam mengembangkan sektor segala bidang, lembaga pemerintah perwakilan ini sebagai jembatan menuju cita-cita yang diharapkan oleh Provinsi Banten.


Page 2

1.2.

Landasan Hukum 1.

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2000

tentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007, tambahan lembaran daerah Provinsi Banten Nomor 6);

3.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;

4.

Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

4.1.

Maksud dan Tujuan Profil Kantor Penghubung Tahun 2016 ini adalah untuk dapat

memudahkan dalam memetakan kegiatan pada tahun yang akan datang. Adapun maksudnya adalah untuk menjadi bahan, pedoman, arahan dan

acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan Kantor Penghubung Provinsi Banten dalam merumuskan, menjalankan

program dan kegiatan secara terpadu, sinergis dan

berkesinambungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai upaya untuk mengimplementasikan RPJMD Provinsi Banten, Renstra Kantor Penghubung Provinsi Banten dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten serta Renja Tahun 2016. Adapun tujuan adalah sebagai berikut : Mengacu pada tujuan tersebut maka Sasaran Profil Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2016 adalah sebagai berikut:


Page 3

1.

Identifikasi pencapaian kinerja dan hasil pembangunan Kantor Penghubung Provinsi Banten pada tahun 2015 dan perkembangan pencapaian program dan kegiatan tahun 2016;

2.

Identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapai Kantor Penghubung Provinsi Banten;

3.

Terumuskannya program dan kegiatan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2016. Pada kebijakan Kantor Penghubung merupakan etalase Provinsi

Banten dijakarta dimana perananan tersebut sebagai duta dan show windowsnya Banten di Jakarta. Berarti fungsi tersebut sebagai wakilnya Banten juga wakilnya

SKPD, dengan demikian

Fungsi tersebut

disamping wakilnya Provinsi Banten juga wakilnya Kabupaten/Kota. Dari perananan dan fungsi tersebut berarti Promosi di Jakarta dilakukan

bersama-sama Provinsi juga Kabupaten/kota,

untuk

pencitraan Banten, dengan melalui beberapa aspek yaitu : aspek pemerintahaan yang meliputi koordinasi, konsultasi, konsolidasi dan rapat-rapat kerjasama serta fasilitasi pimpinan dalam upaya terhadap pembangunan daerah. Aspek Informasi meliputi informasi melalui website, bulletin kerjasama dengan media massa, pamflet, brosur didalam memberikan informasi pembangunan (hasil pembangunan), informasi ivent hasil kegiatan, informasi pemerintahan pusat dan daerah dan informasi potensi Banten (SDA, SDM,wisata, seni, budaya, produk unggulan). Terakhir Aspek Promosi yaitu pelaksanaan yang berupa tampilan, pameran, promosi (seni budaya dan Produk unggulan yang terdiri dari seni tari, kuliner, lagu, kerajinan, adat, dll.


Page 4

Dalam pelaksanaan kinerja sebagai wakil Banten diperlukannya pencitraan, melalui promosi dan informasi, fasilitasi pimpinan, dan kerjasama

pembangunan

dengan

pempus

dan

pemda

di

Jakarta.diperlukann Pembenahan sarana dan prasaran penunjang kegiatan lembaaga yaitu Kantor, Wisma dan Anjungan. Renovasi kantor yang menyeluruh sangat diperlukan sebagai etalase Banten dalam upaya pencitraan,

Anjungan Daerah perlu

dikelola bersama-sama Provinsi, Kabupaten/kota untuk mengisi tampilan seni budaya, potensi daerah dan produk unggulan sebagai sarana promosi Banten. Wisma adalah asset Banten sebagai sarana penghasil PAD (retribusi Daerah) perlu didukung untuk peningkatan sarana dan prasarananya.

Promosi perlu digalakan/gencarkan oleh kantor penghubung sebagai duta di Jakarta, sosialisasi fungsi kantor penghubung, anjungan daerah dan wisma

terhadapa SKPD Provinsi Kabupaten Kota, juga

terhadap masyarakat Banten, masih terdapat permasalahan yang perlu ditindaklanjuti yaitu belum

seluruhnya memahami fungsi Kantor

Penghubung sebagai wakil Banten di Jakarta, Wisma penghasil Retribusi dan Anjungan sebagai sarana promosi daerah hal tersebut harus ditindaklanjuti dengan mensosialisasikan terhadap SKPD Provinsi, Kabupaten/kota,mahasiswa, sekolah dan masyarakat Banten.

Penambahan isi kegiatan yaitu Pengelolaan Wisma ada beberápa indikator yang berubah . Dari kegiatan pemangku kepentingan seperti masyarakat luas khususnya masyarakat Banten yang seringkali


Page 5

memberikan saran dan pendapat juga masukan untuk pembangunan Provinsi Banten melalui sarana yang ada yaitu Website (Internet) , Anjungan daerah serta melalui lembaga yaitu Kantor Penghubung, sedangkan aspirasi oleh DPRD dalam hal ini Komisi I mitra kerja Kantor Penghubung

juga Komisi III yang membidangi aset dan juga SKPD

Provinsi Banten, Kabupaten/Kota juga Kantor Penghubung Perwakilan. Dari Aspirasi yang diterima dari segala unsur ada yang sifatnya membangun adapula sifatnya yang mengkritisi untuk perbaikan kedepan.

2.1.

Tugas Fungsi dan Struktur Kantor Penghubung Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012, Struktur

Organisasi Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Banten terdiri dari: 1.

Kepala Kantor;

2.

Sub Bagian Tata Usaha;

3.

Seksi Hubungan Antar Lembaga;

4.

Seksi Promosi dan Informasi Daerah;

5.

Seksi Sarana dan Pelayanan

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi Kantor Penghubung Provinsi Banten dapat digambarkan secara diagramatis sebagai berikut:


Page 6

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Penghubung Provinsi Banten

2.2.

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pergub No. 14 Tahun 2013, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

2.1.1. Kepala Kantor Kepala Kantor mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang hubungan antar lembaga. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Kantor Penghubung mempunyai fungsi sebagai berikut :


Page 7

a.

pelaksanaan koordinasi, mediasi dan fasilitasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga-lembaga Pusat, Perwakilan Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara Sahabat dan Pihak Swasta;

b.

perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;

c.

pembinaan masyarakat daerah Provinsi Banten di Jakarta ;

d.

pengumpulan data dan informasi serta kegiatan promosi Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Kantor Penghubung mempunyai tugas sebagai berikut :

a.

merumuskan kebijakan teknis penghubung antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Departemen Teknis dan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pihak swasta di Jakarta;

b.

mengkoordinasikan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Departemen Teknis dan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pihak swasta di Jakarta;

c.

menyelenggarakan pembinaan masyarakat Daerah Provinsi Banten di Jakarta;

d.

mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi serta kegiatan promosi Pemerintah Daerah;

e.

memfasilitasi promosi daerah meliputi ekonomi, pembangunan sosial, budaya dan pariwisata daerah Provinsi;

f.

memfasilitasi pengelolaan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah;

g.

mengelola administrasi ketatausahaan umum dan rumah tangga;


Page 8

h.

melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;

i.

melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

Kepala Kantor Penghubung membawahi : a.

Sub Bagian TU;

b.

Seksi Hubungan Antar Lembaga;

c.

Seksi Promosi dan Informasi Daerah;

d.

Seksi Sarana dan Pelayanan.

2.1.2. Sub-Bagian Tata Usaha Sub-Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor Penghubung dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub-Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a.

menyusun rencana kerja sub-bagian;

b.

melaksanakan layanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dan rumah tangga

c.

melaksanakan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dan rumah tangga;

d.

melaksanakan administrasi tata usaha;

e.

melaksanakan dan penyiapan rencana kerja;

f.

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan barang inventaris;


Page 9

g.

melaksanakan urusan rumah tangga;

h.

mengumpulkan, mengolah data dan informasi

pelaksanaan

kegiatan; i.

menyediakan sarana perpustakaan kantor;

j.

melaksanakan penyusunan laporan bulanan dan tahunan;

k.

menyiapkan bahan rumusan laporan akuntabilitas kinerja;

l.

menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3 Seksi Hubungan Antar Lembaga Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor Penghubung melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

menyusun rencana program seksi;

b.

menginventarisasi,

mensistematisasikan,

menganalisis,

dan

menyajikan data dan informasi; c.

melaksanakan

observasi

dan

penelitian

tentang

potensi

paguyuban masyarakat Provinsi Banten di Jakarta dan sekitarnya; d.

mengendalikan kegiatan hubungan antar Lembaga Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Swasta maupun lembaga masyarakat dengan mengarahkan, mengawasi, dan menertibkan sesuai prosedur agar tetap

terjalin

hubungan

yang

harmonis

dan

saling

menguntungkan;


Page 10

e.

mempelajari hasil konsultasi petugas penghubung kepada Pejabat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun lembaga-lembaga masyarakat dengan menyimak, menganalisis dan menyimpulkan sebagai

masukan

dalam

pelaksanaan

maupun

penentuan

penyelesaian lebih lanjut; f.

melakukan hubungan dan kerjasama dengan Pejabat Pemerintah Pusat di Jakarta mengenai masalah dan kepentingan Dinas Pemerintah Provinsi Banten, baik secara langsung maupun melalui alat komunikasi untuk membantu kelancaran penyelesaian lebih lanjut;

g.

mengadakan kerjasama dengan Lembaga-lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Lembaga Non Pemerintah, lembaga masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat daerah di Jakarta dan sekitarnya dengan melakukan hubungan fungsional, membuat perjanjian, konsultasi, dan saling tukar-menukar informasi atau dalam bentuk-bentuk lain agar terjalin hubungan yang serasi, efektif, dan efisien;

h.

menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya;

2.1.4 Seksi Promosi Dan Informasi Daerah Seksi Promosi dan Informasi Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor Penghubung melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan informasi daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Promosi dan Informasi Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :


Page 11

a.


b.

menginventarisasi data yang lengkap, benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

c.

menyusun rumusan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Seksi Promosi dan Informasi Daerah dengan menguraikan pokokpokok petunjuk prosedur dan hubungan kerja sebagai pedoman pelaksanaannya;

d.

mengkoordinasikan

dan

mengendalikan

pengumpulan,

pengolahan data tentang promosi dan informasi daerah di Jakarta dengan mengarahkan, mengawasi, meluruskan dan menertibkan agar pelaksanaannya berjalan lancar; e.

mengadakan kerjasama, mengkoordinasikan, mengelola dan mengendalikan Anjungan

Daerah di Taman Mini Indonesia

Indah; f.

memfasilitasi pertemuan-pertemuan

para calon investor baik

dalam maupun luar negeri di Jakarta; g.

memberikan layanan

informasi

dalam aspek

ekonomi,

pembangunan sosial, budaya dan pariwisata; h.

melengkapi Kantor Penghubung dengan informasi dari berbagai instansi lingkup Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun instansi swasta, organisasi Bantenberupa brosur/leaflet, laporan atau dokumen lainnya;

i.

menata dan melengkapi Kantor Penghubung dengan sarana kerja dan hasil kerajinan Banten;

j.

melaksanakan kerjasama dengan SKPD terkait dalam rangka pelaksanaan berbagai pameran

baik pameran pembangunan,


Page 12

pariwisata

(Home

industry)

maupun

teknologi

yang

diselenggarakan di Jakarta dan di luar Provinsi Banten; k.

memfasilitasi pertemuan, HUT atau kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh Istana Negara

(HUT RI), TMII dan

Jabodetabek; l.

memfasilitasi promosi

potensi daerah dalam event pameran

nacional maupun internasional yang dilaksanakan di Jakarta; m.

mengembangkan teknologi informasi (website) dan data base jaringan Kantor Penghubung;

n.

membentuk dan mengembangkan sanggar seni budaya Banten di Jakarta;

o.

melaksanakan fasilitasi promosi kebudayaan dan kesenian Banten yang di selenggarakan di Jakarta;

p.

melaksanakan fasilitasi penyelengaraan kegiatan-kegiatan lomba yang bersifat nacional di selenggarakan di Jakarta;

q.

melaksanakan fasilitasi promosi potensi

daerah di bidang

ekososbud dan perindag serta peluang investasi; r.

menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.4 Seksi Sarana dan Pelayanan Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor Penghubung melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pelayanan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.



Page 13

b.

menginventarisasi data yang lengkap, benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk selanjutnya mensistematisasikan mengadakan menyajikan analisis data promosi dan informasi;

c.

menyusun rumusan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan dengan menguraikan pokok-pokok petunjuk prosedur dan hubungan kerja sebagai pedoman pelaksanaannya;

d.

menyelenggaran fasilitasi Gubernur, Wagub, DPRD, Bupati, Walikota, DPRD Kabupaten/Kota serta para SKPD Provinsi kegiatan di Jakarta;

e. f.

melaksanakan pelayanan wisma/mess; mengelola dan pelayanan wisma/mess Kantor Penghubung dengan mengarahkan, mengawasi penunjangan kepada perangkat daerah yang bertugas di Jakarta;

g.

melaksanakan kegiatan protokoler (mewakili rapat/menghadiri upacara) yang ditugaskan Pemerintah Daerah Provinsi Banten;

h.

memfasilitasi pengiriman dan penerimaan surat menyurat;

i.

menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

2.3 Sumber Daya Kantor Penghubung

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tahun 2016, Kantor Penghubung Provinsi Banten didukung oleh 44 orang pegawai, yang terdiri dari 23 orang berstatus PNS, dan 21 orang Tenaga Kerja Lapangan.

Dari 23 orang pegawai yang berstatus PNS terdistribusi

dalam 2 orang pegawai dengan golongan ruang IV, 18 orang pegawai


Page 14

dengan golongan ruang III, serta 3 orang pegawai dengan golongan ruang II. Berdasarkan jumlah jabatan struktural, hingga tahun 2016 dari 5 eselon yang tersedia telah terisi sepenuhnya, dimana hal ini mencerminkan tugas-tugas pada satuan organisasi telah terdistribusi secara optimal. Hingga tahun 2016, setiap Kepala Sub Bagian/Seksi secara rata-rata membawahi 2 - 9 pelaksana yang berstatus PNS, dimana kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan pegawai pelaksana pada Kantor Penghubung Provinsi Banten masih dibawah rata-rata jumlah pegawai pelaksana di lingkungan kantor-kantor yang sebesar 5 pelaksana/eselon IV. Kondisi tersebut dirasakan kurang mendukung pencapaian efektifitas terhadap pelaksanaan tugas pada tataran eselon IV, khususnya bila dikaitkan dengan beban tugas yang ada maupun kebutuhan dan keanekaragaman koordinasi, kerjasama dan pembinaan lembaga dan aktifitas promosi daerah yang perlu difasilitasi dan diselenggarakan setiap tahunnya.

Tabel 2.1 Jumlah dan Distribusi Pegawai Kantor Penghubung Provinsi Banten Menurut Golongan Ruang Tahun 2015 JUMLAH PEGAWAI

NO.

GOLONGAN RUANG

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8

IV/E IV/D IV/C IV/B IV/A III/D III/C III/B

1 1 4 4 7


(Orang)

KET 4

Page 15

NO.

GOLONGAN RUANG

9 10 11 12 13 14 15 16 17

III/A II/D II/C II/B II/A I/D I/C I/B I/A JUMLAH

JUMLAH PEGAWAI (Orang)

KET

3 2 1 23

Dengan keterbatasan jumlah pegawai di lingkungan Kantor Penghubung sangat berdampak besar pada pelaksanaan kinerja, sehingga pelaksanaan capaian kinerja belum dirasakan

maksimal

dengan demikian akan berdampak pula pada pelaksanaan tugas dan fungsi di masa mendatang. penambahan pegawai mutlak diperlukan sebagai langkah untuk memaksimalkan kinerja disamping Peningkatan kompetensi. Untuk meningkatkan kinerja diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur melalui Bintek, pendidikan kompetensi dan peningkatan status pendidikan maupun keahlian fungsional, yang ditekankan pada peningkatan kemampuan perencanaan pembangunan, manajerial dan komunikasi.

Dalam tahun 2016 Jumlah dan Distribusi Pegawai Kantor Penghubung Menurut Tingkat Pendidikan :


Page 16

Tabel 2.2 Jumlah dan Distribusi Pegawai Kantor Penghubung Provinsi Banten Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016 NO . 1 1 2 3 4 5 6 7

TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL 2 DOKTORAL (S3) MAGISTER (S2) SARJANA (S1) DIPLOMA/AKADEMI (DIII) SMU/SMK SMP SD JUMLAH

JUMLAH PEGAWAI (Orang) 3 3 15 2 3 23

KET 4

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor yang menjamin kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Penghubung Provinsi Banten. Keberadaan kantor berlokasi di Jalan Tebet Timur Raya No. 51 Jakarta Selatan. Kedudukan dan kondisi kantor tersebut dirasakan sangat penting sebagai front office,wisma dan etalase, show windows Banten di Jakarta dan secara umum dapat berpengaruh terhadap pencitraan Pemerintah Provinsi Banten oleh stakeholders/lembaga lainnya di Jakarta.

Keberadaan

kantor saat ini, terdiri dari ruang utama yang

meliputi ruang kerja pimpinan dan staf, dan ruang rapat. Sedangkan ruang pendukung pelaksanaan tugas yang tersedia antara lain ruang tunggu (pos satpam), ruang makan, kamar wisma, musholla, media center, taman, dan termasuk tempat parkir roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) yang memuat 12 (dua belas) kendaraan. Disamping itu, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan, tersedia perpustakaan mini serta


Page 17

perangkat audiovisual (TV, VCD, in focus, handy came, dan wireless tape). Sebagai daya dukung kelancaran pelaksanaan tugas aparatur, sarana penunjang operasionalnya

juga perlu diperhatikan,

hal ini

dianggap penting karena kelancaran dan efesiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang mencakup administrasi, kearsipan, perencanaan maupun

pelayanan

sangat

membutuhkan

dukungan

perangkat

komputer, baik yang bersifat hardware maupun software. Di samping itu terdapat pula harapan untuk mengembangkan sistem komputerisasi dalam penyelenggaraan berbagai pelayanan pada Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Banten di masa mendatang. Selanjutnya dalam mendukung kebutuhan mobilisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Penghubung Provinsi Banten dan pelayanan fasilitasi pimpinan, hingga tahun 2016 tersedia sebanyak 8 unit kendaraan roda dua (sepeda motor) dan 5 unit kendaraan roda empat (Toyota Innova, Toyota Kijang Super KF 83 Long, Toyota Avanza, Daihatsu Xenia dan Toyota Hi-Ace). Keberadaan kendaraan roda empat, dalam masa-masa tertentu dirasakan kurang mencukupi. Adapun daftar dan kondisi sarana Kendaraan Dinas aparatur di Kantor Penghubung provinsi Banten hingga tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut :


Page 18

Tabel 2.3 Daftar Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Penghubung Provinsi Banten NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

NAMA/JENIS BARANG Kendaraan Roda 2 Honda Supra X Kendaraan Roda 2 Vario Kendaraan Roda 2 Mega Pro Kendaraan Roda 2 Vario Kendaraan Roda 4 Inova Kendaraan Roda 4 Kijang Super KF Kendaraan Avanza Tipe E Kendaraan Xenia Tipe R Kendaraan Roda 4 Toyota Hi-Ace

JUMLAH

KONDISI

KET

3 1 1 3 1 1 1 1 1

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Tahun 2007 Tahun 2009 Tahun 2009 Tahun 2015 Tahun 2008 Tahun 2003 Tahun 2008 Tahun 2013 Tahun 2014

Kantor Penghubung Provinsi Banten beralamat di Jalan Tebet Timur Raya No. 51, Jakarta Selatan, Telp.Fax : (021) 837 00282 / 837 04336

Anjungan Daerah Banten mencerminkan dan menggambarkan tentang miniature, corak budaya dan seni yaitu : Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon sebagai bentuk keragaman seni dan budaya khas Banten di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Tampilan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) merupakan suatu kawasan taman wisata bertema budaya Indonesia di Jakarta Timur. Area seluas kurang lebih 150 hektar[1] atau 1,5 kilometer persegi ini terletak pada koordinat 6 ° 18'6.8''LS, 106° 53'47.2''BT. Hampir setiap suku bangsa memiliki corak bangunan berbeda, bahkan tidak jarang satu suku bangsa memiliki lebih dari satu jenis bangunan tradisional. Bangunan atau arsitektur tradisional yang dibuat selalu dilatarbetakangi oleh kondisi lingkungan dan kebudayaan yang dimiliki. Di TMII, menggambarkan suku-suku bangsa yang berada di 33


Page 19

Provinsi Indonesia. Anjungan Provinsi dibangun di sekitar danau dengan miniatur Kepulauan Indonesia, secara tematik dibagi atas delapan zona; Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Tiap anjungan menampilkan bangunan khas setempat. Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

merupakan rangkuman

kebudayaan bangsa Indonesia, yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat 33 provinsi Indonesia (pada tahun 1975) yang ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional, serta menampilkan aneka busana, tarian dan tradisi daerah. Kantor

Penghubung

Provinsi

Banten

disamping

diberi

kewenangan untuk mengelola Anjungan Daerah juga ditugaskan untuk mengisi dan memfasilitasi tampilan seni budaya

seluruh daerah di

Banten sebagai ajang promosi dan informasi Banten di Anjungan Daerah Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta. Wisma Banten adalah hasil cita-cita seluruh masyarakat Banten sebagai simbul sarana untuk pelaksanaan kegiatan di Jakarta, wisma Banten disamping sarana tempat peristirahatan pelaksanaan kegiatan di Jakarta juga sebagai potensi penghasil retribusi daerah, lahirnya keberadaan wisma bersamaan dengan keberadaan gedung kantor Penghubung yang berada pada lokasi Jl. Tebet Timur Raya Nomor 51 Jakarta Selatan pada tahun 2008.

2.4.

Kinerja Pelayanan

Kantor Penghubung sebagai SKPD yang menangani urusan pemerintahan memiliki Tugas dan Fungsinya yaitu Fasilitasi, Promosi


Page 20

dan Informasi. Pada program RPJMD memiliki sasaran dan arah kebijakan Tahun 2007 – 2012 yaitu Meningkatkan Kapabilitas Kelembagaan

dan Profesionalisme

Aparatur Pemerintahan dalam

pelayanan masyarakat. Adapun program yang telah dilaksanakan yaitu : •

Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah;

•

Peningkatan Kerjasama Pembangunan .

Dengan instrumen 2 (dua) program kegiatan tersebut terdapat beberapa sasaran yang telah tercapai melalui sasaran program 2007 – 2012 : •

Penataan regulasi manajemen sumber daya aparatur;

•

Ketersediaan sarana prasarana aparatur pemerintah yang memadai;

•

Meningkatnya kualitas penyelenggara kerjasama pemerintah. Dari sasaran program yang telah dilaksanakan waktu 5 (lima) tahun

selama kurun

ada beberapa indikator kinerja yang

mempengaruhi tingkat capaian yang telah dilaksanakan oleh Kantor Penghung dengan indikator sbb : •

Standar Pelayanan Minimal

yang berkaitan langsung dengan

pelayanan publik; •

Rasio Penyediaan Barang Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan;

•

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan keluar daerah, Rasio Pembangunan, Pengadaan;

•

Pemeliharaan dam Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur;

•

Rasio Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan SKPD Jumlah kesepakatan


Page 21

Kerjasama Pembangunan dengan Pemerintahan Perbatasan, Regional dan Bilateral.

Indikator Kinerja sebagai ukuran/cerminan keberhasilan dimana indikator tersebut menjadi ukuran dan capaian target kinerja program kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2007 - 2012. Pelaksanaan Program Kegiatan terhadap standar minimal pada pelayanan pimpinan dan masyarakat (publik) telah terlaksana pada beberapa program kegiatan setiap tahunnya yaitu terdiri dari : •

Kegiatan Fasilitasi koordinasi, konsultasi, Raker Kunker Pejabat Pemerintah Daerah, Pusat, Tamu dan Pengelolaan Wisma;

•

Kegiatan Fasilitasi Pentas Seni dan Budaya di Anjungan Daerah Banten;

•

Kegiatan Fasilitasi Promosi dan Informasi Potensi Daerah Banten.

Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dan rumah tangga (inventaris) sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Yang menjadi Indikator kinerja Program kegiatan pada pelaksanaan ketatausahaan adalah sebagai berikut : •

Rasio Penyediaan Barang Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggan,

•

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan keluar daerah;

•

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur; serta

•

Rasio Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan.


Page 22

Dari beberapa program kegiatan berdasarsarkan hasil capaian yang dapat diuraikan dalam penjelasan ini adalah sebagai berikut : Pada pelaksanaan kegiatan Fasilitasi koordinasi, konsultasi, Raker Kunker Pejabat Pemerintah Daerah, Pusat, Tamu dan Pengelolaan Wisma yang telah dilaksanakan pada kurun waktu 2007 - 2015 dengan capaian kegiatan 100 % dengan realisasi anggaran rata-rata 90 %. dari capaian kegiatan tiap tahunnya . Dari tingkat capaian yang mencapai 100 % dapat di apresiasikan berhasilnya program kegiatan tersebut sebagai program yang mendukung program Provinsi Banten dengan tingkat capaian yaitu : Meningkatnya Indeks Keberdayaan Pemerintah Provinsi sebesar 30,4%, melalui peningkatan indeks kapabilitas aparatur sebesar 37,78%, indeks keuangan daerah sebesar 25,02%, dan peningkatan indeks dukungan dan prasarana sebesar 21,64%. Adapun dalam indikator kinerja

pada kegiatan Fasilitasi

koordinasi, konsultasi, Raker Kunker Pejabat Pemerintah Daerah, Pusat, Tamu dan Pengelolaan Wisma yaitu : •

Fasilitasi Koordinasi, Konsultasi, Raker Kunker Pejabat Pemda, Pusat dan Tamu;

•

Fasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Pemda, Pusat dan Tamu pada even Nasional/Internasional/Kerjasama Pemda;

•

Pengelolaan Wisma Banten pada Kantor Penghubung Provinsi Banten di Jakarta.

Dari tingkat capai indikator kinerja dari tiap-tiap tahunnya dengan capaian kegiatan dari target 12 bulan yaitu :


Page 23

a.

Meningkatnya pelayanan fasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur Pimpinan Dewan serta jajarannya dalam melaksanakan kedinasan di Jakarta;

b.

Terfasilitasinya

pejabat Pusat yaitu Presiden, Wakil Presiden,

Pimpinan Dewan serta jajarannya dalam rangka kunjungan kerja ke daerah; c.

Meningkatnya

pelayanan

dan

pengguna

wisma

sehingga

menambah penghasilan anggaran daerah dari sarana wisma.

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Provinsi Banten periode

(2012 – 2017) yang telah menginjak pada tahun ke empat, maka diperlukan pemahaman terhadap kondisi internal (kelembagaan) dan kondisi eksternal , berdasarkan pencapaian selama periode 2007 – 2017 dan kemungkinan

pekembangan dan tantangan di masa

mendatang, untuk mempersiapkan diri dan memberikan pijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Penghubung Provinsi Banten pada periode 2012– 2017.

2.4.1 Kekuatan (Strength) Fundamental sebagai ukuran

yang harus di nilai untuk

perkembangan kedepan, pada sisi kelembagaan Kantor Penghubung Provinsi Banten sebagai suatu kekuatan meliputi: 1.

Eksistensi dan keberdayaan Kantor Penghubung Provinsi Banten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hubungan antar lembaga serta promosi dan informasi daerah;


Page 24

2.

Pengelolaan data dan informasi dengan adanya sistem data base dan Website

3.

Dukungan Fasilitasi terhadap pimpinan dan dinas;

4.

Kedudukan Kantor Penghubung di Jakarta sebagai pusat Ibu Kota Negara dan Fasilitas Wisma sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah;

5.

Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah sebagai sarana promosi dan Informasi daerah.

2.4.2. Kelemahan (Weakness) Faktor kelemahan yang masih terdapat pada kantor Penghubung Provinsi Banten yang perlu di antisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya diantaranya adalah : 1.

Kuantitas pegawai belum memadai pelaksanaan tugas dan fungsi

terhadap kebutuhan

kantor penghubung

Provinsi

Banten; 2.

Tingkat pengetahuan dan kemampuan masih

belum optimal

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang tepat dan terarah; 3.

Belum optimalnya peran dan fungsi Kantor Penghubung sebagai penunjang penyelengara pemerintahan;

4.

Belum maksimalnya peranan Anjungan Daerah Taman Mini Indonesia Indah.


Page 25

2.4.3. Analisis Lingkungan

2.4.3.1.Peluang (Opportunity) Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan

dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Penghubung Provinsi Banten ke depan sebagai berikut : 1.

Rencana perubahan yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaran tugas dan fungsi Kantor Penghubung Provinsi Banten

untuk menjadi lebih representatif

dan

proposional; 2.

Praradigma dan pendekatan dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah secara terpadu (UU No. 25 Tahun 2004) antar tingkat

Pemerintahan

dan partisifatip, menekankan

semakin perlunya efektivitas dan efisiensi hubungan kerja antar tingkat pemerintahan; 3.

Bertumbuhkembangnya hubungan kerja dan kemitraan

antar

kantor Penghubung Provinsi Banten dengan berbagai lembaga pemerintahan dan non pemerintahan ; 4.

Kesempatan dan minat swasta maupun lembaga lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan

di

Provinsi Banten.

2.4.3.2.Ancaman (Treath) Ancaman

yang

dapat

menggangu

dan

menghambat

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Penghubung Provinsi Banten adalah sebagai berikut :


Page 26

1.

Masih dirasakannya tumpang tindih tugas dan fungsi dengan SKPD Provinsi Banten lainnya;

2.

Belum optimalnya pembinaan

partisipasi masyarakat Provinsi

Banten di Jakarta dan sekitarnya; 3.

Persaingan antar daerah dalam mempromosaikan keunggulan dan daya tarik daerah;

4.

Perkembangan situasi sosial politik yang berpengaruh terhadap minat dan

kemauan pihak eksternal untuk berpartisipasi

dalam pembangunan di Provinsi Banten 5.

Belum maksimalnya peran dan fungsi

sebagai penghubung

Banten di Jakarta; 6.

Keterbukaan Informasi Publik menuntuk informasi yang akurat dan transparan.

2.6.

Program Kegiatan Tahun 2016 2.6.1

Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :  Belanja Langsung (BL) Pagu Anggaran Murni Sebesar Rp. 12.391.000.000,

Belanja Tidak Langsung (BTL) Pagu Anggaran Murni Sebesar Rp. 2.891.000.000,-



Target

Retribusi

Tahun

2016

Sebesar

Rp.

113.000.000,-

2.6.2

Kegiatan pada Kantor Penghubung

terdiri dari 12

kegiatan (BL) TA 2016 yaitu : 

Pengelolaan

Wisma

Pagu

Anggaran

Rp.

100.000,000,-


Page 27



Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Banten Pagu Anggaran Rp. 706.029.000,-



Fasilitasi Promosi Produk dan Potensi Unggulan Daerah Pagu Anggaran Rp. 903,024,000,-



Partisipasi Anjungan Banten pada kegiatan di TMII Pagu Anggaran Rp. 1,080.247.000,-



Fasilitasi Pejabat Pemda dan Tamu Pagu Anggaran Rp. 900.000.000,-



Fasilitasi Koordinasi Hubungan Antar Lembaga Pusat dan

Daerah

Pagu

Anggaran

Rp.

Pelaporan

Kantor

720.600.000,

Perencanaan, Penghubung

Evaluasi

dan

Pagu

Anggaran

Rp.

718.000.000,  

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Pagu Anggaran Rp. 200,000,000,Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pagu Anggaran Rp. 1.304.400.000,Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pagu Anggaran Rp.



302.700.000,-

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pagu Anggaran Rp. 1.300.000.000,-



Peningkatan Kapasitas Aparatur Pagu Anggaran Rp. 280,000,000,-



Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan keluar daerah Pagu Anggaran Rp. 825.000.000,-


Page 28



Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Pagu Anggaran Rp. 160.000.000,-

Demikian profil Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2016 sesuai kondisi yang ada.

KANTOR PENGHUBUNG PROVINSI BANTEN Kepala,

Drs. H. ADE PURNAMA Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19590606 198603 1 016


Page 29


Page 30


Page 31

PROFILE KANTOR PENGHUBUNG TAHUN 2016

Recommend Documents