PROFIL KEGIATAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

PROFIL KEGIATAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH DIREKTORAT PERKOTAAN DAN PERDESAAN BAPPENAS 2012

Profil PELD 2012 Kabupaten Kabupaten Boalemot

KATA PENGANTAR Perencanaan pembangunan yang baik tidak lepas dari kebutuhan data yang baik. Untuk itu pengumpulan dan analisis data yang baik sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan data dan informasi di dalam perencanaan. Publikasi dengan judul “Profil Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Tahun 2012” menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Kegiatan PELD di sembilan daerah percontohan yang bersangkutan, maupun daerah lain yang juga akan berpartisipasi dalam program ini kedepannya, secara garis besar. “Profil PELD Tahun 2012” mencakup kondisi umum daerah percontohan, Kebijakan terkait pengembangan komoditas yang bersangkutan, serta analisa terkait pengembangan produk yang bersangkutan, yang dilengkapi dengan lampiran tabel data terkait daerah-daerah dimana percontohan program tersebut dilaksanakan. Profil PELD tahun 2012 ini merupakan salah satu series rangkaian laporan progres pengembangan ekonomi lokal dan daerah percontohan sampai dengan tahun 2014

Publikasi ini terdiri atas enam jilid buku, sesuai dengan provinsi di mana daerah percontohan berada. Profil PELD ini diharapkan dapat turut berkontribusi dalam penyediaan data dan informasi bagi para perencana, perumus dan pengambil kebijakan, analis, dan para pemangku kepentingan pengembangan ekonomi lokal.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dan bantuan, terutama dalam bentuk data dan informasi, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Kami menyambut baik saran dan masukan untuk perbaikan laporan ini di masa yang akan datang. Saran maupun kontribusi perbaikan data dapat disampaikan kepada Direktorat Perkotaan dan Perdesaan; Telepon: (021) 390 5650-390 5643, Faksimili: (021) 392 6319, atau email : [email protected].

Jakarta, Desember 2012

Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Bappenas

Ir. Hayu Parasati, MPS


Daftar Isi Halaman Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan Penulisan 1.3 Ruang Lingkup 1.4 Sistematika Penulisan BAB 2 KEADAAN UMUM WILAYAH 2.1 Geo dan Demografi 2.2 Ekonomi a. Aspek Makro b. Aspek Mikro 2.3 Infrastruktur 2.3.1 Jalan 2.3.2 Air 2.3.3 Listrik BAB 3 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KARET DI KABUPATEN BOALEMO 3.1 Kebijakan Pembangunan Daerah 3.2 Kebijakan Pembangunan Perdesaan 3.3 Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah (PELD) 3.4 Pembangunan Ekonomi Lokal dan Daerah di Kabupaten Boalemo BAB 4 ANALISA PENGEMBANGAN GAMBIR DI KABUPATEN BOALEMO 4.1 Klaster Pengembangan Ekonomi lokal dan daerah 4.2 Identifikasi Stakeholders 4.3 Analisa SWOT 4.4 Alternatif Strategi dan Agenda Program BAB 5 PENUTUP 5.1. Upaya Memastikan Keberhasilan Pengembangan Ekonomi lokal dan daerah di Kabupaten Boalemo 5.2 Update Terkini dan Rencana Tindak Lanjut Pengembangan Jagung di Boalemo

i ii iii Iv 1 1 2 3 5 7 7 12 12 14 18 19 20 21 22 23 25 27 30 33 33 33 34 36 43 44


Daftar Gambar Halaman Gambar 1.1: Garis Besar Tahapan-Tahap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 Gambar 1.2: PDRB Non Migas dan Kesenjangannya per Kabupaten-Kota Tahun 1983-2009 (Rp Miliar) Gambar 1.3: Rantai Nilai Komoditas Dalam Upaya Mengembangkan Ekonomi Lokal dan Daerah Gambar 2.1: Peta Kabupaten Boalemo Gambar 2.2: Deskripsi Gender dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Boalemo Tahun 2010 Gambar 2.3: Deskripsi Angka Ketenaga Kerjaan Berdasarkan Desa-Kota dan Berdasarkan Gender di Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Gambar 2.4: Distribusi Tenaga Kerja di Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Boalemo Berdasarkan Sektor Perekonomian Tahun 2011 (%) Gambar 2.5: Rasio Produktivitas Tenaga Kerja terhadap PDRB per Sektor Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Gambar 2.6: Nilai PDRB, Pertumbuhan, dan Distribusinya di Kabupaten Boalemo Tahun 2010 Gambar 2.7: Indeks Location Quotient (LQ) per Sektor di Kabupaten Boalemo Tahun 2010 Gambar 2.8: Jumlah Usaha Berdasarkan kepemilikan Tanda daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Pendirian Usaha (SIUP) Tahun Gambar 2.9: Jumlah Pasar dan Pedagangnya di Kabupaten Boalemo Tahun 2010 Gambar 2.10: Jumlah Koperasi dan Total Asetnya Tahun 2010 Gambar 2.11: Deskripsi Pemberian Kredit Perbankan di Kabupaten Boalemo Tahun 2005-2009 (Rp Miliar) Gambar 2.12: Perbandingan Alokasi Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi di Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/ Kota Didalamnya Tahun 2011 (Rp Miliar) Gambar 2.13: Deskripsi Panjang Jalan di Kabupaten Boalemo Tahun 2010 Gambar 2.14: Gambaran Penjualan dan Konsumsi Air di Kabupaten Boalemo Tahun 2010 Gambar 2.15: Konsumsi Listrik di Kabupaten Boalemo Tahun 2010

1 2 4 7 8 9 10 11 12 13 15 15 15 16 17 18 19 20


Daftar Tabel Halaman Tabel 1 : Daerah Pilot Program Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah (PELD) 2012, Beserta Masing-Masing Produk Unggulannya Tabel 4.1:.Strategi Pengembangan Ekonomi lokal dan daerah pada Klaster Jagung Tabel 4.2: Strategi, Program dan Kegiatan Pengembangan Klaster Jagung Ekonomi lokal dan daerah dan Daerah di Kabupaten Boalemo Tabel 5.1: Monitoring dan Evaluasi Program PELD pada Komoditas jagung

3 32 34 46

Profil PELD 2012 Kabupaten Boalemo

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, saat ini kita sudah memasuki fase akhir dari tahap 2. Yakni fase Pemantapan kembali NKRI; Meningkatkan kualitas SDM; Membangun kemampuan iptek; dan Memperkuat daya saing perekonomian. RPJMN 20102014 mengamanahkan bahwa pembangunan nasional berdimensi kewilayahan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan data dan informasi spasial; penataan ruang; pertanahan; perkotaan; perdesaan; ekonomi lokal dan daerah; kawasan startegis; kawasan perbatasan; daerah tertinggal; kawasan rawan bencana; desentralisasi; hubungan pusat-daerah, dan antar daerah; serta tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah.

Gambar 1.1:

Garis Besar Tahapan-Tahap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

RPJM 1 (2005-2009)

RPJM 2 (2010-2014)

RPJM 3 (2015-2019)

RPJM 4 (2020-2024)

Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuaniptek, memperkuat daya saing perekonomian

Memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek

Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Sumber: RPJPN 2005-2025

1


Dalam Mengembangkan Ekonomi Lokal dan Daerah, arah kebijakan pembangunan tersebut diimplementasikan dalam pengembangan pusat pertumbuhan/pasar dan pengembangan wilayah produksi.Adapun prinsip–prinsip yang digunakan dalam mendukung arah kebijakan tersebut berfokus kepada keunggulan komparatif maupun kompetitif dari masing-masing daerah, serta pembangunan konsep pengembangan dari hulu ke hilir, serta pengembangan sistem pasar yang efektif dan efisien.

Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan strategi yang dilaksanakan secara simultan dengan mengembangkan keterkaitan antar kawasan dari komoditas unggul yang dikembangkan. Tata kelola ekonomi daerah, kualitas/ kompetensi SDM, fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah (PELD), Kerjasama Antar Daerah (KAD), serta akses infrastruktur yang memadai dalam rantai pengembangan produk itu merupakan syaratsyarat yang mutlak dipenuhi.

Pengkajian berbagai aspek pengembangan ekonomi lokal dan daerah tersebut diujicobakan dilapangan melalui fokus lokasi terpilih berupa kawasan andalan, pusat-pusat pertumbuhan wilayah seperti kawasan industri berbasis kompetensi inti, industri daerah/klaster, kawasan sentra produksi, kawasan perkotaan baru/KTM, agropolitan, dan minapolitan. Oleh karena itu, pada tahun 2012 Direktorat Perkotaan dan Perdesaan mencoba menyusun dan menyampaikan gambaran dan data yang lebih rinci mengenai profil Pengembangan Ekonomi Lokal dan Desarah (PELD) di daerah percontohan

1.2 Tujuan Penulisan Tujuan utama dari pembuatan buku profil ini adalah memberikan informasi terkait progress/ perjalanan kegiatan program PELD di berbagai daerah percontohan dengan berbagai komoditas unggul yang dikembangkannya masing-masing.

2


1.3 Ruang Lingkup Penulisan buku profil PELD kali ini merupakan kelanjutan dari penerbitan perdana yang telah dimulai sejak tahun 2011. Program PELD dilaksanakan pada 9 Kabupaten/Kota, yang berada dalam 6 Provinsi percontohan dengan komoditas unggulan masing-masing untuk tiap daerah dan telah dimulai sejak tahun 2010. Adapun daerah-daerah percontohan ini terdiri atas:

Tabel 1.1: Daerah Percontohan Program Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah (PELD) 2012, Beserta Masing-Masing Produk Unggulannya Provinsi

Kabupaten/ Kota

1.

Sumatera Barat

Kab. Limapuluh Kota Gambir

2.

Kepulauan Riau

Kab. Natuna

Rumput Laut

Kab. Bintan

Perikanan

3.

Komoditas Unggulan

4.

Kalimantan Selatan

Kab. Banjar

Karet

5.

Gorontalo

Kab Boalemo

Jagung

6.

Sulawesi Tenggara

Kota Kendari

Ikan Pasca Panen

7.

Kab. Wakatobi

Rumput Laut

8.

Nusa Tenggara barat Kota Mataram

9.

Kab. Lombok Barat

Kerajinan Emas, Perak, dan Mutiara Kerajinan Gerabah

Sumber: Direktorat Perkotaan dan Perdesaan Bappenas

Buku profil Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Boalemo ini merupakan satu seri buku dari sembilan seri buku PELD yang diterbitkan pada tahun 2012. Kesembilan seri buku tersebut masing-masing akan menggambarkan progres pengembangan komoditas unggulan yang telah ditetapkan hingga tahun 2012 ini.

Rantai komoditas yang akan dikembangkan merupakan sutau hal yang menjadi unsur pokok sekaligus menjadi indikator dalam mendeskripsikan Pengembangan Ekonomi Lokal di masing-masing daerah. Unsur-unsur pokok tersebut meliputi SDM, Pengembanagan 3


Infrastruktur, Sumberdaya Modal, Iklim Usaha, serta Informasi Pasar yang berimbang yang kondusif. Oleh karena itulah aspek keterkaitan antara desa dan kota haruslah diperhatikan. Perdesaaan sejarusnya bertindak sebagai agen yang meberi input, agroproduksi, dan agro industri. hal ini kemudian ditunjang pada daerah perkotaan yang bertugas mengawal output, dan pemasaran dan jasa pelayanan sebelum semua itu dilmepar ke pasar.

Gambar 1.2:

Rantai Nilai Komoditas Dalam Upaya Mengembangkan Ekonomi Lokal dan Daerah

Sumber: Direktorat Perkotaan dan Perdesaan Bappenas

Data-data yang dihimpun dalam rangka menyusun buku profil ini diambil dari berbagai sumber.Selain dari BPS, dokumen-dokumen perencanaan didaerah yang bersangkutan (seperti RPJMD Provinsi dan Kabupaten) menjadi acuannya dalam rangka melihat posisi pengembangan komoditas dalam perspektif yang lebih luas.Masterplan yang telah ditugaskan kepada masing-masing daerah untuk dibuat dalam rangka mendukung program PELD –yang dimulai dari review hingga analisis sektoral dari komoditas yang bersangkutanjuga merupakan sumber-sumber acuan utama dalam buku ini.

4


1.4 Sistematika Penulisan Buku Profil Seri Pengembangan Komoditas Rumput laut di Kabupaten Boalemo ini terdiri atas empat bab. Pembahasan akan dimulai pada Bab 2 yang berisi tentang gambaran umum Kabupaten Boalemo. Pada bab ini indikator seperti Geografis dan demografi; Ekonomi Secara Makro; Infrastruktur Publik Pendukung; serta Kondisi Bisnis daerah akan dibahas.

Dalam Sub Bab Ekonomi Makro, kita akan melihat sektor-sektor yang menjadi basis di daerah masing-masing. Metoda analisa yang digunakan adalah melalui penghitungan indeks Location Quotient (LQ).Penghitungan sederhana ini dilakukan dengan melakukan perbandingan antara sektor-sektor tertentu dalam sebuah kabupaten dengan sektor-sektor sejenisnya ditingkat Provinsi. Diharapkan melalui komparasi tersebut akan terlihat mana sektor-sektor potensial secara ekonomi dalam konteks regional.

Dalam Bab 3 strategi besar daerah akan dibahas dengan judul Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Terkait Pengembangan Produk Rumput laut. Dalam bab ini akan dibahas Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Boalemo. Selain itu Programprogram lain yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten ini akan coba diringkas untuk melihat posisi pengembangan Rumput laut bersamaan dengan pengembangan komoditas lainnya.

Terakhir dalam Bab 4 Berbagai isu pengembangan Komoditas rumput laut akan dibahas secara mendalam. Dalam Bab ini akan dikupas Profil Komoditas rumput laut dalam Program PELD, mulai dari sisi Kelembagaan dan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam rangka pengembangannya, hingga Rantai Perdagangan komoditas ini. Setelah itu Informasi ini akan dianalisa secara deskriptif untuk memperoleh gambaran analitis, serta beberapa masukan dan rekomendasi dalam Pengembangan Produk rumput laut ini kedepannya. Dalam pembahasan bab 3 dan 4 ini merupakan pemaparan ulang atas laporan analisis dari tim ahli regional yang ada di Boalemo. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan analisa yang lebih realistis terkait dinamika PELD di daerah tersebut.

5


Terakhir Bab 5 menyajikan hasil rangkuman kesimpulan dan rekomendasi dari analisa pada bab-bab sebelumnya. Namun demikian sebelumnya akan disisipkan perkembangan terkini dari program PELD di Boalemo. Pada akhir Bab 5 ini kemudian ditutup dalam dua bagian yaitu rekomendasi pengembangan dan rekomendasi kebijakan dan strategis.

6


BAB 2 KEADAAN UMUM WILAYAH

2.1 Geografi dan Demografi Kabupaten Boalemo merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Gorontalo, Indonesia. Secara geografis letaknya berada di antara titik 00º23’50” sampai 00º55’40” Lintang Utara dan 122º01’10” sampai 122º39’25” Bujur Timur. Pusat kegiatan, sekaligus sebagai Ibukota Kabupaten Boalemo berada di Kota Tilamuta.Dengan luas wilayah mencapai 2.300,90 Km2 kabupaten ini terdiri atas 7 kecamatan dengan 82 Desa. Luas Kecamatan terbesar berada di Kecamatan Botumoito, dengan luas 467,30 km2. Sedangkan yang terkecil adalaha Kecamatan Paguayaman Pantai, yakni sebesar 124,50 Km2 (website kab. Boalemo).

Sebelah barat Kabupaten Boalemo berbatasan dengan Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato.Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini.Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo.Sementara itu Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara.

Gambar 2.1: Peta Kabupaten Boalemo

Sumber: BKPM (http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/area.php?ia=6303)

7


Dari sisi demografis, hingga 2010 Kabupaten Boalemo dihuni oleh sebanyak 129.253 jiwa. Data sensus terakhir ini telah mengalami peningkatan sekitar 82,4% dibandingkan tahun 2000. Rasio jenis kelamin pada 2010 sebesar 104, yang berarti ada sekitar 104 penduduk pria tiap 100 penduduk wanitanya.

Gambar 2.2:

Deskripsi Gender dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Boalemo Tahun 2010 65

107 106

135

105

125 115

Rasio

Jiwa (000)

Rasio Jns Kelamin 145

Rasio Kepadatan (Jiwa/Km2)

60

104

55

103

50

102

105

101 100

95

45 40

99 98

35

2000*) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*)

85

Jml Penduduk

Rasio Jenis kelamin

Rasio Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2010

151

140

500

423,4

120

400

100 80

196,6

60 40

600

300

Luas (Km2)

Rasio Kepadatan

160

200 27 100

20 0

0

Mananggu

Botumoito Dulupi Wonosari Paguyaman Pantai Tilamuta Rasio Penduduk (Jiwa/Km2) Luas (Km2)

Paguyaman

Sumber: Kab Boalemo Dalam Angka 2011 (diolah)

Terkait dengan kepadatan penduduk, rasio kepadatan hingga 2010 mencapai 56 jiwa/km2.Sementara itu, dari Gambar 2.2 didiatas kita bisa menyimpulkan bahwa 8


penyebaran penduduk di Kabupaten Boalemo berbanding terbalik dengan luas lahan untuk ditinggali.Hal ini tentu berpengaruh terhadap moda perekonomian yang dijalani oleh para warganya.Dimana pada daerah padat menuntut moda ekonomi yang menuntut sektor perekonomian dengan kebutuhan lahan yang lebih rendah seperti sektor sekunder dan tersier.Sementara pada daerah dengan tingkat kepadatan rendah menuntut sektor-sektor primer/ produksi barang, dengan kebutuhan lahan yang lebih tinggi. Perlu diketahui, tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Boalemo pada 2010 terpusat di kecamatan Paguyaman dengan intensitas kepadatan mencapai 151 jiwa/km2. Sementara itu intensitas kepadatan terendah berada di kecamatan Mananggu dengan rasio 7 jiwa/km2.

Gambar 2.3: Deskripsi Angka Ketenaga Kerjaan Berdasarkan Desa-Kota dan Berdasarkan Gender di Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Angkatan Kerja Tahun 2011

Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Tahun 2011

65 60-64

Universitas

55-59 Diploma I/II/III/Akademi

50-54 45-49

SMTA Kejuruan

40-44 35-39

SMTA Umum

30-34 SMTP

25-29 20-24

SD<

15-19 9000

7000

5000 Desa

3000

1000

1000

Kota

20000 Perempuan

0

20000

Laki-laki

Sumber: Sakernas dan Depnakertrans (diolah)

Dari sisi ketenaga-kerjaan, angka angkatan kerja penduduk desa mengungguli jumlah penduduk perkotaan, dengan kategori penduduk usia produktif mendominasi

baik di

perkotaan maupun perdesaan. Tercatat diperdesaan angkatan kerjanya berjumlah sekitar 52.655 jiwa dengan usia terbanyak pada kisaran umur 30-34 Tahun sebanyak 8.360 jiwa.

9


Sementara di perkotaan total angkatan kerja sebanyak 4.963 jiwa dengan usia terbanyak pada kisaran umur 25-29 tahun sebanyak 875 jiwa. Namun demikian tingkat serapan tenaga kerja di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Tercatat pada 2011 jumlah angkatan kerja perkotaan yang berhasil terserap di pasar tenaga kerja mencapai 97,76% atau naik dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebesar 95,95%. Sementara itu di Perdesaan pada 2011 lalu penyerapan angkatan kerja di pasar angkatan kerja hanya sebesar 96.06%, atau naik dibandingkan tahun sebelumnya (2010) yang sebesar 95,95%.

Sayangnya Angkatan kerja ini masih memiliki kualitas pendidikan yang tergolong rendah. Berdasarkan data Sakernas pada 2011 lalu tercatat jenjang pendidikan yang mendominasi para angkatan kerja tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, adalah tingkat pendidikan Sekolah Dasar kebawah (sekitar 74%). Sementara tingkat pendidikan menengah pertama dan atas masing-masing hanya sebesar 9% dan 12%

Gambar 2.4: Distribusi Tenaga Kerja di Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Boalemo Berdasarkan Sektor Perekonomian Tahun 2011 (%)

Kota Jasa Keuangan 2%

Transport asi, Komu nikasi 4%

Desa Pertamba ngan 4%

Pertanian 9%

Jasa 61%

Perdagan gan 18%

Pertanian 66%

Bangunan 4%

Pertamba ngan Jasa 0% 9% Industri 2% Jasa Keuangan Listrik, Air 1% , Gas 0%

Transport asi, Komu nikasi 4%

Perdagan gan 7%

Industri 4% Listrik, Air , Gas 0% Bangunan 5%

Sumber: Sakernas dan Depnakertrans (diolah)

10


Penyerapan tenaga kerja di perkotaan didominasi oleh sektor jasa dengan jumlah pekerja mencapai 61% (sekitar 2.955 jiwa) dari total lapangan kerja yang ada di kota. Hal ini diikuti sektor perdagangan sebanyak 18% (887 jiwa) dan sektor pertanian sebanyak 9% (7.622 jiwa). Untuk daerah perdesaan sektor pertanian mendominasi sebanyak 66% dari total pekerja di perdesaan atau sekitar 33.667 jiwa. Hal ini diikuti sektor jasa sebanyak 9% (4.495 jiwa). Sementara itu sektor industri dan pertambangan masing-masing menyerap sekitar 4% dari total pekerja di perdesaan.

Gambar 2.5: Rasio Produktivitas Tenaga Kerja terhadap PDRB per Sektor Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Produktivitas Rata-Rata Tenaga Kerja Kab Boalemo (Rp Juta/ Kap)

Produktivitas Tenaga Kerja Kab Boalemo per Sektor Th 2010 (Rp Juta /Kap)

6,14 Rp Juta

Keuangan, Persewaan, dan jasa perusahaan

6,12

Bangunan

Listrik, Gas, & Air

6,10 6,08

11,94 9,88

Pengangkutan dan Komunikasi

8,88

Jasa

6,24

Produktivitas Rata2 Kab Boalemo

6,09

Pertanian

4,06

Industri Pengolahan

4,04

Pertambangan dan Penggalian

2,28

6,04 6,02 2009

16,15

Perdagangan Hotel & Restoran

6,06

2008

106,41

2010

Sumber: Statistik PDRB dan Sakernas Kab Boalemo (diolah) NB:* Angka ini menggunakan asumsi distribusi kasar pada semua pekerja, tanpa mempedulikan posisi pekerja-pekerja tersebut.

Produktivitas angkatan kerja pada tahun 2010 lalu mengalami peningkatan sebanyak 1,14% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp 6,09 Juta per kapita.* Sektor keuangan merupakan pendorong utama dalam peningkatan ini dengan produktivitas rata-ratanya mencapai Rp 106,41 juta per kapita. Hal ini diikuti dengan sektor konstruksi/bangunan 11


sebesar Rp 16,15 juta per kapita, dan sektor listrik, air, dan gas dengan produktivitas sebesar Rp 11,94 juta per kapita.

Sementara itu sektor-sektor hulu seperti pertanian, industri pengolahan dan pertambanagan masih berada di bawah rata-rata produktivitas kabupaten, dengan nilai produktivitas masingmasing sebesar Rp 4,06; 4,04; dan 2,28 juta per kapita. Khusus untuk sektor pertanian, rendahnya produktivitas ini disebabkan berlebihnya daya tampung lapangan pekerjaan didalam sektor ini.Meski memiliki nilai produksi sektor pertanian paling besar dalam perekonomian Kabupaten Boalemo, Hal ini tidak diimbangi ooleh naiknya nilai tambah dalam sektor ini. Selain itu kelebihan kapasitas daya tampung pekerja dalam sektor pertanian ini juga bisa diasumsikan sebagai dampak dari keterbatasan ketersediaan lapangan kerja dalam sektor lain.

2.2 Ekonomi a. Aspek Makro Gambar 2.6: Nilai PDRB, Pertumbuhan, dan Distribusinya di Kabupaten Boalemo Tahun 2010 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kab Boalemo (Rp Miliar / %)

Distribusi PDRB Boalemo per Sektor (%) Tahun 2010 7,3

310,00

7,1

290,00

6,9

270,00

6,7

250,00

6,5

230,00

6,3

210,00

6,1

190,00

5,9

170,00

5,7

150,00

5,5 2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

PDRB Kab Boalemo (Rp Miliar)

Pertanian 38%

%

7,5

330,00

Rp Miliar

350,00

Pertumbuhan (%)

Jasa 17%

Keuangan, Persewaan, dan jasa Pengangku perusahaan tan dan Komunikasi 9% 5%

Pertamban gan dan Penggalian 1% Industri Pengolahan 5%

Listrik, Gas, & Air 1% Perdagang an Hotel & Restoran 15%

Bangunan 9%

Sumber: Statistik PDRB Kabupaten Boalemo (diolah)

12


Pada 2010 lalu PDRB (Riil) Kabupaten Boalemo mencapai angka Rp 333,24 Miliar, atau meningkat sebesar 7,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Data tahun 2010 menunjukkan bahwa kontributor utama berasal dari sektor pertanian sebesar Rp 127,48 miliar (38%). Hal ini diikuti Sektor Jasa sebesar Rp 57,27 miliar (17%), dan Sektor Pedagangan, Hotel, dan Restoran sebesar Rp 49,41 miliar (15%).

Analisa Location Quotient (LQ) yang telah dilakukan pada tahun 2010 lalu, mendapatkan bahwa ada lima sektor basis di Kabupaten Boalemo (Indeks LQ>1). Sektor-sektor tersebut meliputi Sektor Pertanian (dengan nilai indeks 1,34); Sektor Jasa Keuangan, Persewaan dan Perusahaan (1,09); Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (1,05); Sektor Listrik, Air, dan Gas (1,03); dan Sektor Bangunan (1,01). Indeks ini bisa dijadikan gambaran bahwa sektorsektor basis tersebut merupakan sektor yang memiliki keunggulan secara ekonomis (competitiveness) terhadap sektor-sektor sejenisnya di tingkat provinsi Gorontalo.Hal ini tentu membantu dalam memberikan gambaran awal untuk melakukan pengembangan sektoral di kabupaten Boalemo.

Gambar 2.7: Indeks Location Quotient (LQ) per Sektor di Kabupaten Boalemo Tahun 2010 Indeks LQ Kab Boalemo Thn 2010 Sektor Non-Basis

Sektor Basis 1,34

Perdagangan Hotel & Restoran

Keuangan, Perse waan, dan jasa perusahaan

Pertanian

1,09

Listrik, Gas, & Air

Jasa

0,60

Industri Pengolahan

Pengangkutan dan Komunikasi

0,60

Pertambangan dan Penggalian

0,49

1,01

1,05

Bangunan

0,88

1,03

Sumber: Statistik PDRB Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Boalemo (diolah) 13


b. Aspek Mikro Hingga Tahun 2010 jumlah usaha formal yang memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) mencapai 142 unit.Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 124 unit.Jumlah PT dan CV mengalami peningkatan, sementara perusahaan perorangan (PO) mengalami penurunan.Hal ini mengindikasikan bahwa transformasi dari PO menjadi skala yang lebih besar lagi. Sementara itu Dari segi kepemilikan Surat Izin Usaha Permanen (SIUP) jumlah pada 2010 mengalami penurunan sebanyak 30,13% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 109 usaha. Namun demikian ada peningkatan dalam jumlah usaha PT (menjadi 13 unit) dan PO (naik 55 unit menjadi 72 unit).

Gambar 2.8:

Jumlah Usaha Berdasarkan kepemilikan Tanda daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Pendirian Usaha (SIUP) Tahun Perusahan

Jml Usaha dg TDP

Dagang

dengan

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Unit

350

300

250

Tahun

PT

CV

PO

KOP

2007

20

252

24

2008

9

125

37

2009

10

59

54

1

2010

19

78

42

0

200

150

100 2007

2008

2009

2010

14


Perusahan

Jml Usaha dg SIUP

Dagang

dengan

Surat Izin Usaha Permanen 280

(SIUP)

Unit

260 240

Tahun

PT

CV

PO

220

2007

6

38

194

200

2008

6

29

220

2009

0

129

27

2010

13

24

72

180 160 140

120 100 2007

2008

2009

2010

Sumber: Kabupaten Boalemo Dalam Angka (diolah)

Jumlah pedagang pasar di Kabupaten Boalemo pada 2010 lalu kembali mengalami peningkatan menjadi 2700 pedagang.Dimana jumlah terbanyak ada di kecamatan Paguyaman sebanyak 1026 pedagang.

Gambar 2.9: Jumlah Pasar dan Pedagangnya di Kabupaten Boalemo Tahun 2010 Jml Pasar dan Pedagang 2750 2700 2650 2600 15

2500

10

2450 2400

5

(Unit)

2550

4 4 3 3 2 2 1 1 0

3

3

2 337

1026 2

2

400

225

206 499

0 0

1500 1300 1100 900 700 500 300 100 -100

Jml Pedagang (Unit)

20

Jml

Jml Pasar (Unit)

25

Jml Pasar dan Pedagang per Kecamatan Thn 20104

2350 0

2300 2007

2008

Jml Pasar (Unit)

2009

2010 Jml Pedagang (Unit)

Jml Pasar (Unit)

Jml Pedagang (Unit)

Sumber: Kabupaten Boalemo dalam Angka (diolah)

15


Namun demikian jumlah ketersediaan pasarnya justru menurun menjadi 16 unit pasar, dibandingkan tahun sebelumnya. Melihat trend peningkatan jumlah pedagang ini mesti dilakukan startegi peremajaan (perluasan), atau penambahan jumlah pasar demi mencegah terjadinya sebuah kelebihan jumlah pedagang dalam satu pasar.

Sementara itu jumlah koperasi di kabupaten Boalemo bertambah 2 unit menjadi 105 unit dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian terdapat penurunan asset yang cukup drastis lebih dari separuh dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp 15,78 Miliar. Hal ini bisa disebabkan oleh siklus pengembalian yang fluktiatif tiap tahunnya.Jumlah koperasi terbanyak ada di Kecamatan Tilamuta, sebanyak 38 unit.Sementara paling sedikit berada di kecamatan Paguyaman pantai, sebanyak 4 unit. Meski demikian total aset terbanyak berada di kecamatan Rp 826 juta, dengan total koperasi sebanyak 22 unit. Hal ini menunjukkan bahwa Rasio kepemilikan asset tertinggi berada di kecamatan ini (sebesar Rp 37,55 juta per koperasi).

Gambar 2.10: Jumlah Koperasi dan Total Asetnya Tahun 2010 Jml Koperasi dan Total Aset

105

30000

100

20000

Jml Koperasi (Unit)

40000

95

Total Aset

110

10000 2008 Jml Koperasi (unit)

40 30 20 10 0

2009 Total Aset (Rp Juta)

2010

Jml Koperasi dan Total Aset per Kecamatan Thn 2010

1000,0 500,0

Mana nggu

Tilam uta

Botu moito

Dulup i

Paguy aman

Paguy aman Pantai

Total

Jml Koperasi (Unit)

2007

0,0 Wono sari

Sumber: Kabupaten Boalemo dalam Angka (diolah)

16


Dalam hal pemberian kredit perbankan, hingga 2009 total kredit yang disalurkan kepada masyarakat meningkat pesat sebanyak 97,32% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp 352,98 miliar, dengan rasio terhadap PDRB sebesar 113,50%. Sayangnya pemebrian kredit ini sangat didominasi oleh sektor konsumsi (72%). Proporsi sektor konsumsi pada 2009 ini menggeser sektor Modal kerja menjadi 20,79% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 35,64%. Pemberian kredit pada sisi produktif (seperti Modal Kerja dan Investasi) perlu untuk ditingkatkan demi menstimulasi kinerja ekonomi yang lebih berkesinambungan.

Gambar 2.11:

Deskripsi Pemberian Kredit Perbankan di Kabupaten Boalemo Tahun 2005-2009 (Rp Miliar) Rasio Kredit Terhadap PDRB (%)

120,00

%

113,50

100,00 80,00 60,00

62,65

54,79

61,05

40,00 38,10

20,00

0,00 2005

2006

2007

2008

2009

2008 Konsumsi

2009

Posisi Kredit (Rp Miliar) Rp Miliar

300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 2005

2006 Modal kerja

2007 Investasi

Sumber: Kabupaten Boalemo Dalam Angka (diolah) 17


2.3 Infrastruktur Jumlah alokasi belanja Kabupaten Boalemo meningkat 15,52% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp 379,7 miliar. Berdasarkan fungsinya, bidang yang paling banyak menerima alokasi dana ini adalah Pendidikan sebanyak Rp 135,45 miliar atau sekitar 35,67%. Sementara yang paling kecil adalah bidang Pariwisata dan Budaya sebanyak Rp 0,07 miliar (0,02%).

Gambar 2.12:

Perbandingan Alokasi Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi di Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/ Kota Didalamnya Tahun 2011 (Rp Miliar)

Kab. Gorontalo Utara Kab. Bone Bolango Kab. Pohuwato Kota Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Boalemo

Prop. Gorontalo 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kab. Bone Bolango

Kab. Gorontalo Utara

58,58

30,89

36,77

92,58

42,39

37,10

32,34

7,34

7,37

6,77

4,38

4,20

3,77

4,03

12,24

6,98

3,88

8,13 2,76

Prop. Gorontalo

Kab. Boalemo

Kab. Kota Kab. Gorontalo Gorontalo Pohuwato

Ekonomi

144,51

35,15

40,62

25,86

Kesehatan

27,33

36,98

77,30

Ketertiban dan Ketentraman

7,32

9,01

Lingkungan Hidup

10,40

Pariwisata dan Budaya

4,75

0,07

3,02

0,96

1,20

0,66

Pelayanan Umum

279,18

105,58

115,79

161,28

128,68

100,92

91,96

Pendidikan

76,19

135,45

290,32

201,87

115,75

147,66

107,70

Perlindungan Sosial

16,49

7,61

9,06

2,23

3,11

7,86

8,72

Perumahan dan Fasilitas Umum

104,89

46,08

44,35

52,41

52,15

60,09

99,34

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan (diolah)

18


Sementara itu, bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain alokasi di Kabupaten Boalemo unggul dalam bidang Ketertiban dan Keamanan dengan porsi sebanyak 2,37% dari total anggaran yang doalokasikan. Sementara itu untuk kepentingan pembangunan ekonomi di Kabupaten Boalemo, dialokasikan sebesar 9,265 dari total APBD dengan nilai sebesar Rp 35,15 miliar.

2.3.1 Jalan Gambar 2.13: Deskripsi Panjang Jalan di Kabupaten Boalemo Tahun 2010 Total Panjang Jln (Km) 1000

Km

900 800 700 600 500 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Kepemilikan

2007

2008

2009

2010

Jenis

Negara 12% Provins i 9%

Kerikil 30%

Tanah 1%

Aspal 69% kabupa ten 79% Sumber: Kabupaten Boalemo Dalam Angka (diolah)

Panjang jalan di kabupaten Boalemo Meningkat sekitar 9,31% dari tahun sebelumnya menjadi 873,28 km. Jumlah tersebut didominasi oleh jalan milik pemerintah Kabupaten 19


sebanyak 79%. Sementara Pemerintah Provinsi dan Pusat masing-masing hanya memiliki 9 dan 12%.Sementaraitu berdasarkan jenisnya mayoritas jalan sudah diaspal (69%).Sementara 30% berbentuk kerikil (diperkeras).dan hanya 1% saja yang berupa tanah.

2.3.2 Air Pada 2010 lalu penggunaan air bersi di Kabupaten Boalemo meningkat sebanyak % dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 581 ribu m3.Hal ini dibarengi dengan peningkatan jumlah pelanggan sebanyak % dari tahun sebelumnya menjadi 2.557 unit pelanggan. Pengguna terbesar pada tahun 2010 tersebut didominasi oleh kelompok Non-Niaga (Rumah Tangga) dengan konsumsi sebanyak 509.842 m3 yang digunakan oleh 2.402 unit pelanggan.

Gambar 2.14:

Gambaran Penjualan dan Konsumsi Air di Kabupaten Boalemo Tahun 2010

Unit

Produksi Air 700

2.500

600

2.000

500

1.500

400

1.000

300

500

200

0

100

(000 m3)

3.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jml Pelanggan (Unit)

Jml Tersalurkan (000 m3)

20


Jml Pelanggan (unit)

Jml Tersalurkan (m3)

Khusus

2

Khusus

633

Industri

2

Industri

475

Niaga

62

Niaga

Non Niaga

Sosial

2.402

24.078

Non Niaga

509.842

Sosial

89

46.190

Sumber: Kabupaten Boalemo Ddalam Angka (diolah)

3

Listrik

Konsumsi listrik di Kabupaten Boalemo terus menunjukkan peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Tercatat hingga 2010 angka penjualan listrik mencapai Rp 6,52 miliar, atau meningkat sekitar 16% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini juga bisa dilihat dari peningkatan jumlah pelanggan yang mencapai angka 10,02 ribu unit pelanggan (meningkat 4,1%), dengan total pemakaian listrik mencapai 11,44 juta KWh (meningkat 16,4%).

Gambar 2.15: Konsumsi Listrik di Kabupaten Boalemo Tahun 2010 Penjualan Listrik (Rp Miliar)

6 10 5,5 5

5

13,50

10,00

11,50

9,50 9,00

9,50

8,50

7,50

8,00

Pelanggan (000 Unit)

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2010 Pertumbuhan (%)

2004

0 2007 2008 2009 Nilai Terjual (Rp Miliar)

5,50 2003

7,50 4,5

Juta KWH

15

Pertumbuhan (%)

6,5

Produksi Listrik

10,50

20

000 Unit

7

Listrik Terjual (Juta KWh)

Sumber: Kabupaten Boalemo Dalam Angka (diolah) 21


BAB 3 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KARET DI KABUPATEN BOALEMO

Sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Nasional

(RPJPN)

2007 tentang

2005-2025

bahwa

penyelenggaraan pembangunan nasional perlu memperhatikan aspek spasial atau dimensi kewilayahan yang terintegrasi ke dalam

kerangka proses perencanaan pembangunan.

Sementara itu, sesuai dengan ketentuan di dalam 2007

Undang-Undang Nomor 26 Tahun

tentang Penataan Ruang, juga ditegaskan bahwa pelaksanaan integrasi proses

perencanaan pembangunan harus terintegrasi dengan rencana tata ruang perlu dilakukan pada semua tingkatan pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya, harus selalu memperhatikan ketentuan di dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2010-2014. Arah pembangunan nasional yang dilakukan melalui strategi upaya diantaranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing perekonomian, serta pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Hal ini berarti, arah pembangunan nasional yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat harus dijabarkan ke dalam

berbagai program pembangunan

di daerah dan pembangunan perdesaan secara terintegrasi. Secara berjenjang hal ini juga berarti bahwa pembangunan daerah dalam

kerangka perwujudan

pencapaian arah

pembangunan nasional harus dijabarkan ke dalam program pembangunan perdesaan.

Secara khusus dalam kerangka memperkuat daya saing perekonomian diperlukan adanya formulasi kebijakan yang dapat mendorong pengembangan komoditas unggulan sebagai potensi pembangunan nasional secara tepat, baik pada tingkatan nasional, daerah, maupun desa. Kebijakan tersebut dapat berbentuk, kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan

22


daerah untuk mengembangkan keterkaitan antara kota-desa di dalam kabupaten dan provinsi,

serta antara pusat- pusat pertumbuhan lokal dengan daerah belakangnya

(hinterland).

Dalam praktek pelaksanaan kebijakan tersebut perlu untuk memperhatikan berbagai pendekatan seperti pendekatan pendekatan

penyelesaian isu

pendekatan lainnya

pembangunan ekonomi, pendekatan kewilayahan, strategis, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan

yang relevan terhadap pembangunan daerah dan pembangunan

perdesaan dalam upaya pengembangan komoditas unggulan. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah,

desain program-program pembangunan daerah dan perdesaan dengan

pendekatan yang ada perlu memperhatikan aspek kebutuhan dan karakteristik masyarakat lokal dan daerah setempat, serta kawasan pusat pertumbuhan daerah.

3.1 Kebijakan Pembangunan Daerah Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, sebagaimana diatur di dalam Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Proses pembangunan daerah

yang

digerakkan oleh

pengembangan ekonomi lokal

umumnya diawali dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baik yang bersifat lokal, dan berkembang ke skala regional maupun nasional dan internasional, melalui tahapan

yang

komoditas/industri

tahapan-

dimulai dengan pusat pertumbuhan lokal, pengembangan klaster sampai akhirnya terjadi proses aglomerasi di satu wilayah, yang

selanjutnya memberikan efek pengganda bagi perkembangan daerah sekitarnya, termasuk penguatan kapasitas masyarakat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah maka

kebijakan dan

program pembangunan daerah yang dikembangkan meliputi

23


pembangunan

sarana

dan

prasarana,

investasi (akses terhadap

sumber dana),

pembangunan lingkungan, pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk mendukung pelaksanaan antarpelaku

program itu, perlu

pembangunan dalam

didukung adanya: (a) koordinasi

pencapaian tujuan nasional; (b)

pola integrasi,

sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu,

antar fungsi

pemerintah maupun antar pusat dan daerah; (c) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan sumberdaya secara efisien, masyarakat dalam

efektif,

pengawasan; (d) perlunya menggunakan

berkeadilan dan berkelanjutan; (e)

proses perencanaan pembangunan daerah melalui

partisipasi mekanisme

perencanaan partisipatif (bottom up planning) dalam rangka menampung kepentingan dan aspirasi masyarakat; (f ) serta sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam rangka menjaga kesatuan negara Indonesia.

Dengan adanya ketegasan arah kebijakan dan berbagai program pembangunan daerah, serta berbagai dukungan yang ada diharapkan pelaksanaan pembangunan daerah dapat mengatasi permasalahan yang ada, seperti: pengelolaan ekonomi daerah belum

terkoordinasi,

lemahnya daya saing komoditas unggulan, iklim investasi kurang kondusif, terbatasnya kesempatan kerja, meningkatnya urbanisasi, degradasi lingkungan, tingginya angka kemiskinan, dan kesenjangan pembangunan antarwilayah/daerah.

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada, program-program pembangunan daerah dan perdesaan diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah yang ada harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga berbagai masalah di daerah seperti kesenjangan masyarakat dan sebagainya dapat dengan sendirinya dapat diatasi. Agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat melahirkan multiplier effect

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maka pembangunan

daerah harus berbasis pembangunan perdesaan.

24


3.2 Kebijakan Pembangunan Perdesaan Arah Kebijakan Pembangunan Perdesaan dalam RPJMN Tahun 2010-2014: a) Memperkuat

kemandirian

desa

dalam

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan; b) Meningkatkan ketahanan desa sebagai wilayah produksi; dan c) Meningkatkan daya tarik perdesaan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan

pendapatan

seiring dengan upaya

peningkatan

kualitas SDM dan lingkungan.

Sasaran Pembangunan Perdesaan dalam RPJMN Tahun 2010-2014: a) Menguatnya kapasitas dan peran pemerintahan desa, serta kelembagaan masyarakat, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik termasuk meningkatnya

kapasitas

(teknis

dan

fiskal)

pemerintah

kabupaten

dalam

pembangunan perdesaan. b) Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dan perlindungan masyarakat adat, termasuk meningkatnya taraf pendidikan, dan status kesehatan. c) Meningkatnya

pengembangan

ekonomi

perdesaan,

melalui

penciptaan

kemudahan/akses berusaha, kesempatan kerja, dan peningkatan kemampuan masyarakat perdesaan terhadap permodalan, lahan,

pengembangan agribisnis

berbasis komoditas unggulan (termasuk di dalamnya agrowisata, dan agroindustri), pengembangan kewirausahaan, pengelolaan pasar desa serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan BUMDes. d) Meningkatnya sarana prasarana

perdesaan

yang

mendukung percepatan

pembangunan perdesaan. e) Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, berwawasan

mitigasi bencana termasuk

meningkatnya ketahanan pangan masyarakat perdesaan.

25


Prinsip pembangunan perdesaan adalah: a) Pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat, yang berorientasi kepada karakteristik dan aspirasi lokal. b) Pembangunan yang partisipatif, kepemimpinan lokal, dan kelembagaan perdesaan berperan penting dalam proses menuju keberlanjutan pembangunan. c) Pembangunan berkelanjutan. Untuk

menjaga keberlanjutan

ekosistem wilayah

perdesaan diperlukan penataan ruang perdesaan yang dapat mendukung upaya pemberdayaan

masyarakat,

peningkatan

kualitas

lingkungan

setempat

dan

wilayah yang didukungnya, konservasi sumber daya alam, pelestarian budaya lokal, pertahanan kawasan lahan kemandirian pangan bagi

pangan berkelanjutan yang

masyarakatnya, serta

memberikan

keseimbangan pembangunan

perdesaan-perkotaan.

Pendekatan Pembangunan Perdesaan: a) Pembangunan perdesaan dalam rangka memenuhi pelayanan dasar masyarakat dan wilayah

perdesaan yang

berkualitas melalui

kecukupan penyediaan sarana

prasarana pendidikan, kesehatan, komunikasi dan informatika, transportasi, energi, serta permukiman yang dilakukan terutama di daerah tertinggal, perbatasan, pulaupulau kecil terluar/terdepan, desa konservasi, desa hutan, dan kawasan transmigrasi, dan lainya; b) Pembangunan perdesaan dalam upaya membangun desa

mandiri menuju daya

saing desa, yang dapat dilakukan melalui pengembangan desa mandiri pangan, desa

percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (Peraturan Presiden

Nomor 22

Tahun

2009

tentang Kebijakan

Percepatan Penganekaragaman

Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal), desa mandiri energi, desa wisata, desa

berbasis industri kreatif di bidang

pariwisata, desa

pendukung usaha

pariwisata, desa siaga aktif, kawasan transmigrasi, dan lainnya.

26


3.3 Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah (PELD) Hakikat PELD: a. Pendayagunaan potensi dan sumberdaya unggulan yang ada di desa/kelurahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif; b. Peningkatan kapasitas usaha ekonomi melalui penerapan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman serta teknologi tepat guna; c. Peningkatan hasil produksi yang memiliki nilai tambah dan keunggulan komparatif yang berdaya saing dalam pemasaran; d. Peningkatan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan dukungan investasi dan/ atau pemasaran hasil produksi; e. Peningkatan pendapatan masyarakat untuk mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat dan kapasitas perekonomian desa/kelurahan; f. Peningkatan daya dukung kapasitas perekonomian desa/kelurahan terhadap terwujudnya stabilitas ekonomi daerah.

Arah Kebijakan PELD: a) Peningkatan nilai tambah melalui agribisnis; b) Kelembagaan ekonomi; c) Diversifikasi aktivitas ekonomi dan perdagangan (nonpertanian) desa

terkait

pasar di kota; d) Jaringan infrastruktur produksi, distribusi dan pemasaran desa-kota.

Prinsip Kebijakan PELD: a) Berorientasi pada pengembangan rantai nilai komoditas, mulai dari tahap input, proses produksi, output, sampai dengan pemasaran; b) Dilakukan berdasarkan

pengembangan

sektor/

komoditas

unggulan berbasis

karakteristik dan kebutuhan serta aspirasi lokal (lokality), dengan didukung oleh industri pengolahan sebagai sektor pendorong, dan sektor pendukung lainnya; c) Fokus pada pengembangan sistem pasar.

27


Prinsip pengelolaan PELD: a. Kearifan lokal, yaitu memperhatikan pengetahuan lokal, adat istiadat dan budaya yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat. b. Prioritas, yaitu

pengelolaan kegiatan yang

didanai berdasarkan

peringkat

tertinggi dari kebutuhan Pokmas yang diputuskan secara musyawarah. c. Kemandirian, yaitu kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat untuk mengatasi masalahnya sendiri dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya unggulan lokal untuk pemenuhan kebutuhan secara berkelanjutan. d. Berdaya saing,

yaitu

mengembangkan produk yang

berkualitas tinggi

dan

berkapasitas produksi besar. e. Inovasi,

yaitu

mengembangkan kemampuan untuk melakukan terobosan secara

kreatif dalam pendayagunaan potensi sumberdaya unggulan. f. Kemitraan, yaitu mengembangkan kerja sama produksi dan kemanfaatan hasil produksi bersama-sama dengan pihak lain dan lokasi yang lebih luas. g. Keterpaduan, yaitu menyelaraskan orientasi wilayah, kapasitas anggota Pokmas dan perekonomian masyarakat dalam h. Berwawasan lingkungan, yaitu

merencanakan dan

melaksanakan kegiatan.

mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap

kondisi ekonomi, sosial, budaya dan fisik dalam jangka pendek, menengah dan panjang. i.

Keberlanjutan, yaitu

mempertahankan manfaat dan dampak yang diinginkan

dalam jangka menengah dan jangka panjang di lingkungan setempat.

Kegiatan Prioritas PELD: a. Meningkatkan keterkaitan ekonomi antara desa-kota atau antara wilayah pusat pertumbuhan dengan wilayah produksi (hulu-hilir) atau desa-kota b. Meningkatkan tata kelola ekonomi daerah, dilakukan dengan: 1) Menyusun kebijakan/regulasi yang mendukung PELD;

28


2) Menyusun rencana tata

ruang dan

masterplan kegiatan kawasan yang

berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah yang baru; 3) Meningkatkan peran dan

fungsi

kelembagaan usaha ekonomi daerah,

terutama di bidang permodalan dan perizinan usaha; 4) Mengembangkan penelitian dan sistem data dan informasi potensi daerah dan kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah; 5) Mengembangkan sarana

dan

prasarana

kelembagaan ekonomi lokal

dan

daerah; dan 6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tata kelola ekonomi daerah termasuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi efisiensi dan efektivitas regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi daerah. 7) Meningkatkan kapasitas SDM pengelola ekonomi daerah, dilakukan dengan: a. Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur, terutama di bidang kewirausahaan (enterpreneurship); b. Meningkatkan Kompetensi SDM Stakeholders Lokal/ Daerah dalam mengembangkan usaha ekonomi daerah; c. Meningkatkan

partisipasi

stakeholders

lokal/daerah

dalam

upaya

pengembangan ekonomi daerah. 8) Meningkatkan fasilitasi/ pendampingan dalam PELD, dilakukan dengan: a. Mengembangkan lembaga fasilitasi PELD yang terintegrasi secara lintas stakeholders (pemerintah, dunia usaha, dan akademisi), serta berkelanjutan, baik di pusat maupun di daerah; b. Meningkatkan kapasitas fasilitasi PELD berbasis Iptek dan keterampilan. 9) Meningkatkan kerja sama dalam PELD, dilakukan dengan: a. Meningkatkan kerja sama antardaerah, terutama di bidang ekonomi baik antara daerah yang memiliki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah dengan daerah belakangnya, maupun antara daerah tersebut dengan daerah lainnya; b. Meningkatkan kemitraan Pemerintah-Swasta dalam PELD.

29


10) Meningkatkan akses terhadap sarana dan prasarana fisik pendukung kegiatan ekonomi lokal dan daerah, dilakukan dengan: a. Mengembangkan prasarana dan sarana kawasan yang berpotensi menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah; b. Membangun

dan

meningkatkan

jaringan

infrastruktur

perhubungan,

telekomunikasi, energi, serta air minum.

3.4 Pembangunan Ekonomi Lokal dan Daerah di Kabupaten Boalemo Berdasarkan analisis atas permasalahan sedang dihadapi, subtansi dari visi dan misi yang telah

ditetapkan, serta tingkat prioritas permasalahan dan kebutuhan daerah, maka

agenda pokok pembangunan Kabupaten Boalemo pada bidang dan

kebijakan umum

Ekonomi

ke

depan

pelaksanaanya dapat dirumuskan, yaitu dengan meningkatkan

produktifitas ekonomi masyarakat. Dengan memperhatikan posisi geografis dan potensi sumber daya yang dimiliki serta daya dukung wilayah hinterland dan daya dukung wilayah seperti Teluk Tomini yang memiliki potensi kelautan, sehingga pelayanan jasa yang dijadikan sebagai tumpuan dalam

rangka membangun perekonomian Kabupaten

Boalemo terutama jasa yang berbasis pertanian.

Dalam era otonomi daerah, paradigma ekonomi perlu direposisi dimana masyarakat tidak lagi dijadikan obyek pungutan, akan tetapi peningkatan penerimaan dapat dilakukan dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah, dengan memberikan keleluasaan berusaha semua potensi yang ada, sehingga pembangunan ekonomi yang mengarah pada out put semata harus ditinggalkan dan mengembangkan pada pembangunan yang memberikan nilai tambah (value added), kesejahteraan rakyat dalam

meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Untuk mengantisipasi pesatnya

perkembangan teknologi, maka konsep pemikiran jangka panjang diarahkan pengembangan tekno

pada

ekonomi, dimana implikasi kebijakan adalah pentingnya strategi

pembangunan industri yang berorientasi ke dalam (in sourcing) melalui teknologi untuk core

competence

(kompetensi inti)

guna mengurangi kelemahan pembangunan yang

30


berorientasi keluar (out sourching) melalui

impor modal

dan

teknologi, sehingga

kebijakan-kebijakan berupa fasilitas insentip yang menguntungkan bagi pengembangan investasi

sektor swasta

perlu

dilahirkan.

Kebijakan-kebijakan

dalam

rangka

melaksanakan agenda peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat antara lain: a. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan memantapkan ketahanan pangan daerah, serta mendukung program Swasembada Pangan. b. Mendorong dan

menfasilitasi pemakaian benih

bersertifikat dan meningkatkan

kualitas SDM petani. c. Mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya perlindungan hutan. d. Menfasilitasi

pengembangan

pengelolaan

hasil

usaha

perikanan

pengembangan SDM nelayan, pemanfaatan teknologi tepat

melalui

guna

dan ramah

sebagai

basis untuk

lingkungan. e. Mengembangkan sumber mendorong pertumbuhan

daya

kelautan

(pelabuhan)

ekonomi, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan

rakyat. f. Penyediaan fasilitas ekonomi yang menunjang pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pola kemitraan dengan pihak investor dan pemilik modal. g. Meningkatkan daya

saing

hasil

perikanan dan

rumput laut

yang berbasis

teknologi. h. Membangun pariwisata bahari yang teritegrasi. i.

Mewujudkan pembangunan Kawasan Industri Boalemo (KIB).

j.

Pengadaan sarana dan prasarana jaringan transportasi darat dan laut.

k. Mengantisipasi kemungkinan interkoneksitas aktivitas ekonomi antara wilayah yang bertujuan secara sinergik memperkuat ketahanan ekonomi antar wilayah. Untuk itu perlu dibangun secara terpadu kerjasama daerah yang ada

ekonomi dengan

daerah-

di sekitar Kabupaten Boalemo.

31


l.

Mengembangkan wawasan dan perubahan prilaku untuk memberi nilai tambah terhadap hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah (value added).

m. Meningkatkan pembinaan dan

pengembangkan usaha dagang

dan industri

berskala kecil dan menengah bertumpu pada potensi lokal. n.

Menyediakan

fasilitas

pengembangan usaha

industri kecil

dan menengah

berbasis rumah tangga. o. Menfasilitasi kerjasama kemitraan UMKM dengan lembaga keuangan. p. Menfasilitasi pengelolaan potensi sumber daya

alam

berwawasan lingkungan

dengan pola pemberdayaan. q. Pembangunan pembangkit-pembangkit listrik berbasis potensi SDA seperti PLTA, Micro Hydro dan Tenaga surya. r. Pembangunan inprastruktur sarana dan prasarana daerah, sarana dan prasarana air bersih dan air minum, dengan memperhatikan aspek pemerataan antar wilayah, prioritas kebutuhan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

32


BAB 4 ANALISA PENGEMBANGAN GAMBIR DI KABUPATEN BOALEMO

4.1 Klaster Pengembangan Ekonomi lokal dan daerah Kabupaten Boalemo harus mampu membuat strategi kompetitif dengan daerah-daerah lainnya. Sebab pada dasarnya, kota/kabupaten di wilayah administratif Provinsi Gorontalo mempunyai karakteristik yang sama, misalnya mempunyai berbasis ekonomi pertanian. Jika dilihat lebih lanjut pada sumbangan sector industri pengolahan memberikan sumbangan yang belum masksimal, hanya 3,86 persen terhadap PDRB Kabupaten Boalemo Tahun 2010. Dengan demikian potensi pada sektor pertanian, perikanan dan kelautan yang melimpah serta didukung oleh potensi SDA belum diolah menjadi value added. Berdasarkan identifikasi potensi ekonomi Kabupaten Boalemo terdapat beberapa alternatif klaster yang bisa dikembangkan. Beberapa alternatif klaster yang bisa dikembangkan yaitu; a. Klaster Jagung b. Klaster Kakao c. Klaster Cakalang d. Klaster Rumput Laut e. Klaster Pariwisata

4.2 Identifikasi Stakeholders Peningkatan kerja sama dan pemahaman tentang klaster di Kabupaten Boalemo pada kalangan penentu kebijakan dan para stakeholder perlu terus dilakukan. Karena hal ini merupakan salah satu pangkal tolak sukses tidaknya praktik dan implementasi pengembangan klaster. Beberapa stakeholder yang mempunyai kepentingan antara lain, yaitu: a. Pemerintah Daerah: 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo 3. Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Boalemo 4. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boalemo

33


5. Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Boalemo 6. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Boalemo 7. Dinas Peternakan dan Kesehatan 8. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo 9. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Boalemo 10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Boalemo 11. Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Boalemo 12. Kantor lingkungan hidup Kabupaten Boalemo 13. Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Boalemo 14. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boalemo 15. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo. b. Pengusaha/Perusahaan: Perdagangan, Jasa dan Industri yang berbasis pada hasil pertanian, meliputi: 1.

Perusahaan Jasa/Perdagangan

2. Asosiasi Pengusaha/Industri Jasa /Perdagangan 3. Pengusaha Kecil/Menengah (UMKM) 4. Perbankan c. Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi: 1. Tokoh Masyarakat 2. LSM Bidang Ekonomi 3. Perguruan Tinggi.

4.3 Analisa SWOT Analisis SWOT merupakan instrument perencanaaan strategis yang klasik. Dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan dan kesempatan eksternal dan ancaman, instrument ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi. Instrumen ini menolong para perencana apa yang bisa dicapai, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh mereka.

34


a. Klaster Jagung 1. Kekuatan (Strenght) a) Kualitas jagung Kabupaten Boalemo relatif baik. b) Lahan yang sesuai dan mendukung pengembangan jagung. c) Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Boalemo, Lembaga nonpemerintah, dan petani jagung maupun Pemerintah Pusat. d) Potensi SDM pertanian cukup tersedia melimpah dan potensial. e) Jumlah staf Dinas Pertanian dan Perkebunan yang cukup memadai untuk membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas. f) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 2. Kelemahan (Weakness) a) Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia aparatur dinas pertanian dan perkebuan, penangkar benih, pembudidaya dan petani. b) Belum tersedianya peraturan daerah Kabupaten Boalemo tentang pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan. c) Penanganan pasca panen yang belum tergarap secara serius. d) Data base untuk subsector pertanian tanaman pangan yang belum memadai dengan tingkat akurasi yang rendah. e) Investasi (ex: Masih terbatasnya akses ke lembaga keuangan) 3. Peluang (Opportunity) a) Permintaan pasar yang masih besar b) Dukungan dari Pemerintah Pusat dan lembaga-lembaga non-pemerintahan, serta masyarakat c) Perkembangan teknologi tepat guna 4. Ancaman (Threat) a) Iklim yang tidak menentu b) Serangan hama dan penyakit tanaman c) Pesaing produksi jagung di wilayah lain di Provinsi Gorontalo d) Mata rantai pemasaran.

35


4.4 Alternatif Strategi dan Agenda Program Berdasarkan analisis faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal pada budidaya jagung, maka dirumuskan beberapa strategi untuk memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan untuk meraih dan memanfaatkan peluang yang dimiliki dalam meningkatkan daya saing budidaya jagung Kabupaten Boalemo. Strategi tersebut adalah: (Lihat Tabel 4.1)

Berdasarkan matriks Grand strategi SWOT didapatkan starteginya adalah: Strategi S-O Strategi S-O dalam pengembangan

pembudidayaan

jagung bertumpu

pada

pemanfaatan kesempatan permintaan jagung yang stabil dan kebiasaan pengetahuan (familiarity) dari penduduk mengenai pembudidayaan rumputlaut. Inti dari strategi ini adalah merubah petani menjadi pengusaha dengan memberikan pengetahuan mengenai potensidan pengelolaanhasil jagung yang lebih menguntungkan. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kesempatan yang ada adalah: a) Perbaiki SDM petani untuk mendapatkan up date informasi harga. b) Memberikan pelatihan dan pengembangan SDM Petani jagung c) Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan Petani jagung.

Strategi W-O Strategi ini bertumpu pada bagaimana kekurangan-kekurangan yang ada dapat dipecahkan untuk pemanfaatan peluang yang ada. a) Kerjasama dengan lembaga keuangan untuk melakukan pembiayaan b) Pembuatan Perda yang mengacu pada RTRW terhadap pembudidayaan jagung. c) Pembangunan lingkungan yang berkelanjutan d) Pelatihan dan pengembangan SDM Petani dan Aparat.

Strategi S-T Strategi ini bertumpu pada penguatan kekuatan yang ada dengan meredam

36


ancaman dari luar. a) Meningkatkan penyediaan bantuan bibit secara bertahap dari pemerintah untuk memberikan sertifikasi penangkar jagung b) Peningkatan kualitas pengolahan hasil jagung. c) Upaya sertifikasi lahan. d) Menggarap distribusi pemasaran

Strategi W-T Strategi ini berupaya untukmengurangi dampak dari kondisi eksternal yang ada dalam pengembangan pembudidayaan Jagung. a) Strategi Pembangunan SDM. b) Strategi pembangunan berbasisi teknologi (pemasaran) c) Pengembangan Kewirausahaan petani d) Sertifikasi produk hasil jagung

Strategi yang digunakan dengan melihat kondisi yang ada untuk mengambil kebijakan adalah strategi S-T (Strenght-Treath), yaitu strategi memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi dan meredam ancaman dari lingkungan eksternal. Dimana berdasarkan matrik grand design strategi SWOT diatas didapat strateginya adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan penyediaan bantuan bibit secara bertahap dari pemerintah untuk memberikan sertifikasi penangkar benih jagung b) Peningkatan kualitas pengolahan hasil jagung c) Upaya sertifikasi lahan melalui program nasional revitalisasi pertanian. d) Menggarap distribusi pemasaran

Mengacu pada persoalan yang telah ada perlu dilakukan tindakan untuk menanggulangi hambatan yang ada. Sinergitas antara lembaga yang ada baik

37


pemerintah yang terlibat maupun pemerintah dengan stakeholder yang terlibat sangat diperlukan. Oleh karena itu perlu adanya penyusunan rangkaian strategi dalam bentuk program.

Program dalam Klaster Jagung: a) Program penyediaan bantuan bibit secara bertahap dari pemerintah untuk memberikan sertifikasi penagkar benih jagung. b) Program penerapan budidaya jagung tepat (precision maize planting). c) Program peningkatan kualitas pengolahan hasil jagung. d) Program penetapan Perda areal pengembangan jagung berdasarkan RTRW. e) Program sertifikasi lahan melalui program nasional revitalisasi pertanian. f) Program distribusi pemasaran

Tabel 4.1. Strategi Pengembangan Ekonomi lokal dan daerah pada Klaster Jagung Kekuatan (Strenght): 1. Kualitas jagung Kabupaten Boalemo relatif baik. 2. Lahan yang sesuai dan

Kelemahan (Weakness): 1. Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia aparatur dinas

mendukung

pertanian dan perkebuan,

pengembangan jagung.

pengkar benih,

3. Dukungan dari

pembudidaya dan petani.

Pemerintah Kabupaten

2. Belum tersedianya

Boalemo, Lembaga non

peraturan daerah

pemerintah, dan petani

Kabupaten Boalemo

jagung maupun

tentang pengelolaan lahan

Pemerintah Pusat.

pertanian berkelanjutan.

4. Potensi SDM pertanian cukup tersedia melimpah

3. Penanganan pasca panen Yang belum tergarap

38


dan potensial. 5. Jumlah staf Dinas

secara serius. 4.Data base untuk sub sektor

Pertanian dan Perkebunan

Pertanian tanaman

yang cukup memadai untuk

pangan yang belum

membantu pelaksanaan

memadai dengan tingkat

tugas pokok dan fungsi

akurasi yang rendah.

dinas.

Peluang (Opportunities): 1. Permintaan pasar yang masih besar 2. Dukungan dari Pemerintah Pusat

5. Investasi (ex:Masih

6. Tersedianya sarana dan

Terbatasnya akses ke

prasarana yang memadai

lembaga keuangan)

Strategi S-O 1. PerbaikiSDMpetani

StrategiW-O 1.Kerjasama

jagunguntuk

lembaga keuangan untuk

mendapatkaninformasi

melakukan pembiayaan

hargayanguptodate 2. Memberikan pelatihan dan

2. Pembuatan Perda yang mengacu pada RTRW

dan lembaga-

pengembangan SDM

terhadap

lembaga non

Petani jagung.

pembudidayaan

pemerintahan, serta

3. Pelatihan dan

masyarakat

Pengembangan

3. Perkembangan

dengan

kewirausahaan Petani jagung

teknologi tepat guna

jagung. 3.Pembangunan lingkungan yang berkelanjutan 4. Pelatihan dan pengembangan SDM Petani dan Aparat

Ancaman (Treaths): 1. Iklim yang tidak menentu 2. Serangan hama dan Penyakit

Strategi S-T: 1. Meningkatkan penyediaan

Strategi W-T: 1. Strategi Pembangunan

bantuan bibit secara

SDM.

bertahap dari pemerintah

2. Strategi

untuk memberikan

pembangunan

39


tanaman 3. Pesaing produksi Jagung diwilayah lain di Provinsi Gorontalo 4. Matarantai pemasaran.

sertifikasi penangkar

berbasisi teknologi

jagung

(pemasaran)

2. Peningkatan kualitas pengolahan hasil jagung 3. Upaya sertifikasi lahan 4. Menggarap distribusi

3.Pengembangan Kewirausahaan petani 4.Sertifikasi produk hasil jagung

pemasaran

40


Tabel 4.2: Strategi, Program dan Kegiatan Pengembangan Klaster Jagung Ekonomi lokal dan daerah dan Daerah di Kabupaten Boalemo Isu Str daya 1. Sumber

T u 1. Meningkatkan

Sasaran

Str

Kebija

1.

ate Program penyediaan

kan Memberik

ate kewirausahaa

pelakujuusaha

Meningkatn

gi secara bantuan bibit

an

gis n petani

baru a

ya

bertahap dari

alternatif

Produkstivit

pemerintah untuk

kepada

dan kualitas

as dan

memberikan

petani

hasil jagung

Kualitas jagung

sertifikasi penangkar Programpenin benih gkatanjagung

petani Mendorong untuk kepada menggun petani untuk akan bibit meningkatka

jagung

n 2. Produktivitas

2. Sumb erdaya

3. Daya saing

aparat

produk

2.Meningka

kualitaspengol

pemer

jagung yang

tnya

ahan

intaha

kuat

keterampila

hasiljagung Program

3. Pelestarian

Jagung

sertifikasi

lingkungan

3.Meningkat

melalui program

yang n kualitas Mendoron berkualitas produksi g jagung keseluruh

4. Pemasaran

nya

nasional

pemangku

5. Investasi

pendapatan

revitalisasi Program pertanian

kepentinga

distribusi

menjaga

pemasaran

lingkungan

n

n

petani

4. Dikenalnya

Lanjutan……

kualitas Program 1. Program penyediaan

Kegiatan

jagung

Boalemo 1. Memberikan bibit

bantuan bibit secara

kepada para petani

bertahap dari

dengan kualitas tinggi

2013

lahan

n untuk

Yang Target 2014 2015 berkelanjutan 2016 2017

pemerintah untuk memberikan sertifikasi penagkar benih jagung. 41


2. Program penerapan budidaya jagung tepat

2. Penelitian dan pengemban gan

(precision maize 3. Program planting). peningkatan kualitas

budidaya jagung 3.Penyuluhan dan yang produktif dan terhadap pendampingan

4. Program penetapan pengolahan hasil Perda areal jagung pengembangan

4.Penyusunan berkelanjutan proses pengolahan Ranperda jagung Perlindungan lahan

5.Program sertifikasi jagung berdasarkan lahan melalui RTRW.

5.Kampanye pertanian dan penyuluhan berkelanjutan

program nasional 6.Program distribusi revitalisasi

terhadap 6.Menjalin dengan berbagai keberlangsunga

pemasaran pertanian.

Lanjutan……

lembaga n lahan bisnis maupun lembaga pemerintahan dan pertanian 7.Kegiatan promosi sebagai non pemerintahan 8.Membangun kemitraan jaringan pemasaran

Prakiraan Lokasi:

Kebutuhan

Kecamatan

Anggaran/inve

/Desa Paguyaman Paguyaman Pantai Wonosari Dulupi Tilamuta Botumoito Mananggu

stasi

Sum Pusat

Swada berP Provin Kabupat Swas ya enda si en ta Masyarak naa at

Lainn ya

42


BAB 5 PENUTUP

5.1 Upaya Memastikan Keberhasilan Pengembangan Ekonomi lokal dan daerah di Kabupaten Boalemo Menilik masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka membangun potensi ekonomi lokal dan daerah, terutama dalam membangun klaster bisnis UKM berbasis agribisnis diatas, maka beberapa hal yang perlu di upayakan, yaitu: a. Mencermati perkembangan visi ekonomi nasional; b. Memperbaiki komitmen terhadap visi pengembangan ekonomi daerah jangka pendek, menengah, dan panjang melalui pendekatan sentra/klaster dan meletakkan Koperasi dalam posisi yang jelas; c. Menyusun road map pengembangan usaha ekonomi lokal dan daerah dan daerah yang jelas dan terukur; d. Mengintegrasikan program-program perkuatan usaha, yang tersebar diberbagai Dinas di Kabupaten Boalemo untuk menjadi program perkuatan perekonomian lokal dengan struktur yang sederhana; e. Memperbaiki petunjuk teknis pelaksanaan masing-masing program perkuatan usaha agar lengkap, memasukkan unsure pendidikan karakter pengusaha, memperhatikan reward pada perilaku terpuji dan punishment pada perilaku tercela, adil, dan memiliki keterkaitan/konsistensi yang jelas dengan roadmap pengembangan usaha ekonomi lokal dan daerah Kabupaten Boalemo; f. Merancang basis data unit usaha yang valid dan mutakhir untuk mempermudah proses monitoring, evaluasi, dan perencanaan; g. Melakukan

proses

berkesinambungan,

monitoring serta

dan

memanfaatkan

evaluasi

dengan

benar

dan

informasi/lesson

learn

yang

dihasilkan untuk membuat keputusan yang tepat waktu dan untuk perbaikan program yang terus menerus; h. Mendorong dan bekerjasama dengan Instansi terkait untuk menciptakan basis data lahan nasional, menyusun tata guna lahan yang berimbang untuk kepentingan agribisnis, hunian, infrastruktur, industri dan pelestarian alam, serta menyusun 43


peraturan-peraturan pendukungnya; i.

Mendorong dan bekerjasama dengan Dinas terkait, Departemen terkait, dan Instansiterkait untuk menyusun roadmap nasional pengembangan pendidikan dan karakter kewirausahaan yang baik secara jelas dan terukur;

j.

Mendorong masyarakat desa, khususnya yang berada diwilayah tataguna lahan agribisnis, untuk memiliki produk bersama sehingga kepedulian dan komitmen terhadap perawatan infrastruktur daerah dan penjagaan lahan dapat tercapai.

k. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ketrampilan pendampingan KUKM bagi aparatur Pemerintah Daerah dan lembaga perguruan tinggi (akademis) di Kabupaten Boalemo untuk meningkatkan pengetahuan terhadap roadmap dan skema program pengembangan ekonomi Kabupaten Boalemo, serta peningkatan kompetensi aparatur dan masyarakat akademis di daerah; l.

Melakukan promosi produk lokal dan bekerjasama dengan Dinas terkait terkait melakukan pendaftaran dan promosi merek-merek nasional yang dihasilkan oleh sentra/klaster terbaik didalam dan diluar negeri.

m. Pembentukan Tim pengembangan ekonomi lokal dan daerah Kabupaten Boalemo lintas sektoral, terutama dalam pengembangan klaster; n. Melakukan koordinasi yang kerap dan efektif.

5.2 Update Terkini dan Rencana Tindak Lanjut Pengembangan Jagung di Boalemo Pada 2012 lalu telah dilakukan konsinyering yang melibatkan berbagai daerah percontohan. Dimana didalamnya terdapat diskusi terkait perkembangan pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas di masing-masing daerah. Berdasarkan hasil diskusi terakhir tersebut diketahui bahwa masih terdapat beberapa masalah terkait pengembangan karet di Kabupaten Boalemo. Hal itu meliputi: Belum terbentuknya Forum stakeholder; Belum ada masterplan pengembangan jagung yang dilengkapi dengan analisis rantai nilai; Produksi masih terbatas karena terbatasnya teknologi produksi dan modal; Perlu adanya pasar lain, selain Malaysia; dan Dukungan dari Kementerian Pertanian untuk penyediaan alat produksi belum tepat sasaran ke Kabupaten Boalemo. Sementara

44


itu perkembangan pembuatan master plan pengembangan produk unggulan jagung sudah sampai pada tahap penyelesaian. Ditargetkan pada lambat akhir tahun 2012 telah selesai. Dalam diskusi ini juga dilakukan Identifikasi stakeholder lain dalam pengembangan komoditas jagung yang meliputi: Sesditjen P2KT, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Sesditjen P2MKT, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Subdit Jagung, Dit. Budidaya Serealia, Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian; Subdit Jagung, Dit. Pasca Panen, Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian; Direktorat Pakan Ternak, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan; BPSDM, Kementan; Direktorat Pemasaran Domestik, Ditjen P2HP, Kementan; Dit. Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, KemenPU; Dewan Jagung Nasional; Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT); Kemajuan forum stakeholder; Belum terbentuk forum stakeholder. Sementara itu kontribusi para stakeholder terkait pengembangan jagung di boalemo meliputi: Bupati Boalemo telah mencadangkan areal untuk pengembangan kawasan KTM oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi seluas ± 30.000 Ha di Kecamatan Paguyaman dan Wonosari (KTM Pawonsari) yang dapat dikembangkan komoditas jagung dan ternak sapi; Direktorat Pengembangan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan fasilitasi melalui kegiatan agropolitan pada tahun 2008-2011; Direktorat Budidaya Seralia, Kementerian Pertanian telah memberikan bantuan dana dekonsentrasi sejak tahun 2006; Pada tahun 2012, akan terdapat dana dekonsentrasi dari Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat, Ditjen PMD, Kementerian Dalam Negeri untuk 2 kelompok masyarakat dengan total dana Rp 150 juta untuk masing-masing kabupaten/ kota daerah percontohan PELD.

45


Tabel 5.1 Monitoring dan Evaluasi Program PELD pada Komoditas Jagung

No

Kegiatan

1 Memberikan bibit

Indikator

AlatUkur 

Hasil Pemantauan &

Lampiran

Evaluasi

Pendukung

-

Jumlah bibit

Dilakukannya

kepada para petani

-

Penerima bibit

pemberian/bantuan

dengan kualitas

-

Wilayah penerima

bibit dengan kualitas

bibit

tinggi kepada para

pencatatan hasil

petani jagung

kegiatan

tinggi

2 Penelitian dan



pengembangan

Luas areal yang

Dilakukannya

sesuai

Penelitian dan pengembangan

budidaya jagung yang



Faktor pembatas

produktif dan



berkelanjutan



Waktu tanam jagung budidaya jagung yang Masukan teknologi produktif dan



Estimasi produksi

berkelanjutan

Jadwal pelaksanaan kegiatan





Dokumentasi dan

Jadwal pelaksanaan kegiatan



Pelaporan penelitian dan pengembangan jagung



Diseminasi hasil kepada petani

46


3 Penyuluhan dan

 Antusiasme

Dilakukannya

pendampingan terhadap

kelompok tani

kegiatan penyuluhan

proses pengolahan

jagung

dan pendampingan

jagung

 Frekuensi kegiatan

Kepada petani jagung

secara kontinyu

 Jadwal pelaksanaan kegiatan  Dokumentasi dan pencatatan hasil kegiatan  Jadwal pelaksanaan

4 Penyusunan Ranperda

Tersusunnya perda

Disusunnya perda

Perlindungan lahan

perlindungan lahan

perlindungan lahan

penyusunan dan

pertanian berkelanjutan

pertanian

pertanian

penetapan perda

berkelanjutan

berkelanjutan

 Dokumentasi dan



Jumlah peserta

Dilaksanakannya

FGD kegiatan  Jadwal pelaksanaan

kampanye

kegiatan kampanye

Frekuensi

dan penyuluhan

keberlangsungan

kegiatan secara

terhadap

pencatatan hasil

lahan pertanian

berkala.

keberlangsungan

kegiatan

5 Kampanye dan penyuluhan terhadap



lahan pertanian

kegaitan  Dokumentasi dan

 Pemantauan tingkat kerusakan lahan pertanian

47


6 Menjalin kerjasama





Adanya lembaga

Dilaksanakannya

dengan berbagai

pemerintah maupun

Kerjasama dengan

lembaga/institusi yang

lembaga bisnis

non pemerintah yang

berbagai lembaga

mempunyai potensi

maupun lembaga

bersedia

bisnis sebagai

untuk diajak kerjasama

pemerintahan dan non

memfasilitasi fungsi

jaringan pemasaran

pemerintahan sebagai

pemasaran

Mencatat semua

jaringan pemasaran 7 Kegiatan promosi dan





Adanya website

Dilaksanakannya

pemasaran:

pemda dan website

Promosi dan

pengunjung website



Internet

SKPD pengelola

pemasaran

baikpersonal maupun



Personal Selling

PELD

lembaga yang



Lainnya

Adanya pusat

membutuhkan

promosi dan

infromasi jagung



pemasaran jagung 

Optimalisasi



Mencatat semua

Penguatan peran dan fungsi BUMD.

peran dan fungsi BUMD

48


8 Membangun kemitraan



Jumlah mitra kerja

Melakukan kegiatan



Jumlah kegiatan

penawaran

kemitraan

kemitraan kepada lembaga bisnis

 Melakukan MOU dengan mitra kerja  Mempertegas peran dan fungsi masing-masing mitra kerja agar kemitraan berkelanjutan

49


DAFTAR PUSTAKA Buku & Laporan BAPPENAS. (2010), “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional: Buku I & Buku II”, Jakarta, BAPPENAS BAPPENAS. (2012), “Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012-2013: Memperkuat Perekonomian Domestik”, Jakarta, BAPPENAS BPS. (2012), “Kabupaten Boalemo Dalam Angka 2012”, Boalemo , BPS BPS. (2011), “Kabupaten Boalemo Dalam Angka 2011”, Boalemo , BPS BPS. (2010), “Kabupaten Boalemo Dalam Angka 2010”, Boalemo , BPS BPS. (2009), “Kabupaten Boalemo Dalam Angka 2009”, Boalemo , BPS BPS. (2008), “Kabupaten Boalemo Dalam Angka 2008”, Boalemo , BPS BPS. (2007), “Kabupaten Boalemo Dalam Angka 2007”, Boalemo , BPS BPS. (2006), “Kabupaten Boalemo Dalam Angka 2006”, Boalemo , BPS BPS. (2005), “Kabupaten Boalemo Dalam Angka 2005”, Boalemo , BPS BPS. (2004), “Kabupaten Boalemo Dalam Angka 2004”, Boalemo , BPS BPS. (2003), “Kabupaten Boalemo Dalam Angka 2003”, Boalemo , BPS BPS. (2002), “Kabupaten Boalemo Dalam Angka 2002”, Boalemo , BPS BPS. (2001), “Kabupaten Boalemo Dalam Angka 2001”, Boalemo , BPS BPS. (2000), “Kabupaten Boalemo Dalam Angka 2000”, Boalemo , BPS BPS. (2012), “Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2012”, Gorontalo, BPS BPS. (2011), “Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2011”, Gorontalo, BPS BPS. (2010), “Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2010”, Gorontalo, BPS BPS. (2009), “Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2009”, Gorontalo, BPS BPS. (2008), “Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2008”, Gorontalo, BPS BPS. (2007), “Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2007”, Gorontalo, BPS BPS. (2006), “Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2006”, Gorontalo, BPS BPS. (2005), “Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2005”, Gorontalo, BPS BPS. (2004), “Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2004”, Gorontalo, BPS BPS. (2003), “Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2003”, Gorontalo, BPS BPS. (2002), “Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2002”, Gorontalo, BPS BPS. (2001), “Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2001”, Gorontalo, BPS BPS. (2000), “Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2000”, Gorontalo, BPS Draft Masterplan PELD Pengembangan Komoditas Jagung Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, 2012

Sumber Data:

50


BPS

: Susenas (series); Sakernas (series); PODES (series); Berita Resmi Statistik Kemiskinan (series); Statistik PDB/PDRB Indonesia (series)

CEIC

: Premium & Regular Indonesia Data Subscription

Kementerian & Lembaga

: BKPM

Berita/ Artikel Lepas Peta

Provinsi

Gorontalo

dan

Kabupaten

Boalemo

,

BKPM

(http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/area.php?ia=1308)

51

PROFIL KEGIATAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

Recommend Documents