PROFIL KEGIATAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PROFIL KEGIATAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH DIREKTORAT PERKOTAAN DAN PERDESAAN BAPPENAS 2012

Profil PELD 2012 Kabupaten Limapuluhkota

KATA PENGANTAR Perencanaan pembangunan yang baik tidak lepas dari kebutuhan data yang baik. Untuk itu pengumpulan dan analisis data yang baik sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan data dan informasi di dalam perencanaan. Publikasi dengan judul “Profil Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Tahun 2012” menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Kegiatan PELD di sembilan daerah percontohan yang bersangkutan, maupun daerah lain yang juga akan berpartisipasi dalam program ini kedepannya, secara garis besar. “Profil PELD Tahun 2012” mencakup kondisi umum daerah percontohan, Kebijakan terkait pengembangan komoditas yang bersangkutan, serta analisa terkait pengembangan produk yang bersangkutan, yang dilengkapi dengan lampiran tabel data terkait daerah-daerah dimana percontohan program tersebut dilaksanakan. Profil PELD tahun 2012 ini merupakan salah satu series rangkaian laporan progres pengembangan ekonomi lokal dan daerah percontohan sampai dengan tahun 2014

Publikasi ini terdiri atas enam jilid buku, sesuai dengan provinsi di mana daerah percontohan berada. Profil PELD ini diharapkan dapat turut berkontribusi dalam penyediaan data dan informasi bagi para perencana, perumus dan pengambil kebijakan, analis, dan para pemangku kepentingan pengembangan ekonomi lokal.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dan bantuan, terutama dalam bentuk data dan informasi, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Kami menyambut baik saran dan masukan untuk perbaikan laporan ini di masa yang akan datang. Saran maupun kontribusi perbaikan data dapat disampaikan kepada Direktorat Perkotaan dan Perdesaan; Telepon: (021) 390 5650-390 5643, Faksimili: (021) 392 6319, atau email : [email protected].

Jakarta, Desember 2012

Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Bappenas

Ir. Hayu Parasati, MPS

i


Daftar Isi Halaman Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan Penulisan 1.3 Ruang Lingkup 1.4 Sistematika Penulisan BAB 2 KEADAAN UMUM WILAYAH 2.1 Geo dan Demografi 2.2 Ekonomi 2.2.1 Aspek Makro 2.2.2 Aspek Mikro 2.3 Infrastruktur 2.3.1 Jalan 2.3.2 Air 2.3.3 Listrik BAB 3 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN GAMBIR 3.1 Kondisi Umum Produksi dan Pengembangan Gambir Kab Limapuluh Kota 3.2 Produksi dan Rantai Nilai 3.2.1 Proses Produksi Dan Standar Mutu 3.2.2 Pemasaran dan Harga 3.2.3 Kelembagaan Usaha Tani Gambir BAB 4 ANALISIS PENGEMBANGAN GAMBIR DI KABUPATEN LIMAPULUHKOTA 4.1 Analisis Rantai Nilai Pengembangan Komoditas Gambir 4.2 Analisa SWOT a. Kekuatan (Strenghts) b. Kelemahan (Weaknes) c. Peluang (Opportunity) d. Ancaman (Threats) BAB 5 PENUTUP 5.1 Rekomendasi Pengembangan Komoditas Gambir 5.2 Rekomendasi Kebijakan dan StrategiPengembangan Komoditas Gambir

i ii iii Iv 1 1 3 3 4 6 6 10 10 11 13 13 14 15 17 17 24 24 25 26 30 30 32 32 32 33 33 35 35 35

ii


Daftar Gambar Halaman Gambar p1:Garis Besar Tahapan-Tahap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 Gambar p2:PDRB Non Migas dan Kesenjangannya per Kabupaten-Kota Tahun 1983-2009 (Rp Miliar) Gambar p3:Rantai Nilai Komoditas Dalam Upaya Mengembangkan Ekonomi Lokal dan Daerah Gambar 1.1:Peta Kabupaten Limapuluhkota Gambar 1.2:Klasifikasi Lahan Berdasarkan Penggunaannya di Kabupaten LimapuluhKota Tahun 2010; dan Tingkat kepadatan Penduduk Berdasarkan Nagari (Kecamatan) di Kabupaten LimapuluhKota Tahun 2010 (Jiwa/Km2) Gambar 1.3:Jumlah Penduduk dan Sex Rasio (Rasio Jenis Kelamin) di Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 1980-2011; dan Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin tahun 2011 Gambar 1.4:Komposisi Pekerja di Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten LimapuluhKota Berdasarkan Sektor Tempatnya Bekerja Tahun 2011 (%) Gambar 1.5: Rasio Produktivitas Tenaga Kerja terhadap PDRB per Sektor Tahun 2010 Gambar 1.6: Nilai PDRB, Pertumbuhan, dan Distribusinya di Kabupaten LimapuluhKota Gambar 1.7: Indeks Series Location Quotient (LQ) per Sektor di Kabupaten LimapuluhKota Tahun 2000-2010 Gambar 1.8: Deskripsi Perindustri Menurut Jenisnya Produk yang Dihasilkan Kabupaten LimapuluhKota Tahun 2010 Gambar 1.9: Deskripsi Panjang Jalan di Kabupaten LimapuluhKota tahun 2010 Gambar 1.10:Deskripsi Pemakaian Air di Kabupaten Limapuluhkota Gambar 1.11:Deskripsi Pemakaian Air di Kabupaten Limapuluhkota Gambar 2.1:Kontribusi Sektor Pertanian Kabupaten LimapuluhKota Terhadap Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2010 (%) Gambar 2.2:Deskripsi Produksi Komoditas Perkebunan Rakyat dan Gambir di Kabupaten LimapuluhKotaTahun 2010 Gambar 2.3: Sebaran Produksi Komoditas gambir di Kabupaten LimapuluhKota Tahun 2010 Gambar 4.1: Rantai Pasok Pengusahaan Gambir di Kabupaten Lima Puluh Gambar 4.2: Jumlah sarana Perdagangan dan Koperasi di Kabupaten LimapuluhKota Gambar 1 Peta Rantai Nilai Pengusahaan Gambir

1 2 4 6

7

8 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 25 27 30

iii


Daftar Tabel Halaman Tabel 1 :Daerah Pilot Program Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah (PELD) 2012, Beserta Masing-Masing Produk Unggulannya Tabel 2: Belanja Modal dan Penyerapannya APBD Kabupaten Limapuluhkota tahun 2010 Tabel 3: Kebijakan Umum dan Program Pertanian dan Ketahanan Pangan Tabel 4: Jumlah dan Sebaran Kelompok Tani di Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2008 Tabel 5: Aktivitas Dalam Rantai Nilai Gambir Di Kabupaten Lima Puluh Kota

3 13 20 27 28

iv


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, saat ini kita sudah memasuki fase akhir dari tahap 2. Yakni fase Pemantapan kembali NKRI; Meningkatkan kualitas SDM; Membangun kemampuan iptek; dan Memperkuat daya saing perekonomian.

RPJMN 2010-2014

mengamanahkan bahwa pembangunan nasional berdimensi kewilayahan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan data dan informasi spasial; penataan ruang; pertanahan; perkotaan; perdesaan; ekonomi lokal dan daerah; kawasan startegis; kawasan perbatasan; daerah tertinggal; kawasan rawan bencana; desentralisasi; hubungan pusatdaerah, dan antar daerah; serta tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah.

Gambar 1.1:

Garis Besar Tahapan-Tahap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

RPJM 1 (2005-2009)

RPJM 2 (2010-2014)

RPJM 3 (2015-2019)

RPJM 4 (2020-2024)

Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuaniptek, memperkuat daya saing perekonomian

Memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek

Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Sumber: RPJPN 2005-2025

Dalam Mengembangkan Ekonomi Lokal dan Daerah, arah kebijakan pembangunan tersebut diimplementasikan dalam pengembangan pusat pertumbuhan/pasar dan pengembangan wilayah 1


produksi.Adapun prinsip–prinsip yang digunakan dalam mendukung arah kebijakan tersebut berfokus kepada keunggulan komparatif maupun kompetitif dari masing-masing daerah, serta pembangunan konsep pengembangan dari hulu ke hilir, serta pengembangan sistem pasar yang efektif dan efisien.

Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan strategi yang dilaksanakan secara simultan dengan mengembangkan keterkaitan antar kawasan dari komoditas unggul yang dikembangkan. Tata kelola ekonomi daerah, kualitas/ kompetensi SDM, fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah (PELD), Kerjasama Antar Daerah (KAD), serta akses infrastruktur yang memadai dalam rantai pengembangan produk itu merupakan syarat-syarat yang mutlak dipenuhi.

Pengkajian berbagai aspek pengembangan ekonomi lokal dan daerah tersebut diujicobakan dilapangan melalui fokus lokasi terpilih berupa kawasan andalan, pusat-pusat pertumbuhan wilayah seperti kawasan industri berbasis kompetensi inti, industri daerah/klaster, kawasan sentra produksi, kawasan perkotaan baru/KTM, agropolitan, dan minapolitan. Oleh karena itu, pada tahun 2012 Direktorat Perkotaan dan Perdesaan mencoba menyusun dan menyampaikan gambaran dan data yang lebih rinci mengenai profil Pengembangan Ekonomi Lokal dan Desarah (PELD) di daerah percontohan

1.2 Tujuan Penulisan Tujuan utama dari pembuatan buku profil ini adalah memberikan informasi terkait progress/ perjalanan kegiatan program PELD di berbagai daerah percontohan dengan berbagai komoditas unggul yang dikembangkannya masing-masing.

1.3 Ruang Lingkup Penulisan buku profil PELD kali ini merupakan kelanjutan dari penerbitan perdana yang telah dimulai sejak tahun 2011. Program PELD dilaksanakan pada 9 Kabupaten/Kota, yang berada dalam 6 Provinsi percontohan dengan komoditas unggulan masing-masing untuk tiap daerah dan telah dimulai sejak tahun 2010. Adapun daerah-daerah percontohan ini terdiri atas:

2


Tabel 1.1: Daerah Percontohan Program Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah (PELD) 2012, Beserta Masing-Masing Produk Unggulannya Provinsi

Kabupaten/ Kota

1.

Sumatera Barat

Kab. Limapuluh Kota Gambir

2.

Kepulauan Riau

Kab. Natuna

Rumput Laut

Kab. Bintan

Perikanan

3.

Komoditas Unggulan

4.

Kalimantan Selatan

Kab. Banjar

Karet

5.

Gorontalo

Kab Boalemo

Jagung

6.

Sulawesi Tenggara

Kota Kendari

Ikan Pasca Panen

Kab. Wakatobi

Rumput Laut

Kota Mataram

Kerajinan Emas, Perak, dan Mutiara

Kab. Lombok Barat

Kerajinan Gerabah

7. 8.

Nusa Tenggara barat

9.

Sumber: Direktorat Perkotaan dan Perdesaan Bappenas

Buku profil Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Limapuluhkota ini merupakan satu seri buku dari sembilan seri buku PELD yang diterbitkan pada tahun 2012. Kesembilan seri buku tersebut masing-masing akan menggambarkan progres pengembangan komoditas unggulan yang telah ditetapkan hingga tahun 2012 ini.

Gambar 1.2:

Rantai Nilai Komoditas Dalam Upaya Mengembangkan Ekonomi Lokal dan Daerah

Sumber: Direktorat Perkotaan dan Perdesaan Bappenas

3


Rantai komoditas yang akan dikembangkan merupakan sutau hal yang menjadi unsur pokok sekaligus menjadi indikator dalam mendeskripsikan Pengembangan Ekonomi Lokal di masingmasing daerah. Unsur-unsur pokok tersebut meliputi SDM, Pengembanagan Infrastruktur, Sumberdaya Modal, Iklim Usaha, serta Informasi Pasar yang berimbang yang kondusif. Oleh karena itulah aspek keterkaitan antara desa dan kota haruslah diperhatikan. Perdesaaan sejarusnya bertindak sebagai agen yang meberi input, agroproduksi, dan agro industri. hal ini kemudian ditunjang pada daerah perkotaan yang bertugas mengawal output, dan pemasaran dan jasa pelayanan sebelum semua itu dilmepar ke pasar.

Data-data yang dihimpun dalam rangka menyusun buku profil ini diambil dari berbagai sumber.Selain dari BPS, dokumen-dokumen perencanaan didaerah yang bersangkutan (seperti RPJMD Provinsi dan Kabupaten) menjadi acuannya dalam rangka melihat posisi pengembangan komoditas dalam perspektif yang lebih luas. Masterplan yang telah ditugaskan kepada masingmasing daerah untuk dibuat dalam rangka mendukung program PELD –yang dimulai dari review hingga analisis sektoral dari komoditas yang bersangkutan- juga merupakan sumber-sumber acuan utama dalam buku ini.

1.4 Sistematika Penulisan Buku Profil Seri Pengembangan Komoditas Rumput laut di Kabupaten Limapuluhkota ini terdiri atas empat bab. Pembahasan akan dimulai pada Bab 2 yang berisi tentang gambaran umum Kabupaten Limapuluhkota. Pada bab ini indikator seperti Geografis dan demografi; Ekonomi Secara Makro; Infrastruktur Publik Pendukung; serta Kondisi Bisnis daerah akan dibahas.

Dalam Sub Bab Ekonomi Makro, kita akan melihat sektor-sektor yang menjadi basis di daerah masing-masing. Metoda analisa yang digunakan adalah melalui penghitungan indeks Location Quotient (LQ).Penghitungan sederhana ini dilakukan dengan melakukan perbandingan antara sektor-sektor tertentu dalam sebuah kabupaten dengan sektor-sektor sejenisnya ditingkat Provinsi. Diharapkan melalui komparasi tersebut akan terlihat mana sektor-sektor potensial secara ekonomi dalam konteks regional.

4


Dalam Bab 3 strategi besar daerah akan dibahas dengan judul Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Terkait Pengembangan Produk Rumput laut. Dalam bab ini akan dibahas Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Limapuluhkota. Selain itu Program-program lain yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten ini akan coba diringkas untuk melihat posisi pengembangan Rumput laut bersamaan dengan pengembangan komoditas lainnya.

Terakhir dalam Bab 4 Berbagai isu pengembangan Komoditas rumput laut akan dibahas secara mendalam. Dalam Bab ini akan dikupas Profil Komoditas rumput laut dalam Program PELD, mulai dari sisi Kelembagaan dan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam rangka pengembangannya, hingga Rantai Perdagangan komoditas ini. Setelah itu Informasi ini akan dianalisa secara deskriptif untuk memperoleh gambaran analitis, serta beberapa masukan dan rekomendasi dalam Pengembangan Produk rumput laut ini kedepannya. Dalam pembahasan bab 3 dan 4 ini merupakan pemaparan ulang atas laporan analisis dari tim ahli regional yang ada di Limapuluhkota. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan analisa yang lebih realistis terkait dinamika PELD di daerah tersebut.

Terakhir Bab 5 menyajikan hasil rangkuman kesimpulan dan rekomendasi dari analisa pada babbab sebelumnya. Namun demikian sebelumnya akan disisipkan perkembangan terkini dari program PELD di Limapuluhkota. Pada akhir Bab 5 ini kemudian ditutup dalam dua bagian yaitu rekomendasi pengembangan dan rekomendasi kebijakan dan strategis.

5


BAB 2 KEADAAN UMUM WILAYAH

2.1 Geografi dan Demografi Sebelum kita masuk mendalami pengembangan Komoditas Gambir dalam program PELD di Kabupaten Limapuluhkota, ada baiknya kita meninjau terlebih dahulu kondisi Kabupaten ini secara umum (makro). Berdasarkan Posisinya Kabupaten Limapuluhkota terletak antara 0025’28,71 LU dan 0022’14,52” LS serta antara 100015’44,10” – 100050’47,80” BT. Luas dataranya mencapai 3.354,30 Km2 atau merupakan 7,94% dari luas total Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini diapit oleh 4 Kabupaten (Agam; Tanah Datar; Sawahlunto/ Sijunjung; dan Pasaman) dan 1 provinsi (Riau).Wilayah Kabupaten LimapuluhKota beriklim tropis dipengaruhi angin muson dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 2200 mm samapi dengan 3750 mm/ tahun.Sementara itu suhu rata-ratanya berkisar antara 20oC -25oC.(BPS dan Official Website Kab. Limapuluhkota)

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Limapuluhkota Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Limapuluhkota

Sumber: BKPM (http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/area.php?ia=1308)

6


Berdasarkan fungsinya lahan di kabupaten Limapuluh Kota di dominasi untuk peruntukan hutan lindung. Tercatat ada sekitar 1427,38 km2 (43%) untuk lahan jenis ini. Selanjutnya peruntukan lahan terbesar diikuti oleh lahan perkebunan sebanyak 382,50 km2 (11%). Sementara itu Lahan terlantar menempati posisi ketiga, sebanyak 366,48 km2 (11%). Diatas lahan seluas demikian tersebut hingga 2011 telah dihuni oleh 354.661 jiwa penduduk yang tersebar dalam 13 Kenagarian (Kecamatan). Komposisi penduduk terpadat ada di Nagari Luak sebanyak 415,11 jiwa/ km2. Diikuti Nagari Payakumbuh sebanyak 327,14 jiwa /km2, dan Nagari Guguak 321,85 jiwa /km2. Sementara itu kepadatan terendah berada di Nagari Kapur dengan tingkat kepadatan 38,29 Jiwa/km2.

Gambar 2.2 Klasifikasi Lahan Berdasarkan Penggunaannya di Kabupaten LimapuluhKota Tahun

2010;

dan

Tingkat

kepadatan

Penduduk Berdasarkan

Nagari

(Kecamatan) di Kabupaten LimapuluhKota Tahun 2010 (Jiwa/Km2) Klasifikasi Pemanfaatan Lahan Tahun 2010

Kepadatan (Jiwa/Km2) Luak Payakumbuh

Hutan Lindung 43% Pengguna an lain 7%

Guguak

Hutan Suaka Alam Wisata 8%

Mungka Situjuah Limo nagari Akabiluru Harau

Suliki

Lahan Terlantar Industri Perkebun 11% 0% Permuki an Pertamba man/Pek 11% ngan arangan 0% 2%

Hutan Produksi 10% Lahan Basah 8%

Lareh Sago Halaban

Gunuang Omeh Bukik barisan Pangkalan Koto… Kapur IX 0,00

200,00

400,00

600,00

Jiwa/ Km2

Sumber: Kabupaten LimapuluhKota Dalam Angka, BPS (diolah)

Komposisi penduduk tersebut memiliki rasio Sex (jenis kelamin) sebesar 101,87. Hal ini berarti penduduk perempuan disana lebih banyak dua jiwa tiap 100 penduduk prianya.Rasio tahun 2011 7


rasio ini melanjutkan tren penurunan sejak awal tahun 2000-an. Namun demikian, bila dilihat dari sisi partisipasi penduduk untuk berusaha masuk dalam pasar tenaga kerja, Laki-laki tetap mendominasi dibandingkan perempuan.Hingga Agustus 2011, jumlah angkatan kerja di Kabupaten payakumbuh mencapai angka 100.143 jiwa (62%).Sedangkan sisanya perempuan sebanyak 62.019 jiwa.

Gambar3 juga menunjukkan bagaimana kondisi tingkat pendidikan dari angkatan kerja di Kabupaten LimapuluhKota.Dalam konteks pembangunan perkotaan dan perdesaan, tingkat pendidikan ini memiliki rasionalisasi terhadap penyerapan angkatan kerja (penyerapan) tenaga kerja tersebut kedalam sektor-sektor lapangan kerja yang ada. Diketahui bahwa baik di kota, maupun di desa sektor-sektor primer merupakan sektor yang paling banyak digeluti masyarakat kabupaten LimapuluhKota. Dimana sektor-sektor primer ini (dalam level saat ini) tidak begitu membutuhkan pendidikan tinggi.

Gambar 2.3 Jumlah Penduduk dan Sex Rasio (Rasio Jenis Kelamin) di Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 1980-2011; dan Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin tahun 2011

100

250.000

98

Total Penduduk

2010*)

270.000

2007

102

2004

290.000

2001

104

1998

310.000

1995

106

1992

330.000

1989

108

1986

350.000

1983

110

1980*)

370.000

Sex Rasio (%)

Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2011 Sex Ratio (%)

Jiwa

Rasio Jenis kelamin Kab Limapuluh Kota

Universitas Diploma I/II/III/Akademi SMTA Kejuruan SMTA Umum SMTP SD< Perempuan

40

20

0

Laki-laki

20

40

60

Ribu Jiwa

Sumber: Kabupaten LimapuluKota Dalam Angka dan Sakernas BPS (diolah)

8


Tercatat pada tahun 2011 sektor pertanian di daerah perkotaan (urban) merupakan sektor utama penyerapan angkatan kerja, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 3329 jiwa (23%), diikuti oleh sektor 3.295 jiwa (23%). Sementara itu sektor Jasa keuangan, yang mewakili sektor tersier, yang biasanya menuntut pendidikan tinggi, hanya menyerap tenaga kerja sebanyak 357 Jiwa (3%).Sedangkan untuk daerah perdesaan penyerapan sektor pertanian lebih tinggi lagi yakni sebesar 56% tenaga kerja (78.231 jiwa), diikuti dengan sektor perdagangan sebesar 15% (20.723 jiwa).

Gambar 2.4 Komposisi Pekerja di Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten LimapuluhKota Berdasarkan Sektor Tempatnya Bekerja Tahun 2011 (%)

Kota Jasa Keuangan 3%

Jasa 19%

Desa

Pertanian 23%

Pertanian 56%

Pertamb angan 0%

Pertamban gan 2%

Industri 19%

Transportas Perdaganga i, Komunika n si 23% 7%

Bangunan 6%

Listrik, Air, Gas 0%

Industri 10%

Jasa 10% Transporta Jasa si, Komunik Keuangan asi 0% 3%

Perdagang an 15%

Listrik, Ai r, Gas Bangunan 0% 4%

Sumber: Kabupaten LimapuluKota Dalam Angka dan Sakernas BPS (diolah)

Meski dominan, baik di desa maupun kota, nampaknhya produktivitas pertanian di kabupaten LimapuluhKota ini masih belum memuaskan. Rasio produktivitas tenaga kerja (perbandingan antara PDRB dengan Jumlah tenaga Kerja) sektor pertanian ini masih berada di posisi paling bawah setelah sektor Konstruksi dengan nilai rasio sebesar Rp 10,86 juta per kapita per tahun atau hanya sekitar Rp 905.226,81 per kapita per tahun. Angka ini tentu belum memasukan perihal kategori petani pemilik, atau sekedar penyakap.Pasalnya perbedaan ini makin memperbesar kesenjangan angka produktivitas antara keduanya.Hal ini berbeda dengan sektor

9


Jasa keuangan yang sepuluh kali lebih tinggi dengan produktivitas tenaga kerjanya sebesar Rp 114,66 Juta per Kapita per tahun atau sekitar Rp 9.555.226,1 per kapita per bulan.

Gambar 2.5 Rasio Produktivitas Tenaga Kerja terhadap PDRB per Sektor Tahun 2010

Rasio Produktivitas Tenaga Kerja per Sektor Kab 50Kota Tahun 2010 (Rp Juta per Kap per Th) Jasa Keuangan Jasa

Rasio Produktivitas Total Tenaga Kerja Kab 50Kota (Rp Juta per Kap per Th)

15,78

114,66 24,24

Perdagangan

23,27

Transportasi, Komunika si

19,32

Industri

16,93

Pertanian

10,86

Bangunan

10,27

15,60

15,10

2008

2009

2010

Sumber: Statistik PDRB dan sakernas Kab LimapuluhKota (diolah) NB: * Tidak Mengikutkan Sektor Petambangan dan Sektor Listrik, Air, Gas

2.2 Ekonomi 2.2.1 Aspek Makro Pada 2011 lalu PDRB (Riil) Kabupaten LimapuluhKota sebesar Rp 3025.75 Miliar, atau meningkat sebesar 6,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu untuk melihat tipologinya, data tahun 2010 menunjukkan bahwa kontributor utama berasal dari sektor pertanian sebesar Rp 981,48 miliar (34%). Hal ini diikuti Sektor Perdaganagn, Hotel, dan Restoran sebesar Rp 649,76 miliar (23%) dan Sektor Jasa sebesar Rp 450,39 miliar (16%).

10


Gambar 2.6 Nilai PDRB, Pertumbuhan, dan Distribusinya di Kabupaten LimapuluhKota Distribusi PDRB Kab 50 Kota per Sektor Tahun 2010 (%)

PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kab 50 Kota (Rp Miliar / %) 3300,00

7

3100,00

Keuangan, Persewaa n, dan jasa perusahaa n 3%

6

2900,00 5 2500,00

4

2300,00

3

Jasa 16%

Pertanian 34%

%

Rp Miliar

2700,00

2100,00 2

1900,00

Pengangk utan dan Komunika si 5%

1

1700,00

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1500,00

PDRB 50 Kota

Perdagang an Hotel & Restoran 23%

Pertumbuhan (%)

Industri Bangunan Pengolaha 3% n Listrik, Ga 9% s, & Air Pertamba 0% ngan dan Penggalia n 7%

Sumber: Statistik PDRB kab LimapuluhKota (diolah)

Analisa Location Quotient (LQ) untuk melihat sektor basis di Kabupaten LimapuluhKota menemukan tiga sektor utama yang konsisten sepanjang tahun yang meliputi Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Pertanian; serta Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Tercatat pada 2010 sektor-sektor tersebut memperoleh indeks LQ masing-masing sebesar 2,2; 1,47; dan 1,28. Indeks ini bisa dijadikan gambaran bahwa sektor-sektor basis tersebut merupakan sektor yang memiliki keunggulan secara ekonomis (competitiveness) terhadap sektor-sektor sejenisnya di tingkat provinsi Sumatera Barat.hal ini tentu membantu dalam memberikan gambaran awal untuk melakukan pengembangan sektoral di kabupaten tersebut.

11


Gambar 2.7 Indeks Series Location Quotient (LQ) per Sektor di Kabupaten LimapuluhKota Tahun 2000-2010

Zona Sektor Basis

2,50

2,00

Pertanian Pertambangan dan Penggalian

1,50

Industri Pengolahan Listrik, Gas, & Air Bangunan

1,00 Perdagangan Hotel & Restoran

Zona Sektor Non-Basis

Pengangkutan dan Komunikasi

0,50

Keuangan, Persewaan, dan jasa perusahaan Jasa

0,00

Sumber: Statistik PDRB Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten LimapuluhKota (diolah)

2.2.2 Aspek Mikro Hingga tahun 2010 industri yang paling menonjol di Kabupaten LimapuluhKota adalah jenis Industri Kimia dan bahan Bangunan dengan jumlah 6.370 unit (70% dari total unit usaha di Kab LimapuluhKota). Kapasitas penyerapannya juga tinggi yakni mencapai 16.000 pekerja (16,74%). Dengan Investasi senilai Rp 59,43 Miliar (82%), industri ini mampu menghasilkan produksi senilai 273,38 Milyar (67%).

12


Gambar 2.8 Deskripsi Perindustri Menurut Jenisnya Produk yang Dihasilkan Kabupaten LimapuluhKota Tahun 2010 Unit Usaha

Tenaga Kerja

Industri Logam Industri dan Kerajina Elektron n ika 3% 1%

Industri Logam Industri Kerajina dan n Elektron 13% ika 1% Industri pangan 21%

Industri Sandan g dan Kulit 5%

Industri Kimia dan bahan Bangun an 70%

Industri pangan 18%




Industri Industri Kerajina Industri Sandan n pangan g dan 3% Kulit 9% 3%

Produksi

Industri Logam Industri dan Elektron Kerajina n ika 8% 2%

Industri Kerajina n 7% Industri pangan 17%

Nilai Investasi


Bahan Baku Penolong/Input Industri Logam dan Elektron ika 1%

Industri Logam dan Elektron ika 3%


Industri pangan 18%



Sumber: Kabupaten LimapuluhKota dalam Angka (diolah)

13


2.3 Infrastruktur Infrastruktur merupakan faktor penting dalam rangka memperlancar dan memperbesar skla perekonomian suatu daerah, dan hal itu berlakupula di Kabupaten LimapuluhKota. Pada tahun 2010 lalu alokasi dana terbesar untuk belanja infrastruktur digunakan untuk pembangunan dan perawatan Jalan, Jembatan, dan jaringan air. Total anggaran untuk kebutuhan ini mencapai Rp 60,34 Miliar dengan tingkat penyerapan sebesar 96,81%. Hal ini diikuti dengan alokasi untuk kebutuhan Konstruksi dan Pembelian Bangunan sebesar Rp 7,59 Miliar dengan tingkat penyerapan 80,45%. Penyerapan bidang ini juga merupakan penyerapan terendah dari belanja jenis lainnya. Sementara itu penyerapan tertinggi ada pada belanja Alat Konstruksi/ Pertukangan yakni sebesar 100% dengan alokasi anggaran 4,8 Juta.

Tabel 2.1 Belanja Modal dan Penyerapannya APBD Kabupaten Limapuluhkota tahun 2010 Jenis Belanja

Anggaran

Realisasi

Penyerapan (%)

4,800,000

4,800,000

100

806,457,000

806,190,000

99.97

79,510,100

79,316,100

99.76

2,464,407,800

2,445,400,800

99.23

504,419,800

493,236,800

97.78

90,130,500

87,608,500

97.20

60,337,089,800

58,410,573,450

96.81

Hutan Kota

19,966,500

19,295,000

96.64

Hewan Ternak dan tanaman

44,263,775

41,768,775

94.36

1,070,850

1,000,000

93.38

2,080,948,900

1,779,349,780

85.51

7,586,524,773

6,103,175,899

80.45

Alat Konstruksi/Pertukangan Belanja tanah Buku dan Kepustakaan Belanja Peralatan dan Mesin Instalasi Listrik dan telepon Peralatan Rumah Tangga Belanja Jalan Jembatan dan Jaringan Air Penerangan Jalan Taman dan

Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan Belanja Asset tetap Konstruksi dan Pembelian Bangunan

Sumber: Kabupaten limapuluhKota dalam Angka 14


2.3.1 Jalan Terkait infrastruktur jalan di kabupaten LimapuluhKota, tercatat total panjang jalan yang telah terpasang/terbangun mencapai 1307,4 Km. Dimana sekitar 84% (1101,95 km) merupakan jalan yang dibangun dibawah otoritas kabupaten, 10% (124,55 km) adalah jalan Provinsi, sedangkan sisanya 6% (80,9 km) merupakan jalan Nasional. Berdasarkan jenisnya, jalan dengan permukaan tanah masih tergolong tinggi, yakni sebesar 35%. Hal yang sama untuk kondisi jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat dengan proporsi masing-masing sebesar 21, dan 26%. Hal ini menuntut adanya perhatian lebih dalam rangka perbaikan, maupun perawatan jalan-jalan tersebut. Gambar 2.9 Deskripsi Panjang Jalan di Kabupaten LimapuluhKota tahun 2010 Total Panjang Jalan (Km)

Panjang jalan Berdasarkan Jenis Otoritas Th 2010

1308

Nasional 6%

1307,5

Km

1307

Provinsi 10%

1306,5 1306 1305,5 1305

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

1304,5

Panjang Jalan Berdasarkan jenis Permukaannya Th 2010 Tidak dirinci 1% Tanah 35%

Kabupate n 84%

Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Fisiknya Th 2010 Rusak Berat 26%

Baik 38%

Aspal 51%

Kerikil 13%

Rusak 21%

Sedang 15%

Sumber: Kabupaten limapuluhKota dalam Angka

15


2.3.2 Air Tren pemakaian air di Kabupaten Limapuluh Kota terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun pada 2010 pertumbuhan penggunaan debit air mengalami penurunan pemakaian sebesar 1,66% dibandingkan 2009, dengan total pemakaian sebanyak 88,64 juta kubik. Hal ini dengan klasifikasi pelanggan rumah tangga menggunakan sebanyak 72,5 juta kubik air (81,88%). Sementara kelompok niaga menggunakan 9,27 juta kubik air (10,46%) yang didominasi oleh niaga kecil. Sementara itu dari sisi unit pemakaian pada 2010 total pelanggan tercatat ada 5.327 unit, dengan pengguna terbanyak adalah kelompok rumah tangga sebesar 87,57%. Sementara kelompok niaga sebanyak 8,31% yang didominasi oleh niaga skala kecil.

Gambar 2.10 Deskripsi Pemakaian Air di Kabupaten Limapuluhkota Jml Pemakaian Air (m3)

Pertumbuhan Pemakaian Total (%)

100.000

30,00

80.000

25,00

60.000

20,00 15,00

40.000

10,00

20.000

5,00

0

0,00

-5,00 -10,00 Rumah Tangga

Kran umum

Niaga kecil

Niaga besar

Social

Jml Pelanggan PDAM (Unit) 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

Rumah Tangga

Kran umum

Niaga kecil

Niaga besar

Social

Sumber: Kabupaten limapuluhKota dalam Angka (diolah) 16


2.3.3 Listrik Sementara itu tipologi serupa juga ditampilkan dalam hal penggunaan listrik PLN. Konsumsi terbanyak ditempati kelompok penguuna Rumah Tangga dengan total penggunaan tahun 2010 sebanyak 62.375.556 Kwh (79,84%). Sementara itu untuk kebutuhan komersial digunakan sebanyak 7.916.749 Kwh (10,13%). Dengan total penggunaan secara keseluruhan di Kabupaten LimapuluhKota sebanyak 78.123.029 Kwh. Jumlah ini meningkat drastis sebesar 69,59% dibandingkan tahun 2009.

Gambar 2.11: Deskripsi Pemakaian Air di Kabupaten Limapuluhkota Jml Pelanggan PLN (Unit) 70.000

Jml KWh yang Dihasilkan (KWh) 90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0

60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

Rumah Tangga

Pemerintah

Rumah Tangga

Pemerintah

Sosial

Perusahaan

Sosial

Perusahaan

Sumber: Kabupaten LimapuluhKota Dalam Angka (diolah)

17


BAB 3 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN GAMBIR

3.1 Kondisi Umum Produksi dan Pengembangan Gambir Kab Limapuluh Kota Sektor pertanian di Kabupaten LimapuluhKota, sebagai salah satu sektor basis, memiliki kontribusi besar dalam perekonomian Sumatera Barat pada umumnya. Tercatat pada tahun 2010 ini kontribusi sektor pertanian Kabupaten LimapuluhKota terhadap sektor sejenis di Sumatera Barat mencapai 10,79%. Hal ini meningkat dibandingkan tahun 2009 sebesar 10,56%. Berdasarkan paparan singkat pada Bab sebelumnya, diketahui bahwa permasalahan dalam sektor ini adalah masih belum efisiennya kegiatan produksi yang dilakukan. Perlu strategi pengembangan produk untuk meningkat nilai tambah dari produk-produk pertanian ini.

Gambar 3.1

Kontribusi

Sektor

Pertanian

Kabupaten

LimapuluhKota

Terhadap Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2010 (%) 10,79 10,56

10,41 10,31 10,23

10,23

10,13

2000

2001

10,40

10,30

10,05 10,11

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Sumber: Statistik PDRB Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten LimapuluhKota (diolah)

Gambir merupakan kontirbutor utama dalam sub-sektor perkebunan.Pelu diketahui bahwa Sebetulnya Gambir merupakan produk getah dari tanaman rambat bernama Uncaria Gambir.Getah ini merupakan ekstrak remasan dan ranting tumbuhan tersebut, yang kemudian disedimentasikan dan dicetak dan kemudian dikeringkan.Hampir 95% produksi dibuat menjadi

18


produk sedimen ini.Produk getah ini biasanya dicetak membentuk silinder, menyerupai gula merah. Bentuk lain dari gambir ini adalah bubuk atau biscuit.

Di Indonesia gambir biasanya digunakan untuk menyirih, selain juga digunakan sebagai bahan penyamak kulit dan pewarna.Gambir mengandung katekin (catechin), suatu bahan alami yang bersifat anti oksidan. Secara khusus gambir diketahui dalam merangsang getah empedu yang bisa membantu kelancaran proses pencernaan. Produk ini juga berguna sebagai bahan campuran obat, untuk luka bakar, sakit kepala, diare, dan lainnya.Namun demikian Ekspor merupakan motif utama dalam penanaman tumbuhan ini.Hal ini sekaligus membawa Indonesia sebagai salah satu eksportir utama gambir dunia.Sekitar 80% produk ekspor gambir Indonesia berasal dari Provinsi Sumatera Barat.Ekspansi ekspor ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk menggenjot keberlangsungannya yang dituangkan dalam keppres No 28 tahun 2008 tentang komoditi industri unggulan khususnya di Sumatera Barat. Daerah-daerah sentra produksi gambir, penanaman pada umumnya dilakukan pada lahan yang bergelombang sampai berbukit dengan pengelolaan yang sangat sederhana. Penampilan tanaman pada suatu hampatan tidak seragam. Ada yang sudah berumur lanjut (sekitar 50 tahun) da nada pula yang baru ditanam (belum produktif).Hal ini juga menyebabkan kualitas hasil panennya memerlukan klasifikasi lebih lanjut.(http://sumbar.litbang.deptan.go.id dan http://limapuluhkota.org).

Pada tahun 2010 Total lahan yang ditanami untuk perkebunan gambir ini mencapai 17546 Ha. Dengan rincian sebanyak 13752 Ha (78.38%) telah produktif, dan sisanya 5944 ha belum. Diatas lahan produktif tersebut telah dihasilkan produksi gambir sebanyak 17293 ha atau sekitar 44,33% dari total berat produksi sektor perkebun dari seluruh komoditas. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, dapat pula diketahui bahwa produksi tahun ini mengalami peningkatan 18,44% dibandingkan tahun sebelumnya (2009) yang hanya sebesar 14601 ton. Peningkatan tersebut juga disbebakan tumbuh-tumbuhan muda yang ditanami mulai memasuki masa produktif.

19


Gambar 3.2 Deskripsi Produksi Komoditas Perkebunan Rakyat dan Gambir di Kabupaten LimapuluhKota Tahun 2010

Lahan Blm Produktif (ha)

Lahan Produktif (ha) Gambir Karet 3029

Coklat

1743

1625

Gambir

809

Kelapa

734,7

Kayu Manis

1116

5944

Coklat

11602

Kelapa Kopi

Karet

13752

672

Kayu Manis

826

Pinang

337

Pinang

696

Kopi

240

Enau

250

Cengkeh

Tembakau

131

Enau

179

Cengkeh

121

Tembakau

136

Produksi Gambir di Kab LimapuluhKota

Karet

11109,35

Coklat

3377,95

Kelapa

3268,2

20.000

16.000

18.000

14.000

16.000

12.000

10.000

10.000

8.000 6.000

1506,25

8.000

Kopi

1234,75

6.000

Pinang

515,07

4.000

Enau

485,92

2.000

Tembakau

141,57 75,85

12.000

14.000

Kayu Manis

Cengkeh

Luas Lahan (ha)

17293

Poduksi (Ton)

Produksi (Ton) Gambir

183,2

4.000 2.000

0 Produksi (Ton)

0 Produktif (ha)

Belum Produktif (ha)


Pusat-pusat produksi tanaman gambir ini terletak pada tiga kecamatan. Penghasil terbesar terletak di kecamatan Kapur IX dengan proporsi produksi mencapai 33% dari total produksi, atau sekitar 5764.28 ton. Hal ini disusul oleh kecamatan pangkalan Koto baru dengan produksi mencapai 5147,5 ton (30%), dan Kecamatan Bukit barisan dengan total produksi mencapai 3974,5 ton (23%).

20


Gambar 3.3 Sebaran Produksi Komoditas gambir di Kabupaten LimapuluhKota Tahun 2010

Pangkalan Koto Baru 30%

Produksi (Ton)

Lainnya 14%

Bukik Barisan 23% Kapur IX 33%


Grand design Sumatera barat menunjukkan bahwa komoditas gambir di Kabupaten LimapuluhKota merupakan sebuah komoditas yang masuk dalam strategi wilayah Sumatera barata yang di prioritaskan pengembangannya.

Untuk mempercepat proses pembangunan

dalam konteks sektor pertanian yang modern, gambir yang merupakan salah satu komoditas didalamnya, perlu peningkatan kemampuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi maju guna meningkatkan daya saing produk pertanian, sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima petani, pekebun dan nelayan. Pada periode ini diharapkan penggunaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maju di bidang pertanian sudah semakin meningkat dengan didorongnya upaya penguasaan teknologi maju melalui revitalisasi penyuluh pertanian dan pengelola usaha jasa, serta pengembangan kelembagaan riset yang telah ada seperti Stasiun Pembibitan Ternak di Padang Mengatas, Balai Penelitian Buah, dll.

Dengan demikian dalam rangka mewujudkan Pertanian Gambir Modern dan Agribisnis Maju, RPJMD Sumatera barat secara umum mengarahkan agar arah kebijakan pengembangannya bertujuan untuk peningkatan kualitas sumberdaya teknis yang terlibat dalam pengembangan gambir itu secara luas (yakni terkait sistem-sistem terkaitnya, melalui pelaksanaan latihan teknis dan pendidikan lebih lanjut untuk pentingkatan pemanfaatan teknologi pertanian yang lebih 21


tinggi melalui pengembangan balai-balai penelitian pertanian dan Holtikultura, perkebunan, dan peternakan. Untuk medorong pertumbuhan kegiatan pertanian, pada phase ini dilanjutkan pengembangan Kawasan Sentra Produksi secara tersebar di pelosok daerah.Upaya-upaya tersebut juga diiringi dengan upaya sistematis dalam membuka permintaan (peluang pasar) terhadap produk yang dihasilkan.

Tabel 3.1 Kebijakan Umum dan Program Pertanian dan Ketahanan Pangan Sasaran

No

1

Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan Strategi 1.

Indikator Kinerja

Satuan

(outcome) 1. Produktifitas

Capaian

Program

Kinerja

Pembangunan

2011

Daerah

2015

Ton/ha

1.Program

4.1.1

Peningkatan

Pertanian dan

Peningkatan

Meningka

produksi serta

hortikultura

luas tanam,

tnya

penanganan

Padi

50,55

55,83

Produksi dan

kualitas

pasca panen

Jagung

60,03

65,87

Mutu

dan

berbagai

Kedelai

17,19

17,83

Pertanian

produktivi

komoditi

Kacang Tanah

12,26

12,94

Secara

tas

pertanian,

Kacang Hijau

11,63

11,55

Berkelanjuta

berbagai

perkebunan,

Ubi kayu

247,0

komoditi

dan peternakan

pertanian,

Arah

perkebuna

Kebijakan :

n, dan

 Meningkatkan

peternaka

produksi

n

berbagai komoditi pangan

4 Ubi Jalar

kan akses petani, dan peternak terhadap sumberday

perkebunan, peternakan, dan perikanan  Memberdayakan petani untuk penerapan

a

teknologi dan

produktif;

informasi

2. Peningkat an kualitas berbagai

281

230,47

Pertania Dispertah n

or

an Budidaya Disbun

3. Program

Karet Kelapa Sawit

0,92

1,00

20,52

22,900

0

Pengembang an &Pengelolaa n Perikanan

Kakao

1,210

1,550

Gambir

0,763

0,763

Kasiavera

1,310

1,500

Kelapa

1,080

1,100

Kopi

0,815

0,835

Informasi

Nilam

0,150

0,150

Pertanian dan

Peternakan

Ras Petelur

Jawab

2. Program

Perikanan

Perkebunan

pertanian/perkeb Daging Ternak unan/ peternakan dan Telur Ayam

anggung

Pengembang

Produktivitas

dan hortikultura, 1. meningkat

Urusan

SKPDPen

n

201,1 9

Bidang

Tangkap. 4.Program Pengembangan Teknologi

perikanan Kg

56.222. 64.449.30 408

7

66.048. 76.636.03 941

Disnak

5. Program Pemberdayaa n Penyuluh

6

22


No

Sasaran

komoditi pertanian,

Strategi dan Arah Kebijakan perikanan  Merevitalisasi

perkebuna

sistem

n, dan

kelembagaan

peternakan

dan pendekatan

Indikator Kinerja

Satuan

(outcome)

Capaian

Program

Kinerja

Pembangunan

2011

Telur Ayam

Daerah

2015

2.994.1 3.085.876

Buras

60

Telur I t ik

Urusan

SKPDPen anggung Jawab

Pertanian dan

8.233.5 10.229.60 70

Susu Sapi

Bidang

perikanan

7

1.667.4 2.235.571

penyuluhan

25

pertanian dan perikanan; Produksi

Ribu

Perikanan

ton

205,2

261,9

150,9

386,7

Tangkap Produksi

Ribu

Perikanan

ton

Budidaya Peningkatan Produksi

%

6,99

Perikanan

Kelautan

Tangkap

& Perikana

Peningkatan

%

26,02

n

Produksi Perikanan Budidaya

23


No

2

Sasaran

Sasaran

Indikator

Strategi dan Arah Kebijakan

Kinerja

Satuan

(outcome)

Capaian

Program

Kinerja

Pembangunan

2011

2015

Daerah

Urusan


6. Program

Strategi 2.

4.1.2

Pengembangan

Pengembang

Meningkat

sentra

an Sarana

nya jumlah

komoditi

dan Prasarana

dan luas

pertanian

Pembanguna

kawasan

unggulan dengan

n Pertanian

sentra

menggunakan

produksi

pendekatan

komoditi

wilayah

unggulan

kawasan

bidang

Arah

nya KSP

Sentra Produksi

pertanian,

Kebijakan:

Pertanian

Pertanian

produksi

7. Program dan

Pengembangan  Berkembang

perkebunan 1. Membangun

Tanaman

, dan

sarana

pangan dan

peternakan

&prasarana

hortikultura

unit

43

60

Kawasan

 Berkembang

pendukung pengembangan

nya KSP

wil.

Perkebunan

produksi

dan

Bidang

unit

14

28

unit

6

14

klaster  Berkembang

agroindustri

nya KSP

pedesaan.

Peternakan

2. Pengembangan sentra produksi komoditi pertanian unggulan dengan menggunakan pendekatan wilayah

&

kawasan 3

Sasaran

Strategi 3

1.Terkembangkan

unit

6

38

8. Program

Pertani

4.1.3

Memperkuat

nya Balai Alih

Peningkatan

an dan

Berkemba

manajemen

Teknologi

Nilai

Industr

ngnya

usaha untuk

Pertanian

Tambah,

industri

mengelola

(BATP/Agro-

Daya Saing

pengolaha

resiko usaha

Techno Park).

Produk

i

24


No

Sasaran

Indikator

Strategi dan

Kinerja

Arah Kebijakan

Satuan

(outcome) 2.Terbangunny

Program

Kinerja

Pembangunan

2011

2015

1

2

Daerah

n hasil

pertanian dan

pertanian

mendukung

a Science/

(Agro-

pengembanga

Techno Park

industri)

n

untuk

agroindustri.

mendukung

Peningkatan

Arah

pengembang

Kemitraan,

Kebijakan:

an produk-

Pemasaran

produk

dan

inovatif.

pengolahan

1. Mengembang kan

industri

pengolahan

nya KAPET

pertanian dan perikanan 2. Pengembanga n pemasaran komoditi

Urusan


Hasil Pertanian

4. Berk embang-nya

Hasil unit

3

19

unit

1

5

Produksi Pertanian dan Perikanan

Agrocity. 10. Program

unggulan dan

Dukungan

kawasan

Manajemen

3. Mengembang

Bidang

9. Program

3.Berkembang

hasil

unit

Capaian

dan

kan

Pelaksanaa

kemitraan

n

investasi dan

Teknis

kapasitas

Lainnya

Tugas

kelembagaan dan

SDM

pelaku usaha pertanian, penanganan pasca

panen

dan pengolahan hasil pertanian.

25


No

4

Strategi dan

Sasaran

Sasaran

Arah Kebijakan

Indikator Kinerja (outcome)

Satuan

Capaian

Program

Kinerja

Pembangunan

2011

2015

Daerah

Bidang Urusan


Strategi 4.

4.1.4

Pengembangan

Nilai tukar

Meningka

dan pembinaan

Petani

tnya

kelembagaan

kesejahter

petani dan

Pendapatan

Kelembagaan

aan petani

dukungan bagi

petani

danSDM

pengembangan pembinaan pertanian maju.

105

115

11. Program Peningkatan Kapasitas

Petani 12. Program Terpadu

Arah Kebijakan

Pensejahteraa



n Petani

Mengembang kan

13. Program

kelembagaan

Pengembang

petani dalam

an Satu

pengembanga

Petani Satu

n usahatani

Sapi

terpadu untuk peningkatan



14. Program

kesejahteraan

Pemberdayaa

petani

n Masyarakat

Mengembang

Pesisir

kan sistem dukungan dan pelayanan pemerintah, swasta dan klembagaan lainnya untuk sektor pertanian 4. Mengembang kan sistem dan kelembagaan pasar komoditi unggulan dan kawasan pertanian

26


No

Sasaran

Indikator

Strategi dan

Kinerja

Arah Kebijakan

Satuan

(outcome)

Capaian

Program

Kinerja

Pembangunan

2011 %

...

2015

Daerah

Strategi 5.

Ketahanan

Peningkatan

Pangan

ketersediaan,

Nagari/desa/lur

Peningkata

distribusi,

ah

n

Bidang Urusan


100 15. Program

konsumsi dan

Ketahanan

keamanan pangan

Pangan 16. Program

Arah Kebijakan;

Pengamana

Meningkatkan

n

kemampuan

Sumberday

produksi,

a Hewani

distribusi, konsumsi dan keamanan pangan yang berbasis nagari/desa/kelur ahan

27


3.2 Produksi dan Rantai Nilai 3.2.1 Proses Produksi Dan Standar Mutu Proses produksi usaha tani gambir juga masih tergolong unik, dimana proses produksi melalui tahapan yang cukup panjang dan setiap tahapan ikut menentukan kualitas dari produk akhir yang dihasilkan. Tahapan ini meliputi pengambilan, penanaman, pemeliharaan, panen (pemetikan daun) dan pengolahan. Pada proses pengolahan ada pula beberapa tahapan yang dilakukan yaitu berupa perebusan daun gambir, pengepresan, penirisan, pencetakan dan pengeringan.

Produk akhir dari gambir ini adalah gambir lumpang atau gambir asalan yang merupakan endapan dari getah daun gambir yang diproses dari getah daun dan rantingnya. Adapun serangkaian proses pada setiap tahapan perlakuan tersebut dilaksanakan dengan dukungan teknologi dan peralatan yang sederhana. Hal ini menyebabkan rendamen gambir belum optimal dan kualitas lumpang yang dihasilkan belum bermutu tinggi. Di samping itu pada tahapan budidaya, aktifitas-aktifitas penting seperti pemupukan, pemeliharaan dan pemetikan juga belum optimal dilakukan dan hal ini tentunya ikut pula mereduksi kualitas produksi lumpang yang dihasilkan.

Secara konvensional mutu gambir pada tingkat petani dan pedagang lokal ditentukan secara visual berdasarkan bentuk, ukuran dan warna lumpang gambir. Namun berdasarkan standar nasional indonesia (SNI No. 01-3391-1994), stándar mutu gambir terdiri dari 2 standar sebagai berikut:

Standar mutu I, dengan Indikator : 1. Bentuk silindris utuh. 2. Warna kuning kecoklatan dengan bau yang khas. 3. Kadar air maksimum 14 % (b/b). 4. Kadar abu maksimum 5 % (b/b). 5. Kadar Catechin minimum 60 % (b/b). 6. Kadar bahan tidak larut dalam air maksimum 7 % (b/b). 7. Kadar bahan tidak larut dalam alkhohol maksimum 12 % (b/b).

28


Standar mutu II, dengan Indikator : 1. Bentuk silindris utuh. 2. Warna kuning kehitaman dengan bau yang khas. 3. Kadar air maksimum 16 % (b/b). 4. Kadar abu maksimum 5 % (b/b). 5. Kadar Catechin minimum 50 % (b/b). 6. Kadar bahan tidak larut dalam air maksimum 10 % (b/b). 7. Kadar bahan tidak larut dalam alkhohol maksimum 16 % (b/b).

Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa sampai saat ini produk gambir yang dihasilkan petani baru dalam bentuk gambir lumpang (gambir asalan), yang sebenarnya masih dikategorikan sebagai raw matterial

dengan sentuhan teknologi yang tidak terlalu tinggi. Sementara itu

masyarakat belum mampu menguasai teknologi pada tahap lanjutan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang dibutuhkan industri. Ketidakmampuan inilah yang sebenarnya menyebabkan produk gambir lebih dominan diserap atau mengandalkan pasar ekspor, karena pasar dalam negeri tidak mampu mengolah dan memanfaatkan produk gambir secara lebih maksimal.

3.2.2 Pemasaran dan Harga Untuk sampai ke pasar tujuan akhir, gambir terlebih dahulu melalui tahapan yang panjang. Setelah selesai dicetak dan dalam keadaan masih belum kering benar, tukang kempa membawanya ke rumah pemilik ladang gambir. Pada hari tertentu (berbeda prosesnya untuk masing-masing nagari / kecamatan), agen-agen pedagang pengumpul akan datang membeli gambir dari petani, sebelum kemudian dijemur kembali. Demikian pula pedagang perantara ini akan menyimpan di gudangnya dan menyiapkan untuk mengirim ke pedagang besar yang ada di Payakumbuh atau di Padang.

Pedagang besar kemudian menjual kepada eksportir (umumnya berasal dari India) yang berada di Padang, Medan atau Jakarta, meskipun tercatat ada beberapa pedagang besar yang sudah mampu menjual langsung produknya ke India, Singapura atau Jepang. Para pedagang besar

29


umumnya melakukan proses pemurnian gambir yang diterima dari petani melalui rantai pedagang perantara.

Proses pemurnian dilakukan dengan cara yang relatif sederhana, yaitu dengan merebus gambir kembali dan menjadikannya sebagai bubur, dan memisahkan kotoran (campuran) berupa debu (ash) dan kotoran lain, kemudian mencetak ulang. Beberapa pedagang besar, yang sudah mempunyai hubungan langsung dengan pembeli di luar negeri, melalakukan pemrosesan lanjut untuk menghasilkan gambir sesuai dengan spesifikasi bentuk, kadar kandungan, dan tingkat kekeringan yang dipersyaratkan oleh pembelinya.

Gambar 3.4 Rantai Pasok Pengusahaan Gambir di Kabupaten Lima Puluh

Sumber: Sucofindo, 2008

Fenomena rantai pemasaran yang penting menjadi catatan (karena masalahnya) adalah dalam hal penetapan harga dan rantai pemasaran.Sampai saat ini masih bersifat consumer oriented. Oleh karenanya harga gambir cenderung fluktuatif, bahkan kadang-kadang ekstrim mulai level harga paling rendah sampai yang paling tinggi (menurut persepsi masyarakat). Pada saat harga rendah petani merasa dirugikan sedangkan pada saat harga tinggi sebenarnya petani tidaklah begitu 30


diuntungkan karena kelebihan harga itu hanya impas untuk menutupi ketekoran pada pada harga gambir rendah. Dengan fluktuasi dan harga rata-rata yang tidak begitu menggembirakan ini, maka pada hakekatnya usaha tani gambir bukanlah sebuah usaha tani yang terlalu menggiurkan. Karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa usaha tani gambir hanyalah usaha tani yang hanya bisa menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini terjadi karena interval harga gambir yang relatif tinggi tidak berlengasung lama dan tidak konstan.

Di samping harga yang fluktuatif dan tidak bisa diprediksi, pemasaran gambir berada pada jalur perdagangan yang sedikit tertutup dengan mata rantai yang relatif panjang. Rantai pemasaran ini dimulai dari (petani - pedagang pengumpul - pedagang pengumpul tingkat Kecamatan pedagang pengumpul Kabupaten - eksportir). Siklus perdagangan ini berjalan sedemikian rupa secara reguler selama bertahun-tahun tanpa bisa diputus ataupun dipersingkat. Dalam prakteknya petani tidak dapat menjual gambir secara langsung kepada pedagang pengumpul di kecamatan tanpa melalui pedagang di tingkat nagari, apalagi untuk menjual langsung kepada eksportir ataupun langsung ke dunia industri. Sebenarnya ini adalah sebuah anomali dalam dunia perdagangan maupun pemasaran. Kondisi seperti ini terjadi karena kultur perdagangan gambir yang sudah mengakar dan lemahnya daya jangkau petani terhadap pasar. Dengan kondisi seperti ini maka petani selalu berada dalam kekuasaan pedagang tanpa memiliki daya untuk mempengaruhi harga, dapat juga dikatakan bahwa pasar pedangangan gambir bersifat inperfect (tidak sempurna) dimana petani berada pada posisi lemah dan sering tidak diuntungkan. Ironinya keanehan seperti ini terjadi pada komoditas yang tidak memiliki saingan berarti dari daerah lain maupun negara lain secara internasional.

Pasar produk gambir tersebut sebagian besar merupakan pasar ekspor. Penyerapan produk gambir terbesar terjadi di Asia Selatan yang meliputi India, Pakistan dan Bangladesh, kemudian Asia Timur seperti Jepang dan Korea serta Eropa seperti Perancis dan Swis. Gambir ini oleh mereka (importer diluar negeri) diolah kembali menjadi produk lanjutan pada berbagai industri. Dengan pengolahan ini maka nilai tambah (value added) produk gambir dinikmati oleh negaranegara yang melakukan pemurnian dan pengolahan lanjut tersebut, terutama negara-negara yang menguasai teknologi tinggi di bidang kimia dan farmasi.

31


3.2.3 Kelembagaan Usaha Tani Gambir Kelembagaan yang ada dalam pengembangan usaha tani gambir sebagaian besar baru berupa kelompok tani, dimana jumlah kelompok tani sebanyak 77 buah dengan anggota berjumlah 8,589 orang dengan total lahan dikelola seluas 2.809 hektar. Aktifitas kelompok tani belum berjalan secara efektif karena sebagian besar merupakan kelompok tani pemula, sehingga dalam pengembangannya sangat dibutuhkan pembinaan dan bimbingan berbagai pihak secara aktif, baik teknis maupun non teknis. Adapun sebaran kelompok tani secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Jumlah dan Sebaran Kelompok Tani di Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2008 No.

Kecamatan

Jumlah Kelompok

Luas Kebun Gambir (Ha)

1

Kapur IX

20

772

2

Pangkalan Koto Baru

8

537

3

Luak

-

-

4

Suliki

9

252

5

Guguak

2

69

6

Lareh Sago Halaban

14

250

7

Akabiluru

-

-

8

Mungka

3

204

9

Harau

17

525

10

Payakumbuh

-

-

11

Bukik Barisan

4

200

12

Situjuah Limo Nagari

-

-

13

Gunuang Omeh

-

-

Jumlah

77

2.809

Sumber: Sucofindo 2008

Secara tegas tabel diatas menjelaskan bahwa kelembagaan kelompok tani belum berkembang secara menyeluruh, terutama pada kecamatan-kecamatan penghasil gambir terbesar. Bila dibandingkan jumlah keanggotaan petani dalam kelompok tani dengan jumlah petani gambir maka keanggotaan kelompok tani masih sangat kecil, yaitu kira-kira 19,66%. Kondisi ini 32


memberikan indikasi bahwa pengelolaan usaha tani gambir lebih dominan secara individual oleh masyarakat.

Selanjutnya sampai hari ini tidak ada informasi yang jelas mengenai koperasi ataupun asosiasi yang mengelola usaha tani gambir maupun aktifitasnya. Kalaupun ada, diduga kelembagaan seperti ini belum bekerja sebagaimana mestinya.Sementara koperasi yang ada berupa koperasi umumnuya untuk tujuan simpan pinjam. Dengan rincian terdapat 47 Koperasi Unit Desa (KUD), dan 147 Koperasi Non-KUD.Koperasi di level kabupaten sebenarnya sudah ada, yaitu Koperasi Gabungan P-KSP Gambir Kabupaten Lima Puluh Kota yang didirikan pada tahun 2004, namun saat ini kegiatan koperasi tersebut mati suri. Sementara itu terkait sarana pemasaran, hingga 2010 di Kabupaten LimapuluhKota sudah terbangun 60 Pasar tradisonal,. Terkait jumlah pasar, keberadaan pasar saat ini mengalami kemajuan yang pesat dengan kenaikan sekitar 58% dibandingkan tahun 2000 yang hanya 38 unit pasar saja.

Gambar 3.5 Jumlah sarana Perdagangan dan Koperasi di Kabupaten LimapuluhKota Jml Sarana Perdagangan (unit) Jumlah KUD

102

117

Pasar

Jumlah Non_KUD

133

140

144

157

167

169

177

176

38

38

38

38

48

48

48

60

60

38 45

45

47

47

47

48

44

46

46

47

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010


33


BAB 4 ANALISIS PENGEMBANGAN GAMBIR DI KABUPATEN LIMAPULUHKOTA

Guna mengetahui para pelaku dalam rangkaian pengembangan komoditas gambir seperti digambarkan dalam bab sebelumnya, perlu dicermati peta rantai nilai komoditas ini mulai dari pengadaan bahan baku hingga produk jadi diterima oleh konsumen. Diagram rantai nilai dapat digunakan untuk keperluan tersebut. Dalam kajian Sucofindo (2008) teridentifikasi rantai nilai pengusahaan gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dapat dilihat pada Gambar XX. Peta rantai nilai ini menunjukkan tahapan peningkatan nilai, pelaku-pelaku dalam setiap tahapan, serta lembaga pendukung langsung (supporter) dan lembaga pendukung tidak langsung (enabler) dalam berbagai tahapan tersebut. Penjelasan mengenai aktivitas terkait dalam penciptaan dan peningkatan nilai tersebut ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Aktivitas Dalam Rantai Nilai Gambir Di Kabupaten Lima Puluh Kota

34


Sumber: Studi Lapangan Sucofindo

35


Gambar 4.1 Peta Rantai Nilai Pengusahaan Gambir

Sumber: Penelitian Lapangan Sucofindo

4.1 Analisis Rantai Nilai Pengembangan Komoditas Gambir Dari hasil temuan lapangan dan review berbagai studi serta peraturan terkait, dapat dirangkum hambatan-hambatan utama dalam pengembangan rantai nilai komoditas gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

Hambatan

Identifikasi Solusi yang Memungkinkan

Teknologi/Pengembangan Produk Keterbatasan akses petani utk

Penciptaan akses petani ke peralatan tepat

mendapatkanteknologi tepat guna

guna melalui kelompok/organisasi/asosiasi

menyebabkan proses produksi tidak efisien

dan bekerjasama dengan

dan rendahnya mutu hasil produksi gambir.

universitas/politeknik pertanian

Akses Pasar

Penyediaan informasi pasar eksisting dan

Pet ani t idak me mpunya i akses

potensial untuk produk gambir mentah dan

t erhadap informasi pasar dan harga di tingkat

produk turunannya, serta mempertemukan

pembeli menyebabkan ketergantungan terhadap

kelompok tani / asosiasi dengan para 36


tauke/pedagang yang dapat memainkan harga Manajemen Usaha dan Organisasi Belum adanya lembaga yang menjadi

pembeli potensial. Pembentukan asosiasi petani gambir serta penguatan koperasi di tingkat kelompok tani.

payungorganisasi para petani (asosiasi) menyebabkan rendahnya daya tawar petani serta akses ke sumber informasi dan permodalan. Peraturan (Kebijakan) Pemerintah

Penyusunan master plan/grand design

Belum adanya payung program

pengembangan gambir di Kabupaten Lima

danmasterplan (grand design) pengembangan

Puluh Kota

komodit as gambir di Kab. 50 Kot a menyebabkan dukungan SKPD dan lembagalembaga terkait bersifat parsial dan tiak terarah. Keuangan/Permodalan Usaha Rendahnya akses petani atas informasisumber-sumber permodalan yang

Penciptaan jejaring antara kelompok tani dan

lebih mendukung menyebabkan

asosiasi dengan perbankan melalui temu

ketergantungan kepada pinjaman kepada

usahadan kegiatan sosialisasi skema-

tauke relatif tinggi.

skema pembiayaan yang efektif.

Pasokan Input Harga bibit yang relatif tinggi serta

Pembelian secara koletif melalui koperasi di tingkat kelompok tani.

pasokankayu bakar untuk proses produksi yang masih dipasok dar i daerah la in menyebabkan tambahan biaya yg harus dikeluarkan petani. Infrastruktur Jalan produksi yang belum menjangkausebagian besar rumah kempa menyebabkan tambahan biaya transportasi

Pembangunan jalan produksi secara bertahap pada kecamatan-kecamatan penghasil gambir.

37


Pengembangan komoditas gambir kedepan diarahkan untuk penguatan kapasitas di tingkat petani, dengan target utama pada peningkatan pendapatan petani gambir dalam jangka pendek. Dari hasil analisis kondisi eksisting dan potensi pengembangan di masa mendatang, maka strategi pengembangan komoditas gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan melalui 3 (tiga) strategi yaitu:

Strategi 1: Penguatan Kelembagaan Petani Strategi 2: Peningkatan mutu produk gambir Strategi 3: Pengembangan akses Informasi dan sumber pasar

38


4.2 Analisa SWOT Analisis SWOT merupakan suatu analisa yang dilakukan untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi sesuatu, dalam hal ini tentunya pengembangan gambir. Kondisi internal merupakan kekuatan (strenght) dan kelemahan (weaknes) yang dimiliki, sedangkan kondisi eksternal adalah peluang (opportunity) dan ancaman (threat) yang dihadapi. Dengan analisis ini maka kekuatan perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin dan kelemahan perlu diatasi sedini mungkin, sedangkan peluang perlu diraih secepat mungkin dan ancaman perlu diantisipasi sesegera mungkin.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis yang dilakukan terhadap pengembangan gambir Kabupaten Lima Puluh Kota, maka dirumuskan SWOT analisis sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strenghts) 1. Daerah memiliki otoritas yang tinggi untuk mengembangkan sumberdaya ekonomi lokalnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 2. Adanya regulasi yang mendukung pengembangan gambir seperti Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta regulasi-regulasi lain yang mengatur pengembangan wilayah, sumberdaya ekonomi dan komoditas unggulan daerah. 3. Mempunyai lahan yang luas dan agroklimat yang sesuai untuk tanaman gambir (daerah penghasil gambir terbesar di Indonesia) 4. Tersedianya sumberdaya manusia

yang cukup, baik level Aparatur Pemerintah

Daerah manapun stakeholders ataupun masyarakat pelaku ekonomi gambir dan tenaga kerja untuk bertanam dan mengolah gambir. 5. Adanya

kelembagaan

setingkat

Perusahaan

Daerah

ataupun

kelembagaan

perekonomian lainya yang terkait dan dapat dimanfaatkan dalam mendukung pengembangan gambir. 6. Telah dikuasaianya ketrampilan budidaya gambir bertahun-tahun 39


b. Kelemahan (Weaknes) 1. Masih lemahnya kemampuan sumberdaya manusia, baik aparatur maupun pelaku ekonomi gambir secara konsepsional, profesional dan teknis. 2. Tidak memadainya dana yang dimiliki oleh masyarakat dan dana yang dialokasikan oleh pemerintah dalam usaha-usaha pengembangan gambir sehingga pengelolaan manajemen, kelembagaan, permodalan gambir masih terbatas. 3. Belum efektifnya koordinasi antar institusi, terutama kelembagaan pemerintah dalam manajemen permasalahan dan pengembangan gambir ke depan. Dalam hal ini juga belum ada pembagian tugas dan peran jelas antar lembaga sehingga tangung jawab institusi belum dapat dioptimalkan. 4. Lemahnya manajemen pengelolaan pengambiran secara menyeluruh maupun pada tingkatan kelembagaan teknis di lapangan, baik kelompok tani, koperasi maupun asosiasi. Manajemen belum dilaksanakan secara transparan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan manajemen belum diatur dalam satu platform yang disepakati dan diperjuangkan bersama-sama. 5. Adanya keterbatasan kemampuan dalam teknologi produksi terutama dalam mengasilkan rendemen gambir yang lebih tinggi dan mengahsilkan produk gambir lebih lanjut dengan nilai tambah yang tinggi. 6. Tidak adanya akses yang kuat antara petani pengolahan ke konsumen. 7. Masih dominannya penguasaan pedagang dalam rantai pemasaran dan penetapan harga gambir. 8. Belum disiplinnya petani dalam mempertahankan kualitas gambir (gambir sering dicampur dengan bahan-bahan lain).

c. Peluang (Opportunity) 1. Adanya dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang dapat dimanfaatkan, terutama dukungan kebijakan, program dan kegiatan sekaligus anggaran yang akan dialokasikan bagi pengembangan gambir. 2. Adanya peluang kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Derah lain maupun investor dalam rangka pengembangan gambir, terutama dengan pemerintah

40


daerah lain yang bertetangga dengan Kabupaten Lima Puluh Kota dan investor yang bergerak di dunia kimia dan farmasi yang mebutuhkan gambir. 3. Masih besarnya peluang pasar pada daerah lain yang memanfaatkan produk gambir Kabupaten Lima Puluh Kota, terutama daerah-daerah yang memiliki industri atau kawasan industri yang membutuhkan gambir sebagai bahan baku, peluang lain tentunya adalah negara lain yang memiliki teknologi tinggi yang dapat menciptakan diversifikasi produk gambir. 4. Adanya sumberdaya ekonomi yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan gambir, seperti sumberdaya pada sektor keuangan, infrastruktur dan transportasi yang sifatnya mendukung pengembangan dan pemasaran gambir kedepan. 5. Lokasi daerah yang sangat strategis bila ditinjau dari aspek geoekonomi, artinya strategis dari sisi geografis yang sangat cocok bagi pembudidayaan gambir dan strategis dalam jalur perdagangan antar daerah. 6. Semakin berkembangnya pengetahuan mengenai zat-zat yang terkadung dalam gambir dan manfaatnya.

d. Ancaman (Threats) 1. Masih

kurangnya

dukungan

insfrastruktur,

terutama

ekonomi

jalan

yang

menghubungkan sentra-sentra produksi gambir ke pasar. Selain itu juga kurangnya dukungan insfrastruktur telekomunikasi dan listrik yang akan mempermudah akses bisnis. Juga sampai saat ini masih kurangnya dukungan fasilitas lain berupa pasar lelang gambir yang representatif serta pergudangan tempat penyimpanan gambir. 2. Terbatasnya dukungan riset dan teknologi yang ada, terutama riset dan teknologi bersifat terapan yang dapat diaplikasikan langsung di lapangan. 3. Adanya produk substitusi yang dapat mengantikan peran gambir, yaitu komoditas lain dari daerah lain yang menghasilkan senyawa seperti catechin, tanin dan lain-lain dengan harga lebih bersaing. Di samping itu juga dikhawatirkan terjadinya penggantian komoditas gambir kepada komoditas lain pada lahan gambir yang sudah ada bila harga gambir tidak lagi menguntungkan.

41


4. Tertutupnya informasi pasar, sehingga pasar gambir menjadi tidak menentu dan harga tidak bisa diprediksikan dengan baik. Di samping itu kurangnya informasi pasar akan menghambat kelancaran promosi dan perluasan pasar. 5. Perubahan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah propinsi. perubahan kebijakan dapat terjadi pada strategi pembangunan yang diterapkan seperti perubahan kebijakan ekspor, kenaikan harga bahan bakar minyak, pengalokasian anggaran serta pembatasan lahan garapan dan sebagainya. Di samping itu juga adanya perubahan kebijakan dalam sistem dan prosedur investasi, penggunaan pupuk dan sebagainya yang cendrung mengancam stabilitas perdangangan gambir. 6. Adanya daerah lain yang juga mengembangkan gambir seperti Kampar di Riau, Musi Banyuasin di Sumatera Selatan, Pak-pak Barat di Sumatera Utara, Karimun/Kundur di Kepulauan Riau serta beberapa kabupaten di Sumatera Barat sendiri. 7. Semakin ketatnya pengawasan penggunaan lahan yang termasuk wilayah hutan lindung dapat mengurangi lahan yang tersedia untuk pengembangan tanaman gambir. 8. Ketergantungan yang tinggi pada pasar ekspor terutama India yang menyebabkan keguncangan harga setiap ada perubahan kebijakan pada negara tersebut.

42


BAB 5 PENUTUP

5.1 Rekomendasi Pengembangan Komoditas Gambir Beranjak dari kondisi eksisting, core problem, analisis SWOT dan analisis Rantai Nilai yang dilakukan maka dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka penanganan permasalahan pergambiran di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari analisis pohon masalah yang dilakukan ditetapkan bahwa core problem dalam pengembangan gambir selama ini adalah “ Lemahnya Posisi Tawar Produk Gambir Kabupaten Lima Puluh Kota”. Untuk mengatasi core problem tersebut diterapkan pula rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka waktu 5 tahun ke depan yaitu “Meningkatkan Keuntungan Petani Gambir Lima Puluh Kota pada Kisaran 5%-10% pada Tahun 2014”

Tujuan yang ditetapkan ini dibatasi hanya pada target/persentase pencapaian profit margin (tingkat keuntungan) 5%-10% saja,hal ini ditetapkan mengingat kerangka waktu pelaksanaan kegiatan hanya selama 5 tahun yang dipandang relatif pendek, sementara itu permasalahan gambir merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang tidak mudah ditangani. Oleh karena itu tujuan ini dibuat sedemikian rupa sehingga realistis untuk dapat diwujudkan dan mendapat legitimasi dan seluruh stakeholder. Di samping itu juga perlu diperkirakandaya dukung Pemerintah Daerah, terutama daya dukung dalam pengalokasian anggaran dan pengendalian serta pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Untuk mempercepat pencapaian tujuan, maka tujuan ini dibuat secara spesifik berdasarkan waktu dan tempat. Dalam hal ini lokasi yang menjadi sasaran program dibatasi pada 1 (satu) lokasi saja yaitu di Kecamatan Kapur IX dan, selanjutnya melalui pengembangan di lokasi ini dilaksanakan penyebaran efek program ke wilayah lainya secara bertahap. Karena itu pulalah sasaran yang ditetapkan ini dianggap cukup meyakinkan sebagai sebuah solusi aktual dari permasalahan pergambiran selama ini.

5.2 Rekomendasi Kebijakan dan StrategiPengembangan Komoditas Gambir Untuk mewujudkan pencapaian tujuan yang diterapkan diatas, ditetapkan pula satu strategi yang akan dijalankan. Strategi ini tentunya berkaitan langsung dan merupakan pemecahan masalah 43


sebagaimana dirumuskan melalui analisis pohon masalah. Untuk mengatasi permasalahan rendahnya posisi tawar produk gambir Kabupaten Lima Puluh Kota, Strategi yang akan dijalankan adalah ”peningkatan posisi tawar produk gambir Kabupaten Lima Puluh Kota”. Untuk meningkatkan posisi tawar ini maka perlu dilakukan sebagai upaya dari berbagai aspek oleh berbagai institusi secara strategis, bersama-sama, serempak dengan pembagian tugas yang jelas.

Perlu dipahami bersama bahwa upaya yang dilakukan selama ini sudah sangat banyak, menelan biaya sangat besar dan dalam rentang waktu yang cukup panjang. Namun semua upaya-upaya ini belum memperlihatkan pengaruh nyata dan kemajuan yang berarti. Kenapa ini terjadi? penyebabnya tidak lain adalah karena lemahnya sinergitas, koordinasi dan kerja sama semua pihak yang merasa punya kewenangan dan terlibat dalam hal ini. Untuk itu perlu pula dibangun sebuah komitmen kuat antar pelaku dalam upaya peningkatan ”bargaining position” gambir Lima Puluh Kota ke depan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam implementasi strategi ini kedepan adalah upaya-upaya yang terkait dengan pengembangan pemasaran, pengembangan kualitas, pengembangan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pengembangan sumberdaya manusia.

Pengembangan pasar semestinya dilakukan melalui riset pasar untuk melihat dan mengetahui jenis produk apa yang dibutuhkan oleh pasar, promosi pasar dan membangun networking dengan lembaga dan konsumen di berbagai daerah dan negara. Terkait dengan pengembangan pasar ini perlu dilakukan kajian mendalam dan pemetaan pasar dalam negeri, karena bagaimanapun pasar dalam negeri yang sebenarnya cukup luas belum tergarap secara maksimal, sehingga pasar produk gambir tidak lagi mengalami kebuntuan seperti selama ini dan hanya mengandalkan dan bahkan tergantung kepada pasar ekspor saja. Mengenai pasar ekspor juga perlu dilakukan pengembangan baru sehingga tidak lagi hanya tergantung pada monopsoni dari pasar produk di Asia Selatan, khususnya India.

Peningkatan kualitas dilakukan melalui penetapan standar kualitas dan pengendalian kualitas secara disiplin. Karena diyakini bahwa kualitas sangat menentukan posisi tawar. Apalagi mengingat produk gambir merupakan monopoli Kab. Lima Puluh Kota. Sudah seharusnya Kab. 44


Lima Puluh Kota yang menentukan kualitas produk yang dihasilkan dan dijual. Oleh karena itu peraturan daerah mengenai standar kualitas gambir herus diterbitkan dan menjadi pedoman bagi seluruh pelaku bisnis gambir, mulai dari petani sampai eksportir. Dengan adanya standar mutu gambir ini maka di Kab. Lima Puluh Kota dapat dikembangkan brand name gambir Lima Puluh Kota yang menjadi jaminan kualitas yang diperdagangkan secara nasional dan internasional. Pengembangan teknologi dilakukan melalui pengembangan riset-riset dan introduksi ataupun adopsi hasil penelitian yang sudah ada serta mengundang lembaga-lembaga riset dan industri yang sudah eksis dalam pengolahan produk gambir.

Terkait dengan upaya peningkatan sumberdaya manusia dilakukan melalui peningkatan kualitas pelatihan dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan kecakapan dalam kelembagaan. Hal ini tentunya dengan melibatkan lembaga-lembaga riset dan Perguruan Tinggi secara intensif dengan pola-pola pelatihan yang bersifat aplikatif. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan tidak hanya terkait dengan pengembangan budidaya tetapi juga terkait dengan proses pengolahan dan diversifikasi produk. Sebagaimana diketahui selama ini bahwa produk yang mayoritas berupa raw matterial ternyata iktu berpengaruh dalam menurunkan daya tawar produk gambir. Oleh karenanya perlu dilakukan added value pada setiap aspek mulai dari pengembangan bibit, penanaman, pemeliharaan panen, pengolahan hasil dan sebagainya.

Khusus mengenai kelambagaan, kedepan memang perlu dibentuk kelembagaan bisnis pergambiran yang akan berfungsi meningkatkan posisi tawar gambir itu sendiri. Melalui kelembagaan ini nantinya dibentuk satu kesatuan pemasaran, sehingga pemasaran produk gambir keluar melalui satu pintu dengan tujuan untuk menghindari negosiasi-negosiasi individual yang cendrung merugikan petani seperti selama ini. Melalui kelembagaan ini pula dapat dilakukan pemangkasan ataupun pemotongan rantai pemasaran gambir yang dinilai terlalu panjang selama ini. Disamping membangun kelembagaan seperti ini juga perlu dibangun koperasi-koperasi yang khusus mengelola hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan dan kebutuhan petani pergambiran.

Untuk pengembangan gambir ke depan tentunya tidak tepat lagi dengan hanya mengandalkan pengembangan gambir secara individual yang berbasiskan ekonomi rumah tangga atau 45


kerakyatan. Untuk perlu dikembangkan ke depan sisitem usaha tani dalam bentuk investasi berskala besar dengan melibatkan investor dalam ataupun luar negeri. Karena melalui investasi ini skala produksi dan standar kualitas dapat ditingkatkan. Dan juga dengan ini dapat dilakukan proses adopsi teknologi secara lebih cepat. Sebagai investor dalam hal ini perlu diserahkan kepada pihak swasta terutama swasta yang sudah establish dalam bisnis dan industri farmasi yang berbahan baku gambir.

Sebagai faktor pendukung dalam pengembangan strategi pengembangan gambir ke depan, perlu disusun data base yang terkait dengan pergambiran Kab. Lima Puluh Kota. Data base ini sangat diperlukan untuk melihat potensi sesungguhnya dari gambir lima Puluh Kota, sehingga melalui keberadaan data ini dapat dipetakan produksi, rencana pengembangan lahan, investasi dan anggaran yang perlu disediakan. Kemudian untuk mewujudkan pengembangan produk akhir dari gambir berupa senyawa cathecin dan sebagainya perlu dilakukan pengkajian mengenai pendirian pabrik pengolahan gambir di Kab. Lima Puluh Kota. Karena alangkah naifnya apabila di daerah sentra gambir nasional tidak ada satupun pabrik pengolahan yang dibangun, sementara di negaranegara lain yang tidak menghasilkan gambir sama sekali teknologi pengolahan gambir berkembang dengan pesat.

Untuk pengembangan gambir ke depan juga perlu diupayakan melengkapi fasilitas pendukung seperti prasarana infrastruktur fisik, terutama jalan yang menghubungkan ladang gambir dengan pasar-pasar penjualan di tingkat nagari ataupun kecamatan, sehingga lalulintas produk dan bisnis gambir dapat berjalan dengan lancar.

5.3 Update Terkini dan Rencana Tindak Lanjut Pengembangan Karet di Kabupaten Limapuluhkota Pada 2012 lalu telah dilakukan konsinyering yang melibatkan berbagai daerah percontohan. Dimana didalamnya terdapat diskusi terkait perkembangan pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas di masing-masing daerah. Berdasarkan hasil diskusi terakhir tersebut diketahui bahwa masih terdapat beberapa masalah terkait pengembangan gambir di Kabupaten Limapuluhkota. Hal itu meliputi: Kurangnya info yang benar tentang gambir; Kualitas produk

46


yang beragam dan tidak konsisten; Kurangnya modal petani gambir; Kelembagaan di tingkat petani sangat lemah; dan Kurangnya sosialisasi terkait gambir kepada masyarakat.

Terkait perkembangan pembuatan master plan pengembangan produk unggulan hingga 2012 telah sampai pada tahap direvisi sesuai dengan hasil studi rantai nilai pengembangan gambir, tetapi belum dilegalkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati atau lainnya.

Perkembangan forum stakeholder yang ada di tingkat daerah telah sampai pada tahap inisiasi pembentukan forum stakeholder diawali dengan pembentukan Asosiasi Petani Gambir Indoensia (APEGI) yang disahkan oleh kepala daerah. Adapun stakeholder terkait pengembangan produk unggulan adalah sebagai berikut: o Pada tahun 2013, Bappeda Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan Rp 600 juta untuk pengembangan produk derivatif komoditi gambir, seperti penggunaan gambir sebagai tinta pemilu dan pewarnaan tenun gambir, berupa pelatihan dan pembangunan infrastruktur listrik dan akses jalan ke agrotechnopark. o Belum ada anggaran dari Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar pada tahun 20122013, Kementerian Pertanian karena gambir bukan merupakan produk unggulan nasional. Selain itu, diperlukan proposal pengembangan gambir untuk program sertifikasi indikasi geografis kepada Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian dan untuk pemenuhan sarana dan prasarana kepada Direktorat Pasca Panen dan Pembinaan Usaha, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian. o Pada tahun 2012, Kementerian Perindustrian telah melakukan pelatihan good manufacturing practices dan penyusunan profil investasi produk gambir. Terkait bantuan alat, apabila nilainya kurang dari Rp 100 juta maka dapat melalui KUB, tetapi apabila lebih dari 100 juta maka harus memenuhi beberapa syarat antara lain studi kelayakan usaha, kelembgaan formal, kapasitas SDM, dan infrastruktur. Proposal dapat ditujukan kepada Ibu Endang, Direktorat IKM Wilayah I, Kementerian Perindustrian. o Sejak tahun 2009 Kementerian Riset dan Teknologi telah memfasilitasi pembangunan agrotechnopark senilai sekitar Rp 2 Milyar dan alat pengolahan gambir berteknologi 47


nanountuk peningkatan kadarkatecin. Terkait alokasi anggaran 2013, diperlukan koordinasi tingkat teknis agar anggaran lebih tepat sasaran. o Direktorat Pengembangan Ekonomi Daerah, Ditjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri tidak mengalokasikan anggaran pada tahun 2012. Sedangkan tahun 2013, akan terdapat alokasi untuk pembuatan software potensi ekonomi daerah dan pengadaan tenaga fasilitator regional dengan syarat adanya komitmen dari daerah, tertuang dalam RPJMD, dan road map pengembangan produk unggulan. o Terkait permohonan market intelligent atau market brief ke Pakistan dan India diperlukan proposal yang ditujukan kepada Kementerian Perdagangan. o Pada tahun 2012, akan terdapat dana dekonsentrasi dari Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat, Ditjen PMD, Kementerian Dalam Negeri untuk 2 kelompok masyarakat dengan total dana Rp 150 juta untuk masing-masing kabupaten/ kota daerah percontohan PELD.

Dalam diskusi tersebut juga dilakukan Identifikasi stakeholder selain yang sudah ada yang meliputi: Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Dirjen Tanaman Perkebunan, Kementerian Pertanian; Sekretaris Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian; Direktorat Pasca Panen dan Pembinaan Usaha, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian; Direktorat IKM Wilayah I, Ditjen IKM, Kementerian Perindustrian; Kementerian Riset dan Teknologi; Kementerian Perdagangan; Direktorat Pengembangan Ekonomi Daerah, Ditjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri; Agribusiness Club; dan PT. Martina Berto

48


DAFTAR PUSTAKA Buku & Laporan BAPPENAS. (2010), “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional: Buku I & Buku II”, Jakarta, BAPPENAS BAPPENAS. (2012), “Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012-2013: Memperkuat Perekonomian Domestik”, Jakarta, BAPPENAS BPS. (2012), “Kabupaten Limapuluh Kota Dalam Angka 2012”, Limapuluhkota, BPS BPS. (2011), “Kabupaten Limapuluh Kota Dalam Angka 2011”, Limapuluhkota, BPS BPS. (2010), “Kabupaten Limapuluh Kota Dalam Angka 2010”, Limapuluhkota, BPS BPS. (2009), “Kabupaten Limapuluh Kota Dalam Angka 2009”, Limapuluhkota, BPS BPS. (2008), “Kabupaten Limapuluh Kota Dalam Angka 2008”, Limapuluhkota, BPS BPS. (2007), “Kabupaten Limapuluh Kota Dalam Angka 2007”, Limapuluhkota, BPS BPS. (2006), “Kabupaten Limapuluh Kota Dalam Angka 2006”, Limapuluhkota, BPS BPS. (2005), “Kabupaten Limapuluh Kota Dalam Angka 2005”, Limapuluhkota, BPS BPS. (2004), “Kabupaten Limapuluh Kota Dalam Angka 2004”, Limapuluhkota, BPS BPS. (2003), “Kabupaten Limapuluh Kota Dalam Angka 2003”, Limapuluhkota, BPS BPS. (2002), “Kabupaten Limapuluh Kota Dalam Angka 2002”, Limapuluhkota, BPS BPS. (2001), “Kabupaten Limapuluh Kota Dalam Angka 2001”, Limapuluhkota, BPS BPS. (2000), “Kabupaten Limapuluh Kota Dalam Angka 2000”, Limapuluhkota, BPS BPS. (2012), “Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2012”, Padang, BPS BPS. (2011), “Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2011”, Padang, BPS BPS. (2010), “Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2010”, Padang, BPS BPS. (2009), “Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2009”, Padang, BPS BPS. (2008), “Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2008”, Padang, BPS BPS. (2007), “Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2007”, Padang, BPS BPS. (2006), “Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2006”, Padang, BPS BPS. (2005), “Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2005”, Padang, BPS BPS. (2004), “Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2004”, Padang, BPS BPS. (2003), “Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2003”, Padang, BPS BPS. (2002), “Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2002”, Padang, BPS BPS. (2001), “Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2001”, Padang, BPS BPS. (2000), “Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2000”, Padang, BPS Draft Masterplan PELD Pengembangan Komoditas Gambir Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, 2012

49


Sumber Data: BPS

: Susenas (series); Sakernas (series); PODES (series); Berita Resmi Statistik Kemiskinan (series); Statistik PDB/PDRB Indonesia (series)

CEIC

: Premium & Regular Indonesia Data Subscription

Kementerian & Lembaga

: BKPM

Berita/ Artikel Lepas Peta

Provinsi

Sumatera

Barat

dan

Kabupaten

Limapuluhkota,

BKPM

(http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/area.php?ia=1308)

50

PROFIL KEGIATAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Recommend Documents