PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : 10 TAHUN 2011

Tentang

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2005-2025

SARILAMAK 2011

DAFTAR ISI Halaman BAB I

PENDAHULUAN .....................................................................................

1

1.1 Latar Belakang ................................................................................

1

1.2 Maksud dan Tujuan .........................................................................

2

1.3 Landasan Hukum ............................................................................

2

1.4 Hubungan RPJP Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ...........

4

1.5 Sistematika Penulisan .....................................................................

5

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ...............................................

6

2.1 Kondisi Umum Daerah ....................................................................

6

2.2 Prediksi Pembangunan Daerah 2005-2025 .....................................

32

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ...........................................................

47

BAB IV

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH ........

54

4.1 Visi Pembangunan Daerah ..............................................................

54

4.2 Misi Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota ............................

56

ARAH KEBIJAKAN DAN PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH

59

5.1 Arah Pembangunan Daerah …………………………………………..

59

5.2 Tahapan Pembangunan Daerah .....................................................

73

KAIDAH PELAKSANAAN ......................................................................

100

...............................................................................................................

102

BAB II

BAB V

BAB VI Lampiran

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2005 - 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia serta kesempatan yang diberikanNya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 telah dapat diselesaikan sebagaiman mestinya. RPJPD ini merupakan revisi dari RPJPD yang telah susun pada tahun 2005 yang lalu. RPJPD ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Menurut pasal 8 ayat 2 Undang-undang ini, RPJP Daerah yang telah ada, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Nasional. Penyesuaian dilakukan terhadap kurun waktu dan substansi agar ada acuan yang jelas, sinergi dan keterkaitan antara RPJP Daerah yang disusun berdasarkan kewenangan otonomi daerah yang dimiliki dengan platform RPJP Nasional. Selanjutnya RPJPD ini akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. Dalam RPJPD ini telah disusun tahapan pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan yang dibagi menjadi 4 periode. Demikianlah RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025 ini disusun, semoga apa yang telah direncanakan bersama dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat untuk mayarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Payakumbuh, Oktober 2011 Bappeda Kab. Lima Puluh Kota K e p a l a,

Ir. H. NOVYAN BURANO NIP. 19571110 199011 1 002

KATA SAMBUTAN Dalam sistem perencanaan pembangunan, baik nasional maupun daerah, perencanaan disusun berdasarkan jangka waktu. Perencanaan ini terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) atau biasa dikatakan sebagai Rencana Tahunan Daerah. Sebenarnya Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyusun RPJPD dan menetapkannya melalui Perda Nomor 6 Tahun 2005 tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2006-2025. Namun dikarenakan RPJPD ini harus menyesuaikan tahun dan substansinya dengan RPJP Nasional 2005-2025, maka RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota yang sudah ada perlu direvisi. Revisi ini dilakukan mulai tahun 2008 dan baru dengan izin Allah melalui kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif, RPJPD ini dapat ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025. Sebagai acuan makro atau juga rencana induk, maka RPJPD ini merupakan pegangan utama atau pedoman penyusunan perencanaan selanjutnya. RPJPD ini wajib dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan pembangunan selama 20 tahun. Tentunya bersama dan tetap dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kepentingan utama RPJPD salah satunya adalah sebagai acuan bagi Kepala Daerah – Kepala Daerah berikutnya dalam menyusun visi dan misi serta menyusun RPJMD berikutnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya sangat memberikan apreseasi atas terbitnya RPJPD ini, dengan harapan seluruh SKPD dan komponen masyarakat menjadikan RPJPD ini sebagai rujukan dan dasar pengambilan kebijakan yang terkait dengan pembangunan daerah yang kitba cintai ini. Demikian sambutan ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sarilamak, Oktober 2011 Bupati Lima Puluh Kota

ALIS MARAJO

BAB I PENDAHULUAN

D

engan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan bagian integral dari Provinsi Sumatera Barat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah ikut secara aktif mengisi kemerdekaan selama 63 tahun sejak proklamasi 17 Agustus 1945 yang lalu. Dalam upaya mengisi kemerdekaan tersebut berbagai kemajuan maupun kesulitan telah dialami oleh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota sampai menghasilkan pembangunan sebagaimana dewasa ini telah dinikmati oleh masyarakat daerah secara keseluruhan. Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa sasaran pembangunan daerah belum dapat diwujudkan sepenuhnya dimana masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan yang dialami sehingga belum semua keinginan dan cita-cita kemerdekaan dapat diwujudkan sampai saat ini. Karena itu, upaya untuk melanjutkan proses pembangunan daerah untuk masa dua puluh tahun ke depan dalam bentuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025 merupakan suatu hal yang sangat penting sekali dalam mendorong proses pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan bermanfaat dalam rangka mewujudkan aspirasi, keinginan dan cita-cita masyarakat setempat untuk mencapai kondisi daerah yang lebih maju dan sejahtera. 1.1 LATAR BELAKANG 1.

Dalam rangka memberikan arah yang jelas tentang pembangunan jangka panjang daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan agar masing-masing daerah (provinsi, kabupaten dan kota) menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerahnya masing-masing untuk masa 20 tahun ke depan. Dalam rangka ini, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama-sama dengan seluruh tokoh dan pemuka masyarakat memutuskan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.

2.

RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 ini adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berisikan penjabaran secara lebih rinci dari tujuan dan cita-cita dibentuknya daerah ini di masa lalu sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956). RPJP ini selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) untuk setiap periode lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahunnya. Rencana pembangunan daerah ini nantinya akan dijadikan salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

RPJPD Kab. Lima Puluh Kota 2005-2025

1

3.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dimana penyusunan RPJPD didasarkan pada aspirasi dan keinginan masyarakat daerah yang dijaring melalui beberapa kali lokakarya di daerah dengan melibatkan pihak eksekutif, legislatif, ilmuan serta beberapa tokoh agama, dunia usaha dan pemuka masyarakat. Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu: (a) penjaringan aspirasi masyarakat tentang Visi dan Misi Daerah, (b) Penyusunan naskah awal RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota, (c) pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk membahas rancangan awal RPJPD tersebut dengan melibatkan berbagai tokoh masyarakat seperti alim ulama, pemuka adat, cerdik pandai dan tokoh masyarakat lainnya, serta (d) penyusunan rancangan akhir RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025 serta pengesahan dan penetapan RPJPD oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang berfungsi sebagai pemberi arah pembangunan daerah untuk periode 20 tahun mendatang secara jelas dan sistematis kepada seluruh pelaku pembangunan daerah, baik Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan tujuan utama penyusunan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah melakukan analisis terhadap kondisi dan potensi umum daerah, melakukan proyeksi 20 tahun ke depan, merumuskan visi dan misi pembangunan serta menentukan arah dan pentahapan pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk periode 2005-2025. Dokumen ini selanjutnya akan menjadi acuan, bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan aspirasi dan cita-cita masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mewujudkan kehidupan yang lebih maju, agamais dan sejahtera sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Dengan demikian diharapkan seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan akan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu sama lainnya di dalam mendorong proses pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota secara keseluruhan. 1.3 LANDASAN HUKUM Landasan Idiil dari RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 sesuai dengan amandemen terakhir yang telah dilakukan, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh peraturan perundang-undangan berlaku yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah. Ketentuan perundangundangan tersebut adalah sebagai berikut:


2

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Tengah (Lebaran Negara Tahun 1956 Nomor 25).

2.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pembangunan Nasional.

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

9.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

10.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

11.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8, Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

13.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6, Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 20062010.

14.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7, Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;


Republik

Indonesia

Nomor

Sistem Perencanaan

3

1.4 HUBUNGAN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA 1.

RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional 2005-2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 dan RPJP Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7, Tahun 2008 untuk periode waktu yang sama;

2.

Sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJP ini disusun dengan menggunakan data dan informasi serta rencana tata ruang. Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama untuk penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.

Menurut Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 31 bahwa Rencana tata ruang dan RPJPD sebagai dokumen perencanaan satu sama lain saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Bagi daerah yang belum memiliki rencana tata ruang, maka RPJPD merupakan acuan penyusunan rencana tata ruang. Berdasarkan penjelasan tersebut, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai Peraturan daerah ini disusun belum memiliki Rencana tata ruang yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah, maka RPJPD ini merupakan acuan penyusunan rencana tata ruang selanjutnya.

4.

RPJPD ini selanjutnya merupakan dasar utama bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lima Puluh Kota yang masing-masingnya untuk periode 5 tahun sesuai masa jabatan Bupati/Kepala Daerah;

5.

RPJPD ini juga menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusinya masing-masing;

6.

RPJPD ini selanjutnya juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan setiap tahun.

7.

Untuk lebih jelasnya, hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan alir di bawah ini.


4

Renstra KL

Renja KL

RKA KL

Rincian APBN

RPJP Nasional

RPJM Nasional

RKP

RAPBN

APBN

RPJP Daerah

RPJM Daerah

RKP Daerah

RAPBD

APBD

Renstra SKPD

Renja SKPD

RKA SKPD

Rincian APBD

Gambar 1.1 Hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dan ditetapkan dengan memperhatikan kerangka penulisan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJP Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Berdasarkan pedoman tersebut. Sistematika dan tata-urut penulisan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025 adalah sebagai berikut: Bab I. Pendahuluan Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah Bab III. Analisis Isu-Isu Strategis Bab IV. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bab V. Arah Kebijakan dan Pentahapan Pembangunan Daerah Bab VI. Kaidah Pelaksanaan


5

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

P

enyusunan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota dimulai dengan deskripsi dan analisis tentang kondisi umum daerah berikut prediksi pembangunan untuk 20 tahun kedepan. Analisis ini penting artinya karena penyusunan rencana untuk masa mendatang akan didasarkan pada kondisi, permasalahan dan kendala pembangunan daerah yang dihadapi pada saat sekarang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka rencana pembangunan yang disusun ini akan dilandasi oleh kondisi dan pengalaman daerah yang riil yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai saat ini, sehingga rencana yang disusun juga akan menjadi lebih baik dan realistis sesuai dengan kondisi objektif yang terdapat di daerah. Kondisi umum daerah dan prediksi pembangunan 20 tahun kedepan meliputi aspek-aspek seperti agama dan budaya, hukum, ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, tata-ruang serta pembangunan wilayah dan pemerintahan. 2.1

KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 1.

Secara geografis Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada posisi 1000 16‟ - 1000 51‟ BT dan 00 22‟ LU – 00 23‟ LS, atau berada pada bagian timur Provinsi Sumatera Barat. Sementara secara administratif kabupaten ini berbatasan dengan daerah lain yaitu:  Sebelah Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.  Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung.  Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.  Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

2.

Kabupaten Lima Puluh Kota juga berbatasan dengan wilayah administratif Kota Payakumbuh, dimana Kota Payakumbuh terletak di tengah-tengah wilayah kabupaten ini. Luas wilayah administratif Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 3.354,30 km2 yang terbagi ke dalam 13 kecamatan seperti terlihat pada Tabel 2.1. Selanjutnya 13 kecamatan tersebut terbagi ke dalam 79 nagari sebagai pemerintahan terendah dan 401 Jorong.

3.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 buah gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi yaitu: Gunung Sago (2.261 m), Gunung Bungsu (1.253 m), dan Gunung Sanggul (1.495 m). Kondisi topografi bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit yang curam dan sangat curam dengan ketinggian berkisar antara 110 meter sampai dengan 905 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar dari wilayah ini (201.298 Ha atau 61,01%) merupakan kawasan hutan dimana 84,95% dari hutan tersebut


6

merupakan Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata yang perlu dilestarikan. 4.

Kabupaten Lima Puluh Kota dilalui oleh 13 (tiga belas) buah sungai yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Sungai-sungai ini disamping merupakan sumber irigasi pertanian, juga berfungsi sebagai sumber air bersih dan lahan perikanan oleh penduduk di sekitarnya.

5.

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada jalur strategis karena berada pada jalur penghubung yang paling dekat Kota-kota di Provinsi Riau, untuk menuju Kota Pekanbaru, Batam dan Tanjung Pinang yang akhir-akhir ini berkembang pesat dalam sektor perdagangan. Dalam hal ini perkembangan kota-kota di Provinsi Riau merupakan pasar bagi komoditi pertanian yang dihasilkan oleh kabupaten ini. Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Kecamatan Kecamatan 1. Payakumbuh 2. Akabiluru 3. Luak 4. Lareh Sago Halaban 5. Situjuah Limo Nagari 6. Harau 7. Guguak 8. Mungka 9. Suliki 10. Bikik Barisan 11. Gunuang Omeh 12. Kapur IX 13. Pangkalan Koto Baru Total

Luas (km2) 99,47 94,26 61,68 394,85 74,18 416,80 106,20 83,76 136,94 294,20 156,54 723,36 712,06 3.354,30

(%) 2,97 2,81 1,84 11,77 2,21 12,43 3,17 2,50 4,08 8,77 4,67 21,57 21,23 100,00

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2006

Secara lebih kongkrit, lokasi dan batas wilayah administratif masing-masing Kecamatan dalam daerah Kabupaten Lima Puluh Kota diperlihatkan pada Gambar 1.2. berikut ini.


7

Gambar 1.2 Batas Administrasi Kabupaten dan Kecamatan Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2006

2.1.2 Penduduk 1.

Salah satu sumber informasi tentang kependudukan yang paling lengkap adalah Hasil Sensus Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2005. Menurut SUPAS 2005 tersebut jumlah penduduk di Lima Puluh Kota pada tahun 2005 adalah sebanyak 324.201 jiwa, 62,2% merupakan penduduk usia produktif dan 6,6% penduduk berusia di atas 65 tahun. Pada tahun 2000, jumlah penduduk sebanyak 311.773 jiwa. Dengan arti kata selama 5 tahun pertambahan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 12.428 orang. Sex ratio sebesar 92,3. Angka sex ratio menunjukkan bahwa jumlah penduduk wanita lebih banyak sekitar 8 orang dari 100 pria. Angka ini cukup rendah dibandingkan daerah lainnya, yang memperlihatkan migrasi ke luar bagi lelaki lebih tinggi. Dengan kondisi lahan yang ada, maka kepadatan penduduk sebanyak 99 per km2, dan masih dianggap kategori berpenghuni jarang penduduknya.

2.

Komposisi penduduk demikian secara implisit menujukkan bahwa angka pertumbuhan kelahiran memperlihatkan tendensi yang semakin turun. Hal ini terutama disebabkan karena meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap KB, semakin mengetahuinya norma keluarga kecil bahagia sejahtera, kesadaran dan kemampuan keluarga miskin menjadi akseptor KB relatif meningkat, dan serta meningkatnya keterampilan dan wawasan kader PPKBD (Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD. Persoalan lainnya yang perlu dijadikan prioritas adalah pengendalian angka kelahiran yang terfokus kepada rumah tangga


8

miskin, masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan dan terpencil berbatasan dengan Provinsi Riau dan khususnya pasangan yang sudah memiliki anak lebih dari 2 (dua) orang. Dalam konteks ini fokus kebijakan terhadap kelangsungan penggunaan akseptor adalah syarat mutlak dalam pengendalian jumlah anak yang menuju kepada pencapaian norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera (NKKBS). 2.1.3 Agama dan Budaya 1.

Kabupaten Lima Puluh Kota yang mayoritas didiami oleh suku bangsa Minangkabau, dikenal penganut agama Islam kuat dan pemegang teguh adat dan tradisi mereka. Kedekatan agama Islam dan Adat menjadi karakateristik dan jati diri masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, atau Minangkabau khususnya. Pemantapan pelaksanaan kehidupan sosial dan agama dalam masyarakat mengacu kepada falsafah “adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah’. Kabupaten Lima Puluh Kota juga dikenal sebagai basis pendidikan ke-Islaman yang kuat, dan sebagai daerah yang terbanyak menghasilkan kaum ulama berkaliber nasional dan internasional. Secara historis, daerah ini telah memiliki sejumlah cendekiawan ulung yang berbasis keagamaan.

2.

Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya masyarakat Minangkabau, secara normatif memiliki keseimbangan prinsip antara Islam dan Adat. Islam memberikan fondasi bagi prinsip kehidupan yang religius, sementara Adat memberikan fondasi bagi kehidupan yang berbudaya. Sejalan dengan pemahaman yang semakin kuat tentang pentingnya agama dan adat dalam kehidupan, prinsip pelaksanaan ajaran Islam ditransformasikan di dalam praktek adat, mengacu kepada prinsip: „syara’ mangato, adat mamakai’. Dengan demikian, masyarakat Minangkabau memahami sekali tentang dinamika penerapan antara ajaran Islam dan praktek adat dalam kehidupan mereka sehari-hari.

3.

Sejak tahun 2000, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mulai menerapkan “Sistem Pemerintahan Nagari”, dimana pelaksanaannya dilegalisasikan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari. Pelaksanaan program tersebut secara umum ternyata mendapatkan respon yang sangat positif dari anggota masyarakat, sehingga banyak nagari sampai dengan tahun 2006 telah resmi memiliki sistem pemerintahan nagari. Namun perkembangan pembangunan nagari masih memerlukan pembenahan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4.

Belajar dari delapan tahun upaya “kembali ba nagari dan kembali ba surau”, maka program yang dibuat seharusnya berupaya untuk melibatkan partisipasi aktif masyakat dari semua kelas yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Disamping itu, bergesernya kondisi pemuka adat khususnya dan masyarakat umumnya di tingkat nagari juga memerlukan berbagai penyesuaian agar pelaksanaan program kembali ka nagari tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan sasaran yang diinginkan masyarakat.


9

5.

Pada hakikatnya masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota selalu dinamis dalam menyikapi perubahan. Dalam merespon perubahan kadang-kadang terkesan masyarakat seperti dalam pencarian identitas. Dalam proses pencarian identitas tersebut gejala-gejala positif yang menuju pada pencerahan selalu saja berdampingan dengan gejala-gejala negatif yang menyumbangkan masa depan yang suram dalam peradaban masyarakat. Gejala-gejala positif di bidang sosial keagamaan yang tumbuh dalam masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota di antaranya adalah: semakin bertambahnya jumlah rumah ibadah dengan berbagai pengembangannya, tumbuhnya lembaga zakat dengan berbagai program dan pengembangannya serta jumlah masyarakat yang menunaikan ibadah haji dari tahun ke tahun terus meningkat. Sejalan dengan hal tersebut, kemampuan membaca Al-Quran mulai dijadikan sebagai salah syarat untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

6.

Namun demikian, sejalan dengan kemajuan tersebut, terlihat pula gejala-gejala negatif di bidang sosial keagamaan yang tumbuh dalam masyarakat antara lain; (a) Rumah ibadah terkesan belum mampu menjadikan pemeluknya memahami dan mengamalkan ajaran agamanya secara baik; (b) Sumber–sumber dana syari‟ah yang sangat potensial dan menjanjikan belum lagi terkelola secara produktif; (c) Jumlah jema‟ah haji terkesan belum lagi bisa dijadikan indikator kesalehan individual apalagi kesalehan kolektif; (d) Perda dan Perna syar‟iah yang pertumbuhannya cukup tingi belum lagi berjalan secara efektif; (e) Pengajaran budi pekerti dan BAM belum lagi berjalan secara efektif, metodologis dan aplikatif; (f) Kebijakan pemerintah - Mampu Membaca Al Quran - terhenti hanya sampai tingkat SD dan itupun belum mampu mendorong anak bisa memahami pesan Al-Quran, apalagi selanjutnya untuk diamalkan; (h) Penggemblengan terutama moral remaja belum lagi maksimal berjalan ditengah-tengah masyarakat walaupun gerakan kearah itu sudah mulai terlihat. Semua indikasi ini memperlihatkan bahwa agama terkesan formalis dan simbolis. Disamping itu, masyarakat masih mengutamakan seremoni ketimbang melaksanakan makna yang dikandung oleh kegiatan itu. Pembanguan rumah ibadah terkesan lebih diutamakan ketimbang melaksanakan ajaran agama secara “kaffah”. Pergaulan dan perilaku masyarakat cenderung bertentangan dengan etika dan budaya agama. Penyakit masyarakat seperti perjudian, tindakan asusila, pengedar dan pemakaian obat terlarang masih ditemukan dalam masyarakat.

7.

Sumber daya manusia adalah salah satu kekuatan bagi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Secara historis, Kabupaten Lima Puluh Kota telah dikenal berkontribusi bagi perjuangan dan pembangunan nasional. Kekuatan Kabupaten Lima Puluh Kota sebenarnya terletak pada potensi sumber daya manusia. Kreativitas orang Minangkabau dan keberhasilan mereka dalam membangun bangsa menunjukkan kiprah yang sangat positif untuk menempatkannya dalam kancah nasional. Namun demikian, kekuatan sumber daya manusia ini semakin menurun yang ditandai dengan kemerosotan kualitas karya anak nagari dalam kancah nasional dewasa ini. Industri “otak” yang selama ini menjadi spirit bagi pengembangan sumber daya manusia di daerah, semakin pudar dalam artian yang sesungguhnya, meskipun berbagai usaha telah dilakukan. Salah satu penyebab utama adalah merosotnya kualitas pendidikan.


10

8.

Orang Minangkabau merupakan masyarakat matrilineal terbesar di dunia. Dari pandangan sistem kemasyarakatan, prinsip matrilineal selain sangat penting, juga unik dan khas, karena ia sangat kuat dalam memberikan karakter budaya suatu masyarakat. Penggarisan keturunan dan pengelompokan kekerabatan unilineal yang terpusat kepada kedudukan perempuan di dalam sistem sosial mengalahkan kelaziman yang umumnya berpusat kepada filosofi patriaki. Di Minangkabau simbolisasi figur perempuan dalam kekerabatan diistilahkan dengan limpapeh rumah nan gadang, umbun puro pegangan kunci. Rumah Gadang dan Keturunan adalah dua simbol figur kuat perempuan dalam menentukan asal usul (procreation) dan arah (orientation) dari keturunan suatu kaum. Walaupun demikian kekuatan mereka barulah berada pada domain domestik, sementara pada domain publik, kedudukan mereka diperkuat dan dijalankan oleh kelompok kerabat laki-laki seketurunan ibu. Mereka ini menjaga dan mempertahankan kesinambungan eksistensi sistem sosial yang bersandar kepada adat dan lembaga (adat diisi, limbago dituang).

9.

Salah satu potensi sumber daya manusia Kabupaten Lima Puluh Kota yang banyak memegang kendali ekonomi rumah tangga, ekonomi pasar dan ekonomi ulayat adalah kaum perempuan (bundo kanduang). Sebegitu jauh, posisi mereka masih berada dalam domain privat dan belum termanfaatkan dalam domain publik. Dengan demikian, selama ini posisi mereka belum bersifat penting dan sentral dalam berkontribusi bagi proses pembangunan daerah. Potensi sumber daya perempuan ini semestinya mendapat tempat yang lebih baik dalam kegiatan pembangunan daerah agar keseimbangan kekuatan sumber daya manusia secara keseluruhan dapat dioptimalkan

10.

Kelembagaan adat dalam tradisi Minangkabau adalah cerminan dari bagaimana aturan adat dijaga dan dipraktekkan dalam suatu kesatuan masyarakat hukum adat (nagari). Kelembagaan ini diwakili oleh peran kaum adat, ninik mamak. Eksistensi mereka sejalan dengan keberadaan hukum adat yang dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh anggota suatu kaum dan suku. Filofosi aturan adat dalam sejarah atau asal usulnya datang dari nilai ajaran agama Islam. Nenek moyang orang Minangkabau telah memasukkan nilai-nilai agamais menjadi bagian dari nilai luhur adat. Identitas orang Minangkabau akhirnya identik dengan KeIslaman. Bukanlah Minangkabau apabila Islam bukan agamanya.

11.

Nagari adalah unit sosial politik yang signifikan dalam konteks budaya Minangkabau. Semenjak nagari ditetapkan sebagai unit pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah, posisinya mendapat tantangan dengan lembaga-lembaga lain dalam nagari seperti Kerapatan Adat, lembaga setingkat kaum dan suku. Pelaksanaan pembangunan bidang adat dan agama dalam nagari pun mengalami dinamika yang khas. Terdapat pola hubungan yang bervariasi antara lain harmonisasi antara pemerintahan nagari dan pemerintahan adat yang dikelola oleh lembaga KAN, kemitraan antara wali nagari dan ketua KAN, kemitraan lembaga Nagari dan lembaga KAN. Kesatuan dan persatuan antara lembaga nagari dan lembaga adat di tingkat nagari masih belum kuat, sehingga potensi konflik dalam nagari yang terjadi justru digambarkan sebagai konflik kelembagaan, dan bukan konflik pribadi, namun berimbas kepada konflik personal. Rekonsiliasi hanya dapat dilakukan melalui kekuatan agama dan adat.


11

12.

Secara konstruktif ideal, orang Minangkabau menjalankan tiga jalinan elemen penting dalam kehidupan yakni adat, agama dan intelektualitas. Secara kelembagaan, tiga elemen tersebut tergambar dalam simbolisasi tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan. Orang Minangkabau sangat menghargai adat, agama dan akal yang dijalin dari nilai agama dan nilai adat. Idealisme ini terpatri semenjak alam minangkabau terbentang. Dapat dikatakan dalam ungkapan lain bahwa, pada satu sisi, keberadaan Minangkabau diwakilkan dengan keberadaan fungsi dan peran dari kaum ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai. Sementara di sisi lain, orang Minangkabau kebanyakan, yang seringkali digambarkan sebagai anak kemenakan, adalah warga dari kesatuan masyarakat hukum adat yang harus patuh menjalankan adat dan ajaran agama. Mekanisme yang terus dipertahankan semenjak masa ninik mamak dahulu, telah membawa kebesaran nilai dan keberadaan orang Minangkabau. Namun dalam perjalannya, Minangkabau mengalami tantangan besar, oleh karena kehidupan masyarakat semakin beragam dan kompleks.

2.1.4 Hukum 1.

Sesuai dengan sistem hukum dan politik Negara Kesatuan Republik Indonesia, tiap kabupaten dan nagari memiliki kewenangan dalam bingkai peraturan perundangundangan nasional untuk membuat norma-norma yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah. Norma-norma dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Nagari tersebut merupakan bagian dari materi hukum yang berlaku dalam batas-batas wilayah Kabupaten atau Nagari yang bersangkutan. Fungsi sistem hukum terdiri atas fungsi penyelesaian sengketa, penghukuman dan perubahan sosial. Fungsi penyelesaian sengketa dilakukan tidak saja oleh lembaga peradilan negara seperti Pengadilan Negeri, tetapi juga oleh lembaga-lembaga yang terdapat dalam masyarakat seperti Kerapatan Adat Nagari. Fungsi penghukuman dilakukan oleh lembaga negara, yaitu Pengadilan Negeri. Fungsi perubahan sosial dapat dilihat melalui pembuatan normanorma yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah.

2.

Budaya hukum adalah nilai-nilai atau persepsi masyarakat terhadap norma-norma hukum dan institusi-institusi hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Birokrasi Pemerintah Daerah. Budaya hukum juga berhubungan dengan keberlakuan norma-norma hukum dan norma-norma lain seperti adat istiadat dan agama yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu budaya hukum juga dikaitkan dengan tingkat kepatuhan penduduk terhadap norma-norma hukum. Munculnya gejala-gejala penyelesaian masalah dalam masyarakat dengan menggunakan kekerasan menandai bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat rendah. Selain itu, dengan dibangunnya lembaga-lembaga hukum di Kabupaten Lima Puluh Kota seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri serta Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan juga memperlihatkan bahwa semakin meningkatnya tingkat kejahatan dan pelanggaran hukum dan di sisi lain bukti semakin melemahnya kontrol dan kesadaran nilai-nilai adat istiadat dan agama.


12

2.1.5 Ekonomi 1.

Sebegitu jauh struktur perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota masih bersifat agraris yang terlihat dari kontribusi sektor pertanian dalam PDRB tahun 2005 masih relatif tinggi yaitu mencapai sekitar 34,79%. Kontribusi sektor industri masih sangat kecil yaitu hanya 9,91%. Sedangkan sisanya sebagian besar adalah merupakan kegiatan sektor jasa secara umum yang meliputi kegiatan perdagangan, perhubungan dan jasa-jasa dengan kontribusi mencapai 46,40%. Kondisi umum daerah ini memperlihatkan bahwa sampai saat ini, sektor jasa merupakan kegiatan utama perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota. Akan tetapi peranan sektor pertanian sebegitu jauh masih tetap penting.

2.

Sektor pertanian yang terdiri dari pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan serta kelautan dan perikanan ternyata menyerap tenaga kerja mencapai 56,40%. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian tidak saja akan mendorong peningkatan pendapatan sebagian besar angkatan kerja yang ada serta pengembangan usaha pertanian tetapi juga akan memberikan peluang terbukanya kesempatan kerja yang lebih besar baik di aspek produksi maupun pengolahan hasil. Oleh sebab itu maka revitalisasi pertanian dan pengembangan agroindustri ke arah pertanian yang lebih modern menjadi penting untuk dilakukan. Peluangpeluang bagi revitalisasi dan modernisasi pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota kedepan setidak-tidaknya ada pada tiga aspek agribisnis yaitu produksi, pengolahan hasil dan pemasaran.

3.

Dalam periode 2000-2005, sektor yang bertumbuh sangat cepat adalah Sektor pertanian dengan laju pertumbuhan rata-rata 6,25% setiap tahunnya. Subsektor yang menonjol adalah perkebunan dengan laju pertumbuhan 16,09%, peternakan dengan pertumbuhan 8,28% dan tanaman pangan dengan laju pertumbuhan 4,61%. Sektor-sektor lainnya yang juga bertumbuh cukup cepat adalah Sektor Listrik dan Air Minum dengan laju pertumbuhan rata-rata mencapai 15,57%, serta perdagangan 5,52% setiap tahunnya. Pertumbuhan Sektor Industri sebegitu jauh kelihatan masih sangat lambat, yaitu hanya rata-rata 2,73% setiap tahunnya. Kenyataan ini memberikan indikasi kuat bahwa sektor pertanian secara umum, termasuk tanaman pangan, perkebunan dan peternakan merupakan tulang punggung perekonomian daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di saat ini dan diperkirakan juga akan berlanjut di masa mendatang.

4.

Potensi pengembangan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota sebagian besar terletak pada sektor pertanian dalam arti luas. Hampir semua subsektor yang terdapat dalam sektor pertanian ini mempunyai potensi pengembangan yang cukup besar. Hal ini terlihat dari nilai Location Qoutient (LQ) lebih besar dari 1 yang berarti kegiatan tersebut mempunyai Keuntungan Komperatif (Comperative Advantage) yang cukup tinggi. Potensi subsektor yang sangat menonjol adalah dibidang perkebunan, tanaman pangan dan peternakan, khususnya ternak unggas. Namun demikian kondisi geografis daerah yang berbukit menyebabkan lahan yang tersedia untuk kegiatan pertanian sebenarnya cukup terbatas. Sedangkan subsektor lainnya yang juga cukup potensial bagi pengembangan ekonomi di daerah ini adalah


13

perdagangan dan jasa-jasa yang terkait dengan kegiatan agribisnis. Dengan demikian sektor-sektor ini dapat dikategorikan sebagai sektor basis yang menjadi tulang punggung bagi pengembangan perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota. 5.

Sebagaimana halnya dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota sudah lama dikenal sebagai daerah dimana masyarakatnya mempunyai kemampuan wirausaha yang tinggi. Kemampuan wirausaha tersebut terutama dalam kegiatan perdagangan, usaha kecil dan menengah dan industri rumah tangga. Kemampuan ini sebenarnya merupakan potensi yang sangat besar untuk mengembangan kegiatan ekonomi daerah. Karena itu, kedepan, kemampuan wirausaha ini perlu terus dipelihara dan dikembangkan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Tabel 2.2 Struktur, Pertumbuhan dan Potensi Pengembangan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota 2000-2005

No. 1. a. b. c. d. e. 2. 3. 4. a. b. 5. 6. a. b. 7. a. b. 8. a. b. c. 9. a. b.

Sektor/Sub-sektor Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan Perternakan Kehutanan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik dan Air Minum Listrik Air bersih Bangunan Perdagangan Perdagangan besar dan eceran Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Pengangkutan Komunikasi Keuangan dan persewaan Bank Lembaga keuangan tanpa bank Sewa bangunan Jasa- jasa Pemerintahan Swasta PDRB


Struktur Ekonomi 2006 (%) 34,79 13,97 9,05 4,31 4,63 2,84 6,34 9,91 0,46 0,44 0,02 2,86 21,39 20,52 0,50 5,85 5,53 0,32 2,58 0,82 0,79 0,96 16,58 14,21 2,36 100,00

Pertumbuhan Ekonomi 2000-2005 (%) 6,25 4,61 16,09 8,28 0,00 3,60 4,79 2,73 15,57 16,95 0,64 4,67 5,52 5,54 4,46 4,14 3,82 3,80 2,53 3,77 7,21 3,95 3,19 3,10 3,80 4,96

Potensi Pengembangan Ekonomi 1,657 1,725 2,223 1,115 1,754 1,238 0,333 0,478 1,709 2,239 1,006 0,846 1,107 1,299 0,215 2,194 2,769 1,140 0,555 0,432 1,623 0,722 1,836 2,616 1,107 -

14

Catatan: 1. 2. 3.

Struktur pertumbuhan ekonomi dihitung dengan persentase kontribus PDRB harga berlaku tahun 2005; Pertumbuhan ekonomi dihitung dari laju pertumbuhan rata-rata PDRB harga konstan tahun 2000-2005; Potensi pengembangan ekonomi diukur dengan berdasarkan Location Quotient Index ratarata tahun 2002-2005.

Sumber : PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2000-2005

2.1.6 Tanaman Pangan dan Perkebunan 1.

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota. Sektor ini menyumbang lebih dari 30% terhadap PDRB dan menyerap 56,4% angkatan kerja (tahun 2005). Secara umum jenis komoditi tanaman pangan dan holtikultura serta perkebunan ini dapat dibedakan atas padi, palawija, dan hasil perkebunan. Secara keseluruhan ada empat puluh dua (42) komoditi pertanian yang diusahakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana tiga puluh (30) termasuk kedalam kategori komoditi padi, palawija dan hortikultura, dan dua belas (12) komoditi perkebunan, khususnya perkebunan rakyat. Diantara komoditi tanaman pangan dan holtikultura tersebut padi dan jangung merupakan dua komoditi utama. Perkembangan produksi padi kecenderungannya meningkat sedangkan jagung ternyata menurun (lihat Tabel 2.3). Tabel 2.3 Perkembangan Produksi Padi dan Jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota 2002-2006 NO.

KECAMATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Payakumbuh Akabiluru Luak Lareh Sago Halaban Situjuah Limo Nagari Harau Guguak Mungka Suliki Bukik Barisan Gunuang Omeh Kapur IX Pangkalan Koto Baru Jumlah 2006 2005 2004 2003 2002

Padi Jagung Luas Areal Produksi Luas Produksi (Ha) (Ton) Areal (Ha) (Ton) 1,990.00 9,807.45 310.00 2,018.55 2,582.00 11,109.36 232.00 1,341.21 3,750.00 16,119.60 175.00 702.00 5,487.00 28,664.28 218.00 664.17 1,437.00 7,507.20 235.00 1,499.10 4,032.00 18,730.80 788.00 9,642.64 3,379.00 16,460.30 331.00 4,001.92 3,538.00 15,975.30 569.00 3,448.17 3,002.00 14,879.80 66.00 159.68 5,270.00 23,274.40 34.00 182.25 7,409.00 32,791.90 111.00 459.54 1,031.00 3,910.32 11.00 81.48 816.00 3,740.30 13.00 108.00 43,723.00 202,971.01 3,093.00 24,308.71 43,723.00 202,971.01 3,093.00 24,308.71 42,184.00 194,852.88 2,876.00 21,462.14 42,393.00 189,462.77 3,354.00 29,745.47 38,411.00 176,297.81 4,713.00 26,042.00 38,762.00 163,382.88 5,188.00 32,625.88

Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka (2006).


15

2.

Tingkat kemampuan produksi padi/beras yang cenderung meningkat telah membuat Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi salah satu sentra produksi padi/beras di Sumatera Barat. Data dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura menunjukkan bahwa dari segi penyediaan bahan pangan pokok (beras), Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mengalami surplus yang pada tahun 2004 mencapai lebih dari 75.000 ton yang meningkat menjadi 80.000 ton tahun 2007. Ini artinya, tidak ada persoalan dalam penyediaan bahan pangan pokok beras. Sementara dari segi produksi jagung kondisinya berbeda dengan padi/beras. Dalam kaitan dengan perkembangan usaha peternakan unggas yang cukup pesat dibutuhkan pasokan jagung dalam jumlah besar. Sejauh ini kebutuhan jagung untuk pakan ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh sebagiannya masih didatangkan dari luar daerah. Sementara produksi jagung Kabupaten Lima Puluh Kota sendiri cenderung menurun.

3.

Disamping kedua komoditi tanaman pangan dan hortikultura tersebut (padi dan jagung) juga diusahakan sejumlah komoditi holtikultura dan palawija lainnya. Diantara komoditi tersebut yang menghasilkan produksi cukup signifikan adalah, ubi kayu, ubi jalar, cabe, buncis, ketimun, tomat, terung, nenas, pisang, manggis, alpukat, rambutan dan durian. Namun demikian, dari data Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura terlihat bahwa dari segi produksi sayuran terdapat kecenderungan penurunan yang cukup signifikan (sekitar 10% antara tahun 2000 – 2004).

4.

Sub sektor perkebunan juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap sektor pertanian ini, diantaranya gambir, karet , kopi dan kulit manis. Berdasarkan hasil survey dan penelitian dari Sumatera Barat Dalam Angka 2006 diketahui bahwa dari sektor perkebunan gambir merupakan komoditi unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota yang paling besar produksinya dibanding dengan rata-rata Sumatera Barat. Karena hampir 66 % produksi gambir Sumatera Barat diproduksi oleh Kabupaten Lima Puluh Kota.

5.

Selain gambir masih banyak lagi komoditi dari Kabupaten Lima Puluh Kota yang dapat dijadikan komoditi unggulan. Namun untuk mengetahui apakah komoditi yang dihasilkan oleh Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut termasuk komoditi unggulan atau tidak, terlebih dahulu harus membandingkannya dengan daerah pembanding yang lainnya. Karena belum tentu komoditi yang dihasilkan oleh suatu wilayah dengan jumlah yang besar akan menjadi komoditi unggulan bagi wilayah tersebut, karena komoditi yang dihasilkan dalam jumlah besar tersebut bisa juga diproduksi oleh wilayah lain dalam jumlah yang lebih besar lagi. Dalam hal ini untuk mengidentifikasi komoditi unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka produksi dari masing-masing komoditi di Kabupaten Lima Puluh Kota akan dibandingkan dengan produksi rata-rata komoditi Propinsi Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam tabel berikut.


16

Tabel 2.4. Identifikasi Komoditi Unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota KOMODITI dan PRODUKSI WILAYAH

Padi

Jagung

Ubi kayu

Cabe

Pisang

Gambir

Karet

Kab. Lima Puluh Kota

189.831

7.498

13.561

1.527

8.004

8.821

4.825

Propinsi Sumbar

1.882.967

157.147

114.199

13.458

34.354 13.249

80.019

Rata2 Sumbar

99.104

8.271

6.010

708

1.808

697

4.212

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2006, diolah. 6.

Berdasarkan identifikasi Tabel 2.4. di atas dapat dilihat bahwa memang padi merupakan komoditi unggulan daerah karena produksinya memang diatas rata-rata propinsi. Selanjutnya ubi kayu, cabe dan pisang juga merupakan komoditi Kabupaten Lima Puluh Kota yang produksinya sangat jauh diatas rata-rata propinsi Sumatera Barat. Sedangkan karet hanya sedikit diatas rata-rata produksi propinsi karena produsen karet terbesar adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Pasaman Barat. Tabel 2.4a Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Lima Puluh Kota 2002-2006

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

KECAMATAN Payakumbuh Akabiluru Luak Lareh Sago Halaban Situjuah Limo Nagari Harau Guguak Mungka Suliki Bukik Barisan Gunuang Omeh Kapur IX Pangkalan Koto Baru Jumlah 2006 2005 2004 2003 2002

GAMBIR PRODUKSI LUAS (Ha) (Ton) 85.00 35.00 -

KAKAO LUAS PRODUKSI (Ha) (Ton) 113.00 8.00 106.00 4.00 60.00 40.00

KARET PRODUKSI LUAS (Ha) (Ton) 9.00 4.00

656.00

395.00

66.00

24.00

110.00

50.00

-

-

42.00

32.00

11.00

5.00

442.00 31.00 782.00 2,582.00 5,429.00

292.00 22.00 579.00 1,711.00 4,012.00

64.00 128.00 57.00 72.00 143.00 93.00 51.00

80.00 2.00 24.00 4.00 8.00 16.00 -

30.00 53.00 97.00 24.00 37.00 4,141.00

18.00 38.00 59.00 10.00 19.00 2,512.00

3,705.00

2,636.50

40.00

4.00

6,120.00

3,008.00

13,712.00 13,712.00 13,749.75 13,073.00 12,621.00 12,621.00

9,682.50 9,682.50 8,166.40 7,643.00 16,705.00 8,406.00

1,035.00 1,035.00 903.00 666.00 642.50 591.60

246.00 246.00 579.00 544.80 584.00 286.40

10,632.00 10,632.00 10,611.80 10,546.00 10,048.80 9,348.80

5,723.00 5,723.00 13,800.00 13,134.60 12,239.00 10,720.30

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2006 (diolah) RPJPD Kab. Lima Puluh Kota 2005-2025

17

2.1.7 Peternakan dan Perikanan 1.

Kondisi peternakan Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi tiga bagian; (1) ternak unggas, (2) ternak besar (dimasukan kambing) dan (3) ternak ikan darat. Ternak Unggas. Tabel 2.5 menyajikan kinerja populasi dan produksi ternak unggas sejak lima tahun terakhir. Pertumbuhan tinggi terjadi pada populasi ternak ayam pedaging dan itik. Sedangkan produksi telur yang tinggi ada pada ternak itik. Terdapat dua kecendrungan pemeliharaan unggas. Pertama, pemeliharaan ayam ras petelur yang menjadi icon Kabupaten Lima Puluh Kota semenjak tiga dekade terakhir tumbuh lebih lambat ketimbang ternak itik. Baik dalam jumlah populasi maupun produksi telurnya. Kendatipun kontribusi pemeliharaan ayam ras di kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Provinsi Sumatera Barat tetap besar dan meningkat dari 46% menjadi 60% selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, informasi ini mengindikasikan bahwa mulai terjadi diversifikasi usaha. Disamping tetap dengan upaya mengembangkan ternak ayam ras petelur, peternak telah mengalihkan usaha mereka. Maknanya, pada satu sisi, peternak menanggapi gejala perkembangan ekonomi perunggasan cendrung melakukan strategi bertahan. Ini terbukti dengan usaha ayam ras petelur masih tumbuh rata rata 5% setahun. Pada sisi lain mereka membuka usaha alternatif, seperti ternak itik, puyuh, ayam broiler dan ayam Arab. Jadi peternak unggas Kabupaten Lima Puluh Kota tetap bertahan dan berkembang dengan profesi mereka.

2.

Kedua, gejala diversifikasi beriringan dengan upaya mempercepat siklus usaha. Seperti tersaji pada kecendrungan pertama, meroketnya populasi broiler (rata-rata 26% setahun dalam kurun waktu 5 tahun dan 36% dalam satu dasawarsa terakhir) membuktikan bahwa respon peternak cendrung pada jenis usaha yang cepat putarannya. Lagi pula, angka kontribusi populasi ternak itik dan broiler di Kabupaten Lima Puluh kota terhadap propinsi Sumatera Barat juga meningkat. Yaitu dari 4% menjadi 11% untuk ternak itik dan 2% menjadi 6% untuk broiler pada priode waktu 1996-2006. Kemudian dengan populasi ternak puyuh sampai 331.931 ekor tahun 2007. Selain diversifikasi, peternak melakukan intensifikasi pada usaha unggas mereka. Perbandingan pertumbuhan produksi telur yang lebih besar ketimbang pertumbuhan populasi, menunjukan bahwa peternak berupaya mengefisienkan aktivitas mereka. Lagi pula, ditengah adanya terpaan isu flu burung dan fluktuasi harga pakan dan bibit, peternak bisa bertahan dan malah berkembang. Fenomena diversifikasi, percepatan siklus usaha dan intensifikasi usaha ternak unggas membuktikan Kabupaten Lima Puluh kota tengah menjalankan strategi memberdayakan para peternak. Konkritnya melalui upaya pengembangan usaha berbasis potensi lokal dengan tingkat penguasaan dan pengelolaan peternak lebih leluasa dan dominan pada sektor inputnya.


18

Tabel 2.5. Populasi dan Produksi Unggas Kabupaten Lima Puluh Kota POPULASI (EKOR) AYAM RAS AYAM BURAS ITIK AYAM BROILER 1 Payakumbuh 333.018 40.373 16.144 32.450 2 Akabiluru 36.172 16.244 8,122 100.000 3 Luak 30.000 3.300 1.700 4 Lareh Sago Halaban 173.000 41.754 14.840 190.000 5 Situjuah Limo Ngr 57.000 40.250 4.775 13.000 6 Harau 130.618 112.274 24.749 93.036 7 Guguak 1.006.100 67.417 15.260 242.000 8 Mungka 1.837.901 39.519 6.775 34.000 9 Suliki 120.000 34.850 8.600 10 Bukik Barisan 4.000 53.850 6.497 11 Gunuang Omeh 26.913 1.300 12 Kapur IX 850 91.000 8.470 2.400 13 Pangkalan Koto Baru 3.174 1.332 Jumlah 3.728.659 570.918 118.564 706.886 2006 3.728.659 571.282 118.564 706.886 2005 3.536.478 762.836 148.770 602.350 2004 3.128.247 929.836 87.191 813.800 2003 3.183.060 677.100 92.248 687.750 2002 2.943.678 604.702 80.195 218.750 Rata-rata Perkembangan 5% -1 % 8% 26 % Estimasi I (2007) 3.909.175,25 564.822,99 128.207,65 893.777,97 Estimasi II (2007) 3.818.917,12 568.052,50 123.385,83 800.331,98 Estimasi III (2007) 3.773.788,06 569.667,25 120.974,91 753.608,99

No

KECAMATAN

PRODUKSI TELUR (Kg) AYAM RAS AYAM BURAS ITIK 2.130.956,64 17.109,54 75.553,92 234.394,56 6.822,48 38.010,96 194.400,00 1.386,00 7.956,00 1.049.760,00 17.536,68 69.451,20 396.360,00 16.905,00 27.845,00 1.494.404,64 47.155,08 115.825,32 6.519.528,00 28.315,14 71.416,80 11.909.598,48 16.497,98 31.707,00 777.600,00 14.637,00 40.248,00 25.920,00 22.617,00 30.405,96 11.303,46 6.084,00 5.508,00 38.220,00 39.639,60 1.333,08 6.233,76 24.738.430,32 239.838,44 560.377,52 24.738.430,32 239.838,44 560.377,52 22.916.377,00 320.390,00 696.244,00 21.154.265,00 390.531,00 408.054,00 21.157.638,00 582.717,00 765.970,00 18.721.792,00 253.977,00 349.723,00 6% -1 % 10 % 26.156.346,65 237.106,62 615.789,11 25.447.388,49 238.472,53 588.083,32 25.092.909,40 239.155,48 574.230,42

Sumber : Diolah dari 50 Kota Dalam Angka 2006

3.

Dua kecendrungan pada perkembangan ternak unggas umumnya dan ayam ras petelur khususnya menampakan orientasi kearah kemandirian peternak. Upaya mereka untuk mengurangi tingkat ketergantungan pada pihak luar – seperti tekad dalam pertemuan 63 orang peternak kawasan sentra produksi (KSP) Guguak tanggal 11-12 November 2000 - mulai terwujud. Sekalipun dalam pengadaan bibit dan pakan masih terikat dengan pasokan luar, peternak senantiasa memperbaharui semangat kebersamaan. Caranya melalui pengalihan tatapan kepada kompetitor dari luar ketimbang bersaing sesama peternak dalam kawasan. Konkritnya adalah mereka telah menyepakati untuk mengukuhkan suatu lembaga tingkat Kabupaten – berbentuk kelompok ‟Saiyo‟ - guna menfasilitasi pemenuhan kebutuhan peternak. Misalnya melalui produksi kertas telur bersama. Lalu, intervensi instansi pemerintah kiranya bisa berupa kebijakan yang mendorong dan memberdayakan; seperti, paket kebijakan permodalan usaha. Suatu kebijakan yang keluar dari dimensi teknis peternakan.

4.

Perspektif pengembangan kawasan, misalnya melalui KSP; kecamatan Guguak, Mungka dan Payakumbuh secara fungsional telah berperan menjadi inti usaha peternakan unggas. Berbagai jenis usaha, beragam produk, termasuk hasil olahan yang berbasis pada ternak muncul dan berkembang dari kawasan ini. Denyut nadi ekonomi kawasan juga dinamis, yang menyatu dengan pihak luar kawasan, didalam atau luar propinsi. Nampak bahwa KSP Guguak memasuki kategori kawasan agropolitan yang melakukan upaya pengembangan ekonomi terpadu. Sudah barang tentu dalam kerangka menjamin adanya keberlanjutan (sustainability) usaha.

5.

Kondisi usaha ternak besar (sapi, kerbau dan kuda) termasuk kambing tercantum pada Tabel 2.6. Kinerja peternak besar Kabupaten Lima Puluh Kota semakin produkif. Pertumbuhan populasi lebih kecil ketimbang produksi dagingnya. Ini


19

membuktikan bahwa usaha ternak sapi dan kerbau kian intensif. Dalam satu satuan waktu yang sama, ternyata para peternak mampu memelihara sapi yang menghasilkan daging lebih banyak. Sebab, peternak sapi memelihara jenis sapi dengan berat badan lebih besar, seperti peralihan dari PO kepada Simental, yang merupakan konsekwensi pengenalan teknologi baru dalam pengembangan ternak sapi. Kecendrungan perkembangan populasi ini seiring dengan kontribusi untuk Sumatera Barat. Sebab populasi sapi dan kerbau Lima Puluh Kota meningkat kontribusinya dari 10% menjadi 13% dan 10% menjadi 11% selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir (1996-2006). Sumbangan populasi kambing juga naik 1% selama priode yang sama. 6.

Kabupaten Lima Puluh Kota selalu menjadi prioritas percontohan dan ujicoba penerapan teknologi baru. Mulai dari pengenalan inseminasi buatan (IB) pertama pada ternak sapi tahun 1973. Kemudian proses ujicoba pertama embrio transfer (ET) tahun 1996. Ikutan lebih jauh dari kepeloporan Kabupaten Lima Puluh Kota (termasuk kota Payakumbuh) dalam peningkatan penggunaan teknologi usaha ternak sapi adalah pendirian balai inseminasi buatan (BIB) Tuah Sakato. Disamping tetap meningkatkan peran IB dan ET, mestinya kepeloporan terus berlanjut pada upaya menghasilkan varitas sapi unggul. Sebab, wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai potensi dan akses terhadap sejumlah lembaga dan sarana untuk tujuan tersebut. Meskipun sedikit, Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai sejarah cukup panjang sebagai daerah penghasil dadih dari susu kerbau. Kawasan Guguak, Mungka dan Suliki serta Pangkalan tetap bertahan memproduksi dadih. Hanya saja ada ironi dalam produksi dan konsumsi produk ternak besar ini. Produksi daging Lima Puluh Kota rata-rata mampu melayani kebutuhan konsumsi 22,68 kg/kapita/tahun. Kabupaten Lima Puluh Kota surplus sebesar 12,58 kg/kapita/tahun ketimbang standar nasional 10.1 kg/kapita/th. Namun konsumsi ril hanya 22% dari produksi daging tahun 2007 sebesar 981.970 kg/th. Sisanya sebesar 78% untuk memenuhi kebutuhan luar daerah. Akibatnya kabupaten kekurangan konsumsi ril dari pola pangan harapan sejumlah 7,12 kg/kapita/tahun, yang setara dengan 4.693 ekor sapi.


20

Tabel 2.6. Populasi dan Produksi Ternak Besar Kabupaten Lima Puluh Kota No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

KECAMATAN

Payakumbuh Akabiluru Luak Lareh Sago Halaban Situjuah Limo Nagari Harau Guguak Mungka Suliki Bukik Barisan Gunuang Omeh Kapur IX Pangkalan Koto Baru Jumlah 2006 2005 2004 2003 2002 Rata-rata Perkembangan Estimasi I Estimasi II Estimasi III

SAPI 2.806 2.488 14.869 11.050 2.184 6.254 6.277 1.419 2.519 5.268 904 666 532 57.236 57.236 58.590 56.789 53.216 44.167 5% 60.281,43 58.758,72 57.997,36

POPULASI (EKOR) KERBAU KUDA 1.056 38 2.020 7 3.461 6 3.958 1.171 3.074 91 2.522 33 885 49 1.552 34 1.500 1.039 1.336 545 24.119 258 24.119 258 23.496 316 24.578 254 21.604 254 22.048 256 2% 0% 24.555,98 258,40 24.337,49 258,20 24.228,25 258,10

KAMBING 1.185 1.055 765 4.100 2.123 4.262 1.335 1.395 913 1.318 484 1.485 670 21.090 21.090 20.152 19.444 17.923 17.311 4% 21.939,54 21.514,77 21.302,38

PRODUKSI DAGING (Kg) SAPI KERBAU 61.348,53 824,30 91.149,96 1.978,32 15.700,57 1.483,74 32.564,14 1.154,02 22.678,60 659,44 43.176,57 1.154,05 95.657,18 11.045,57 27.912,12 18.134,51 5.378,90 12,529,30 42.449,69 5.934,93 5.233,52 3.791,75 17.590,45 6.924,09 18.171,96 5.110,64 479.012,19 70.724,63 479.012,19 70.724,63 546.903,00 73.527,00 552.901,00 81.344,00 356.560,00 215.429,00 234.277,00 56.045,00 15% 5% 552.675,16 74.093,05 515.843,68 72.408,84 497.427,93 71.566,73

Sumber : diolah dari Lima Puluh Kota Dalam Angka (2006)

7.

Tabel 2.7 menyuguhkan kinerja usaha budi daya ikan darat. Ada perkembangan yang menarik semenjak lima tahun terakhir. Peternak ikan semakin serius memelihara usaha mereka. Peningkatan jumlah peternak dengan kategori usaha utama sebesar 11% dengan pengurangan 1% pada peternak sambilan, membuktikan kesungguhan mereka menekuni usaha. Lagi pula, buah intensifikasi ini nampak pada perkembangan produksi mereka. Khususnya pada tingkat produksi rata rata tiap satuan luas usaha. Karena, memang luas usaha ikan darat/kolam mereka tidak bertambah sama sekali.

8.

Kabupaten Lima Puluh Kota ternama sebagai penghasil ikan gurami. Baik bibit ikan maupun hasil pemeliharaannya. Andaleh dan Mungo adalah kawasan sebagai penghasil bibit ikan gurami. Sedangkan kecamatan Guguak merupakan kawasan pemeliharaan ikan gurami. Selain itu kabupaten Lima Puluh Kota juga menghasilkan bibit ikan mas dan rayo. Pembagian wilayah penghasil bibit ikan dan pemeliharaan ikan ini masuk dalan rencana strategis Kabupaten semenjak sepuluh tahun lalu.


21

Tabel 2.7. Peternak Ikan Kolam dan Produksinya di Kabupaten Lima Puluh Kota PETERNAK (0RANG) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

KECAMATAN Payakumbuh Akabiluru Luak Lareh Sago Halaban Situjuah Limo Nagari Harau Guguak Mungka Suliki Bukik Barisan Gunuang Omeh Kapur IX Pangkalan Koto Baru Jumlah 2006 2005 2004 2003 2002 Rata-rata Perkembangan Estimasi I Estimasi II Estimasi III

PENUH 105 98 248 241 121 234 523 497 422 140 143 328 1.587 4.687 4.687 4.687 4.418 2.794 2.722 11% 5.225,12 4.956,06 4.821,53

SAMBILAN 861 693 1.845 745 1.527 2.165 1.501 2.766 2.476 1.703 1.772 1.219 5.379 24.652 24.652 24.606 24.307 26.652 26.492 -1% 24.299,63 24.475,81 24.563,91

TOTAL 966 791 2.093 986 1.648 2.399 2.024 3.263 2.898 1.843 1.915 1.547 6.966 29.339 29.335 29.293 28.455 29.446 29.214 0% 29,359,26 29.347,13 29.341,07

PRODUKSI (Kg) PRODUKSI RATA-RATA (TON) (TON/HA) 37,5 48.082 1,28 83,9 18.461 0,22 124,1 37,7 0,3 102 5,49 0,05 116 11.640,119 100,35 123,75 19,185 0,16 161,52 174,06 1,08 104 1.698,494 16,33 60,51 60,952 1,01 53,5 34,34 0,64 13,85 133,45 9,64 48,7 29,315 0,6 30 50,482 1,68 1.059,33 13.950,13 133,34 1.059,33 13.950,13 13,17 1.117,46 2.034,43 1,82 1.088,75 3.001,69 2,76 1.088,75 3.588,55 3,3 1.079,17 4.601,8 4,26 0% 25% 25% 1.055,41 17.414,39 16,51 1.057,37 15.682,26 14,84 1.058,35 14,816,20 14,00

LUAS (HA)

Sumber : Diolah dari Lima Puluh Kota Dalam Angka (2006)

2.1.8 Sosial dan Politik 1.

Analisis tentang aspek sosial dan politik diperlukan sebagai bahan untuk menentukan persoalan utama yang terjadi di kabupaten Lima Puluh Kota. Dimulai dengan memahami bagaimana posisi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemudian dilanjutkan dengan isu-isu pembangunan pendidikan, kesehatan, gender dan politik. Untuk menemukan persoalan utama, maka komponen pembangunan yang perlu mendapatkan prioritas utama diperoleh ketika dibandingkan hasil pencapaian IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dengan daerah lainnya yang memiliki pencapaian IPM yang sama tahun dasar.

2.

Pembangunan manusia dapat dilihat hasilnya dari pencapaian IPM, dimana dalam komponen IPM relatif merangkum berbagai aspek pembangunan manusia, mulai dari kesehatan, pendidikan sampai dengan kemampuan daya beli masyarakat.Kemampuan Kabupaten Lima Puluh Kota dari sisi pencapaian IPM sedikit meningkat semenjak sebelum krisis moneter tahun 1996, dimana pencapaian IPM pada tahun 1996 adalah setinggi 68,0 dan berada pada ranking 118 secara nasional. Sejalan dengan perubahan eksternal dan perubahan percepatan pembangunan, pada tahun 2006 IPM Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 69,0 dengan ranking nasional pada urutan 247, yang berarti meskipun indeks mengalami sedikit peningkatan, namun bila dibandingkan dengan daerah. Kabupaten/kota lainnya, nilai pertambahannya lebih rendah. Kemajuan IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 1996 sampai dengan 2006 dapat dilihat pada Gambar 2.1.


22

Gambar 2.1. Pencapaian IPM 74 72 70 68 66 64 62 60 1996

1999

Limapuluh Kota

2002

Batang Hari

2004

2005

2006

Labuhan Batu

Sumbar

Gambar 2.2. % Harapan Hidup 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 1996

1999

Limapuluh Kota

2002 Batang Hari

2004

2005

Labuhan Batu

2006 Sumbar

Sumber: BPS (2005; 2006; 2007)

3.

Sekalipun Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan gerbang masuk ke Provinsi Sumatera Barat dari arah Provinsi Riau, sangat disadari bahwa kondisi sosial budaya Lima Puluh Kota sangat dipengaruhi oleh percepatan akselerasi mutu pendidikan, perbaikan derajat kesehatan, pemberdayaan perempuan, persoalan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan serta potensi pemuda. Sebagaimana daerah lain, Kabupaten Lima Puluh Kota perlu ikut mewujudkan konsensus yang sudah ditetapkan oleh Indonesia, yaitu Education for All (EFA) dan Millenium


23

Development Goal (MDG). Konsensus pertama adalah tekat untuk menyelesaikan dan menuntaskan kesempatan pendidikan untuk seluruh segmen masyarakat dan gender. Sedangkan Konsensus Millenium adalah menempatkan aspek pembangunan manusia menjadi tujuan pokok. Konsensus ini dilanjutkan dengan amanat Undang-Undang Dasar yang terkait dengan pendidikan, kemiskinan, kesehatan dan kesejahteraan sosial lainnya. Gambar 2.3. Rata Pendidikan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1996

1999

2002

2004

2005

Li mapul uh Kota

Batang Hari

Labuhan Batu

Sumbar

2006

Gambar 2.4 Daya Beli Masyarakat

630 620 610 600 590 580 570 560 550 540 530 1996

1999

2002

2004

2005

Limapuluh Kota

Batang Hari

Labuhan Batu

Sumbar

2006

Sumber: BPS (2005; 2006; 2007)


24

Gambar 2.5. Pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) 120 100 80 60 40 20 0 7-12 13-15 7-12 13-15 7-12 13-15 7-12 13-15 7-12 13-15 1999

2002 Limapuluh Kota

2004 Agam

2005 Tanah datar

2006 Sumbar

Sumber: BPS (berbagai publikasi)

4.

Pembangunan bidang kesehatan lebih dititikberatkan pada pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Untuk jelasnya beberapa indikator kesehatan menjadi dasar untuk melihat kondisi dan persoalan utama. Diantaranya adalah pencapaian usia harapan hidup, keadaan gizi masyarakat. Selain dari itu dapat dilihat juga dari pencapaian pelayanan kesehatan, termasuk keluarga berencana. Angka kematian bayi tahun 2002 adalah 47,1 per 1.000 kelahiran hidup dan menurun menjadi 37,1 per 1.000 kelahiran pada tahun 2007. Angka harapan hidup sebelum krisis moneter tahun 1996 adalah 63,1 tahun dan meningkat menjadi 67,5 pada tahun 2007, namun ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan ratarata Provinsi Sumatera Barat. Artinya dalam dua dekade ke depan persoalan kesehatan dasar juga menjadi salah satu persoalan pokok.

5.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah terhadap pemberdayaan perempuan yaitu kesetaraan gender yang dilandasi dengan paradigma budaya Minangkabau, maka peran serta dan pemberian kesempatan bagi perempuan untuk ikut dalam berbagai aktifitas dalam pembangunan perlu dilaksanakan. Kondisi terakhir menujukkan bahwa posisi pembangunan jender di kabupaten Lima Puluh Kota relatif tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya di Sumatera Barat. Misalnya rata-rata pendidikan wanita selama 6,7 dibandingkan dengan pria sudah 6,9 tahun. Di Padang pendidikan wanita sudah mencapai lebih dari 9,5 tahun. Sebaliknya, angka partisipasi pada pasar kerja wanita termasuk tinggi yakni 43%. Sementara di daerah kota kebanyakan di bawah 40%. Artinya baik secara ekonomi maupun politik, kontribusi ekonomi wanita Lima Puluh Kota sudah relatif tinggi. Selain dari itu persoalan perempuan diarahkan kepada bagaimana mempersiapkan wanita mampu menghasilkan keluarga sakinah, mempu mendidik anak-anak mereka dan memberikan perencanaan keluarga yang sakinah, baik dalam keluarga, maupun kegiatan produktif, tanpa mengorbankan aspek pendidikan kepada keluarga.

6.

Aspek kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang pencegahan, pengembangan maupun


25

rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosialnya. Fokus pelayanan diarahkan kepada kelompok yang beresiko tinggi, ibu dan anak, kelompok lanjut usia, anak terlantar, anak yatim serta keluarga harapan. Persoalan kesejahteraan sosial perlu didekati melalui sistem jaminan sosial yang terbangun, serta proses pemberdayaan ‘empowerment’ menjadikan kelompok tersebut menjadi modal dalam jangka panjang. Oleh karenanya, pembangunan sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menghasilkan kelembagaan yang baik untuk memecahkan persoalan sosial, serta meningkatkan kesolehan sosial bagi warganya. 7.

Untuk mengatasinya, salah satu upaya adalah mengenal akar masalah sosial. Misalnya faktor utama yang menyebabkan kemiskinan untuk kabupaten Lima Puluh Kota ditemukan menurut hasil Susenas 2006 adalah terutama pada 3 sektor utama. Pertama para penganggur, kedua pekerja berada pada keluarga petani dan palawija yang menggarap lahan sendiri atau lahan orang lain dan meraka yang berusaha pada sektor pertanian dan jasa. Dari analisis di atas, disimpulkan dalam jangka panjang persoalan sosial adalah (a) Kemiskinan pada kelompok penganggur, petani, perdagangan, angkutan dan jasa lainnya; (b) Kelompok usia lanjut; (c) Penyandang cacat; (d) Tuna susila; dan (e) Masalah narkotika.

2.1.9 Prasarana Dan Sarana 1.

Total panjang jalan di Kabupaten Lima Puluh kota tahun 2006 adalah 1.307,70 km yang terdiri dari Jalan Aspal 631,56 km (48,30%), Jalan Kerikil 269,34 km (20,60%), dan Jalan Tanah 406,80 km (31,10%). Dirinci menurut status pemeliharaannya, maka panjang jalan diatas terbagi atas : Jalan Nasional sepanjang 80.90 km, Jalan Provinsi dengan 3 ruas dengan panjang 122,55 km, dan Jalan Kabupaten 331 ruas dengan panjang 1.101,95 km. Disamping itu terdapat pula Jalan Lingkungan sepanjang 750 km. Dibandingkan dengan luas wilayah yag cukup luas yaitu 335.430 Ha, maka panjang jalan yang ada ini masih sangat kurang karena masih banyak wilayah-wilayah pemukiman dan sentra-sentra produksi yang belum dijangkau oleh sarana transportasi kendaraan bermotor.

2.

Kondisi Jalan Negara (Nasional) dan Jalan Provinsi umumnya sudah berupa jalan aspal dengan kualitas baik dan sedang. Sedangkan Jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik hanyalah 236,0 km (23,56%), Kondisi Sedang 214,2 km (21,38%), Kondisi Rusak 206,5 (20,61%), dan Rusak Berat 345,1 km (34,45%). Dengan kondisi jalan yang ada sekarang belum cukup untuk menjamin kelancaran aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

3.

Kegiatan pembangunan prasarana jalan yang dilakukan selama ini masih terfokus pada pemeliharaan rutin. Selama periode tahun 2000-2006, rata-rata kegiatan pembangunan jalan per tahun adalah 249,27 km dimana 171,71 km atau 68,89% adalah berupa kegiatan pemeliharaan rutin terhadap jalan-jalan yang sudah ada. Pemeliharaan berkala adalah sepanjang 42,28 km atau 16,95 % Peningkatan jalan (pengaspalan dan pelebaran jalan) hanya 19,78 km atau 7,94%. Sedangkan pembangunan jalan baru rata-rata hanyalah sepanjang 11,44 km setahun atau 4,59


26

%. Dari data-data ini tergambar bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menambah panjang jalan sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena kemampuan pengalokasian dana yang sangat terbatas. 4.

Tujuan pembangunan transportasi adalah untuk menyediakan jasa pelayanan angkutan yang lancar, aman dan murah untuk proses perpindahan penduduk, barang-barang, dan jasa-jasa dari tempat asal ke tempat tujuan. Pelayanan perangkutan ini dilakukan secara terpadu antara pembangunan jalan dan jembatan, moda angkutan, sarana dan prasarana penunjang lainnya.

5.

Jasa pelayanan angkutan di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagian besar menggunakan sistem angkutan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang dan angkutan barang. Untuk pelayanan angkutan penumpang telah dikembangkan sistem angkutan pedesaan yang telah dapat melayani 85% dari jorong-jorong yang tersebar di seluruh wilayah. Sekitar 15% lagi dari jorong-jorong ini yaitu di daerahdaerah perbatasan dan terisolir belum terlayani karena kondisi prasarana jalan dan jembatan yang tidak mendukung.

6.

Perkembangan jumlah sarana angkutan telah cukup tinggi yaitu rata-rata meningkat 15,30% per tahun. Peningkatan yang relatif lebih tinggi terjadi pada jumlah sepeda motor dan Sedan yang masing-masing meningkat sebesar 17,67% dan 14,36 % per tahun. Tabel 2.8

Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2003-2006 (dalam Buah)

Jenis Angkutan 1. Sedan 2. Jeep 3. Bus 4. Pick Up 7. Truk 8. Sepeda Motor Jumlah

2003 117 112 1.795 1.574 606 15.315 19.519

2006 175 134 2.013 1.936 705 24.953 29.916

Kenaikan 49,57 19,64 12,14 23,00 16,34 62,93 53,27

Rata-rata 14,36 6,16 3,89 7,14 5,17 17,67 15,30


7.

Permasalahan dalam pelayanan jasa transportasi ke depan adalah: (a). terbatasnya jaringan jalan dari jalan utama ke kawasan sentra produksi terutama di Kecamatan Gunuang Omeh, Bukik Barisan, Guguak, dan Mungka. (b). Masih adanya lintasan trayek yang belum terlayani oleh kendaraan yang ada. (c). Masih kurangnya sarana dan fasilitas penunjang transportasi bagi ketertiban, keamanan, dan keselamatan pemakai jalan.

8.

Fasilitas pelayanan telekomunikasi di Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan telepon, pos dan giro, serta telematika (Internet). Fasilitas telepon sudah menggunakan Sentral Telepon Otomat (STO) yang dilayani melalui titik-titik STO di Sarilamak, Taram, Pangkalan, Pakan Rabaa (Lareh Sago Halaban), dan Simalanggang. Disamping itu terdapat pula wilayah-wilayah yang dilayani oleh


27

sentral telepon otomat Kota Payakumbuh, yaitu : Situjuh, Piladang dan Batuhampar, Koto Baru Simalanggang, Tanjung Pati, dan Luak. 9.

Jumlah pelanggan telepon tahun 2006 tercatat sebanyak 6.549 satuan sambungan, Warung Telepon (Wartel) 136 buah, dan Warung Internet (Warnet) sebanyak 4 buah. Disamping itu terdapat pula Stasiun Radio Swasta sebanyak 6 buah, media informasi sebanyak 14 buah, dan pesawat televisi sebanyak 50.045 buah. Permasalahan telekomunikasi adalah belum semua wilayah dapat dilayani oleh sentral telepon yang ada. Kecamatan yang belum dilayani sambungan telepon otomat (STO), adalah Kecamatan Bukik Barisan, Gunung Omeh dan Kapur IX. Namun dengan berkembangnya pemakaian telepon selular (hand phone) maka diperkirakan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan telekomunikasi ini tidak akan mengalami permasalahan yang berarti.

10.

Fasilitas pelayanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2006 tercatat sebanyak 59.670 sambungan 48.196 atau 80,77% diantaranya merupakan pelanggan Rumah Tangga. Dibandingkan dengan total jumlah rumah tangga yang ada yaitu 85,212 KK, maka cakupan pelayanan air minum ini telah mencapai 56,56%. Berarti cakupan pelayanan air minum oleh PDAM masih perlu ditingkatkan lagi pada masa mendatang.

11.

Pelayanan air minum oleh PDAM diberikan oleh 8 unit produksi, yang berlokasi di Tanjung Pati Harau), Dangung-dangung (Guguak), Pangkalan (Pangkalan Koto Baru), Simpang Empat Batuhampar, Muarapaiti (Kapur IX), Simalanggang (Payakumbuh), dan Suliki. Kapasitas sumber air pada 8 unit pelayanan ini berkisar antara 5 sampai 25 liter per detik. Sumber air berasal dari sungai dengan sistem klornasi atau gravitasi. Disamping melayani sambungan rumah tangga diatas, PDAM juga memberikan pelayanan bagi masyarakat umum dengan menyediakan hidran umum sebanyak 29 buah yang berlokasi di Tanjung Pati 2 buah, Dangung-Dangung 23 buah, dan Batu Hampar 3 buah. Disamping itu sesuai dengan rencana, bagi daerah-daerah yang sulit dalam sumber air minum, maka akan diberikan pelayanan air bersih dengan menyediakan mobil tangki, namun sampai saat ini belum terlaksana. Usaha untuk meningkatkan cakupan wilayah pelayanan air minum dari unit pelayanan yang ada terbentur kepada peralatan PDAM yang sudah tua sehingga membutuhkan biaya operasional yang tinggi. Sedangkan untuk menambah peralatan dan pipa-pipa baru terbentur pula kepada kemampuan keuangan pemerintah daerah yang terbatas.

12.

Sumber tenaga listrik untuk melayani kebutuhan Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari PLTA Maninjau, PLTA Singkarak, dan PLTA Koto Panjang yang didistribusikan melalui gardu induk/kubikel dengan kapasitas tegangan 20 KV dengan daya 200 KVA. Jumlah pelanggan pada tahun 2006 tercatat sebanyak 48.905 pelanggan, yang terdiri dari rumah tangga 45.890 orang (93,83%), pemerintah 181 orang (0,37%), Sosial 1.640 orang (3,35%), dan Perusahaan 1.194 orang pelangan (2,44%). Dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yaitu 85.212 KK maka pelayanan tenaga listrik ini telah mencapai 53,85%. Pola distribusi adalah mengikuti pola jaringan jalan dengan sistem pemasangan memakai kabel terbuka.


28

13.

Disamping melayani kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, penyediaan Tenaga Listrik juga ditujukan untuk penerangan jalan dan tempat-tempat umum. Pemasangan lampu penerangan jalan ini juga berfungsi sebagai fasilitas pelengkap transportasi di malam hari serta untuk keamanan dan kenyamanan serta keindahan kota di malam hari. Namun sampai saat ini baru 5 % dari jalan-jalan umum yang sudah mendapatkan penerangan jalan.

14.

Dari luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota 3.354,30 km2 maka seluas 76,90 km2 atau 2,29 % merupakan lahan pekarangan atau pemukiman. Pola pemukiman terdiri dari Pemukiman Kota yang berbentuk linier dangan tipe bangunan yang sudah permanen dan tipe pedesaan (rural) yang menempati tanah kaum atau tanah ulayat yang berkelompok dengan tipe bangunan yang tradisional semi permanent dan darurat (rumah kayu). Permasalahan utama dalam aspek Perumahan dan Pemukiman ini adalah kekurangan jumlah rumah (kualitas dan kuantitas) yang layak huni bagi masyarakat miskin. Dari 82.733 Kepala Keluarga di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka lebih kurang 30.000 KK tinggal di pemukiman dan rumah-rumah yang tidak layak huni. Masalah lain adalah masih kurangnya fasilitas pemukiman yang ada seperti jalan-jalan lingkungan, drainase, air bersih, tenaga listrik, dan MCK.

15.

Dari luas sawah di Kabupaten Lima Puluh Kota 23.084 Ha tahun 2005 maka yang sudah memiliki sistem irigasi adalah 21.819 Ha atau 94,52%. Dari total luas sawah yang sudah memiliki sistem irigasi ini, maka yang sudah berupa irigasi teknis adalah sebanyak 9 buah dengan luas sawah yang diairi 4.686 Ha atau 20,30% dan irigasi setengah teknis sebanyak 53 buah untuk 5.590 Ha sawah atau 24,22%. Disamping itu terdapat sistem Irigasi Sederhana sebanyak 22 buah dengan luas sawah yang diairi 2.251 Ha atau 9,75% dan irigasi desa sebanyak 361 buah yang mengairi sawah seluas 9.292 Ha atau 40,25%.

2.1.10 Tata Ruang Dan Pembangunan Wilayah 1.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat, wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk ke dalam Wilayah Pembangunan I (WP I) dengan pusat pengembangannya adalah di Bukittinggi. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah di sektor agribisnis yang berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan.

2.

Kebijakan dalam aspek Tata Ruang secara umum diawali dengan menetapkan adanya kawasan lindung dan kawasan budi daya dalam pola penggunaan lahan. Kawasan lindung adalah kawasan yang perlu dilindungi dan dikonservasikan sehingga fungsi lahan tidak berubah karena perubahan fungsi lahan disamping merusak ekosistem lingkungan hidup juga akan membahayakan kehidupan manusia seperti terjadinya bahaya longsor dan banjir. Sebaliknya kawasan budi daya adalah kawasan yang memungkinkan untuk konversi atau perubahan penggunaan lahan untuk menunjang aktivitas kehidupan manusia dan pembangunan. Namun konversi lahan harus mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi dan sosial budaya serta lingkungan hidup. Misalnya lahan pertanian yang subur sebaiknya tidak beralih fungsi menjadi lahan pemukiman.


29

3.

Seluas 143.938 Ha atau 89,88 % dari kawasan hutan yang ada merupakan hutan lindung, Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata. Kawasan Hutan Lindung ini tersebar di kecamatan Pangkalan Kota Baru, Kapur IX, Harau, Lareh Sago Halaban, Situjuah Limo Nagari, Bukik Barisan, dan Guguak serta Gunuang Omeh. Kawasan Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata terdapat di Kawasan Cagar Alam Lembah Harau 270 Ha dan Kawasan Kelok Sembilan 23.467 Ha. Pemanfaatan hutan lindung di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai sumber irigasi pertanian dan air bersih, terutama yang telah digunakan untuk penggerak turbin pembangkit tenaga listrik PLTA Kota Panjang Tabel 2.9 Pola Penggunaan Tanah di Kabupaten Lima Kota Tahun 2001-2007 (Dalam Ha) Jenis Penggunaan Lahan

2001

2007

1. Pemukiman 2. Industri 3. Sawah 4. Ladang/Tegalan 5. Perkebunan 6. Hutan Produksi dan Konversi 7. Hutan Lindung, Swaka Alam dan Wisata 8. Lahan Terlantar/Semak Belukar 9. Kolam/Danau/Rawa/Tebat 10. Pertambangan 11. Lain-lain Jumlah

7.331 92 30.850 2.491 38.250 30.300 170.998 42.419 3.325 375 8.999 335.430

7.690 171 22.286 2.534 38.250 30.300 170.998 36.648 3.325 395 22.833 335.430

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2006

4.

Permasalahan utama dalam melakukan konservasi kawasan lindung ini adalah belum adanya inventarisasi sumber daya hutan dan batas kawasan hutan yang definitif. Permasalahan ini menyebabkan terjadinya konflik berupa perubahan fungsi hutan untuk pertambangan (emas, timah hitam, dan marmar), perladangan gambir di Kecamatan Harau, Kapur IX dan Pangkalan Koto Baru, serta pembangunan pemukiman dan pembukaan jalan baru.

5.

Pola penggunaan lahan untuk pemukiman cendrung berbentuk linier mengikuti pola jaringan jalan dan berbentuk hirarkhis mulai dari jalan utama sampai ke jalan lingkungan. Penyebaran pemukiman ini belum merata menurut kecamatan yaitu cendrung berkembang ke arah Selatan. Salah satu faktor penentu dari pola perkembangan pemukiman selama ini adalah aksesibilitas terhadap fasilitas umum. Seiring dengan pemindahan ibukota pemerintahan ke Sarilamak, maka perkembangan pemukiman juga mengalami peningkatan pada kawasan ini. Kawasan pengembangan ibukota Sarilamak ini adalah seluas 178 km2 yang meliputi lima nagari yaitu Nagari Lubuak Batingkok, Sarilamak, Gurun, Tarantang, dan Pilubang. Untuk menata kawasan ini harus dipersiapkan penyusunan Rencana Tata Ruang dengan kedalaman Rencana Teknik Ruang Kota yang diawali dengan pegukuran wilayah dan foto udara.


30

6.

Kawasan budidaya pertanian berupa sawah tersebar di Kecamatan Guguak, Akabiliru, Harau, Lareh Sago Halaban, Situjuah Limo Nagari, Kecamatan Payakumbuh, dan Kecamatan Luhak. Areal persawahan ini sudah memiliki sistem irigasi yang cukup baik sehingga perlu dipertahankan agar tidak beralih fungsi menjadi pemukiman. Kawasan pertanian tanaman pangan dan holtikultura umumnya tersebar pada tujuh kecamatan; Gunung Omeh, Suliki, Bukik Barisan, Guguak, Payakumbuh, Harau dan Situjuah Limo Nagari. Kawasan peternakan Ayam ras dan Buras terdapat di Kecamatan Gunuang Omeh, Suliki, Guguak, Mungka, dan Payakumbuh. Wilayah ini telah memulai menjadi Kawasan Sentra Produksi (KSP) peternakan ayam sejak tahun 1999. Perikanan Kolam dan budidaya sawah di Kecamatan Luhak, Guguak, Mungka, dan Payakumbuh. Sedangkan kawasan perkebunan yang dominan yaitu Karet dan Gambir ada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kapur IX.

2.1.11 Pemerintahan 1.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tiap Provinsi dibolehkan untuk membangun sistem pemerintahan terendahnya berdasarkan tradisi, asal usul dan adat istiadat masing-masing. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah membentuk pemerintahan terendahnya yang dinamai dengan Pemerintahan Nagari. Nagari di Sumatera Barat sama dengan Desa di daerah Jawa. Pada Tahun 2006 jumlah nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 76 Nagari, yang dibagi pula atas jorong-jorong atau kelurahan. Jumlah Jorong sampai saat ini adalah 384 buah jorong.

2.

Secara kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 14, 15, dan 16 Tahun 2002 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, dan Lembaga-Lembaga Teknis Daerah, maka struktur organisasi Pemeritahan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri 10 Dinas, 7 Kantor, 4 Badan, dan 10 Bagian. Di dalam struktur organisasi diatas terdapat 455 buah jabatan struktural yang terdiri dari 17 Eselon II, 92 Eselon III, dan 348 buah jabatan Eselon IV.

3.

Jumlah pegawai pada tahun 2006 tercatat sebanyak 6.724 orang, yang terdiri dari pejabat fungsional sebanyak 4.386 orang, pejabat struktural 455 orang dan staf teknis sebanyak 1.495 orang. Berdasarkan kepada kebutuhan riil di lapangan, maka jumlah pegawai dibutuhkan adalah 9.037 orang sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak 2.701 orang. Kekurangan pegawai yang sangat mendesak adalah untuk tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga-tenaga teknis.

4.

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan efisiensi birokrasi pemerintahan daerah, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003. Pelaksanaan ketentuan ini akan berakibat pada perampingan jumlah unit kerja dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Perampingan birokrasi ini sangat penting artinya untuk dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan pemerintahan ke depan.


31

5.

Lokasi kantor pemerintahan pada saat ini tersebar pada tiga kelompok lokasi yaitu di Kawasan Kantor Bupati yang lama di pusat kota Payakumbuh, Lokasi yang tersebar di dalam Kota Payakumbuh dan di lokasi di kawasan Kota Sarilamak yang menjadi pusat pemerintahan yang baru. Lokasi kawasan pemerintahan yang terpecar-pencar ini jelas kurang efisien sehingga pada masa mendatang perlu dikonsentrasikan di kawasan Sarilamak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

2.2 PREDIKSI PEMBANGUNAN DAERAH 2005-2025 Untuk dapat mengetahui gambaran ringkas kondisi umum Kabupaten Lima Puluh Kota pada masa duapuluh tahun kedepan, diperlukan prediksi jangka panjang untuk beberapa indikator pokok pembangunan daerah secara makro. Indikator pokok pembangunan daerah tersebut meliputi aspek ekonomi, sosial budaya dan fisik tata-ruang wilayah. Proyeksi ini sangat penting dilakukan sebagai dasar untuk merumuskan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah untuk untuk periode 2005-2025 mendatang. Dengan adanya gambaran ringkas masa depan ini, diharapkan perumusan strategi dan kebijakan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk jangka panjang akan menjadi lebih tepat dan realistis sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki daerah. Selanjutnya, agar hasil prediksi pembangunan daerah ini dapat bermanfaat pula bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), maka predikasi pembangunan jangka panjang ini dikelompokkan untuk periode lima tahunan. 2.2.1 PREDIKSI PEMBANGUNAN EKONOMI 1.

Unsur pertama dalam pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang perlu diprediksikan untuk masa duapuluh tahun mendatang adalah menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi sampai dengan tahun 2025 mendatang dengan menggunakan data 2005 sebagai data dasar (Base-line). Sejalan dengan hal ini, melalui proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut akan dapat pula diperkirakan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditentukan. Di samping itu, dengan diketahuinya pertumbuhan ekonomi tersebut dapat pula dihitung besarnya tingkat pendapatan perkapita yang dapat dicapai untuk masa 20 tahun mendatang yang merupakan indikator kasar dari kemajuan ekonomi yang diperkirakan akan dapat dicapai masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan tahun 2025 nantinya.

2.

Prediksi pembangunan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk periode 20052025 dilakukan dengan melihat tendensi perkembangan dan kemampuan di masa lalu. Perkembangan dan kemampuan yang diperhatikan meliputi aspek ketersediaan dana. Sementara itu, berbagai kendala dan keterbatasan juga turut diperhatikan. Ini tidak berarti bahwa prediksi masa datang terlalu pesimis, karena di dalamnya telah termasuk peningkatan yang cukup berarti sebagai hasil dari kebijakan dan terobosan yang diharapkan akan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah di masa datang. Kesemuanya ini dilakukan agar prediksi yang dihasilkan tidak terlalu muluk-muluk, tetapi lebih realistis sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.


32

3.

Prediksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan berdasarkan tendensi (trend yang terjadi dimasa lalu). Berdasarkan trend dari data yang tersedia, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005 adalah 5,78 %. Sedangkan prediksi berdasarkan trend masa lalu sampai dengan tahun 2010 diperkirakan sebesar 6,35% dan diperkirakan akan meningkat menjadi 7,00% pada tahun 2015. Sedangkan untuk tahun 2025, pada saat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh kota telah berjalan secara optimal maka laju pertumbuhan diperkirakan akan mencapai 7,8%. Perkiraan ini tidaklah terlalu berlebihan karena perkiraan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat pada tahun yang sama sedikit lebih tinggi yaitu 8,10%. Hasil prediksi secara rinci untuk masing-masing unsur dapat dilihat pada Tabel 2.1.

4.

Perkiraan koefisien Incremental Capital Output Ratio (ICOR) secara total untuk Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005 didasarkan pada hasil perhitungan ICOR yang telah dilakukan oleh BPS, yaitu rata-rata untuk periode 2002-2006 sebesar 3,47. Sedangkan proyeksi ICOR kedepan diperkirakan berdasarkan tendensi peningkatan yang terjadi dimasa lalu. Dengan cara demikian, perkiraan ICOR untuk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2010 adalah 3,52 dan pada tahun 2025 mendatang diperkirakan akan lebih tinggi yaitu 3,75. Peningkatan ini didasarkan pada adanya tendensi makin meningkatnya penggunakan barang modal yang cendrung akan semakin tinggi bilamana kegiatan sudah mengunakan teknologi yang semakin maju pada tahun 2025 mendatang.

5.

Dengan diketahuinya proyeksi laju pertumbuhan ekonomi dan ICOR, dengan menggunakan formulan berdasarkan Model Harrod-Domar akan dapat pula diketahui nilai kebutuhan investasi total Kabupaten Lima Puluh Kota yang diperlukan untuk mencapai target laju pertumbuhan ekonomi trersebut. Proyeksi kebutuhan investasi total tersebut untuk tahun 2005 diperkirakan sebesar Rp 1.089 Miliar dan akan meningkat menjadi Rp. 1.285 Miliar pada tahun 2010. Sedangkan untuk tahun 2025 kebutuhan investasi total tersebut akan terus meningkat menjadi Rp. 5.880 Miliar.

6.

Perkiraan laju pertumbuhan penduduk untuk tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 ditetapkan berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan oleh BPS Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan cara demikian, jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010 menjadi 343 ribu orang dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,10 %. Sedangkan proyeksi untuk tahun 2015 ke atas dilakukan dengan melihat trend perobahan masa lalu. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota selama 20 tahun kedepan diperkirakan akan terus menurun sehingga pada tahun 2025 laju pertumbuhan penduduk tersebut diperkrakan hanya 0,9%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh semakin terwujudnya keluarga kecil sejahtera dan masih tetap tingginya tendensi merantau (migrasi bersih keluar).

7.

Dengan diketahuinya Laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk, dapat diketahui laju pertumbuhan pendapatan perkapita untuk tahun 2010. Kemudian dengan menambahkan perkiraan laju pertumbuhan ekonomi ini dengan proyeksi laju inflasi sebesar 6,75 persen, diketahui laju pertumbuhan PDRB


33

perkapita harga berlaku. Dengan demikian, diperoleh nilai Pendapatan Perkapita harga berlaku untuk tahun yang bersangkutan sebesar Rp. 14,1 juta. Selanjutnya, bila diasumsikan bahwa kurs mata uang dollar adalah Rp. 9.000, yaitu sama dengan asumsi APBN Tahun 2008, maka nilai pendapatan perkapita Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2010 diperkirakan sekitar US $ 1.532. Tabel 2.1 Proyeksi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Unsur Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (Persentase) ICOR Total PDRB Harga Konstan (Rp. Miliar) Tingkat Inflasi (Persentase) PDRB Harga Berlaku (Rp. Miliar) ∆ PDRB Harga Berlaku (Rp. miliar) Perkiraan Kebutuhan Investasi Total Harga Berlaku (Rp. Miliar) Kebutuhan Investasi Pemerintah (Rp. Miliar) Kebutuhan Investasi Swasta dan Masyarakat (Rp. Miliar) Jumlah Penduduk („000 Orang) Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Pendapatan Perkapita Harga Konstan (Rp. Juta)

2005

2010

2015

2020

2025

5,78

6,35

7,00

7,50

7,80

3.47

3.52

3.59

3,65

3,75

2.126

2.712

3.555

4.748

6.412

6.75

6.50

6,00

5.50

5.00

3.081

4.765

7.769

12.667

20.507

314

365

661

980

1.568

1.089

1.285

2.373

3.577

5.880

389

449

830

1.245

2.058

700

836

1.543

2.312

3.882

328

343

358

373

387

1,00

1,10

1,05

1,00

0,90

5,9

13,2

22,4

33,7

51,7

23,8 ($2.481)

35,7 ($3.717)

54.5 ($5.445)

Pendapatan Perkapita 9,0 14.1 Harga Berlaku (Rp. Juta ($1.142) ($1.532) (US $) Sumber : ICOR Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 13

8. Sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang sudah lebih baik dan ICOR yang lebih tinggi pada tahun 2010, diperkirakan kebutuhan investasi total yang diperlukan untuk mencapai laju pertumbuhan tersebut juga akan semakin tinggi, yaitu mencapai sekitar Rp. 1.285 Miliar. Dari kebutuhan investasi total ini, Rp. 449 Miliar diharapkan akan dapat disediakan oleh pemerintah daerah dan sisanya Rp. 836 Miliar diharapkan akan dapat diperoleh dari sektor swasta dan masyarakat. Akan tetapi laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2010 ini diperkirakan akan sedikit lebih rendah, yaitu 1,10 persen sebagai hasil pelaksanaan Program


34

Keluarga Berencana. Dengan menggunakan perkiraan laju pertumbuhan penduduk tersebut, maka perkiraan pendapatan perkapita dengan harga berlaku pada tahun 2010 diperkirakan akan meningkat menjadi Rp. 14.1 juta atau sekitar US $ 1.532 bila kurs diasumsikan sebesar Rp. 9.200 untuk setiap US $1. 9. Pada tahun 2015 kondisi perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota diperkirakan sudah akan semakin baik, yaitu tumbuh rata-rata 6,91 persen. Sementara itu teknologi produksi akan semakin berkembang dan penggunaan mesin dan peralatan semakin banyak, sehingga teknologi yang dipergunakan semakin Padat Modal. Akibatnya, ICOR secara total sediki meningkat menjadi 3.59. Berdasarkan hal ini, maka kebutuhan investasi total yang diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut juga meningkat menjadi Rp. 2.373 dimana Rp. 830 Miliar diantaranya diharapkan dapat disediakan oleh pemerintah dan sisanya Rp. 1.543 Miliar diperkirakan akan diperoleh dari pihak swasa dan masyarakat. Dengan memperkirakan laju pertumbuhan penduduk akan semakin menurun menjadi 1,05 persen sebagai akibat keberhasilan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam program Keluarga Berencana. Dengan cara yang sama, diperkirakan pendapatan perkapita Kabupaten Lima Puluh Kota dengan harga berlaku pada tahun 2015 sudah akan mencapai Rp. 23,8 juta atau setara dengan US $ 2.481 bila kurs meningkat menjadi Rp. 9.600 untuk setiap US $1. 10. Untuk tahun 2020 perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota akan semakin stabil dan pertumbuhan ekonomi semakin cepat, yaitu sekitar 7,29 persen. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin padat modal, maka ICOR akan meningkat menjadi 3,65. Dengan demikian, perkiraan kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi tersebut diperkirakan berjumlah Rp. 3.557 Miliar. Dari jumlah ini sekitar Rp.1.245 Miliar akan diperoleh dari pembiayaan pemerintah dan sisanya Rp 2.312 diharapkan dari swasta dan masyarakat. Dengan mengasumsikan bahwa laju pertumbuhan penduduk akan mengalami penurunan lagi menjadi yaitu 1,00 persen rata-rata pertahun, maka pendapatan perkapita Kabupaten Lima Puluh Kota dengan harga berlaku diperkirakan akan mencapai Rp. 35,7 juta atau setara dengan US $3.717. 11. Sedangkan pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota akan mencapai puncaknya dengan laju pertumbuhan rata-rata 7,46 persen setiap tahunnya. Sementara itu, ICOR diperkirakan sudah akan mencapai 3,75 sehingga kebutuhan investasi total dengan harga berlaku yang diperlukan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut mencapai Rp. 5.880. Dari jumlah tersebut Rp. 2.058 Miliar akan diperoleh dari dana pemerintah dan sisanya sekitar Rp. 3.882 Miliar diharapkan akan diperoleh dari swasta dan masyarakat. Dengan mengasumsikan bahwa laju pertumbuhan penduduk sudah semakin rendah yaitu menjadi 0,90 persen rata-rata setiap tahunnya, maka diperkirakan nilai pendapatan perkapita Kabupaten Lima Puluh Kota dengan harga berlaku pada tahun tersebut akan mencapai Rp. 54,5 juta atau setara dengan US $ 5.445 bila kurs mata uang diasumsikan meningkat menjadi Rp. 10.000 untuk US $ 1. Perkiraan ini rasanya cukup logis karena RPJP Nasional memperkirakan tingkat pendapatan rata-rata Indonesia pada tahun 2025 mendatang adalah US $ 6.000.


35

2.2.2 PREDIKSI PEMBANGUNAN SOSIAL 1. Prediksi bidang sosial dan pembangunan manusia dalam Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan kepada konsensus internasional tentang pendidikan yaitu Education for All (EFA) serta pembangunan manusia Millenium Development Goal (MDG). Konsensus tersebut pada dasarnya menyangkut dengan target pencapaian seperangkat indikator yang diharapkan dapat diwujudkan pada akhir tahun 2015 mendatang. Dengan mengacu kepada konsensus tersebut dan juga mengingat amanah Undang-undang Dasar 1945, serta undang-undang yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan, maka prediksi pembangunan manusia untuk Kabupaten Lima Puluh Kota untuk periode 2005-2025 dikelompokkan atas beberapa bidang sebagai berikut: (a) Pembangunan Manusia. 2. Kabupaten Lima Puluh Kota diperkirakan mencapai konsensus milenium relatif berat dari yang ditargetkan tahun 2015. Kondisi pembangunan manusia yang paling berat diselesaikan adalah penuntasan pendidikan untuk jenjang pendidikan SMP, mengatasi persoalan utama kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat. IPM akan diperbaiki menjadi 78,5 diperkirakan dapat memperbaiki peringkat nasional menjadi 175. 3. Namun pada kurun waktu 5 tahun pertama, maka pembangunan sumberdaya manusia memperkuat dan mempertajam kekhasan kualitas yang lebih lengkap, kesimbangan antara kecerdasan dan emosional, serta spritual masyarakat. Sekalipun ketiga komponen, pencapaian pemerataan pendidikan dan perluasan kesempatan pendidikan, pencapaian Kabupaten Lima Puluh Kota sehat 2015, dan peningkatan daya beli masyarakat, maka fokus utama diberikan pada penyelesaian berbagai aspek yang terkait dengan aspek kesehatan dan daya beli masyarakat. Kabupaten Lima Puluh Kota juga perlu menyelesaikan persoalan pencapaian pemerataan kualitas pendidikan, dengan fokus kepada penguatan bidang dasar, geografi, dan keterampilan pertanian dan peternakan. 4. Pada tahun 2015, dimana pencapaian kebutuhan dasar membangun manusia terpenuhi, Kabupaten Lima Puluh Kota dibangun untuk memastikan pemecahkan persoalan kualitas manusia. Kualitas manusia terpilih dan fokus diberikan kepada penguatan bidang penguasaan ilmu dasar (Matematika, Geografi dan Bisnis) dengan menghasilkan karakter generasi mendatang yang memiliki dan mempraktekan kesolehan sosial dan agamais dengan sesungguhnya. Semasa tahapan ke dua proses pembangunan ini, Kabupaten Lima Puluh Kota juga memperkuat institusi penyelenggaraan pendidikan, baik pada jenjang dasar, maupun menengah. Dimana fokusnya adalah menyelesaikan persoalan internal efisiensi dan persiapan mutu.


36

Tabel 2.2 Prediksi Indikator Pencapaian Pembangunan Sumberdaya Manusia dan Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota. Indikator Pencapaian IPM IPM a/ Ranking nasional Pendidikan Akses universal pendidikan b/ Fokus Kualitas Otak (Math, Bisnis, Geografi) Fokus Spritual dan Social Tata Kelola Pendidikan Kesehatan IMR per (000) c/ % Kurang Gizi d/ Penuntasan Penyakit % Pelayanan air minum Kemiskinan dan Pengangguran % Penduduk Miskin % Pengangguran terbuka Keseimbangan Ekonomi % Praktek Zakat

RPJM Ke 1 (2010)

RPJM Ke 2 (2015)

RPJM Ke 3 (2020)

RPJM Ke 4 (2025)

69,9 240

72,3 220

75,0 200

78,5 175

90,3%

95%

100%

100%

Mulai Persiapan Penataan Internal Manajemen

Pemantapan Pemantapan

Terkenal Emas

Menonjol Renaisanse

Penataan Kualitas

ISO nasional

ISO internasional

21 15 ISPA, dan TBC

19 10 TBC

17 7,5 Bebas

45

55

65

14,8 9,8

12,8 7,8

10,5 6,0

7,5 5,0

35

40

45

50

25 20 ISPA, Malaria, dan TBC 37,4

Catatan: (a) Baseline 2006; (b) Base line untuk usia 13-15 tahun 2006 ; (c) Baseline 2006; (d) Gizi Kurang dan buruk Baseline 2006, (BPS, 2007)

Sumber : BPS Tahun 2007

(b) Pendidikan 5. Prediksi pendidikan mengacu kepada pentahapan 3 aspek utama. Pertama adalah pencapaian aspek perluasan kesempatan pendidikan dan mengurangi kebodohan. Kedua adalah pemerataan kualitas pendidikan antar tempat dan relevansinya dengan kebutuhan pasar, dan ketiga adalah pelaksanaan pelayanan pendidikan yang mengacu kepada penerapan prinsip good education governance (GEG). 6. Pemerataan kesempatan belajar ditandai dengan pemecahan terhadap persoalan yang terkait dengan akses pendidikan untuk pendidikan SLTP. Tahun 2018 diharapkan sudah menyelesaikan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar pada level SMP, dan tahun 2015 pada level SD. Fokus diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan tinggal di daerah terpencil, dan daerah perbatasan. Pemerataan pendidikan diupayakan melalui skema subsidi silang bantuan pemerintah dan masyarakat, melalui berbagai skema melalui meringankan biaya pendidikan. 7. Fokus peningkatan mutu pendidikan adalah dengan pemilihan jenis dan bidang yang menjadi handalan masyarakat kabupaten Lima Puluh Kota, kuat di bidang Matematika, RPJPD Kab. Lima Puluh Kota 2005-2025

37

Geografi dan Bisnis. Hingga pelaksanaan RPJP ke dua, seluruh instrumen menuju kepada pemerataan mutu sudah disiapkan, termasuk peningkatan kapasitas guru, kurikulum berbasis teknologi serta ketersediaan alat pembelajaran secara lengkap, baik secara formal maupun informal. 8. Kabupaten Lima Puluh Kota juga memberikan fokus kepada penyediaan pendidikan kejuruan yang unggul, khusus dibidang pertanian, peternakan dan agribisnis yang didukung oleh teknologi industri. Unggulan kejuruan adalah untuk menyediakan tenaga terampil madya untuk bidang-bidang yang berkembang, seperti pengolahan agribisnis. 9. Kabupaten Lima Puluh Kota tetap melanjutkan program pemenuhan kebutuhan alat pembelajaran kualitas baik secara kuantitas maupun kualitas. Peningkatan keahlian guru dan kurikulum. Pendidikan yang berbasiskan agama dan budaya dijadikan sebagai ikon pendidikan di daerah ini. 10. Akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan melalui pentahapan organisasi pendidikan. RPJM periode pertama dikonsentrasikan kepada peningkatan managemen pendidikan yang menuju pada efesiensi dan efektifitas pengelolaan pendidikan. Periode ke dua dinyatakan sebagai transisi kepada fokus perbaikan internal efisiensi dan persiapan terhapan pencapaian kualitas. Periode ke tiga RPJP, pembangunan kualitas pendidikan dimaksudkan untuk mempersiapkan mutu pendidikan yang bertaraf nasional dan internasional. (c) Pembangunan Kesehatan 11. Dari ketiga komponen IPM, maka Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menyelesaikan persoalan utama, dimana persoalan kesehatan dasar diberikan dengan pelayanan fokus kepada peningkatan kesehatan ibu, penurunan kematian anak dan penanganan jenis penyakit menular yang mudah berpindah. Diantaranya Malaria, ISPA, TBC, fillariasis dan sejenisnya. Kedua pemenuhan aspek pelayanan kesehatan tersebut diupayakan dalam kerangka sistem pelayanan kesehatan yang sudah dirintis dan dilaksanakan di Sumatera Barat dan secara nasional. Sekalipun demikian dalam perjalanan waktu, pembangunan sub sektor kesehatan juga menyadari pentingnya pemberdayaan dan pendayagunaan peran serta masyaakat dalam menunjang berjalannya pelaksanaan sistem kesehatan yang dibuat. Secara spesifik pembangunan aspek kesehatan sebagai berikut: 12. Pembangunan sub sektor kesehatan diletakkan pada kepastian pengendalian akar masalah kesehatan, berupa kombinasi perbaikan perilaku laku hidup bersih dan sehat, peningkatan gizi serta penyediaan fasilitas lingkungan yang cukup baik. Termasuk penanganan khusus daerah tertinggal/terisolir. Kemudian pemilihan terhadap pelayanan kesehatan yang sifatnya terlihat dan muncul sebagai konsekwensi perubahan internal dan eksternal, misalnya jenis penyakit tropis dan degeneratif. Saat bersamaan pembangunan kesehatan mesti menjamin agar jenis penyakit utama dapat menjadi fokus penanganan, misalnya Malaria, ISPA, TBC serta jenis penyakit menular lainnya, baik yang berasal dari manusia, hewan atau berbagai macam virus yang membahayakan.


38

13. Sistem pelayanan kesehatan setidaknya telah berjalan sebagai mana mestinya mulai tahun 2012, dan sistem tersebut dipertahankan dan diperbaiki setiap periode pembangunan kesehatan. Mulai tahun 2012, sistem pelayanan kesehatan sudah menjangkau pada seluruh segmen masyarakat. Sistem pelayanan juga mampu melayani penduduk sesuai dengan segmen usia dan karakter kemampuan. 14. Kabupaten Lima Puluh Kota mempersiapkan dan memilih pelayanan pada level rumah sakit sudah menuju kepada pelayanan yang spesialistik dan sub spesialistik membantu memecahkan persoalan jenis penyakit utama, mulai dari fokus kepada pelayanan Penyakit Menular Daerah Tropis dan Penyakit Tidak Menular. Pelayanan manajemen rumah sakit yang dimaksud mesti sudah mampu memperoleh sertifikasi ISO pada tahun 2020, dan pada periode selanjutnya pada tahun 2025, rumah sakit sudah mampu bertarafkan internasional sesuai dengan spesifik pelayanan yang diberikan. 15. Pembangunan sub sektor kesehatan lingkungan perlu menjamin kebutuhan akan sanitasi dan air minum kepada masyarakat. Pembangunan sektor gizi keluarga dimulai dengan memperbaiki tingkah laku pola gizi seimbang, perbaikan sistem sanitasi dan air minum dan mendorong perbaikan status gizi, khususnya anak balita. Disamping itu, pembangunan kesehatan disertai dengan penguatan kelembagaan dan lokasi pelayanan kesehatan pada masyarakat terpencil, termasuk sistem yang dalam jangka panjang handal dalam pelayanan jenis penyakit tertentu, setidaknya untuk Sumatera Tengah. 16. Pembangunan sumber daya manusia selain melalui bidang pendidikan juga diupayakan melalui pembangunan dan pengembangan pemuda dan olah raga. Keberhasilan pembangunan perlu didukung oleh sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani. (d) Kemiskinan dan Pengangguran 17. Diperkirakan angka kemiskinan tersisa sebesar 7,5% sementara angka pengangguran terbuka menjadi 5%. Penurunan kemiskinan dan pengangguran sebagai akibat dikembangkannya sektor agribisnis, dan pengolahan hulu hilir, yang kemudian dikembangkan sistem marketingnya yang baik. Fokus kebijakan adalah menjamin agar masyarakat berhak untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Kemudian pada kelompok masyarakat miskin dan tinggal pada perbatasan/terpencil, persoalan kemiskinan akan dapat diatasi melalui pemberdayaan usaha agribisnis. 18. Upaya memobilisasi dana masyarakat dimulai dengan mengembangkan pemahaman tentang pentingnya zakat, infak dan sedekah. Dengan demikian diharapkan apda tahun 2025, sebanyak 50% dari masyarakat sudah melakukan pembayaran zakat secara rutin. Kemudian sumber ini dimanfaatkan untuk peruntukannya sesuai dengan Al-Quran dan Hadist.


39

2.2.3 PREDIKSI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN WILAYAH (a) Prasarana dan Sarana 1. Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan prasarana jalan dan jembatan ini adalah tersedianya sistem jaringan jalan dan jembatan dalam rangka menjamin tersedianya sistem transportasi yang lancar, aman, dan murah dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu total panjang jalan yang ada sekarang perlu ditingkatkan lagi pada masa mendatang. Untuk mempercepat proses pembangunan daerah maka pembangunan prasarana jalan dan jembatan yang perlu mendapat prioritas adalah : a. Pembangunan jalan dan jembatan baru untuk meningkatkan akses ke pusat-pusat pertumbuhan dan sentra-sentra produksi dan pusat-pusat kegiatan sosial masyarakat yang diperkirakan akan semakin meningkat dan berkembang di masa mendatang; b. Pembangunan jalan dan jembatan baru untuk membuka isolasi daerah yang selama ini tidak dapat di akses dengan kendaraan bermotor roda empat; c. Pembangunan jalan dan jembatan sebagai jalan alternatif untuk meningkatkan transportasi antar wilayah dan antar daerah. 2. Peningkatan kualitas konstruksi jalan dan jembatan juga perlu mendapat prioritas yang semakin besar pada masa mendatang. Dengan beroperasinya Fly Over Kelok Sembilan maka volume lalu lintas yang menggunakan kendaraan berat akan semakin meningkat. Oleh sebab itu kualitas konstruksi Jalan Negara perlu ditingkatkan lagi sehingga pada kahir tahun 2025 seluruh ruas jalan Negara sepanjang 80,90 km ini sudah berada dalam kondisi baik dan statusnya sudah ditingkatkan menjadi jalan Kelas II. Begitu juga dengan Jalan Provinsi ditingkatkan pula konstruksinya disertai dengan pelebaran jalan sesuai dengan standar yang berlaku. Seluruh ruas Jalan Provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sepanjang lebih kurang 140 km ditargetkan sudah dengan kondisi baik dan statusnya ditingkatkan menjadi Jalan Kelas III.A. 3. Pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Lima Puluh Kota perlu pula diintegrasikan dan disinkronkan dengan sistem jaringan jalan di Sumatera Barat dan Kabupaten tetangganya. Dalam hal ini rencana pembangunan jalan dua jalur PadangPayakumbuh perlu diimbangi dengan peningkatan jalan yang mempuyai akses ke jalan dua jalur tersebut. Peningkatan jalan dan pengaspalan jalan dengan kualitas yang lebih baik juga diperlukan pada jalan-jalan alternatif yang akan dikembangkan di Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu jalan Tanjung Pati-Simalanggang dan Jalan TaramTanjung Pati. 4. Dari pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan jalan diatas, maka pada akhir tahun 2025 diperkirakan kondisi jalan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang sudah dengan kondisi baik sudah mencapai 37 %, kondisi sedang 30 %, dan yang rusak dan rusak berat hanya sekitar 33 %. Untuk mencapai target ini maka peningkatan jalan perlu pula disinkronkan dengan kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala terhadap jalan dan jembatan yang ada. Disamping itu perlu pula RPJPD Kab. Lima Puluh Kota 2005-2025

40

dilakukan koordinasi dan pendekatan kepada Departemen Kimpraswil dan Dinas Kimpraswil Provinsi Sumatera Barat yang melakukan kegiatan pembangunan baru, rehabilitas, dan pemeliharaan pada ruas jalan Negara dan Jalan Provinsi. 5. Pembangunan sistem transportasi dalam rangka tersedianya pelayanan angkutan yang lancar, aman, dan murah akan dicapai melalui pembangunan terpadu yang mencakup beberapa sub sistem yaitu sub sistem jalan dan jembatan, moda atau jenis angkutan, sistem terminal, organisasi dan kelembagaan, fasilitas penunjang seperti perbengkelan, suku cadang kendaraan, penyediaan dan harga BBM, rambu-rambu, trafic light, warning light, halte, lampu jalan, trotoar dan lain sebagainya. Tabel 2.3. Prediksi Prasarana Jalan dan Jembatan Di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2005-2025 Uraian

2005

2010

2015

2020

2025

Jalan Kabupaten (km)

1.104

1.144

1.194

1.244

1.281

Total

1.307

1.347

1.413

1.463

1.500

% Jalan Aspal

48,30

55

60

65

70

% Jalan Kondisi Baik

26,64

29

32

34

37

% Jalan Sedang

16,66

20

23

27

30


7. Jenis sarana angkutan yang akan berkembang pada masa mendatang diperkirakan tetap didominasi oleh angkutan kendaraan bermotor baik untuk angkutan penumpang maupun angkutan barang. Sejalan dengan meningkatnya kondisi jaringan jalan dan jembatan, maka jumlah armada kendaraan bermotor diprediksi akan terus pula meningkat. Untuk angkutan penumpang diperkirakan akan meningkat akan bergeser dari kendaraan besar (bus) kepada kendaraan berukuran kecil seperti mini bus. Perubahan sistem angkutan yang sangat besar terjadi pada penggunaan sepeda motor yang tidak saja sebagai angkutan pribadi perorangan juga menjadi angkutan penumpang (ojek) dan angkutan usaha dagang keliling. 8. Kebutuhan terhadap jasa angkutan kendaraan bermotor diperkirakan akan meningkat dengan pesat pada masa 20 tahun mendatang. Faktor lingkungan strategis eksternal seperti semakin baiknya kondisi jalan dan jembatan Sumatera Barat, peningkatan Bandara Internasional Minangkabau, dan pesatnya pembangunan di Provinsi Riau akan mendorong meningkatnya volume angkutan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Faktor internal yang berpengaruh adalah peningkatan produksi daerah serta peningkatan prasarana jalan dan jembatan akan mendorong pula meningkatnya volume angkutan lokal. Perkembangan teknologi kendaraan bermotor yang diikuti dengan kemudahan dalam sistem pembiayaan dan perkreditan merupakan faktor pendorong pula untuk meningkatnya jumlah armada angkutan dalam berbagai jenis. Peningkatan volume angkutan kota dan angkutan pedesaan ditandai dengan meningkatnya jumlah trayek dan jumlah armada angkutan. Pada tahun 2004 jumlah trayek tercatat sebanyak 25 buah dengan jumlah lintasan sebanyak 74 lintasan. RPJPD Kab. Lima Puluh Kota 2005-2025

41

Jumlah armada angkutan untuk melayani trayek tersebut adalah 430 unit yang terdiri dari jenis oplet dan mini bus. 10. Kebutuhan terhadap pesawat telepon, baik sambungan langsung ke rumah-rumah maupun berupa telepon umum (wartel) akan terus meningkat dimasa mendatang. Pada akhir tahun 2025 ditargetkan seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah dapat dilayani oleh sambungan telepon otomat. Dengan berkembangnya pengunaan telepon seluler (Handphone), maka kebutuhan terhadap sarana telekomunikasi ini akan dilakukan secara terpadu dengan sistem telepon otomat, khususnya untuk melayani daerah terpencil. 11. Peranan Pos sebagai media pengiriman surat, barang, wesel dierkirakan akan semakin berkurang pada masa mendatang. Penurunan peranan Kantor Pos ini disebabkan karena kalah bersaing dengan teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika) serta perbankan. Semakin meluasnya pemakaian komputer dengan fasilitas internet dan email dalam pengiriman informasi akan mengurangi peranan Kantor Pos dalam kehidupan masyarakat. Begitu juga dengan makin meningkatnya pelayanan perbankan dalam bentuk pemasyarakatan sistem tabungan online, penggunaan ATM akan menguragi pula pengiriman uang melalui wesel pos. Namun demikian keberadaan kantor pos minimal satu di setiap ibukota kecamatan tetap dibutuhkan pada masa mendatang. 12. Pembangunan perumahan dan pemukiman sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dipastikan terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak huni perlu didorong dengan penyediaan lahan pemukiman pada lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang serta harga yang terjangkau. Disamping itu pembangunan perumahan ini perlu pula dilengkapi dengan penyediaan fasilitas pemukiman seperti prasarana jalan lingkungan, tenaga listrik, air minum, riol dan saluran pembuangan air limbah, dan fasilitas pemukiman seperti sekolah, kesehatan, mesjid dan musalla, dan sebagainya. Khusus pada kawasan perkotaan di Sarilamak dan ibukota-ibukota kecamatan sangat diperlukan perecanaan kawasan pemukiman yang sudah tertata dengan baik sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Usaha ini diawali dengan penyediaan lokasi dan perbaikan dalam administrasi dan status pemilikan tanah. 13. Sumber tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari PLTA Batang Agam, PLTA Maninjau PLTA Singkarak, dan PLTA Kotopanjang yang didistribusikan ke seluruh wilayah melalui Gardu Induk dengan kapasitas tegangan 20 KV dan daya 200 KVA, dengan daya terpasang sebesar 51.506.873 KWH. Pelayanan jaringan tenaga listrik boleh dikatakan sudah menyebar secara merata ke seluruh wilayah kota dan pedesaan, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk industri, pemerintahan, sosial dan untuk penerangan umum. Pada tahun 2006 jumlah pelanggan tenaga listrik di Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebanyak 48.905 orang, dimana 45.890 orang atau 93,83 % merupakan pelanggan rumah tangga. Dibandingkan dengan jumlah rumah tangga tahun 2006 sebanyak 85.212 KK, maka yang sudah mendapatkan pelayanan sambungan tenaga listrik baru atau 53,85 %.


42

14. Kebutuhan penduduk terhadap tenaga listrik pada masa mendatang akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan sektor industri dan teknologi elektronika. Kebutuhan tenaga listrik ini diperkirakan akan dipenuhi oleh sumber-sumber pembangkit yang ada. Pada akhir tahun 2025 jumlah rumah tangga yang akan dilayani sambungan tenaga listrik diperkirakan menjadi 75 % dari total rumah tangga yang ada. Permasalahan yang cukup menghambat dalam melayani kebutuhan penduduk ini adalah lokasi pemukiman penduduk yang terpencarpencar dalam wilayah yang cukup luas sehingga menyulitkan dalam pemasangan jaringan transmisi dan jaringan distribusi tenaga listrik. Disamping itu tidak semua penduduk mampu membiayai pemasangan baru untuk rumah-rumah mereka karena biaya yang masih dirasakan tinggi oleh masyarakat miskin. 15. Disamping untuk konsumsi rumah tangga dan industri, penyediaan tenaga listrik juga diarahkan untuk penerangan jalan dan tempat-tempat umum. Dalam usaha meningkatkan penerangan jalan di Kabupaten Lima Puluh Kota secara teknis tidak mengalami permasalahan yang berarti. Pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya hanya menyangkut dengan kemampuan penyediaan dana untuk pengadaan tiangtiang listrik dan jaringan transmisi dan distrikbusi. Untuk peningkatan pemasangan lampu-lampu penerangan jalan ini perlu dilakukan secara bertahap dengan prioritas utama adalah pada kawasan perkotaan di Kota Sarilamak sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Prioritas selanjutnya adalah penerangan jalan pada ibukota kecamatan yang berada pada jalur jalan Negara dan jalur jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten. Prioritas lain adalah pemasangan lampu jalan dan penerangan pada tempat-tempat umum yang terkait dengan keindahan kota, ketertiban dan keamanan. 16. Kebutuhan penyediaan air minum secara kuantitas dan kualitas akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Berdasarkan standar nasional maka setiap penduduk rata-rata membutuhkan air bersih 120 liter per kapita per hari untuk air minum, mandi, dan cuci. Untuk memenuhi target tersebut maka Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) diharapkan dapat melayani air bersih untuk 70 % penduduk perkotaan (urban) dan 30 % di pedesaan (rural) pada akhir tahun 2025. Sedangkan sisanya diharapkan dipenuhi dari sumber lain seperti sumur gali, sumur pompa, mata air, dan sumber lainnya. 17. Kemampuan pelayanan air minum oleh PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota pada saat ini baru 56 % dari jumlah penduduk yang tercakup dalam 8 kecamatan. Oleh sebab itu prioritas pertama dalam meningkatkan pelayanan air bersih ini adalah menambah unit pelayanan ke semua kecamatan menjadi 13 unit sehingga seluruh kecamatan sudah mendapat pelayanan air bersih dari PDAM. Disamping itu untuk melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat umum maka diperlukan penambahan pompanisasi dan hidran umum yang dialokasikan secara merata ke seluruh pusat-pusat pemukiman penduduk. Sumber air untuk memenuhi kebutuhan air bersih diatas pada dasarnya tersedia dengan cukup bahkan dapat dikatakan melimpah. Potensi sumber air yang dapat diolah berasal dari 13 buah sungai yang tersebar secara merata di seluruh kecamatan serta adaya sumber-sumber lain seperti waduk dan mata air. Persoalannya


43

adalah bagaimana menyediakan sumber dana untuk mengeksploitasi potensi sumber air yang besar ini untuk memenuhi kebutuhan penduduk. 18. Peranan irigasi sangat penting dalam usaha meningkatkan produksi pertanian, khususnya padi sawah yang merupakan lapangan pekerjaan terbesar di Kabupaten Lima Puluh Kota. Disamping itu sistem irigasi dimanfaatkan pula untuk perikanan darat, sumber air bersih, dan drainase. Dari luas sawah di Kabupaten Lima Puluh Kota 23.084 Ha maka yang sudah memiliki sistem pengairan irigasi adalah 21.819 Ha atau 94,52 %, yaitu terdiri dari Irigasi Teknis 4.686 Ha 20,30 %, Irigasi Setengah Teknis 5.590 Ha atau 24,22 %, Irigasi Sederhana 2.251 Ha atau 9,75 %, dan Irigasi Desa 9.292 Ha. 19. Peluang untuk meningkatkan sistem irigasi pada dasarnya terbuka lebar karena Kabupaten Lima Puluh Kota dilalui oleh 13 buah sungai yang lokasinya tersebar secara merata ke seluruh wilayah. Hambatan teknis yang dihadapi adalah masalah topografi dimana areal sawah adakalanya lebih tinggi dari permukaan sungai yang ada. Pembangunan sistem irigasi yang dilakukan selama ini adalah berupa pembangunan bendungan untuk menaikkan permukaan air dan mengalirkannya ke areal persawahan dengan saluran teknis dan setengah teknis. Namun untuk membangun bendungan dan saluran irigasi ini jelas membutuhkan biaya yang sangat besar. Disamping itu terdapat pula sistem tradisional untuk menaikkan air sungai dengan sistem pompanisasi dan membuat kincir air. Permasalahan irigasi yang paling mendesak untuk ditanggulangi adalah bagaimana meningkatkan saluran irigasi yang masih berupa Irigasi sederhana dan Irigasi Desa yang masih menggunakan konstruksi saluran tanah menjadi saluran teknis dan setengah teknis. Disamping itu untuk mengairi areal persawahan yang berada pada topografi yang tinggi maka dikembangkan sistem pompanisasi. (b) Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah 20. Pengembangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka panjang (2005-2025) secara umum diarahkan kepada terwujudya tata ruang wilayah yang mampu mendukung peningkatan aktivitas masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Disamping itu pengembangan tata ruang kota juga dimaksudkan untuk menciptakan keserasian penempatan akitivitas ekonomi dan sosial budaya masyarakat dalam sistem tata ruang yang efektif dan efisien. 21. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka pola pemanfaatan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budi daya, dimana kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, sementara kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. 22. Konsepsi ruang dan perwilayahan dalam UU No. 26 tahun 2007 di atas sangat berimplikasi dalam penerapannya di sektor kehutanan, karena masih terbuka celah


44

pemahaman yang berbeda dari sektor lain terhadap konsepsi ruang dan wilayah yang dikenal dalam kehutanan. Ruang kehutanan pengaturannya berada di bawah payung UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dimana menurut fungsinya kawasan hutan dibagi atas hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 442/Kpts-II/1999, tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Barat. Maka data luas kawasan hutan di Kabupaten Lima Puluh Kota menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Luas Kawasan (Ha) Kecamatan APL HPK HPT HP Tetap 1. Luak 4.558 Situjuah Limo 2. 4.988 40 Nagari Lareh Sago 3. 24.418 Halaban 4. Payakumbuh 8.184 5. Akabiluru 6.675 6. Guguak 8.8184 7. Mungka 2.095 8. Harau 19.684 9. Suliki 7.067 10. Gn. Omeh 6.160 2.719 11. Bk. Barisan 9.130 12. Pangkalan 15.585 6.456 5.504 6.196 13. Kapur IX 15.300 12.025 Jumlah 132.692 18.481 8.223 6.236 Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota No.

HSAW 1.580

HL

2.540 3.3984

12.606 5.562 200 588 27.060

11.133 1.763 2.751 1.802 6.281 9.540 6.627 1.313 20.140 37.465 43.923 142.738

23. Data di atas jelas terlihat bahwa lebih kurang 60,44 % berada pada kawasan hutan, dan hanya 39,56 % yang berada pada areal penggunaan lain (APL) atau yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan. Oleh karena itu dalam revisi RTRW Propinsi kita sedang upayakan mengajukan usulan perubahan fungsi kawasan terutama pada pada wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam seperti bahan tambang dan juga wilayah yang sudah merupakan permukiman, namun kelestarian hutan dan upaya menjaga fungsi hidro-orologisnya tetap dipertahankan dan sesuai dengan UU tata ruang kawasan hutan paling sedikit 30 (tia puluh) persen dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS). 24. Pengembangan tata ruang dalam suatu wilayah tidak terlepas dari kebijakan pembangunan daerah dan aktivitas sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakatnya. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pembangunan bidang ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian, peternakan dan agro industri. Ini berarti bahwa kebutuhan penyediaan tanah bagi lokasi pertanian, peternakan, dan industri akan meningkat dengan pesat yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap rencana penggunaan lahan dalam sistem tata ruang wilayah.


45

25. Dengan dipindahkannya ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota ke Sarilamak, maka kawasan ini akan menjadi kawasan strategis dalam pengembangan wilayah. Oleh sebab itu penyusunan perencanaan tata ruang kawasan ini perlu dilakukan secara khusus dalam bentuk perencanaan yang lebih detail dan teknis. Perencanaan tata ruang harus pula diikuti dengan kebijakan penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan pemerintahan Kota Sarilamak dengan seluruh aktivitas pendukungnya seperti perkatoran, pemukiman, perdagangan, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainya. (c) Lingkungan Hidup 26. Pembangunan ekonomi yang bertumpu pada sumber daya alam seperti pertanian, hutan dan bahan tambang, disamping memberikan dampak positif juga dapat menimbulkan akibat negatif terhadap ekosistem alam dan lingkungan hidup. Oleh sebab itu sumber daya alam ini perlu dikelola secara arif dan bijak sehingga tidak mengganggu ekosistem dan menurunkan daya dukung lingkungan hidup. Makin tingginya intensitas eksploitasi sumber daya alam serta meningkatnya jumlah penduduk dengan kegiatan yang mengarah kepada agri bisinis dan agro industri akan memunculkan pabrik-pabrik yang menghasilkan limbah yang perlu dikelola secara terpadu agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam dalam jumlah yang berlebihan mengandung resiko terjadinya pencemaran atau polusi air dan udara serta perusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan menjadi beban sosial yang harus ditanggung pemerintah dan masyarakat. 27. Pencemaran air umumnya berasal dari limbah rumah tangga, pasar, rumah sakit, industri dan pertambangan, pertanian, dan peternakan. Dari sumber-sumber ini maka pencemaran yang paling dominan adalah berasal dari limbah rumah makan berupa limbah organik dan non organik. Berdasarkan hasil survey lingkungan hidup tahun 2002 pencemaran terhadap kualitas air pada sungai Batang Sanipan masih berada di bawah ambang batas yang diizinkan. Namun peningkatan aktivitas ekonomi yang semakin mengarah ke sektor industri pada masa mendatang cendrung meningkatkan pencemaran terhadap air ini sehingga pengendalian dan pengawasan secara lebih dini sudah perlu ditingkatkan. Sedangkan polusi udara berupa kebisingan, debu dan bau yang tidak sedap dihasilkan oleh pabrik dan kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada beberapa sample di Tanjung Pati, Sarilamak, Lubuk Bangku, dan Ulu Air mununjukkan bahwa derajat polusi udara ini juga masih di bawah ambang batas yang diizinkan. Namun demikian terdapat kecendrungan akan semakin meningkatnya volume pencemaran udara ini karena meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan volume lalu lintas.


46

BAB III ISU-ISU STRATEGIS 1. Beberapa perubahan internal di Sumatera Barat yang dapat mempengaruhi peranan dan fungsi Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi sangat penting dijadikan sebagai dasar perumusan visi, misi arah dan strategi pembangunan jangka panjang. Peningkatan Kualitas Individu dan Kelembagaan kualitas penduduk baik secara individu maupun masyarakat sudah semakin meningkat. Hal ini ditandai pula dengan semakin meningkatnya kesadaran berdemokrasi baik dalam proses pelayanan masyarakat maupun pengambilan keputusan. Kualitas kelembagaan pemerintah juga mengalami perbaikan dan semakin bermutu pula. 2. Minangkabau mengalami tantangan besar. Itu pernyataan yang mungkin dapat mewakili keberadaannya dewasa ini. Masalah tentang keberadaan fungsi dan peran tungku tigo sajarangan yang semakin memudar, hubungan mamak dan kemenakan yang semakin menipis baik dalam isi dan prakteknya, kedudukan nilai agama yang semakin jauh dari tempat semestinya, dan kemerosotan intelektualitas disebagian kalangan dan posisi Ilmu Pengetahuan sebagai modal sumber daya manusia yang semakin kritis posisinya. Masih banyak lagi persoalan yang selama ini telah menjadi wacana dalam masyarakat Minangkabau. Inti dari semua itu adalah semua kita risau dan resah. Mau kemana dan dibawa kemana Minangkabau? Problem aktual Minangkabau terus menerus lahir dengan varian-varian barunya dari hari ke hari, sementara posisi kebudayaan Minangkabau dalam masyarakat terus menerus berusaha dipertahankan. Berbagai usaha mulai dari tingkat pemerintahan sampai ke masyarakat kebanyakan terus dilakukan. Program Kembali ke Nagari, Kembali ke Surau, wirid dan pengajian, penerapan mata ajaran BAM di kalangan siswa, pertunjukan kesenian daerah, pengembangan simbol arsitektur Bagonjong pada berbagai bangunan, dsb, adalah sebagian dari usaha pemerintah dan masyarakat dalam mempertahankan Minangkabau. 3. Semenjak masuknya arus globalisasi melalui peran komunikasi dan jalur informasi modern, maka batas-batas sosial kita semakin kabur, meskipun interaksi sosial semakin berkembang. Hal ini dapat dibuktikan dengan berkembangnya komunitaskomunitas baru di luar batas kesatuan identitas sosial yang ada, artinya kesatuan sosial tidak lagi diikat oleh batas-batas nagari, suku atau kaum. Ikatan sosial sudah berkembang kearah kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi, atau kepentingan lainnya yang kadang-kadang tak masuk akal. Sementara ini, sejalan dengan perkembangan teknologi, peralatan canggih untuk menopang kehidupan sehari-hari ditengah masyarakat justru melahirkan perilaku sosial yang keluar dari nilai kemuliaan. Anak-anak dan remaja lebih suka permainan elektronik dari pada bermain permainan rakyat seperti, gasing, genggong, dll. Muda-mudi berpakaian tidak sesuai dengan adat, yakni gemar membuka aurat. Pemakaian benda-benda modern juga menggejala untuk memperkuat keberadaan identitas mereka. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa budaya masyarakat Minangkabau mulai berubah menjadi budaya orang modern, seperti gaya hidup kota, walaupun kemampuan finansial mereka masih tergolong lemah. RPJPD Kab. Lima Puluh Kota 2005-2025

47

4. Dalam beberapa tahun belakangan ini di Kabupaten Lima Puluh Kota juga telah terlihat adanya konflik-konflik horizontal antar kelompok masyarakat atau antar nagari karena perebutan atas sumber daya alam, batas-batas nagari, kesalahpahaman identias agama dan budaya. Dengan semakin terbatasnya sumber daya alam, diperkirakan konflik-konflik sosial juga akan semakin meningkat pula di masa mendatang. Disamping itu, semakin terbukanya Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap penduduk dari etnis lain, diperkirakan potensi konflik-konflik karena kesalahpahaman identitas budaya atau agama juga semakin kuat. Selain itu, akibat dari peningkatan kesadaran politik dan hak-hak yang dijamin oleh hukum pasca reformasi, warga masyarakat akan semakin kritis dan memiliki keberanian untuk mengemukakan pendapat, melakukan demonstrasi, menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan mereka. Keadaan seperti itu diperkirakan juga akan dapat menjadi salah satu pemicu munculnya konflik vertikal antara warga dan aparatur pemerintah daerah di masa depan. 5. Secara perlahan, tetapi pasti, telah terjadi pula perubahan selera masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada masa yang akan datang dapat diproyeksikan akan perubahan kebutuhan, dari cenderung memenuhi kebutuhan pokok, sandang dan pangan, kepada kebutuhan pokok dan sekunder. Sehingga hal ini perlu pula diantisipasi dalam pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut telah terjadi pula peningkatan dayabeli masyarakat sebagai hasil dari peningkatan pendapatan. Dari analisis terdahulu daya beli juga mengalami peningkatan, walaupun masih jauh dari daerah lain. Namun dalam jangka panjang daya beli masyarakat akan cenderung meningkat lebih cepat lagi. Dan daya beli akan meningkat pada kebutuhan sekunder dan tertier. 6. Khusus untuk bidang pertanian, isu strategis yang cukup penting Pertama, karena Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan produsen gambir terbesar di dunia. Tetapi pelaku usaha tanaman gambir belum mendapatkan nilai tambah yang memadai dari usaha yang mereka jalankan. Upaya untuk memajukan agribisnis gambir baik SDM, kelembagaan, teknologi dan pasarnya akan berdamapak besar terhadap tingkat kehidupan pelaku usaha dan perekonomian daerah. Kedua, posisi daerah ini yang berbatasan langsung dengan Provinsi tetangga (Riau) membuka kesempatan pasar bagi produk unggulan yang dihasilkan. Pembangunan pertanian kedepan perlu diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk pangan dan hortikultura dalam memasuki pasar regional dan internasional. Ketiga, bahwa Provinsi Sumatera Barat sudah dicanangkan sebagai salah satu kawasan sentra produksi kakao di wilayah barat Indonesia. Dalam kaitan ini ada peluang untuk meningkatkan produksi bahan baku, biji terfermentasi dan produk olahan kakao lainnya. Keempat, kenaikan harga BBM dan penurunan cadangan minyak bumi telah mendorong tumbuhnya industri bahan bakar terbarukan (bio-fuel). Bahan bakar terbarukan dalam bentuk bio-etanol dapat diproduksi dari ubi kayu dan tebu. Dalam konteks Kabupaten Lima Puluh Kota secara historis ubi kayu dan tebu adalah komoditi pertanian yang sudah lama diusahakan. Artinya ada peluang untuk pengembangan kedepan. 7. Upaya pembangunan pertanian Lima Puluh Kota, seperti juga daerah lain yang ekonominya berbasis pertanian dengan kondisi yang relatif sama, secara internal


48

berhadapan dengan beberapa isu dan permasalahan untuk dapat berkembang. Diantara isu dan permasalahan tersebut adalah keterbatasan akses dan pemilikan aset produktif. Rata-rata pengusahaan lahan sawah di Lima Puluh Kota adalah 0.3 hektar dan lahan kering 0.46 hektar (dengan total kurang dari 1 hektar). Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah dukungan pengembangan usaha agribisnis dan agroindustri yang lebih komprehensif (dengan berbagai aspeknya seperti permodalan, peningkatan kapasitas teknis/penyuluhan dan pengelolaan usaha) dan mampu membangun skala ekonomi usaha yang memadai. Dalam kaitan itu maka kedepan perlu pengembangan kawasan sentra produksi dan agroindustri dan kelembagaan pengelolaannya yang dapat memberikan kerangka bagi alih teknologi, peningkatan produksi dan penanganan pasca panen. 8. Aspek pemasaran dan perdagangan komoditi yang dihasilkan juga perlu mendapat perhatian. Pada umumnya mekanisme pemasaran dan perdagangan komoditi pertanian sering tidak adil dan tidak berpihak kepada pelaku usaha pertanian (agribisnis dan agroindustri). Hal ini mengindikasikan bahwa aspek perdagangan dan kelembagaan pemasaran komoditi pertanian ini perlu menjadi perhatian. Disamping itu, perhatian juga perlu diberikan terhadap kapasitas para pelaku usaha pertanian (agribisnis). Dari data yang ada sebagian besar petani berpendidikan rendah dan kemampuan berusahanya dikembangkan secara alamiah sehingga ada keterbatasanketerbatasan untuk pengembangan lebih lanjut. Usaha agribisnis dan agroindustri akan dapat berkembang kalau para pelakunya mempunyai pengetahuan, kemampuan teknis dan terlatih dalam menjalankan usaha. 9. Permasalahan pokok pembangunan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum adalah relatif rendahnya daya saing produk dipasaran sebagai akibat dari kegiatan produksi yang kurang efisien sehingga harga jual dipasaran relatif tinggi. Faktor penyebab kurang efisiennya kegiatan produksi adalah karena relatif rendahnya produktivitas tenaga kerja, protensi sumberdaya alam yang terbatas dan relatif tinggi ongkos transpor sebagai akibat dari kondisi geografis yang berbukit-bukit. Faktor lain yang juga menyebabkan relatif rendahnya daya saing produk daerah adalah karena mutu produk yang dihasilkan relatif rendah dan penemuan produk baru sangat jarang sekali, terutama disebabkan oleh tingkat teknologi yang masih tradisional dan masih belum berkembangnya kegiatan penelitian dan pengembangan (Research and Development) pada dunia usaha. Rendahnya daya saing produk daerah ini menyebabkan kurang berkembangnya kegiatan ekspor dan kurang menariknya investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota. 10. Pendekatan pembangunan pertanian perlu bertumpu pada pendekatan kawasan dengan mewujudkan kawasan sentra produksi dan agroindustri komoditi unggulan. Kawasan sentra gambir, jagung, jeruk, manggis, sayuran, kakao, tembakau, cabe, pisang, kopi, ubi kayu dan komoditi lainnya yang berpeluang untuk dikembangkan pada masa yang akan datang perlu diwujudkan dalam artian yang utuh. Kelembagaan pendukung (permodalan, alih teknologi, dukungan pengembangan agribisnis dan sinergi antar pelaku, dan pemasaran produk) perlu terus dikembangkan. Pengembangan SDM pertanian (pelaku agribisnis) dan kelembagaan alih teknologi (penyuluhan pertanian) perlu mendapat penekanan dan ditangani secara serius untuk mendukung pengembangan kawasan sentra produksi tersebut. Upaya pengujian dan


49

penerapan berbagai teknologi baru di bidang pertanian perlu menjadi bagian dari upaya ini. 11. Pembangunan pertanian kedepan perlu memberikan penekanan kepada upaya membangun sinergi diantara sub-sektor pertanian (seperti sub-sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan dengan sub-sektor peternakan) untuk mendorong peningkatan efisiensi, pengurangan ketergantungan terhadap suplai input dari luar (seperti pupuk dengan memproduksi pupuk organik secara domestik) dan bergerak ke pertanian yang lebih ramah lingkungan. Sinergi dengan sektor lain yang mendukung dalam memwujudkan kawasan sentra (seperti prasarana jalan, irigasi, listrik, telekomunikasi, tempat pemasaran) juga perlu menjadi fokus perhatian. Pemanfaatan sumberdaya dasar pertanian (lahan dan air) perlu lebih dioptimalkan dengan mengembangkan usaha produksi berbasis penguasaan lahan komunal di tingkat lokal di dalam kawasan-kawasan sentra yang diprioritaskan untuk dikembangkan. 12. Berdasarkan hal ini, maka esensi pembangunan pertanian dan peternakan memfokuskan pada upaya revitalisasi kegiatan pembangunannya. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi (KSP), Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan Agro-city serta kawasan teknologi (Technopark) menjadi icon penting dalam pembangunan peternakan. Untuk memenuhi indikator diatas, terdapat tujuh wilayah garapan strategis (skim KAPET, pendukung UMKM, diversifikasi wilayah strategis, konservasi sumberdaya alam, usaha berbasis air, antisipasi konflik horizontal dan kerjasama pihak luar) yang saling mempunyai keterkaitan dalam revitalisasi pembangunan pertanian dan peternakan. 13. Sebagai hasil dari perkembangan pembangunan dan kemajuan yang terdapat dalam masyarakat, pengharapan terhadap pemerintah juga semakin meningkat. Pengharapan masyarakat tersebut sudah berubah dibandingkan dengan sebelumnya, mulai dari pengharapan akan kualitas hidup. Kemudian dilanjutkan dengan pengharapan akan masa depan yang lebih maju. Saat bersamaan pengharapan demikian diiringi dengan semakin sempitnya pemahaman budaya dan agama pada generasi muda. Ini perlu dijadikan sebagai indikasi dalam menetapkan strategy yang lebih tepat. 14. Ada dua persoalan yang menonjol dalam pencapaian pemerataan pendidikan yang ditemukan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pertama adalah sulitnya menyelesaikan penuntasan wajib belajar untuk kelompok usia 7-12 dan 13-15 tahun. Dimana pencapaian peningkatan akses saja tidaklah stabil, dan sangat tergantung kepada intensitas program. Daerah yang diduga menjadi sulit diselesaikan melalui program wajib belajar adalah daerah terpencil, daerah perbatasan dan daerah perkebunan. Kedua adalah upaya menggenjot pencapaian pemerataan pada usia 7-12 tahun, tidak diikuti oleh pencapaian pemerataan untuk usia 13-15 tahun. Diduga disebabkan oleh berperannya angka putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan masih tinggi. 15. Mutu pendidikan relatif timpang antar satu sekolah dengan sekolah lainnya. Namun demikian, tiga prioritas untuk pencapaian mutu adalah melanjutkan pencapaian kompetensi tenaga pendidik, menyediakan fasilitas pembelajaran, dan pembangunan kurikulum yang seimbang antara pencapaian ilmu, emosional dan spritual generasi


50

mendatang. Selain dari itu, aspek kebodohan dilihat dari penduduk buta huruf yang tersisa sekitar 1,9% lagi dari penduduk dewasa. Upaya untuk memperbaiki kemampuan baca tulis masih tetap dilanjutkan agar segera menjelang tahun 2010 tidak ada lagi penduduk usia dewasa yang tidak dapat tulis baca. Penuntasan yang paling berat adalah pada kelompok usia di atas 40 tahun. Selain dari itu pengembangan keterampilan dan lifeskill perlu untuk menyediakan keterampilan, agar mampu secara mandiri membuka pekerjaan dan meningkatkan produktivitas kerja. 16. Upaya untuk menghasilkan kualitas pendidikan tergantung pula kepada pilihan

kualitas. Sehingga keterbatasan sumberdaya dapat difokuskan untuk menghasilkan tenaga pendidik, kurikulum, serta laboratorium. Untuk itu fokus kualitas hendaknya mengacu kepada pengembangan ‘building character’ anak didik pada masa yang akan datang. Selain dari itu fokus kualitas juga dilengkapi dengan fokus bagaimana unsur emosional, spritual dan keragaan dari anak didik dicapai dalam proses belajar mengajar. Dengan melengkapi pencapaian aspek dan ranah emosional, spritual, ragawi, dan estetika diharapkan generasi mendatang akan menjadi semakin sempurna.

17. Aspek penyelenggaaan pendidikan diarahkan kepada pemenuhan prinsip penerapan tata kelola pendidikan yang baik. Dalam kaitan ini pendidikan dalam jangka panjang perlu menumbuhkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kapasitas manajemen kepala sekolah. Meningkatkan peranan komite sekolah, beserta upaya untuk membuka transparasi dan akuntabel. Dengan demikian dalam jangka panjang pendidikan tidak saja menjadi tanggungjawab pemerintah, namun juga menjadi tanggungjawab bersama. 18. Beberapa permasalahan bidang kesehatan seperti, penyakit menular masih ditemui beberapa kasus seperti TBC, kusta, ISPA, filariasis, diare, malaria serta masih terdapat balita kurang gizi yang diperkirakan sekitar 20%. Penyakit Malaria masih belum bebas, khususnya pada daerah perbatasan dengan Riau. Dengan demikian pelayanan kesehatan dasar dan penuntasan jenis penyakit tertentu perlu pula dijadikan sebagai agenda khusus kebijakan kesehatan. 19. Pelayanan kesehatan ibu dan anak, dimana salah satu indikatornya adalah seberapa pesat pelayanan kesehatan ibu melahirkan dibantu oleh tenaga kesehatan. Tahun 2002 misalnya 90,7% pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan dan Tahun 2007 kondisinya mencapai 91,7%. Apa artinya kenyataan demikian masih ditemukan sekitar 10% daerah yang paling sulit dari jangkauan pelayanan kesehatan. Dengan demikian persoalan pelayanan dasar kesehatan sebenarnya masih tersisa pada daerah yang dianggap jauh dari pusat keramaian atau pusat kecamatan. 20. Kemiskinan merupakan salah satu aspek lainnya yang perlu mendapatkan perhatian. Pada tahun 1999 jumlah penduduk miskin sebanyak 24.400 orang atau setara dengan 7,7%. Dengan mengukur angka kemiskinan dengan cara yang sama maka jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 52.900 orang atau setara dengan 16,2%. Fenomena ini terbalik dengan kondisi yang dicapai di Sumatera Barat. Dimana persentase masyarakat miskin semenjak tahun 1999 dari 13,2% menurun menjadi 12,5%. Akar persoalan kemiskinan di kabupaten Lima Puluh Kota masih belum jelas.


51

Kondisi tahun 2006 menujukkan bahwa sebesar 9,1% mereka yang miskin adalah penganggur, 72,9% dari kemiskinan ditemukan bekerja pada sektor informal, dan sisanya sebanyak 15,3% bekerja pada sektor formal. Selain dari itu kemiskinan juga ditemukan pada kelompok petani. Dimana sebanyak 62% dari mereka yang miskin bekerja di sektor pertanian. Dapat dibayangkan sebanyak 57,3% dari mereka yang miskin justru tidak sempat menamatkan pendidikan setingkat sekolah dasar. 21. Dibidang ketenagakerjaan terdapat tiga persoalan utama, yang pertama adalah meningkatnya jumlah tenaga kerja usia muda yang mencari pekerjaan. Meningkatnya jumlah pengangguran disebabkan karena kesempatan kerja dan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja. Pada tahun 2005 tercatat jumlah pengangguran sebanyak 7959 orang, ini setara dengan 9,8%. Namun persentase pengangguran ini sebenarnya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi tahun 2002, misalnya angka pengangguran setinggi 6,9%. Kedua adalah semakin meningkatnya jumlah pencari kerja wanita. Dan terakhir adalah peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Sedangkan upaya yang dilakukan selama ini dalam kaitannya dengan pembekalan keterampilan kerja angkatan kerja masih terbatas. 22. Permasalahan tata ruang yang dihadapi selama ini adalah belum adanya Rencana Tata Ruang Wilayah yang legal sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah. Hal ini menyebabkan pembangunan wilayah selama ini dilaksanakan secara partial tanpa memperhatikan pola tata ruang secara terpadu. Masalah lain yang dihadapi adalah masih lemahnya administrasi pertanahan dan tidak jelasnya batas-batas dan status pemilikan tanah yang sebagia besar merupakan tanah ulayat. Hal ini sering menimbulkan konflik kepentingan dalam pemanfaatan dan pengelolaan tanah. 23. Untuk mengantisipasi peningkatan volume lalulintas yang tinggi dengan selesainya pembangunan Fly Over Kelok Sembilan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merencanakan untuk membangun jalan dua jalur dari Padang sampai ke Kota Payakumbuh. Pembangunan Jalan 2 jalur ini juga melewati wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota mulai dari Batas Kabupaten Agam sampai dengan batas Kota Payakumbuh. Untuk mensinkronkan pembangunan jalan 2 jalur ini maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu mendorong Pemerintah Pusat untuk melanjutkan pembangunan Jalan 2 jalur ini sampai Fly Over Kelok Sembilan. Meningkatnya volume lalu lintas yang akan melewati Kabupaten Lima Puluh Kota, maka untuk menghidarkan kemacetan maka perlu dibangun jalur jalan alternatif yaitu dengan melakukan pelebaran dan peningkatan jalan ada ruas Tanjung Pati-Simalanggang-Suliki dan Tanjung Pati-Taram-Halaban. 24. Perbaikan dan pelebaran jalan Kelok Sembilan merupakan perobahan eskternal yang cukup penting dan dapat menjadikan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pintu masuk dari Provinsi Riau menuju Provinsi Sumatera Barat yang akan membawa pengaruh dan tantangan yang cukup besar. Prospek adalah semakin banyaknya arus lalu lintas barang dan orang, baik yang masuk maupun yang ke luar. Tantangan adalah daerah itu akan menjadi berat bebannya, khususnya poros ke timur yang satusatunya dari kawasan Sumatera Tengah.


52

25. Krisis pangan dunia menyebabkan Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan dampak positif dan diuntungkan mengingat selama ini daerah sudah memfokuskan kegiatannya untuk menghasilkan beras. Disamping itu juga sebagai salah satu lumbung protein, dan dalam jangka panjang ini akan prospek. Dengan adanya krisis pangan dunia ini, maka peluang Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengembangkan kegiatannya pada produksi pangan dan kegiatan agribisnis akan menjadi sangat besar dan menjanjikan. 26. Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang semakin serius diperkirakan akan menyebabkan adanya dampak negative terhadap ketersediaan energi dan kegiatan pembangunan daerah secara keseluruhan. Disamping itu, krisis ini juga sekaligus akan akan memicu inflasi yang selanjutnya akan menurunkan daya beli masyarakat secara umum. Dalam jangka panjang juga perlu difikirkan dan diantisipasi bagaimana dampak negatif tersebut dapat diatasi dan dikendalikan sehingga tidak memberikan akibat kurang baik untuk kesejahteraan masyarakat. 27. Pelaksanaan otonomi daerah yang secara resmi dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001 yang lalu, merupakan perubahan lingkungan strategis eksternal yang cukup penting untuk masa depan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan semakin baiknya pelaksanaan otonomi daerah tersebut, maka peranan pemerintah daerah dan masyarakat setempat akan semakin besar dalam penentuan arah dan pengelolaan pembangunan daerah. Disamping itu, pelaksanaan otonomi daerah ini juga menyebabkan setiap daerah berlomba memacu kemajuan pembangunannya sehingga persaingan antar daerah dalam kegiatan sosial ekonomi semakin tajam. 28. Sesuai dengan kesepakatan pada pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), pelaksanaan perdagangan bebas (free trade) secara menyeluruh, baik negara maju dan berkembang, akan dilakukan pada tahun 2020 nanti. Khusus untuk kawasan ASEAN kawasan perdagangan bebas (AFTA) tersebut akan mulai dilaksanakan tahun 2010 yang akan datang. Pada waktu itu, mobilitas barang dan orang antar negara maju dan negara berkembang sudah akan bebas dari hambatan bea masuk dan hambatan lainnya sehingga persaingan dalam bidang perdagangan, investasi, dan pasar kerja akan meningkat. Dalam situasi yang demikian, hanya kegiatan yang efisien dan mempunyai daya saing tinggi yang akan dapat bertahan. Kesepakatan perdagangan beas ini juga menyangkut dengan mobilitas tenaga kerja yang berarti bahwa tenaga kerja akan bebas masuk ke Indonesia.


53

BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

R

encana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2025 mendatang. Visi dan misi pembangunan jangka panjang ini ditetapkan berdasarkan cita-cita, aspirasi dan keinginan pemangku kepentingan yang secara keseluruhan dengan memperhatikan juga prediksi kondisi umum daerah untuk masa 20 tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 penyusunan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah ini dilakukan dengan mengacu pada visi dan misi pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17, Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Disamping itu, mengingat Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian integral dari Provinsi Sumatera Barat, maka penyusunan visi dan misi ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat untuk periode yang sama. 4.1. VISI PEMBANGUNAN DAERAH 1.

Visi pembangunan kabupaten Lima Puluh Kota merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai pada periode 20 tahun mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan memperhatikan kondisi umum, hasil evaluasi 5 sampai 10 tahun yang lalu. Sementara prediksi untuk 20 tahun mendatang merupakan keinginan, aspirasi serta cita-cita yang berkembang dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, visi ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai oleh Kabupaten Lima Puluh kota di masa mendatang.

2.

Visi pembangunan dihasilkan dan diformulasikan dari rangkuman keinginan seluruh masyarakat yang mengacu kepada suatu keinginan tertentu. Visi ditetapkan secara formal agar masyarakat memiliki komitmen yang tinggi dalam mencapainya. Bila visi ini telah ditetapkan, diharapkan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan dan sekaligus mengawasi kegiatan pembangunan daerah akan dapat dioptimalkan. Untuk mewujudkan visi perlu diciptakan keterpaduan dan keserasian antara peranan pemerintah daerah, peranan masyarakat, dan dunia usaha dalam menggerakkan proses pembangunan daerah secara keseluruhan.

3.

Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia secara keseluruhan. Visi Jangka Panjang dalam RPJP Provinsi Sumatera Barat 2005-2025, adalah mewujudkan “Sumatera Barat Yang Terkemuka berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais’. Oleh karenanya, dalam merumuskan visi pembangunan jangka


54

panjang Kabupaten Lima Puluh Kota tentunya juga harus mengacu kepada rumusan di atas, namun visi Kabupaten Lima Puluh Kota perlu pula mengakomodasi keunikan dan potensi daerah. Pertimbangan pertama adalah Kabupaten Lima Puluh Kota jelas memiliki potensi tersendiri yang dapat menjadikan visinya dapat dicapai. Pertimbangan kedua, adalah juga dengan memperhatikan segala kelemahan yang dimiliki, Pertimbangan ke tiga adalah dengan mempedomani perobahan lingkungan strategis yang ada, serta analisis lingkungan internal dan eksternal yang terdapat di daerah. Berdasarkan acuan dan kesemua pertimbangan tersebut, maka visi Jangka Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota dirumuskan sebagai berikut: “Terwujudnya Masyarakat Madani Yang Sejahtera Berbasis Agribisnis” 4.

Masyarakat Madani yang dimaksudkan adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada nilai-nilai dan norma agama dan hukum serta berahklak mulia, bersikap terbuka dan demokratis dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, dalam masyarakat Madani terdapat keterpaduan yang harmonis antara kemajuan pembangunan dibidang agama, sosial, ekonomi dan hukum sehingga terwujud masyarakat yang maju dan beradab.

5.

Masyarakat yang sejahtera disini ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita yang sudah tergolong dalam kategori berpenghasilan menengah. Termasuk dalam pengertian sejahtera ini juga berarti masyarakatnya sudah mempunyai kualitas pendidikan dan derajat kesehatan yang cukup tinggi dan telah mampu menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) tepat guna untuk mendorong kegiatan agribisnis terintegrasi hulu hilir. Masyarakat yang sejahtera juga memiliki kemampuan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik, sehat dan menyenangkan dengan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

6.

Pembangunan yang berbasis agribisnis merupakan konsentrasi kegiatan ekonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sasaran yang ingin dicapai adalah mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Sentra Pengembangan Agribisnis yang meliputi kegiatan budidaya, pengolahan hasil dan pemasaran khususnya untuk tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan dan peternakan serta perikanan darat. Kegiatan ekonomi kabupaten ini akan dikonsentrasikan pada pengembangan nilai tambah yang dapat dihasilkan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Termasuk dalam kegiatan agribisnis ini adalah usaha koperasi dalam berbagai bentuk yang merupakan kekuatan perekonomian rakyat menghadapi persaingan dengan usaha besar, dengan melibatkan peranan wanita sebesar-besarnya.

7.

Untuk memudahkan penyusunan target perencanaan, diperlukan beberapa indikator kinerja pembangunan secara umum. Dalam hal ini terdapat 5 indikator kinerja utama pencapaian visi dan misi RPJP Lima Puluh Kota sebagai berikut: (a) Indek Pembangunan Manusia (IPM) minimum 78,5; (b) Pendapatan perkapita sekitar US 5.445 dengan Indek Gini Ratio paling tinggi 0,25;


55

(c) Tingkat pengangguran 5,0 %; (d) Persentase penduduk miskin 7,5 %; (e) Tingkat pembayaran zakat 50% dari jumlah wajib zakat. 4.2. MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 1.

Misi pada dasarnya adalah merupakan upaya kondisi yang harus dilaksanakan agar visi yang telah ditetapkan di atas dapat dicapai dengan memperhatikan kondisi objektif hasil Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan kata lain misi menunjukkan beberapa upaya utama pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan semula. Misi pembangunan daerah dalam RPJP Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut: (a)

Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya berdasarkan filsafah: ”Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”;

(b)

Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik (Good-Local Governance), demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;

(c)

Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas dan profesional melalui perbaikan mutu pendidikan dan keterampilan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga.

(d)

Mewujudkan pengembangan sentra Agribisnis Terpadu untuk meningkatkan pendapatan petani dan mewujudkan kemandirian dalam produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di pasar global;

(e)

Mewujudkan prasarana dan sarana pembangunan yang cukup, berkualitas dan terpelihara dengan baik;

(f)

Mewujudkan lingkungan hidup bersih, hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

2. Misi untuk mewujudkan kehidupan beragama dan berbudaya yang berdasarkan falsafah: ”Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” adalah landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau, mengingat kabupaten Lima Puluh Kota adalah salah satu dari 3 luhak yang ada di Sumatera Barat. Sejalan dengan itu hendaknya adat merupakan persyaratan utama untuk dapat mewujudkan masyarakat yang agamais dan berbudaya. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama. Sehingga kedepan perlu terus dipelihara dan diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat. Ciriciri tata kehidupan yang demikian antara lain adalah: taat beragama, berakhlak mulia, jujur, peduli sesama manusia, menerapkan tata kehidupan beragama dan berbudaya yang baik, rukun dalam bernagari, serta peduli terhadap masa depan dan keselamatan masyarakat dan bumi ciptaan Tuhan.


56

3. Misi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan. 4. Misi untuk mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas dan profesional merupakan prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sumberdaya manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu: pendidikan yang bermutu tinggi disemua strata disertai pengembangan keterampilan agribisnis, dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumberdaya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang baik sehingga tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja menjadi cukup tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender dan peningkatan peran dan kualitas kepemudaan dan olah raga. 5. Misi untuk mewujudkan Sentra Agribisnis Terpadu yang produktif dan efisien dan berdaya saing global merupakan unsur penting untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota. Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) untuk ketahanan pangan dan holtikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Unsur efisien dan berdaya saing global menjadi sangat penting mengingat Indonesia segera memasuki era globalisasi dimana tingkat persaingan usaha baik dengan perusahaan yang berasal dari dalam ataupun dari luar daerah dan bahkan dari luar negeri akan semakin tajam. Usaha ekonomi yang demikian akan dapat diwujudkan dengan penciptaan persaingan yang sehat dalam dunia usaha, mencegah timbulnya monopoli dan monopsoni serta ketidakadilan dalam berusaha, mengembangkan kewirausahaan daerah, dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor. 6. Misi untuk mewujudkan prasarana dan sarana pembangunan yang cukup, berkualitas dan terpelihara baik sangat penting artinya bagi sebuah kabupaten. Pertumbuhan ekonomi khususnya dan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota umumnya akan sangat tergantung pada ketersediaan prasarana dan sarana publik yang cukup dan berkualitas baik, sebagai faktor penunjang proses pembangunan daerah Kedalam prasarana termasuk jalan dan trotoar, terminal, fasilitas drainase serta lingkungan pemukiman yang baik dan menyenangkan. Sedangkan kedalam sarana kabupaten termasuk fasilitas angkutan, perhubungan dan komunikasi listrik dan air minum yang cukup dan berkualitas baik. 7. Misi untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang hijau, dengan pengelolaan sumberdaya alam yang berkalanjutan juga tidak kalah pentingnya untuk dapat mewujudkan kehidupan. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara, pengotoran air,


57

mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar, serta menerapkan rencana tataruang secara konsekuen. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara kawasan lindung, mencegah eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan dan memelihara cadangan air dan meningkatkan konservasi alam serta secara teratur dan terus menerus.


58

BAB V ARAH DAN PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH

R

PJP Daerah merupakan pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan terkait lainnya, baik RPJP, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD . Karena itu, penentuan arah pembangunan jangka panjang dan pentahapan pembangunan untuk periode lima tahunan merupakan bagian penting dalam RPJPD ini. Arah pembangunan jangka panjang pada dasarnya menunjukkan sasaran dan hasil akhir yang ingin dicapai oleh setiap misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan semula. Sedangkan pentahapan pembangunan merupakan skala perioritas atau titik berat kegiatan pembangunan yang harus dilakukan untuk masing-masing periode lima tahunan dalam mencapai visi pembangunan jangka panjang. Dengan adanya arah dan pentahapan pembangunan daerah ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas dan kongkrit tentang peta perjalanan (Road Map) pembangunan kabupaten selama periode 20 tahun kedepan. 5.1. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH Sesuai dengan rumusan visi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005-2025 adalah Terwujudnya Masyarakat Madani Yang Sejahtera Berbasis Agribisnis. Kemudian diikuti dengan 6 (Enam) misi utama pembangunan. Arah pembangunan tersebut merupakan rincian kondisi yang diinginkan dimasa mendatang. Gambar 5.1 memberikan sistematika dan alur pikir tentang kaitan antara visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang dalam RPJP Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025. A. Mewujudkan Tata Kehidupan Yang Berbudaya Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Misi pembangunan ini dilaksanakan dengan jalan mewujudkan arah-arah dan sasaran pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut: 1. Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat Minangkabau Yang Berbudaya. Masyarakat Minangkabau yang terkenal sebagai masyarakat berbudaya di dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari pengaruh adat dan syarak. Secara adat masyarakat melaksanakan aturan-aturan adat sebagaimana wariskan oleh orangorang tua Minangkabau dahulu kala. Namun secara syarak kehidupan masyarakat tidak terlepas dari pengaruh ajaran agama Islam. Kondisi ini menyebabkan tata kehidupan masyarakat minangkabau yang berbudaya tidak bisa dipisahkan lagi dengan tatanan kehidupan yang agamais. Kenyataan juga menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum mengakui dan menganggap penting peran agama dan kebudayaan dan agama sebagai landasan tata kehidupan secara menyeluruh. Agama dan budaya merupakan RPJPD Kab. Lima Puluh Kota 2005-2025

59

satu kesatuan dalam tata kehidupan masyarakat. Karena itu arah yang ingin diwujudkan dalam keterkaitan dua bidang ini adalah tata kehidupan yang agamais dan berbudaya. 2. Terwujudnya Masyarakat Berbudi Luhur dan Berakhlak Mulia Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari masyarakat 3 Luhak. Tendensi dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari kembali akan pentingnya peranan moral dan ahklak untuk mendorong pembangunan manusia khususnya dan pembangunan daerah umumnya. Disamping itu, terwujudnya masyarakat yang berbudi luhur dan berakhlak mulia juga diperkirakan akan dapat menjadikan masyarakat sebagai salah satu „ranah‟ yang dapat mempersiapkan generasi yang maju dan mampu bersaing pada tatanan nasional dan internasional. Untuk masa mendatang, pelaksanaan ajaran budaya ditengah masyarakat harus berlandaskan kepada perilaku yang bermoral, menjauhi konflik terbuka yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban sosial, harga menghargai sesama umat beragama dan tingkat toleransi yang semakin tinggi. 3. Terlaksananya Pengelolaan Zakat secara Profesional Zakat merupakan salah satu sumber yang potensial untuk menata perlindungan sosial dan pembiayaan untuk kegiatan produktif masyarakat. Dengan demikian potensi pengelolaan zakat ini diharapkan menjadi satu arah yang sangat jelas dalam merumuskan kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran khususnya dan menjadikan mandiri dalam ekonomi masyarakat pada umumnya. Dengan cara demikian, diharapkan akan dapat diwujudkan kehidupan masyarakat yang lebih lebih merata, sejahtera dan bebas dari kemiskinan, pengangguran dan ketidakadilan. 4. Terciptanya Kehidupan Sosial Yang Harmonis dan Terjaga Perubahan yang pesat pada masyarakat beberapa tahun terakhir, dalam jangka panjang masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota berpotensi menjadi masyarakat heterogen, mengingat daerah lintasan utama memasuki Sumatera Barat dari Riau. Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota pada 20 tahun mendatang diperkirakan akan semakin heterogen dan majemuk dalam hal keanekaragaman golongan masyarakatnya, akibat perbedaan asal usul, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, dan gaya hidup. Dalam kondisi sosial yang beranekaragam tersebut, sikap toleran antar masyarakat yang multikultur sangat diperlukan.


60

Gambar 5.1. Sistematika dan Keterkaitan Antara Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 1. Mewujudkan

Tata Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya berdasarkan falsafah ABSSBK

2. Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah Yang Baik

Terwujudnya Masyarakat Madani Yang Sejahtera Berbasis Agribisnis

1. Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya; 2. Terwujudnya Masyarakat Berbudi Luhur dan ahklak mulia; 3. Terlaksananya Pengelolaan Zakat secara Profesional; 4. Terciptanya Kehidupan Sosial Yang Harmonis; 1. Terlaksananya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Demokratis; 2. Terwujudnya Sinergitas Antara Pelaku Pembangunan Daerah ; 3. Terlaksananya Tata Pemerintahan yang Partisipatif dan Terpadu; 4. Terwujudnya Aparatur yang Bersih dan Profesional; 5. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima; 1. Terwujudnya Pemerataan Kualitas Pendidikan; 2. Terwujudnya Institusi Pendidikan Keterampilan yang Profesional; 3. Terlaksananya dan berkembangnya Mutu Pendidikan ; 4. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan merata; 5. Terwujudnya Penerapan IPTEKS Tepat Guna dan Terpadu ;

3. Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Profesional

1. Terwujudnya Sentra Produksi Padi, Jagung dan Tanaman Pangan dan Hortikultura Lainnya; 2. Terlaksananya Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Usaha Agribisnis di bidang Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan secara Efisien dan Berdaya Saing Tinggi; 3. Terwujudnya Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya Yang Menarik;

4. Mewujudkan Pengembangan Sentra Agribisnis Terpadu

4. Terwujudnya Praktek Ekonomi yang Beretika dan Berkeadilan; 5. Berkembangnya usaha Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Jasa;

1. Terbangunnya Jaringan Jalan keseluruh Wilayah; 2. Tersedianya Sarana Transportasi dan Komunikasi Yang Cukup dan tersebar luas; 3. Terbangunnya Irigasi yang Cukup dan Terpadu; 4. Tersedianya Perumahan dan Lingkungan Pemukiman Yang Layak Huni; 5. Tersedianya Fasilitas Listrik dan Air minum Yang Cukup; 6. Terwujudnya Kawasan Pemerintahan Terpadu di Sarilamak;

5. Mewujudkan Prasarana dan Sarana Pembangunan yang Cukup, Berkualitas dan Terpelihara

6. Mewujudkan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang Baik dan Berkelanjutan


.

1. Terwujudnya Tata-Ruang Wilayah Yang Serasi,Efektif dan Efisien; 2. Terpeliharanya Kawasan Lindung dan Konservasi Alam; 3. Terbudayakannya Perilaku Masyarakat Sadar Lingkungan; 4. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Berkelanjutan;

61

B. Terwujudnya Tata Pemerintahan Daerah yang Baik, Demokratis, Berlandaskan Hukum dan Dilaksanakan Secara Partisipatif Misi pembangunan daerah ini dapat dilaksanakan dengan mencapai arah-arah dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut: 1. Terwujudnya Penegakan Hukum Berkeadilan dan Demokratis Penegakan hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan penerapan hukum adat perlu terus dilakukan secara sungguh-sungguh guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Prinsip demokratisasi dan penegakan hukum yang efektif, bermakna bahwa demokrasi tidak berarti kebebasan yang semena-mena, karena prasyarat utama demokrasi itu sendiri ialah adanya pembatasan yang jelas dan menjamin akses bagi semua komponen masyarakat dalam mendapatkan kesempatan dan perlakukan yang sama di depan hukum. Supremasi hukum sebagai salah satu prinsip pokok tata-kelola pemerintahan yang baik, tidak lagi cukup dengan klaim kita ini ”negara hukum” dan sesuai dengan ketentuan berlaku. Dalam hal ini upaya utama perlu diarahkan adalah bagaimana penegakan hukum dapat berjalan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perlindungan HAM dan hukum adat. Disamping itu perlu pula mulai diciptakan figur pejabat teladan yang dikenal taat aturan hukum dan memberikan peluang lahirnya champions (jago-jago) aparat penegak hukum yang dikenal reputasi sebagai tokoh penegak hukum yang bersih, berwibawa dan berani. Selanjutnya, pembangunan bidang hukum juga diarahkan pada upaya mendong tegaknya aturan secara konsisten dan berkeadilan. Untuk itu, penguatan kapasitas profesionalisme aparat penegak hukum perlu terus dilakukan. Sejalan dengan hal tersebut perlu pula diwujudkan pembinaan dan menghidupkan gerakan sadar dan patuh pada hukum dalam masyarakat. Terkait dengan peningkatan penerimaan daerah, terutama pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu dilakukan upaya maksimal untuk meningkatkan kapasitas modal melalui peningkatan investasi di daerah. Untuk mewujudkan hal ini perlu dilakukan peningkatan pelayanan perizinan usaha dan perizinan pembangunan pabrik-pabrik, dengan tetap memperhatikan upaya-upaya konservasi lingkungan hidup.

2. Terbangunnya Sinergitas Antar Pelaku Pembangunan Daerah Upaya pertama yang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan Tata-Pemerintahan yang baik adalah terbangunnya sinergitas antar pelaku pembangunan yang meliputi: komponen pemerintah daerah; pelaku usaha; dan masyarakat. Dengan terbangunnya sinergitas antara pelbagai komponen tersebut, masalah pembangunan tidak lagi hanya menjadi urusan pemerintah semata, melainkan juga beban dan tangung jawab bersama. Dalam hal ini pemerintah daerah akan lebih berperan sebagai “fasilitator” dalam mendorong terbangunnya sinergi antar-komponen tersebut di atas. Hal ini tidak hanya penting untuk mengubah paradigma lama yang menekankan pendekatan topdown, melainkan juga berbagi tanggung jawab dan akses terhadap proses dan hasil pembangunan daerah. Dengan terbangunnya sinergitas antara pelbagai komponen good governance di atas, maka aspek “pembangunan terpadu” tidak lagi hanya RPJPD Kab. Lima Puluh Kota 2005-2025

62

sekedar retorika, tetapi terjamin pelaksanaannya sehingga koordinasi program dan kegiatan makin koheren dan solid. Di samping itu, kondisi tersebut akan dapat pula membuka partisipasi luas dari pelbagai komponen masyarakat, baik pada tingkat perencanaan penganggaran dan implementasi program dan kegiatan. Dampak positif yang diharapkan adalah, bekerja bersama dan menikmati hasil pembangunan bersama atas dasar kinerja profesional dan kebersamaan. 3. Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Partisipatif dan Terpadu. Perbaikan manajemen kepemerintahan daerah yang baik akan mengarah pada upayaupaya perbaikan tata-pemerintahan di daerah yang selanjutnya mendorong terwujudnya capacity building, efisiensi dan efektivitas aparatur dan kelembagaan daerah. Dalam kaitan dengan hal ini perlu diwujudkan secara terus menerus keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran sehingga apa yang direncanakan sejalan dengan apa yang dicantumkan dalam anggaran. Hal ini sangat penting untuk menjamin terlaksanakan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan disepakati semula. Disamping itu, proses penyusunan rencana, anggaran dan perumusan kebijakan pembangunan daerah perlu pula dilakukan secara partisipatif agar aspirasi masyarakat dapat diserap secara lebih baik sehingga kegiatan pembangunan dapat dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat umum. Sejalan dengan hal tersebut kegiatan pengendalian (monitoring), evaluasi dan pengawasan perlu pula lebih ditingkatkan agar proses pembangunan daerah dapat berjalan secara lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. 4. Terwujudnya Aparatur Pemerintah Yang Bersih dan Profesional. Membangun secara berkelanjutan aparatur pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka pelaksanaan tata pemerintahan yang baik. Penyebab pokok kegagalan bangsa Indonesia mempertahankan pencapaian kemajuan-kemajuan di bidang ekonomi di masa lalu adalah karena aparatur yang tidak jujur dan korup. Oleh sebab itu, pembangunan di bidang pemerintahan harus pula diarahkan pada penciptaan aparatur yang bersih dan bebas dari korupsi dan kolusi. Disamping itu, perlu pula terus menerus dikembangkan keahlian dan keterampilan teknis sehingga terwujud aparatur yang profesional dalam melakukan tugasnya masing-masing. Dengan adanya yang profesional diharapkan pengelolaan pemerintahan semakin baik, dengan ini pula diharapkan agar pengelolaan dan penggunaan asset pemerintah daerah semakin efisien dan efektif yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan dalam upaya-upaya yang terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 5. Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima Pelayanan yang prima merupakan salah satu fungsi utama dari birokrasi kepemerintahan yang baik. Birokrasi pemerintahan yang baik, efektif dan efesien hanya bisa terwujud apabila terjadi pelayanan yang cepat, murah, ada kepastian dan tidak berbelit-belit. Arah pembangunan dalam hal ini adalah terus diwujudkan


63

aparatur pemerintah daerah yang profesional, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan berdedikasi baik. Masalah utama dalam birokrasi kita dewasa ini adalah budaya kinerja birokrasi yang belum berorientasi pada efisiensi dan produktivitas. Sejalan dengan peningkatan kualitas aparatur daerah, perlu pula dilakukan pengadaan dan pemeliharaan ”data-base”, penggunaan instrumen ITC dalam pemerintah (a.l. via e-government). Disamping itu, perlu pula dilakukan penyediaan lembaga pelayanan dan standar pelayanan minimal dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang sudah harus membangun sistem palayanan prima yang lebih handal. Pelayanan publik yang prima akan berdampak baik, tidak hanya terhadap pencitraan birokrasi yang baik, melainkan juga menyelesaikan urusan dalam waktu dan tenaga lebih cepat. Termasuk dalam hal ini adalah pembangunan sistem pelayanan satu atap „one stop services‟ untuk mendorong kegiatan investasi, dan pelayanan publik lainnya. Dengan demikian dalam jangka panjang profesionalisme pegawai pemda menjadi syarat mutlak dalam pembangunan bidang ini, disertai dengan melengkapi pemanfaatan teknologi informasi. C. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Profesional Misi pembangunan ini dapat dilaksanakan dengan mewujudkan arah dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut: 1. Terwujudnya Pemerataan Kualitas Pendidikan. Persoalan utama pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah bagaimana memeratakan kesempatan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan ke seluruh pelosok daerah termasuk daerah perbatasan dan terpencil. Untuk itu pembangunan pendidikan diarahkan terutama kepada perbaikan kualitas institusi pendidikan. Beberapa komponen institusi pendidikan yang perlu diperbaiki adalah dengan melengkapi sarana pembelajaran, seperti buku, perpustakaan, alat pembelajaran dan bengkel kerja, disertai dengan perbaikan manajemen sekolah. Upaya memeratakan kualitas pendidikan juga dilakukan dengan memperbaiki penyelenggaraan pendidikan umum dan kejuruan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, di bawah yayasan keagamaan, maupun swasta. 2. Terwujudnya Institusi Pendidikan Keterampilan Yang Profesional Agar upaya mewujudkan sentra agribisnis dan kemandirian produksi tanaman pangan dan protein hewani yang merupakan kekhasan dalam menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan, maka kualitas pendidikan menengah dan kepoliteknikan, seperti pendidikan SMEA dan STM juga diarahkan kepada penguatan penyelenggaraan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga yang mandiri dan mampu masuk ke pasar kerja, dengan spesifikasi dan keunggulan dibidang manajemen usaha tani, ternak, serta usaha pasca pengolahan, dan industri pengolahan untuk usaha kecil dan menengah. Dengan demikian sistem pendidikan perlu diikuti pula dengan kompetensi guru dan bengkel kerja. Dalam jangka panjang institusi pendidikan kejuruan di Kabupaten Lima Puluh Kota akan menjadi salah satu penyelenggara pendidikan kejuruan terbaik di Sumatera Barat. RPJPD Kab. Lima Puluh Kota 2005-2025

64

3. Terlaksananya dan Berkembangnya Mutu Pendidikan Disamping Pendidikan umum, dalam jangka panjang juga perlu diwujudkan pendidikan dengan sistem yang bermutu, yang dilengkapi sarana dan prasarana yang baik. Pendidikan yang memfokuskan kepada pengintegrasian antara pendidikan umum dan pendidikan agama Islam, disertai keterampilan dan kecakapan hidup. Sehingga dalam jangka panjang dihasilkan penyelenggaraan pendidikan sistem ini, dan diharapkan akan mampu memberikan mutu yang lebih baik. 4. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan Merata Di bidang kesehatan, arah pembangunan utama kesehatan adalah memastikan berfungsinya pelayanan kesehatan dasar secara berkualitas dan merata keseluruh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk keperluan ini, pengembangan rumah sakit daerah dan Puskesmas berikut peralatannya secara cukup dan baik merupakan upaya yang sangat penting. Sejalan dengan hal tersebut, upaya yang terus menerus untuk pengembangan tenaga pelayanan medis, dokter dan sanitarian juga perlu mendapat perhatian yang cukup besar. Disamping itu, manajemen pelayanan kesehatan juga perlu diperbaiki dan ditingkatkan statusnya sehingga dalam jangka panjang akan dapat terakreditasi dengan ISO. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan spesifikasi pelayanan dan penanganan kesehatan di Sumatera Barat, maka di Kabupaten Lima Puluh Kota perlu dibangun rumah sakit khusus. Rumah Sakit yang cukup representatif di bangun adalah rumah sakit khusus orthopedi. Pembangunan rumah sakit khusus ini diperlukan mengingat Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada perlintasan transportasi barang dan orang yang diprediksi sangat cocok dalam upaya penanganan pasca kecelakaan lalu lintas. 5. Terwujudnya Penerapan IPTEKS Tepat Guna dan Terpadu Oleh karena spesifikasi pembangunan Lima Puluh Kota adalah sebagai salah satu sentra agribisnis dengan kemandirian produksi tanaman pangan dan penyediaan protein hewani, maka IPTEKS (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) perlu dipelajari dan dikembangkan oleh institusi pendidikan menengah dan tinggi yang. Upaya ini sebaiknya difokuskan untuk peningkatan nilai tambah produksi barang dan jasa jasa melalui perbaikan teknologi produksi dan penciptaan produk-produk baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam rangka ini perlu diupayakan pendirian Balai Inovasi dan Pengembangan Agribisnis (BIPA) yang merupakan wadah tenaga ahli dan profesional untuk pengembangan dan penerapan IPTEKS untuk mendorong kegiatan ekonomi. Dengan demikian diharapkan keberadaan Pusat Inovasi dan Bisnis tersebut akan dapat pula mendorong peningkatan investasi yang selanjutkan akan dapat pula memperbaiki kesejahteraan warga.


65

D. Mewujudkan Pengembangkan Sentra Agribisnis Terpadu Misi pembangunan ini dilaksanakan dengan mewujudkan arah-arah dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut: 1. Terwujudnya Sentra Produksi Padi, Jangung, Tanaman Pangan dan Holtikultura Lainnya. Kekhasan pembangunan kabupaten Lima Puluh Kota adalah mengupayakan pengembangan produksi untuk pemenuhan kebutuhan lokal dan pemasok kebutuhan wilayah Sumatera Tengah, yaitu padi, jagung dan palawija. Sentra ini kemudian akan beroperasi sesuai dengan prinsip one village one product akan tetapi terintegrasi dalam sistem Agribisnis moderen. Padi untuk manusia dan Jagung untuk pakan ternak merupakan dua komoditi yang mendapat prioritas tinggi. Dengan demikian akan terwujud keterpaduan antara pembangunan tanaman pangan dan holtikultura dengan peternakan sehingga kegiatan dapat berjalan secara efisien dan berdaya saing tinggi 2. Terlaksananya Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Usaha Agribisnis Dibidang Tanaman Pangan, dan Holtikultura, Perkebunan, Peternakan Serta Perikanan Yang Effisien dan Berdaya Saing Tinggi Dalam rangka mewujudkan pengembangan kegiatan tanaman pangan dan holtikultura perkebunan, peternakan dan perikanan secara terpadu, akan dikembangkan beberapa Kawasan Sentra Produksi (KSP) pada lokasi tertentu. Melalui pengembangan KSP ini diharapkan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dapat berkembang secara terpadu baik dari segi budidaya, pengolahan hasil dan pemasaran dengan memanfaatkan keuntungan lokasi. Sehingga kegiatan produksi menjadi lebih efisien dan mempunyai daya saing tinggi. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah pengahasil produk perkebunan yang cukup spesifik yaitu gambir dan teh dengan kualitas yang cukup baik. Disamping itu, daerah ini juga terkenal sebagai sentra peternakan, terutama ternak unggas dengan pemasaran sudah cukup luas. Memperhatikan potensi ini, maka dalam jangka panjang akan dapat dikembangkan sebagai pusat Agribisnis perkebunan dan peternakan yang meliputi kegiatan produksi, pengolahan hasil produk dan pemasarannya baik dalam daerah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi tetangga maupun mancanegara. Produk utama yang diunggulkan disini adalah gambir, kakao, teh, ternak unggas dan sapi. Untuk keperluan ini perlu dikembangkan industri pengolahan produk pertanian (agroindustri) dan fasilitas penunjang pasar khusus untuk produk-produk pertanian, peternakan dan perkebuhan serta perikanan. Dalam rangka ini, arah pembangunan pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota dalam duapuluh tahun mendatang adalah; (1) menjaga keamanan berusaha melalui antisipasi potensi konflik ditengah masyarakat, (2) mempertahankan suasana kondusif berusaha baik dari segi pelayanan prima dan dukungan kebijakan yang memberdayakan maupun penyediaan prasarana berusaha, (3) meningkatkan fasilitasi jaminan dan kepastian input usaha agribisnis langsung atau tidak langsung, (4) mendorong diversifikasi produk dan lokasi usaha, tidak hanya sekedar produk primer, tetapi juga (5) mempunyai nilai tambah dalam pengolahan.


66

Upaya ini memerlukan dorongan berbagai kerjasama dan peningkatan intervensi atau input teknologi. 3. Terwujudnya Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan BudayaYang Menarik Salah satu kekhasan dari Kabupaten Lima Puluh Kota adalah budaya dan kondisi alam yang sangat indah, sehingga dalam jangka panjang kekhasan tersebut perlu dikelola sedemikian rupa sehingga menjadikan daerah ini menjadi daerah tujuan wisata bagi wisatawan manca negara dan wisatawan domestik, baik yang datang dari luar Sumatera Barat maupun dari dalam Sumatera Barat. Kebijakan pengembangan obyek wisata alam ini dikombinasikan dengan obyek wisata budaya dan sejarah serta pegembangan usaha agribisnis yang ada secara terintegrasi. Fokus pembangunan dan pengembangan selama 20 tahun diarahkan pada Kawasan Lembah Harau dan Pemandian Batang Tabik. 4. Terwujudnya Keseimbangan Praktek Ekonomi Menuju Sistem Syariah Krisis ekonomi yang terjadi beberapa waktu yang lalu pada dasarnya disebabkan oleh penerapan perekonomian yang tidak berkeadilan ataupun tidak mengindahkan normanorma dan etika secara baik. Hal ini terjadi karena perekonomian terutama di dalam sistem pembiayaan, investasi dan pinjam meminjam yang memakai konsep bunga secara konvensional. Sistem bunga pada dasarnya bersifat netral, tetapi sering memicu konflik dalam pembayaran hutang dan sebagainya yang disebabkan tanggung jawab pembayaran bunga ditanggung sepenuhnya oleh pelaku ekonomi yang meminjam kepada bank konvensional. Untuk mengatasi kondisi ini diperlukan prakterk ekonomi yang beretika dan berkeadilan sesuai denga prinsip perekonomian syariah yang sedang marak berkembang pada saat ini. Praktek ekonomi syariah ditandai denggan semakin besarnya proporsi masyarakat yang memperoleh pembiayaan dengan pola syariah dan mudharabah dalam rangka mewujudkan kegiatan ekonomi yang berkeadilan dan lebih memperhatikan golongan penduduk miskin. Dengan demikian dalam jangka panjang diharapkan sekitar 40% praktek ekonomi sistem ini akan terlaksana. Untuk itu diharapkan institusi keuangan syariah diharapkan akan semakin berkembang pesat pada masa yang akan datang dengan perangkat pendukungnya. Ekonomi syariah mengedepankan keadilan dan nantinya diharapkan terjadi keseimbangan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah. Karena prinsip ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. 5. Berkembangnya Usaha Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Jasa Memperhatikan kondisi umum daerah terlihat bahwa kontribusi dan potensi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa Kabupaten Lima Puluh Kota adalah cukup besar. Karena itu dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi daerah,


67

pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa perlu terus diusahakan. Dalam hal ini, perhatian khusus diberikan pada pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memanfaatkan fasilitas kredit dan pemberdayaan yang disediakan oleh pemerintah. Dalam rangka ini pengembangan fasilitas pasar pada ibukota kabupaten (Sarilamak) merupakan hal yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Sejalan dengan hal tersebut pembinaan pengusaha mikro, kecil dan menengah terus pula dilakukan melalui kegiatan pelatihan, magang dan pemberdayaan. Dalam konteks pembangunan ekonomi kabupaten, maka IKK Sarilamak diasumsikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama (main growth pole) Kabupaten Lima Puluh Kota. Oleh karena itu perlu dibangun pasar kabupaten yang representatif dan terpadu di pusat kabupaten, untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Namun untuk memacu pengembangan seluruh wilayah secara merata dan seimbang maka beberapa pasar pada kecamatan perlu dikembangkan menjadi pasar yang lebih modern. Oleh karena itu perlu dikembangkan 4 buah pasar satelit di Kecamatan Akabiluru, Kecamatan Suliki, Kecamatan Lareh Sago Halaban, dan Kecamatan Pangkalan Koto Baru. 6. Menjadikan Koperasi dan UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat Salah satu permasalahan yang dihadapi petani adalah rendahnya harga yang diterima karena posisi tawarnya lemah. Dalam meningkatkan posisi tawar produsen dan petani di Kabupaten Lima Puluh Kota diperlukan suatu kelembagaan yang kuat untuk dapat mengimbangi pelaku pasar sehingga harga yang diterima produsen/petani adalah harga yang wajar dan berkeadilan. Untuk itu sangat perlu ditumbuhkan kesadaran dari petani/produsen untuk membentuk kelembagaan dalam bentuk koperasi, sebagai wadah untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dalam menghadapi sistem ekonomi kapitalis dan era perdagangan bebas. Dalam rangka mendukung dan menggiatkan pengembangan koperasi dan UMKM di Kab. Lima Puluh Kota, maka koperasi dan UMKM perlu didorong untuk lebih profesional dan memiliki daya saing, terutama dalam mengantisipasi persaingan bisnis yang semakin kompetitif dalam konsep perdagangan bebas yang mulai dan telah ditetapkan di wilayah Asean. Selanjutnya untuk mengendalikan bisnis padat modal dalam konsep waralaba (franchise) daerah perlu membangun konsep dan aturan yang jelas sehingga waralaba yang masuk ke wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak merugikan perekonomian masyarakat yang berbasis ekonomi kerakyatan. E. Mewujudkan Prasarana dan Sarana Pembangunan yang Cukup, Berkualitas dan Terpelihara Pembangunan prasarana dan sarana diarahkan pada usaha penyediaan prasarana dan sarana yang lengkap untuk mendukung Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pintu gerbang Timur Sumatera Barat dari Provinsi Riau. Oleh sebab itu kegiatan pembangunan


68

prasarana dan sarana ini akan diprioritaskan pada kawasan-kawasan sentra produksi, perdagangan, pemerintahan, dan pemukiman baru. Adapun arah pembangunan prasarana dan sarana ini secara terinci adalah: 1. Terbangunnya Jaringan Jalan ke Seluruh Wilayah Pembangunan jaringan jalan dilakukan secara terintegrasi dan terpadu antara sistem Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan. Pembangunan jaringan jalan ini disingkronkan pula dengan sistem jaringan drainase, tenaga listrik, air minum, dan telekomunikasi. Program pembangunan jalan dan jembatan baru diarahkan kepada usaha untuk terwujudnya sistem transportasi yang lancar, aman, dan murah ke seluruh pelosok wilayah. Sasaran yang akan dicapai adalah tersedianya sistem jaringan jalan yang dapat diakses oleh kendaraan bermotor roda empat sehingga pada akhir tahun 2025 tidak ada lagi wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota yang terisolasi. Kegiatan di dalam program pembangunan jalan dan jembatan terdiri dari pembangunan baru, peningkatan jalan, rehabilitasi, dan pemeliharaan. Pembangunan jalan baru diarahkan pada kawasan sentra produksi, pemukiman baru, dan wilayah-wilayah yang masih terisolasi. Disamping itu pembangunan jalan baru juga disiapkan untuk menjadi jalan alternatif yang akan menghubungkan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten tetangganya. Penyediaan dan pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan jalan baru ini diharapkan dilakukan dengan partisipasi masyarakat. Pembukaan jalan baru ini akan didorong pula dengan program swadaya masyarakat serta program Manunggal Bhakti ABRI yang sudah dilaksanakan selama ini. Pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya dikembangkan pada wilayah pusat pemerintahan kabupaten atau kecamatan saja, tetapi selama periode RPJPD ini pembangunan jalan diprioritaskan pada nagari-nagari di pinggiran kabupaten atau wilayah yang berbatasan dengan wilayah lain pada kecamatan-kecamatan yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten. 2. Tersedianya Sarana Transportasi dan Komunikasi yang Cukup dan Tersebar Luas Pembangunan prasarana jalan dan jembatan dilakukan secara terpadu dengan sarana dan fasilitas transportasi yaitu : terminal, halte, sarana angkutan, rambu-rambu dan sebagainya. Sedangkan pembangunan komunikasi diarahkan pada penyediaan pelayanan sambungan telepon, jasa pos, fax dan internet bagi seluruh masyarakat. Peningkatan sarana transportasi dan komunikasi ini akan diupayakan secara bertahap sesuai kebutuhan daerah. Peningkatan pelayanan sambungan telepon dilakukan dengan meningkatkan kapasitas terpasang sentral telepon otomat yang dapat menjangkau seluruh wilayah. 3. Terbangunnya Irigasi yang Cukup dan Terpadu Untuk menunjang pencapaian Visi Kabupaten sebagai sentra agribisnis, dimana sektor pertanian harus didukung oleh sarana dan prasarana fisik berupa jaringan irigasi yang cukup dan melayani seluruh areal pertanian di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.


69

Jaringan irigasi juga harus dilengkapi dengan bangunan-bangunan pendukung seperti embung-embung dan bendungan. Tujuannya adalah untuk menjamin kecukupan air irigasi bagi pertanian. Peranan petani dan kelompok-kelompok petani sebagai pengelola irigasi juga sangat dibutuhkan demi menjaga kelansungan ketersediaan air dan pengelolaan jaringan irigasi secara partisipatif. Pembangunan irigasi juga diprioritaskan pada nagari-nagari potensial bagi pengembangan pertanian lahan basah pada wilayah yang belum tersentuh di kecamatan-kecamatan dan nagari yang berada dipinggiran wilayah kabupaten. 4. Tersedianya Perumahan dan Lingkungan Pemukiman Yang Layak Huni Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, maka kebutuhan akan perumahan dan permukiman juga akan meningkat dengan pesat. Kebijakan dalam pembangunan perumahan dan permukiman ini adalah menyediakan perumahan dan pemukiman layak huni yang lebih terjangkau oleh penduduk berpenghasilan rendah. Pola pemukiman ini selanjutnya akan dibedakan antara pemukiman kota dan pemukiman pedesaan. Untuk mendorong masyarakat dalam membangun perumahan Pemerintah Daerah akan membantu dalam pembebasan tanah dan penyediaan prasarana sosial dasar seperti : air bersih, tenaga listrik, drainase dan jalan lingkungan, dan pegelolaan sampah. Kebijakan lain dalam aspek perumahan dan lingkungan pemukiman ini adalah kebijakan untuk menyediakan lahan bagi lokasi transmigrasi yang baru, baik berupa transmigrasi nasional maun transmigrasi lokal. 5. Tersedianya Fasilitas Tenaga Listrik dan Air Minum Yang Cukup Pengembangan jaringan tenaga listrik diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri, rumah tangga, pemerintahan dan pelayanan ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk itu dilakukan perluasan jaringan transmisi dan distribusi ke seluruh wilayah, terutama kawasan sentra industri, pemukiman baru, serta wilayah-wilayah yang baru berkembang. Peningkatan penyediaan tenaga listrik dilakukan dengan meningkatkan daya terpasang PLN yang diikuti dengan perluasan jarangan transmisi dan distribusi. Disamping itu perlu pula dilakukan perluasan distribusi lampu jalan dan lampu penerangan umum untuk menunjang aktivitas pada malam hari, keindahan kota, keamanan dan ketertiban umum. Sejalan dengan hal tersebut peningkatkan pelayanan air bersih oleh PDAM akan terus dilakukan dengan membangun unit produksi baru (5 lokasi) serta meningkatkan kapasitas debit air pada unit produksi yang sudah ada (8 lokasi). Untuk memenuhi target pelayanan 120 liter per kapita per hari maka produksi harus ditingkatkan menjadi sebesar 225 liter per detik. Sejalan dengan peningkatan debit air ini dilakukan perluasan pemasangan pipa distribusi ke sentra-sentra produksi dan pemukiman penduduk. Disamping itu dilakukan pula peremajaan terhadap pipapipa lama untuk menekan tingkat kebocoran menjadi 20 % dari total produksi. Selanjutnya untuk mencapai target pelayanan air bersih ini akan dilakukan pula perbaikan dalam manajemen PDAM.


70

6. Terwujudnya Kawasan Pemerintahan Terpadu di Sarilamak Terwujudnya pemerintahan kabupaten yang baik dan efisien akan dapat dicapai dengan adanya kawasan pemerintahan terpadu pada lokasi tertentu. Oleh sebab itu lokasi perkantoran yang pada saat ini masih terpencar-pencar harus segera ditata dan ditempatkan pada suatu lokasi yang tepat di Kota Sarilamak. Kawasan pemerintahan ini ditata dalam konsep tata ruang yang serasi dan terpadu untuk mewujudkan Kota Sarilamak sebagai Pusat Pemerintahan, Pusat Pelayanan Sosial di Bidang Kesehatan dan Pendidikan, Pusat Perdagangan dan Jasa, Pusat Pelayanan Wisata, dan Pusat Pemukiman. Penetapan kawasan pemerintahan ini harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ada. Dengan terwujudnya kawasan pemerintahan terpadu ini maka pelaksanaan koordinasi baik vertikal maupun horizontal akan dapat lebih optimal. Untuk lebih mendekatkan masyarakat (ummat) dengan pemerintah (umara) maka dikawasan pemerintahan terpadu ini perlu dibangun Mesjid Raya/ Islamic Centre yang berdampingan dengan pusat pemerintahan kabupaten. Disamping sebagai pusat peribadatan, di Masjid Raya ini akan menjadi tempat bertemunya ummat-umara dalam kondisi yang harmonis. Dengan demikian permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat akan cair dan dapat diselesaikan dengan baik. F. Mewujudkan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang Baik dan Berkelanjutan Misi pembangunan ini akan diwujudkan melalui pelaksanaan arah dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut: 1. Terwujudnya Tata Ruang Yang Serasi, Efektif Dan Efisien. Tata Ruang yang serasi, efektif dan efisien adalah tata ruang yang dapat menyediakan lokasi pembangunan dalam suatu sistem tata guna lahan yang saling mendukung aktivitas masyarakat. Keserasian tata ruang diwujudkan melalui kebijakan pemanfaatan ruang baik atar sektor maupun antar kawasan. Pengembangan kawasan budidaya diupayakan untuk mencegah eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, memelihara cadangan air, dan meningkatkan konservasi alam serta reboisasi hutan secara teratur dan terus menerus. Arah dan sasaran ini akan dapat dicapai melalui pembangunan berwawasan tata ruang yaitu pembangunan fisik yang mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah, baik secara teknis, administratif, prosedural, dan hukum. Untuk itu perlu disusun seluruh dokumen perencanaan tata ruang sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan dan pedesaan. Termasuk dalam penyusunan dokumen perencanaan ini adalah merevisi dokumen perencanaan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan wilayah. 2. Terpeliharanya Kawasan Lindung dan Konservasi Alam Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat akan meningkatkan kebutuhan tanah untuk pembangunan akan meningkat dengan pesat.


71

Oleh karena lahan yang tersedia semakin berkurang atau terbatas dan penggunaan lahan tidak dikendalikan dengan ketat maka kawasan konservasi akan berubah menjadi lahan budidaya. Untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap kawasan lindung ini maka diperlukan upaya sebagai berikut :  Meningkatkan pengawasan untuk mencegah penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.  Mempertahankan sawah irigasi teknis dan setengah teknis agar tidak beralih fungsi menjadi lahan pemukiman.  Melindungi sumber daya hayati flora dan fauna yang ada di kawasan lindung dan konservasi sehingga plasma nutfah yang ada tidak terganggu kelangsungan hidupnya. 3. Terbudayakannya Perilaku Masyarakat Sadar Lingkungan Perilaku masyarakat sangat menentukan kualitas lingkungan hidup. Tingkat kesadaran lingkungan masyarakat yang rendah menyebabkan gangguan terhadap lingkungan yang berujung pada kerusakan lingkungan hidup. Agar kesadaran masyarakat terhadap lingkungan meningkat, perlu dilakukan upaya sebagai berikut: (a) Pendidikan sadar lingkungan sedini mungkin yang dapat dimulai dari masa kanak-kanak dilingkungan keluarga (pra sekolah), (b) Pendidikan sadar lingkungan bagi anak sekolah yang dapat dilakukan dengan memasukkan mata ajaran tentang lingkungan hidup dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. (c) Pendidikan sadar lingkungan bagi orang dewasa atau masyarakat umum yang dapat dilakukan dengan melakukan pendidikan non formal seperti penyuluhan tentang kebersihan kota dan lingkungan hidup bagi masyarakat luas secara sistematis dan berkesinambungan. Pendidikan kebersihan dan lingkungan hidup ini, baik formal maupun non formal, bagi seluruh lapisan masyarakat diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran lingkungan. Jika kesadaran masyarakat ini sudah cukup tinggi, maka gangguan terhadap kebersihan kota dan lingkungan hidup akan semakin rendah, sehingga terwujud kondisi yang kondusif bagi kehidupan semua mahluk di permukaan bumi, terutama bagi umat manusia. 4. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Berkelanjutan Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), dimana pengolahan sumberdaya alam hanya dapat dilakukan sampai batas tertentu tanpa mengganggu kualitas lingkungan hidup, perlu dilakukan pengawasan lingkungan secara terarah, tegas baik dan teratur. Implementasi konsep ini dapat dilakukan dengan melakukan studi analisis dampak lingkungan terlebih dulu untuk setiap kali akan melakukan eksploitasi sumberdaya alam. Penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) harus dilakukan dengan baik dan benar, rasional, dan objektif. Disamping itu perlu pula dilakukan monitoring kualitas lingkungan secara berkala untuk mengetahui perkembangan tingkat pencemaran. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi akan dapat terus dikembangkan dengan memanfaatakan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya yang dilakukan secara terkendali dan proporsional sampai batas tertentu dan tidak merusak lingkungan hidup dan penyediaan sumberdaya alam untuk generasi mendatang. RPJPD Kab. Lima Puluh Kota 2005-2025

72

Berdasarkan data potensi tambang yang ada, sebagian besar potensi sumberdaya alam pertambangan berada pada kawasan hutan (Hutan Suaka Alam Wisata dan Hutan Lindung). Untuk memacu pemanfaatan sumber daya alam tersebut semaksimal mungkin perlu dilakukan upaya alih fungsi lahan dan metode eksplorasi dan eksploitasi yang efisien, efektif dan tidak merusak lingkungan dan hutan secara berkelanjutan. 5.2

TAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk dapat mewujudkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2005-2025 sebagaimana telah disajikan pada Bab IV terdahulu secara jelas dan terarah, diperlukan pentahapan pembangunan daerah dan skala prioritas untuk masing-masing periode 5 tahunan. Tahapan dan skala prioritas tersebut berisikan sasaran dan capaian yang diharapkan dapat diwujudkan pada masing-masing tahap pembangunan. Oleh karena itu, skala prioritas pada masing-masing tahapan pembangunan akan berbeda-beda, tetapi semuanya itu harus berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan arah pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan di atas. Dengan demikian, akan dapat dilihat dengan jelas peta jalan (Road Map) pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai arah pembangunan jangka panjang daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut, pentahapan dan skala prioritas yang diperlukan dalam mewujudkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2005-2025 adalah sebagai berikut: RPJM Ke-1 (2005-2010) Memperhatikan kondisi serta kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah dapat dicapai pada periode sebelumnya, maka secara umum, skala prioritas pembangunan pada tahap ini ditekankan pada upaya untuk mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pusat kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan sesuai dengan RPJM daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kaitan dengan hal ini peningkatan daya saing ekonomi merupakan hal pokok yang sangat penting untuk diwujudkan. Sedangkan aspek kebersamaan merupakan salah satu indikasi terwujudnya tata-pemerintahan yang baik (Good Governance), demokratis dan transparan yang juga merupakan landasan penting untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah dan efisien, sehingga dapat mendorong kemajuan ekonomi daerah. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan kehidupan yang layak secara berkelanjutan ditunjukkan oleh menurunnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin, sehingga pendapatan per kapita meningkat. (a) Pembangunan Budaya 1. Dalam rangka mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Beradat dan Berbudaya, maka upaya yang perlu dilakukan dalam RPJM ke 1 ini adalah melakukan pencerahan pemahaman terhadap adat dan budaya merupakan hal yang pokok dilakukan dalam membangun kehidupan masyarakat. Pencerahan ini memerlukan


73

figur dan tokoh penggerak untuk mampu mempengaruhi dan memberikan bimbingan kepada masyarakat. Tokoh dimaksud adalah sudah diakui keberadaannya pada setiap segmen masyarakat seperti; tokoh agama, adat dan budaya, tokoh ormas dan tenaga profesional dan aparatur pemerintah dan lainnya. 2. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudi luhur dan berahklak mulia, maka langkah pertama yang perlu dilakukan dalam periode RPJM Ke 1 ini adalah meningkatkan pendidikan moral dan ahklak untuk generasi muda baik melalui sekolah, mesjid, pasantren dan organisasi sosial agama lainya. Sejalan dengan hal tersebut, perlu pula terus diupayakan semaksimal mungkin berkurangnya pembunuhan, pencurian, penipuan, perkelahian, korupsi, pelecehan seksual dan tindakan amoral lanilla dalam masyarakat sehingga generasi muda dapat mengambil contoh kongkrit tentang masyarakat yang berbudi luhur dan berakhlak mula. Untuk keperluan ini pemberian sangsi yang tegas dan berat bagi para pelanggar merupakan faktor kunci yang perlu dilaksanakan secara konsekuen. 3. Dalam rangka lebih mengoptimalkan pengelolaan zakat dan pendistribusiannya secara baik dan terarah, maka pada tahap RPJM ke-1 ini perlu dioptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan infak, sedekah, zakat, wakaf dan sumbangan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi tingkat kemiskinan dalam masyarakat. Pemanfaatan dana ini perlu diupayakan untuk pengembangan sektor yang bersifat produktif, dan bukan konsumtif. Disamping itu, untuk memperbaiki sistem manajemen pengelolaan dana tersebut perlu pula dilahirkan wadah tunggal yang disepakati secara bersama. 4. Untuk mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis, maka pada tahap awal ini perlu pula diupayakan terlaksananya revitalisasi budaya Minangkabau melalui kegiatan pendidikan untuk generasi muda. Sejalan dengan hal tersebut, praktek-praktek budaya dan adat yang kurang baik secara bertahap perlu pula dihilangkan. Disamping itu perlu pula mulai digerakkan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk selalu bangga memiliki dan menjunjung tinggi kebudayaan Minangkabau. (b) Pembangunan Pemerintahan dan Hukum 1. Dalam rangka mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Demokratis, maka arah pembangunan dalam RPJM ke1 ini dipriortaskan pada penguatan kapasitas aparat penegak hukum untuk mendorong percepatan penyelesaian kasuskasus hukum yang dinilai lamban oleh masarakat. Arah pembangunan yang perlu diwujudkan pada tahap ini adalah: a. Melakukan pembaruan komitmen terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak diskriminatif, di samping pembenahan produk-produk hukum daerah untuk menyesuaikannya dengan pembarauan dan perubahan hukum nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan dan pemantapan desentralisasi, demokratisasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam rangka ini perlu penyiapan dan penyusunan perangkat hukum daerah yang mengatur peran serta masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan


74

perizinan pemanfaatan sumber daya alam sebagai salah satu upaya pencapaian tata pemerintahan yang baik, kredibel, transparans dan akuntabel. b. Membangun kapasitas kelembagaan sosial dan masyarakat, khususnya kelembagaan adat dan pemerintahan nagari dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai sengketa dalam masyarakat. Arah pembangunan hukum yang kedua ini didasarkan pada terjadinya kecenderungan selama ini, bahwa kelompok-kelompok masyarakat lebih sering menggunakan tindak kekerasan dalam penyelesaian konflik. Oleh sebab itu, pembangunan bidang hukum Kabupaten Lima Puluh Kota perlu pula diarahkan pada upaya pembentukan kesadaran dan kemampuan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk menyelesaikan masalah menurut hukum atau secara musyawarah mufakat. c. Meningkatkan sistem pemantauan dan pengelolaan kerawanan dan konflik-konflik sosial yang timbul karena perebutan sumber daya alam seperti lahan, hutan, dan air maupun karena kesalahpahaman identitas budaya dan agama. Sesuai dengan cita negara berdasarkan hukum, pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu membangun sistem pemantauan dan pengelolaan konflik sosial sehingga konflik sosial tidak berkembang menjadi tindak kekerasan. Kelembagaan pemerintah kabupaten yang terkait harus membangun sistem pendataan dan pemantauan kerawanan konflik sosial. Pembangunan sistem pengelolaan kerawanan dan konflik sosial juga dilakukan dengan mendayagunakan organisasi atau kelembagaan masyarakat dan adat. 2. Untuk dapat mewujudkan sinergitas antar-pelaku pembangunan di lingkungan Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota, maka prioritas utama pada RPJM Ke-1 diletakkan pada upaya untuk merumuskan kembali kebijakan dan penguatan kapasitas koordinasi internal antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di satu pihak dan koordinasi eksternal dengan masyarakat , di lain pihak, dalam hal ini, khususnya dengan dunia usaha dan organisasi-organisasi kunci dalam masyarakat warga (madani) yang ada. Sejalan dengan upaya pemantapan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan oleh masing-masing SKPD, baik horizontal, maupun vertikal (kabupaten/kota) sangat penting pula dilakukan pembenahan kapasitas aparatur negara yang bersih dan berwiba, baik lewat rasionalisasi pegawai maupun formula pengawasan melekat. 3. Guna dapat mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Partisipatif, Akuntabel dan Transparan, prioritas arah pembangunan pada periode ini diberikan pada upayaupaya: a. Mempesiapkan pola rekruitmen dan pengembangan karir pegawai daerah yang berorientasi sistem mutu (Merit System) agar aparatur pemerintah yang cakap, bersih dan berwibawa. Aparatur pemerintah yang makin profesional memungkinnya untuk berani bersikap tegas (zakelijk), terbuka dan membuka akses bagi dialog dan keterlibatan yang konstruktif dan interaktif dengan setiap komponen masyarakat warga, termasuk kaum perempuan, dalam setiap tingkat pengambilan keputusan pembangunan;


75

b. Memantapkan tata administrasi pemerintahan yang akuntabel dan transparan dengan membangun konsensus dan saluran informasi yang bebas dan bertanggung jawab. Ini hanya mungkin apabila pada tahap ini ada ikhtiar untuk mengembangkan kapasitas personalia birokrasi agar menguasai dan mampu mengoperasikan serta mengelola teknologi informasi, (E-government) sebagai langkah awal untuk pembangunan birokrasi pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan pelayanan terhadap publik. Sejalan dengan ini, maka para pengambil keputusan di pemerintahan daerah, swasta dan organisasi-organisasi masyarakat memiliki rasa tanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan; c. Memantapkan pelaksanaan reorganisasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan kebijakan nasional untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efiesien dan ramping. Kemudian upaya ini diikuti pula oleh penyusunan berbagai prosedur tetap atau memperbarui prosedur tetap yang telah ada untuk disesuaikan dengan perkembangan terbaru sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan birokrasi. 4. Dalam rangka mengupayakan terlaksanya pelayanan publik yang prima, langkah pertama yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah setiap SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun stándar pelayanan minimun dan melaksanakannya secara konsisten dan berkelanjutan. Sejalan dengan ini, perlu pula dilakukan sosialisasi dan advokasi, baik melalui diskusi, lokakarya maupun pelatihan tentang metode dan teknik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik agar dapat mewujudkan pelayanan yang prima. 5. Dalam upaya pemantapan proses otonomi daerah dan desentralisasi pada tahap ini perlu diprioritaskan pada inventarisasi ulang isu-isu dan kritik terhadap pelaksanaan otonom daerah selama ini serta memberikan jawaban yang serius dan proporsional terhadapnya. Paling mendesak di antaranya ialah, a. Menutup lubang-lubang korupsi politik dan penyalahgunaan wewenang pejabat resmi dan politisi lokal melalui pengaturan hukum dan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat; b. Penyelarasan aspirasi-aspirasi dan kebijakan daerah dengan integrasi nasional di satu pihak dan dengan pemerintahan kabupaten/ kota di lain pihak. Termasuk di dalamnya pengoordinasian hubungan antar-kabupaten/kota, legislatif-eksekutif. c. Menggali dan memberdayakan modal sosial lokal untuk mengurangi biaya finansial dan sosial di tingkat nagari, di samping memperkuat jaringan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerahnya masing-masing.


76

(c) Pembangunan Sosial dan Sumberdaya Manusia 1. Dalam mengupayakan terwujudnya Kualitas Pendidikan Yang Tinggi dan Dilandasi Moral Agama, maka prioritas pada periode RPJM pertama diletakkan pada selesainya infrastruktur dasar kelembagaan pendidikan yang telah ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, baik jenjang pendidikan rendah, menengah dan tinggi dan terakreditasi. Internal manajemen institusi pendidikan dan efisiensi organisasi pendidikan dihasilkan. Program pembangunan pendidikan perlu dituntaskan pada penyelesaian kebutuhan informasi dan membiasakan perencanaan berbasiskan analisis evaluasi diri. Pada saat bersamaan institusi pendidikan diharapkan mulai memilih prioritas peningkatan mutu. 2. Dalam rangka meningkatkan pemerataan pendidikan, maka pada tahap awal ini, fokus diberikan kepada penyelesaian wajib belajar sembilan tahun, disertai dengan pemantapan pelayanan kesehatan dasar. Terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, melalui perbaikan institusí pendidikan, dan diikuti dengan menjadikan masyarakat religius yang maju dan berbudaya. Disamping itu penanganan institusi penanganan kemiskinan dan pengangguran sebagai salah satu dasar pembangunan SDM mandiri dan professional. Hal ini terlihat dari terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diperlihatkan pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, melalui peningkatan industri pengolahan hasil pertanian sebagai salah satu sentra usaha ekonomi rakyat. 3. Peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan pada periode RPJM ke 1 ini pusat perhatian diarahkan pada tertatanya pelayanan kesehatan dasar, disertai peningkatan penyediaan tenaga medis serta melengkapai perlengkapan rumah sakit yang diperlukan. Untuk mewujudkan Derajat Kesehatan dan Gizi yang Tinggi, maka prioritas pada periode pertama ini tersedianya tenaga kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan yang baik. Rumah sakit sudah memiliki pencirian pelayanan kesehatan. 4. Dalam rangka mewujudkan Kemampuan IPTEKS Yang Tinggi dan Tepat Guna, maka pada periode RPJM ke 1 selesai pemetaan antara ketersediaan produk IPTEKS baru dengan kebutuhan masyarakat. Tersedianya suatu sistem dan tempat sains park, dan berdirinya lembaga-lembaga pengembangan teknologi dan inovasi guna mewujudkan produk-produk baru sesuai permintaan pasar. (d) Pembangunan Ekonomi dan Kegiatan Agribisnis Terpadu 1. Dalam rangka mengupayakan terwujudnya sentra produksi padi, jagung dan tanaman pangan dan holtikultura lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka pada periode RPJM Ke 1, proritas diberikan pada revitalisasi kegiatan pertanian, khususnya pertanian rakyat. Dalam rangka ini, usaha dimulai dengan meningkatkan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada para petani. Penambahan, pengembangan dan pemberdayaan tenaga penyuluh pertanian merupakan upaya yang perlu dilaksanakan. Sejalan dengan hal ini, pembukaan kebun dan usaha percontohan perlu pula diteruskan untuk dapat memberikan teladan konkrit tentang penggunaan teknologi pertanian yang baik. Kemudian, pelaksanaan program intensifikasi terus dilakukan dan


77

dikembangkan untuk dapat memperbaiki teknologi pertanian rakyat secara terus menerus melalui kegiatan penyuluhan dan pembukaan kebun percontohan. 2. Untuk mewujudkan usaha agribisnis maju di bidang perkebunan dan peternakan, maka langkah pertama yang perlu diambil dalam periode 2005-2010 adalah melakukan pemberdayaan terhadap usaha bisnis perkebunan dan peternakan yang telah ada melalui pengembangan manajemen dan kewirausahaan. Komoditi utama yang mendapat prioritas adalah gambir, kakao, teh untuk perkebunan dan ternak unggas dan sapi untuk peternakan. Sejalan dengan hal ini dilakukan pula peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang terlibat dalam usaha agribisnis tersebut melalui pelatihan-pelatihan praktis dan kegiatan magang. Dalam kaitan dengan hal ini pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak dalam kegiatan perkebunan dan peternakan pertanian sangat penting artinya. Perlu pula diusahakan agar bentuk badan usaha yang digunakan bukan lagi usaha perorangan yang bersifat informal, tetapi adalah dalam bentuk badan usaha yang memungkinkan terbukanya akses untuk memperoleh dukungan permodalan dan akses pasar yang lebih luas. 3. Dalam rangka pengembangan kegiatan pertanian melalui pendekatan Kawasan Sentra Produksi, pada tahap awal ini kegiatan yang dilakukan adalah dalam bentuk pengembangan KSP yang sudah ada sebelumnya seperti KSP Guguak untuk usaha ternak unggas. Sejalan dengan kegiatan ini dilakukan pula identifikasi terhadap kemungkinan pengembangan KSP baru untuk jenis komoditi unggulan lainnya baik dalam bidang tanaman pangan dan holtikultura atau perkebunan dan perikanan. Kawasan sentra produksi dan/atau agroindustri tersebut dapat mencakup satu atau beberapa nagari sesuai dengan persamaan/perbedaaan potensi dan perkembangan pertaniannya. Selanjutnya, pada kawasan-kawasan yang sudah teridentifikasi itu dikembangkan kelembagaan pelaku usaha agribisnis dan kelembagaan pendukung alih teknologi, permodalan dan pemasaran sebagai basis untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang terkait dengan pembangunan pertanian tanaman pangan dan holtikultura, serta perikanan berbasis kawasan. 4. Dalam rangka mengembangkan kegiatan pariwisata, maka pada tahap RPJM ke 1 ini, diharapkan sudah akan dapat diwujudkan masyarakat yang sadar wisata sebagai landasan utama pengembangan pariwisata. Dalam rangka ini perlu dilakukan konsolidasi masyarakat agar terdapat pemahaman yang sama tentang pentingnya pariwisata bagi pembangunan daerah. Sejalan dengan kegiatan tersebut, pada tahap ini diupayakan pula terwujudnya pusat-pusat informasi wisata yang dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi yang memadai. Kesemuanya ini diperlukan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Lima Puluh Kota dengan lama tinggal yang cukup panjang. 5. Untuk dapat mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa, maka perioritas pada periode RPJM Ke 1 ini diletakkan pada pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pelaksanaan fasilitas kredit lunak dari pemerintah pusat maupun daerah. Disamping itu, upaya untuk melakukan pemberdayaan pengusaha dan peningkatan kemampuan wirausaha terus pula dilakukan melalui kegiatan


78

pelatihan, magang dan pembinaan. Sejalan dengan hal tersebut dilakukan pula pengembangan fasilitas pasar di Sarilamak yang berstatus sebagai ibukota kabupaten Lima Puluh Kota. 6. Dalam rangka mendukung dan medorong peningkatan perekonomian masyarakat, sistem perekonomian konvensional perlu didampingi oleh sistem perekonomian syariah. Karena sistem perekonomian konvensional yang ada selama ini berbasis perekonomian perbankan yang menggunakan sistem bunga, sedangkan sistem perekonomian syariah tidak mengenal bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Dari berbagai pengalaman, ternyata sistem perekonomian syariah memiliki beberapa kelebihan, tetutama dalam pembagian tanggung jawab dalam penyelenggaraan kerjasama bisnis. Untuk itu dikabupaten Lima Puluh Kota pada RPJM-1 perlu diperkenalkannya praktek ekonomi syariah dalam kegiatan perekonomian masyarakat. (e) Pembangunan Prasarana Dan Sarana 1. Dalam rangka mewujudkan terciptanya sistem jaringan jalan untuk memperlancar lalulintas ke seluruh wilayah, maka dalam periode RPJM ke-1 ini terlebih dahulu perlu disusun Rencana Induk Jaringan Jalan yang bersifat komprehensif dan terpadu dengan sistem prasarana kota yang lain serta terintegrasi antara Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, dan Jalan Lingkungan. Keterpaduan sistem jaringan jalan ini juga antara Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal. Perencanaan sistem jaringan jalan ini harus mengikuti ketentuan teknis dan standar lebar jalan untuk menghindari terjadinya bongkar pasang dalam sistem prasarana dan sarana seperti yang terjadi pada drainase, jaringan pipa air bersih, telekomunikasi, dan tenaga listrik. 2. Dalam periode RPJM Ke 1 ini sudah dimulai dengan mengalokasikan dana yang lebih besar untuk pembebasan tanah masyarakat baik untuk lokasi jalan baru maupun untuk pelebaran jalan. Kegiatan pembangunan fisik dalam periode ini masih difokuskan pada pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan dan peningkatan mutu jalan. Dalam rangka menyediakan sarana perhubungan dan komunikasi yang cukup, maka pada RPJM ke-1 ini perhatian diberikan pada perencanaan lokasi dan pembebasan tanah untuk pembangunan terminal angkutan kota, pembangunan sentral telepon otomat, kantor pos, dan fasilitas transportasi lainnya. Sejalan dengan kegiatan tersebut, dilakukan pula perluasan jaringan telepon ke daerah pemukiman baru dan pusat-pusat kegiatan masyarakat. 3. Untuk mewujudkan tersedianya perumahan dan lingkungan pemukiman yang layak huni yang terjangkau oleh masyarakat, maka prioritas pembangunan dalam masa RPJM Ke 1 ini ditekankan pada penyusunan Rencana Kawasan Pemukiman dan perumahan yang mengacu kepada RTRW yang telah ada. Kegiatan ini dikuti dengan bantuan penyediaann dan pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan perumahan baik yang dilaksanakan oleh perusahaan real estate maupun oleh masyarakat. 4

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tenaga Listrik, maka prioritas pembangunan dalam masa RPJM Ke I ini diberikan kepada peningkatan daya terpasang dan penambahan jaringan transmisi dan distribusi yang mampu menjangkau


79

seluruh wilayah. Sejalan dengan hal ini, dilakukan pula perluasan pemasangan lampu pada jalan-jalan utama dan di tempat umum di dalam kota Sarilamak. Untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memperoleh sambungan tenaga listrik, akan dialokasikan dana dalam APBD untuk pemasukan pertama. 5. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota, maka pada periode RPJM ke-1 ini, ditingkatkan kapasitas debit air pada sumber air pada unit produksi yang sudah ada. Peningkatan debit air ini diikuti pula dengan perluasan pemasangan pipa distribusi secara bertahap ke seluruh wilayah. Prioritas lain adalah melakukan perbaikan dan penggantian pipa-pipa distribusi yang sudah rusak dan tua untuk mengurangi angka kebocoran dan kehilangan air. 6. Guna mewujudkan sistem pengairan yang cukup maka pembangunan sistem irigasi ini meliputi pembangunan bendungan, cekdam, pintu-pintu air serta pembangunan saluran primer, saluran sekunder, tersier dan saluran ke sawah-sawah masyarakat. Prioritas selanjutnya adalah melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan saluran yang mengalami kerusakan dan pendangkalan karena tertutup sediment. Terkait dengan pemeliharaan saluran ini maka perlu ditingkatkan peranan wadah P3A yang sudah ada pada setiap kelompok tani. 7. Untuk mewujudkan kawasan pemerintahan terpadu di Kota Sarilamak, maka dalam periode RPJM ke 1 ini kegiatan dimulai dengan penyusunan Master Plan Kawasan Pemerintahan. Kegiatan ini diikuti dengan usaha penyediaan tanah dan pembebasan tanah baik untuk pembangunan fisik perkantoran maupun untuk prasarana dan sarana penunjang lainnya. Pembangunan prasarana fisik Kota Sarilamak, dimulai dengan pembangunan sistem jaringan prasarana terpadu yang meliputi sistem jaringan jalan dan drainase, jaringan pipa air minum, jaringan tenaga listrik, dan telekomunikasi. Pembangunan sistem jaringan prasarana ini harus benar-benar mengacu kepada Rencana Teknik Ruang Kota untuk menghindarkan terjadinya bongkar pasang di kemudian hari. Pembangunan sistem Jaringan Prasarana Kota ini diprioritaskan pada kawasan yang telah disiapkan untuk lokasi perkantoran dan prasarana pendukungnya. (f) Pengendalian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 1. Untuk mewujudkan Tata Ruang Yang Serasi, Efektif, dan Efisien, pada periode RPJM ke-1 ini upaya pembangunan terutama diprioritaskan pada penyusunan dan revisi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Penyusunan Rencana Tata Ruang ini ditindak lanjuti dengan penyusunan rencana penunjang berupa Rencana Induk atau Master Plan Sektoral. Salah satu prioritas yang paling mendesak adalah menyusun Recana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kota Sarilamak dengan kedalaman sampai Rencana Teknik Ruang Kota yang dilengkapi dengan pengukuran kota, foto udara, dan pembuatan blad-blad rencana skala 1 : 1.000. Seluruh dokumen perencanaan ini harus disosialisasikan kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan pendidikan. Dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap I ini pelaksanaan pembangunan Kota Sarilamak sudah harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang Kota.


80

2. Dalam rangka mewujudkan Terpeliharanya Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Konservasi Alam dan Jalur Hijau maka terlebih dahulu perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut : (a). Mengidentifikasikan kawasan lindung yang ada dengan pemasangan patok-patok batas hutan yang jelas di lapangan. (b). Menginvetarisir potensi sumber daya alam, flora, dan fauna yang ada pada kawasan konservasi. (c). Mengendalikan kualitas air dan udara dengan menetapkan standar baku mutu air dan udara. (d). Menginvetarisir seluruh lokasi dan luas Lahan Kritis yang ada serta meganalisis status dan jenis tanah pada masing-masing lahan kritis tersebut. (e). Menertibkan penebangan hutan dengan menetapkan batas hutan yang jelas dan bisa diterima oleh masyarakat adat yang memiliki tanah ulayat. (f). Melakukan revitalisasi pola penebangan hutan dan mengawasi penerapannya oleh aparatur terkait. (g). Melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan daya dukung wilayah setempat termasuk aspek sosial budayanya. 3. Dalam rangka mewujudkan Masyarakat Sadar Lingkungan, maka prioritas pembangunan pada periode RPJM ke -1 diletakkan pada pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan sadar lingkungan yang dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran tentang perlunya menjaga kebersihan kota dan lingkungan demi mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Pendidikan dan penyuluhan ini dilaksanakan terlebih dahulu terhadap orang dewasa dan dilanjutkan dengan anak– anak usia sekolah dan pra sekolah. Sejalan dengan kegiatan tersebut, mulai dikembangkan pula sistem tanggap darurat ditandai dengan tersusunnya rencana penanganan bencana alam lengkap dengan struktur organisasi dan tata kerjanya. Disamping itu, dilakukan pula penyuluhan masyarakat tentang langkah–langkah praktis dalam menghadapi bencana alam. RPJM ke-2 (2011-2015) Memperhatikan hasil yang dapat diperoleh selama pelaksanaan RPJM ke-1, maka pada periode RPJM Ke-2 ini, tekanan pembangunan diberikan lebih banyak pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia guna mendukung pencapaian Visi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mewujudkan Masyarakat Madani Yang Sejahtera Berbasis Agribisnis. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ini diprioritas pada 3 hal pokok, yaitu peningkatan mutu pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Sasaran yang ingin dicapai pada periode RPJM Ke-2 ini adalah terwujudnya kualitas sumberdaya manusia yang cukup tinggi, khususnya yang terkait dengan kegiatan agribisnis. Namun demikian sejalan dengan upaya ini, kegiatan pencapaian upaya untuk mewujudkan tersedianya prasarana dan sarana yang baik dan berkualitas dapat terus dilanjutkan untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang masih terbengkalai atau belum dapat dilaksanakan.


81

(a) Pembangunan Budaya 1. Guna dapat mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat yang Beradat dan Berbudaya, maka pada periode RPJM ke 2 ini pendalaman pemahaman nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau tetap terus dilanjutkan melalui penyuluhan dan penataran kepada para tokoh-tokoh masyarakat terutama tokoh-tokoh adat, alim ulama dan cadiak pandai. Peningkatan pemahaman akan nilai-nilai adat ini perlu dilakukan agar nilai-nilai adat dapat dijalankan dalam kehidupan keseharian yang nantinya akan menjadi tauladan bagi seluruh masyarakat. 2. Untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berbudi luhur dan berahklak mulia, maka pada periode RPJM ke-2 ini dimulai pelaksanaan sekolah bertaraf internasional (SBI) untuk SLTP dan SLTA dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas peserta didik. Sejalan dengan hal tersebut, pendidikan moral dan akhlak di luar sekolah dan mesjid tetap terus dilanjutkan dalam kurikulum pendidikan dasar, SLTP dan SLTA. Sejalan dengan hal tersebut dilakukan pembinaan moral melalui pemberian sangsi yang keras bagi para siswa dan anggota masyarakat yang terbukti melanggar norma nilai moral luhur dan akhlak dalam kegiatan seharí-hari. 3. Untuk dapat terkelolanya Zakat dan Pendistribuasiannya secara baik, maka pada periode RPJM Ke-2 ini perhatian terutama diarahkan pada peningkatan kualitas personil yang organisasi pengelola zakat. Upaya ini dilakukan melalui pelaksanaan pelatihan teknis jangka pendek guna dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan para tenaga pengelola zakat. 4. Dalam rangka mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis, diperlukan upaya pembelajaran dan penyuluhan tentang penanaman nilai kesederajatan dalam suasana perbedaan. Pembelajaran ini dilakukan secara terbuka dan sistematis melalui pendidikan formal di semua tingkat pendidikan. Kurikulum dan ekstrakurikuler di lembaga pendidikan harus memasukkan subjek pembelajaran tentang realitas keanekaragaman masyarakat dan multikulturalisme. Di pihak masyarakat, dikembangkan kampanye hidup rukun dan harmonis dalam suasana perbedaan. Pihak pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan tentang pentingnya hidup rukun dan harmonis bagi seluruh masyarakat yang memiliki berbagai perbedaan. Selain itu, Pemerintah perlu mempersiapkan piranti hukum untuk mengantisipasi persoalan sosial yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran tentang multikultur dalam masyarakat. (b) Pembangunan Pemerintahan dan Hukum 1. Dalam rangka mewujudkan Terbangunnya Sinergitas Antara Pelaku Pembangunan, maka upaya yang perlu dilakukan dalam RPJM ke 2 ini adalah melanjutkan pengembangan kelembagaan pemerintahan yang ada sekarang di daerah sehingga memungkinkan terwujudnya sinergitas antara SKPD. Sejalan dengan hal tersebut pada tahap ini perlu diwujudkan tata-kelola dan pola kerjasama yang baik antar SKPD guna mewujudkan keterpaduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.


82

2. Guna dapat mewujudkan Tata Pemerintahan yang Partisipatis, Akuntabel dan Transparan maka arah pembangunan pada periode ini prioritas diletakkan pada pemantapan sistem pembinaan karir yang diikuti dengan peningkatan kualitas aparatur daerah agar menjadi lebih professional dalam pelaksanaan tugasnya. Di samping itu, pembinaan karier aparatur berdasarkan Merit System juga terus dilanjutkan dan ditingkatkan secara menyeluruh untuk semua dinas dan instansi Pemerintah Daerah. 3. Dalam rangka mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Demokratis, maka arah pembangunan dalam tahap ini diprioritaskan pada pembaruan materi hukum daerah tetap dilanjutkan, tetapi prioritas diarahkan pada pembangunan struktur atau kelembagaan hukum. Pembangunan struktur atau kelembagaan hukum difokuskan pada melanjutkan pembangunan atau penguatan kelembagaankelembagaan hukum di daerah. Melaksanakan pendidikan hukum dasar bagi para fungsionaris adat guna memperkuat kapasitas pembuatan peraturan nagari dan penyelesaian sengketa-sengketa adat maupun sengketa-sengketa perebutan sumber daya alam. Kemudian secara bertahap diteruskan pula berbagai upaya untuk melanjutkan dan memantapkan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan kerawanan dan konflik sosial yang telah dimulai sejak RPJM ke 1. Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pada periode RPJM ke-2 ini upaya yang telah dirintis pada RPJM ke 1 melalui peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya melalui pendidikan formal maupun informal, terutama dalam bidang tertib lalu lintas, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan bahan-bahan berbahaya dan pencegahan main hakim sendiri dan perkelahian massal serta kesadaran akan hak asasi manusia. 4. Guna dapat dapat mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima, pada periode RPJM ke-2 ini upaya Pemerintah Daerah perlu diprioritaskan untuk meningkatkan penyediaan dan penggunaan fasilitas teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Termasuk di dalamnya pengembangan data-base di setiap SKPD. Melalui penggunaan teknologi informasi tersebut akan dapat diberikan pelayanan secara lebih cepat dan murah tanpa terikat pada jarak antara lokasi instansi pemerintah dengan pemukiman masyarakat. (c) Pembangunan Sosial dan Sumberdaya Manusia 1. Dalam rangka mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan, maka pada akhir tahapan RPJM ke 2 diharapkan sudah akan dapat menghasilkan institusi pendidikan yang siap menerapkan kurikulum yang seimbang antara pemenuhan unsur intelijensia, emosional dan spritual. Disamping itu, pada tahap ini tenaga guru yang berkompeten juga sudah tersedia secara lengkap. 2. Guna mengupayakan terbangunnya institusi pendidikan keterampilan yang baik dan profesional, maka pada periode RPJM ke-2 ini diharapkan institusi pendidikan keterampilan juga sudah semakin mantap dan sesuai dengan keperluan masyarakat.


83

Kemantapan ini diantaranya ditandai dengan sudah siapnya sekolah, guru dan sistem dalam menyelenggarakan pendidikan keterampilan yang bermutu dan profesional. 3. Di bidang pelayanan kesehatan, pada akhir periode RPJM Ke-2 ini diharapkan jenis penyakit utama yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah hampir tertangani seluruhnya yang dapat dicapai karena kemajuan sanitasi dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, fokus penanganan jenis penyakit pada periode ini diarahkan pada jenis penyakit degeneratif dan orthopedi/traumatik. Sebagai tindak lanjut dari penanganan jenis penyakit ini pada periode ini dilakukan kajian dalam bentuk studi kelayakan pembangunan rumah sakit khusus orthopedi di Kabupaten Lima Puluh Kota. 4. Pada akhir periode RPJM Ke-2 ini, diharapkan rumah sakit umum daerah mempunyai unggulan tertentu di bidang penyakit degeneratif dan traumatik. Disamping itu, rumah sakit ini sudah dilengkapi pula dengan tenaga dokter spesialis dan sub spesialis, disertai dengan sarana dan peralatan yang diperlukan. 5. Dalam rangka mendukung Kabupaten Lima Puluh kota sebagai sentra agribisnis, maka pada periode RPJM Ke-2, penerapan IPTEK juga sudah mulai berangsur-angsur dilaksanakan untuk memperbaiki mutu produk yang dihasilkan oleh para petani, peternak dan pengusaha agribisinis. Fokus pengembangan diletakkan pada kegiatan perkebinan dan peternakan. (d) Pembangunan Ekonomi dan Kegiatan Agribisnis Terpadu 1.

Dalam rangka mewujudkan sentra kegiatan tanaman pangan dan holtikultura, maka pada periode RPJM Ke-2 ini prioritas pengembangan diarahkan pada peningkatan keterampilan dan kualitas sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini. Untuk keperluan ini, kegiatan pelatihan teknis jangka pendek, magang dan pengembangan tenaga penyuluh perlu terus dilakukan secara berkala. Sejalan dengan hal ini perlu pula terus diupayakan pengembangan Politeknik Pertanian yang telah ada melalui peningkatan kualitas dosen dan proses belajar dan mengajar.

2.

Untuk dapat memfasilitasi terlaksananya pengembangan usaha agribisnis perkebunan dan peternakan yang maju dan efisien, maka pada periode RPJM ke-2 ini prioritas diletakkan pada peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga teknis dan pengelolan yang terkait langsung dengan usaha agribisnis tersebut. Dalam kaitan dengan hal ini, perhatian terutama diberikan pada pelaksanaan pelatihan teknis jangka pendek, baik dibidang kegiatan pertanian maupun manajemen usaha serta memberdayakan balai latihan yang telah ada.

3.

Pada periode RPJM ke-2, upaya pengebangan Kawasan Sentra Pproduksi (KSP) terus dilanjutkan dengan jumlah capaian sekitar 25% yang belum dicakup pada RPJM ke-1 dan melanjutkan pemantapan kelembagaan dan kegiatan pada kawasan-kawasan sentra yang sudah terbentuk pada periode sebelumnya. Pada Periode RPJM ke-2 ini juga dilakukan pengembangan produk regulasi yang


84

diperlukan untuk mendukung berfungsinya kawasan-kawasan sentra tersebut dan menjadi landasan pelajaran bagi kawasan sentra yang akan dibentuk selanjutnya. 4.

Dalam rangka pengembangan usaha pariwisata, maka pada periode RPJM Ke-2 ini perhatian terutama diarahkan pada peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam usaha pariwisata alam dan kuliner. Untuk keperluan ini perlu dilakukan secara berkala pelatihan keterampilan praktis baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Sejalan dengan hal tersebut perlu pula terus dikembangkan tenaga pemandu wisata yang mahir menggunakan Bahasa Inggris dan bahasa asing utama lainnya.

5.

Guna dapat mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa, perhatian utama pada tahap ini diarahkan pada pengembangan fasilitas pasar dan kios-kios untuk perdagangan dan jasa. Disamping itu, perhatian juga diberikan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan perdagangan dan jasa melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan jangka pendek yang bersifat praktis. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan kemampuan wirausaha perlu pula terus dilakukan melalui kegiatan magang dan pelaksanaan program inkubasi bisnis khususnya untuk pengusaha kecil dan menengah. Dalam rangka mendukung kegiatan pemasaran produk baik secara nasional dan internasional diperlukan penguasaan Teknologi Informasi oleh para pelaku UMKM, perdagangan dan koperasi.

6.

Pada periode RPJM-2 ini perlu melanjutkan pengembangan praktek ekonomi syariah dalam kegiatan perekonomian masyarakat, sebagai tindak lanjut dari program pengenalan praktek ekonomi syariah pada periode RPJM-1. Dengan demikian pemerintah perlu memperhatikan dan memberikan dorongan serta memfasilitasi untuk berkembangnya praktek ekonomi syariah ditengah-tengah masyarkat. Sehingga ketergantungan masyarakat dengan perekonomian sistem konvensional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mulai beralih pada praktek ekonomi syariah yang lebih mengutamakan kedilan pada pelaku ekonomi tersebut.

7.

Sebagai pusat pertumbuhan pertumbuhan ekonomi utama (main growth pole) maka di Pusat Kabupaten pelu dibangun pasar kabupaten yang representatif. Pada periode RPJM-2 ini dilakukan studi kelayakan dan pembebasan lahan untuk pembangunan pasar utama tersebut di kawasan IKK Sarilamak.

8.

Untuk mendukung pengembangan perekonomian di pusat kabupaten yang dalam hal ini adalah di IKK Sarilamak, maka secara bertahap pasar nagari yang telah ada di beberapa kecamatan akan dikembangkan menjadi pasar modern. Pasar ini nantinya akan menjadi pasar satelit yang akan mendukung pasar utama yang berada di Sarilamak, Pada RPJM-2 ini akan pasar nagari yang akan dikembangkan menjadi pasar modern adalah di Kecamatan Akabiluru.


85

(e) Pembangunan Prasarana dan Sarana 1.

Kebijakan pengembangan sistem jaringan jalan untuk kelancaran lalu lintas akan dilanjutkan dan ditingkatkan dalam periode RPJM Ke 2 ini. Prioritas pembangunan jalan baru diberikan pada lanjutan pelebaran dan peningkatan mutu jalan Kabupaten dan Jalan lingkungan. Dalam periode RPJM Ke 2 ini ditargetkan seluruh ruas jalan utama sudah berupa jalan dua jalur yang dilengkapi dengan sistem drainase yang baik, trotoar, bullevard, marka jalan, jalur hijau dan pohon pelindung. Pada masa ini sudah dimulai pembangunan lanjutan Jalan Koto Tinggi-Bonjol sehingga pada akhir tahun 2014 jalan ini sudah dapat dilewati kendaraan bermotor roda empat dan telah dapat dijadikan sebagai jalan alternatif.

2.

Untuk meningkatkan kelancaran transportasi, pembangunan sistem jaringan jalan perlu pula diiringi dengan perbaikan manajemen lalu lintas dan penataan route angkutan. Perbaikan manajemen ini menyangkut pula dengan peningkatan kemampuan personil dan peningkatan peralatan Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

3.

Terlaksananya penyediaan prasarana tenaga listrik yag cukup maka dalam masa RPJM Ke 2 ini kegiatan pembangunan adalah melanjutkan perluasan jaringan distribusi ke seluruh wilayah. Disamping itu perluasan pemasangan lampu-lampu penerangan jalan juga dilanjutkan dan diitingkatkan. Dalam periode ini ditergetkan seluruh ruas jalan utama dan jalan penghubung ke pemukiman penduduk sudah dipasang lampu jalan. Guna meningkatkan penyediaan air minum bagi penduduk Kota Sarilamak maka prioritas pembangunan dalam periode RPJM Ke 2 ini adalah melanjutkan pemasangan pipa distribusi ke seluruh wilayah. Kegiatan lain adalah melanjutkan penggantian pipa-pipa yang sudah tua dan rusak untuk mengurangi tingkat kebocoran dan kehilangan air. Disamping itu, peningkatan pelayanan kepada masyarakat pelanggan terus dilakukan melalui perbaikan manajemen PDAM dan peningkatan kualitas personil melalui pelatihan teknis.

4.

Dalam rangka mewujudkan perumahan dan pemukiman yang layak bagi seluruh masyarakat, maka dalam masa RPJM Ke 2 ini Pemerintah Kabupaten hendaknya telah mulai mengalokasikan dana untuk penyediaan tanah dan untuk pembangunan sarana dan fasilitas penunjang pemukiman seperti jalan dan drainase lingkungan, air bersih, telekomunikasi, dan sebagainya.

5.

Dalam rangka terwujudnya sistem irigasi yang representatif maka tekanan pada masa RPJM Ke 2 ini adalah pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam perawatan sistem saluran yang telah ada. Disamping itu pembangunan bendungan dan saluran baru, terutama saluran sekunder dan tersier terus dilanjutkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya untuk mengairi areal persawahan yang terbentur karena faktor topografi akan ditanggulangi dengan sistem pompanisasi.

6.

Dalam rangka menyediakan sarana perhubungan dan komunikasi yang cukup bagi warga masyarakat, maka pada RPJM ke-2 ini perhatian diberikan pada penyediaan


86

fasilitas penunjang untuk berfungsinya terminal angkutan kota. Sejalan dengan kegiatan tersebut, dilakukan pula lanjutan perluasan jaringan telepon keseluruh wilayah lainnya berikut pembangunan fasilitas telepon. 7.

Untuk mewujudkan kawasan pemerintahan terpadu di Kota Sarilamak, maka pada periode RPJM ke 2 ini Pemerintah Daerah perlu meningkatkan alokasi dana untuk pembangunan gedung perkantoran dan prasarana dan sarana pendukungnya. Penyediaan dana ini tidak saja dari APBD Pemerintah Kabupaten tetapi juga perlu diusahakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Secara bertahap beberapa badan dan dinas sudah mulai pindah ke kawasan perkantoran Sarilamak ini. Untuk merealisasikan kawasan pemerintahan terpadu di Sarilamak, maka dalam periode RPJM Ke 2 ini sudah dimulai dengan pembangunan fisik gedung perkantoran pemerintah sehingga secara bertahap Kantor-Kantor Pemerintah Kabupaten ini sudah mulai pindah ke lokasi yang baru di Sarilamak. Pembangunan gedung kantor pemerintah ini akan menjadi faktor daya tarik bagi pembagunan prasarana lain seperti perdagangan dan jasa, perkantoran swasta dan pemukiman.

8.

Dalam rangka merealisasikan pembangunan Masjid Raya / Islamic Centre di pusat pemerintahan maka pada periode RPJM-2 ini dilaksanakan studi kelayakan dan pembebasan lahan untuk pembangunan Masjid Raya/ Islamic Centre tersebut. Lokasi pembangunan Masjid Raya / Islamic Centre direncanakan dekat dengan lokasi perkantoran pemerintah, sehingga kegiatan-kegiatan keagamaan untuk tingkat Kabupaten dapat dilaksanakan di Islamic Centre ini.

(f) Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 1.

Untuk dapat mewujudkan Penataan Ruang Yang Serasi, Efektif dan Efisien tekanan pembangunan pada periode RPJM ke-2 ini adalah pada usaha memantapkan pelaksanaan pembangunan fisik yang semakin mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah. Untuk itu akan dilakukan evaluasi dan revisi Rencana Tata Ruang yang ada untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Kegiatan pengawasan dan pengendalian tata ruang akan semakin diitensifkan yang diiringi dengan penerapan sanksi yang tegas dan berat kepada setiap pelanggaran ketentuan tata ruang.

2.

Agar terpeliharanya kawasan lindung dan konservasi alam dan jalur hijau, maka dalam masa RPJM Ke 2 ini upaya pembangunan akan ditekankan pada kegiatan penghijauan dan reboisasi. Usaha ini dilanjutkan dengan pembangunan jalur hijau pada semua ruas jalan yang ada. Dalam periode ini akan dilaksanakan pula penanaman pohon pelindung dan pembangunan taman kota di Sarilamak dan taman lingkungan di pemukiman penduduk.

3.

Dalam rangka mewujudkan Masyarakat Sadar Lingkungan, maka prioritas pembangunan pada periode RPJM ke-2 diletakkan pada penerapan seluruh peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur kebersihan dan lingkungan hidup. Usaha ini diiringi dengan pemberian sanksi yang tegas dan berat terhadap setiap


87

pelanggaran kebersihan dan lingkungan hidup. Sejalan dengan kegiatan tersebut, mulai dilanjutkan pula sistem tanggap darurat dengan penekanan kepada peningkatan kualitas dan kemampuan teknis personil dalam penanganan bencana alam. RPJM ke-3 (2016-2020) Memperhatikan hasil yang dapat diperoleh selama RPJM ke-2, maka pada periode RPJM Ke-3 ini, tekanan pembangunan diberikan lebih banyak pada peningkatan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) untuk mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pusat kegiatan agribisnis. Arah pembangunan daerah ini dilaksanakan dengan memanfaatkan kualitas sumberdaya manusia yang sudah mulai meningkat cukup tinggi pada periode pembangunan ini. Perhatian utama diarahkan pada peningkatan kemampuan budidaya tanaman pangan dan komoditi unggulan perkebunan seperti gambir, kakao dan teh serta kemampuan teknis bidang peternakan khusus untuk ternak unggas dan sapi. Sejalan dengan hal ini kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) dibidang tanaman pangan, perkebunan dan peternakan perlu pula terus dikembangkan guna mendorong pengembangan peningkatan kualitas dan produktivitas hasil produksi dalam rangka peningkatan pendapatan petani khususnya dan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota umumnya. (a) Pembangunan Budaya 1.

Dalam rangka mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya, maka arah yang perlu diwujudkan dalam periode RPJM ke-3 ini adalah melanjutkan upaya yang telah dilakukan selama RPJM ke-2 guna meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan konsep dan nilai adat dan budaya ke dalam kehidupan masyarakat seharí-hari. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas perilaku dan akhlak masyarakat yang tercermin dalam semakin berkurangnya peristiwa kriminal dan pelanggaran normanorma adat dan syarak di seluruh pelosok daerah.

2. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudi luhur dan berakhlak mulia, maka pembangunan daerah pada RPJM ke-3 ini adalah lanjutan upaya pada RPJM ke-2 guna mewujudkan peningkatan budi dan ahklak masyarakat melalui peningkatan pendidikan moral untuk generasi muda. Sejalan dengan hal tersebut, perlu pula terus diupayakan semaksimal mungkin berkurangnya pembunuhan, pencurian, penipuan, perkelahian, korupsi, pelecehan seksual, penggunaan narkoba dan tindakan a moral lainnya dalam masyarakat sehingga generasi muda dapat mengambil contoh kongkrit tentang masyarakat yang berbudsi luhur dan berakhlak mula. Untuk keperluan ini pemberian sangsi yang tegas dan berat bagi para pelanggar merupakan faktor kunci yang perlu dilaksanakan secara konsekuen. 3. Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan pengelolaan zakat, maka pada RPJM ke-3 ini perhatian lebih banyak diberikan pada peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan zakat tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, perlu pula diupayakan secara terus-menerus pelayanan pada wajib dan penerima


88

zakat sehingga pengelolaan berjalan dengan baik dan pihak pemberi dan penerima zakat menjadi lebih puas. 4. Untuk mempersiapkan warga Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menghadapi budaya dan kondisi sosial multikultur, pada tahap RPJM Ke-2 ini perlu pula terus diupayakan terlaksananya revitalisasi budaya Minangkabau melalui kegiatan pendidikan untuk generasi muda. Disamping itu perlu pula terus dikampanyekan dan digerakkan agar masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk selalu bangga memiliki dan menjunjung tinggi kebudayaan Minangkabau. (b) Pembangunan Hukum dan Tata-Pemerintahan 1.

Untuk dapat mewujudkan sinergitas antar-pelaku pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka prioritas utama pada RPJM Ke-3 ini diletakkan pada upaya lanjutan untuk penguatan kapasitas dan koordinasi internal antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di satu pihak dan koordinasi eksternal dengan mayarakat dan pihak swasta di lain pihak. Sejalan dengan upaya pemantapan koordinasi tersebut, sangat penting pula diupayakan terwujudnya peningkatan kualitas aparatur daerah yang bersih dan berwiba, baik lewat rasionalisasi pegawai maupun formula pengawasan melekat.

2. Guna dapat mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Partisipatif, Akuntabel dan Transparan, maka arah pembangunan pada periode RPJM Ke-3 ini diberikan pada upaya pelaksanaan pengembangan karir pegawai daerah yang berorientasi sistem mutu (Merit System) agar aparatur pemerintah yang cakap, bersih dan berwibawa. Sejalan dengan hal tersebut, terus pula diupayakan terwujudnya tata administrasi pemerintahan yang akuntabel dan transparan dengan membangun konsesus dan saluran informasi dengan menggunakan sistem e-government. Disamping itu, terus pula dilakukan pelaksanaan reorganisasi birokrasi Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efiesien. 3. Dalam rangka mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Demokratis, maka arah pembangunan dalam RPJM ke-3 ini ditekankan pada upaya untuk terus melakukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum untuk mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus hukum. Arah pembangunan yang perlu diwujudkan pada tahap ini antara lain adalah: (a) terus memperbaharui terhadap penegakan hukum yang berkeadilan, (b) terus berupaya untuk mentransformasikan berbagai nilai kebajikan Minangkabau ke dalam Peraturan Daerah, khususnya tentang tanah ulayat, sebagai bagian dari pembangunan materi hukum, dan (c) terus membangun kapasitas kelembagaan sosial, dan adat dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai sengketa dalam masyarakat. 4. Dalam rangka mengupayakan terlaksanya pelayanan publik yang prima, maka upaya yang perlu dilakukan dalam periode RPJM ke-3 ini adalah memantapkan penerapan stándar pelayanan minimun dan melaksanakannya secara konsisten dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal ini, perlu pula dilakukan sosialisasi dan advokasi, baik melalui diskusi, lokakarya maupun pelatihan tentang metode dan teknik yang


89

dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan agar dapat mewujudkan pelayanan yang prima. (c) Pembangunan Sosial dan Sumberdaya Manusia 1 . Memperhatikan kemajuan pencapaian pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah dapat dicapai selama periode RPJM Ke-2, maka untuk periode RPJM Ke-3 skala prioritas pembangunan daerah ditekankan pada lanjutan upaya untuk mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pusat agribisnis terpadu dengan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas. Upaya ini akan dapat dilakukan dengan terus melakukan peningkatan kualitas pendidikan khususnya pendidikan keterampilan yang terkait langsung dengan usaha agribisnis di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan. 2.

Pada periode RPJM ke-3 ini pengembangan institusi pendidikan keterampilan, khususnya Pokliteknik Partanian di Tanjung Pati dan sekolah kejuruan lainnya terus pula dikembangkan melalui peningkatan kualitas peralatan bengkel dan laboratorium sehingga dapat meningkatkan kualitas IPTEK yang diajarkan disekolah kejuruan maupun pada politeknik. Sejalan dengan hal ini dikembangkan pula kegiatan penelitian dan pengembangan yang terkait langsung dengan komoditi unggulan daerah seperti padi, jagung, gambir, kakao, teh, ternak ayam dan sapi

3.

Dalam rangka mewujudkan mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat yang baik dan berkualitas, maka prioritas pembangunan diletakkan pada periode RPJM ke-3 ini adalah pada peningkatan pengadaan peralatan medis yang lebih canggih. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga medis terus pula dilakukan keseluruh pelosok daerah. Terkait dengan hasil study kelayakan pembangunan rumah sakit khusus orthopedi, apabila dari hasil study tersebut dinyatakan layak untuk di bangun, maka perlu dilakukan action untuk pembangunan rumah sakit khusus orthopedi dimaksud. Proses ini dimulai dari pembebasan lahan dan dilanjutkan dengan pembangunan fisik rumah sakit orthopedi tersebut.

4. Untuk dapat mendorong terbangunnya IPTEK yang maju dan tepat guna, maka para periode RPJM Ke-3 ini prioritas diletakkan pada tekonologi yang diperlukan, diantaranya adalah peralatan laboatorium yang dapat digunakan melalui sistem informasi dan komputerisasi. Prioritas diberikan kepada bagaimana aplikasi untuk usaha agribisnis tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. (d) Pembangunan Ekonomi dan Kegiatan Agribisnis Terpadu 1.

Dalam rangka mewujudkan usaha pertanian tanaman pangan dan holtikultura yang efisien dan berdaya saing tinggi, arah dan sasaran yang perlu dicapai dalam RPJM ke-3 ini adalah terwujudnya penggunaan teknologi budidaya yang lebih baik dan maju khususnya untuk tanaman padi dan jagung. Dalam hal ini, perhatian khusus diberikan pada peningkatan penggunaan Teknologi Informasi untuk menunjang kegiatan


90

perdagangan dengan alat elektronik (e-commerce) yang merupakan kecendrungan umum dalam perdagangan kegiatan modern. 2.

Dalam rangka mengupayakan terwujudnya usaha agribisnis maju dibidang perkebunan dan peternakan serta perikanan, maka pada RPJM Ke-3 ini akan diupayakan untuk mengembangkan dan melengkapi fasilitas sentra usaha agribisnis yang telah dirintis pada periode RPJM ke-2 sebelumnya. Fasilitas yang perlu disediakan adalah untuk dapat mendukung kegiatan produksi dan pemasaran yang meliputi perbaikan jalan masuk dan keluar kawasan, peningkatan penyediaan tenaga listrik dan air minum, pergudangan dan fasilitas terkait lainnya. Dengan dilengkapinya semua fasilitas tersebut diharapkan kawasan sentra agribisnis tersebut sudah mulai dapat berfungsi dengan baik pada periode RPJM Ke-3 ini.

3. Pada periode RPJM ke-3 ini dilakukan peningkatan pengembangan KSP dengan cakupan komoditi yang lebih luas. Diharapkan pada periode ini sekitar 50% kawasan KSP tersebut sudah dapat dikembangkan. Tingkat persentase yang cukup besar ini ditargetkan dengan dasar bahwa pengalaman dari periode RPJM sebelumnya sudah cukup membangun kapasitas SKPD terkait untuk mengembangkan cakupan pelaksanaan programnya. Disamping itu kawasan sentra yang sudah dikembangkan pada Periode RPJM ke-1 difasilitasi untuk mencapai tingkat yang lebih maju (advance) dan kawasan yang dikembangkan pada Periode RPJM ke-2 semakin dimantapkan kelembagaan dan operasionalnya. 4. Guna mengupayakan meningkatnya kegiatan partiwisata maka upaya pokok p[ada periode ini ditekankan pada upaya untuk melengkapi prasarana dan sarana yang diperlukan. Secara khusus perhatian diberikan pada pengembangan Pusat Informasi Wisata (Tourist Information Centre) yang diperlengkapi dengan fasilitas teknologi informasi yang baik. Sejalan dengan hal tersebut, dilakukan pula peningkatan pelatihan tenaga pemandu wisata yang mampu menguasai Bahasa Inggeris dan bahasa internasional lainnya, seperti Perancis, Jerman, Jepang dan Mandarin. 5. Dalam rangka pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, prioritas pengembangan pada periode RPJM ke-3 ini adalah pada peningkatan penggunaan Teknologi Informasi untuk mendukung kegiatan pemasaran produk baik secara nasional maupun internasional. Sejalan dengan hal tersebut, terus pula dilakukan peningkatan fasilitas pasar secara lebih memadai untuk menampung kegiatan perdagangan dan jasa yang sudah semakin berkembang pada periode ini. 6. Untuk mewujudkan perekonomian syariah yang beretika dan berkeadilan di tengahtengah masyarakat, perlu dikembangkan lembaga keuangan mikro ditingkat kabupaten yang berbasis syariah. Lembaga keuangan ini dapat berupa BMT (Baitul Maal wat Tamwil) atau berupa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berbasis syariah. Selanjutnya lembaga keuangan ini akan dikembangkan di setiap kecamatan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses modal dari lembaga keuangan ini. Dengan demikian secara bertahap masyarakat dapat menerapkan sistem perekonomian yang berbasis syariah.


91

7. Pada periode RPJM-3 dilakukan pembangunan fisik pasar utama kabupaten di kawasan IKK Sarilamak. Pembangunan fisik ini mencakup bangunan utama pasar dan fasilitas pendukung untuk sebuah pasar yang representafif. Konsep pasar yang dikembangkan nantinya adalah pasar tradisional dengan metode pengelolaan pasar modern. Pasar ini akan menghasilkan pasar yang tertata rapi dan bersih. 8. Untuk mendukung pengembangan perekonomian di pusat kabupaten yang dalam hal ini adalah di IKK Sarilamak, maka secara bertahap pasar nagari yang telah ada di beberapa kecamatan akan dikembangkan menjadi pasar modern. Pasar ini nantinya akan menjadi pasar satelit yang akan mendukung pasar utama yang berada di Sarilamak, Pada RPJM-3 ini akan pasar nagari yang akan dikembangkan menjadi pasar modern adalah di Kecamatan Suliki dan Lareh Sago Halaban. (e) Pembangunan Prasarana dan Sarana 1. Dalam rangka meningkatkan sistem jaringan jalan di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka kegiatan pembangunan dalam masa RPJM Ke 3 ini adalah bersifat lanjutan dari kegiatan pembangunan yang telah dimulai pada masa RPJM Ke 2. Tekanan yang diberikan pada masa ini adalah peningkatan kualitas dan lebar jalan yang sudah sesuai dengan standar perencanaan. Seluruh ruas jalan yang ada sudah dengan konstruksi aspal beton atau hotmixed. Pada masa RPJM Ke 2 ini perhatian pembangunan jalan sudah harus pula diberikan pada pembangunan jalan baru ke wilayah-wilayah terisolir sehingga pada akhir tahun 2020 seluruh wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah dapat dicapai dengan kendaraan bermotor roda empat. 2. Tahapan pembangunan Tenaga Listrik dalam periode RPJM Ke 3 ini juga bersifat kelanjutan dan pemantapan dari kegiatan yang dilakukan pada masa RPJM Ke 2 yaitu berupa perluasan pemasangan jaringan distribusi yang semakin menjangkau seluruh wilayah. Dalam rangka semakin meningkatkan penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan penduduk maka perluasan pemasangan pipa distribusi terus ditingkatkan. Dalam pada itu penggantian seluruh pipa-pipa yang sudah tua dan rusak ditarget sudah selesai dilakukan sehingga kebocoran air sudah bisa diminimalisir. 3. Untuk mewujudkan penyediaan perumahan dan lingkungan layak huni, maka dalam periode RPJM Ke 3 ini Pemerintah sudah mulai mendorong pembangunan perumahan melalui program perumahan nasional (Perumnas). Disamping itu ditingkatkan pula pembangunan rumah-rumah dinas, baik oleh Pemerintah Kabupaten maupun oleh instansi vertikal lainnya. 4. Untuk mewujudkan sistem irigasi yang memenuhi syarat, maka tekanan pada periode RPJM Ke 3 ini diberikan kepada peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk membangun saluran tersier dan saluran ke sawah-sawah masyarakat. Saluran irigasi ini diintegrasikan pula dengan sistem drainase rumah tangga. 5. Dalam rangka menyediakan sarana perhubungan dan komunikasi yang cukup bagi warga kota, maka pada RPJM ke-3 ini perhatian diberikan pada penyediaan peralatan yang lebih lengkap dengan teknologi yang lebih tinggi. Sejalan dengan hal tersebut


92

dilakukan pula peningkatan peralatan dan fasilitas telekomunikasi dengan menggunakan teknologi yang lebih tinggi. 6. Dalam rangka mewujudkan kawasan pemerintahan terpadu di Kota Sarilamak maka prioritas dalam periode RPJM Ke 3 ini adalah menyelesaikan pembangunan seluruh gedung perkantoran sehingga seluruh aktivitas pemerintahan sudah terpusat di Kota Sarilamak. Untuk itu penyediaan dana untuk pembangunan perkantoran dengan sarana pendukungnya semakin ditingkatkan dalam periode ini. Sementara itu juga akan didorong pembangunan prasarana dan sarana penunjang seperti perdagangan dan jasa, perkantoran swasta, perhotelan, pendidikan dan kesehatan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh sektor swasta dan masyarakat. 7. Pada periode RPJM-3 ini dilaksanakan pembangunan fisik gedung Masjid Raya/ Islamic Centre ini. Pembangunan ini mencakup gedung utama Masjid Raya dan fasilitas-fasilitas seperti gedung serbaguna, kantor, perpustakaan dan lain-lain. (f) Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 1. Dalam rangka mewujudkan Tata-Ruang Yang Serasi, Efektif dan Efisien, maka pada RPJM periode ke-3 ini tekanan diberikan pada pemantapan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota. Dalam masa ini akan dilakukan revisi terhadap dokumen RTRW guna mengantisipasi perubahan yang terjadi di lapangan. Evaluasi dan revisi juga dilakukan terhadap Rencana Induk masing-masing sektor untuk menghasilkan rencana yang lebih operasional dan realistis. Kegiatan pengawasan dan pengendalian tata ruang juga akan semakin diintensifkan yang diiringi dengan pengenaan sanksi yang tegas dan keras terhadap pelanggaran ketentuan tata ruang. 2. Untuk mewujudkan Kota Sarilamak sebagai Pusat pemerintahan maka seluruh kantorkantor Pemerintahan Tingkat Kabupaten telah berada di Sarilamak dalam konsep Tata Ruang Kota yang akan dikembangkan sebagai Central Bussines District (CBD) yang berfungsi sebagai kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa. 3. Untuk dapat mempertahankan Kawasan Konservasi Alam yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pengembangkan potensi flora dan fauna yang ada di dalamnya. Jika terdapat spesies langka di dalam kawasan tersebut, perlu pula dilakukan penangkaran untuk menambah jumlah populasinya. Dengan cara demikian keragaman flora dan fauna pada kawasan konservasi akan dapat dikembangkan. Kegiatan lain yang dilakukan adalah melanjutkan penanaman pohon pelindung dan pembangunan taman dan jalur hijau sampai ke pemukiman penduduk. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan lindung ini akan diadakan lomba-lomba taman lingkungan. 4. Guna dapat mewujudkan Masyarakat Sadar Lingkungan, prioritas pada periode RPJM ke-3 ini adalah pada upaya untuk terus melanjutkan kegiatan pendidikan dan penyuluhan masyarakat tentang sadar lingkungan untuk seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, dilakukan pula peningkatan kualitas sistem tanggap


93

darurat untuk mengatasi dan menanggulangi dampak negatif bencana alam dengan menggunakan peralatan teknologi yang lebih maju dan modern. RPJM ke-4 (2021-2025) Berdasarkan pada hasil yang dapat diperoleh selama pelaksanaan tiga periode RPJM sebelumnya, maka pada akhir periode RPJM Ke-4 ini, diharapkan visi yang ditetapkan dalam RPJP ini yaitu mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sebagai Sentra Agribisnis Terpadu sudah akan dapat diwujudkan secara sempurna. Kondisi daerah yang demikian ditandai oleh berkembangnya kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan sehingga daerah ini merupakan salah satu pusat produksi bahan makanan untuk Provinsi Sumatera Barat dan provinsi sekitarnya. Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota ini dilandasi pula oleh penerapan ajaran agama dan budaya yang sudah sangat baik sehingga terwujud tata kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya. Kondisi daerah yang demikian juga didukung oleh kualitas sumberdaya manusia cukup tinggi dan tata-pemerintahan yang baik. Demikian pula halnya dengan kondisi prsasarna dan sarana serta lingkungan hidup yang sudah cukup baik, menyenangkan dan berkelanjutan. (a) Pembangunan Budaya 1.

Pada tahap RPJM ke-4 ini upaya yang dilakukan pada periode RPJM ke-3 masih dapat terus dilanjutkan sehingga terwujud Tata Kehidupan Masyarakat Yang Beradat dan Berbudaya. Kondisi ini ditunjukkan oleh sudah terlaksananya penerapan adat dan budaya secara baik dan berkualitas yang terlihat dalam tingkah laku dan kehidupan masyarakat seharí-hari. Pada tahap RPJM Ke-4 ini upaya untuk meningkatkan moral dan akhlak mulia masyarakat sudah akan dapat terwujud secara sempurna. Kondisi ini ditandai dengan telah terdapatnya tingkat laku masyarakat yang bermoral tinggi dan bermartabat yang dilandasi oleh nilai-nilai adat dan budaya daerah.

2.

Pada periode RPJM ke-4 ini diharapkan pengelolaan zakat dan pendistribusiannya sudah dapat dilaksanakan secara baik sesuai dengan ketentuan agama Islam. Kondisi ini ditandai dengan telah tercapainya pengumpulan zakat sebesar 50% dari wajib zakat. Disamping itu, pendistribusiannya sudah dapat dilakukan secara lancar kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya. Dengan cara demikian, jumlah penduduk miskin sudah tinggal hanya sebagian kecil dari warga Kabupaten Lima Puluh Kota dan kesejahteraan masyarakat secara umum sudah jauh meningkat.

3.

Pada tahap terakhir ini kehidupan sosial yang harmonis dalam suasana multikultur direncanakan telah terwujud dengan baik. Realitas multikultur dijadikan modal sosial bagi kekuatan pembangunan daerah. Dalam tata kehidupan, realitas multikultural telah dianggap alamiah dan wajar dalam pola pikir dan perilaku masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Penekanan pada tahap ini adalah penguatan dan pemanfaatan keanekaragaman sosial budaya melalui berbagai ruang gerak


94

pembangunan. Di tengah masyarakat telah terbiasa dengan model pembangunan dan pengembangan jati diri berdasarkan kebanggaan akan multikultural. Pada tahap ini tidak ada lagi perbedaan persepsi tentang keanekargaman, kecuali membangun kesadaran yang sama bahwa perbedaan adalah kekuatan sosial dan bukan penghalang bagi persatuan daerah. (b) Pembangunan Hukum dan Pemerintahan 1.

Pada periode RPJM ke-4 ini, upaya pembangunan tata-pemerintahan dan hukum yang baik sudah akan dapat dicapai Kondisi ini ditandai dengan terlaksanya tata pemerintahan yang berlandaskan hukum yang dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan. Dengan demikian, tidak ada lagi warga masyarakat yang merasa tidak terlindungan oleh hukum dan pemerintah juga melandasi semua kegiatannya berdasarkan ketentuan hukum berlaku secara konsekuen.

2.

Pada periode RPJM ke-4 ini diharapkan sudah akan dapat terwujud dengan baik sinergitas antara pelaku pembangunan daerah, baik antar SKPD, pemerintah dan swasta serta pemerintah dan masyarakat umum. Kondisi ini ditandai dengan semakin terpadunya proses pembangunan daerah sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesehateraan warga daerah akan semakin meningkat dan terlaksana secara efisien.

2.

Sesuai dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan semula, pada Tahap RPJM ke-4 ini diharapkan sudah akan dapat diwujudkan aparatur daerah yang berkualitas dan profesional. Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya produktifitas kerja aparatur dan hampir semua permasalahan daerah sudah akan dapat dipecahkan oleh aparatur pemerintahan.

3.

Pada tahap RPJM ke-4 ini. tata pemerintahan daerah yang partisipatif, akuntabel dan transparan diharapkan sudah akan dapat diwujudkan. Hal ini ditandai dengan terwujudnya proses dan hasil pembangunan daerah yang sesuai dengan aspirasi dan keinginan warga kota secara keseluruhan. Disamping itu, rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan sudah cukup tinggi sehingga mereka secara bersama-sama memelihara dan melindungi hasil pembangunan yang telah dapat dicapai oleh Kabupaten Lima Puluh Kota.

4.

Sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah, maka pada tahap RPJM ke-4 ini diharapkan pelayanan publik yang prima sudah akan dapat diwujudkan. Kondisi ini ditandai dengan terdapatnya pelayanan publik yang cepat, tepat arah dan efisien sehingga dapat memuaskan seluruh lapisan masyarakat. Protes dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah hampir tidak ada sama sekali.

(c) Pembangunan Sosial dan Sumberdaya Manusia 1. Sebagai hasil dari pembangunan selama periode RPJM Ke-1 sampai dengan RPJM ke-3, maka pada akhir periode RPJM Ke-4 diharapkan arah pembangunan untuk RPJPD Kab. Lima Puluh Kota 2005-2025

95

meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dasar dan menengah diharapkan sudah akan dapat diwujudkan. Kondisi ini ditandai dengan sudah tercapainya IPM sesuai dengan standar negara maju yang didukung pula oleh menurunnya angka kematian bayi, semakin baiknya kualitas pendidikan dan meningkatnya daya beli masyarakat. 2. Pada periode RPJM ke-4 ini diharapkan seluruh Institusi pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk semua jenjang, termasuk pendidikan keterampilan, sudah terakreditasi dengan baik dan memenuhi standar nasional. Khusus untuk institusi pendidikan keterampilan, pada tahap ini diharapkan sudah menghasilkan tenaga yang mampu bekerja dan siap bekerja serta mampun bersaing dimana saja termasuk ke manca negara. 3. Di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, pada periode RPJM ke-4 ini diharapkan telah terwujud pelayanan prima untuk segenap lapisan masyarakat. Pada tahap ini pelayanan kesehatan sudah dapat dilakukan oleh tenaga-tenaga dokter dan paramedis yang berkualitas tinggi dan profesional yang didukung oleh peralatan yang makin lengkap dan berkualitas baik. Disamping itu juga perlu dilengkapi fasilitas untuk rumah sakit orthopedi agar dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Kelengkapan tersebut dapat berupa penambahan tenaga dokter spesialis, tenaga medis dan paramedis, alat-alat laboratorium dan peralatan medis lainnya. 4. Sebagai hasil dari sudah semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka pada periode RPJM Ke-4 ini kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka penerapan teknologi tepat guna dan penciptaan produk-produk baru sudah semakin meningkat. Disamping itu, hasil dari penerapan teknologi ini sudah semakin banyak pula yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung visi daerah sebagai kabupaten pusat kegiatan agribisnis terpadu. (d) Pembangunan Ekonomi dan Kegiatan Agribisnis Terpadu 1. Pada periode RPJM Ke-4 ini arah pembangunan untuk mewujudkan daerah sebagai pusat kegiatan tanaman pangan dan holtikultura yang berkualitas dan maju diharapkan sudah akan dapat dicapai. Dengan demikian, diharapkan pula kegiatan produksi tanaman padi, jagung dan palawija sudah dapat berkembang dengan baik dan efisien dengan kualitas yang cukup tinggi guna memenuhi kebutuhan dalam daerah, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi tetangga lainnya. 2. Pada periode RPJM ke-4 ini arah pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pusat agribisnis perkebunan dan peternakan serta perikanan yang berkualitas dan mempunyai daya saing tinggi juga sudah akan dapat diwujudkan. Dengan adanya kegiatan agribisnis tersebut maka kesejahteran masyarakat didaerah sudah akan meningkat cepat karena porsi penerimaan petani sudah meingkat dalam jumlah cukup memadai. 3. Upaya pembangunan pada periode terakhir ini lebih banyak diprioritaskan kepada kegiatan untuk membawa kawasan-kawasan sentra produksi dan agroindustri tersebut


96

ke tingkat pengembangan lebih lanjut (advance) yang memungkinkannya ikut dalam interaksi pemasaran regional dan global. Pada periode RPJM ke-4 ini diharapkan sebagian besar hasil pertanian, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor sudah dalam bentuk produk hasil olahan atau penangan pasca panen yang diperlukan sebelum dipasarkan. 4. Pada periode terakhir ini diharapkan kegiatan partiwisata Kabupaten Lima Puluh Kota sudah berkembang dengan baik dan telah menjadi salah satu daerah tujuan wisata dalam Provinsi Sumatera Barat. Pada saat itu pariwisata sudah menjadi salah satu kegiatan ekonomi pokok pada daerah ini dan reaksi negatif masyarakat terhadap pariwisata sudah tidak ada lagi. 5. Pada periode RPJM ke-4 ini diperkirakan kegiatan perdagangan dan jasa di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah berjalan dengan pesat. Disamping itu, kegiatan ekonomi masyarakat khususnya Koperasi dan UMKM juga sudah dapat berjalan dan berkembang dengan baik sehingga dapat menjadi tulang punggung kegiatan ekonomi kerakyatan di daerah ini. 6. Dengan telah dikembangkannya lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah ditingkat kabupaten pada periode RPJM-3, maka pada periode akhir ini (RPJM-4) diharapkan terwujudnya kegiatan ekonomi yang seimbang antara syariah dan konvensional yang beretika dan berkeadilan. Praktek ekonomi syariah ditandai denggan semakin besarnya proporsi masyarakat yang memperoleh pembiayaan dengan pola syariah dan mudharabah dalam rangka mewujudkan kegiatan ekonomi yang berkeadilan dan lebih memperhatikan golongan penduduk miskin. Diharapkan sekitar 40% praktek ekonomi sistem ini akan terlaksana dengan baik. Untuk itu diharapkan lembaga keuangan syariah semakin berkembang pesat pada masa yang akan datang. 7. Pada RPJM-4 ini pasar satelit yang akan dikembangkan adalah di Kecamatan Pangkalan. Diharapkan pasar ini nantinya dapat mendukung kegiatan perekonomian di pasar pusat kabupaten yaitu di IKK Sarilamak. Sehingga pada periode akhir RPJPD ini diharapkan ke empat pasar satelit yang sudah dikembangkan benar-benar dapat mendukung kegiatan perekonomian di pusat kabupaten, yang akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dimasa datang. (e) Pembangunan Prasarana dan Sarana 1. Pembangunan jaringan jalan dalam periode RPJM ke-4 ini, adalah bersifat melanjutkan dan meningkatkan pembangunan dalam periode sebelumnya. Dalam periode ini ditargetkan seluruh wilayah sudah dapat diakses melalui jaringan jalan yang baik sehingga tidak ada lagi wilayah yang terisolasi. Sementara itu, seluruh jaringan jalan yang ada sudah memenuhi standar yang berlaku secara nasional, baik konstruksi maupun lebarnya sehingga kemacetan yang selama ini terjadi sudah dapat diatasi.


97

2. Pembangunan perumahan dan pemukiman dalam periode RPJM Ke 4 ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang dilakukan pada RPJM Ke 3. Namun perhatian akan diberika kepada peningkatan dan penyempurnaan sarana dan fasilitas pemukiman yang kurang pada setiap kawasan dan lingkungan pemukiman. 2. Pembangunan tenaga listrik dalam periode RPJM Ke 4 ini difokuskan pada penyempurnaan sistem penerangan jalan dan tempat umum yang sudah mampu melayani seluruh pusat kota Sarilamak dan kota-kota kecamatan. Pemasangan lampu jalan disamping berfungsi sebagai alat penerangan, juga berfungsi sebagai keindahan kota di malam hari sehingga kegiatan dan keramaian kota masih dapat dilaksanakan pada malam hari. Dalam rangka penyediaan air minum bagi seluruh warga kota, maka prioritas dalam masa RPJM Ke 4 ini ditekankan pada pemasangan saluran pipa air bersih yang mampu melayani sekitrar 70 % dari penduduk kota dengan layanan air bersih selama 24 jam. Disamping itu pelayanan oleh PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyediaan air minum juga sudah dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Tahapan pembangunan sistem irigasi dalam periode RPJM Ke 4 ini adalah bersifat lanjutan dari kegiatan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Tekanan pembangunan masih diutamakan pada pembangunan saluran tersier dan saluran ke sawah-sawah penduduk secara terintegrasi dengan saluran sekunder dan primer. 5. Tahapan pembangunan sarana perhubungan dan komunikasi dalam periode RPJM ke4 ini adalah bersifat melanjutkan dan menyempurnakan kegiatan yang belum terlaksana dengan baik dalam periode RPJM ke 3. Dalam periode ini diharapkan seluruh target-target yang ditetapkan dalam sektor perhubungan dan komunikasi ini sudah dapat direalisasikan. 6. Tahapan pembangunan kawasan pemerintahan terpadu di Kota Sarilamak pada periode RPJM Ke 4 ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode RPJM sebelumnya. Dalam periode ini diharapkan seluruh aktivitas pemerintahan sudah berada di kawasan Kota Sarilamak. Kawasan pemerintahan ini sudah dilengkapi dengan pembangunan prasarana dan sarana penunjang serta seluruh target dan sasaran yang telah ditetapkan sudah dapat direalisasikan sehingga secara umum fungsi Kota Sarilamak sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pusat pelayanan wisata, pusat kegiatan sosial dan pusat pemukiman telah berjalan dengan baik. (f) Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 1.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Tata-Ruang Yang Serasi, Efektif dan Efisien, maka pada RPJM periode ke-4 ini seluruh dokumen Rencana Tata Ruang telah selesai direvisi. Begitu juga dengan Rencana Induk Sektoral juga telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. Pelaksanaan pembangunan sudah mengikuti RTRW yang ada. Sedangkan pengawasan dan pengendalian tataruang semakin ditingkatkan sehingga pelaksanaan pembangunan lebih tertib dalam memanfaatkan ruang yang tersedia. Dalam masa ini masyarakat sudah menyadari


98

arti dari pembangunan berwawasan tata ruang. Fasilitas umum dan fasilitas sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sudah terwujud dengan baik dan teratur. Aktivitas pembangunan telah berjalan dengan tertib dan lancar dan penegakan hukum terhadap tata ruang makin konsisten dengan memberikan sanksi dan reward kepada masyarakat. 2.

Untuk dapat Mempertahankan Kawasan Konservasi Alam yang telah ditetapkan, pada RPJM ke-4 ini perlu terus dilakukan pengembangkan potensi flora dan fauna yang ada di dalam kawasan tersebut. Upaya ini sangat penting artinya untuk dapat memperbanyak keragaman flora dan fauna pada kawasan konservasi. Sejalan dengan kegiatan tersebut, perlindungan terhadap kawasan konservasi yang telah ditetapkan dilakukan secara lebih intensif, sehingga tercipta suatu kawasan yang asri dan hijau dengan ekosistem yang terjaga baik. Seluruh kawasan kota Sarilamak dan kota-kota kecamatan sudah dilengkapi dengan jalur hijau, pohon pelindung dan taman sampai ke lingkungan.

3.

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Lingkungan Yang Baik, maka fokus pembangunan pada RPJM ke-4 upaya untuk pengendalian kualitas lingkungan hidup terus dilakukan dan ditingkatkan. Sejalan dengan upaya tersebut, pengendalian terhadap kualitas air dan udara makin ditingkatkan, karena intensitas pembangunan semakin meningkat. Pada tahap ini sarana dan prasarana untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik sudah terwujud dan dilengkapi dengan peralatan yang lebih mutakhir. Sedangkan sistem penanganan bencana alam dievaluasi untuk kemudian dilakukan penyempurnaan lebih lanjut untuk meningkatkan efektifitasnya. Disamping itu, jumlah dan kualitas aparatur yang bertugas untuk penangulangan bencana alam tersebut sudah semakin banyak dengan kualitas dan keterampilan yang lebih baik.

4.

Dalam rangka mewujudkan Masyarakat Sadar Lingkungan, pada periode RPJM ke-4 ini, upaya untuk melakukan penyuluhan masyarakat tentang sadar lingkungan terus dilakukan dan ditingkatkan untuk seluruh lapisan masyarakat. Pada periode RPJM ke-4 ini diharapkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang sudah baik dan pola penyuluhan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang sudah sadar lingkungan. Hal ini merupakan salah satu unsur penting untuk dapat mewujudkan kualitas lingkungan yang baik sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.

Untuk dapat memberikan gambaran lebih rinci, sistematis tapi ringkas bagi para pelaku pembangunan daerah dan unsur lain yang berkepentingan, maka Lampiran I memberikan Matrik Arah dan Pentahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025. Melalui matriks ini dapat dilihat uraian konkrit dan rinci tentang pentahapan pembangunan untuk masing-masing periode pembangunan lima tahunan (RPJM) dari setiap arah pembangunan jangka panjang daerah.


99

BAB VI KAEDAH PELAKSANAAN 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 ini yang berisikan, kondisi umum daerah, prediksi pembangunan kedepan, visi dan misi serta arah pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat secara keseluruhan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk masa 20 tahun ke depan; 2. RPJPD ini disusun dengan mengacu pada RPJP nasional sesuai dengan Undangundang No. 17 Tahun 2007 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 serta aspirasi yang berkembang dalam masyarakat kabupaten Lima Puluh Kota. RPJPD ini selanjutnya akan dijadikan sebgai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lima Puluh Kota dan Rencana Strategis (RENSTRA) untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap periode pembanguan daerah terkait; 3. Agar proses pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka panjang dapat terwujud secara terarah dan terpadu sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, maka RPJPD ini juga menjadi pedoman bagi calon Bupati dan Wakil Bupati pada periode berikutnya dalam menyusun visi, misi dan program pembangunan daerahnya. 4. Pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan visi perlu dilakukan secara sungguhsungguh, terpadu dan konsisten. Disamping itu, upaya untuk mewujudkan keberhasilan dalam pembangunan jangka panjang perlu pula didukung oleh hal-hal penting berikut ini: (a) komitmen dan tanggung jawab dari jajaran kepemimpinan daerah dan pihak legeslatif secara bersama-sama dan saling mendukung dalam melaksanakan RPJPD ini, (b) konsistensi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten baik lintas sektoral maupun lintas wilayah dan antar waktu, (c) keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan rakyat banyak, dan (d) peran serta DPRD Kabupaten Lima puluh Kota, masyarakat dan dunia usaha secara aktif dan konstruktif dalam mengawasi plaksanaan RPJPD ini. 5.

Mengingat RPJPD ini menyangkut dengan pembangunan dalam jangka panjang dimana dalam perjalanannya kondisi sosial ekonomi dan ketentuan perundangan yang berlaku dapat mengalami perobahan yang cukup besar, maka setelah 10 tahun berjalan, dapat dilakukan evaluasi RPJPD ini dalam bentuk Midterm-review untuk melihat tingkat capaian dan melakukan penyesuaian arah dan pentahapan pembangunan daerah sesuai perobahan yang terjadi.


100

6. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, RPJP selanjutnya dijabarkan ke dalam 4 RPJM. Untuk menjaga agar RPJM dapat berfungsi dan memberikan kinerja yang baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan, maka setiap akhir masa pelaksanaan RPJM perlu dilakukan audit investigasi terhadap RPJM dan juga terhadap asset daerah yang dihasilkan selama pelaksanaan RPJM. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi dan membantu upaya dan kerja keras yang sedang kita lakukan bersama-sama dalam rangka mewujudkan masyarakat madani dan sejahtera yang kita cita-citakan sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah ditetapkan dalam RPJPD ini, Amin!.


101

Lampiran : Matrik Arah dan Pentahapan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025

No. A

RPJM Ke-1

RPJM Ke-2

RPJM Ke-3

RPJM Ke-4

(2005-2010)

(2011-2015)

(2016-2020)

(2021-2025)

1. Terwujudnya Tata Kehidupan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Dilandasi ABS-SBK

Meningkatnya Pemahaman Tokoh /Pemuka Masyarakat terhadap Adat dan Budaya

Melanjutkan upaya peningkatan pemahaman dan pelaksanaan konsep dan nilai adat dan budaya ke dalam kehidupan masyarakat seharihari.

Pemantapan upaya peningkatan pemahaman dan pelaksanaan konsep dan nilai adat dan budaya ke dalam kehidupan masyarakat seharihari.

Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang beradat dan berbudaya.

2. Terwujudnya Masyarakat Berbudi Luhur dan Berakhlak Mulia

a. Meningkatnya pendidikan moral dan akhlak untuk generasi muda

a. Melanjutkan pendidikan moral dan akhlak seperti pada periode ke-1

a. Pemantapan pendidikan moral dan akhlak yang berkelanjutan.

Terwujudnya masyarakat berbudi luhur dan berakhlak mulia

b. Mengupayakan berkurangnya tindak kejahatan dan amoral dalam masyarakat

b. Memberikan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku kejahatan dan amoral dalam masyarakat

b. Memberikan sanksi hukum bagi masyarakat yang melanggar norma-norma adat dan budaya.

Terwujudnya masrakat yang bermoral dan mengikuti norma adat dan budaya

Perbaikan manajemen pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana untuk kelompok miskin dan yang memerlukan.

a. Meningkatnya kualitas personil dan organisasi pengelola zakat.

a. Terwujudnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan zakat.

Terwujudnya pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah secara profesional

b. Terlaksananya pengembangan manajemen organisasi pengelola zakat.

b. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap pemberi dan penerima zakat.

a. Melanjutkan revitalisasi budaya Minangkabau melalui kegiatan pendidikan untuk generasi muda.

a. Terlaksananya kelanjutan revitalisasi budaya Minangkabau melalui kegiatan pendidikan.

Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pembangunan Budaya

3. Terlaksananya Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah secara Profesional

4. Terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan terjaga

a. Terlaksananya revitalisasi budaya Minangkabau melalui kegiatan pendidikan untuk generasi muda.


Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis dalam suasana multikultur.

102

No.

B

Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah

RPJM Ke-1

RPJM Ke-2

RPJM Ke-3

RPJM Ke-4

(2005-2010)

(2011-2015)

(2016-2020)

(2021-2025)

b. Menggerakkan masyarakat untuk bangga memiliki dan menjunjung tinggi kebudayaan Minangkabau.

b. Melanjutkan upaya peningkatan kesadaran masyarakat bangga memiliki dan menjunjung tinggi kebudayaan Minangkabau.

b. Terwujudnya masyarakat yang bangga memiliki dan menjunjung tinggi kebudayaan Minangkabau.

a. Melakukan pembaharuan komitmen terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak diskriminatif

a. Melakukan penegakan hukum yang berkeadilan

a. Memantapkan sistem pemantau kerawanan konflik politik

b. Mentransformasikan budaya Minangkabau ke dalam produk hukum daerah

b. Melanjutkan transformasi nilai kebajikan Minangkabau ke dalam Perda

b. Meningkatakan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa

c. Membangun kapasitas kelembagaan sosial dan masyarakat.

c. Melanjutkan pembangunan kapasitas kelembagaan sosial dan adat.

c. Membangunan sistem pamantauan konflik sosial

a. Penguatan kapasitas koordinasi antara SKPD, masyarakat dan dunia usaha.

a. Melanjutkan penguatan kapasitas dan koordinasi antara SKPD, masyarakat dan swasta

a. Mantapnya koordinasi pelaksanaan program SKPD

b. Meningkatkan kualitas aparatur.

b. Peningkatan kualitas aparatur daerah

b. Terwujudnya sinergi pembangunan antar SKPD serta kabupaten dan kota

Pembangunan Pemerintahan dan Hukum 1. Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Demokratis

2. Terbangunnya Sinergitas antara Pelaku Pembangunan Daerah


a. Terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratis

a. Terwujudnya sinergitas antara pelaku pembangunan daerah

103

No.

RPJM Ke-1

RPJM Ke-2

RPJM Ke-3

RPJM Ke-4

(2005-2010)

(2011-2015)

(2016-2020)

(2021-2025)

a. Memantapkan tata administrasi pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

a. Terwujudnya tata administrasi pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

a. Memantapkan penerapan Teknologi Informasi dalam sistem birokrasi

Terwujudnya tata pemerintahan yang beretika, partisipatif dan terpadu

b. Terlaksananya reorganisasi birokrasi daerah sesuai kebijakan nasional

b. Melanjutkan reorganisasi birokrasi daerah sesuai kebijakan nasional

b. Memantapkan peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan

4. Terwujudnya Aparatur yang Bersih dan Profesional

Terlaksananya pengembangan karir aparatur daerah dengan sistem merit

Pemantapan sistem pengembangan karir aparatur dengan sistem merit

Terbangunnya aparatur yang bersih dan bebas KKN

Terciptanya aparatur pemerintahan yang Bersih dan Profesional serta memiliki kompetensi

5. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima

a. Menyusun standar pelayanan minimum dan melaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan

a. Menerapkan standar pelayanan minimum secara konsisten dan berkelanjutan

a. Terlaksananya pembenahan manajemen pegawai dalam rangka penerapan SPM yang lebih baik

Terwujudnya pelayanan publik yang prima.

b. Melakukan sosialisasi dan advokasi tentang metode dan teknik yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik

b. Melanjutkan sosialisasi dan advokasi tentang metode dan teknik yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik

b. Terlaksananya pendayagunaan aparatur yang makin efesien dan efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik

Melengkapi prasarana dan sarana yang diperlukan untuk menuntaskan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.

a. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik.

a. Peningkatan Kualitas pendidikan khususnya pendidikan keterampilan yang berkaitan langsung dengan perdagangan dan jasa

Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah 3. Terlaksananya Tata Pemerintahan yang Partisipatif dan Terpadu

C

Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia 1. Terwujudnya Pemerataan Kualitas Pendidikan


Telah terlaksananya pemerataan kualitas pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan

104

No.

RPJM Ke-1

RPJM Ke-2

RPJM Ke-3

RPJM Ke-4

(2005-2010)

(2011-2015)

(2016-2020)

(2021-2025)

b. Melengkapi sarana dan prasarana laboratorium dan perpustakaan seluruh jenjang pendidikan

b. Mempersiapkan pendidikan umum untuk diakreditasi secara nasional

a. Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana untuk menunjang pendidikan kejuruan

a. Pembangunan infrastruktur institusi pendidikan tinggi kepoliteknikan yang mendukung Perdagangan dan jasa

a. Peningkatan kualitas peralatan bengkel dan laboratorium

Pendidikan keterampilan yang ada sudah terakreditasi secara nasional dengan baik

b. Pembenahan Administrasi dan Manajemen Sekolah

b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung institusi pendidikan

b. Penggunaan sistem informasi dan teknologi yang maju.

Telah mampu menghasilkan tenaga yang siap bekerja dimana saja

a. Rintisan pertama pembangunan sekolah bertaraf internasional (SBI)

a. Penyelesaian kurikulum secara mantap dan penerapan dilapangan

a. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan

Telah berjalannya dengan baik sekolah yang berstandar internasional

b. Penyediaan prasarana dan sarana yang baik

b. Membekali staf pendidik agar mampu menerapkan kurikulum

b. Pemantapan kurikulum dan staf pendidik

a. Tertatanya Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana kesehatan

a. Pembangunan sarana fisik yang lengkap

a. Pengadaan peralatan medis yang lebih canggih

Terwujudnya pelayanan Kesehatan yang berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat

b. Peningkatan Pelayanan kesehatan terutama warga miskin dan kurang mampu

b. Penyediaan tenaga kesehatan yang profesional

b. Pengembangan peralatan untuk mendukung RS Khusus Orthopedi

Terdapatnya tenaga medis dan paramedis yang profesional


2. Terwujudnya Institusi Pendidikan Keterampilan yang Profesional

3. Terlaksananya dan Berkembangnya Mutu Pendidikan dengan Sistem Berasrama

4. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan Lebih Merata

c. Pembenahan sistem dan prosedur pelayanan


Berkembangnya RS Khusus Orthopedi sebagai rujukan untuk wilayah Sumatera Bagian Tengah.

105

No.

5. Terwujudnya Penerapan IPTEKS Tepat Guna dan Terpadu

D

RPJM Ke-1

RPJM Ke-2

RPJM Ke-3

RPJM Ke-4

(2005-2010)

(2011-2015)

(2016-2020)

(2021-2025)

a. Pemetaan produk-produk baru dan perkembangan kebutuhan masyarakat

a. Memilih dan mendesign pilihan teknologi tepat untuk mendorong Usaha Agribisnis

b. Pendirian lembaga dan sistem pengembangan teknologi dan inovasi

b. Peningkatan kelembagaan dan sistem pengembangan teknologi dan inovasi

a. Revitalisasi Kegiatan Pertanian, khususnya pertanian rakyat


Implementasi IPTEKs untuk semua bidang

Terwujudnya penerapan IPTEK yang tinggi dan tepat guna

a. Terlaksananya lanjutan program revitalisasi pertanian rakyat.

a.Terlaksananya lanjutan program revitalisasi pertanian raklyat

Terwujudnya usaha perkebunan rakyat yang maju dan modern guna peningkatan pendapatan pertani

b. Pembukaan kebun percontohan

b. Terwujudnya peningkatan penerapan teknologi budidaya yang lebih baik.

b. Terlaksananya peningkatan teknologi budidaya tanaman pangan yang produktif.

a. Pemberdayaan Usaha Bisnis Perkebunan dan Peternakan yang telah ada;

a. Terlaksananya Peningkatan kemampuan kewirausahaan khusus dibidang perkebinan dan peternakan.

a. Terlaksananya pengembangan teknologi untuk mendorong kegiatan agribisnis, khususnya Teknologi Informasi

b. Terlaksananya Pengembangan Kawasan Sentra Produksi yang tela hada seperti KSP Guguak untuk Peternakan

b. Peningkatan prasarana dan saran pengembangan KSP Guguak khusus untuk bidang peternakan.

b. Pengembangan KSP ternak Sapi serta kegiatan terkait lainnya.

Pembangunan Ekonomi 1. Terwujudnya Sentra Produksi Padi, Jagung dan Tanaman Pangan Lainnya

2. Terlaksananya Pengembangan Usaha Agribisnis, Perkebunan dan Peternakan Secara Efisien dan Berdaya Saing Tinggi


Terwujudnya usaha agribisnis maju dalam bidang perkebunan dan peternakan terpadu dan mempunyai daya saing tinggi.

106

No.


RPJM Ke-1

RPJM Ke-2

RPJM Ke-3

RPJM Ke-4

(2005-2010)

(2011-2015)

(2016-2020)

(2021-2025)

c. Menyusun Studi kelayakan Pemndirian KSP baru untuk bidang tanaman pangan dan perkebunan.

c. Terlaksananya pembangunan KSP baru untuk bidang tanaman pangan dan perkebunan

c. Pengembangan KSP bidang perkebunan dan kegiatan terkait lainnya.

3. Terwujudnya Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya yang Menarik

Terwujudnya kesadaran wisata masyarakat yang dilakukan melalui penyuluhan

Terlaksananya pengembangan objek wisata berikut prasarana yang diperlukan

Terdapatnya peningkatan kemampuan pemandu wisata yang profesional dan penggunaan teknologi informasi yang maju.

Terwujudnya Kabupaten Limapuluh Kota sebagai salah satu daerah tujuan wisata dalam Propinsi Sumatera Barat.

4. Terwujudnya Praktek Ekonomi yang Beretika dan Berkeadilan

Diperkenalkannya praktek ekonomi syariah dalam kegiatan perekonomian masyarakat.

Melanjutkan pengembangan praktek ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Terlaksananya pengembangan lembaga keuangan mikro di tingkat kabupaten yang berbasis syariah.

Terwujudnya kegiatan ekonomi yang seimbang antara syariah dan Konvensional yang beretika dan berkeadilan.

5. Berkembangnya Usaha Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Jasa

a. Terlaksananya pengembangan usaha perdagangan dan jasa yang telah ada dewasa ini.

a. Terdapatnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap koperasi dan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang terlibat dalam usaha perdagangan dan jasa.

a. Terlaksananya peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan perfagangan dan jasa

a. Terwujudnya pengembangan usaha perdagangan dan jasa secara efisien dan berdaya saing tinggi.

b. Studi kelayakan dan pembebasan lahan untuk pembangunan pasar utama Kab. Lima Puluh Kota di IKK Sarilamak.

b. Terbangunnya pasar utama kabupaten di IKK Sarilamak.

c. Terbangunnya pasar satelit yang representatif di Kecamatan Akabiluru

c. Terbangunnya pasar satelit yang representatif di Kecamatan Suliki dan Lareh Sago Halaban


b. Terbangunnya pasar satelit yang representatif di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

107

No. E

RPJM Ke-1

RPJM Ke-2

RPJM Ke-3

RPJM Ke-4

(2005-2010)

(2011-2015)

(2016-2020)

(2021-2025)

a. Tersusunnya Rencana Induk Prasarana dan Sarana Perkotaan

a. Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan baru dan peningkatan serta pemeliharaan jalan yang telah ada. b. Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan baru di kecamatan-kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten

a. Tersedianya jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas dan melayani seluruh pelosok wilayah

Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pembangunan Prasarana dan Sarana 1. Terbangunnya Jaringan Jalan dan Jembatan ke Seluruh Wilayah

1. 2. Tersedianya Sarana Transpor tasi dan Telekomunikasi yang Cukup dan Tersebar Luas

3. Terbangunnya sistem Irigasi yang cukup dan terpadu

b. Perencanaan lokasi jalan raya dan pembebasan tanah.

c. Pembangunan dan penyediaan fasilitas pelengkap jalan.

a. Melanjutkan Pembangunan Jalan dan Jembatan baru, peningkatan serta pemeliharaan jalan yang telah ada. b. Terlaksananya lanjutan pembangunan jalan dan jembatan baru di kecamatankecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten c. Peningkatan penyediaan fasilitas pelengkap jalan.

a. Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan trasportasi dan Telekomunikasi

a. Perluasan jaringan dan pembangunan menara penghubung

a. Pembangunan Kantor Telepon Tersedianya fasilitas telekomunikasi baru dengan peralatan lebih maju yang cukup dan berkualitas untuk seluruh pelosok wilayah.

b. Perencanaan lokasi dan menara penghubung dan terminal angkutan

b. Penambahan kantor pelayanan telekomunikasi dan pembangunan terminal angkutan

b. Penambahan trayek dan fasilitas penunjang transportasi untuk menjangkau seluruh pelosok wilayah.

Lanjutan pembangunan sarana dan fasilitas transportasi ke seluruh wilayah.

a. Tersusunnya Perencanaan Induk Sistem Irigasi untuk mengairi seluruh areal sawah yang ada.

a. Pembangunan bendungan dan saluran irigasi secara bertahap

a. Lanjutan pembangunan dan pemeliharaan sistem irigasi secara bertahap

Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan sistem irigasi secara bertahap

b. Terciptanya peran kelompok P3A dalam pengelolaan irigasi.

b. Sudah berfungsinya seluruh wadah P3A pada seluruh kelompok tani

b. Terciptanya partisipasi seluruh masyarakat dalam pemeliharaan saluran irigasi dan drainase

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan saluran irigasi dan drainase


b. Terbangunnya jaringan jalan dan jembatan yang cukup pada kecamatan-kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten. c. Tersedianya fasilitas pelengkap jalan.

108

No.

Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah 4. Tersedianya perumahan dan lingkungan yang layak huni

5. Tersedianya fasilitasTenaga Listrik dan Air Minum Yang Cukup

6. Terwujudnya Kawasan Pemerintahan Terpadu di Sarilamak

RPJM Ke-1

RPJM Ke-2

RPJM Ke-3

RPJM Ke-4

(2005-2010)

(2011-2015)

(2016-2020)

(2021-2025)

a. Tersusunnya Rencana Induk Kawasan Pemukiman

a. Bantuan pembebasan lahan untuk lokasi perumahan dan pemukiman

a. Pembangunan pemukiman dan perumahan dengan program Perumnas.

Lanjutan pembangunan Perumnas dan Rumah Dinas

b. Penyediaan sarana dan fasilitas penunjang lingkungan pemukiman

b. Penerapan keterntuan perizinan bagi seluruh bangunan perumahan.

Peningkatan penerapan ketentuan perizinan bagi seluruh bangunan yang ada

a. Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Kelistrikan dan Air Minum b. Perencanaan lokasi pembangkit, gardu dan jaringan.

a. Pembebasan tanah untuk perluasan jaringan tenaga listrik dan air minum b. Perluasan jaringan listrik dan pembangunan gardu listrik dan distribusi air bersih

a. Penambahan kapasitas pembangkit listrik dan air minum

Tersedianya tenaga listrik dan air minum yang cukup dan tersebar keseluruh pelosok wilayah

a. Dimulainya pembangunan prasarana penunjang pada lokasi kawasan perkantoran

a. Pembangunan prasarana fisik gedung perkantoran pemerintah

a. Lanjutan pembagunan gedung perkantoran dan fasilitas penunjang oleh sektor swasta

b. Pembebasan dan pematangan tanah pada lokasi kawasan

b. Pembangunan kantor pemrintahan secara bertahap.

b. Pemindahan seluruh aktivitas pemerintahan pada lokasi kawasan perkantoran.

b. Studi kelayakan dan pembebasan lahan untuk pembangunan Masjid Raya/ Islamic Centre di IKK Sarilamak.

b. Terbangunnya Masjid Raya/ Islamic Centre di IKK Sarilamak.


b. Penambahan kantor pelayanan listrik dan air minum. Pembangunan Lanjutan dan penyempurnaan kawasan pemerintahan dengan target fungsi Kota Sarilamak telah berjalan sesuai target yang direncanakan.

109

No. F

RPJM Ke-1

RPJM Ke-2

RPJM Ke-3

RPJM Ke-4

(2005-2010)

(2011-2015)

(2016-2020)

(2021-2025)

a. Terlaksananya sosialisasi RTRW kepada masyarakat.

a. Terlaksananya pengawasan penerapan RTRW sesuai perda yang telah ditetapkan b. Terlaksananya pemberian sangksi yang tegas dan keras bagi para pelanggar perizinan

a. Semakin mantapnya pengawasan penerapan RTW

a. Mantapnya pemahaman masyarakat tentang penjagaan kawasan lindung dan konservasi alam. b. Lanjutan pelaksanaan reboisasi dan penghijauan

a. Pengenaan sangsi yang tegas dan keras pada para pelanggar perizinan

a. Terlaksananya percontohan kelompok masyarakat sadar lingkungan b. Tedapatnya penggunaan peralatan maju pada sistem tanggap darurat

a. Miningkatnya jumlah kelompok masyarakat sadar lingkungan.

a. Tersusunnya Standard baku mutu air dan udara bagi industri , perumahan/permukiman, perdagangan, pertanian dan peternakan.

a. Terlaksananya pengawasan ketat terhadap pencemaran air dan udara oleh industri

Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pengendalian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 1. Terwujudnya Tata Ruang yang Serasi, Efektif dan Efisien

b. Terlaksananya perizinan sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan. 2. Terpeliharanya Kawasan Lindung dan konservasi Alam

a. Terlaksananya sosialisasi kawasan lindung, konservasi alam kepada masyarakat b. Terlaksananya penghijauan dan reboisasi kawasan lindung dan konservasi alam

3. Terbudayakannya Perilaku Masyarakat Sadar Lingkungan

4. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan

Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan sadar lingkungan

a. Terlaksananya pengembangan sarana/prasarana dan manajemen pengelola lingkungan


Terwujudnya pembangunan yang serasi, efektif dan efisien serta berwawasan Tata-ruang.

b. Semakin mantapnya pelaksanaan sanksi bagi para pelanggar perizinan Terpeliharanya Kawasan hutan lindung dan konservasi Alam

b. Lanjutan pelaksanaan reboisasi dan penghijauan, serta berkurangnya luas lahan kritis Terwujudnya masyarakat sadar lingkungan.

b. Lengkapnya sistem tanggap darurat dengan perlatan yang lebih maju Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

110

No.


RPJM Ke-1

RPJM Ke-2

RPJM Ke-3

RPJM Ke-4

(2005-2010)

(2011-2015)

(2016-2020)

(2021-2025)

b. Tersusunnya Perda untuk operasional pengelolaan lingkungan hidup.

b. Terwujudnya sistem pengawasan lingkungan yang baik.

b. Terlaksananya monitoring dan pengawasan lingkungan hidup

c. Terwujud konservasi SDA melalui perlindungan dan pemanfaatan SDA secara lestari.


111

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Recommend Documents