BUPATI
PERATURAN
DAERAH
NOMOR
BOALEMO
KABUPATEN
48 TAHUN
BOALEMO
2001
T E N T
A N G
. RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN DIBIDANG MINYAK DAN GAS' BUM I
, 1·
:,.. ~ "t
1~U ) A 1-'I
I~
o A 1-1 l~ 1\1 o .
••.•
_
•••
_._
.•.
__
._
••
•
_~
••
_.
•••
••
_
••
_.
0
-----
PEFH\llJRAN DAFJH\I-l I(ABUPA-rEN BOAU:::MO NOMon 4U TAHUN 2001 -TFN-IANG
RETRIBUSI IZIN PENGUSAHA/\N DENGAN
DIBIDANG MINYAK DAN GAS BUMI
RAHMAT
TUI-1AN YANG
BUPATI Menimbang
MAHA ESA
130AI£MO
a, bahw;) (ir.?nq::11-1bE:'rlakl Jnya Undanq -- Un clang Nomor 2;" Trll'vW11' Y)0 tentang P~;rnerintahan Daerah dan UlleJ Ii I~J - Unclang Nornor 25 Tahun 1999 tenl;--m~J r'r'!'imban~:Jan f<euangan antara PenlC'rint;-Ji 1 P! isat drJn Daerah, rnaka penY0ir::)1 lCy..ji:U>Jelil Pomorintah Daer'ah dilakukan clenq(;m 1l1<'ln\)(2)r'ikan kewenarlgan yang luas nyata d:JJl 1)Crt.-::mggung [awab kepada Daerah deIIS})i I Ii I'. ~lllpE:~rhatikan potensi clan kecHl(*ar;J~yil n::!1'l Qaercth ya.n~J diwujudkan denC;Vln :d)n~:)aturan, pernbagian dan F)(~llli:li-lf';VJl'lll ~)iJinber day.::!. yal'-'~l' ada cli Daer-ah; 1.=1.
bnhw:'l f'.)olTl('r
Undang - Undang ~\/l Tahun 2000 tentang Perubahan atas UI1Ckli I~ J - ..Undarl~ NOI-nor1 8 Tahun 1997 tentanq PrJi:;l!~ Da~)rah clan Retribusi Daerah make) I');y,t;-dl dapat menotapkan Jenls Hc~tt'ibl-,:j [\I'_'ldll sesuai kowonanqan Daerah (rtnnnlTl (Ie'l l
(-:Ionc~an pasall.:3
ada: c.
ballwd
t")I'
dirnf:lI\~~1 1'-.1
I'I!,~-)rkan
P:VJ;:1
hurut
pertimoanqan sebagairnana a clan b perl u membentuk
D·v~'I'~"lh tentang Dit.i.::wl';,-,j Mii .yak
I
r-::)cr,~ltllf';-:lll
F~etribusi
di
can
Izin ~Jengusahaan Gas Burni
Mengingat
1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang--Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan f<euangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3899), sebagaimana telah dirubah donqan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentanq Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan L.embaran Negara Nomor 3258);
2
7. Pemerintah Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat clan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara' Tahun2000 Nomor
•
3952 ); 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang--Undangan dan Bentuk Rancangan Undang- Undanq, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun1 ~j99 Nomor 70); Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO MEMUTlJSKAN Menetapkan
PERATIJRAN DAERAH KAB UP ATE N BOALEMO TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN DIBIDANG MINYAK DAN GAS BUM\. .
BAE~ I f<ETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah DaerahOtonom Kabupaten Boalemo 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Lembaga Eksekutif Daerah Kabupaten Boalemo.
3,
• !
4, r:-
o.
6,
7.
8,
Dewan PE~rwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif daerah Kabupaton Boalemo Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo, Badan acJalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, BacJan Usaha Milik Negara atau daerah donqan nama dan bentuk ataupun, persekutuan, porkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organis.asi yang sejenis, lembaqa, cJana pensiun, bent uk usaha tetap serta bontuk badan usaha lainnya Retribusi cJat~l-ah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan claerah sebagai pembayaran at-is jasa atau pemberian IZln tertentu yang khusus disediakan dan/atau cliberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan oranq pribadi atau badan. Perizinan tert(0ntu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izm kepada orang pribadi atau badan yang dirnaksuckan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian clan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruanq, penggunaan surnber daya alam, barang, prasarana, saran a atau fasilitas tertentu guna molindunqi kepentingan umurn dan menjaga kelestarian linqxunqan Retribusi Izin f:lE;llgusahaan Minyak dan Gas Bumi adalah pombavaran atas pemberian izin, rekomendasi dan per setuiuan ponqusahaan dibidang minyak dan gas burni yan~J dilakukan Kepala Daerah sesuai dengan Iinqkup kewenangan daerah
4
9.
10.
11.
12.
13.
14.
'15.
Pengusahaan minyak clan Gas Bumi adalah kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan pengusailaan minyak dan gas bumi yang dilakukan Kepala Daerah sesual' dengan lingkup kewenangan Daerah. Izin adalah k'~wel-)angan yang diberikan kepada orang pribacli atau badan untuk melaksanakan kegiatan dioidanq penqusahaan minyak dan gas bumi. Persetujuan adalah pernyataan setuju yang cliberikan secar3 tertulis kepada orang pribadi atau badan untuk melaksanakan kegiatan dibidang pengusahaan minyak clan gas bumi. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan sebagai syarat untuk mendapatkan izm Pemungutall adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari ponqhirnpuren data objek dan subjek retribusi, I~)el-i~:rltuan besa.rnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada waj ib r,e:;tribusiserta pengawasan penyetorannya Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yanq rnorupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan penzman dari Pemerilltah Daerah. Wajib r€~tribusi adalah orang pribadi atau bad an yanq menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, t.ermasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
~
16. Surat F\~lldaftarall Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPRD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi Daerah. 17. Surat Ketetapall Retribusi Daerah yang dapat clisingkat SKFiD adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi. 18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSf-lD adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh f<epala daerah. 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga clan atau denda. 20. Surat Ketetapcm Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pernbayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
6
22. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pernungutan retribusi daerah yang diawali donqan ponvarnpaian Surat Peringatan, surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesua: dengan jumlah rotribusi terutang. 23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengalah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rnelaksanakan ketentuan peraturan pcruncanq -undangan retribusi. 24. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan aleh penyidik Pegawai Negeri Sipil . yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya .
•
BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEKRETRIBUSI
Dengan Nama Retribusi .zm pengusahaan dibidang minyak dan gas bumi dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izm pengusahaan dibidang minyak dan gas bumi
l
Pasal 3
•
Obyek Retribusi adalah pemberian izm dibidang pengusahaan minyak dan gas bumi yang meliputi : a. Izin Pendirian D(::-pot Lokal; b. Izin PencJirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) c. Izin Pemasaran .Jems-jcnis Bahan Bakar Khusus (BBK); d. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas; e. Rekornemndasi l.okal Pendirian Kilang; f. Izin Pernbukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi. g. Izin Pendirian dan Penggunaan Gudang atau Kontainer Penviropanan Bahan Peledak di Daerah Operasi Daratan clan Daerah Operasi 4-12 mil I aut; h. Izin Pengeceran Bahan Bakar dari Pelumas I. Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan .Jasa Penunjang bidang pengusahaan minyak dan gas bumi kecuali yang bergerak fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsu Itan dan tekhnologi tinggi.
Pasal 4
Subyek retribusi yang memperoleh dan gas bumi.
adalah orang pribadi atau izm pengusahaan dibidang
8
badan minyak
BAB \\\ GOLONGAN RETR\BUS\ Pasa\ 5 Retribl)si izm pengusahaan dibidang minyak dan bumi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
gas
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaall jasa diukur berdasarkan dan kapasitas penyimpananipenampungan serta wilayah usaha donqan memperhatikan ketentuan berlaku.
Jenls luas yang
BAB V PR INSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7 (1)
(2)
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dirnaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian rzm pengusahaan dibiclang minyak dan gas bumi. Biaya penvolenqqaraan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) rneliputi biaya survei, biaya pengecekan, biaya pemeriksaan, biaya transportasi clalam rangka pengawasan dan pengendalian sorta biaya pembinaan
BAB VI STF-lU~
Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan kapasitas penyimpanan/penampungan serta luas wilayah usaha. (2). Struktur clan besamya tarif ditetapkan sebagai berikut: a. Izin Penclirian Depot Lokal a. Kapasitas I)enyilllpanan sid 100.000 liter b. Kapasitas penyirnpanan diatas 100.000 sid 250.000 ItI' c. Kapasitas PE:~I'iyilllpanandiatas 250.000 ItI' b. Izin menclirikan SF-~DU a. Kapasitas penyilllpanan sid 50.000 Itr b. Kapasitas pcnyimpanan diatas 50.000 Itr sid 100.000 ItI' c. Kapasitas penyilllpanan diatas 100.000 Itr c. Izin Pomasaran Bahan Bakar a. Kapasitas oonvimpanan sid 5.000 Itr b. Kapasitas penyimpanan diatas 5.000 sid 10.000 Itr c. f
10
STRUKTUR
BAB VI DA~1 BESARNYA Fasal B
(1)
TARIF
Struktur tarif digolongkan berdasarkan jerus dan penyimpanan/penampungan serta luas wilayah usaha. (2). Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut: a. Izin Pendirian Depot l.okal Rp. a. Kapasitas penyimpanan sid 100.000 liter b. Kapasitas penyimpanan diatas 100.000 sid Rp. 250.0001tr Rp. c. Kapasitas penyimpanan diatas 250.000 Itr b. Izin mendirikan SPBU Rp. a. Kapasitas penyimpanan sid 50.000 Itr Rp. b. Kapasitas penyimpanan diatas 50.000 Itr sid 100.0001tr c. Kapasitas penyimpanan diatas 100.000 Itr Rp. c. Izin Pemasaran Bahan Bakar Rp. a. Kapasitas penyimpanan sid 5.000 Itr b. Kapasitas penyimpanan diatas 5.000-1 O.OOOltr Rp. Rp. c. Kapasitas penyimpanan diatas 10.000 Itr d. Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas a. Kapasitas penanpungan sid 1.000 Itr Rp. b. Kapasitas penampungan diatas 1.000 sid 5.000 Itr Rp. c. Kapasitas penarnpungan diatas 5.000 Itr Rp. e. Rekomendasi Lokasi Pend irian Kilang Rp. f. Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Minyak dan Gas Burni Rp. g. Izin Mendirikan dan Menggunakan Gudang atau Rp. Kontainer Penyimpanan Bahan Peledak Rp. h. Izin Pengecer Bahan Bakar dan Pelumas I. Rp. Persetujuan Surat Keterangan Terdattar
11
kapasitas
150,000 250,000 350,000 150,000 250,000 350,000 50,000 100,000 ~ 150,000 100,000 200,000 300,000 300,000 500,000 1,000,000 100,000 350,000
BJ\B VII WILAY!'"H [::>EMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi yang terutang dipunqut di wilayah Daerah tempat izin pengusahaan dibidang rninyak clan gas bumi diberikan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.
f3ABVIII MASA RETf11E3USIDAN SAATRETRIBUSI Pasal10
TERUTANG
Masa retribusi adalah janqka waktu yang lamanya, solama usaha melaksanakan kegiatannya atau ciitetapkan lain oleh Kepala Daerah. Fasal 11 Oalarn rangka pornbinaan, pell~Jawasan clan pengelldalian maka terhadap "bentuk izin, rekornendasi dan persetujuan dilakukan pendaftaran ulang den gall pE!ngenaan rE~tribusi cliperhitungkan kernbali sesuai dengan peruntukkannya atau di tetapkan lain oleh Kepala Daerah, Pasal12 Saat retribusi tsrutanq adalal: pada '" clokumen lain yang dipersarnakan
12
saat dltotapkannya SKRD atau
BAB IX SURATPENDAFTARAN Pasal13 .(1).Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD. (2). SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. (3) .Bentuk, Isi, serta tata cara penqrsian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal14 . (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) tertribusi terutang ditetapkan dengan menertibkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersarnakan. (2) Bentuk, isi dan tatacara penertiban SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah. BABXI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal15 (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan . (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersarnakan, dan SKRDKBT.
13
lain
tJAB XII SANKSI ADMI~\IISTRASI F'asal 1 CJ Dalam hal wajib retribusi tidak mernbavar tepat pacJa waktunya atau ku~ang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunqa 2 % (cJua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang at au kurang dibayar dan ditagih dengan rn(.:,nqqunakan SmD. F3AfJ XIII TATA CARA F'EMt3AYARAN F'dsal17 (1) Pembayaran retribusi yang terutEm~l harus dilunasi sekaligus dimuka. (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian. (3) .Retribusi yang terutanq di IUI-k3f:.ipada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD. (4), Tata cara pembayaran, penyetoran, tern pat pembayaran retribusi '-diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
E3AI3 XIV TATA CARA PENAGIHAN Pasal18 ("1)Retribusi terutang bordasarkan SKRD atau dokurnen yanq dipersamakan, SKRDKBT, STF1D dan Surat Keputusan yang rnenmyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kuranq c1ibayar oleh wajib retribusi dapat di lakukan penagihan. (2) Penagihan retribusi sebaqaimana dimaksud pada ayat (1 ) dilaksanakan beroasarkan P(:~I';:.lturanperuncanq+undanqan yang berlaku.
1 ,1
F:3AO )W KEE3ERATAN PrJsal 19
..
(1) Wajib retribusi dapat In~ngajukail keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ciitunjuk atau SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, Sf
(1') Kepala Daerah dalam janqka waktu pal ing lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan dif(-)rima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
•
(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tioak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
BAB XVI PENGEMBAUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 21 .- .
• ~
(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. (3).Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu) tahun . (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut. (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan c1alam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SI
16
.•.'
Pasal 22
, (1) Permohonan penqernbalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang - kurangnya menyebutkan: a. Nama dan alamat wajib retribusi; b. Masa retribusi; .-. c. Besarnya kelebihan pernbayaran; d. Alasan yang singkat clan jelas. (2) Permohonan pengernbaliall kelebihan pembayaran retribusi disarnpaikan secara lanqsunq atau rnolalui pos tercatat, (3) Bukti penerimaan oleh I:>ejabat Daerah atau pengiriman pos tercatat morupakan bukti saat permohoan diterima oleh Kepala Daerah.
F'asal ~~3 (1) Penqarnbilan kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnva, pernbayaran dilakukan dengan cara memindanbukukan dan bukli penindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
PENGURANGAN,
DA\3 XVII KER INGA~~AN, DAN PEMBEBASAN RETR IBUS I Pasal 24
(1.) Kepa\a Daerah dapat pembebasan retribusi.
rnemL)r~rikan pengurangan,
1/
keringanan
dan
,
(2) Pengurangan, kerinqanan (lC:lI! peillbebasan seoaqaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan cI(~ngan Illemperhatikan kemampuan retribusi. (3) Tatacara pengurangan, keringanan dan pemoebesan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah .
••
DAB XVIII f
E3!\B XIX PENGAWASAN DAf\J INSTANSI PEMUNGUT
Pengawasan atas polaksanaan Peraturall Kepala Daerah atau Pojabat yanq ditunjuk.
daerah rru dilakukan
oleh
Pasal 27 lnstansi pemungut atas p(..:.I;Jk~'dl-laan Peraturan oleh Kepala Daerah .
•.. I
daerah
rru ditunjuk
nAt-J xx Kt:1ENllJAN PENYIDIKAN f
••
••
1':"asaI28
(1) Pejabat Pegawai N!?j~JeriSipil tertelltu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenanq khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Piclalla dibidang Retribusi Daerah (2) Wewenang Penyidik sebaqaimana dimaksuel pada ayat (1) adalah: a. monerima, mencari, IllErlgL.illlpulkan elan meneliti keterangan atau laporan berkenaan denqaJl tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keteral'lf:IClI--' .itau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. menelit., rnencari, dan IliE'l-igulllpulkan keterangall IIIengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan den~Jan tindak pidana retribusi daerah tersebut; c. meminta keteranga.n dan h3han bukti dari orang pribadi atau badan sehubunqan denqan tindak pidana bidang retribusi daerah; d. memeriksabuku--buk.catr:tlan---catatan dan dokumen-dokumen lair berkenaan denqan tindak pidalla dibidang retribusi ; e. 'akokan penggeleclahan )mtuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan clan dokumen, dokumen lain serta melakukan penyitaan torhadap bahan bukti tersebut; f. Merninta bantuan tenaqa ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidanq retribsi daerah: g. Menyuruh berhE:-,)llti clan cltau mclaranq sesroranq meninggalkall ruangan atau tempat pada saat pomeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pnda huruf e: h. mernotret sescranq yal 1~:1 berkaitan denqan tindak pidana retribusi daerah; I. memanqqil oranq untuk didel-'~Jarketerangannya dan diperiksa sebagai tersangka at;:lU ~":);:t~
19
J.
menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
BAB XXI I<:ETENTUANPIDANA Pasal29
t
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah c!iancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dencJa paling banyak 4 (empat) kali jumlah kewajiban yang terutanq (2) Tindak yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal30
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan peraturan perundang·-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
20
F'asal31 Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai pelaksanaannya Kepala Daerah
1r
dalam Peraturan akan diatur lebih
Daerah ini lanjut oleh
F'asal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundanqkan. Agar setiap oranq mengetahuinya, mernerintahkan penqundanqan Peraturan Daerah ini dan penempatanllya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Ditetapkan cli Ti lamuta P~da- tangg I \1> .serr 2001 //
,// "
BUP 0Jl-'~.JJ"" /"
(/ (~//-iAN
•. Diundanqkan cli Tllamuta Padatanggal /'1 / SEKRETARj8 "[iAE'RAH KABUPAll::N /' / /
/
.-/
f.,/;:/
/
BOKIN~
-
OIJALEMO
..
,/
-:
//
D .'.~i. J PEMBINA I NIP. 560 007 230 LEMBARAN
DAERAH
KABUPA-n:::N UOALEMO
TAHUN 2001 NOMOR
It? '7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH 1
I.
Dengan berlakunya Undang---Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemorintah Pusat dan Daerah, rnaka Penyelenggara Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Oaerah dengan memperhatikan potonsi dan keanekaragaman Oaerah yang .diwujudkan dengan Pengaturan, Pernbagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya yang ada di Daerah. Peraturan Daerah .ru dimaksudkan untuk rnenggali/menarnbah sumber Pendapatan Daerah guna peningkatan pembangunan pada umumnya dan pada khususnya Pernbangunan di Daerah Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah dan Peraturan Perundang -Undangan lainnya, maka Daerah Otonom Kabupaten Boalemo dapat mengatur Rotribusi lzin Pengusahaan dibidang Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Dibidang Minyak dan Gas Bumi.
II.
dipandang perlu lzin Pengusahaan
PASAL OEMI PASAL Pasal 1 sid Pasal 32 cukup jelas
TAMBAHAN l£MBARAN
DAERAH TJ\HUN 2001 NOMOR
