PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR: 10 TABUN 2003 - TENTANG: RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENIMBUNAN KA YU DENGAN RAHMAT TlJHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOALEMO
a.
b.
c.
d.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
bahwa dengan berJakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan Pernerintah Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah dengan mernperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan surnber daya yang ada di Daerah ; bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nornor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nornor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Daerah dapat menetapkan jenis Retribusi Daerah sesuai kewenangan Daerah Otonom dengan mernperhatikan kritcria yang ada ; bahwa penyelenggaraan izin ternpat penimbunan kayu baik untuk tempat penimbunan kayu logyard, ternpat penimbunan kayu logpond dan tempat penimbunan kayu industri oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari kewenangan Daerah otonorn ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu mernbentuk Peraturan Daerah tentang Izin Tempat Penimbunan Kayu ; Undang-undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah -daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Nornor 1822) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lernbaran Negara Tahun 1981 Nornor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagairnana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4080) ; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3839) ; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ; Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara 4060);
8.
Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun /983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 10. Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 200 I Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ; 13. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Boalemo 14. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 200 I tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Boalemo
~
!.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOALEMO
MEMUTUSKAN Menetapkan
PERATURAN DAERAH KEBUPATEN BOALEMO RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENIMBUNAN KA YU.
BAB
TENTANG
J
KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : I. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Boalerno J. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Boalemo 4. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo I Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang mel iputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firrna, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. O. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan 7. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalarn rangka pemberian izin kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, sarana atau fasilitas tertentu guna meiindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
~
1 RetribusiIzin Tempat Penimbunan Kayu adalah pembayaran atas pemberian izin, baik untuk izintempat penimbunan kayu logyard, izin tempat penimbunan kayu logpond dan izin tempat penimbunan kayu industri yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan lingkup kewenangan Daerah . . Izinadalah kewenangan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melaksanakan kegiatanpenimbunan kayu 10. Tempat Penimbunan Kayu adalah tempat yang berada atau diluar areal ( termasuk koridor yangrnelalui jalan umum atau tempat dimana kayu tidak dapat keluar atau masuk dari atau ke sumber-sumber lain) hak pengusahaan hutan, hak pemungutan hasil hutan dan izin pemanfaatan kayu yang mempunyai fungsi untuk menerima, menimbun, mengeluarkan kayu bulat atau kayu bulat keeil atau bahan baku serpih dan atau limbah pembalakan yang ditetapkan oleh perseoranganibadan yang bersangkutan. II.Tempat Penimbunan Kayu Antara di Darat adalah tempat penimbunan kayu di darat (Iogyard) yang terletak diluar atau didalam areal hak pengusahaan hutan, hak pemungutan hasil hutan dan izin pemanfaatan kayu sebagai tempat penimbunan kayu yang dibuat karena alasanhambatan kondisi alam dalam pengangkutan yang ditetapkan 12. Tempat Penimbunan Kayu Antara di Air adalah tempat penimbunan kayu di air/I aut (Iogpond) termasuk pula gudang penampungan kayu atau lapangan terbuka yang terletak diluar atau didalam areal hak pengusahaan hutan, hak pemungutan hasil hutan dan izin pemanfaatan kayu sebagai tempat penimbunan kayu yang dibuat karena alasan hambatan kondisi alam dalam pengangkutan yang ditetapkan. 13. Tempat Penimbunan Kayu Industri adalah tempat penimbunan kayu di lokasi industri, termasuk: pula gudang penampungan kayu atau lapangan terbuka yang terletak diluar areal hak pengusahaan hutan sebagai tempat persediaan kayu bulat atau kayu bulat keeil dan atau bahan baku serpih dan atau limbah pembalakan yang menjadi satu kesatuan dengan industri pengolahan kayu (hulu, lanjutan, terpadu) yang bersangkutan. 14. Kayu Bulat adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi batangan atau batang -batang bebas eabang atau ranting 15. Kayu Bulat Keeil adalah kayu hasil produksi dari areal tebang habis termasuk kayu yang dihasilkan dari hasil penjarahan, hutan tanaman, tanah milik/rakyat dan perkebunan, yang tidak memenuhi persyaratan teknis kayu bulat yang akan digunakan pulp/rayon atau keperluan lain 16. Bahan Baku Serpih adalah kayu hasil produksi dari areal tebang habis termasuk kayu yang dihasilkan dari hasil penjarahan, hutan tanaman, tanah milik/rakyat dan perkebunan, yang tidak memenuhi persyaratan teknis kayu bulat yang akan digunakan pulp/rayon atau keperluan lain 17. Limbah Pembalakan adalah sisa pembagian batang termasuk tonggak dan eabang yang berasal dari blok tebangan. 18. Blok tebangan adalah suatu luasan hutan tertentu yang akan ditebang dalam jangka waktu satu tahun 19. Pulp/Rayon Adalah serat kayu atau serat hasil hutan lainnya yang diperoleh dari pengolahan bahan baku serpih atau hasil hutan lainnya seeara mekanis, semi kimia dan kimia. 20.Laporan Hasil Produksi adalah dokumen hasil produksi yang dibuat di tempat penimbunan kayu yang memuat nomor, jenis, panjang, diameter dan volume kayu bulat dan kayu bulat keeil yang diproduksi dari areal tebangan yang ditetapkan. 21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besamya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. 22.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib I retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah. 23.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 24.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi.
25.Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib . retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusiyang terutang kekas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 26.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 28.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan. 29.Penagihan Retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksnakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai denganjumlah retribusi terutang. 30.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan dan mengolah data danlatau keterangan lainnyauntuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi. 31. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri SipiJ yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu mernbuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB
II
PERIZTNAN Pasal2 (I)
(2)
Setiap orang pribadi atau badan, perusahaan, pemilik, Pemegang atau pengelola hak pengusahaan hutan, hak pemungutan hasil hutan dan izin pemanfaatan kayu atau bentuk lainnya berupa pembelian dari sumber yang ada, yang memanfaatkan atau menggunakan tempat di wilayah hukum Kabupaten Boalemo baik didalam maupun diluar areal hak pengusahaan hutan,hak pemungutan hasil hutan dan izin pemanfaatan kayu sebagai ternpat penimbunan kayu baik tempat penimbunan kayu logyard, tempat penimbunan kayu logpond dan tempat penimbunan kayu industri, wajib beroleh izin tertulis terlebih dahulu dari Kepala Daerah Bentuk dan isi serta tata cara pemberian izin tempat penimbunan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan oleh Kepala Daerah Pasal3
. (I)
(2) (3)
Untuk memperoleh izin tempat penimbunan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap pribadi atau badan, perusahaan, pemilik, pemegang atau pengelola hak pengusahaan hutan, hak pemungutan hasil hutan dan izin pemanfaatan kayu atau bentuk lainnya berupa pembelian dari sumber yang ada harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah. Bentuk dan isi serta tata cara pengisian dan penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. Pasal4
BA B
III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasa! 5
Dengannama retribusi izin tempat penimbunan kayu dipungut retribusi atas peJayanan pemberian izin tempat penimbunan kayu. Pasal 6
Obyekretribusi adaJah pemberian izin tempat penimbunan kayu yang meliputi : Izin tempat penimbunan kayu di darat (Iogyard) : Izin tempat penimbunan kayu di air / Jaut (logpond); c. Izin tempat penimbunan kayu industri.
Pasa! 7
Subyekretribusi adalah orang pribadi atau badan / perusahaan kayu yang memperoleh tempatpenimbunan kayu. BAB
izin
IV
GOLONGAN
RETRIBUSI
Pasal8
Retribusiizin tempat penimbunan kayu digoJongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu. BAB CARA MENGUKUR
V
TINGKAT
PENGGUNAAN
JASA
Pasa! 9 \
Tingkatpenggunaan jasa diukur berdasarkan izin, kelompok dan jenis kayu serta volume kayu. Setiap pelanggaran / penyimpangan dari syarat-syarat tersebut diatas dikenakan sanksi pencabutan izin sedangkan pungutan negara yang telah disetor menjadi milik negara/pemerintah.
BA B
VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENET APAN STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRmUSI PasalIO
(I) (t)
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin tempat penimbunan kayu. Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey, biaya pengecekan, biaya pemeriksaan, biaya transportasi daJam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.
BAB VII STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF Pasalll
Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis izin, keJompok dan jenis kayu serta volume kayu. Struktur dan besamya tarif ditetapkan sebagai berikut : a. Izin tempat penimbunan kayu di darat (logyard) : Rp. 5000/ m3 1. Kelompok jenis kayu rimba campuran Rp. 10.000/ m3 2. Kelompok jenis kayu meranti Rp. 15.000/ m3 3. Kelompok jenis kayu indah dan mewah b. Izin tempat penirnbunan kayu di air / laut (logpond) : Rp. 3.000/ m3 1. Kelompok jenis kayu rimba campuran Rp. 7.500/ m3 2. Kelompok jenis kayu meranti Rp. 10.000/ m3 3. Kelompokjenis kayu indah dan mewah c. Izin tempat penimbunan kayu di industri : Rp. 5.000/ m3 1. KeJompok jenis kayu rimba campuran Rp.10.000/m3 2. Kelompokjenis kayu meranti Rp. 15.000/ m3 3. Kelompok jenis kayu indah dan mewah BAB vnr WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal
12
Retribusiyang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pemberian izin penimbunan kayu •
BABIX
.,
MASA RETRIBUSI DAN SAA T RETRmUSI Pasal
TERUT ANG
13
Masaretribusi adalah jangka waktu yang larnanya setiap kali penimbunan kayu atau ditetapkan lainoleh Kepala Daerah. Pasal
Saat retribusi terutang dipersamakan
adalah
14
pada saat ditetapkannya
SKRD
atau dokumen
lain yang
BAB X PENET APAN RETRIBUSI Pasal . (I)
(2)
15
Berdasarkan Laporan Hasil Produksi retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Bentuk dan Isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 16 Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDBT. BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal
17
Dalamhal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, mkenakansanksi adrninistrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang trutangatau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB
xm
TATACARAPEMBAYARAN Pasal (I) (1)
•
m
18
Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus lebih awal. Retribusi yang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB XIV TATA CARAPENAGIHAN Pasal 19 (I)
(2)
Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat dilakukan penagihan. Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XV KEBERATAN Pasal 20
,II)
Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas. Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat rnembuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. Keberatan yang tidak rnernenuhi persyaratan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 21
(J)
Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. sejak tanggal Surat Keberatan diterirna harus rnernberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (J) telah lewat dan Kepala Daerah tidak mernberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
BAB PENGEMBALIAN
KELEBIHAN
PEMBA YARAN
Pasal 22
•
.
xvr
(I)
I
(2)
(3)
(5) (6)
Atas keJebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan perrnohonan pengembalian kepada Kepala Daerah . Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulansejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak mernberikan suatu keputusan, perrnohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun Apabila wajib retribusi rnernpunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagairnana pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk rnelunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. . Pengembalian biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan paling larrta 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi tersebut dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlarnbatan pembayaran kelebihan retribusi.
Pasal 23 (I)
Perrnohonan pengembalian kelebihan kepada Kepala Daerah dengan sekurang 11. Nama dan alamat wajib retribusi b. Masa retribusi; c. Besarnya kelebihan pembayaran d. Alasan yang singkat dan jelas.
pembayaran retribusi diajukan - kurangnya menyebutkan : ; ;
secara tertulis
-
(2) (3)
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau pengiriman pos tercatat merupakan bukti saht permohonan diterima oleh Kepala Daerah.
Pasal 24 (1) (2)
Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi. Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pernindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XVII PENGURANGAN,
KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI
PASAL 25 (1)
(2)
Kepala daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diberikan dengan memberikan kemampuan wajib retribusi. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XVIII I
KADALUARSA
PENAGIHAN
.• PASAL (I)
(2)
26
Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila waj ib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tertangguh apabila a. diterbitkan surat teguran atau; b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak Iangsung.
BAB XIX PENGAWASAN
DAN INSTANSI PEMUNGUT Pasal 27
engawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat g ditunjuk &
Pasal Instansipemungut
at as pelaksanaan
Peraturan
28
Daerah ini ditunjuk
oleh Kepala Daerah.
BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal
(3)
29
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ; d. memeriksa buku-buku, catatan -catatan, dan dokurnen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi; e. melakukan penggeladahan, untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; h. rnernotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; 1. mernanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi; J. menghentikan penyidikan ; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ten tang Hukum Acara Pidana.
BAB XXI KETENTUAN PTDANA Pasal (I)
(2)
30
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enarn) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah kewajiban yang terutang. Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
•
BAB XXII KETENTUANPENUTUP • Pasal 31
•
Dengan berIakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal32 Hal-hal yang belum cukup atau belum diatur dalarn Peraturan pelaksanaannya akan diatur Iebih Ianjut oleh Kepala Daerah.
Daerah
ini sepanjang
mengenai
Pasal33 Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal
diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo
Peraturan
Daerah
ini dengan
: TILAMUTA lZ.tl Januari 2003
L .. AN BOKrN Diundangkan di Pada T anggal
l
SEI(RET
:Tilam'
,
'
.f~ .J.~.0.v..0...J<J<J3 BUPATENBOALEM01
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BOALEMO
TAHUN 2003 NOMOR ..I.O.SERI
c
