-
PERATURAN
DAERAH
NOM OR
9
KABUPATEN AHUN 2003
BOALEMO
!
TENTANG: RETRIBUSI
IZIN PEMILIKAN DENGAN
ALAT DAN MESIN BIDANG
RAHMAT
BUPATI
KEHUT ANAN
TUHAN YANG MAHA ESA
BOALEMO
a.
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Oaerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggara Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang Iuas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah dengan rnernperhatikan potensi dan keanekaragaman Oaerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang ada di Oaerah ; b. bahwa sesuai dengan ketentuan " Pasal 18 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah maka Oaerah dapat menetapkan jenis Retribusi Oaerah sesuai kewenangan Oaerah Otonom dengan memperhatikan kriteria yang ada ; c. bahwa alat dan mesin bidang kehutanan merupakan alat dan mesin yang dapat dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang dalam penggunaannya perIu adanya pengaturan, pengawasan dan pengendal ian secara teratur; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Oaerah tentang Retribusi lzin Pemilikan Alat dan Mesin Bidang Kehutanan; I.
2.
3.
4.
5.
!
6.
7.
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Oaerahdaerah Tingkat II Oi Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 ) ; Undang-undang Nomo~ 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nornor 41, Tambahan Lernbaran Negara Nornor 3685) sebagairnana telah diubah dengan undangundang Nornor 34 Tahun 2000 (Lernbaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 4048) ; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Oaerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ; Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalerno (Iembaran Negara Tahun 1999 Nornor 178, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899) sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 ; Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lernbaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, T.ambahan Lernbaran Negara Nomor 4060) ;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 N';?mor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
Dengan
DEWAN
PERWAKILAN
Persetujuan
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMlJTlJSKAN
PERATURAN RETRIBUSI KEHUTANAN.
:
OAERAH KASUPATEN IZIN PEMIUKAN ALA T
BAB
BOALEMO
SOALEMO DAN MESIN
TE TANG SIOANG
r
KETENTlJAN
lJMUM
Pasal I Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan : I. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo 2. Pemerintah Oaerah adalah Kepala daerah beserta perangkat Oaerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah Kabupaten Boalemo. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnyadisebut OPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Boalemo. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo. ' Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha. milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 6. Retribusi Oaerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Oaerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 7. . Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana , sarana fasilitas tertentu gun a melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 8. Alat dan mesin bidang kehutanan adalah alat-alat dan mesin-mesin bidang kehutanan berupa road construction ( buldozer tractor, motor grader, dump truck, shovel/loader, excavator) skidding dan yarding/skidding tractor, hanling dan yarding (logging truck trailler, log loader, logging truck), peralatan di JPKH (sawmill, band saw, clean dry ) dan peralatan pengolahan rotan ( mesin poles, mesin core ). ·9. Retribusi Izin Pemilikan Alat dan Mesin Bidang Kehutanan yang selanjutnya disebut retribusi pembayaran atas pemberian izin pemilikan dan penggunaan alat dan mesin bidang kehutanan oleh pemerintah Daerah. .
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besamya retribusi yang terutang sampai kegiatan pcnagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. ll. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk meman£aatkanjasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah. 12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 13. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah. 14. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi. 15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh KepaJa Daerah. 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Sayar yang dapat disingkat SKRDLS adalah surat ketetapan retribusi yang menetukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Sayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan. 19. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi terutang. 20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, rnengurnpulkan dan mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pernenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundangan undangan retribusi. Penyidlkan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencati serta mengumpul bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB
II
AMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRlBUSI Pasal
2
Dengan nama retribusi izin pemilikan alat dan mesin bidang kehutanan pelayanan pemberian izin pemilikan alat dan mesin bidang kehutanan.
dipungut
retribusi
atas
Pasal3
Obyekretribusi adalah pemberian a. Road Construction: I. Buldozer Tractor; 2. Motor Grader; 3. Dump Truck; 4. Shovel/Loader; 5. Excavator.
izin pemilikan
alat dan mesin bidang kehutanan
yang meliputi
Skidding dan Yarding / Skidding c. Hanling Yarding: I. Logging Truck Trailler ; 2. Log Loader; 3. Logging Truck. Peralatan di IPKH :
Tractor
r
~~;1\v111il!; 2. 1\;111<1 Saw; 3. f( i III d IY .
e. Pernl.uan Pcngolahu !. Mcsin Poles; 2. Mcsin Core.
II :
4
Pasal
byek retribusi adalah orang pr,,· :di atau badan yang memperoleh . ngkehutanan,
izin pemilikan
alat dan mesin
BAB III GOLO
GAN RETRIBUSI Pasal5
busi izin pemilikan inan tertentu .
alat
dan
mesm
bidang
kehutanan
digolongkan
sebagai
Retribusi
BAB IV CARA ME
GUKUR TINGKAT Pasal
PEl GGlJNAA
JASA
6
gkatpenggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan umur alat dan mesin bidang kehutanan gan memperhatikan harga pembelian alat dan mesin. BAB 'y PRINSIP DA SASARAN DALAM PE ETAPA STRlJKTlJR DAN BESAR YA TARfF RETRIBlJSI Pasal
7
, Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggara pemberian izin pemilikan alat dan mesin bidang kehutanan. Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi biaya pengecekan, biaya pemeriksaan, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan. BAB VI STRlJKTUR
DAN BESARNYA TARIF Pasal
Struktur tarif digolongkan
berdasarkan
8
jenis dan umur alat dan mesin bidang kehutanan.
Struktur dan besamya tarif pemberian izin pemilikan alat dan mesin bidang kehutanan berupa road construction (buldozer, tractor, motor grader, dump truck, shovel I loader, excavator) skidding dan yarding / skidding tractor, handling dan yarding (logging truck miller, log loader, dogging truck) peralatan di IPKH ( sawmill, band saw, kiln dry) dan per1JII'a~ai19 ~ roItaum(mesin poles, mesaiIU core) ditetapkan sebagai berikut : a), umw pemmbmt $/d 41-~W1I dikenakan rretlrihtl5n 5, % dari harga pernbelien, b).umur pcmilikan diatas 4 sid 7 tahun dikenakan retribusi ,I -, rg,a pcrnhcl ian. e).umur pemilikan diatas7 tahun dikenakan retribusi 3 % d.u i t,· mbelian. BAB VfT ~LAYAHPEMU
GUTA
Pasal 9 usiyang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat izin \-,('rnilikan alat dan mesin bidnng an diberikan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.
BAB VTn MASA
RETRmUSI
DAN SAAT RETB-fBUSI Pasal
TJ<:RUTANG
10
retribusi adalahjangka waktu yang lamanya, selama alat dan mesin bidang kehutanan 'kiatau digunakan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah. Pasal 11 rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian maka terhadap izin pemilikan alat dan , bidang kehutanan dilakukan pendaftaran ulang setiap tahun atau ditetapkan lain oleh a Daerah. Pasal
12 ,
adalah pada saat ditetapkan
SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.
BABIX SYARAT
PENDAFTARAN
Pasal 13 Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPORD. SPORD sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus di isi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD ditetapkan oleh Kepala Daerah. BABX PE
ETAPA
Pasal
RETRIBUSr
14
Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
terutang
Bentuk, isi dan tata cara penerbitan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
SKRD
atau dokumen
lain yang dipersamakan
BAB XI TATACARAPEMUNGUTAN
15
Pasal
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen dan SKRDKBT
Jain yang dipersarnakan,
BABxn SANKSI
ADMTNSTRASI Pasal 16
Dalam haJ wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, _ dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % ( dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB
xrrr
TAT A CARA PEMBA Y ARAN Pasal
(I) (2) (3)
17
Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus lebih awal Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah. BA'B XIV TATA CARA PENAGIHAN Pasal
(I)
(2)
18
Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan, SKRDKBT,STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumJah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat dilakukan penagihan. Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XV KEBERATAN
Pasal (1)
Wajib retribusi dapat mengajukan ditunjuk atas SKRD atau dokumen
19
keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
(2) (3)
(4}
(6)
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yangjelas. Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus .dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut, diiajWlbIri &]aJlIllll jj:.:l!ll1;gb w~~aktupaling lama 2 (dua) bulan sejak tanggat SKRD atau dokurrrerr Ilrei'nyaiJ1fg'
~,*n
~
Pasal (I)
(3)
20
Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama t- '. cnarn) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas \';vi\,:ratan yang diajukan . Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat ih:rupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besamya retribu-: icrutang. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada .ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
BAB XVI PENGEMBALIAN
KELEBUIAN
Pasal (I) (2)
(3)
(4)
(5) I
(6)
(2)
21
Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala daerah Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu sebagaiman dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak merriberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama I (satu) tahun. Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pad a ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2(dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen ) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal
, (I)
PEMBA Y ARAN
22
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. Nama dan alamat wajib retribusi ; b. Masa retribusi ; c. Besamya kelebihan pembayaran ; d. Alasan yang singkat dan jelas. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan atau melalui pos tercatat.
secara
tertulis
secara langsung
(3)
Bukti penerirnaan oleh Pejabat Daerah atau pengiriman pennohonan diterima oleh Kepala Daerah. Pasal
OJ (2)
pos tercatat merupakan
bukti saat
23
Pm~tImlPr~!!II A&d~iMmt retribusi dilakukan dengan meneroit an Surat Perintah Membayar kelebihan Retribusi. Apabila kelebihan pembayaran retribusi dil'\'rhitungkan dcn~~;;;. utang rctnbus: lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pernu.dahbukuan dan bul.i: pernindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB PE
GURANGAN,
KERINGA
AN
X'!! 1>/\
PEMBEBASAN
RETRIBUSI
Pasa I 24 (I)
(2) (3)
Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib rctribusi. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB
XVIII
KADALUARSA
PENAGfHAN
Pasal
(I)
(2)
25
Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah rnelampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutarignya retribusi, kecuali apabiJa wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. Kadaluarsa penagihan retribusi sebagairnana dirnaksud pad a ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan surat teguran atau; . b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung rnaupun tidak langsung.
BAB PENGAWASAN
DAN INSTANSI Pasal
, Pengawasan atas pelaksanaan
Peraturan
XIX
daerah
PEMUNGUT
26
ini dilakukan
oleh Kepala
Daerah atau pejabat
yang ditunjuk. Pasal27
Instansi pemungut
atas pelaksanaan
Peraturan
Daerah ini ditunjuk oleh Kepala Daerah.
BAB XX KETENTtJAN
PENYlOIKAN
Pasal 28 Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah : a. menerima, mencari, megumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribui daerah tersebut ; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pernbukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti terse but ; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada 'saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; h. mernotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ; I. mernanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksl ; menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perl u untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. J.
BAB XXI KETENTlJAN Pasal
PIDANA 29
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan diancarn pidana kurungan paling lama 6 (enam ) bulan atau denda (ernpat) kali jumlah kewajiban yang terutang. Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
keuangan daerah paling banyak 4
BAB XXII KETENTtJAN •
PENlJTlJP
Pasal 30
gan berlakilnya bertentangan
Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku
Pasal 31 lal-hal yang belurn cukup diatur dalarn Peraturan Daerah irn sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
rnengenai
Pasal 32 Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan penempatannya dalarn lernbaran Daerah Kabupaten
pengundangan Boalerno.
Peraturan
Daerah
iru
dan
TfLAMUTA o Januari 2003
. Diundangkan di
Tilarnuta
PadaTanggal
..;.'?. Jat!t~qr.r·-:... .J..o,'P.!J..
~"/~I'\.ERAH
BUPATEN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BOALEMO{
BOALEMO
TAHUN 2003 NOMOR
3.
SERI ..<:.-..
PENJELASAN ATAS PEMTURAN DAERAH
KABUPATEN
BOALEMO
NOMOR.9 T/\ HUN ltmJ.
..
TENTANG RETRIBUSI
IZIN PEMILIKAN
ALA T DAN MESli\
SG KE11 \iTANAN
I. UMUM Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahu.. )99 tentang Perncrintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbany . \ Keuangan antara l'crncrintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan f)-- ruh dilakukan dcngan mcrnberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kcpada Daerah mernperharikan potensi dan keanekaragaman Daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pernbuvian dan pcmanfaatan sumber daya yang ada di Daerah. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menggali I menambah sumbcr-surnbcr pendapatan Daerah guna peningkatan pembangunan pada umumnya dan pada khususnya Pembangunan di Daerah Kabupaten Boa1emo sebagaimana dimaksud da1am Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Bahwa alat dan mesin bidang kehutanan merupakan alat dan mesin yang dapat dimilki oleh orang pribadi atau badan yang dalam penggunaannya perlu adanya pengaturan, pengawasan dan pengendal ian secara teratur. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pemilikan Alat dan Mesin Bidang Kehutanan. . I!. PASAL OEMI PASAL. Pasal I sid Pasal 32 : Cukup Jelas
