Profil BPMPPT dan Petunjuk Perizinan Page 1

Profil BPMPPT dan Petunjuk Perizinan

Page 1

KATA PENGANTAR

Potensi Investasi Kabupaten Bandung Barat merupakan kawasan dengan posisi geografis yang sangat strategis, karena menjadi simpul dari 5 Kabupaten/Kota, yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang dan Kabupaten Cianjur. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Bandung Barat sangat potensial dan memiliki keunggulan komparatif sebagai tempat berinvestasi, terlebih didukung prasarana fisik yang memadai serta kemudahan system pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan investasi di Kabupaten Bandung Barat, tentunya diperlukan sarana promosi yang informatif, dalam arti mampu menyajikan keunggulan komparatif dan kompetitif. Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah yang strategis di Jawa Barat dengan ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan didukung dengan infrastruktur yang memadai serta iklim investasi yang kondusif. Untuk itu, disusunnya buku profil BPMPPT ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dan informasi investasi serta perizinannya yang akan merangsang para penanam modal untuk berinvestasi di sektor – sektor unggulan yang ada di Kabupaten Bandung Barat anatara lain sektor industri pengolahan, sektor pertambangan dan energi, sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta sektor parawisata, sehingga potensial menggerakkan perekonomian daerah dalam mewujud-kan Visi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yaitu “ Bandung Barat Cermat, Bersama Membangun Masyarakat yang Cerdas, Rasional, Maju, Agamis dan Sehat Berbasis pada Pengembangan Kawasan Agroinsdustri dan wisata ramah lingkungan. “ Bandung Barat,

2013

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KEPALA

Ir. RACHMAT ADANG SYAFA’AT, ST. Pembina TK.1 NIP. 19621227 199403 1 003


Page 2

BAB I GAMBARAN UMUM BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

1.1.

LATAR BELAKANG

Paradigma kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah dalam kerangka mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah (birokrasi) berperan sebagai fasilitator dan regulator yang menjalankan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat (publik services), melaksanakan manajemen pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan umum, diantaranya menciptakan dan memelihara ketentraman serta ketertiban. Beberapa unsur penting dalam pelayanan publik, meliputi organisasi pemberi pelayanan (Pemerintah Daerah), masyarakat atau organisasi penerima layanan serta tingkat kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan. Pemerintah daerah harus dapat memberi pelayanan publik secara prima yang sesuai dengan keinginan/aspirasi dan kebutuhan masyarakat, berdasarkan tatanan pemerintahan yang baik (good governance) yaitu demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Salah satu bidang pelayanan publik yang seringkali menjadi

sorotan

masyarakat

adalah

pelayanan

di

bidang

administrasi

pemerintahan, khususnya administrasi perizinan dan non perizinan. Bidang ini memiliki arti penting dalam kegiatan perekonomian dan berdampak pada bidangbidang pelayanan lainnya. Kondisi pelayanan perizinan dan non perizinan yang kurang baik akan berdampak pada terganggunya iklim investasi/ penyelenggaraan penanaman modal dan aktivitas kegiatan usaha perekonomian masyarakat. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah


Page 3

adalah

melayani

masyarakat

maka

pemerintah

perlu

terus

berupaya

meningkatkan kualitas pelayanan. Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom yang baru terbentuk tahun 2007 dari hasil pemekaran Kabupaten Bandung tentunya berupaya untuk terus maju mengejar ketertinggalan dari kabupaten kota lainnya, langkah ini dilakukan

dalam rangka percepatan pembangunan dalam mewujudkan Visi

Kabupaten Bandung Barat yaitu Bandung Barat Cermat bersama membangun masyarakat yang cerdas, Rasional, Maju, Agamis dan Sehat Berbasis pada pengembangan kawasan Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, sebagai wujud visi Bandung Barat dan dalam rangka peningkatan pelayanan publik lahirlah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) yang terbentuk dari perubahan struktur organisasi perangkat daerah, awalnya bernama Kantor Penanaman Modal berubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, Tentang perubahan atas peraturan daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. “

1.2.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri atas:

1. Kepala Badan; 2. Sekretariat, membawahkan: a. Subbagian Penyusunan Program; b. Subbagian Keuangan; dan c.

Subbagian Kepegawaian Umum.

3. Bidang Penanaman Modal, membawahkan: a. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal; dan b. Subbidang Promosi dan Kerjasama.

4. Bidang Pelayanan Perizinan. 5. Bidang Sistem Informasi dan Pengaduan, membawahkan: a. Subbidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan; dan b. Subbidang Data dan Sistem Informasi. Profil BPMPPT dan Petunjuk Perizinan

Page 4

6. UPTB (Unit Pelaksana Teknis Badan); 7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 8. Tim Teknis. Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Keterangan:

Garis Komando/ Perintah Garis Konsultasi Garis Koordinasi / Kerjasama


Page 5

1.3.

Tugas Pokok Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturah Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman

modal

serta

melaksanakan

koordinasi

dan

menyelenggarakan

pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

1.4.

Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bandung Barat, mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal; 2. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal; 3. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penanaman modal yang meliputi pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama serta data dan sistem informasi penanaman modal; 4. Pelaksanaan penyusunan program kerja; 5. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan, sistem informasi dan pengaduan; 6. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan; 7. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan; 8. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan; dan 9. Pelaksanaan tugas lain yang didelegasikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Page 6

1.5.

Kondisi Umum Kepegawaian Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut: No

Jab. Struktural/

Eselon

Jml

Pangkat/ Gol. Ruang

Jml

Fungsional

Pendidikan Terakhir

Jml

1

Kepala Badan

II/b

1

Pembina Tk. I/ IV-b

1

S.2

1

2

Sekretaris

III/a

1

Pembina/ IV-a

1

S.2

1

3

Kepala Bidang

III/b

3

Pembina/ IV-a

2

S.1

2

Penata Tk. I/ III-d

1

S.1

1

Penata

1

S.1

1

Penata Muda Tk.I

1

S.2

1

Penata Muda Tk.I

1

S.1

1

Penata Tk. I

2

S-1

2

Penata Muda Tk I

2

S-1

2

Pembina/ IV-a

1

S.2

1

Penata Tk. I/ III-d

4

S.1

4

Penata Muda Tk. I/ III-b

3

SLTA

3

Penata Muda/ III-a

6

S.1

6

Pengatur / II-c

2

D.3

1

Pengatur Muda/ II-a

1

SLTA

1

Pegawai Tidak Tetap

4

S.1

1

SLTA

3

SLTA

3

Jumlah

35

4

Kepala Sub

IV/b

3

Bagian

Kepala Sub

IV/b

4

Bidang 6

Staf Pelaksana

_

23

Teknis /Administrasi

(PTT) Tenaga Kerja

3

Sukarelawan (TKS)

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Bandung Barat 2011


Page 7

BAB II VISI, MISI DAN MOTTO BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

2.1.

VISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat khususnya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bandung Barat harus dibawa dan diarahkan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tujuan otonomi daerah yang harus melayani masyarakat secara optimal dan berdaya guna. Visi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bandung Barat : “ Meningkatnya Investasi Melalui Pelayanan Perizinan yang Berkualitas“

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut: 1) Meningkatnya Investasi Dalam rangka mendorong pemanfaatan, pengolahan dan promosi potensi, produk unggulan, daerah sumberdaya yang berdaya saing (kompetitif). 2) Pelayanan Perizinan yang berkualitas Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perizinan menjadi lebih baik, (tepat waktu, jelas aturan mekanisme dan prosedur, mudah, akuntabel dan transparan). Dengan visi tersebut Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu diharapkan mampu berperan sebagai motor penggerak dalam peningkatan investasi di Kabupaten Bandung Barat melalui Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang berkualitas


Page 8

2.2.

MISI Secara umum misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Berdasarkan visi tersebut di atas maka misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Meningkatkan minat investasi dan kerjasama dunia usaha. 2) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan. 2.3.

MOTTO DAN KOMITMEN PELAYANAN PUBLIK DI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

2.3.1.

Motto Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bandung Barat : SMASH dengan CERMAT Siap Melayani Anda Sepenuh Hati dengan Cepat, Ramah, Mudah, Akurat dan Transparan

Makna motto : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu berupaya untuk mempermudah persyaratan perijinan dan mempercepat proses penyelesaian ijin dengan melakukan inovasi sesuai ketentuan yang berlaku dan tuntutan Standar Pelayanan Publik (SPP) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bandung Barat.

2.3.2.

Komitmen/janji Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bandung Barat

a. Siap memberikan pelayanan terbaik dan tercepat untuk mencapai kepuasan masyarakat dalam perijinan. b. Siap mengikuti Globalisasi dalam pelayanan perijinan. c.

Siap menjadikan motor dalam menggerakkan Arus Investasi di Kabupaten Bandung Barat dalam perijinan.

d. Siap menjalankan perijinan terpadu di Kabupaten Bandung Barat. Profil BPMPPT dan Petunjuk Perizinan

Page 9

BAB III POTENSI BPMPPT

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan visi dan misinya dalam rangka meningkatkan investasi dan kualitas pelayanan publik didukung oleh tiga bidang teknis yaitu bidang penanaman modal, bidang pelayanan perizinan dan bidang sistem informasi dan pengaduan, tiga bidang tersebut harus bersinergi untuk mencapai keberhasilan dalam pelayanan dan mendongkrak investasi. Semenjak diresmikannya pelayanan perizinan pada tanggal 1 Maret 2012 dan adanya pelimpahan sebagian wewenang pengelolaan dan penandatangan perizinan, investasi di Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan, hal ini tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari semua unsur yang ada di BPMPPT. Kegiatan-kegiatan yang ada di tiga bidang teknis sebagai berikut:

3.1.

BIDANG PENANAMAN MODAL

Bidang

Penanaman

Modal

sesuai

tupoksinya

fokus

kepada

peinventarisasian atau pendataan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) melalui pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sampai saat ini jumlah LKPM yang masuk berjumlah 18, sedangkan

perkembangan

investasi

di

kabupaten

bandung

barat,

pertumbuhannya cukup progresif dan meyakinkan dengan laju pertumbuhan investasi Berdasarkan Hasil dari LKPM, realisasi PMA dan PMDN sampai dengan Triwulan IV Tahun 2012 sebesar Rp. 9.771.991.829.311, mengalami peningkatan sebesar 0,13 % dari jumlah tahun 2011 yang sebesar Rp. 9.698.996.841.812, hal ini berbanding lurus dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah. PDRB KBB atas dasar harga

berlaku tahun 2011 menunjukan peningkatan menjadi Rp.

19,186 triliun, mengalami peningkatan dari tahun 2010 yang sebesar Rp.17,08 triliun.


Page 10

Tabel. Data Perkembangan Realisasi Investasi

NILAI INVESTASI NO

TAHUN

PMA $

PMDN (Rp)

JUMLAH

LAJU INVEST ASI

1

2008

330.217.633

1.931.031.193.322

4.902.989.890.322

2

2009

331.954.475

1.936.031.193.322

4.923.621.468.322

0,42%

3

2010

349.425.764

2.037.927.571.918

5.182.759.447.918

5,26%

4

2011

593.183.526

4.063.723.348.787

9.698.996.841.812

87,14%

5

2012

619.598.168

4.073.648.504.528

9.771.991.829.311

0,13%


Page 11

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan investasi di Kabupaten Bandung Barat, diperlukan sarana promosi yang informatif, dalam menyajikan potensi unggulan komparatif dan kompetitif. Berbagai sektor potensi peluang investasi Kabupaten Bandung Barat, antara lain: 1.

Potensi Pertambangan dan Energi

2.

Potensi Perkebunan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan

3.

Potensi Parawisata

4.

Potensi Industri dan Pengolahan

5.

Potensi Perdagangan dan Jasa

Program mempromosikan dan membuka kerjasama potensi maupun peluang Investasi di Kabupaten Bandung Barat dengan mengikuti beberapa Pameran Potensi Investasi pada tahun 2012, diantaranya: 1.

Pameran Jawa Barat Semarak Pesta Rakyat 2012 (Desyukron 2), 15 September 2012.

3.2.

2.

Pameran PDN EXPO 2012 & Produk Kreatif Nusantara, 4 – 7 Oktober 2012.

3.

Pameran Jogya TTI EXPO 2012, 22 – 25 November 2012.

4.

Pameran Tablong Expo 2012, 3 – 9 Desember 2012.

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

Dalam rangka mendukung peningkatan investasi tentunya perlu didukung dengan proses dan mekanisme pelayanan perizinan yang mudah dan cepat, BPMPPT melalui melalui pelayanan perizinan terpadu satu pintu atau PPTSP yang soft openingnya telah dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2012 siap melayani 21 perizinan sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Barat No. 4 Tahun 2013, tentang perubahan atas Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan dan Penandatangan Perizinan, diantaranya : 1.

Izin Lokasi

2.

Izin Mendirikan Bangunan

3.

Izin Pemakaian Air Tanah

4.

Izin Pengusahaan Air Tanah


Page 12

5.

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

6.

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

7.

Izin Usaha Jasa Pertambangan

8.

Izin Gangguan (HO)

9.

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional

10. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan 11. Izin Usaha Perdagangan 12. Izin Usaha Toko Modern 13. Izin Usaha Industri 14. Izin Usaha Perluasan 15. Izin Reklame 16. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi 17. Tanda Daftar Perusahaan 18. Tanda Daftar Gudang 19. Tanda Daftar Industri 20. Surat Keterangan Penyimpanan Barang 21. Surat Tanda Pendaftaran Wara Laba

Sedangkan Mekanisme Perizinan diatur sesuai keputusan Bupati Bandung Barat nomor. 065/Kep78-Org/2012 tentang Penetapan Dokumen Standar Operasional Prosedure (SOP) Perizinan. Adapun mekanisme dan pewaktuan sesuai tabel dibawah ini: Tabel. Alur proses perizinan


Page 13

Tabel. Proses Waktu Perizinan

NO

NAMA IZIN/NON PERIZINAN

WAKTU

1

Izin Lokasi

2


13/23

3


15

4


15

5


15

6


15

7


15

8

Izin Gangguan

16

9


15

10

Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

15

11

Izin Usaha Toko Modern

15

12

Izin Usaha Perdagangan

6

13

Izin Usaha Industri

6

14

Izin Usaha Perluasan

6

15

Izin Reklame

15

16

Izin Usaha Jasa Konstruksi

11

17

Tanda Daftar Perusahaan

6

18

Tanda Daftar Gudang

6

19

Tanda Daftar Industri

6

20

Surat Keterangan Penyimpanan Barang

6

21

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

6


15

Page 14

Tabel. Data Jumlah Perizinan 2012

NO

NAMA IZIN/NON PERIZINAN

JUMLAH

1

Izin Pemanfaatan Tanah

65

2


128

3


-

4


5


-

6


-

7


-

8

Izin Gangguan

9


-

10

Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

-

11

Izin Usaha Toko Modern

-

12

Izin Usaha Perdagangan

568

13

Izin Usaha Industri

21

14

Izin Usaha Perluasan

15

Izin Reklame

126

16

Izin Usaha Jasa Konstruksi

66

17

Tanda Daftar Perusahaan

573

18

Tanda Daftar Gudang

1

19

Tanda Daftar Industri

15

20

Surat Keterangan Penyimpanan Barang

-

21

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

-

133

47

-

TOTAL

1.743

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pajak dan restribusi daerah, dari izin yang berestribusi yaitu IMB dan Izin Gangguan sampai tahun 2012, restribusi yang masuk sebesar IMB

Rp.

1.764.883.500,-

Rp.

Izin

Gangguan

Rp.706.309.536,-

dengan

Total

2.471.193.036,Profil BPMPPT dan Petunjuk Perizinan

Page 15

Tabel. Data Retribusi Perizinan Tahun 2012 NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER TOTAL

3.3.

JENIS IZIN IZIN IMB GANGGUAN

BULAN

0

52.100.000

0

132.302.500

0

158.862.000

0

242.847.500

JUMLAH

52.100.000 132.302.500 158.862.000 242.847.500

86.555.500

331.132.944

417.688.444

72.925.500

15.055.640

87.981.140

115.173.000

175.611.692

290.784.692

396.215.500

-

396.215.500

507.902.000

184.509.260

692.411.260

1.764.883.500

706.309.536

2.471.193.036

BIDANG SISTEM INFORMASI DAN PENGADUAN

Bidang Sistem Informasi dan Pengaduan sebagai corongnya informasi BPMPPT dalam penyebarluasan informasi dan pemahaman masyarakat terkait dengan investasi dan perizinan sudah menyiapkan berbagai media sarana informasi baik cetak maupun elektronik, diantaranya: 1. Brosur/Leaflet 2. Poster 3. Papan Informasi 4. Spanduk 5. Baliho 6. Buku Perizinan 7. Peta Informasi 8. Website dengan alamat bpmppt.bandungbaratkab.go.id 9. Video Potensi Investasi 10. CD interkatif Potensi Investasi


Page 16

Selain media tersebut diatas, sosialisasipun dilaksanakan sampai tingkat Desa di 165 Desa se-Kabupaten Bandung Barat. Sasaran program dan kegiatan lainnya yaitu dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mewujudkan elektronik goverment (egov), BPMPPT menyiapkan dan mengadakan perangkat sistem aplikasi PPTSP baik software maupun hardware sebagai penunjang operasional pelayanan serta melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan, diantaranya pelaksanaan penyusunan hasil survei Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) untuk pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan, hasil dari survei Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik tersebut diatas menghasilkan nilai dengan angka 70,50 (IMB) dan 70,21 (Izin Gangguan). Angka ini memberikan arti bahwa pelayanan publik yang diukur dari mutu pelayanan dan kinerja pelayanan dimaksud masuk dalam kategori “baik”. Dengan kegiatan Survei IKM ini diharapkan ada umpan balik dari masyarakat sebagai masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan menjadikan perbaikan bagi BPMPPT dalam memberikan pelayanan yang lebih baik, selain itu dengan adanya pelayanan pengaduan menjadi wadah bagi masyarakat dalam memberikan kritik, saran maupun pengaduan terkait dengan mekanisme perizinan, hal ini sangat bermanfaat bagi BPMPPT sebagai bahan evaluasi dan tindaklanjut perbaikan pelayanan. Dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat tersebut sudah disediakan loket pengaduan, sms, telepon, website dan kotak saran. Tabel. Mekanisme Pengaduan


Page 17

Tabel. Alur Pengaduan


Page 18

LAMPIRAN PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KE KECAMATAN DAN REKOMENDASI KECAMATAN PERATURAN BUPATI NO. 44 TAHUN 2011 RETRIBUSI IMB DAN IZIN GANGGUAN IZIN USAHA BERDASARKAN INTENSITAS GANGGUAN POTENSI KECAMATAN


Page 19

PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KE KECAMATAN DAN REKOMENDASI KECAMATAN

NO 1

BIDANG Penataan Ruang

RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN 1. Pemberian

Izin

dan

pengawasan

Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal satu lantai dengan luas sampai dengan 250 m2 tanpa pemisahan IMB (non splitsing) pada lokasi

yang

sama

diluar

kawasan

pembangunan perumahan oleh pengembang (pembangunan

secara

kolektif)

diluar

Kawasan Bandung Utara. 2. Pemberian Rekomendasi administrasi proses penerbitan IMB untuk bangunan baru di atas 250 m2, termasuk di KBU berupa izin tetangga sebelum mendapatkan rekomendasi Gubernur

(untuk lahan

kosong/bangunan

baru dan atau renovasi bangunan yang sudah memiliki sebelumnya) 2

ENERGI DAN

A. Pertambangan Umum

SUMBER DAYA

1. Pemberian

MINERAL

Izin

dan

pengawasan

Pertambangan Rakyat (IPR) untuk mineral bukan logam dan batuan jenis pasir diluar sungai, tanah urug, tanah liat, dengan luas 100 m2 tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak. 2. Rekomendasi dan pengawasan dari aspek sosial kemasyarakatan penerbitan izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi. 3. Rekomendasi dan pengawasan dari aspek sosial kemasyarakatan penerbitan izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi 4. Rekomendasi dan pengawasan dari aspek


Page 20

sosial kemasyarakatan penerbitan izin Usaha Pertambangan Rakyat. 5. Rekomendasi dan pengawasan dari aspek sosial kemasyarakatan penerbitan izin Usaha Pertambangan khusus. B. Air Bawah Tanah 1. Rekomendasi dan pengawasan dari aspek sosial kemasyarakatan penerbitan izin Pemboran Air Bawah Tanah (IP). 2. Rekomendasi dan pengawasan dari aspek sosial kemasyarakatan penerbitan izin Penurapan Mata Air (IPMA). 3. Rekomendasi dan pengawasan dari aspek sosial kemasyarakatan penerbitan izin Pembuatan Sumur pantek/sumur gali (IPSG). 4. Rekomendasi dan pengawasan dari aspek sosial kemasyarakatan penerbitan izin Eksplorasi Air Bawah Tanah (IE). 3

PERDAGANGAN

1. Penerbitan

Izin

Gangguan

usaha

perdagangan dengan intensitas kecil dengan luas ruang usaha sampai dengan 250 m2 meliputi: a. Pergudangan b. Pencucian Kendaraan Bermotor c.

Stroom accu

d. Hotel melati/losmen/penginapan e. Kolam renang f.

Gedung olah raga yang dikomersilkan

g. WC yang dikomersilkan h. Bengkel motor i.

Bengkel bubut

2. Rekomendasi


untuk

memperoleh

izin

Page 21

gangguan apabila luas ruang usaha diatas 250 m2. 3. Pemberian surat keterangan domisili bagi pendirian

usaha

tradisional,

pusat

perbelanjaan, toko modern. 4. Pemberian surat keterangan domisili untuk usaha perdagangan. 4

PERINDUSTRIAN

1. Penerbitan Izin Gangguan usaha industri dengan intensitas kecil dengan luas ruang usaha sampai dengan 250 m2 meliputi: a. Pabrik bata merah/batako b. Pabrik es batu c.

Konveksi

d. Kerajinan rumah tangga e. Perakitan elektronik f.

Perajutan

g. Permadani h. Tepung ikan i.

Mebeleur

j.

Pabrik tempe/oncom/tahu

k.

Penggilingan padi

l.

Pengolahan hasil pertanian

m. Usaha ternak 2. Rekomendasi

untuk memperoleh

izin

gangguan apabila luas ruang usaha diatas 250m2

BUPATI BANDUNG BARAT


Page 22

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG BARAT BARAT, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Perizinan kepada masyarakat serta untuk mendorongpertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dipeerlukan Pelayanan yang cepat, tepat, efisien dan transparan yang dilaksanakan melalui Pelayanan Perizinan terpadu; b. bahwa Pelayanan Perizinan terpadu di Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan oleh Badan Penanman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yand dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Lembang Teknis Daerah; c. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan dan Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu melimpahkan wewenang pengelolaan dan penandatanganan Perizinan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594); 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu ; 7. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unut Pelayanan Terpadu Di Daerah: 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Prosedur Produk Hokum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat);


Page 23

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 10) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Nomor 4 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 4) ; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 10 tahun 2008 tentang pembentukan dab struktur organisasi Lembaga teknis daerah (Lembaran daerah kabupaten Bandung barat Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan kabupaten Bandung Barat, Nomor 4 tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang pembentukan dan Struktur Organisai lembaga teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4); Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan; Peraturan Daerah Kabupaten Barat Nomor 8 Tahun 2011 tewntang Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan retribusu Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 8); Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 10); Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 13); Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perizinan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 18); Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perizinan Perindustrian (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 19); Peraturan Daerah kabupaten Bandung Barat Nomor 21 tahun 2011 tentangPenyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan pasar dan Retribusi Pasar Grosirdan /atau Pertokoan (Lembaran daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 21);

MEMUTUSKAN: :PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN


Page 24

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahdaerah.

3.

Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

4.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain dan Kecamatan.

5.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disebut BPMPPT adalah perangakt daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pelayanan Perizinan.

6.

Perizinan adalah Pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun non izin.

7.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah berdasarkan Peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

8.

Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.

9.

Pengelolaan Perizinan adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu.

10. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi diterima/ditolaknya pemberian izin. 11. Biaya pelayanan adalah retribusi perizinan yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah. 12. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang. Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1)

Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hokum bagi BPMPPT dalam menyelenggarakanpengelolaan perizinan.


Page 25

(2)

Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalahuntuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi: a. Pelimpahan kewenangan perizinan; b. Penandatanganan; c. Pembinaan, pengawasan dan pelaporan; BAB II PELIMPAHAN WEWENANG Pasal 4 (1) (2)

(3)

(4)

Bupati melimpahkan sebagian wewenang pengelolaan perizinan tertentu kepada BPMPPT sebagai penyelenggara perizinan terpadu. Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Izin Lokasi/Izin Pemanfaatan Tanah; b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); c. Izin Pemakaian Air Tanah; d. Izin Pengusahaan Air Tanah; e. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi; f. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi; g. Izin Usaha Jasa Pertambangan; h. Izin Gangguan; i. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional; j. Izin UsahaPusat Perbelanjaan; k. Izin Usaha Toko Modern; l. Izin Usaha Perdagangan; m. Izin Usaha Industri; n. Izin Usaha Perluasan; o. Izin Reklame; p. Izin Usaha Jasa Kontruksi; q. Tanda Daftar Perusahaan; r. Tanda Daftar Gudang; s. Tanda Daftar Industri; t. Surat Keterangan Penyimpanan Barang; dan u. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan izin bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah untuk semua satuan luas dan jenis kegiatan kecuali yang dilimpahkan kewenangannya kepada Camat. Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.


Page 26

BAB III PENANDATANGANAN Pasal 5 (1)

Bupati melakukan penandatanganan atas: a. b. c. d. e. f.

(2)

Izin Lokasi/Izin Pemanfaatan Tanah; Izin Mendirikan Bangunan untuk pembangunan daerah dengan luas lebih dari 5.000 m²; Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi; Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi; Izin Usaha Jasa Pertambangan; dan Izin Reklame dengan menggunakan kontruksi.

Kepala Badan berwenang melakukan penandatanganan atas: a. IzinMendirikan Bangunan untuk pengajuan dibawah 5000 m² , kecuali yang dilimpahkan kepada Camat; b. Izin Pemakaian Air Tanah; c. Izin Pengusahaan Air Tanah; d. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional; e. Izin UsahaPusat Perbelanjaan; f. Izin Usaha Toko Modern; g. Izin Usaha Perdagangan; h. Izin Usaha Industri; i. Izin Usaha Perluasan; j. Izin Reklame; k. Izin Usaha Jasa Kontruksi; l. Tanda Daftar Perusahaan m. Tanda Daftar Gudang; n. Tanda Daftar Industri; o. Surat Keterangan Penyimpanan Barang; dan p. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

(3)

Sekretaris Daerah berwenang melakukan penandatanganan Izin Gangguan, untuk semua satuan luas dan jenis kegiatan kecuali yang dilimpahkan kepada Camat;

(4)

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 6 Wewenang penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan retribusi perizinan tertentu dilaksanakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 7 (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), merupakan tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. (2) Target dan Realisasi Retribusi Perizinan merupakan tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pasal 8 Kepala Badan secara periodik melaporkan pengelolaan perizinan kepada Bupati dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Standar Opersional Prosedur administrasi Pelayanan Perizinan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.


Page 27

Pasal 10 Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 Peraturan Bupati ini berlaku efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan. Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat. Ditetapkan di Bandung Barat Pada tanggal 15 Desember 2011 BUPATI BANDUNG BARAT,

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat Pada tanggal 15 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT,

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 44


Page 28

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

JENIS USAHA BERDASARKAN INTENSITAS GANGGUAN A. PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN TINGGI DENGAN INDEKS 5(LIMA) SEBAGAI BERIKUT: 1. Industri perkaitan kendaraan bermotor; 2. Industri tekstil (pencelupan,pencetakan dan penyempurnaan kain); 3. Industri farmasi 4. Industri kimia 5. Industri semen 6. Industri penyamakan/pengewatan kulit; 7. Industri kertas/plup; 8. Industri batu bateray kering; 9. Industri logam elektro plating/pencelupan logam; 10. Industri separator accu; 11. Industri marmer; 12. Industri karoseri ; 13. Industri besi dan baja; 14. Industri minyak goring; 15. Industri margarine ; 16. Industri pupuk ; 17. Industri plastic; 18. Industri peralatan rumah tangga dari logam; 19. Industri tepung beras; 20. Industri tepung tapioka; 21. Industri tepung ubi jalar; 22. Industri tepung ikan; 23. Industri perkayuan; 24. Industri garmen dengan pencucian; 25. Industri tepung terigu; 26. Industri gula putih ; 27. Industri karet buatan; 28. Industri obat pemberantasan hama; 29. Industri cat,pernis,dempul,lak,dan sejenisnya; 30. Industri sabun,tapal gigi dan selanjutnya ; 31. Industri kosmetik; 32. Industri perekat; 33. Industri barang peledak; 34. Industri korek api; 35. Industri pembersih,penggilingan minyak bumi; 36. Industri kaca lembaran,kac mobil, ganteng kaca dan selanjutnya; Profil BPMPPT dan Petunjuk Perizinan

Page 29

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

Industri kapur; Industri pengecoran; Industri logam; Industri paku,engsel,dan sejenisnya; Industri suku cadang; Industri mesin tekstil,mesin pencetakan,mesin jahit,dan sejenisnya; Industri transformator dan sejenisnya; Industri vulkkanisir ban; Industri penel listrik; Industri kapal/perahu; Industri kendaraan roda dua atau lebih; Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor; Industri sepeda; Industri pembekuan/pengalengan ikan; Industri pengasapan karet,reinling dan crumb rubber; Industri peti kemas; Industri teh; Industri tahu; Industri ban; Industri eternit; Heller/tempat penyosohan beras; Bengkel kendaraan motor; Bengkel bubut; Rumah potong hewan; Industri radio,TV dan sejenisnya; Industri penggilingan batu,tepung batu dan sejenisnya; Industri bahan bangunan; Industri kayu,pensil,koas dan sejenisnya; Industri keju susu dan sejenisnya.

B. PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG DENGAN INDEKS 4(EMPAT) SEBAGAI BERIKUT: 1. Industri mie,macroni,spageti dan sejenisnya; 2. Industri sepatu; 3. Industri makanan dan minuman; 4. Industri kayu putih; 5. Industri percetakan; 6. Industri bumbu masak; 7. Industri pengolahan dan pengawetan daging; 8. Industri pengolahan buah – buahan dan sayur-sayuran; 9. Industri pengupasan dan pembersihan kopi,kacang-kacangan,ubi-ubian; 10. Industri roti kue dan sejenisnya; 11. Industri gula merah; 12. Industri bubuk coklat,kopi dan sejenisnya; 13. Industri rokok; 14. Industri pemintalan benang; 15. Industri pertenunan; Profil BPMPPT dan Petunjuk Perizinan

Page 30

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

C.

Industri penggelantangan benang; Industri batik printing; Industri karung goni,karung pelastik dan sejenisnya; Industri makanan ternak; Industri tinta; Industri porselin; Industri barang gelas; Industri keramik; Industri alat pertanian dan pertukangan; Industri alat komunikasi; Industri alat dapur dari alumunium; Industri komponen elektronika; Industri kabel listrik dan telepon; Industri lampu dan perlengkapannya; Industri alat fotografi.

PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN GANGGUAN KECIL DENGAN INDEKS 3(TIGA) SEBAGAI BERIKUT: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

INTENSITAS

Industri bata merah/batako; Industri es batu; Industri garam; Perusahaan ketering; Industri kerupuk; Perusahaan pencuci kendaraan; Perusahaan strum accu; Konfeksian; Industri kerajinan rumah tangga; Industri perakitan elektronika; Industri sirup; Industri perajutan; Industri permadani; Industri kapuk; Industri garment tanpa pencucian; Industri kecap dan sejenisnya; Bioskop; Industri petis/terasi; Industri jamu; Industri pengeringan/pengolahan tembakau; Industri alat music; Industri mainan anak- anak; Industri alat-alat tulis/gambar; Industri permata/barang perhiasan.


Page 31

D. PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN TINGGI DENGAN INDEKS 5 (LIMA) SEBAGAI BERIKUT: 1. Hotel berbintang 2. Restoran 3. Bengkel kendaraan bermotor 4. Perternakan hewan dan unggas 5. Penggemukan sapi perah 6. Rumah potong hewan dan unggas 7. Rumah sakit swasta 8. Supermarket/hypermarket/swalayan 9. Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) 10. Stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBBE) 11. Pool kendaraan 12. Distribusi gas/elpiji 13. Toko bahan kimia. E.

PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG DENGAN INDEKS 4(EMPAT) SEBAGAI BERIKUT: 1. Perusahaan goreng bawang 2. Minimarket 3. Lapangan golf 4. Peternak ikan air tawar 5. Rumah bersalin dan klinik 6. Tempat penampungan minyak tanah 7. Tempat penampungan tenaga kerja 8. Hotel melati/losmen/penginapan/quest house 9. Rumah makan 10. Perusahaan jasa parker 11. Pusat kebugaran 12. Pergudangan 13. Tempat rekreasi/out bond/perkemahan/dan hiburan.


Page 32

F.

PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN KECIL DENGAN INDEKS 3(TIGA) SEBAGAI BERIKUT: 1. Industri kerajinan rumah tangga 2. Kolam renang 3. Perusahaan meubeliar 4. Perusahaan batik tradisional 5. Perusahaan pencucian kendaraan 6. Pabrik tempe/oncom 7. Gedung olah raga yang dikomersilkan 8. MCK yang di komersilkan 9. Penampungan barang bekas 10. Salon kecantikan 11. Kolam pemancingan yang dikomersilkan 12. Apotik.


Page 33

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN RESTRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BESARAN HARGA DASAR BANGUNAN I.

HARGA DASAR BANGUNAN GEDUNG A. FUNGSI HUNIAN 1. KLASIFIKASI SEDERHANA a. Jumlah lantai : 1-2 lantai b. Jenis struktur dan konstruksi PERHITUNGAN IMB

JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI NO

JENIS BANGUNAN PONDASI

1 2 3 4

Rumah Tinggal Tunggal Rumah Tinggal Jarak/Deret/Susun Rumah Tinggal Sementara Rumah Tinggal Campuran

RANGKA BANGUNAN

Batu/Bata

Kayu/Bata

Batu/Bata

Kayu/Bata

Batu/Beton Batu/Beton

Kayu/Beton Kayu/Beton


PENUTUP LANTAI Plesteran/Ubin PC/Keramik Plesteran/Ubin PC/Keramik Keramik Keramik

DINDING Bata Merah/Batako Bata Merah/Batako Bata Merah Bata Merah

KUDAKUDA

RANGKA ATAP

PENUTUP ATAP

Kayu

Kayu

Genting/Asbes

Kayu

Kayu

Genting/Asbes

Kayu Kayu

Kayu Kayu

Genting Genting

HARGA DASAR (Rp./M2)

INDEX %

TARIF (Rp/M2)

800,000,00

0,5

4,000,00

800,000,00

0,5

4,000,00

1,000,000,00 1,000,000,00

0,5 0,5

5,000,00 5,000,00

Page 34

2.

KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA a. Jumlah lantai : 1-2 lantai b. Jenis struktur dan konstruksi PERHITUNGAN IMB



RANGKA BANGUNAN

PENUTUP LANTAI

DINDING

KUDAKUDA

RANGKA ATAP

PENUTUP ATAP


INDEX %

TARIF (Rp/M2)

1

Rumah Tinggal Tunggal

Batu/Beton

Kayu/Beton/Baja

Plesteran/Ubin PC/Keramik

Bata Merah

Kayu/Baja

Kayu

Genting/Sirap/Beton

1,200,000,00

0,5

6,000,00

2

Rumah Tinggal Jarak/Deret/Susun

Batu/Beton

Kayu/Beton/Baja

Plesteran/Ubin PC/Keramik

Bata Merah

Kayu/Baja

Kayu

Genting/Sirap/Beton

1,200,000,00

0,5

6,000,00

3

Rumah Tinggal Sementara

Batu/Beton

Kayu/Beton/Baja

Keramik

Kayu/Baja

Kayu

Genting/Sirap/Beton

1,250,000,00

0,5

6,250,00

4

Rumah Tinggal Campuran

Batu/Beton

Kayu/Beton/Baja

Keramik

Kayu/Baja

Kayu

Genting/Sirap/Beton

1,250,000,00

0,5

6,250,00


Bata Merah Bata Merah

Page 35

3.

KLASIFIKASI KHUSUS a. Jumlah lantai : > 2 lantai b. Jenis Struktur dan Konstruksi PERHITUNGAN IMB



RANGKA BANGUNAN

PENUTUP LANTAI

DINDING

KUDAKUDA

RANGKA ATAP

PENUTUP ATAP


INDEX %

TARIF (Rp/M2)

1

Rumah Tinggal Tunggal

Beton

Beton/Baja

Keramik/Marmer/Granit

Bata Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,500,000,00

0,5

7,500,00

2

Rumah Tinggal Jarak/Deret/Susun

Beton

Beton/Baja


Bata Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,500,000,00

0,5

7,500,00

3

Rumah Tinggal Sementara

Beton

Beton/Baja


Bata Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,750,000,00

0,5

8,750,00

4

Rumah Tinggal Campuran

Beton

Beton/Baja


Bata Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,750,000,00

0,5

8,750,00


Page 36

B. 1.

FUNGSI KEAGAMAAN KLASIFIKASI SEDERHANA a. Jumlah lantai : 1-2 lantai b. Jenis struktur dan konstruksi


JENIS BANGUNAN

PONDASI

RANGKA BANGUNAN

1

Mesjid/Mushola

Batu/Beton

Kayu/Beton/Baja

2

Gereja

Batu/Beton

Kayu/Beton/Baja

3

Vihara

Batu/Beton

Kayu/Beton/Baja

4

Klenteng

Batu/Beton

Kayu/Beton/Baja

5

Pura

Batu/Beton

Kayu/Beton/Baja

6

Bangunan Pelengkap Keagamaan

Batu/Beton

Kayu/Beton/Baja


PENUTUP LANTAI Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit

PERHITUNGAN IMB

DINDING

KUDAKUDA

RANGKA ATAP

PENUTUP ATAP


Bata Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

Bata Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Bata Merah

Kayu/Baja

Bata Merah

INDEX %

TARIF (Rp/M2)

1,000,000,00

0,2

2,000,00

Genting/Sirap/Beton

1,000,000,00

0,2

2,000,00

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,000,000,00

0,2

2,000,00

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,000,000,00

0,2

2,000,00

Bata Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,000,000,00

0,2

2,000,00

Bata Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,000,000,00

0,2

2,000,00

Page 37

2.

KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA a. Jumlah lantai : > 2 lantai b. Jenis struktur dan konstruksi JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI

NO


1

Mesjid/Mushola

Batu/Beton

2

Gereja

Batu/Beton

3

Vihara

Batu/Beton

4

Klenteng

Batu/Beton

5

Pura

Batu/Beton

6


Batu/Beton

RANGKA BANGUNAN

PENUTUP LANTAI

Kayu/Beton/ Baja Kayu/Beton/ Baja Kayu/Beton/ Baja Kayu/Beton/ Baja Kayu/Beton/ Baja

Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit

Kayu/Beton/ Baja

Kayu/Keramik /Marmer/Granit


DINDING

KUDAKUDA

PERHITUNGAN IMB RANGKA ATAP

Bata Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Bata Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Bata Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Bata Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Bata Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Bata Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

PENUTUP ATAP Genting/Sirap /Beton Genting/Sirap /Beton Genting/Sirap /Beton Genting/Sirap /Beton Genting/Sirap /Beton Genting/Sirap /Beton


INDEX %

TARIF (Rp/M2)

1,200,000,00

0,2

2,400,00

1,200,000,00

0,2

2,400,00

1,200,000,00

0,2

2,400,00

1,200,000,00

0,2

2,400,00

1,200,000,00

0,2

2,400,00

1,200,000,00

0,2

2,400,00

Page 38

3.

KLASIFIKASI KHUSUS a. Jumlah lantai : > 2 lantai b. Jenis struktur dan konstruksi PERHITUNGAN IMB


JENIS BANGUNAN

PONDASI

RANGKA BANGUNAN

PENUTUP LANTAI Kayu/Keramik /Marmer/Granit

Bata Merah

Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit

Bata Merah Bata Merah Bata Merah Bata Merah


Bata Merah

1

Mesjid/Mushola

Batu/Beton

Kayu/Beton/Baja

2

Gereja

Batu/Beton

Kayu/Beton/Baja

3

Vihara

Batu/Beton

Kayu/Beton/Baja

4

Klenteng

Batu/Beton

Kayu/Beton/Baja

5

Pura

Batu/Beton

Kayu/Beton/Baja

6


Batu/Beton

Kayu/Beton/Baja


DINDING

KUDAKUDA

RANGKA ATAP

PENUTUP ATAP


Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Kayu/Baja

INDEX %

TARIF (Rp/M2)

1,400,000,00

0,2

2,800,00

Genting/Sirap/Beton

1,400,000,00

0,2

2,800,00

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,400,000,00

0,2

2,800,00

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,400,000,00

0,2

2,800,00

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,400,000,00

0,2

2,800,00

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,400,000,00

0,2

2,800,00

Page 39

C. 1.

FUNGSI USAHA KLASIFIKASI SEDERHANA a. Jumlah lantai : 1-2 lantai b. Jenis struktur dan konstruksi JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI

NO

JENIS BANGUNAN

PONDASI

RANGKA BANGUNAN

PENUTUP LANTAI

DINDING

KUDAKUDA

PERHITUNGAN IMB RANGKA ATAP

PENUTUP ATAP


INDEX %

TARIF (Rp/M2)

1

Perkantoran Komersil

Batu/Beton

Kayu/Baja

Plesteran/Keramik

Bata Merah/Batako/ Beton

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Almunium/ Asbes

900,000,00

1,0

9,000,00

2

Pasar Modern

Beton

Beton/Baja

Keramik/Marmer

Bata Merah/Beton

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Beton

800,000,00

1,0

8,000,00

3

Ruko

Batu/Beton

Beton/Baja

Keramik/Marmer

Bata Merah/Beton

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Beton

800,000,01

1,0

8,000,00

4

Rumah Kantor

Beton

Beton/Baja

Keramik/Marmer

Bata Merah/Beton

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Beton

800,000,02

1,0

8,000,00

5

Mall/Supermarket

Beton

Beton/Baja

Keramik/Marmer/G ranit

Bata Merah/Beton

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Beton

800,000,03

1,0

8,000,00

6

Restaurant

Beton

Beton/Baja

Keramik/Marmer

Bata Merah/Beton

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Beton

800,000,04

1,0

8,000,00

7

Industri

Beton

Beton/Baja

Keramik/Marmer

Bata Merah/Beton

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Beton

800,000,05

1,0

8,000,00

8

Bangunan Usaha Lain Sejenisnya

Beton

Beton/Baja

Keramik/Marmer

Bata Merah/Beton

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Beton

800,000,06

1,0

8,000,00


Page 40

2.

KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA c. Jumlah lantai : > 2 lantai d. Jenis struktur dan konstruksi JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI

NO

JENIS BANGUNAN

PONDASI

RANGKA BANGUNAN

PERHITUNGAN IMB

PENUTUP LANTAI

DINDING

KUDAKUDA

RANGKA ATAP

PENUTUP ATAP


INDEX %

TARIF (Rp/M2)

1


Batu/Beton

Kayu/Baja

Plesteran/Keramik

Bata Merah/Batako/Beton

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Almunium/ Asbes

1,100,000,00

0,9

9,900,00

2

Pasar Modern

Beton

Beton/Baja

Keramik/Marmer

Bata Merah/Beton

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Beton

1,000,000,00

0,9

9,000,00

3

Ruko

Batu/Beton

Beton/Baja

Keramik/Marmer

Bata Merah/Beton

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Beton

1,000,000,00

0,9

9,000,00

4

Rumah Kantor

Beton

Beton/Baja

Keramik/Marmer

Bata Merah/Beton

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Beton

1,000,000,00

0,9

9,000,00

5

Mall/Supermarket

Beton

Beton/Baja

Keramik/Marmer /Granit

Bata Merah/Beton

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Beton

1,100,000,00

0,9

9,900,00

6

Restaurant

Beton

Beton/Baja

Keramik/Marmer

Bata Merah/Beton

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Beton

1,000,000,00

0,9

9,000,00

7

Industri

Beton

Beton/Baja

Keramik/Marmer

Bata Merah/Beton

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Beton

1,000,000,00

0,9

9,000,00

8


Beton

Beton/Baja

Keramik/Marmer

Bata Merah/Beton

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Beton

1,000,000,00

0,9

9,000,00


Page 41

3.

KLASIFIKASI KHUSUS a. Jumlah lantai : > 2 lantai b. Jenis struktur dan konstruksi JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI

NO

JENIS BANGUNAN

PONDASI

PERHITUNGAN IMB

RANGKA BANGUNAN

PENUTUP LANTAI

DINDING

KUDAKUDA

RANGKA ATAP

PENUTUP ATAP


INDEX %

TARIF (Rp/M2)

1


Batu/Beton

Kayu/Baja

Plesteran/Keramik


Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Almunium /Asbes

1,300,000,00

0,8

10,400,00

2

Pasar Modern

Beton

Beton/Baja

Keramik/Marmer

Bata Merah/Beton

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Beton

1,200,000,00

0,8

9,600,00

3

Ruko

Batu/Beton

Beton/Baja

Keramik/Marmer

Bata Merah/Beton

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Beton

1,200,000,00

0,8

9,600,00

4

Rumah Kantor

Beton

Beton/Baja

Keramik/Marmer

Bata Merah/Beton

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Beton

1,200,000,00

0,8

9,600,00

5

Mall/Supermarket

Beton

Beton/Baja

Keramik/Marmer /Granit

Bata Merah/Beton

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Beton

1,300,000,00

0,8

10,400,00

6

Restaurant

Beton

Beton/Baja

Keramik/Marmer

Bata Merah/Beton

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Beton

1,200,000,00

0,8

9,600,00

7

Industri

Beton

Beton/Baja

Keramik/Marmer

Bata Merah/Beton

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Beton

1,200,000,00

0,8

9,600,00

8


Beton

Beton/Baja

Keramik/Marmer

Bata Merah/Beton

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Beton

1,200,000,00

0,8

9,600,00


Page 42

D. 1.

FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA KLASIFIKASI SEDERHANA a. Jumlah lantai : 1-2 lantai b. Jenis Struktur Dan Konstruksi JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI

NO

1 2 3 4 5

JENIS BANGUNAN

Bangunan Olahraga Bangunan Pemakaman Bangunan Kesenian/Kebudayaan Bangunan Pasar Tradisional Bangunan Terminal/Halte Bus

PONDASI

RANGKA BANGUNAN

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

6

Bangunan Pendidikan

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

7

Bangunan Kesehatan

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

8 9 10

Bangunan Kantor Pemerintahan Bangunan Panti Jompo/Panti Asuhan Bangunan Sosial Budaya Lain Sejenisnya


PENUTUP LANTAI

DINDING

Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit

Batu Merah Batu Merah Batu Merah Batu Merah Batu Merah Batu Merah Batu Merah Batu Merah Batu Merah


Batu Merah

PERHITUNGAN IMB

KUDAKUDA

RANGKA ATAP

PENUTUP ATAP


INDEX %

TARIF (Rp/M2)

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,250,000,00

0,2

2,500,00

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,000,000,00

0,2

2,000,00

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,000,000,00

0,2

2,000,00

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

400,000,00

0,2

800,00

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

800,000,00

0,2

1,600,00

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,000,000,00

0,2

2,000,00

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,000,000,00

0,2

2,000,00

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

800,000,00

0,2

1,600,00

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,000,000,00

0,2

2,000,00

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

800,000,00

0,2

1,600,00

Page 43

2.

KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA a. Jumlah lantai : >2 lantai b. Jenis Struktur Dan Konstruksi PERHITUNGAN IMB


1 2 3 4 5

JENIS BANGUNAN


PONDASI

RANGKA BANGUNAN

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

6

Bangunan Pendidikan

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

7

Bangunan Kesehatan

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

8


Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

9 10


PENUTUP LANTAI Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit

PENUTUP ATAP


Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Batu Merah

Kayu/Baja

Batu Merah

DINDING

KUDAKUDA

Batu Merah

Kayu/Baja

Batu Merah

RANGKA ATAP

INDEX %

TARIF (Rp/M2)

1,250,000,00

0,2

2,500,00

Genting/Sirap/Beton

1,100,000,00

0,2

2,200,00

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,200,000,00

0,2

2,400,00

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

600,000,00

0,2

1,200,00

Batu Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,000,000,00

0,2

2,000,00

Batu Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,200,000,00

0,2

2,400,00

Batu Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,200,000,00

0,2

2,400,00

Batu Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,000,000,00

0,2

2,000,00

Batu Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,100,000,00

0,2

2,200,00

Batu Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

800,000,00

0,2

1,600,00

Page 44

3.

KLASIFIKASI KHUSUS a. Jumlah lantai : > 2 lantai b. Jenis Struktur Dan Konstruksi JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI

NO

1 2 3 4 5

JENIS BANGUNAN


PONDASI

RANGKA BANGUNAN

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

6

Bangunan Pendidikan

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

7

Bangunan Kesehatan

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

Kayu/Beton

Kayu/Beton/Baja

8 9 10



PENUTUP LANTAI Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit Kayu/Keramik /Marmer/Granit

RANGKA ATAP

PERHITUNGAN IMB HARGA DASAR (Rp./M2)

DINDING

KUDAKUDA

Batu Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,250,000,00

0,2

2,500,00

Batu Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,200,000,00

0,2

2,400,00

Batu Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,250,000,00

0,2

2,500,00

Batu Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

650,000,00

0,2

1,300,00

Batu Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,000,000,00

0,2

2,000,00

Batu Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,200,000,00

0,2

2,400,00

Batu Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,200,000,00

0,2

2,400,00

Batu Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,000,000,00

0,2

2,000,00

Batu Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,200,000,00

0,2

2,400,00

Batu Merah

Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Sirap/Beton

1,000,000,00

0,2

2,000,00

PENUTUP ATAP

INDEX %

TARIF (Rp/M2)

Page 45

E. 1.

FUNGSI GANDA/CAMPURAN KLASIFIKASI SEDERHANA a. Jumlah lantai : 1-2 lantai b. Jumlah struktur dan konstruksi PERHITUNGAN IMB


JENIS BANGUNAN

PONDASI

RANGKA BANGUNAN

PENUTUP LANTAI

DINDING

KUDAKUDA

RANGKA ATAP

PENUTUP ATAP


INDEX %

TARIF (Rp/M2)

1

Hotel

Batu/Beton

Kayu/Baja

Plesteran/Keramik


Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Almunium

900,000,00

1,0

9,000,00

2

Apartemen

Batu/Beton

Kayu/Baja

Plesteran/Keramik


Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Almunium

900,000,00

1,0

9,000,00

3

Mall/Shopping Center

Batu/Beton

Kayu/Baja

Plesteran/Keramik


Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Almunium

1,000,000,00

1,0

10,000,00

4

Sport Hall

Batu/Beton

Kayu/Baja

Plesteran/Keramik


Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Almunium

1,000,000,00

1,0

10,000,00

5

Bangunan Hiburan

Batu/Beton

Kayu/Baja

Plesteran/Keramik


Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Almunium

1,000,000,00

1,0

10,000,00


Page 46

2.

KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA a. Jumlah lantai : > 2 lantai b. Jenis Struktur Dan Konstruksi PERHITUNGAN IMB


JENIS BANGUNAN

PONDASI

RANGKA BANGUNAN

PENUTUP LANTAI

DINDING

KUDAKUDA

RANGKA ATAP

PENUTUP ATAP


INDEX %

TARIF (Rp/M2)

1

Hotel

Batu/Beton

Kayu/Baja

Plesteran/Keramik


Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Almunium

1,100,000,00

0,9

9,900,00

2

Apartemen

Batu/Beton

Kayu/Baja

Plesteran/Keramik


Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Almunium

1,100,000,00

0,9

9,900,00

3


Batu/Beton

Kayu/Baja

Plesteran/Keramik


Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Almunium

1,200,000,00

0,9

10,800,00

4

Sport Hall

Batu/Beton

Kayu/Baja

Plesteran/Keramik


Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Almunium

1,200,000,00

0,9

10,800,00

5

Bangunan Hiburan

Batu/Beton

Kayu/Baja

Plesteran/Keramik


Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Almunium

1,200,000,00

0,9

10,800,00


Page 47

3.

KLASIFIKASI KHUSUS a. Jumlah lantai : > 2 lantai b. Jenis Struktur Dan Konstruksi PERHITUNGAN IMB


JENIS BANGUNAN

PONDASI

RANGKA BANGUNAN

PENUTUP LANTAI

DINDING

KUDAKUDA

RANGKA ATAP

PENUTUP ATAP


INDEX %

TARIF (Rp/M2)

1

Hotel

Batu/Beton

Kayu/Baja

Plesteran/Keramik


Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Almunium

1,300,000,00

0,8

10,400,00

2

Apartemen

Batu/Beton

Kayu/Baja

Plesteran/Keramik


Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Almunium

1,300,000,00

0,8

10,400,00

3


Batu/Beton

Kayu/Baja

Plesteran/Keramik


Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Almunium

1,400,000,00

0,8

11,200,00

4

Sport Hall

Batu/Beton

Kayu/Baja

Plesteran/Keramik


Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Almunium

1,400,000,00

0,8

11,200,00

5

Bangunan Hiburan

Batu/Beton

Kayu/Baja

Plesteran/Keramik


Kayu/Baja

Kayu/Baja

Genting/Almunium

1,400,000,00

0,8

11,200,00


Page 48

II.

HARGA DASAR BUKAN GEDUNG PERHITUNGAN - IMB NO

JENIS BANGUNAN PELENGKAP

UKURAN

(Rp./M1/M2/M3)

INDEX %

TARIF (Rp/M2)

1

Pelataran Parkir, Lapangan Tenis dan Lain Sejenisnya

M2

150,000,00

0,5

750,00

2

Pagar Tembok/Besi, Tanggul/Turap dan Lain Sejenisnya Septik Tank/Bak/Penampungan Bekas Air Kotor dan Lain Sejenisnya

M2 M3

400,000,00 300,000,00

0,5 0,5

2,000,00 1,500,00

4 5

Sumur Resapan dan Lain Sejenisnya

M3

300,000,00

0,5

1,500,00

Teras Tidak Berdinding, Tempat Pencucian, Rabat dan Lain Sejenisnya

M2

50,000,00

0,5

250,00

6 7

Dinding Penahan Tanah dan Lain Sejenisnya Jembatan Penyebrangan Orang/Umum

M2 M2

500,000,00 500,000,00

0,5 0,5

2,500,00 2,500,00

8

Jembatan Jalan Perumahan dan Lain Sejenisnya

M2

1,000,000,00

0,5

5,000,00

9

Penanaman Tanki, Landasan Tanki, Bangunan Pengolahan Air, Gardu Listrik dan Lain Sejenisnya

M2

800,000,00

0,5

4,000,00

10 11

Kolam Renang, Kolam Ikan Air Deras dan Lain Sejenisnya

M2

800,000,00

0,5

4,000,00

Gapura, Patung, Bangunan Reklame, Monumen dan Lain Sejenisnya

M2

300,000,00

0,5

1,500,00

12

Gorong-gorong :

Ukuran < 50 Cm

150,000,00

0,5

750,00

Ukuran > 50 Cm

300,000,00

0,5

1,500,00

3


Page 49

Profil BPMPPT dan Petunjuk Perizinan Page 1

Recommend Documents