DAFTAR ISI. Profil Pejabat Fungsional Ketua Tim. Page 1

DAFTAR ISI

Halaman 2 Halaman

Halaman 4

Profil Pejabat Fungsional Ketua Tim Ketua Tim Senior

Halaman 21

Halaman 24

Halaman 31

Pr ofil Badan Pemer ik sa Keuangan Per wak ilan Pr ovinsi Kalimantan T engah Semester II Tahun 2016

Page 1

Sambutan Kepala Perwakilan Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas diterbitkannya buku Profil BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016. Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan upaya dalam memberikan informasi mengenai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Profil BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun berdasarkan data yang dihimpun langsung dari entitas dan disusun berdasarkan kebutuhan informasi yang diperlukan untuk menggambarkan keseluruhan profil dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, baik terkait dengan data BPK Perwakilan, maupun data entitas. Kami berharap bahwa buku Profil BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat memberikan gambaran secara lengkap, objektif dan jelas tentang BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan entitas yang diperiksanya. Untuk itu, kami telah berupaya untuk menghasilkan informasi yang lengkap dan memadai terkait dengan profil dimaksud. Namun demikian, kami merasa bahwa penyusunan profil ini belum sempurna, sehingga di waktu yang akan datang perlu dilakukan berbagai macam penyempurnaan dan up-dating data, sehingga buku ini selalu akurat, dan dapat menjadi bahan informasi yang memadai bagi stake holder BPK serta semua pihak yang memerlukan informasi terkait dengan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu kami akan berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas profil ini melalui saran, pendapat dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan, guna perbaikan dan penyempurnaan profil ini dimasa mendatang.

Demikian kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua Page 2


pihak yang telah membantu dalam penyusunan Profil BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2016 ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua terutama dalam rangka memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah

R. Cornell Syarief P. NIP. 195905041990031001


Page 3

Sejarah BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Berdasarkan Pasal 23 G UUD 1945, BPK berkedudukan di Ibukota Negara dan mempunyai Perwakilan di setiap Provinsi. Berdasarkan amanat UUD 1945 tersebut, maka sejak Tahun 2002, BPK mulai membentuk dan meresmikan berdirinya Perwakilan-Perwakilan BPK di setiap provinsi. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan pengembangan dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah didirikan untuk memenuhi amanat UUD 1945. Pendirian tersebut didukung pula oleh keinginan Pemerintah Daerah untuk bermitra dengan BPK RI dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan, antara lain adanya surat permintaan pendirian BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, S.H., kepada Ketua BPK RI saat itu. Menindaklanjuti amanat UUD 1945 dan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada saat itu, sehingga pada tanggal 17 Juli 2006 diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI tentang penetapan pejabat dan pegawai pelaksana BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang antara lain terdiri dari Drs. Mampan Manalu, M.M., sebagai Kepala Perwakilan, Dori Santosa, S.E., M.M., sebagai Kepala Sub Auditorat Kalimantan Tengah II, Sasmsudduha, S.E., M.M., sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian; serta 15 orang tenaga pemeriksa. Ke-18 orang tersebut kemudian menempati gedung bekas Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jalan Yos Sudarso Nomor 16, yang dipinjamkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berdiri ditandai dengan peresmian oleh Ketua BPK RI periode 2004-2010 Prof. Dr. Anwar Nasution, pada tanggal 10 Agustus 2006. Pembangunan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dimulai sejak tanggal 5 Februari 2010, yaitu pelaksanaan peletakan batu pertama sebagai simbol Page 4


dimulainya proses pembangunan kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi gedung kantor pemerintah dengan berbagai fasilitas pendukungnya. Acara peletakan batu pertama gedung baru BPK RI dilakukan oleh Anggota V BPK Drs. Sapto Amal Damandari, Ak. dan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, S.H., para pejabat teras pemerintah daerah, serta para pejabat dan pegawai BPK Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah. Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Hasan Bisri, meresmikan penggunaan Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2012. Gedung baru ini berlokasi di Jl. Yos Sudarso No. 16, Palangka Raya. Acara peresmian dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang, Auditor Utama KN VI BPK Sjafrudin Mosii, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Endang Tuti Kardiani, mantan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Mampan Manalu, Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalteng, serta para pejabat di lingkungan Kejaksaan Tinggi, Polda, serta BPK Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya di hadapan para undangan yang hadir, Wakil Ketua BPK menjelaskan, sejak UUD 1945 diamandemen, BPK berwenang memeriksa seluruh keuangan negara. Tugas ini besar terutama dengan adanya otonomi daerah dimana uang yang disalurkan ke daerah semakin besar jumlahnya. “Menyadari beratnya tugas ini maka UUD mengatur bahwa BPK selain berkedudukan di ibukota Negara, juga harus membuka perwakilan di setiap provinsi. BPK sudah membangun gedung di 33 provinsi, dan hari ini adalah peresmian yang ke-31,” jelas Wakil Ketua. BPK dibentuk untuk satu tugas yaitu mengawal agar keuangan negara dikelola secara transparan dan akuntabel dan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. “Selain itu ada paradigma yang perlu diubah, bahwa pemeriksaan keuangan negara bukan sekadar perintah UU, tetapi menjadi kebutuhan. Hal ini agar seluruh manajemen tergerak untuk mengelola keuangan daerah dengan baik,” ujarnya.


Page 5

Seluruh pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Kalteng, belum satu pun yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya, menurut Wakil Ketua, untuk memperoleh opini ini memang tidak gampang, karena perlu perencanaan serta perpaduan perencanaan dan pelaksanaan yang baik. “Mungkin SDM belum cukup kompeten untuk menyusun laporan keuangan dengan baik. Jadi yang pertama bisa dibenahi adalah SDM pengelola keuangan daerah mendapat bimbingan BPKP agar laporan keuangan memenuhi standar yang ditetapkan,” tambah Wakil Ketua. Opini WTP bisa diraih dengan memiliki rencana aksi yang jelas, dikontrol pelaksanaannya secara periodik. Selain itu ada komitmen untuk memperbaiki sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah mengucapkan selamat atas diresmikannya penggunaan gedung baru BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. “Dengan diresmikannya gedung ini, semoga dapat lebih meningkatkan kinerja BPK RI dalam melaksanakan tugasnya,” harap Gubernur. Pada awal acara, Kepala Perwakilan melaporkan bahwa gedung baru ini dibangun di atas lahan seluas ± 7.646 m2. "Terdiri dari dua bangunan utama, yaitu gedung bagian depan yang terdiri dari tiga lantai, dan gedung auditorium," jelas Kepala Perwakilan. Sebelumnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah meminjam tanah dan bangunan gedung eks Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng. Tanah dan bangunan ini telah dihibahkan kepada BPK RI saat ini. Wakil Ketua berharap, dengan adanya perwakilan BPK di Kalteng ini tidak semata-mata sebagai tempat bekerja tapi juga sebagai pusat data mengenai pengelolaan keuangan di Kalteng. Selain itu keberadaan BPK di Kalteng menjadi mitra untuk saling bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara dengan tetap menjaga independensi. Pelaksana BPK yang pernah menjabat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah adalah: Bapak Drs. Mampan Manalu, M.M. memimpin BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mulai Bulan Agustus Tahun 2006 s.d. Bulan Maret Tahun 2010. Hal-hal penting yang terjadi pada masa kepemimpinan beliau adalah peresmian Kantor BPK oleh Ketua BPK, Bapak Anwar Nasution, Page 6


peletakan batu pertama Pembangunan Gedung BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah oleh Bapak Sapto Amal Damandari, Anggota V BPK. Bapak Erwin, S.H., M. Hum. memimpin BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mulai Bulan Maret s.d. Desember Tahun 2010.

Bapak Maman Abdulrachman, S.E., M.M. memimpin BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mulai Bulan Oktober Tahun 2010 s.d. Bulan Juni Tahun 2012.

Ibu Endang Tuti Kardiani, S.E., M.M. memimpin BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mulai Bulan Juni Tahun 2012 s.d. Bulan September Tahun 2015. Pada masa kepemimpinan beliau adalah peresmian Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah oleh Bapak Hasan Bisri, Wakil Ketua BPK. Pemerintah Daerah yang telah meraih opini WTP sebanyak 3 entitas, yaitu Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, dan Provinsi Kalimantan Tengah. Bapak Ir. R. Cornell Syarief P., M.M. memimpin BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mulai Bulan September Tahun 2015 s.d. sekarang. Sampai dengan Agustus 2016, entitas pemeriksaan yang telah meraih opini WTP adalah: Provinsi Kalimantan Tengah, Kab. Seruyan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Sukamara, Kab. Katingan, Kab. Pulang Pisau, Kab. Barito Utara, dan Kab. Murung Raya.

Beberapa gedung yang pernah digunakan sebagai kantor oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah:


Page 7

Dari tanggal 17 Juli 2006 sampai 05 Februari 2010 pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menempati gedung bekas Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jalan Yos Sudarso nomor 16, yang dipinjamkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selama proses pembangunan gedung baru, pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk sementara berkantor di Lantai 2 Gedung Batang Garing, Jalan D.I. Panjaitan No. 1 Kota Palangka Raya. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menempati kantor di Batang Garing sampai bulan Agustus 2011. Gedung bekas Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jalan Yos Sudarso No. 16 Kota Palangka Raya yang tadinya dipinjamkan kini telah resmi menjadi milik BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, melalui proses hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan BPK RI, dengan persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Gedung tersebut mulai ditempati kembali sejak bulan Agustus 2011 setelah proses pembangunan selesai sampai dengan sekarang.

Peta Strategi BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Dalam mendukung pencapaian visi dan tujuan strategis BPK, Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan sasaran strategis yaitu “Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan”. Hal ini mendukung pencapaian sasaran strategis Eselon I yaitu Auditorat Keuangan Negara VI dan sasaran strategis BPK yaitu “Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan dan Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan”. Berdasarkan Tujuan Strategis di tingkat BPK, maka diturunkan Page 8


dalam bentuk Sasaran Strategis di tingkat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Gambaran peta strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Peta Strategis sebagaimana dimaksud di atas, Peta Strategis di lingkungan BPK Perwakilan dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu terkait dengan Pemenuhan Kebutuhan dan Harapan Pemilik Kepentingan, Pengelolaan Fungsi Strategis, Pertumbuhan dan Pembelajaran Organisasi, dan Keuangan. A. PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN Sasaran Strategis berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan adalah Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan yang mempunyai 6 (enam) Indikator Kinerja Utama, yaitu: 1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Indikator ini menunjukkan intensitas penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan pengelolaan keuangan negara, yang pengaturannya didasarkan pada Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. 2. Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK Indikator tingkat kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menerapkan nilainilai dasar organisasi BPK diukur berdasarkan persepsi auditee melalui survei tingkat kepuasan, dengan dimensi yang diukur mencakup: Integritas, Independensi, dan Profesionalisme. Pr ofil Badan Pemer ik sa Keuangan Per wak ilan Pr ovinsi Kalimantan T engah Semester II Tahun 2016

Page 9

3. Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH Setiap temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana segera disampaikan ke Ditama Binbangkum pada tahun berjalan untuk disetujui dan disampaikan ke IPH. Penyampaian temuan berindikasi tindak pidana menunjukkan kontribusi BPK dalam pemberantasan praktek tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi. 4. Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara Untuk menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku kepentingan untuk melakukan perhitungan kerugian negara/daerah sepanjang dinyatakan memenuhi syarat oleh BPK. 5. Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli Indikator ini menunjukkan tingkat kinerja BPK dalam memenuhi permintaan pemangku kepentingan terkait Pemberian Keterangan Ahli. 6. Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang Indikator ini menunjukkan tingkat produktivitas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal memberikan bahan pertimbangan dan bahan pendapat BPK kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. B. PENGELOLAAN FUNGSI STRATEGIS Sasaran Strategis Pengelolaan Fungsi Strategis meliputi 3 (tiga) hal, yaitu meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan, Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan, dan Meningkatkan Kualitas Hasil TLRHP dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dengan rincian sebagai berikut: 1. Sasaran Strategis meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan mempunyai 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu: a. Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu indikator untuk menunjukkan tingkat kualitas perencanaan pemeriksaan. b. Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP IKU, guna menunjukkan tingkat proporsi kegiatan pemeriksaan kinerja yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan jumlah LHP pemeriksaan kinerja terhadap jumlah seluruh LHP yang dihasilkan. c. Ketepatan Waktu Penyampaian LHP, merupakan salah satu indikator dari efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, yang diatur dalam Undang-undang No.15 Tahun 2004 untuk pemeriksaan atas laporan keuangan, dan dalam perencanaan penyelesaian pada P2 untuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan Page 10


tujuan tertentu. 2. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan, mempunyai 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu: a. Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan untuk menunjukkan kepatuhan pelaksanaan pemeriksaan BPK sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP serta pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP). b. Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan, untuk menunjukkan kepatuhan pelaksanaan sejauhmana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Assurance (QA) dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). c. Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP, IKU ini menunjukkan tingkat akurasi dan konsistensi penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh satker pemeriksaan. Sesuai dengan arahan Badan, LHP tidak boleh mengandung kesalahan (Zero defect) maka LHP harus 100% akurat. 3. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara, mempunyai 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu: a. Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, yang dipergunakan untuk menunjukkan tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan BPK No.2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. b. Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negarayang mencakup jumlah kasus kerugian negara yang telah ditetapkan dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan yang disusun oleh Auditorat/Perwakilan untuk disampaikan kepada Ditama Revbang, baik kasus kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh bendaharawan, PNS non bendaharawan dan pihak ketiga. c. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang, yaitu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara oleh Perwakilan kepada Direktorat EPP untuk penyusunan bahan IHPS, baik berupa penyampaian laporan secara fisik maupun input data ke dalam aplikasi SIKAD. C. PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI. Pr ofil Badan Pemer ik sa Keuangan Per wak ilan Pr ovinsi Kalimantan T engah Semester II Tahun 2016

Page 11

Pertumbuhan dan Pembelajaran Organisasi mempunyai 2 Sasaran Strategis, yaitu Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Pewakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dan Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. 1. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Pewakilan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama, yaitu: a. Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. b. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi oleh para pegawai BPK meliputi layanan dasar (email, eDrive), layanan aplikasi SISDM dan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, eAudit), sebagai upaya untuk mendorong IT culture di lingkungan BPK. c. Persentase penyusunan best-practice, yaitu target setiap proses pekerjaan di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. d. Persentase penyebaran best-practice, yaitu tingkat penyebarluasan best practice yang telah dilegalisasi menjadi pengetahuan agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai BPK. e. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan yang diatur dalam SK Sekjen terkait Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja. f. Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan, yaitu sesuai dengan POS Perencanaan pada tanggal 10 di bulan berikutnya. g. Jumlah media relation yang dilaksanakan, yaitu kegiatan hubungan dan kerjasama dengan media massayang diselenggarakan dalam bentuk sosialisasi kepada wartawan mengenai hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, maupun pelatihan workshop bagi para wartawan dalam proses pembelajaran mengenai hal-hal yang terkait dengan teknis pemeriksaan. h. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai standar sarana dan prasarana kerja yang dipedomani dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan BPK untuk mewujudkan pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelaksanaan dan kelancaran tupoksi di BPK.

Page 12


2. Sasaran Strategis Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ditentukan oleh adanya 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu: a. Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa, yaitu jam pelatihan bagi pemeriksa setidak-tidaknya 80 jam pendidikan dalam 2 tahun sesuai standar umum SPKN, b. Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) setidak-tidaknya 30 jam pelatihan setahun yang dipergunakan untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di berbagai lini organisasi BPKyang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan. D. KEUANGAN Keuangan mempunyai 1 Sasaran Strategis, Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan.

yaitu

1. Sasaran Strategis Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ditentukan oleh 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan PMK 249 tahun 2011, dinilai dari 4 (empat) indikator, yaitu: Penyerapan Anggaran, Konsistensi Antara Perencanaan dan Implementasi, Pencapaian Keluaran, dan Efisiensi. Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode.


Page 13

Struktur Organisasi BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA PERWAKILAN Ir. R. Cornell Syarief P., M.M.

KASUBAUD KALTENG I

KASETLAN

Ali Wardhana, SE., CA, M.M., Ak

Eko Setyo Nugroho, S.H.

KASUBAUD KALTENG II

Kasubbag Humas dan TU Kalan

Mochammad Suharyanto, S.E., CA, M.M., Ak.

Bambang Budi Purwanto, S.E., CA, Ak.

Kasubbag Keuangan Aliansyah, S.E.

KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA

Kasubbag SDM Guntur Yulianto SE. MBA, AK

Kasubbag Hukum

Andrie Cahyo Purnomo, S.H.

Kasubbag Umum dan TI Pandji Oetomo, S.E., M.M.

Page 14


Profil Pejabat Struktural BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA PERWAKILAN (ESELON II.A)

Ir. RADEN CORNELL SYARIEF PRAWIRADININGRAT, M.M. NIP. 195905041990031001/PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d) [email protected]

KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN (ESELON III.A)

EKO SETYO NUGROHO, S.H. NIP. 196911181995031001 / PEMBINA TK. I (IV/b) [email protected]

KEPALA SUB AUDITORAT KALTENG I (ESELON III.A) Pr ofil Badan Pemer ik sa Keuangan Per wak ilan Pr ovinsi Kalimantan T engah Semester II Tahun 2016

Page 15

ALI WARDHANA, S.E., M.M., Ak., CA NIP.196902191994031002 / PEMBINA TK. I (IV/B) [email protected]

KEPALA SUB AUDITORAT KALTENG II (ESELON III.A)

MOCHAMMAD SUHARYANTO, S.E., M.M., Ak., CA NIP. 197009091998031006 / PENATA TK. I (III/d) [email protected]

Page 16


KEPALA SUBBAGIAN HUMAS dan TU KALAN (ESELON IV.A)

BAMBANG BUDI PURWANTO, S.E., CA, Ak. NIP. 196310031995011001 / PENATA TK. I (III/d) [email protected]

KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN (ESELON IV.A)

ALIANSYAH, S.E. NIP. 197105081997031004 / PENATA TK. I (III/d) [email protected]


Page 17

KEPALA SUBBAGIAN SDM (ESELON IV.A)

GUNTUR YULIANTO SE. MBA, AK. NIP. 197807162006041003 / PENATA (III/c) [email protected]

KEPALA SUBBAGIAN HUKUM (ESELON IV.A)

ANDRIE CAHYO PURNOMO, S.H. NIP. 198005082006041003/PENATA (III/c) [email protected]

Page 18


KEPALA SUBBAGIAN UMUM dan TI (ESELON IV.A)

PANDJI OETOMO, S.E., M.M. NIP. 197412251995111001 /PENATA (III/c) [email protected]


Page 19

Profil Pejabat Fungsional Ketua Tim KETUA TIM SENIOR

GUSTI CHRISANTI DEWI S.E., MPA., CFE. , AK. NIP. 197110312000032001/Pembina (IV/a) [email protected]

ANTONIO INOKI S.E., M.SI. , CA, AK.. NIP. 197610242002121002/Pembina (IV/a) [email protected]

Page 20

JONI AGUNG PRIYANTO S.E., M.SI., AK.. NIP. 197201242000031002/Penata Tk I (III/d) [email protected]

OKTONO BATUBARA S.E., AK. NIP. 197610242002121002/Penata Tk. I (III/d) [email protected]


KETUA TIM YUNIOR

RUDYANA, SE. M.Ak. Ak. Chartered Accountant NIP. 196812301996031003/Penata Tk. I (III/d) [email protected]

AGUS SETIAWAN, S.T. NIP. 197008231999031002/Penata Tk. I (III/d) [email protected]

IRWAN SAFARI, SE., MM., Ak NIP. 197303292002121002/Penata Tk. I (III/d) Irwan.safari @bpk.go.id

FADJAR PRAJITNO S.E. NIP. 197104052000031003/Penata (III/c) [email protected]


Page 21

Octiva Dwi Indayati S.E., Ak. , CA NIP. 198010152005012006/Penata (III/c) [email protected]

Marshal Pandapotan S.E. NIP. 197010141998031003/Penata Tk. I (III/d) [email protected]

Machrul S.E., Ak. , CA. NIP. 196805241998031003/Penata Tk. I (III/d) [email protected]

Page 22

Irmawan S.E., Ak.NIP. NIP.197006271999031006/Penata Tk. I (III/d) [email protected]

Hendro Sulistyo S.E. NIP. 196902211996031002/Penata Tk. I (III/d) [email protected]

Welliya Elfajri S.E., Ak. NIP. 198112292007081001/Penata (III/c) [email protected]


Profil Unit Kerja BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Berdasarkan ketentuan Pasal 597 Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas Sekretariat Perwakilan, Subauditorat Kalimantan Tengah I, Subauditorat Kalimantan Tengah II, dan Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

SEKRETARIAT PERWAKILAN TUGAS :

menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

FUNGSI : a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah; b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah; c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah; d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK; e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah; f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah; dan g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.


Page 23

Struktur Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN

KASUBBAG HUMAS/TU KALAN

KASUBBAG KEUANGAN

TUGAS: Melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, mengelola perpustakaan, kesekreta-riatan, keprotokolan dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

TUGAS: Melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

KASUBBAG HUKUM

KASUBBAG UMUM DAN TI

TUGAS: Melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

TUGAS: Melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

KASUBBAG SDM TUGAS: melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

STATISTIK PEGAWAI PADA SEKRETARIAT PERWAKILAN

BERDASAR PANGKAT/GOLONGAN

Page 24

BERDASAR KELOMPOK USIA

BERDASAR JENIS KELAMIN


SUBAUDITORAT TUGAS :

1. Pada lingkup entitas pemerintah daerah sesuai kewenangannya, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk: a. merumuskan rencana kegiatan; b. mengusulkan tim pemeriksa; c. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan; d. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara; e. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan; f. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, danakuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; g. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK; h. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa; i. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; j. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; k. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan

I.

Subauditorat Kalimantan Tengah I mempunyai tugas:

2. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

ENTITAS PEMERIKSAAN SUB AUDITORAT KALTENG I

PROVINSI KALTENG

SUB AUDITORAT KALTENG II


Page 25

STATISTIK PEMERIKSA BERDASAR PERAN

BERDASAR JENIS KELAMIN

BERDASAR USIA

BERDASAR JABATAN

KEGIATAN PEMERIKSAAN dan PEMANTAUAN Kegiatan Pemeriksaan dan Pemantauan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2016 No

Entitas

PEMERIKSAAN Pemantauan Kinerja Pemantauan Pemantauan PDTT Pendapatan Interim LK BUMD Runeg TLRHP V V V V

1 Provinsi Kalimantan Tengah

V

Bantuan Parpol V

2 Kota Palangka Raya

V

V

-

-

V

V

V

3 Kab. Kotawaringin Timur

V

V

V

V

-

V

V

4 Kab. Kotawaringin Barat

V

V

V

V

-

V

V

5 Kab. Seruyan

V

V

V

-

-

V

V

6 Kab. Lamandau

V

V

-

-

-

V

V

7 Kab. Sukamara

V

V

V

-

-

V

V

8 Kab. Kapuas

V

V

V

-

-

V

V

9 Kab. Pulang Pisau

V

V

V

-

-

V

V

10 Kab. Katingan

V

V

-

-

-

V

V

11 Kab. Gunung Mas

V

V

-

-

-

V

V

12 Kab. Barito Selatan

V

V

V

-

-

V

V

13 Kab. Barito Timur

V

V

-

-

-

V

V

14 Kab. Barito Utara

V

V

-

-

-

V

V

15 Kab. Murung Raya

V

V

-

-

-

V

V

Page 26

LKPD


PERKEMBANGAN OPINI ATAS PEMERIKSAAN LKPD No.

Wilayah

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 Provinsi Kalimantan Tengah

TW

WDP

WDP

TMP

WDP

WTP

WTP

2 Kota Palangkaraya

TW

WDP

WDP

TMP

TMP

WDP

WDP

3 Kab. Seruyan

TMP

TMP

TMP

TMP

WDP

WDP

WTP

4 Kab. Kotawaringin Barat

TW

WDP

WDP

WDP

WDP

WTP

WTP

5 Kab. Kotawaringin Timur

TW

TW

WDP

TMP

WDP

WTP

WTP

6 Kab. Lamandau

TW

WDP

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

7 Kab. Sukamara

TW

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

8 Kab. Katingan

WDP

TMP

TMP

WDP

WTP

WTP

WTP

9 Kab. Pulang Pisau

TW

TW

TW

TMP

TW

WDP

WTP

10 Kab. Gunung Mas

TW

WDP

WDP

WTP

WDP

WDP

WDP WDP

11 Kab. Kapuas

WDP

WDP

WDP

WDP

WDP

WDP

12 Kab. Barito Utara

TW

TMP

TMP

TMP

WDP

WTP

WTP

13 Kab. Barito Timur

TW

TMP

TMP

TMP

TW

WDP

WDP

14 Kab. Barito Selatan

TW

TW

TMP

WDP

TMP

WDP

TMP

15 Kab. Murung Raya

TW

TW

WDP

WDP

WDP

WDP

WTP

PERKEMBANGAN OPINI ATAS PEMERIKSAAN LKPD PERKEMBANGAN OPINI ENTITAS SUB AUDITORAT KALTENG-2

PERKEMBANGAN OPINI ENTITAS SUB AUDITORAT KALTENG-1

Rekapitulasi Opini BPK RI Wilayah Kalimantan Tengah Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Rengah Tahun 2009 s/d 2015, sebagai berikut:

No.

Tahun

Kriteria Opini

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

0

0

0

2

3

7

10

2

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

2

7

9

6

8

8

4

3

Tidak Wajar (TW)

12

4

1

0

2

0

0

4

Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

1

4

5

7

2

0

1


Page 27

STATISTIK PERKEMBANGAN OPINI

PERKEMBANGAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

No.

Jumlah Rekomendasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tahun Jumlah total Pemeriksaan Rekomendasi

Belum ditindaklanjuti

Sudah ditindaklanjuti

Tidak dapat ditindaklanjuti

Jumlah % Sesuai Dlm proses % Jumlah 2004 53 0 0,00% 45 7 98,11% 1 2005 317 4 1,26% 270 43 98,74% 0 2006 814 57 7,00% 677 77 92,63% 3 2007 1018 32 3,14% 835 149 96,66% 2 2008 943 52 5,51% 736 155 94,49% 0 2009 1484 38 2,56% 1268 168 96,77% 10 2010 1549 67 4,33% 1279 193 95,03% 10 2011 1205 121 10,04% 879 202 89,71% 3 2012 1183 90 7,61% 888 205 92,39% 0 2013 939 21 2,24% 735 183 97,76% 0 2014 1042 36 3,45% 675 331 96,55% 0 2015 703 256 36,42% 307 140 63,58% 0 *) Sumber Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015

1550 1450 1350 1250 1150 1050 950 850 750 650 550 450 350 250 150 50 -50

% 1,89% 0,00% 0,37% 0,20% 0,00% 0,67% 0,65% 0,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total Rekomendasi Sesuai Rekomendasi Dalam Proses

Belum DitindakLanjuti Tidak Dapat Ditindaklanjuti

Tahun Pemeriksaan

Page 28


PERKEMBANGAN PEMANTAUAN KERUGIAN DAERAH DATA PENYELESAIAN KASUS KERUGIAN DAERAH

DATA STATISTIK PENYELESAIAN KASUS KERUGIAN DAERAH

Penyelesaian Jumlah Kasus Sisa Kerugian Angsuran Pelunasan Penghapusan Prov. Kalimantan Tengah 436 37 353 0 83 Kota Palangka Raya 204 18 143 0 61 Kab. Kotawaringin Timur 202 13 144 0 58 Kab. Kotawaringin Barat 227 2 219 1 7 ENTITAS

Kab. Lamandau Kab. Sukamara Kab. Seruyan Kab. Kapuas Kab. Pulang Pisau Kab. Katingan Kab. Gunung Mas Kab. Barito Selatan

599 1540 469 93 164 236 169 111

34 3 21 6 17 39 16 37

498 1048 384 80 118 143 113 17

0 0 0 0 0 0 0 0

101 492 85 13 46 93 56 94

Kab. Barito Timur Kab. Barito Utara Kab. Murung Raya TOTAL

330 108 231 5119

101 29 38 411

153 62 125 3600

0 0 0 1

177 46 106 1518


Page 29

KALEIDOSKOP KEGIATAN BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Semester II Tahun 2016

Ziarah Ke Makam Almarhum H. Abdullah Zainie, SH, Mantan Wakil Ketua BPK RI Periode 2004-2009 di Pangkalan Bun

Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Diseminasi Pedoman Pemeriksaan Keuangan bagi para pemeriksa

Page 30

Sepeda Sehat dalam rangka HUT BPK RI ke69 di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah

Diklat Pemeriksaan atas LKPD Berbasis Akrual

Media Relation dengan Media, Pemda dan BPKP


Diklat keprotokolan dan table manner

Diklat Peradilan Semu dan pemberian keterangan ahli

Pengarahan, Buka Bersama dan Sholat Tarawih bersama Anggota VI BPK

Sosialisasi Permendagri dan Peraturan BPK tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Perpisahan Pegawai yang melaksanakan pindah tugas

Rakor Kabag Hukum dan Workshop JDIH se Provinsi Kalimantan Tengah

Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-108


Page 31

Kepala Perwakilan menandatangani Berita Acara Serah Terima LKPD TA 2015 Unaudited

Acara Serah Terima LKPD TA 2015 Unaudited dari Kab. Murung Raya dan Kab. Barito Utara

Sambutan Anggota VI BPK pada Penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2015 kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Page 32

Acara Serah Terima LKPD TA 2015 Unaudited dari 5 (lima) entitas BPK

Kepala Perwakilan menyerahkan piagam opini WTP kepada Bupati Lamandau Acara Serah Terima LKPD TA 2015 Unaudited dari Kab. Kapuas

Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah TA 2015


DAFTAR ISI. Profil Pejabat Fungsional Ketua Tim. Page 1

Recommend Documents