PROFIL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008
MARET 2009
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Jl. Gajah Mada No. 87 Telp. (0721)260920 Fax. (0721)260917 Bandar Lampung 35126
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rakhmat, hidayah dan petunjuk Nya akhirnya dapat disusun buku Profil Badan Pemeriksa
Keuangan
Republik
Indonesia
(BPK-RI)
Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008. Buku ini menyajikan secara khusus mengenai data dan informasi, kelembagaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung, pelaksanaan tugas bidang pemeriksaan dan pelaksanaan tugas bidang penunjang serta analisis kinerja berupa kekuatan, kelemahan, hambatan dan peluang dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2008 dan kelembagaan BPK-RI secara umum. Melalui buku ini diharapkan dapat menggambarkan kinerja BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung selama Tahun Anggaran 2008. Selain itu diharapkan pula informasi dalam buku ini dapat menjawab keingintahuan masyarakat tentang pencapaian kinerja BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai pelaksana pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung dan berbagai pihak yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan sehingga terbitnya buku ini
Bandar Lampung,
April 2009
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA PERWAKILAN
Drs. Tangga Muliaman Purba, M.M. NIP. 240001913
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………...……………………………..i DAFTAR ISI…………………...……………………………………….ii VISI DAN MISI BPK-RI……………………………………………...v NILAI-NILAI DASAR………………………………………………...v LAMBANG BPK-RI…………………………………………………..vi SAPTA PRASETYA JATI…………………………………………...vii IKRAR PEMERIKSA………………………………………………....ix BAB I PENDAHULUAN……...……………………………………..1 A. Dasar Hukum……………………………………...……....1 B. Sejarah Singkat BPK-RI…………………………...………3 C. Visi, Misi dan Tujuan BPK-RI…………………….……...7 D. Nilai-Nilai Dasar BPK-RI………………………………...7 E. Tema dan Prioritas Pemeriksaan………………….....….8 F. Fungsi BPK-RI………………………...………………...…8 G. Tugas dan Wewenang BPK-RI……………………...…...9 H. Kedudukan dan Organisasi BPK-RI……………...…....11 I. Jenis Pemeriksaan…………...…………..……………….17 J. Kesepakatan Bersama………………...…………….…...18 K. Hubungan Kerja Sama Internasional……………….…19
ii
BAB II PROFIL
BADAN
PEMERIKSA
KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG A. Sejarah BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung...….. 21 B. Organisasi…………………………..…...………………23 C. Profil Entitas …………………………………..…..........30 BAB III PELAKSANAAN TUGAS BIDANG PEMERIKSAAN DAN TUGAS BIDANG PENUNJANG PADA BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG T.A. 2008 A. Pelaksanaan Tugas Bidang Pemeriksaan……………36 B. Pelaksanaan Tugas Bidang Penunjang…..…………..63 C. Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMAK)….....85 D. Organisasi Non Kedinasan...……………………….…87 BAB IV PENUTUP……...…………………………………………. 91 LAMPIRAN-LAMPIRAN
iii
VISI DAN MISI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Visi Menjadi lembaga pemeriksa keuangan Negara yang bebas, mandiri dan profesional
serta berperan aktif
dalam
mewujudkan tata kelola keuangan Negara yang akuntabel dan transparan. Misi Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan Negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.
iv
NILAI-NILAI DASAR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Independensi BPK-RI adalah lembaga Negara yang independen di bidang organisasi, legislasi dan anggaran, serta bebas dari pengaruh lembaga Negara lainnya.
Integritas BPK-RI menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap pemeriksa menjunjung tinggi kode etik pemeriksa dan standar perilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya.
Profesionalisme BPK-RI melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesionalisme pemeriksa keuangan Negara, kode etik dan nilai-nilai kelembagaan organisasi.
v
LAMBANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TRI DHARMA ARTHASANTOSHA
Arti Lambang: 1. Garuda
Pancasila
terletak
ditengah-tengah
lingkaran
cakra,
melambangkan BPK sebagai lembaga tinggi, menjunjung tinggi pancasila sebagai satu-satunya asas Negara Republik Indonesia serta berkewajiban melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 2. Cakra bermata tiga, merujuk pada senjata yang dimiliki Batara Wisnu untuk menjaga ketentraman dunia dari angkara murka, melambangkan hakekat BPK sebagai alat dari bangsa Indonesia untuk menjaga pengelolaan keuangan Negara oleh pemerintah agar selalu tertib, berdaya guna dan berhasil guna; 3. Tiga buah mata tombak pada cakra melambangkan tiga ruang lingkup pemeriksaan BPK, yaitu: pemeriksaan atas penguasaan dan pengurusan keuangan serta ketaatan terhadap peraturan perundangan; pemeriksaan atas
efisiensi
dan
kehematan;
serta
pemeriksaan
atas
hasil
program/efektifitas; 4. Lengkung-lengkung kecil berjumlah empat puluh tujuh buah pada pada sisi bagian luar cakra melambangkan tahun kelahiran BPK, yaitu Tahun 1947;
vi
5. Warna kuning emas pada Garuda Pancasila dan Cakra melambangkan keluhuran dan keagungan BPK sebagai lembaga tinggi Negara; 6. Bunga teratai melambangkan kesucian dan kebersihan serta kesuburan lahir dan batin; 7. Kelopak bunga teratai berjumlah tujuh lembar, melambangkan landasan tugas BPK adalah kode etik Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa yang masing-masing berjumlah tujuh butir; 8. Posisi bunga teratai menopang cakra, melambangkan BPK dalam pelaksanaan tugas konstitusionalnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi lainnya, sebagai jaminan independensi dalam setiap kegiatan pemeriksaannya; 9. Warna putih dalam kelopak bunga teratai, melambangkan kesucian, kebersihan dan kejujuran; 10. Tulisan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, melambangkan identitas organisasi; 11. Tulisan Tri Dharma Arthasantosha, mengandung pengertian bahwa dengan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, serta prinsip-prinsip penuntun, berupaya mencapai tiga keberhasilan pemeriksaan keuangan, manajemen dan pengelolaan, menuju terwujudnya kesempurnaan tanggung jawab keuangan Negara.
vii
SAPTA PRASETYA JATI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 1.
Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan menghayati dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Peraturan Perundangan yang lainnya, sumpah pegawai negeri sipil dan sumpah jabatan, dengan rasa taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2.
Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kesadaran tanggung jawab yang tinggi dalam mengembangkan ilmu dan pengabdiannya bagi kemajuan Negara dan bangsa serta kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat;
3.
Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan dengan segala kesadaran dan kehormatannya membantu dan menyertai pimpinan menegakkan disiplin kerja demi wibawa dan martabat Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga pemeriksa tertinggi kekayaan Negara;
4.
Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan membina rasa dan jiwa kesetiakawanan berdasarkan kejujuran dan keikhlasan antara sesama rekan sekorsa demi kerukunan, kegembiraan kerja, maupun kelancaran dan kesempuranaan pelaksanaan tugas;
5.
Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan menciptakan dan membina suasana yang sehat bagi pertumbuhan pengertian dan kerja sama yang konstruktif antara semua pihak yang bertanggung jawab dan yang menaruh minat pada kebersamaan dan ketertiban pengelolaan kekayaan Negara;
6.
Karyawan
Badan
mengembangkan,
Pemeriksa mencurahkan
Keuangan segenap
senantiasa
ilmu
berusaha
pengetahuan
dan
kemahirannya untuk melaksanakan tugas secara tepat, cermat dan hemat; 7.
Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan tugas sebagai pemeriksa wajib melaksanakan Ikrar Pemeriksa.
viii
IKRAR PEMERIKSA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Dalam melaksanakan tugas sebagai Pemeriksa pada BPK, kami berikrar sebagai berikut: 1. Dalam mengemban kehormatan tugas pemeriksa, kami menegakkan kemerdekaan dan kebebasan diri pribadi, serta menolak setiap bentuk dan macam usaha atau pengaruh yang dapat mengurangi obyektivitas dan kebenaran laporan kami atau yang dapat menurunkan wibawa dan martabat kami sebagai pemeriksa; 2. Berdasarkan keyakinan akan kecakapan teknis sebagai pemeriksa, kami mengutamakan sikap membina dan mendidik tanpa mengurangi kesungguhan kerja, sikap tegas dan jujur dalam menilai dan dalam membuat laporan hasil pemeriksaan; 3. Kami berusaha untuk selalu menghindarkan diri dari tindakan yang mencemarkan martabat jabatan dan dari tindakan
menyalahgunakan
kepercayaan yang diberikan kepada kami; 4. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memuat diantaranya ketentuan tentang rahasia jabatan dan tentang penggunaan keterangan yang diperoleh pada waktu menunaikan tugas BPK, Kami hanya memberi keterangan kepada mereka yang berhak dan kepada mereka yang telah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan BPK; 5. Kami tidak menyatakan satu pendapat tentang hasil pemeriksaan, selain yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas; 6. Bila ada suatu fakta penting yang kami ketahui bahwa hal tersebut akan menimbulkan akibat yang merugikan instansi yang diperiksa dan/atau merugikan Negara, kami berkewajiban untuk mengungkapkan fakta tersebut kepada Pimpinan BPK; 7. Kami menyadari bahwa pelanggaran terhadap ikrar ini dikenakan hukuman menurut peraturannya.
ix
BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dibentuk berdasarkan Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, yang menyatakan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Sesuai dengan semangat reformasi, amandemen ketiga dan keempat UUD 1945 menambah satu bab tambahan tentang BPK-RI, berupa tambahan pasal khusus, yaitu Bab VIIIA Pasal 23E, 23F dan 23G, sebagai berikut: 1. Pasal 23 E 1.1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. 1.2. Hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. 1.3. Hasil
pemeriksaan
tersebut
ditindaklanjuti
oleh
lembaga
perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. 2. Pasal 23 F 2.1. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan
Rakyat
dengan
memperhatikan
pertimbangan
Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. 2.2. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
1
3. Pasal 23G 3.1. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. 3.2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. Dengan amandemen tersebut, maka posisi konstitusional BPK-RI menjadi lebih jelas dan tegas. Undang-Undang (UU) yang pertama kali mengatur BPK-RI sesuai amanat UUD 1945 adalah UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 1973 mengatur tentang kedudukan konstitusional BPK-RI dinyatakan sebagai Lembaga Tinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas Pemerintah. Saat ini telah ditetapkan UU yang mengatur mengenai keberadaan BPK-RI, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai pengganti UU Nomor 5 Tahun 1973. Undang-Undang ini menjadi landasan struktural dan operasional yang kuat bagi BPK-RI dalam melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap keuangan Negara. Selain itu sebagai landasan operasional untuk melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara telah ditetapkan: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Selain itu BPK-RI telah mengeluarkan Peraturan BPK-RI, yaitu:
2
1. Peraturan BPK-RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara; 2. Peraturan BPK-RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK-RI; 3. Peraturan BPK-RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara; 4. Peraturan BPK-RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar BPK. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 30 Oktober 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memerintahkan kepada BPK-RI untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Unsur keuangan Negara yang menjadi lingkup pemeriksaan BPK-RI meliputi seluruh unsur keuangan Negara sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003.
B. Sejarah Singkat BPK-RI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdiri pada tanggal 1 Januari 1947 berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 11/Oem tanggal 28 Desember 1946 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan. BPK-RI untuk sementara berkedudukan di Magelang. Pada awal pendiriannya BPK-RI hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai ketuanya adalah R. Soerasno. Pada awal pelaksanaan tugasnya BPK-RI mengumumkan kepada semua instansi di
3
wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab keuangan Negara dengan surat BPK-RI Nomor 94-1 tanggal 12 April 1947. Sejalan dengan perjalanan sejarah BPK-RI juga mengalami berbagai perubahan. Sejarah singkat perjalanan BPK-RI adalah sebagai berikut: 1. Masa Revolusi Fisik (Tahun 1947 – Tahun 1950) Pelaksanaan tugas, kewajiban, susunan dan tata kerja BPK-RI didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Algemene Rekenkamer (BPK Hindia Belanda), yaitu Indische Comptabiliteitswet
(ICW)
dan
dilengkapi
dengan
peraturan
pelengkapnya, yaitu antara lain Indische Bedrijven Wet (IBW), serta Instructie en Verdere bepalingen voor de Algemene Rekenkamer (IAR).
Penerapan
peraturan
perundang-undangan
tersebut
berdasarkan Aturan Peralihan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 6 Nopember 2008 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Penetapan Pemerintah Nomor 6/1948 yang mengatur kepindahan tempat kedudukan BPK-RI dari Magelang ke Yogyakarta. Ketua BPK-RI saat itu adalah R. Kasirman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/A/1950 tanggal 31 Januari 1950, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1949. 2. Masa Demokrasi Liberal (Periode Tahun 1950- Tahun 1959) Pada masa demokrasi liberal, peraturan perundang-undangan yang mengatur BPK-RI adalah Pasal 115 Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Konstitusi ini mengamanatkan pembentukan Dewan Pengawas Keuangan (DPK). DPK berkedudukan di Bogor yang keanggotaannya terdiri atas unsur-unsur BPK-RI di Yogyakarta dan Algemene Rekenkamer di Bogor. Ketua DPK RIS pertama adalah
4
R. Soerasno yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua BPK-RI di Yogyakarta. Namun ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1950, maka sejak tanggal 1 Oktober 1950 DPK RIS yang berada di Kota Bogor digabung dengan BPK-RI yang berkedudukan di Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. 3. Masa Demokrasi Terpimpin (Periode Tahun 1959-1968) Dengan dimaklumatkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali UUD 1945, maka DPK yang dibentuk
berdasarkan
UUDS
1950
kembali
menjadi
BPK-RI
berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945. Walaupun bentuk BPK-RI berubah-ubah dari DPK RIS berdasarkan Konstitusi RIS, kemudian menjadi DPK RI berdasarkan UUDS 1950 dan akhirnya kembali menjadi BPK-RI berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang
menyatakan
kembali
ke
UUD
1945,
namun
landasan
operasionalnya tetap menggunakan ICW dan IAR. Pada saat itu Presiden dalam amanatnya yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Artha dan dalam Ketetapan MPRS Nomor 11/MPRS/1960 serta Resolusi MPRS Nomor 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan dan harapan untuk melakukan penyempurnaan BPK-RI sebagai alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pada tanggal 12 Oktober 1963 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 7 Tahun 1963 yang berisi tentang Pengaturan Tugas, Kewajiban, Wewenang, Susunan dan Tata Kerja BPK-RI, kemudian pada tanggal 2 Mei 1964 dikeluarkan PERPU Nomor 6 Tahun 1964 tentang BPK Gaya Baru. BPK-RI sendiri telah
5
berusaha membahas Perpu tersebut untuk menjadikannya sebagai UU, yaitu dengan menyusun konsep Rancangan Undang-Undang tentang BPK-RI, kemudian oleh pemerintah diajukan kepada DPR, disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965, yang menetapkan bahwa Presiden sebagai Pemimpin Besar Revolusi Pemegang Kekuasaan Pemeriksaan dan Penelitian Tertinggi atas Penyusunan dan Pengurusan Keuangan Negara. 4. Masa Orde Baru (Periode Tahun 1966 – Tahun 1998) Dengan ditetapkannya TAP MPRS Nomor 10/MPRS/1966 tentang Kedudukan semua Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi yang Diatur dalam UUD 1945 dan TAP MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk Negara di Luar Produk MPRS yang tidak Sesuai lagi dengan UUD 1945, maka UU Nomor 17 Tahun 1965 tentang BPK Gaya Baru ditinjau kembali dan kedudukan BPK-RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Berdasarkan
TAP
MPR
Nomor
VI/MPR/1973
tentang
Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tinggi Negara dengan atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, maka ditetapkan UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang BPK-RI. Pada masa itu telah dilakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPKRI
terakhir
dengan
Surat
Keputusan
Ketua
BPK-RI
Nomor
11/SK/K/1993. Organisasi Pelaksana BPK-RI berdasarkan Surat Keputusan Ketua BPK-RI Nomor 11/SK/K/1993 terdiri atas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Utama Perencanaan Analisa, Evaluasi dan Pelaporan, Inspektorat Utama Pengawasan Intern dan Khusus, Auditorat Utama Keuangan Negara I sampai dengan V dan Perwakilan BPK-RI di daerah.
6
5. Masa Reformasi (Periode Tahun 1998 – Sekarang) Pada
masa
reformasi
ini,
BPK-RI
mendapat
dukungan
konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 dengan dikeluarkannya TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan BPK-RI sebagai satusatunya
lembaga
pemeriksa
eksternal
keuangan
Negara dan
peranannya perlu dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional. Selanjutnya dalam amandemen ketiga dan keempat UUD 1945 ketentuan yang mengatur BPK-RI telah dikembangkan menjadi satu Bab tersendiri, yaitu Bab VIII A yang berisi tiga pasal, yaitu Pasal 23 E, 23F dan 23G Dengan bergulirnya reformasi menjadi momentum yang tepat bagi BPK-RI untuk melakukan proses reformasi secara gradual dan berkelanjutan.
C. Visi, Misi dan Tujuan BPK-RI Untuk menegaskan dan mengarahkan keberadaannya BPK-RI telah merumuskan visi dan misi sebagai berikut: 1. Visi Menjadi lembaga pemeriksa keuangan Negara yang bebas, mandiri dan profesional serta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan Negara yang akuntabel dan transparan. 2. Misi Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan
Negara,
serta
berperan
aktif
dalam
mewujudkan
pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.
7
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut BPK-RI telah menetapkan empat tujuan strategis sebagai berikut: 1. Mewujudkan BPK-RI sebagai lembaga pemeriksa keuangan Negara yang independen dan profesional; 2. Memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan; 3. Mewujudkan
BPK-RI
sebagai
pusat
regulator
di
bidang
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; 4. Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
D. Nilai-nilai Dasar BPK-RI Sebagai landasan kesadaran bersama dalam mencapai visi dan misi, Pimpinan BPK-RI telah menetapkan nilai-nilai dasar BPK-RI, yaitu: 1. Independensi BPK-RI adalah lembaga Negara yang independen di bidang organisasi, legislasi dan anggaran, serta bebas dari pengaruh lembaga Negara lainnya. 2. Integritas BPK-RI menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap pemeriksa menjunjung
tinggi kode etik pemeriksa dan standar
perilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya. 3. Profesionalisme BPK-RI melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesionalisme pemeriksa keuangan Negara, kode etik dan nilai-nilai kelembagaan organisasi.
8
E. Tema dan Prioritas Pemeriksaan Arah dan kebijakan Pemeriksaan. Pada Tahun 2008, arah kebijakan pemeriksaan BPK-RI adalah memeriksa pelaksanaan otonomi daerah terutama dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat serta pembangunan infrastruktur. Selain itu berperan aktif dalam mempercepat perbaikan transparansi dan akuntabilitas fiskal di tingkat pusat dan daerah.
F. Fungsi BPK-RI Dalam melaksanakan fungsinya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, BPK-RI mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu: 1.
Fungsi Pemeriksaan, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, untuk menilai tentang: 1.1. Ketepatan operasi keuangan; 1.2. Kelayakan laporan keuangan; 1.3. Ketertiban
administrasi
dan
ketaatan
kepada
peraturan
perundangan yang berlaku; 1.4. Penggunaan uang belanja apakah telah dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 2.
Fungsi Rekomendasi, yaitu memberikan pertimbangan serta saran kepada pemerintah berkaitan dengan segala hal yang bersifat penyempurnaan mendasar, strategis dan berskala nasional di bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
3.
Fungsi
Quasi
Yudisial,
yaitu
melakukan
proses
Tuntutan
Perbendaharaan (TP) yang ditujukan terhadap bendaharawan yang
9
merugikan
negara
dan
memberikan
pertimbangan
kepada
pemerintah atas Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap pegawai negeri bukan bendaharawan yang merugikan Negara
G. Tugas dan Wewenang BPK-RI 1. Tugas BPK-RI Tugas BPK-RI adalah melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK-RI meliputi seluruh unsur keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu: 1.1. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; 1.2. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan
Negara dan membayar tagihan pihak
ketiga; 1.3. Penerimaan Negara; 1.4. Pengeluaran Negara; 1.5. Penerimaan daerah; 1.6. Pengeluaran daerah; 1.7. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
10
1.8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan
tugas
pemerintahan
dan/atau
kepentingan umum; 1.9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
2. Wewenang BPK-RI. Untuk dapat melaksanakan tugasnya BPK-RI berwenang: 2.1. Menentukan
obyek
pemeriksaan,
merencanakan
dan
melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan
serta
menyusun
dan
menyajikan
laporan
pemeriksaan; 2.2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan; 2.3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang
milik
Negara,
di
tempat
pelaksanaan
kegiatan
pembukuan dan tata usaha keuangan Negara, serta pemeriksaan terhadap
perhitungan-perhitungan,
surat-surat,
bukti-bukti,
rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara; 2.4. Menetapkan jenis dokumen, data serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang wajib disampaikan kepada BPK-RI; 2.5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan Negara setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; 2.6. Menetapkan Kode Etik Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
11
2.7. Membina Jabatan Fungsional pemeriksa; 2.8. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; 2.9. Memberi pertimbangan atas Rancangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
H. Kedudukan dan Organisasi BPK-RI Kedudukan BPK-RI sebagai Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dipertegas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 dan TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2002 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002, yang isinya antara lain menegaskan kembali Kedudukan BPK-RI sebagai satusatunya
Lembaga
Pemeriksa
Eksternal
Keuangan
Negara
dan
Peranannya yang Bebas dan Mandiri perlu lebih dimantapkan posisinya. Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menjelaskan bahwa BPK-RI merupakan satu lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Berkedudukan di Ibu Kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. BPK-RI mempunyai 9 (sembilan) orang Anggota, yang terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota dan 7 (tujuh) orang Anggota. Susunan keanggotaan BPK-RI periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009 adalah sebagai berikut:
12
1. Ketua merangkap Anggota
: Prof. DR. H. Anwar Nasution, SE, MPA
2. Wakil Ketua merangkap Anggota : H. Abdullah Zainie, S.H. 3. Anggota I
: Drs.Imran, Ak
4. Anggota II
: Drs. I Gusti Agung Made Rai, M.A.,Ak.
5. Anggota III
: Drs. Baharuddin Aritonang, M.H.
6. Anggota IV
: DR. Ir. Herman Widyananda, S.E, M.Si.
7. Anggota V
: Hasan Bisri, S.E., M.M.
8. Anggota VI
: Drs. Sapto Amal Damandari, Ak.
9. Anggota VII
: Irjen Pol. (Purn) Drs. Udju Djuhaeri
Prof. DR. H. Anwar Nasution, S.E., MPA. Ketua BPK-RI (Periode Tahun 2004 – sekarang)
H. Abdullah Zainie, S.H. Wakil Ketua BPK-RI (Periode Tahun 2004 – sekarang)
Drs. Imran, Ak. Anggota I
13
Drs. I Gusti Agung Made Rai, M.A., Ak. Anggota II
Drs. Baharuddin Aritonang, M.H. Anggota III
DR. Ir. Herman Widyananda, S.E, M.Si. Anggota IV
Hasan Bisri, S.E., M.M. Anggota V
14
Drs. Sapto Amal Damandari, Ak. Anggota VI
Irjen Pol. (Purn) Drs. Udju Djuhaeri Anggota VII
Sampai
dengan
akhir
bulan
Desember
2008
BPK-RI
telah
mempunyai Perwakilan di seluruh Propinsi, sesuai amanat Undangundang. Perwakilan dimaksud adalah sebagai berikut: 1. BPK-RI Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 2. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara; 3. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat; 4. BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau; 5. BPK-RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau; 6. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan; 7. BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi; 8. BPK-RI Perwakilan Provinsi Bangka Belitung; 9. BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu; 10. BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung; 11. BPK-RI Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12. BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten; 13. BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
15
14. BPK-RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 15. BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah; 16. BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur; 17. BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat; 18. BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah; 19. BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan; 20. BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur; 21. BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali; 22. BPK-RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat; 23. BPK-RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur; 24. BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua; 25. BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat; 26. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan; 27. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; 28. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara; 29. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara; 30. BPK-RI Perwakilan Provinsi Gorontalo; 31. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat; 32. BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku; 33. BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Struktur Organisasi BPK-RI ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPK-RI Nomor 34/K/I-VIII.3/6/2007 tanggal 15 Juni 2007. Bagan Struktur Organisasi BPK-RI dapat dilihat pada tabel 1.1. Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan BPK-RI Nomor 39/K/IVIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK-RI, terdiri atas Sekretariat Jenderal (Setjen), Inspektorat Utama (Itama), Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan
Keuangan
Negara
(Ditama
Binbangkum),
16
Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
(Ditama Revbang),
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I, AKN II, AKN III, AKN IV, AKN V, AKN VI dan AKN VII serta Perwakilan BPK-RI di seluruh Propinsi. TABEL 1.1 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (Lampiran Keputusan BPK-RI Nomor 34/K/I-VIII.3/6/2007 tanggal 15 Juni 2007)
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, WAKIL KETUA DAN 7 ANGGOTA
STAF AHLI 5 ORANG
INSPEKTORAT UTAMA
AKN I
AKN II
SEKRETARIAT JENDERAL
AKN III
DIREKTORAT UTAMA PERENCANAAN, EVALUASI, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
AKN IV
AKN V
PERWAKILANPERWAKILAN BPK-RI DI WILAYAH BARAT
DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENEGEMBANGAN HUKUM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
AKN VI
AKN VII
PERWAKILANPERWAKILAN BPK-RI DI WILAYAH TIMUR
17
I. Jenis Pemeriksaan Jenis pemeriksaan oleh BPK-RI meliputi: 1. Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan
keuangan
adalah
pemeriksaan
atas
laporan
keuangan, dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai apakah sebuah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan mencakup Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan General Audit. 2. Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan kinerja adalah Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku dari entitas atau program/kegiatan yang diperiksa. Pemeriksaan kinerja mencakup tujuan yang luas dengan memperhatikan berbagai macam bukti. Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Kinerja
memuat
temuan,
kesimpulan
dan
rekomendasi.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan hal-hal sebagai berikut: 2.1. Apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi dan menggunakan sumber dayanya secara hemat dan efisien; 2.2. Penyebab timbulnya ketidakhematan dan ketidakefisienan; 2.3. Apakah entitas tersebut telah mematuhi peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan kehematan dan efisiensi; 2.4. Tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan atau manfaat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang atau badan lain yang berwenang;
18
2.5. Efektivitas kegiatan entitas, pelaksanaan program, kegiatan atau fungsi entitas yang bersangkutan; 2.6. Apakah
entitas
yang
diaudit
dalam
melaksanakan
kegiatan/program telah menaati peraturan perundangan. 3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Yang termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
J. Kesepakatan Bersama Dalam rangka menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK yang berindikasi
tindak
pidana
dan
untuk
meningkatkan
efektivitas
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, BPK-RI telah menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kesepakatan Bersama tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kesepakatan Bersama Ketua BPK-RI dengan Jaksa Agung RI Nomor __62/S/I-III/6/2000_ tanggal 19 Juni 2000 tentang Tindakan Hukum KEP 129/J.A/06/2000 terhadap Temuan Kasus yang Diduga sebagai Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan telah diperbaharui dengan Kesepakatan Bersama
BPK-RI
dengan
Kejaksaan
Agung
RI
Nomor:
_01:/KB/I-VIII.3/07/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Tindak Lanjut KEP-07/A/JA/07/2007
19
Penegakan Hukum terhadap Hasil pemeriksaan BPK yang diduga mengandung Unsur Tindak Pidana; 2. Kesepakatan Bersama BPK-RI dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Nomor:
_01/KB/I-VIII.3/09/2006 22/KPK-BPK/IX/2006
tanggal
25 September 2006 Tentang Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Kesepakatan Bersama BPK-RI dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor:
02/KB/I-VIII.3/09/2006 NK- 1/1.02/PPATK/09/06
tanggal 25 September 2006 tentang Kerja Sama dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; 4. Kesepakatan bersama antara BPK-RI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: _1/KB/I-XIII.2/11/2008 tanggal 21 Nopember 2008 POL. :B/11/XI/2008 tentang
Tindak
Lanjut
Penegakan
Hukum
terhadap
Hasil
Pemeriksaan BPK-RI yang Berindikasi Pidana.
K. Hubungan Kerja Sama Internasional 1. Keanggotaan BPK-RI dalam organisasi BPK se-Asia dan se-Dunia Dalam rangka menjalin kerja sama dengan sesama lembaga pemeriksa di sejumlah Negara di dunia, BPK-RI menjadi anggota International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). INTOSAI
merupakan
Perhimpunan
BPK
se-Dunia.
INTOSAI
mengadakan kongres setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk membicarakan masalah
bersama,
bertukar
pikiran
dan
pengalaman
tentang
administrasi keuangan Negara. Pada Tahun 2006 anggota INTOSAI mencapai 185 negara. Di kawasan Asia BPK-RI menjadi anggota Asian
20
Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI). Jumlah anggota ASOSAI saat ini sebanyak 43 negara. 2. Kerja sama bilateral dengan BPK Negara lain Selain berperan aktif dalam INTOSAI dan ASOSAI, BPK-RI juga berupaya menjalin kerja sama yang lebih erat dengan BPK Negara lain, yaitu: 2.1. Kerja sama dengan Australia National Audit Office (ANAO); 2.2. Kerja sama dengan BPK Prancis; 2.3. Kerja sama dengan US GAO; 2.4. Kerja Sama dengan Audit New Zealand; 2.5. Kerja sama dengan BPK Rusia; 2.6. Kerja sama dengan OAG Canada; 2.7. Kerja sama dengan Jabatan Audit Negara Malaysia. 3. Kerja sama dengan lembaga donor BPK-RI juga menjalin kerja sama dengan lembaga donor dalam rangka menyediakan sumber daya berupa dana, infrastruktur dan bantuan teknis untuk menghasilkan kapasitas dan kapabilitas pemeriksa. Berkaitan dengan hal tersebut BPK-RI menjalin kerja sama dengan ADB, World Bank, USAID dan AUSAID serta SNAO/SIDA.
21
BAB II
PROFIL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
A. Sejarah BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, maka BPK-RI melakukan pembukaan Perwakilan di Provinsi Lampung yang berkedudukan di Bandar Lampung. Selama ini Provinsi Lampung termasuk dalam wilayah pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Dengan semakin meningkatnya luas lingkup pemeriksaan dan untuk meningkatkan mutu hasil pemeriksaan serta untuk memperkuat peran dan kinerja BPK-RI sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa di Indonesia, maka BPK-RI membuka perwakilannya di Provinsi Lampung. BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang berada di bawah Auditorat Keuangan Negara V (AKN V) dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Keuangan Negara V (Tortama V). BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang Kepala. BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan
22
entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung didirikan pada tanggal 7 Juni 2006, berdasarkan Surat Keputusan BPK RI Nomor 23/SK/ I-VIII.3/6/2006 tanggal 7 Juni 2006 tentang Perubahan Keenam atas SK BPK RI Nomor 12/SK/I-VIII.3/7/2004 tanggal 23 Juli 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI, dengan nama Perwakilan BPK-RI di Bandar Lampung.
Peresmian
BPK-RI
Perwakilan
Provinsi
Lampung
dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 9 Maret 2007 oleh Ketua BPK RI Prof. DR. Anwar Nasution, yang dihadiri oleh Tortama V, Sekretaris Jenderal BPK RI, Gubernur Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung, serta Ketua DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota se-provinsi Lampung. Peresmian dilakukan di Gedung Pemerintah Provinsi Lampung Jalan Gajah Mada No. 87, yang sampai saat ini menjadi Kantor Perwakilan dengan status pinjam pakai. Sejak peresmian itu BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung mulai definitif sebagai Kantor Perwakilan, dengan nama Perwakilan BPK-RI di Bandar Lampung. Berdasarkan Keputusan Ketua BPK-RI Nomor 06/K/I-XIII.2/10/2008 tanggal 24 Oktober 2008 tentang Nama Kantor Perwakilan BPK-RI, maka nama Perwakilan BPK-RI di Bandar Lampung berubah menjadi BPK-RI Kantor Perwakilan Provinsi Lampung. Dan pada tanggal 13 Januari 2009 nama Kantor Perwakilan Provinsi Lampung diubah kembali menjadi BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan Keputusan Ketua BPK No.01/K/I-XIII.2/1/2009 tentang Nama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jumlah pegawai pada saat peresmian adalah sebanyak 39 orang, terdiri dari 11 orang pejabat struktural dan 28 orang staf. Pejabat struktural terdiri dari Kepala Perwakilan, Kepala Sekretariat Perwakilan,
23
dua orang Kepala Sub Auditorat, 3 orang Kepala Sub Bagian dan 4 orang Kepala Seksi. Tenaga staf meliputi: 25 orang Auditor dan 3 orang Administrasi Umum. Pelantikan Kepala Perwakilan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2007 oleh Sekretaris Jenderal dan para pejabat struktural lainnya dilantik pada tanggal 2 Maret 2007. Nama-nama pejabat struktural pada awal pendirian adalah sebagai berikut: 1.
Kepala Perwakilan
: Drs. Tangga Muliaman Purba, MM
2.
Kepala Sekretariat Perwakilan
: Muhaimin, SH., MSi
3.
Ka. Sub Auditorat Lampung I
: Rachmat Andy, SH
4.
Ka. Sub Auditorat Lampung II
: Ayub Amali, SE., Ak., MM
5.
Ka. Sub Bagian Kepegawaian
: Rachmad, SE
6.
Ka. Sub Bagian Keuangan
: Rachmad B. Prijono, S.Sos
7.
Ka. Sub Bagian Umum
: Kumpul Damanik, SE
8.
Kepala Seksi Lampung I A
: Novis Pramantyabudi SE., CISA., CCNA., CLS., Ak.
9.
Kepala Seksi Lampung I B
: M. Toha Arafat, SE., MSi., Ak.
10.
Kepala Seksi Lampung II A
: Paula H Simatupang, SE., M.Si., Ak.
11.
Kepala Seksi Lampung II B
: Emmy Mutiarini, SE., MSi., Ak.
B. Organisasi Sesuai Pasal 635 Ayat (1) Keputusan BPK-RI Nomor 39/K/VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK-RI menetapkan bahwa BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada dibawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama V). BPK-RI Kantor Perwakilan Provinsi Lampung terdiri dari: 1. Sub Auditorat Lampung I; 2. Sub Auditorat Lampung II;
24
3. Sekretariat Perwakilan. Sub
Auditorat
Lampung
I
mempunyai
tugas
memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Propinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Way Kanan, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Selanjutnya Sub Auditorat Lampung I membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu Seksi Lampung I.A membawahi wilayah pemeriksaan Propinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat, BPD, PD Wahana Raharja, PDAM Limau Kunci, RSUD Abdul Moeloek dan RSUD Liwa. Seksi Lampung I.B membawahi wilayah pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, PDAM Way Tuba dan RSUD Menggala. Sub
Auditorat
Lampung
II
mempunyai
tugas
memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pesawaran, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Selanjutnya Sub Auditorat Lampung II membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu Seksi Lampung II.A yang membawahi wilayah pemeriksaan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, BPR Kota Bandar Lampung, Bank Syariah Tanggamus, PDAM Tirta Jasa, PDAM Way Rilau, PDAM Way Agung, RSUD Pringsewu dan RSUD Kalianda. Seksi Lampung II.B membawahi wilayah pemeriksaan Pemerintah Kota Metro,
25
Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, PDAM Way Bumi, PDAM Way Irang, RSUD Mayjend. H.M. Ryacudu dan RSUD Ahmad Yani. Jumlah entitas BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung, dapat disajikan dalam tabel di bawah ini: TABEL 1.2 REKAPITULASI JUMLAH ENTITAS PADA BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
No
Unit Kerja
Prov/Kab/ Kota
BPD/ PDAM RSUD BPR
PD
1. SAP Lampung I a. Seksi Lampung I.A
2
b. Seksi Lampung I.B
3
1
1
2
1
1
3
2
2
2
7
7
1
2. SAP Lampung II a. Seksi Lampung II.A
4
b. Seksi Lampung II.B
3
3. Jumlah
12
2
3
1
Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum dan hubungan masyarakat, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung. Sekretariat Perwakilan terdiri dari: 1. Sub Bagian Sumber Daya Manusia (SDM); 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Hukum dan Humas; 4. Sub Bagian Umum; 5. Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan.
26
Sub Bagian Hukum dan Humas serta Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung baru terbentuk pada tanggal 23 Juni 2008 dengan diangkatnya Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas dan Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK-RI Nomor 154/K/XX.3/06/2008 tanggal 12 Juni 2008 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon IV pada Pelaksana BPK. Struktur Organisasi BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung dapat kami sajikan dalam bagan berikut ini: TABEL 1.3 STRUKTUR ORGANISASI BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG KEPALA PERWAKILAN
KEPALA SUB AUDITORAT LAMPUNG I
KEPALA SEKSI LAMPUNG IA
KEPALA SUB BAGIAN SDM
KEPALA SUB AUDITORAT LAMPUNG II
KEPALA SEKSI LAMPUNG IB
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
KEPALA SEKSI LAMPUNG IIB
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN
KEPALA SEKSI LAMPUNG IIB
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KEPALA SUB BAGIAN SEKRETARIAT KEPALA PERWAKILAN
27
Drs. Tangga Muliaman Purba, M.M. Kepala Perwakilan
Muhaimin, S.H.,M.Si. Kepala Sekretariat Perwakilan
Rachmat Andy, S.H. Kepala Sub Auditorat Lampung I
Ayub Amali, S.E., M.M., Ak. Kepala Sub Auditorat Lampung II
Rachmad, S.E. Kepala Sub Bagian SDM
28
Rachmad B. Prijono, S. Sos. Kepala Sub Bagian Keuangan
Nurina Hijiani, S.H. Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas
Kumpul Damanik, S.E. Kepala Sub Bagian Umum
Dian Hidayatullah, S.E., M.Si., Ak. Kepala Sekretariat Kepala Perwakilan
Novis Pramantyabudi, S.E. CISA, CCNA, CLS, Ak. Kepala Seksi Lampung I.A
29
Muh. Toha Arafat, S.E., Ak. Kepala Seksi Lampung I.B
Paula H. Simatupang, S.E. M.M., Ak. Kepala Seksi Lampung II.A
Emmy Mutiarini, S.E., M.Si., Ak. Kepala Seksi Lampung II.B
C. Profil Entitas1 1. Sejarah Lampung Penduduk asli Lampung berasal dari keturunan Batak, Banten dan Cina. Sejak abad ke XIII Lampung telah berhubungan dengan Cina dan India melalui Pelabuhan Internasional Teluk Lampung/Way Ratai. Tahun 1511 hingga Tahun 1518 Lampung telah dimasuki Portugis, selanjutnya Lampung berada di bawah Kesultanan Banten. Tahun 1808 jatuh ke tangan Belanda, kemudian pada Tahun 1817 1
Sumber profil entitas diambil dari www.dishub-lampung.com
30
diduduki oleh Inggris. Pada Tahun 1856 perang Lampung berakhir, namun kolonialisme Belanda tetap berlanjut hingga Tahun 1949, diselingi Jepang pada tahun 1942. Pahlawan nasional asal Lampung adalah Raden Intan, yang wafat Tahun 1826. Pasca Revolusi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Lampung merupakan Karesidenan berada di bawah wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan dan kemudian pada Tahun 1964 menjadi daerah Tingkat I Provinsi Lampung. 2. Luas Wilayah Luas wilayah Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 35.288,35km2, termasuk pulau-pulau yang terkecil, pada bagian sebelah paling ujung Tenggara Pulau Sumatera, dengan batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: 2.1. Sebelah Utara
: Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu;
2.2. Sebelah Selatan
: Selat Sunda;
2.3. Sebelah Timur
: Laut Jawa;
2.4. Sebelah Barat
: Samudera Hindia.
3. Topografi Secara topografi daerah Lampung dapat dibagi dalam 5 (lima) daerah topografi, yaitu: 3.1. Daerah tofografis berbukit sampai bergunung, dengan lerenglereng yang curam atau terjal dengan kemiringan rata-rata 300 m di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi bukit barisan dengan puncak tonjolan-tonjolannya berada pada Gunung Tanggamus, Gunung Pesawaran dan Gunung Rajabasa. Gunung Pesawaran berada di Kalianda, dengan ketinggian rata-rata 1.500 m. Puncak-puncak lainnya adalah Bukit Pugung, Bukit Pesagi,
31
Sebiulan yang terdapat di bagian utara. Daerah tersebut umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan primer dan sekunder; 3.2. Daerah tofografis berombak sampai bergelombang, dengan kemiringan antara 8% sampai dengan 15% dan ketinggian antara 300m sampai dengan 500m dari permukaan laut; 3.3. Daerah daratan alluvial, daerah ini sangat luas meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai sebelah timur. Kemiringannya berkisar antara 0% sampai dengan 3%, dengan ketinggian dari permukaan 0,5 sampai dengan 75m; 3.4. Daerah daratan rawan pasang surut. Di sepanjang pantai timur merupakan daerah rawan pasang surut dengan ketinggian 0,5 sampai dengan 1m penggenangan air menurut naiknya pasang surut; 3.5. Daerah River Basin. Di daerah Lampung terdapat 5 (lima) River Basin, yaitu River Basin sekampung, River Basin Semangka, River Basin Way Jepara dan River Basin sungai-sungai lainnya; 4. Klimatologi Lampung terletak di bawah Khatulistiwa 5°Lintang Selatan, beriklim tropis-humid dengan angin laut lembab yang bertiup dari Samudera Indonesia dengan 2 (dua) musim angin setiap tahunnya. Dua musim dimaksud adalah: 4.1. Nopember sampai dengan Maret, angin bertiup dari arah Barat dan Barat Laut; 4.2. Juli sampai dengan Agustus angin bertiup dari arah Timur dan Tenggara. Kecepatan angin rata-rata 5,83 km/jam. Pada daerah daratan dengan ketinggian 30m sampai dengan 60m. Temperatur udara rata-rata berkisar antara 26° C- 28° C. Temperatur yang sangat jarang dialami adalah 33,4° C, juga temperatur minimum
32
21,7° C. Kelembaban udara sekitar 75%-87% dan kelembaban udara akan lebih tinggi pada tempat-tempat yang lebih tinggi. 5. Geologi Punggung sebelah barat Lampung adalah bagian dari bukit barisan
yang
merupakan
Geantiklinal
dan
sebelah
timurnya
merupakan sinklinal. Punggung pengunungan ini dari jaman kapur mengalami deformasi pada jaman tersier mengakibatkan gejala-gejala patahan (gaya vertikal). Dari gejala-gejala patahan terbentuklah: 3.6. Fenomena geologi seperti patahan Semangka yang panjangnya menyusuri Way Semangka dan Teluk Semangka; 3.7. Gunung berapi berbentuk oval seperti Gunung Tanggamus; 3.8. Depresi tektonik seperti lembah-lembah Suoh, Gedong Surian dan
Way
Liwa.
Lapisan
sedimen
pada
bagian
utara
mengakibatkan pelipatan di jaman Pleistosin tua sehingga menghasilkan lapisan yang membawa minyak bumi di dalam 4 (empat) seri lapisan Palembang. Lapisan tersebut terdapat di daerah Menggala, Kotabumi dan Sukadana. 6. Jumlah Penduduk Pertambahan penduduk Provinsi lampung pada periode Tahun 1971-1980 sebesar 5,77% per tahun dan mengalami penurunan pada periode tahun 1980-1990 menjadi 2,67% per tahun. Menurut hasil sensus penduduk Tahun 2000 jumlah penduduk Provinsi Lampung sebanyak 6.649.181 jiwa, Tahun 2003 sebanyak 6.780.260 jiwa, Tahun 2002 sebanyak 6.787.655 jiwa. Pertumbuhan penduduk periode Tahun 2000-2004 rata-rata 0,99%. Pada Tahun 2007 penduduk Provinsi Lampung diperkirakan menjadi 6.996.700 jiwa.
33
7. Pemerintah Daerah Ibukota Provinsi Lampung adalah Bandar Lampung, merupakan gabungan kota kembar Tanjung Karang dan Teluk Lampung yang terletak di mulut Teluk Lampung. Provinsi Lampung memiliki wilayah yang luas dan menyimpan potensi kelautan. Wilayah
Provinsi
Lampung
meliputi
satu
pemerintahan
provinsi, sembilan pemerintahan kabupaten dan dua pemerintahan kota. Selain itu di wilayah Provinsi Lampung terdapat sepuluh RSUD dan 15 BUMD terdiri dari tujuh PDAM, tiga Perusahaan Daerah (PD), satu Bank Pembangunan Daerah Lampung, satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan tiga BPR Syariah. Profil
entitas
pemeriksaan
BPK
pada
wilayah
pemeriksaan
Perwakilan Provinsi Lampung dapat disajikan dalam tabel berikut ini: TABEL 1.4 DATA PROFIL PROVINSI LAMPUNG No.
Entitas
Jumlah Penduduk
Luas Wilayah
Wilayah Administrasi
6.720.260 Jiwa
35.288,35 KM²
1
Propinsi Lampung *
2
Kab. Lampung Barat *
365.999 Jiwa
4.950,40 KM²
8 Kabupaten, 2 Kota, 168 Kecamatan 14 Kecamatan
3
Kab. Lampung Timur
945.252 Jiwa*
5.325,03 KM²
24 Kecamatan
4
Kab. Lampung Tengah
1.133.180 Jiwa*
3.180,78 KM²
20 Kecamatan
5
Kab. Lampung Utara*
528.792 Jiwa
2.756,63 KM²
16 Kecamatan
6
Kab. Tanggamus
478.568 Jiwa**
3.356,61 KM²
24 Kecamatan
7
Kab. Way Kanan
367.574 Jiwa***
3.921,63 KM²
12 Kecamatan
8
Kab. Lampung Selatan*
1.133.180 Jiwa
3.180,78 KM²
20 Kecamatan
9
Kab. Tulang Bawang
857.589 Jiwa
7.770,84 KM²
24 Kecamatan
10
Kota Metro
152.829 Jiwa
68,74 KM²
5 Kecamatan
11
Kota Bandar Lampung*
742.749 Jiwa*
192,96 KM²
9 Kecamatan
12
Kab. Pesawaran****
-
-
-
Keterangan : a) * Sumber www.depdagri.go.id b) ** Data 2006
34
c) d)
*** ****
Sensus tahun 2003 Kabupaten Pesawaran dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung. Pelantikan Penjabat Bupati dilakukan pada tanggal 2 November 2007.
8. Pemekaran Daerah Selain itu pada Tahun 2008 DPR-RI telah menyetujui pemekaran daerah di wilayah Provinsi Lampung, yaitu: 8.1. Kabupaten Pringsewu dibentuk berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus; 8.2. Kabupaten Mesuji dibentuk berdasarkan UU Nomor 49 Tahun 2008
tanggal
Kabupaten
26
Mesuji
November di
2008
Provinsi
tentang
Lampung,
Pembentukan sebagai
hasil
pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang; 8.3. Kabupaten Tulang Bawang Barat dibentuk berdasarkan UU Nomor 50 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung, merupakan hasil pemekaran Kabupaten Tulang Bawang. Ketiga Kabupaten hasil pemekaran tersebut oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung masing-masing diusulkan untuk masuk dalam wilayah pemeriksaan sebagai berikut: *
Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji diusulkan untuk dimasukkan dalam wilayah pemeriksaan Seksi Lampung I.B;
*
Kabupaten Pringsewu diusulkan untuk dimasukkan dalam wilayah pemeriksaan Seksi Lampung II.B.
35
PETA PROVINSI LAMPUNG
Sumber: www.indonesia-tourism.com
36
BAB III PELAKSANAAN TUGAS BIDANG PEMERIKSAAN DAN TUGAS BIDANG PENUNJANG PADA BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008
A. Pelaksanaan Tugas Bidang Pemeriksaan Seperti yang telah dikemukakan dalam bab terdahulu, bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, ada 3 (tiga) jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh BPK-RI, yaitu: Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.
Pada
Tahun
Anggaran
2008
jenis
pemeriksaan
yang
dilaksanakan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2008 menunjukkan hal-hal sebagai berikut: 1. Semester I Dalam Semester I Tahun Anggaran 2008, BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung telah melakukan Pemeriksaan LKD Tahun Anggaran 2007 terhadap 11 (sebelas) entitas, yaitu: Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur (tidak termasuk Kabupaten Pesawaran yang merupakan kabupaten hasil pemekaran Tahun 2007, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/LKPD belum ada). Selain itu dalam Triwulan I TA 2008,
37
Perwakilan
Provinsi
Lampung
telah
melakukan
Pemeriksaan
Pengelolan Kas dalam Kerangka Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2008 terhadap 5 entitas, yaitu: Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang bawang, juga telah dilakukan Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. 1.1. Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Hasil Pemeriksaan LKD TA 2007 menunjukkan bahwa kesebelas entitas yang diperiksa memperoleh Opini Wajar Dengan
Pengecualian
pendapatan
sebesar
Rp7.614.664,31
(WDP).
Nilai
Rp7.380.538,73
juta,
pembiayaan
realisasi
juta,
anggaran
belanja
penerimaan
sebesar sebesar
Rp1.024.224,96 juta dan pembiayaan pengeluaran sebesar Rp57.889,25 juta. Rincian dan opini masing-masing entitas atas Hasil pemeriksaan LKD TA 2008 dimuat dalam tabel berikut: TABEL 1.5 TABEL REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH No
Nama Entitas Yang Diperiksa
(dalam juta rupiah) Pembiayaan Opini Penerimaan Pengeluaran
Pendapatan
Belanja
1.374.096,05
1.532.401,69
350.625,38
12.000,00
WDP
1
Provinsi Lampung
2
Kab. Lampung Barat
443.368,15
455.750,03
74.538,28
1.160,43
WDP
3
Kab. Lampung Timur
707.158,78
705.676,58
133.680,29
4.000,00
WDP
4
Kab. Lampung Utara
563.755,59
554.171,34
45.034,64
4.122,72
WDP
5
Kab. Lampung Selatan
851.960,68
900.882,99
59.797,51
3.125,00
WDP
Kab. Lampung Tengah
795.436,54
810.663,72
39.590,90
7.197,51
WDP
7
Kab. Way Kanan
438.700,97
407.283,05
112.253,69
-
WDP
8
Kab. Tulang Bawang Kab. Tanggamus
601.142,82 679.154,50
24.609,64 68.440,68
17.106,04 3.350,00
WDP
9
606.696,48 626.404,69
10
Kota Metro
306.987,59
307.462,33
53.347,70
1.408,72
WDP
6
WDP
38
No
Nama Entitas Yang Diperiksa
11
Kota Bandar Lampung Jumlah
Pendapatan
Pembiayaan
Belanja
Penerimaan Pengeluaran
665.973,21
660.075,26
62.306,25
4.418,83
7.380.538,73
7.614.664,31
1.024.224,96
57.889,25
Opini WDP
Hasil pemeriksaan atas LKD tersebut di atas menunjukkan bahwa pada umumnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dipatuhi. Temuan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut: 1.1.1. Provinsi Lampung: Terdapat perbedaan mutasi aset tetap antara
Bagian Akuntansi dengan Biro Umum dan
Perlengkapan sebesar Rp90.296,61 juta dan sebanyak 150 bidang tanah seluas 2.900.678 m2 senilai Rp261.132,86 juta belum
memiliki
sertifikat
hak
milik
yang
dapat
mengakibatkan hilang/berpindahnya kepemilikan aset pemerintah daerah; Terdapat penganggaran dan realisasi bantuan uang transport dan honor pembahasan APBD TA 2007
kepada
mengakibatkan
pimpinan kerugian
dan
anggota
keuangan
DPRD
daerah
yang
sebesar
Rp171,90 juta; Terdapat program asuransi santunan duka Bumiputera 1912 untuk Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp1.487,97 juta. 1.1.2. Kabupaten Lampung Barat: Belanja Bantuan Transportasi Sidang Paripurna DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp515,25 juta; Pembayaran Belanja Rumah Tangga dan Belanja Makan Minum Harian
39
Tamu Pimpinan DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp332,40 juta mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp224,40 juta dan pemborosan keuangan daerah sebesar
Rp108,00
juta;
Pelaksanaan
Studi
Banding
Anggota DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp619,44 juta mengakibatkan kerugian daerah atas pembayaran Bantuan Transport dalam rangka studi banding sebesar Rp159,80 juta dan pemborosan sebesar Rp459,64 juta; Program Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pada masyarakat Kabupaten Lampung Barat memboroskan Keuangan Daerah sebesar Rp2.825,67 juta dan mengganggu program lain yang lebih mempunyai skala prioritas; Realisasi Honorarium Rapat Koordinasi Unsur Muspida tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp137,70 juta; Terdapat pekerjaan fisik tidak sesuai kontrak pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah mengakibatkan kelebihan pembayaran akibat kekurangan fisik pekerjaan sebesar Rp193,07 juta; Proses pengajuan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga tidak sesuai ketentuan mengakibatkan
terbukanya
peluang
penyalahgunaan
sebesar Rp2.431,66 juta; Terdapat penambahan Aset Tetap sebesar Rp8.318,18 juta belum dikapitalisasi, perbedaan antara nilai Aset Tetap di neraca dengan hasil appraisal sebesar Rp26.039,21 juta, Aset Tetap dengan kondisi rusak berat masih tercatat dalam neraca dan tidak ada mekanisme penyusutan Aset Tetap mengakibatkan nilai
40
Aset
Tetap
disajikan
tidak
sesuai
dengan
yang
disyaratkan Standar Akuntansi Pemerintahan. 1.1.3. Kabupaten Lampung Timur: Terdapat perbedaan nilai Aset Tetap berupa Tanah dalam Laporan Keuangan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2007 dengan Buku Inventaris Induk sebesar Rp109.923,35 juta dan belum didukung dengan sertifikat kepemilikan sebesar Rp102.923,35 juta; Terdapat penganggaran dan realisasi atas Belanja Modal yang merupakan hibah kepada pihak ketiga, sehingga penyajian Belanja Hibah pada Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2007 dicatat lebih rendah sebesar Rp3.930,85 juta; Terdapat perjalanan dinas Anggota DPRD yang dibayarkan ganda, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah sebesar Rp59,80 juta; Terdapat realisasi Belanja Hibah yang dilaksanakan tanpa persetujuan DPRD dan belum ada Berita Acara Serah Terima Aset Tetap, sehingga penyajian Aset Tetap berupa Bangunan dan Gedung pada Neraca per 31 Desember 2007 dicatat lebih rendah sebesar Rp2.826,04 juta; Terdapat pembayaran premi asuransi jiwa PNS yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp190,88 juta;
Terdapat
pelaksanaan
program
asuransi
jiwa
penduduk Kabupaten Lampung Timur yang dibayarkan ganda, sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp2.336,25 juta dan memboroskan keuangan daerah sebesar Rp954,75 juta; Terdapat keterlambatan penyelesaian beberapa kegiatan di Dinas Cipta Karya dan
41
belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp1.526,40 juta. 1.1.4. Kabupaten Lampung Utara: Terdapat realisasi biaya rapat Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan ganda sebesar Rp1.993,18 juta. Hal tersebut mengakibatkan pembayaran
kegiatan
rapat-rapat
paripurna
untuk
Pimpinan dan Anggota DPRD merugikan keuangan daerah sebesar Rp1.993,18 juta; Aset tetap berupa tanah senilai Rp61.163,60 juta belum mempunyai kepastian hukum atas kepemilikannya dan dimungkinkan terjadi penyerobotan, pengambilalihan atau penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab; Program Asuransi Jiwa Penduduk Kabupaten Lampung Utara memboroskan keuangan daerah sebesar Rp2.910,00 juta. Hal tersebut mengakibatkan kegiatan asuransi jiwa penduduk Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2007 diperkirakan tidak memperoleh hasil yang maksimal dan memboroskan keuangan daerah sebesar Rp2.910,00 juta dan pada Tahun Anggaran 2007 terdapat klaim asuransi yang belum dibayarkan pihak PT Asuransi Jiwa Bakrie sebesar Rp113,75 juta. 1.1.5. Kabupaten Lampung Selatan: Terdapat penerimaan Badan Layanan RSUD Kalianda selama Tahun 2007 yang tidak dicatat secara bruto dan belum diterima, sehingga Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Badan Layanan RSUD Kalianda belum dicantumkan nilai yang sebenarnya yaitu sebesar Rp3.847,23 juta dan kurang penerimaan sebesar Rp943,58 juta; Realisasi pembayaran
42
klaim PT AJB Bumiputera 1912 kepada rumah tangga miskin Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 dan 2008 tidak didukung perhitungan biaya dan manfaat yang memadai sehingga pengeluaran belanja asuransi sebesar Rp2.651,29 juta memboroskan keuangan daerah dan mengganggu program lain yang lebih prioritas; Terdapat realisasi Belanja Asuransi Jiwa Bumiputera untuk Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tidak sesuai ketentuan, sehingga merugikan keuangan Pemerintah
Kabupaten
Lampung
Selatan
sebesar
Rp1.459,18 juta; Terdapat kelebihan pembayaran untuk Biaya
Perjalanan
Dinas
Anggota
DPRD
dan
staf
sekretariat sebesar Rp221,27 juta sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp221,27 juta; Terdapat dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) empat Anggota yang PAW dan satu orang yang telah meninggal dunia belum dikembalikan ke Kas Daerah sehingga merugikan Keuangan Daerah sebesar Rp261,73 juta.; Aset Tetap dalam kondisi rusak diragukan kewajaran nilainya sebesar Rp9.824,59 didukung Rp137.751,46
bukti
juta, Aset Tetap Tanah belum kepemilikan
juta,
Aset
yang
Tetap
tidak
sah
senilai
jelas
status
kepemilikannya senilai Rp10.864,43 juta, dan Aset Tanah dan
Kendaraan
tidak
jelas
keberadaannya
senilai
Rp5.758,73 juta. 1.1.6. Kabupaten Lampung Tengah: Pembukaan rekeningrekening kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak dilandasi izin pembukaan rekening bank dari Kepala
43
Daerah, mengakibatkan rekening-rekening Kas Daerah di setiap SKPD per 31 Desember 2007 senilai Rp1.892,75 juta tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan berpotensi adanya rekening-rekening yang tidak dilaporkan sebagai Kas Daerah; Aset Tanah seluas 321.920 m2 seharga Rp9.757,08
juta
belum
didukung
dengan
bukti
kepemilikan yang memadai, pekerjaan fisik sebesar Rp1.700,00 juta tidak tercatat sebagai penambah Aset Tetap dan 3.703 unit Aset Tetap senilai Rp20.999,00 juta dalam kondisi rusak berat masih tercantum dalam Neraca Tahun 2007; Penggunaan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp24.500,00 juta dan Dana Bergulir sebesar Rp4.000,00 juta tidak sesuai ketentuan, mengakibatkan kegiatan pembangunan dari DAK tidak terlaksana sesuai rencana sebesar
Rp7.393,74
penggunaan
juta
DAU/Rutin
dan
tidak
sebesar
terkendalinya
Rp6.557,90
juta;
Perjanjian pinjaman daerah kepada pihak ketiga tidak sesuai ketentuan sebesar Rp20.000,00 juta, mengakibatkan pembayaran pokok dan bunga pinjaman membebani tahun anggaran berikutnya dan pinjaman jangka pendek menjadi tidak terkendali. 1.1.7. Kabupaten Way Kanan: Terdapat realisasi Tunjangan Komunikasi
Intensif
belum
dikembalikan
sebesar
Rp173,78 juta sehingga mengakibatkan realisasi belanja Tunjangan Komunikasi Intensif tiga orang Anggota DPRD yang
diganti
antar
waktu
sebesar
Rp173,78
juta
merugikan keuangan daerah; Terdapat pelaksanaan kegiatan asuransi jiwa bagi penduduk Kabupaten Way
44
Kanan sebesar Rp2.997,00 juta yang dilaksanakan tidak berdasarkan perhitungan biaya dan manfaat yang cermat sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan daerah; Terdapat
pelaksanaan
kegiatan
asuransi
jiwa
bagi
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Perangkat Kampung dan Pegawai Tenaga Harian Lepas Sukarela (PTHLS) tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp1.173,98 juta sehingga mengakibatkan kegiatan asuransi jiwa PNS dan asuransi jiwa PTHLS Kabupaten Way Kanan merugikan keuangan daerah sebesar Rp1.173,98 juta; Terdapat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang belum dikenakan denda sebesar Rp105,15 juta dan pemutusan pelaksanaan pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp232,66 juta sehingga
mengakibatkan
tidak
dapat
segera
dimanfaatkannya fasilitas umum yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak dan kerugian daerah dari denda keterlambatan dan pemutusan kontrak yang belum dikenakan dan disetorkan ke Kas Daerah senilai Rp337,81 juta; Terdapat Aset Tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebesar Rp14.512,01 juta dalam kondisi rusak berat masih dicatat berdasarkan harga perolehan dan aset tetap tanah sebesar Rp61.289,05 juta belum didukung bukti kepemilikan yang sah. 1.1.8. Kabupaten Tulang Bawang: Sisa pengisian kas di Bendahara Pengeluaran belum disetor ke Kas Daerah, mengakibatkan
kerugian
keuangan
daerah
sebesar
45
Rp145,51 juta; Aset tanah seluas 319.309 m2 senilai Rp6.366,64 juta belum mempunyai bukti kepemilikan dan alat kesehatan senilai Rp9.920,02 juta belum disajikan dalam neraca; Realisasi Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Dana Operasional tidak sesuai ketentuan, mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp112,46 juta; Program Asuransi Jiwa seluruh masyarakat/ penduduk Kabupaten Tulang Bawang tidak didasarkan pada perhitungan
biaya
dan
manfaat,
mengakibatkan
pemborosan keuangan daerah sebesar Rp2.954,91 juta. 1.1.9. Kabupaten
Tanggamus:
Terdapat
pengeluaran
Kas
Daerah tanpa melalui penerbitan SPM sebesar Rp1.393,00 juta, sehingga membuka peluang penyalahgunaan uang daerah sebesar Rp1.393,00 juta, termasuk sebesar Rp468,00 juta tidak jelas peruntukannya; Terdapat Aset Tanah sebanyak 15 bidang, Peralatan dan Mesin sebanyak 190 buah, Gedung dan Bangunan sebanyak 266 buah, Jalan dan Irigasi sebanyak 417 buah tidak memiliki nilai perolehan dan tanah sebanyak 1.130 buah senilai Rp251.143,00
juta
tidak
didukung
dengan
bukti
kepemilikan yang sah; Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD lebih tinggi dari yang seharusnya senilai Rp414,96 juta, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp414,96 juta; Terdapat penggunaan uang Daerah oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah untuk tujuan
lain
sebesar
Rp210,99
juta,
sehingga
mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp210,99 juta;
46
Pelaksanaan Belanja Asuransi Jiwa bagi Penduduk tidak didukung perhitungan biaya dan manfaat yang memadai sebesar
Rp2.994,03
juta,
sehingga
mengakibatkan
pemborosan keuangan daerah sebesar Rp2.994,03 juta; Terdapat realisasi belanja melewati Tahun Anggaran sebesar
Rp1.575,50
juta,
sehingga
mengakibatkan
pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp1.575,50 juta dilaksanakan tidak sesuai ketentuan dan penyajian Belanja
pada
Laporan
Realisasi
Anggaran
Tahun
Anggaran 2007 dicatat lebih tinggi sebesar Rp1.575,50 juta. 1.1.10. Kota Metro: Terdapat tanah seluas 2.465.287m2 dengan nilai Rp492.114,08 juta belum memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan lain dan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang masih dicatat dalam Aset Tetap serta masih dinilai sebesar harga perolehan senilai Rp15.511,83 juta;
Pembayaran
bantuan
biaya
operasional
penyelenggaraan Muspida tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan
kerugian
keuangan
daerah
sebesar
Rp566,56 juta; Pemberian bantuan asuransi jiwa dan kecelakaan diri pada Pegawai Negeri Sipil Kota Metro tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kerugian
keuangan
daerah
sebesar
Rp879,40
juta;
Pemberian asuransi jiwa jabatan khusus kepada Walikota dan Wakil Walikota tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan
kerugian
keuangan
daerah
sebesar
Rp108,00 juta. 1.1.11. Kota Bandar Lampung: Pembukaan rekening-rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak dilandasi izin
47
pembukaan rekening bank dari Kepala Daerah dengan saldo per 31 Desember 2007 senilai Rp1.753,03 juta yang mengakibatkan rekening-rekening Kas Daerah di setiap SKPD tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan berpotensi
adanya
rekening-rekening
yang
tidak
dilaporkan sebagai Kas Daerah senilai Rp1.753,03 juta; Terdapat Belanja Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar Rp1.269,78 juta mengakibatkan terbukanya peluang
penyalahgunaan
keuangan
daerah
dan
penerangan lampu di Terminal Rajabasa terlambat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung; Terdapat 98 lahan tanah dengan luas lahan 688.708,50 m2 senilai Rp196.804.740.001,00 yang belum disertai dengan bukti kepemilikan yang sah dan 27 sertifikat kepemilikan atas tanah seluas 157.599 m2 belum tercatat dalam neraca; Pengelolaan
dana
bantuan
untuk
sekolah
melalui
rekening pribadi mengakibatkan terbukanya peluang penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp3.555,00 juta dan terdapat sekolah yang belum menerima dana bantuan sebesar Rp78,30 juta; Pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Perpustakaan, Dinas Kesehatan dan Dinas
Bina
Marga
dan
Permukiman
tidak
sesuai
ketentuan yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp36,49 juta, denda keterlambatan sebesar Rp27,93 juta dan jaminan pelaksanaan sebesar Rp109,13 juta yang belum disetorkan ke Kas Daerah, serta
48
pekerjaan
tersebut
terlambat
dimanfaatkan
oleh
Pemerintah Kota Bandar Lampung. 1.2. Hasil
pemeriksaan
pengelolaan
kas
dalam
kerangka
pemeriksaan LKD TA 2008 atas 5 entitas, terdapat temuan signifikan sebagai berikut: 1.2.1. Provinsi Lampung: Penerbitan surat perintah pencairan dana tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan realisasi belanja
yang
berasal
dari
SP2D-GU
yang
telah
dikeluarkan sebesar Rp387.209,24 belum menggambarkan keadaan
yang
sebenarnya;
Terdapat
pembukaan
rekening-rekening kas Satuan Kerja Perangkat Daerah di bank tidak dilandasi izin dari kepala daerah dengan saldo per
31
Desember
2007
senilai
Rp15.484,25
yang
mengakibatkan rekening-rekening Kas Daerah di setiap SKPD tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan berpotensi
adanya
rekening-rekening
yang
tidak
dilaporkan sebagai Kas Daerah senilai Rp15.484,25; Penatausahaan rekening-rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan saldo pada tanggal 31 desember 2007 senilai Rp1.052,65 belum tertib yang mengakibatkan banyaknya jumlah rekening yang dimiliki, dikelola dan dikuasai oleh SKPD Pemerintah Provinsi Lampung yang tidak terpantau. 1.2.2. Kota Bandar Lampung: Terdapat pembukaan rekeningrekening kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak dilandasi izin pembukaan rekening Bank dari Kepala Daerah dengan saldo per 31 Desember 2007
49
sebesar Rp1.753,03 juta. Hal ini mengakibatkan rekeningrekening Kas Daerah di setiap SKPD tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan berpotensi adanya rekening-rekening yang tidak dilaporkan sebagai Kas Daerah sebesar Rp1.753,03 juta; Terdapat belanja Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar Rp1.270,09 juta dan denda yang belum dikenakan kepada rekanan sebesar
Rp1,89
juta.
Hal
tersebut
mengakibatkan
terbukanya peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah
sebesar
Rp1.270,09
juta
dan
terlambat
dimanfaatkannya hasil kegiatan Penerangan Lampu di Terminal
Rajabasa
serta denda keterlambatan dari
rekanan belum diterima sebesar Rp1,89 juta; Terdapat pengelolaan
dana
bantuan
untuk
sekolah
sebesar
Rp3.555,00 juta di luar rekening operasional pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dan Perpustakaan serta bantuan yang belum disalurkan ke sekolah sebesar Rp78,30 juta yang mengakibatkan terbukanya peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah
yang
penampungan
dilakukan sebesar
oleh
Rp3.555,00
pemilik
rekening
juta serta
masih
terdapatnya sekolah yang belum menerima dana bantuan sebesar Rp78,30 juta. 1.2.3. Kabupaten
Lampung
Utara:
Terdapat
pembukaan
rekening-rekening kas satuan kerja perangkat daerah di bank tidak dilandasi izin dari kepala daerah dengan saldo
50
akhir
sebesar
Rp642,41
juta
yang
mengakibatkan
rekening-rekening Kas Daerah di setiap SKPD tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan berpotensi adanya rekening-rekening yang tidak dilaporkan sebagai Kas
Daerah;
Bendahara
Bantuan
Keuangan
belum
mempertanggungjawabkan SP2D yang dicairkan sebesar Rp14.122,73 juta yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan
dana
bantuan
keuangan
sebesar
Rp14.122,73 juta; Terdapat penyaluran Tunjangan Insentif Guru
Honor
penganggaran
dan Dana
Honorarium Akreditasi
Kegiatan
Sekolah
serta
menyalahi
ketentuan sebesar Rp456,77 juta yang mengakibatkan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan Tunjangan Insentif Guru Honor dan Honorarium Kegiatan serta Dana Badan Akreditasi Sekolah sebesar Rp456,77 juta. 1.2.4. Kabupaten Lampung Tengah: Terdapat pembukaan rekening-rekening kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak dilandasi izin pembukaan rekening bank dari kepala daerah dengan saldo per 31 Desember 2007 senilai Rp1.892,75 juta. Hal tersebut mengakibatkan rekening-rekening kas daerah tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan berpotensi adanya rekening yang tidak dilaporkan sebagai kas daerah senilai Rp1.892,75 juta; Terdapat empat rekening operasional SKPD atas nama pribadi yang ditempatkan pada PT Bank Lampung Cab. Bandar Jaya. Hal tersebut mengakibatkan adanya peluang penyalahgunaan atas rekening tersebut untuk
51
kepentingan
pribadi,
penerimaan
jasa
giro
tidak
dipindahbukukan secara otomatis dan belum dapat diakui sebagai penerimaan jasa giro pada pos pendapatan lainlain kas daerah, serta Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
kehilangan
kesempatan
untuk
memperoleh
tambahan penghasilan dari jas giro rekening pribadi senilai Rp4,16 juta. 1.2.5. Kabupaten
Tulang
Bawang:
Terdapat
pembukaan
rekening-rekening kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak dilandasi izin pembukaan rekening bank dari Kepala Daerah dengan saldo per 31 Desember 2007 senilai Rp536,72 juta. Hal ini mengakibatkan rekening-rekening Kas Daerah di setiap SKPD tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan berpotensi adanya rekening-rekening yang tidak dilaporkan sebagai Kas Daerah senilai Rp536,72 juta; Pengelolaan Dana Alokasi Khusus tidak tertib sebesar Rp35.184,90 juta yang mengakibatkan
penggunaan
DAK
TA
2007
untuk
membiayai pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu sebesar Rp35.184,90 juta; Terdapat outstanding check atas pembayaran
belanja
tahun
anggaran
2007
sebesar
Rp4.983,26 juta. Hal ini mengakibatkan saldo Kas Daerah per 31 Desember 2007 disajikan overstated sebesar Rp4.983,26.
52
2. Semester II Dalam Semester II TA 2008, BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung telah melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, sebagai berikut: 2.1. Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap 2 dua) entitas, yaitu Pemeriksaan atas Kinerja Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2007 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Abdul Moeloek dan Pemeriksaan atas Kinerja Pelayanan Kesehatan RSUD Jend. A. Yani. Beberapa temuan pemeriksaan yang signifikan adalah sebagai berikut: 2.1.1. RSUD. Dr. H. Abddul Moeloek: Pencapaian beberapa indikator atas mutu pelayanan kesehatan belum optimal dan data tidak akurat mengakibatkan kegiatan pelayanan kesehatan Tahun Anggaran 2007 belum optimal; Peralatan pengelolaan limbah padat belum disertifikasi sesuai ketentuan dan hasil uji mutu limbah cair melebihi dari yang dipersyaratkan mengakibatkan pengelolaan limbah padat pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek belum maksimal dan
kelayakan
peralatan
yang
digunakan
masih
diragukan serta limbah cair yang dibuang ke daerah aliran sungai berpotensi mencemari lingkungan sekitar serta meningkatnya risiko terjadinya penyebaran kuman, zatzat
beracun
di
lingkungan
rumah
sakit
dan
mempengaruhi kesehatan pasien, karyawan, pengunjung rumah sakit dan masyarakat sekitar rumah sakit tersebut;
53
Sebanyak 248 unit alat kesehatan RSUD Dr. H. Abdul Moloek
belum
dilakukan
kalibrasi
sesuai
yang
dipersyaratkan mengakibatkan tingkat kebenaran dan keakuratan alat kesehatan belum terjamin sehingga akan mempengaruhi diagnosa dokter dan pelayanan terhadap pasien
yang
membahayakan
tidak
optimal.
keselamatan
Selain
para
itu
pasien
dapat maupun
pemakai alat tersebut. 2.1.2. RSUD Jendral Ahmad Yani: Pencapaian beberapa indikator atas mutu pelayanan belum optimal dan data tidak akurat yang mengakibatkan mutu pelayanan kesehatan Tahun Anggaran 2007 belum optimal; Instalasi Sanitasi tidak melakukan uji emisi, disinfeksi dan sterilisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan adanya potensi pencemaran lingkungan, penyebaran kuman dan zat-zat beracun di lingkungan rumah sakit dan lingkungan sekitarnya, yang dapat mempengaruhi kesehatan pasien, karyawan, pengunjung dan masyarakat sekitar rumah sakit; Instalasi Farmasi belum memiliki kebijakan dan prosedur yang baku, mengakibatkan kualitas perbekalan farmasi tidak terjaga dengan baik dan tertib administrasi sulit tercapai sehingga pengendalian kualitas mutu pelayanan farmasi tidak tercapai dan pelayanan Instalasi Farmasi tidak optimal; Ketersediaan sarana prasarana belum memadai yang mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan kesehatan sebagai
upaya
pemeliharaan,
penyembuhan
dan
pemulihan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit
54
kepada masyarakat umum serta pasien tidak dapat menikmati kenyamanan fasilitas rawat inap sesuai dengan standar.
2.2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan terhadap 9 (sembilan) entitas yaitu: Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2008 pada Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung
Tengah,
Kota
Bandar
Lampung,
Kabupaten
Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur dengan realisasi sebesar Rp4,24 triliun, cakupan pemeriksaan sebesar Rp366,39 milyar dengan nilai temuan sebesar Rp32,47 milyar. Temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian, adalah sebagai berikut: 2.2.1. Kota Bandar Lampung: Terdapat kesalahan perhitungan analisa harga satuan dalam kontrak senilai Rp37,80 juta, mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp37,80 juta; Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung senilai Rp1.977,07 juta, mengakibatkan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2008 tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp1.977,07 juta, berupa penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp1.706,35 juta dan memperhitungkan pembayaran termin berikutnya
senilai Rp270,72
juta;
Terdapat
55
perencanaan pekerjaan beton menggunakan analisa BOW yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku senilai Rp2.468,54 juta, mengakibatkan nilai kontrak pekerjaan beton yang menunjuk beton K.225 pada Dinas Pekerjaan Umum
dan
Dinas
Kesehatan
tidak
dapat
menggambarkan keadaan yang sebenarnya; Terdapat beberapa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak
senilai
Pembuat
Rp8.209,04
juta,
Komitmen
sehingga (PPK)
Pejabat harus
mempertanggungjawabkan pekerjaan di atas sebesar Rp8.209,04 juta. 2.2.2. Kabupaten Lampung Utara: Perhitungan analisa harga satuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas
Kesehatan
seharusnya
lebih
senilai
tinggi
Rp144,94
dari
juta,
perhitungan
mengakibatkan
ketinggian harga kontrak yang harus disetor ke kas daerah senilai Rp144,94 juta; Terdapat kekurangan volume pelaksanaan pekerjaan embung dan bangunan penampung
air
lainnya
senilai
Rp14,62
juta,
mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp14,62 juta;
Terdapat
kekurangan
volume
pelaksanaan
pekerjaan senilai Rp519,09 juta pada Dinas Kimprasda, Dinas
Pendidikan
Kesehatan,
dan
mengakibatkan
Kebudayaan, pekerjaan
dan
Dinas
tidak
sesuai
kontrak yang harus disetor ke kas daerah senilai Rp483,61 juta dan disesuaikan dengan spesifikasi teknis senilai
Rp35,48
juta;
Pelaksanaan
pekerjaan
56
diperhitungkan terlambat dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak dan belum dikenakan denda minimal senilai Rp19,75 juta. 2.2.3. Kabupaten Lampung Selatan: Terdapat ketinggian harga atas beberapa pengadaan barang yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp181,37 juta; Terdapat kekurangan volume pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp510,27 juta sehingga harus disetor ke kas daerah sebesar Rp478,23 dan menyelesaikan pekerjaan sebesar Rp32,04
juta;
Terdapat
ketinggian
harga
Rencana
Anggaran Biaya pembuatan sumur bor dan accessories, serta
pengadaan/pemasangan
jaringan
pipa
dan
accessories yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada rekanan senilai Rp73,70 juta; Delapan pekerjaan mengalami keterlambatan sehingga hasil kegiatan proyek tersebut tidak segera dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan proyek dan pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada rekanan minimal sebesar Rp30,88 juta. 2.2.4. Kabupaten Lampung Barat: Penyelesaian pelaksanaan pekerjaan diperhitungkan mengalami keterlambatan, mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu dan dikenakan denda minimal sebesar Rp50,04 juta; Terdapat kekurangan volume pelaksanaan pekerjaan senilai Rp274,29 juta, mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai
57
kontrak yang harus disetorkan ke kas daerah senilai Rp274,29 juta. 2.2.5. Kabupaten Lampung Timur: Pelaksanaan pekerjaan pada Bagian Umum dan Perlengkapan, Dinas Kesehatan dan Dinas Bina Marga diperhitungkan mengalami keterlambatan
sehingga
dikenakan
denda
sebesar
Rp185,25 juta dan hasil pengadaan/pekerjaan tidak dapat segera dimanfaatkan; Terdapat pekerjaan pada Dinas Bina Marga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis senilai Rp209,07 juta, sehingga harus dilakukan perbaikan sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam kontrak; Terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.257,44 juta pada Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Pengairan sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak. Dengan rincian nilai kekurangan volume pekerjaan yang harus disetor sebesar Rp1.154,29 juta dan diperbaiki sebesar Rp103,15 juta. 2.2.6. Kabupaten Lampung Tengah: Terdapat kekurangan volume pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp662,31 juta sehingga harus disetor ke kas daerah sebesar Rp662,31 juta; Perhitungan analisa biaya dalam kontrak tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp30,46 juta yang mengakibatkan
terjadinya
kelebihan
perhitungan
pembayaran kepada rekanan pelaksana sebesar Rp30,46 juta.
58
2.2.7. Kabupaten Tanggamus: Terdapat kekurangan volume pelaksanaan pekerjaan senilai Rp459,50 juta sehingga mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak senilai Rp459,50 juta, terdiri dari penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp333,65 juta dan penambahan volume
pekerjaan
senilai
Rp125,85
juta;
Terdapat
pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak senilai
Rp421,43
juta,
mengakibatkan
pelaksanaan
pekerjaan harus dipertanggungjawabkan agar sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak senilai Rp421,43 juta; Biaya langsung personil jasa konsultan dibayar
lebih
mengakibatkan
senilai kelebihan
Rp59,05
juta
pembayaran
sehingga atas
biaya
langsung personil senilai Rp59,05 juta; Pelaksanaan pekerjaan diperhitungkan terlambat dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak dan belum dikenakan denda senilai Rp88,05 juta sehingga mengakibatkan tertundanya pemanfaatan atas pekerjaan yang telah diperjanjikan dan terjadi keterlambatan, sehingga rekanan harus dikenakan denda minimal senilai Rp88,05 juta. 2.2.8. Kabupaten volume
Tulang
pekerjaan
Bawang: pada
Terdapat
Dinas
kekurangan
Pendidikan
dan
Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum, mengakibatkan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp920,55 juta dengan rincian yang harus disetor ke kas daerah senilai Rp584,33 juta, yang harus diselesaikan sesuai dengan spesifikasi teknis senilai
59
Rp232,29 juta, dan pekerjaan yang telah diselesaikan pada saat action plan senilai Rp103,93 juta; Perhitungan analisa harga satuan pada RAB kontrak Dinas Kesehatan lebih tinggi dari daftar harga upah dan bahan bangunan (basic price), mengakibatkan terjadinya ketinggian harga kontrak senilai Rp39,22 juta, yang harus disetor ke kas daerah
senilai
Rp39,22
juta;Pelaksanaan
beberapa
pekerjaan pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum
diperhitungkan
mengalami
keterlambatan,
mengakibatkan tidak dapat segera dimanfaatkannya fasilitas umum yang telah dibangun sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak dan belum dikenakan denda minimal senilai Rp142,29 juta. 2.2.9. Kabupaten Way Kanan: Ketinggian perhitungan analisa biaya
pekerjaan
dalam
kontrak
peningkatan
dan
pemeliharaan jalan sebesar Rp69,16 juta, telah disetor ke Kas
Daerah
sebesar
Rp62,76
juta,
mengakibatkan
ketinggian harga kontrak yang harus disetor sebesar Rp6,40 juta;Kekurangan volume pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp973,17 juta, telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp135,53 juta, mengakibatkan pekerjaan tidak sesuai kontrak yang harus disetor sebesar Rp831,83 juta dan
dikerjakan
pekerjaan
sebesar
mengalami
Rp5,81
juta;
keterlambatan
Pelaksanaan dan
harus
dikenakan denda minimal sebesar Rp135,02 juta, telah disetor
ke
Kas
Daerah
sebesar
Rp10,52
juta.
mengakibatkan tertundanya pemanfaatan/penggunaan
60
atas pekerjaan yang telah diperjanjikan sehingga harus dikenakan denda minimal sebesar Rp124,50 juta. 2.3. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selain itu telah dilakukan Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
Hasil
Pemantauan
Tindak
Lanjut
Hasil
Pemeriksaan APBD menunjukkan bahwa seluruh temuan sampai dengan akhir semester II TA 2008 sebanyak 808 temuan senilai Rp17,91 triliun. Dari jumlah tersebut sebanyak 349 temuan pemeriksaan senilai Rp8,97 triliun telah ditindaklanjuti, 241 temuan pemeriksaan senilai Rp5,51 triliun dalam proses tindak lanjut dan 218 temuan pemeriksaan senilai Rp3,43 triliun belum ditindaklanjuti. Perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan dimaksud, dimuat dalam daftar berikut ini. TABEL 1.6 DAFTAR PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (dalam juta rupiah)
No
1 2
Temuan
Uraian
S.d. Semester I TA 2008 Semester II TA 2008 Jumlah
Telah Ditindaklanjuti
Status Penyelesaian Dalam Proses Tindak Lanjut
Belum Ditindaklanjuti
Jml
Nilai
Jml
Nilai
Jml
Nilai
Jml
Nilai
756 52 808
17.880.237,37 33.332,50 17.913.569,87
345 4 349
8.971.676,75 879,22 8.972.555,97
236 5 241
5.510.300,27 444,35 5.510.744,62
175 43 218
3.398.260,35 32.008,93 3.430.269,28
2.4. Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Selain itu BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung juga telah melakukan pemeriksaan tujuan tertentu yang dilimpahkan oleh Auditorat Keuangan Negara (AKN), yaitu Pemeriksaan atas
61
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Pendidikan lainnya Tahun Anggaran 2007 dan 2008. Pemeriksaan Dana BOS dan Dana Pendidikan Lainnya dilakukan pada Provinsi Lampung, Kota Bandar lampung dan Kabupaten Lampung Tengah. Jumlah realisasi anggaran adalah sebesar Rp839,17 milyar, cakupan pemeriksaan sebesar Rp102,24 milyar, dan nilai temuan pemeriksaan sebesar Rp899,24 milyar. Temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian, adalah sebagai berikut: 2.4.1. Provinsi Lampung: Pengembalian atas kelebihan alokasi dana
BOS
dikendalikan Lampung,
sebesar oleh
Rp4.026,53 Tim
juta
Manajemen
mengakibatkan
tidak BOS
terbukanya
dapat Provinsi peluang
penyalahgunaan atas kelebihan penyaluran dana BOS tersebut;
Dana
Rp433.133,22
BOS juta
ke
sekolah-sekolah
terlambat
disalurkan
sebesar yang
mengakibatkan terganggunya kegiatan belajar mengajar, sekolah-sekolah penerima dana BOS tidak dapat segera memanfaatkan dana bantuan tersebut untuk operasional sekolah dan beberapa sekolah terpaksa melakukan peminjaman dana dari pihak lain untuk keperluan operasional sekolah; Aset Tetap di sekolah yang berasal dari sumber dana Dekonsentrasi Tahun 2007 minimal Sebesar Rp1.370,90 juta tidak dicatat dalam Laporan Keuangan
Pemerintah
Pusat/Kabupaten/Kota
yang
mengakibatkan adanya risiko penyalahgunaan Aset Tetap, kehilangan Aset Tetap dan Aset Tetap dikuasai
62
pihak lain serta anggaran untuk pemeliharaan Aset Tetap di sekolah tidak dapat disediakan dalam jumlah yang memadai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 2.4.2. Kota Bandar Lampung: Pengendalian atas pengembalian kelebihan alokasi dana BOS ke sekolah belum memadai yang mengakibatkan kelebihan penyaluran dana BOS pada tahun 2007 sebesar Rp228,91 juta dan tahun 2008 sebesar Rp243,75 juta tidak dapat ditelusuri dan belum dikembalikan Provinsi
ke
Rekening
Lampung;
Penampung
Penyaluran
dana
Dana BOS bos
sebesar
Rp57.377,82 juta ke sekolah-sekolah terlambat yang mengakibatkan terganggunya kegiatan belajar mengajar dan beberapa sekolah terpaksa melakukan peminjaman dana dari pihak lain untuk keperluan operasional sekolah; Penggunaan dana BOS di Kota Bandar Lampung sebesar Rp808,93
juta
tidak
sesuai
Buku
Panduan
BOS
mengakibatkan dana BOS untuk membiayai kegiatan belajar mengajar siswa berkurang; Pengadaan DAK TA 2007 belum dimanfaatkan sebesar Rp302,24 juta dan pelaksanaan pekerjaan DAK TA 2007 sebesar Rp1.415, 37 juta berindikasi diarahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan tidak mencapai tujuan dan sasaran serta rawan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Terdapat penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp15.479,39 juta tidak tercantum dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang mengakibatkan akuntabilitas
63
dan transparansi penerimaan sekolah belum dilakukan dan berpotensi untuk disalahgunakan; Rekening untuk menampung dana sekolah tidak atas nama sekolah dengan saldo per 31 Oktober 2008 sebesar Rp262,42 juta yang berpotensi untuk disalahgunakan; Aset Tetap dari dana Block Grant dan DAK Tahun 2007 minimal sebesar Rp13.736,80 juta tidak dicatat dalam laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang mengakibatkan risiko terjadinya penyalahgunaan Aset Tetap seperti hilang atau dikuasai pihak lain. 2.4.3. Kabupaten Lampung Tengah: Penggunaan dana BOS oleh sekolah-sekolah di Kabupaten Lampung Tengah tidak sesuai Buku Panduan BOS sebesar Rp284,48 juta yang
mengakibatkan
dana
BOS
untuk
membiayai
kegiatan belajar mengajar siswa dari dana BOS berkurang sebesar Rp284,48 juta; Penetapan 25 sekolah penerima DAK Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp6.250,00 juta dan satu sekolah penerima DAK Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp306,00 juta tidak tepat sasaran yang berakibat mengurangi
kesempatan
sekolah
lain
yang
lebih
membutuhkan; Penyelesaian Pekerjaan DAK Pendidikan Tahun Anggaran 2007 melewati tahun Anggaran sebesar Rp999,60 juta, hasil pengadaan DAK belum dimanfaatkan sebesar Rp313,89 juta dan adanya indikasi pelaksanaan DAK yang diarahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung
Tengah
sebesar
Rp5.593,89
juta
yang
mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan tidak mencapai
64
tujuan dan sasaran serta rawan terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Penerimaan dan pengeluaran tidak tercantum dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sekolah
(RAPBS)
sebesar
Rp9.674,25
juta,
mengakibatkan akuntabilitas penerimaan sekolah atas berbagai
sumber
pembiayaan
belum
sepenuhnya
transparan dan berpotensi untuk disalahgunakan; Aset Tetap dari DAK TA 2007 dan Dana DIPA PUSAT (Block Grant) belum dicatat dan dilaporkan dalam Daftar Inventaris Barang Kabupaten Lampung Tengah senilai Rp24.211,11
juta,
mengakibatkan
terdapat
potensi
hilangnya aset-aset berupa gedung dan sarana prasarana pendidikan dari DAK TA 2007 dan dana DIPA Pusat (Block Grant). 2.5. Pelaksanaan Sosialisasi mengenai action plan. Memenuhi Keputusan BPK-RI Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2008 tanggal 19 Pebruari 2008 tentang Panduan Manajemen Pemeriksaan BPK-RI, BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung juga telah melaksanakan sosialisasi mengenai action plan atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKD Provinsi dan Kabupaten/Kota seprovinsi Lampung Tahun Anggaran 2007. Action plan tersebut sebagai bentuk rencana tindak lanjut dari Pemerintah Daerah untuk perbaikan LKD di masa yang akan datang. B. Pelaksanaan Tugas Bidang Penunjang Pelaksanaan tugas bidang penunjang dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, yang membawahi Sub Bagian SDM, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Hukum dan Humas, Sub Bagian Kesekretariatan
65
Kepala Perwakilan serta Sub Bagian Umum. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Hukum dan Humas serta Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan dimulai setelah diangkatnya Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas serta Kepala Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan berdasarkan Keputusan Sekjen BPK-RI Nomor 154/K/X-X.3/06/2008 tanggal
12
Juni
2008
tentang
Pengangkatan,
Pemindahan
dan
Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon IV pada Pelaksana BPK. 1. Sumber Daya Manusia 1.1. Jumlah pegawai berdasarkan golongan Sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 jumlah pegawai pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah sebanyak 67 orang. Jumlah ini terdiri dari Golongan IV sebanyak 4 orang (5,97%), Golongan III sebanyak 55 orang (82,09%), Golongan II sebanyak 8 orang(11,94%). TABEL 1.7 DATA PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2007 DAN 2008 No.
Golongan
1. 2. 3. 4.
IV III II I Jumlah
Jumlah Tahun 2008 4 55 8 0 67
Jumlah Tahun 2007 3 45 5 0 53
% Kenaikan 25 18,18 37,5 0,00 20,89
1.2. Jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan Berdasarkan data pada Sub Bagian SDM menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran 2008 jumlah pegawai dengan kualifikasi pendidikan Magister (S-2) sebanyak 8 orang (11,94%), Strata 1 (S-1) sebanyak 47 orang (70,15%), Diploma III (D-3)
66
sebanyak 6 orang (8,95%), Diploma 1 (D-1) sebanyak 1 orang (1,49%) dan SLTA sebanyak 5 orang (7,46%). TABEL 1.8 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN No.
Strata Pendidikan
1. 2. 3. 4. 4.
S-2 S-1 D-3 D-1 SLTA/Lain-lain Total
Jumlah Tahun 2008 (orang) 8 47 6 1 5 67
Jumlah Tahun 2007 (orang) 5 41 2 1 4 53
Prosentase Kenaikan (%) 37,5 12,76 66,66 0,00 20,00 20,89
1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Jabatan Fungsional Auditor Jumlah
tenaga
Auditor
BPK-RI
Perwakilan
Provinsi
Lampung pada Tahun 2008 adalah sebanyak 63 orang (94,03%) dari jumlah pegawai Perwakilan BPK-RI. Auditor Dengan kualifikasi Auditor Ahli Madya sebanyak 1 orang (1,49%), Auditor Ahli Muda sebanyak 15 orang (22,39%), Auditor Ahli Pratama sebanyak 37 orang (55.22%), Auditor Pelaksana Lanjutan sebanyak 10 orang (14,93%). TABEL 1.9 TABEL PERBANDINGAN BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR No.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Nama Jabatan
Auditor Ahli Utama Auditor Ahli Madya Auditor Ahli Muda Auditor Ahli Pratama Auditor Penyelia Auditor Pelaksana Lanjutan Jumlah
Jumlah Tahun 2008 (orang) 1 15 37 10 63
Jumlah Tahun 2007 (orang) 1 13 30 5 49
Prosentase Kenaikan (%) 0,00 13,33 21,21 50,00 22,22
67
1.4. Pengelompokan Auditor berdasarkan Peran Pengelompokan Auditor di samping berdasarkan jabatan fungsional, juga dapat dikelompokkan berdasarkan peran yang diemban dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Peran Auditor berdasarkan Panduan Manajemen Pemeriksaan dikelompokkan menjadi Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim, Pemeriksa Senior, Ketua Tim Pemeriksa Yunior, anggota Tim Pemeriksa Senior dan Anggota Tim Pemeriksa Yunior. Pada Tahun 2007 jumlah penanggung jawab sebanyak 1 orang, Pengendali Teknis Yunior (PTY) sebanyak 4 orang, Ketua Tim Senior (KTS) sebanyak 11 orang, Ketua Tim Yunior (KTY) sebanyak 2 orang, Anggota Tim (AT) sebanyak 32 orang. Sedangkan pada Tahun 2008 jumlah PTY sebanyak 5 orang, KTS sebanyak 11 orang, KTY sebanyak 3 orang dan AT sebanyak 44 orang. TABEL 1.10 TABEL PERBANDINGAN JUMLAH AUDITOR BERDASARKAN KUALIFIKASI SERTIFIKASI PERAN No. 1. 2. 3. 4. 5.
Sertifikasi Peran Pengendali Teknis Senior Pengendali Teknis Yunior Ketua Tim Senior Ketua Tim Yunior Anggota Tim
Jumlah Tahun 2008 5 11 3 44 63
Jumlah Tahun 2007 4 11 2 32 49
% 20 0,00 33,33 27,27
1.5. Selain itu pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung terdapat pegawai honorer/pegawai kontrak, yang ditempatkan sebagai tenaga administrasi, pengemudi dan satuan pengamanan.
68
Jumlah pegawai kontrak pada Tahun 2008 adalah 18 orang, dengan rincian seperti dalam tabel berikut: TABEL 1.11 TABEL PERBANDINGAN JUMLAH PEGAWAI KONTRAK No. 1. 2. 3.
Uraian Tenaga Administrasi Pengemudi Satuan Pengamanan
Tahun 2008 9 orang 2 orang 7 orang 18 orang
Tahun 2007 8orang 2 orang 7 orang 17 orang
% Kenaikan / (Penurunan) 11,11 0,00 0,00 5,55
1.6. Pembinaan Pegawai 1.6.1. Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung melalui Kantor Pusat telah mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan tanda kehormatan kepada pegawai yang mempunyai dedikasi tinggi dan berprestasi, sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lain dalam rangka meningkatkan kedisiplinan. Tanda kehormatan yang diberikan berupa Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun. Pada Tahun 2008 Tanda Kehormatan diberikan pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-43 yaitu Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun kepada 1 (satu) orang pegawai berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 025/TK/Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008. 1.6.2. Pengembangan pegawai Dalam rangka mengembangkan profesionalisme pegawai, Perwakilan
Provinsi
Lampung
menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan pegawai berupa in service
69
training,
mengirimkan
pegawai
untuk
mengikuti
pelatihan di Pusdiklat Pegawai BPK-RI di Kalibata dan mengirimkan pegawai untuk diikutkan dalam program beasiswa pendidikan umum baik dalam dan luar negeri. 1.6.2.1. In service training Pada Tahun 2008 in service training yang diselenggarakan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah: 1.6.2.1.1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah, pada tanggal 14
sampai dengan 18 Januari 2008; 1.6.2.1.2. Pemeriksaan
Kinerja
Rumah
Sakit,
yang diselenggarakan pada tanggal 11 sampai dengan 15 Agustus 2008; 1.6.2.1.3. Pemeriksaan
atas
Belanja
Daerah
bidang ke-PU-an pada tanggal 8 sampai dengan 14 Oktober 2008. 1.6.2.2
Pendidikan dan Pelatihan Selanjutnya BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung telah mengirimkan
pegawainya
untuk mengikuti Diklat di Pusdiklat Kalibata, seperti yang diuraikan dalam tabel berikut:
70
TABEL 1.12 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI YANG MENGIKUTI DIKLAT DI PUSDIKLAT KALIBATA TA 2008 No
Jenis Diklat
1.
Workshop pemeriksaan investigatif Diklat Pra Jabatan Gol. III Workshop pemeriksaan investigatif dan rakor khusus pemeriksaan Diklat dan Ujian ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah angkatan II Diklat penyusunan dan pemantauan anggaran angkatan I Diklat kesekretariatan dan administrasi angkatan I Diklat peningkatan kemampuan LO Teknologi Informasi Diklat manajemen perkantoran Diklat Jurnalistik dan kehumasan Ujian ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah angkatan III Pelatihan bagi para pegawai struktural BPK-RI dalam rangka ujian tahap III
2. 3.
4.
5.
6.
7.
8. 9. 10
11.
Jumlah Peserta 4
12 1
Waktu
Tempat
Penyel.
10 s.d. 13 Peb 2008
Jakarta
Pusdiklat
2 s.d. 15 Maret 2008 24 s.d. 28 Maret 2008
Bogor
Pusdiklat
Jakarta
Pusdiklat
2
23 s.d. 29 Maret 2008
Jakarta
Pusdiklat
2
25 Maret s.d. 28 Maret
Jakarta
Pusdiklat
2
1 s.d. 4 April
Jakarta
Pusdiklat
1
16 s.d. 19 April
Jakarta
Pusdiklat
1
13 s.d. 18 April 20 s.d. 24 April 24 s.d. 26 April
Jakarta
26 s.d. 28 Mei
1 1
1
Jakarta
Pusdiklat Pusdiklat
Jakarta
Pusdiklat
Jakarta
Pusdiklat
71
No
Jenis Diklat
12.
Meeting on performance audit course Diklat SABMN angkatan I Diklat Audit Lingkungan angkatan II Ceramah umum dan pembahasan penyesuaian Rencana Kerja Perwakilan BPK-RI di Bandar Lampung Semester II TS 2008 Diklat penilai aset tk. dasar Pelatihan program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah tahun 2008 Diklat penilai aset tingkat dasar Diklat standar akuntansi pemerintahan Diklat pembuatan media internal Diklat penilaian aset tingkat Madya Diklat pendalaman APBD untuk penelaahan hukum Seleksi calon peserta secondment ke ANAO untuk bidang audit kinerja kerja sama BPK-RI – ANAO Ujian sertifikasi peran dalam JFA KTS Diklat dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang
13. 14
15.
16. 17.
18. 19.
20. 21. 22.
23.
24.
25.
Jumlah Peserta 1
Waktu
Tempat
2 s.d. 16 Juni
Malaysia
8 s.d. 14 Juni 22 s.d. 28 Juni
Jakarta
Pusdiklat
Jakarta
Pusdiklat
2
1 s.d. 4 Juli
Jakarta
1
14 Juli s.d. 5 Agustus 13 Juli s.d. 5 Agustus
Jakarta
Pusdiklat
Jakarta
Pusdiklat
14 Juli s.d. 5 Agustus 21 s.d. 25 Juli
Jakarta
Pusdiklat
Jakarta
Pusdiklat
4 s.d.6 Agustus 5 s.d. 22 Agustus 25 s.d. 29 Agustus
Jakarta
Pusdiklat
Jakarta
Pusdiklat
Jakarta
Pusdiklat
1
25 s.d.26 Agustus
Jakarta
Pusdiklat
1
25 s.d. 27 Agustus
Jakarta
Pusdiklat
1
15 s.d. 20 September
Jakarta
Pusdiklat
2 1
1
2 2
1 3 1
Penyel.
72
No
26.
27.
28.
29. 30.
31.
Jenis Diklat dan jasa pemerintah angkatan IV IT workshop bidang audit keuangan kerja sama BPK-ANAO Seleksi calon peserta secondment ke ANAO bidang audit keuangan Diklat dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah angkatan V Pertemuan diklat penilai aset Asistensi aplikasi data base entitas, sistem manajemen pemeriksaan dan aplikasi pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Diklat dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah angkatan VI
1.6.2.3
Jumlah Peserta
Waktu
Tempat
Penyel.
1
24 s.d. 27 September
Jakarta
Pusdiklat
1
24 s.d 26 September
Jakarta
Pusdiklat
1
13 S.D.18 Oktober
Jakarta
Pusdiklat
1
22 s.d. 23 Oktober 9 s.d 12 Nopember
Jakarta
Pusdiklat
Jakarta
Pusdiklat
16 s.d. 23 Nopember
Jakarta
Pusdiklat
3
1
Pendidikan Umum Pendidikan umum yang diikuti oleh pegawai BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar negeri untuk program S-2 sebanyak 1 (satu) orang.
73
TABEL 1.13 JUMLAH PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN UMUM TAHUN 2008 No. 1
Jenis Pendidikan Master
of
Nama
Accounting
Ruslan Efendi, SE
Lokasi Pendidikan Belanda
and Controlling (MAAC)
2. Sumber Daya Keuangan Pada Tahun Anggaran 2008 alokasi anggaran yang diterima oleh BPK-RI
Perwakilan
Provinsi
Lampung
adalah
sebesar
Rp6.731.541.000,00, terdiri dari Pos Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp1.771.295.000,00,
Pos
Anggaran
Belanja
Barang
sebesar
Rp4.320.246.000,00 dan pos Anggaran Belanja Modal sebesar Rp640.000.000,00. Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember adalah sebesar Rp5.189.701.463,00 atau 77,10%, terdiri dari Belanja Pegawai Rp1.970.777.313,00 atau (111,26%), Belanja Barang sebesar Rp2.746.154.050,00 atau sebesar 63,56% dan Belanja Modal sebesar Rp472.770.100,00 atau sebesar 73,87% Untuk Tahun 2008 BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran untuk biaya pemeriksaan adalah sebesar Rp1.832.895.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.723.630.297,00 atau 94,04% dari anggaran. Rincian Sumber Daya Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
74
TABEL 1.14 ANGGARAN DAN REALISASI TA 2008 No 1. 2. 3.
Uraian Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah
Anggaran 1.771.295.000,00
Realisasi 1.970.777.313,00
% 111,26
Sisa (199.482.313,00)
4.320.246.000,00 640.000.000,00 6.731.541.000,00
2.746.154.050,00 472.770.100,00 5.189.701.463,00
63,56 73,87 77,10
1.574.091.950,00 167.229.900,00 1.541.839.537,00
TABEL 1.15 ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA KEGIATAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN DAN KEGIATAN AKUNTABILITAS KEMENTERIAAN/LEMBAGA TA 2008 No
Kode
Kegiatan
Pagu
0056
Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan Pengadaan bukubuku perpustakaan Pembinaan dan evaluasi hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut Pengembangan kualitas SDM Auditor Peningkatan tindak lanjut temuan pemeriksaan secara hukum Peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pemeriksaan Pengumpulan, pengklarifikasian, pengolahan LHP Jumlah
1.832.895.000,00
1.723.630.297,00
94,04
109.264.703
60.000.000,00
46.120.100
76,87
13.879.900
113.250.000
21.098.800
18,63
92.151.200
51.750.000
27.473.650
53,09
24.276.350
81.000.000
0
0,00
81.000.000
130.000.000
34.024.050
26,17
95.975.950
20.000.000
8.235.000
41,18
11.765.000
2.288.895.000
1.860.581.897
81,29
428.313.103
1. 2.
0009
3.
0057
4.
1428
5.
2036
6.
2037
7.
2166
Realisasi
%
Sisa Anggaran
75
TABEL 1.16 ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA KEGIATAN PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA TAHUN ANGGARAN 2007 No.
Kode
Kegiatan
1.
0002
6.
0273
7.
0289
10.
0690
Administrasi Kegiatan Pengadaan meubelair Pengadaan kendaraan bermotor roda 4/6 dan 10 Menyediakan fasilitas kebutuhan kerja Pimpinan Jumlah
Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
%
475.943.000,00
92.498.300
19,43
Sisa Anggaran (Rp) 383.444.700
400.000.000,00
99.600.000
61,96
152.150.000
180.000.000,00
178.800.000
99,33
1.200.000
90.000.000
64.000.000
71,11
26.000.000
1.145.943.000,00
583.148.300
50,89
562.794.700
TABEL 1.17 ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK KEGIATAN PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN, KEGIATAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR DAN KEGIATAN PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL TA 2008 No. Kode Kegiatan 1. 0001 Pembayaran gaji, lembur, honorarium dan vakasi 2. 0056 Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan 3. 0119 Pembinaan
Pagu 1.675.895.000
Realisasi 1.906.978.685
% 113,79
Sisa (231.083.685)
167.400.000
165.328.822
98,76
2.071.178
220.480.000
191.123.600
86,69
29.356.400
76
No. Kode
4.
0205
5.
0206
6.
0251
7.
0256
8.
2007
9.
0026
10.
0029
11.
0034
12
0036
13.
0061
14.
0094
15
0116
16
0926
Kegiatan administrasi dan pengelolaan perlengkapan Perawatan gedung kantor Perawatan rumah Negara Perawatan kendaraan khusus Perbaikan peralatan kantor Langganan daya dan jasa Poliklinik, obatobatan (termasuk honorarium dokter dan perawat) Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian Pengadaan toga/pakaian kerja sopir/pesuruh Penelitian pengembangan karya ilmiah/seminar/ipt ek dan seni Penyelenggaraan Humas, Protokol dan Pemberitaan Penyelenggaraan perpustakaan/kea rsipan/dokumenta si Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Pengadaan perlengkapan kantor (ATK, barang cetak RT, Langganan) Jumlah
Pagu
Realisasi
%
Sisa
200.000.000
139.613.900
69,81
60.386.100
68.580.000
61.077.000
89,06
7.503.000
44.600.000
41.326.704
92,66
3.273.296
67.245.000
7.449.000
11,08
59.796.000
162.000.000
77.003.806
47,53
84.996.194
49.200.000
0
0
49.200.000
40.000.000
4.022.300
10,06
35.977.700
7.300.000
4.900.000
67,12
2.400.000
46.800.000
0
0
46.800.000
78.400.000
300.000
0,38
78.100.000
67.800.000
240.000
0,35
67.560.000
315.267.000
223.068.851
70,76
92.198.149
85.736.000
62.085.370
72,41
23.650.630
3.296.703.000
2.884.518.038
87,50
412.184.962
77
3. Bidang Hukum dan Kehumasan, Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) dan Bidang Kesekretariatan Dalam rangka meningkatkan pengelolaan peraturan perundangundangan dan bahan pustaka hukum serta mengembangkan hubungan kerja sama dengan unit kerja hukum di wilayah kerja BPKRI Perwakilan Provinsi Lampung, maka dibentuk Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH). Pada Tahun Anggaran 2008 UJDIH dibentuk berdasarkan Keputusan Sekjen BPK-RI Nomor 94/K/X-XIII.2/3/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang UJDIH Perwakilan BPK-RI di Bandar Lampung, kemudian dengan adanya mutasi dan promosi sehubungan dengan dibentuknya Unit Kerja Sub Bagian Hukum dan Humas, maka ditetapkan Keputusan Sekjen BPK-RI Nomor 211/K/X-XIII.2/9/2008 tanggal 8 September 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 94/K/XXIII.2/3/2008 tentang UJDIH pada Perwakilan BPK-RI di Bandar Lampung Tahun Anggaran 2008. 3.1. Tugas UJDIH adalah: 3.1.1. Memberikan
pelayanan
informasi
hukum
kepada
Pimpinan, Anggota BPK dan pegawai Pelaksana BPK dengan cara manual dan/atau elektronik; 3.1.2. Menghimpun,
menyimpan,
mengembangkan
dan
mendistribusikan dokumen dan informasi hukum kepada Pimpinan, Anggota BPK, Pegawai Pelaksana BPK dan masyarakat yang berkepentingan; 3.1.3. Membuat abstraksi peraturan perundang-undangan dan informasi
hukum
dalam
pembangunan
dan
pengembangan hukum;
78
3.1.4. Membuat Laporan Triwulanan Kegiatan Unit Jaringan kepada UJDIH Pusat melalui Kepala Perwakilan BPK-RI di Bandar Lampung; 3.1.5. Menghimpun bahan pustaka hukum dan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya; 3.1.6. Menyeleksi dan mengolah bahan pustaka hukum dan peraturan
perundang-undangan
untuk
keperluan
dokumentasi dan informasi hukum Perwakilan BPK-RI di Bandar Lampung serta menyampaikannya kepada Pusat Jaringan; 3.1.7. Mengadakan hubungan kerja dengan UJDIH lain dalam rangka kerja sama antar UJDIH di wilayah kerjanya; 3.1.8. Membina
dan
mengembangkan
pembangunan
dokumentasi dan informasi hukum; 3.1.9. Membuat pola kegiatan UJDIH dengan pengarahan dari UJDIH Pusat; 3.1.10. Menerbitkan informasi hukum dan peraturan perundangundangan; 3.1.11. Membuat Laporan Triwulanan Kegiatan Unit Jaringan kepada UJDIH Pusat melalui Kepala Perwakilan BPK-RI di Bandar Lampung. 3.2. Pelaksanaan Kegiatan UJDIH Dalam Tahun 2008 UJDIH telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 3.2.1. Menghimpun peraturan perundang-undangan berupa Undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan BPK, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri
79
Keuangan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Peraturan Daerah (Perda); 3.2.2. Melaksanakan
penyimpanan
peraturan
perundang-
undangan pada Compact Disc (CD), selanjutnya peraturan perundang-undangan
dalam
bentuk
CD
tersebut
didistribusikan kepada para Kepala Sub Auditorat dan para Kepala Seksi, sebagai bentuk pemberian pelayanan informasi hukum guna menunjang peningkatan kinerja di bidang pemeriksaan pada Kantor Perwakilan Provinsi Lampung; 3.2.3. Melakukan penyusunan abstraksi Peraturan Daerah; 3.2.4. Melakukan analisa terhadap Peraturan Daerah. 3.3
Pelaksanaan kegiatan Bidang
Hukum
dan Humas serta
Kesekretariatan Kepala Perwakilan Di Bidang Hukum dan Kehumasan serta Kesekretariatan Kepala Perwakilan, BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung juga telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 3.3.1. Melakukan up load data pada website Perwakilan Provinsi Lampung. Website Perwakilan Provinsi Lampung berisi mengenai informasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Perwakilan Provinsi Lampung dan informasi yang dapat menunjang peningkatan kinerja pemeriksaan; 3.3.2. Melakukan telaahan hukum atas Surat Poltabes Bandar Lampung tentang Pencemaran Nama Baik Kepala Dinas PU Kota Bandar Lampung oleh mantan Anggota DPRD terkait dengan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung;
80
3.3.3. Melakukan telaahan hukum atas temuan pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung mengenai Asuransi Jiwa bagi Pegawai Negeri Sipil Tidak Sesuai Ketentuan; 3.3.4. Melaksanakan telaahan hukum atas surat Kepala Biro Perlengkapan
Provinsi
Lampung
perihal
Rencana
Pengadaan Tanah; 3.3.5. Melakukan telaahan hukum atas masalah penyimpanan uang daerah Kabupaten Lampung Timur pada BPR Tripanca, yang mengalami kesulitan likuiditas; 3.3.6. Melaksanakan penerbitan Keputusan, Instruksi Dinas, Surat Edaran dan naskah dinas lainnya. Keputusan dan Instruksi Dinas yang diterbitkan dan diterima oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut: TABEL 1.18 KEPUTUSAN DAN INSTRUKSI DINAS YANG DITERBITKAN DAN DITERIMA KANTOR PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG (MENURUT WAKTU PENERBITANNYA)
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Bulan Jan Peb. Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sep Okt Nop Des Jumlah
2007 (SK terbit) 5 8 9 1 1 1 1 26
2008
2007 (SK Terima)
6 4 4 2 1 3 2 1 23
2 2 2 1 1 1 4 5 18
2008 3 6 3 5 6 2 9 1 35
2007 (ID Terbit)
2008
2007 ID Trma
2008
Jumlah
2 3 3 2 1 11
5 4 1 2 6 8 1 2 2 31
1 1 4 1 7
1 1 3 6 2 1 1 2 8 25
15A 11 15 21 13 11 18 20 22 10 12 8 176
81
4. Sumber Daya Fisik Sumber daya fisik terdiri dari sumber daya tanah, bangunan dan kendaraan. Sumber daya fisik yang dimiliki oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 adalah: tanah peruntukan Kantor Perwakilan Provinsi Lampung seluas 8.090 M2, bangunan dan halaman rumah dinas, mess dan bangunan olah raga terbuka seluas 4.001 M2, dan kendaraan operasional berupa roda 3 dan roda 4 sebanyak 7 unit. Data mengenai sumber daya disajikan dalam tabel berikut ini: TABEL 1.19 DAFTAR SUMBER DAYA TANAH, BANGUNAN TA 2007 dan 2008 No. 1.
2..
3.
4. 5.
Uraian
Satuan
Kuantitas
Nilai (Rp)
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Rumah Negara Gol III Type C Permanen Mess/Wisma Permanen Bangunan Olah Raga Terbuka /Permanen Jumlah
M2
4.001
1.382.000.000,00
Tahun perolehan 2007
Peruntukan
M2
8.090
5.693.000.000,00
2008
Kantor Perwakilan
Unit
7
1.312.015.403,00
2007
Rumah dinas eselon IV
Unit
1
965.471.190,00
2007
Mess/wisma
Unit
1
37.432.241,00
2007
Sarana olah raga pegawai
Perumahan
9.389.918.834,00
82
TABEL 1.20 DAFTAR KENDARAAN DINAS No. 1. 2. 3.
Nama Barang Sedan Mini Bus Sepeda Motor Jumlah
Merk/Type
Satuan
Jumlah
Nilai (Rp)
Toyota Altis Toyota Avanza Honda/Supra Fit
Unit Unit
1 3
267.600.000,00 402.800.000,00
Tahun perolehan 2007 2007
Unit
3
28.950.000,00
2007
7
699.350.000,00
TABEL 1.21 DAFTAR ASET TETAP LAINNYA
1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Nama Barang Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku
12.
Buku
13. 14.
Buku Buku
15. 16. 17.
Buku Buku Buku
No.
Jenis
Satuan
Matematika Umum Ensiklopedi,Leksuka/Kamus Filsafat Lainnya Islam Kristen Statistik Ekonomi Hukum Ilmu Administrasi Pemerintahan Pengetahuan Bahasa Indonesia Pengetahuan Bahasa Inggris Perencanaan Fisik, Pertamanan Kesusastraan Asing Kesusastraan Indonesia Riwayat Hidup (Biografi) Jumlah
Tahun Perolehan 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008
Jumlah
Nilai (Rp)
Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah
1 104 14 3 42 1 19 253 219 4
20.700 5.153.375 1.428.300 391.500 3.466.250 44.100 625.250 17.922.200 11.186.100 152.100
Buah
3
93.150
2008
Buah Buah
34 23
3.732.775 1.013.400
2008 2008
Buah Buah Buah
4 8 5
223.200 360.800 306.900 46.120.100
2008 2008 2008
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung diperlukan sarana dan prasarana selain tanah, bangunan dan kendaraan, yaitu berupa barang-barang inventaris. Pada Tahun Anggaran 2008 jumlah barang inventaris
yang
dimiliki
adalah
sebanyak
560
unit,
senilai
Rp851.579.740,00
83
Data selengkapnya mengenai barang inventaris yang dimiliki BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini: TABEL 1.22 LAPORAN BARANG MILIK NEGARA INTRAKOMPTABEL RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2007 dan 2008 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Uraian Lemari besi/Metal Lemari kayu Rak besi Filling cabinet besi Filing cabinet kayu Brandkas Buffet Locker Tempat menyimpan gambar White board Meja kerja kayu Kursi besi/metal Sice Meja rapat Meja komputer Tempat tidur kayu Meja resepsionis Kursi fiber glass AC split Mimbar/podium Karpet Uninterruptible Power Supply (UPS) Kamera digital Pesawat telepon Jumlah
Satuan Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah
Kuantitas 16 23 9 10 2 2 2 6 1 8 95 190 1 4 16 3 3 141 12 1 1 10
Nilai (Rp) 60.609.900 67.700.000 10.950.000 23.250.000 3.300.000 24.560.000 16.050.000 18.000.000 2.000.000 6.000.000,00 183.532.000 60.970.000 10.462.500 36.737.500 24.103.000 2.100.000 15.159..000 157.849.700 88.100.000 3.000.000 8.000.000 10.190.500
2 2 560
10.136.440 8.819.200 851.579.740
Buah Buah
5. Sumber Daya Teknologi Informasi Sarana Perwakilan
Teknologi Provinsi
informasi Lampung
yang
tersedia
berjumlah
55
pada
BPK-RI
unit,
senilai
Rp526.186.818,00. Rincian daftar sarana teknologi informasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:
84
TABEL 1.23 DAFTAR SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI No.
Nama Barang
Satuan
Jumlah
Nilai (Rp)
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Local Area Network (LAN) PC Laptop Viewer Printer Scanner Server Netware Interface external Jumlah
Unit
1 17 30 1 4 1 1 1 55
4.766.900 130.614.410 289.119.470 17.129.438 12.600.000 2.500.000 68.456.600 1.000.000 526.186.818
Tahun perolehan 2007 2007 2008 2008 2008
Selain itu komputer pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung telah terhubung dengan jaringan file sharing. Jaringan file sharing ini dapat cepat menyebar dengan adanya alamat e-mail untuk seluruh pejabat dan pegawai BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung.
85
C. Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMAK) Sasaran Strategis 1
Terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
KPI 1.1 1.2 1.3 1.4
2
Memenuhi kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan dalam mengambil keputusan
%
% ketepatan waktu pemeriksaan (sub kpi: pelaksanaan,pelaporan) % kesesuaian proses pemeriksaan dengan PMP % jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh auditee % jumlah pendapat yang dimanfaatkan oleh Pemerintah % pemeriksaan kinerja yang memberikan rekomendasi kebijakan masalah publik dibanding total pemeriksaan kinerja % Jumlah laporan pemantauan Kerugian Negara/Daerah yang disampaikan tepat waktu
4
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemeriksaan
4.1 4.2
Meningkatkan efektivitas penyelesaian ganti kerugian daerah
41%
% Hasil pemeriksaan yang dimanfaatkan oleh Pemda dan DPRD Indeks kepuasan Stakeholder (Pemda, DPRD, DPD) atas hasil pemeriksaan perwakilan Tingkat kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan dengan SPKN dan kode etik BPK % pelaksanaan pemeriksaan sesuai Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP)
3.1
6
%
2.1
Menjadi perwakilan BPK RI yang profesional
Meningkatkan efektivitas pemberian rekomendasi kepada auditee
2,1 25% 74%
Indeks Penerapan Good Goverment Governance di masingmasing auditee
3
4.3 5.1 5.2 5.3 6.1
Target
% %
1.5
2.2
5
skor opini atas laporan keuangan % peningkatan skor opini laporan keuangan % Jumlah entitas yang menggunakan ketentuan tentang sisdur pengelolaan keuangan dan SAP % Penurunan jumlah temuan krusial yang berulang
Satuan Pengukuran
3 75% 3 %
96%
%
96%
%
87%
% % % %
95% 60% 80% 60%
%
70%
86
Sasaran Strategis
KPI
Satuan Pengukuran Jam
Target
7
Meningkatkan kompetensi SDM
7.1
Jumlah jam pelatihan per pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
8
Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
8.1
% aplikasi TIK yang telah dimanfaatkan secara optimal
%
100%
9 10
Mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif Mengembangkan sistem dan prosedur internal Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan
9.1 10.1
Indeks kepuasan pegawai Perwakilan % Ketersediaan SOP
%
3,5 100%
11.1
% Jumlah temuan yang berpengaruh terhadap keuangan negara dibandingkan dengan realisasi biaya pemeriksaan
11.2 11.3
Tingkat penyerapan anggaran Deviasi waktu penyampaian laporan Keuangan dan Kegiatan satker
11
Jumlah KPI
40 jam
>1 % Hari
90% <=1
22
87
88
D. Organisasi Non Kedinasan Organisasi non kedinasan yang ada di BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Dharma Wanita. 1. Organisasi KORPRI pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung didirikan pada tanggal 16 September 2008 berdasarkan Keputusan Pengurus
Unit
Nasional
KORPRI
BPK-RI
Nomor
KEP-
23/K/UNKB/IX/2008 tentang Pembentukan Pengurus Sub Unit Nasional KORPRI Perwakilan BPK-RI di Bandar Lampung Periode Tahun 2008-2013. Nama-nama pengurus adalah sebagai berikut: Ketua
: Rahmat Andy, SH
Wakil Ketua
: Rachmad, SE
Sekretaris
: Emmy Mutiarini, SE, MSi, Ak
Wakil Sekretaris
: Lusia Fransisca, SH
Bendahara
: Rulita Andri A, SE, Ak
Bidang Usaha dan Kesejahteraan
: M. Toha Arafat, SE. MSi, Ak
Bidang Organisasi dan Perlindungan Hukum : Nurina Hijiani, S.H. Bidang Pembinaan Mental
: Novis Pramantyabudi, S.E., CISA, CCNA,CLS,Ak.
Bidang Olah Raga, Seni dan Budaya
: R. Bagus Prijono, S.Sos
Bidang Pemberdayaan Perempuan
: Oktarina Sariputri, S.Pt
Kegiatan yang dilaksanakan oleh KORPRI adalah: 1.1. Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) 1.2. Kegiatan pertandingan olah raga dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 63, meliputi pertandingan antar unit kerja lingkup BPK-RI Perwakilan Provinsi
Lampung
dan
pertandingan
persahabatan
tenis
89
lapangan dan futsal antara pejabat dan pegawai Perwakilan dengan pejabat dan pegawai BPKP Perwakilan Lampung. 1.3. Kegiatan buka bersama Pimpinan, pejabat dan pegawai perwakilan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan anakanak dari panti asuhan yatim piatu, dilanjutkan dengan siraman rohani, Sholat Tarawih bersama dan pemberian santunan. 2. Dharma Wanita Para istri pimpinan, pejabat dan karyawan tergabung dalam organisasi Dharma Wanita. Susunan pengurus Dharma Wanita Persatuan
Perwakilan
BPK-RI
Provinsi
Lampung
terbentuk
berdasarkan Surat Keputusan Dharma Wanita Persatuan Propinsi Lampung
dengan
Surat
Keputusan
Nomor
Skep/DWP.Prog.Lpg/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dharma Wanita Persatuan perwakilan BPK-RI Bandar Lampung Masa Bakti 2008-2009. Adapun susunan pengurus Dharma wanita Persatuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut: Ketua
: Ny. Tangga M. Purba
Wakil Ketua
: Ny. Muhaimin : Ny. Rachmat Andy : Ny. Ayub Amali
Sekretaris
: Ny. Chandra Emil Harahap
Wakil Sekretaris
: Ny. Zainal Abidin
Bendahara
: Ny. Kholid Muslim
Bidang Pendidikan: -
Ketua
: Ny. Paula H. Simatupang
-
Sekretaris
: Ny. Puspa Ratih
90
-
Anggota
: Ny. Dian Hidayatullah : Ny. Waryan : Lusia Fransisca
Bidang Ekonomi: -
Ketua
: Ny. R.B. Prijono
-
Sekretaris
: Ny. Epan Morensi
-
Bendahara
: Ny. Faizal
-
Anggota
: Ny. M. Toha Arafat : Ny. Rachmad : Ny. Imam Supriadi : Juniarti Francisca : Ayu Marwiyah
Bidang Sosial Budaya -
Ketua
: Ny. Kumpul Damanik
-
Sekretaris
: Ny. Purwa Winaryanto
-
Anggota
: Ny.Novis Pramantyabudi : Ny. Gunawan Firmanto : Ny. Sujendro A. Cahyono : Rulita Andri Astuti
Program Kerja Sekretariat Dharma Wanita kami sajikan dalam tabel berikut ini: TABEL 1.24 PROGRAM KERJA SEKRETARIAT DHARMA WANITA PERSATUAN BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008 No. 1.
Program Kerja Bidang Sekretariat
Kegiatan 2008 a. Mengarsipkan surat dan surat keluar b. Pengadaan ATK
masuk
Jadwal
Ket.
Januari s.d. Desember
Berkelanjutan
91
No.
Program Kerja
2.
Bidang Ekonomi
3.
Bidang Pendidikan
4.
Bidang Kesejahteraan
Kegiatan 2008 c. Memberikan informasi mengenai kegiatan Dharma Wanita dan kebijakan Ketua kepada Anggota d. Mengadakan rapat rutin dengan seluruh anggota/pengurus e. Menyusun program kerja f. Menghadiri undangan a. Menyediakan seragam Dharma Wanita b. Mengadakan door prize c. Penjualan kalender Tahun 2009 d. Penjualan/demo alat-alat rumah tangga e. Mengadakan bazar pada HUT BPK-RI dan HUT RI a. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dengan memperingati hari-hari besar Agama b. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota dengan melakukan kunjungan ke pabrik, mengumpulkan buku-buku, pemeriksaan kesehatan gigi, olah raga dan mengadakan perlombaan dalam rangka memperingati HUT BPK-RI dan HUT RI c. Mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar a. Mengadakan kunjungan sosial ke panti asuhan, panti jompo dan korban bencana b. Mengumpulkan pakaian dan buku bekas layak pakai untuk SD, SMP dan SMA untuk disumbangkan c. Kunjungan kepada keluarga pegawai yang sakit, meninggal dunia atau melahirkan.
Jadwal
Ket.
Sda.
Bekerja sama dengan pihak dalam dan luar
Sda.
Sda.
Sda.
Sda.
92
BAB IV PENUTUP
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang bebas dan mandiri dan mempunyai tugas konstitusional memeriksa
pengelolaan
dan
tanggung
jawab
keuangan
Negara,
sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Keempat UUD 1945. Hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD. Dalam rangka mewujudkan tugas tersebut, BPK-RI ikut berperan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal itu dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Pada Tahun 2008 BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung telah melakukan tugas pemeriksaan sesuai dengan Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) yang telah ditetapkan. Pada Tahun Anggaran 2008 pemeriksaan dilakukan terhadap 30 entitas. Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung melakukan kegiatan unsur penunjang dan pendukung. Kegiatan unsur penunjang dan pendukung juga telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) yang telah ditetapkan. Di bidang Sumber Daya Manusia BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung telah melakukan pembinaan SDM guna menunjang peningkatan kinerja Perwakilan, dengan mengikutsertakan pegawai pelaksana BPK-RI baik dari unsur pemeriksa maupun unsur penunjang dan pendukung untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik, yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Pegawai, BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung, maupun pendidikan umum.
93
BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung sebagai salah satu unsur pelaksana BPK-RI yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara harus dapat mengelola keuangan Negara secara tertib dan transparan. Di dalam melakukan tugas dan fungsinya BPK-RI juga membutuhkan anggaran yang cukup, sehingga pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara dapat terlaksana dengan baik. Dalam Tahun 2008 anggaran biaya pemeriksaan pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah sebesar Rp1.832.895.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.723.630.297,00 atau 94,04% dari anggaran. Selain itu untuk mendukung kinerja yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas pemeriksaan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Pada Tahun Anggaran 2008 BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung juga telah melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana fisik berupa pengadaan tanah untuk perumahan pegawai, pembangunan mess pegawai, pembangunan rumah dinas eselon IV, pengadaan kendaraan operasional, pengadaan komputer dan pengadaan barang inventaris lainnya. Berdasarkan hasil pencapaian kinerja pada Kantor Perwakilan Provinsi Lampung secara umum dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pencapaian fisik pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2008 dapat direalisasikan sebesar 100% dan realisasi anggaran yang diserap adalah sebesar Rp5.189.701.463,00 atau 77,10%. Selain beberapa hal yang telah dicapai, BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung sebagai perwakilan yang masih baru juga tidak luput dari berbagai kendala dan hambatan, baik dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan maupun pelaksanaan tugas pendukung dan penunjang. Berbagai hambatan tersebut antara lain berupa terbatasnya jumlah petunjuk teknis pemeriksaan guna meningkatkan mutu hasil pemeriksaan , ketersediaan sarana penyusun
94
LHP berupa komputer, laptop dan printer, serta keterbatasan ruang kerja dan kurangnya personil baik pada unit kerja Sub Auditorat maupun Sekretariat Perwakilan. Selanjutnya
pada Tahun
Anggaran
2008,
Perwakilan
Provinsi
Lampung sebagai salah satu unsur pelaksana BPK telah melakukan upaya perbaikan dengan sistem pengukuran berbasis kinerja yang berfungsi untuk menyesuaikan rencana strategis yang sekaligus melakukan evaluasi dan monitoring atas pencapaian kinerja Perwakilan, sehingga diharapkan semua rangkaian kegiatan dapat diselaraskan dan terukur untuk mencapai Visi dan Misi BPK-RI. Untuk tahun mendatang BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung merencanakan
untuk
melaksanakan
pembangunan
gedung
kantor
perwakilan, pengadaan peralatan teknologi informasi serta barang-barang inventaris lainnya dan mengajukan kebutuhan personil kepada Biro SDM, guna pemenuhan kebutuhan sesuai dengan lingkup tugas yang diembannya.
95
TIM PENYUSUN BUKU
Pengarah
:
Drs. Tangga Muliaman Purba, M.M
Penanggung Jawab
:
Muhaimin, S.H., M.Si.
Ketua
:
Nurina Hijiani, S.H.
Wakil Ketua
:
1. R. Bagus Prijono, S.Sos. 2. Kumpul Damanik, S.E. 3. Rachmad, S.E.
Sekretaris
:
Dian Hidayatullah, S.E., M.Si., Ak.
Anggota
:
1. Lusia Fransisca, S.H. 2. I Putu Wira Eka Putra, S.H. 3. Editha Tarigan 4. Juniarti Franciska, S.E., Ak. 5. Vannie Januaresti, A.Md.
