prime mover pembangunan ekonomi Provinsi NTB, terutama dalam rangka BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebagai provinsi kepulauan, Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar. Dengan luas perairan laut sebesar 29.159,04 km2 (59,13 %) yang lebih luas dari wilayah daratannya yang sebesar 20.153,15 km2 (40,87 %), Provinsi NTB mempunyai ekosistem perairan yang terbilang lengkap seperti perairan laut pelagis, laut demersal, ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang kaya akan terumbu karang, padang lamun, mangrove hingga perairan umum seperti waduk, danau, sungai dan embung yang berlimpah sumberdaya perikanan dan kelautan. Oleh karenanya di Provinsi NTB dapat dikembangkan kegiatan perikanan tangkap di laut dan perairan umum, perikanan budidaya laut, air payau dan air tawar, pengolahan produk hasil perikanan dan kelautan, tambak garam,

konservasi

dan

wisata

bahari,

hingga

pemanfaatan

sumberdaya laut dalam sebagai bahan kosmetik, obat-obatan maupun industri. Berdasarkan

potensi

sumberdaya

tersebut

diatas,

maka

sudah

sewajarnya jika sektor kelautan dan perikanan dijadikan sebagai salah satu

prime mover pembangunan ekonomi Provinsi NTB, terutama dalam rangka mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang menyatakana bahwa laut adalah masa depan bangsa serta tiga pilar pembangunan nasional yaitu: Kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability) dan Kesejahteraan (prosperity). Pada sisi yang lain Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk : 1. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan; 2. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara; LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTB tahun 2015

1

3. Mendorong perluasan kesempatan kerja; 4. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan; 5. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan; 6. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing; 7. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan; 8. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumberdaya ikan; dan 9. Menjamin kelestarian sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang. Sedangkan

Undang-undang

Nomor

27

Tahun

2007

tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undangundang Nomor 27 Tahun 2007 menyatakan bahwa tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah : 1. Melindungi,

mengonservasi,

merehabilitasi,

memanfaatkan,

dan

memperkaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologinya secara berkelanjutan; 2. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; 3. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan, dan 4. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Oleh Karena itu, agar pembangunan sektor kelautan dan perikanan di provinsi NTB dapat dipertanggungjawabkan dan untuk menerangkan kinerja yang meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB serta untuk memenuhi tujuannya dan terintegrasi dengan system perencanaan pembangunan

LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTB tahun 2015

2

daerah maupun nasional dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2015 ini disajikan hasil pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah dikerjakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, baik yang bersumber dari APBD, APBN (Dekonsentrasi) dan Tugas Pembantuan (TP). 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai suatu lembaga pemerintah yang bertanggungjawab melaksanakan berbagai tugas pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan diharapkan mampu turut mewujudkan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun kedudukan, tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut : 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Nusa Tenggara Barat

mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi. 2. Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB menyelengggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan; b. Perencanaan program dan kegiatan bidang kelautan dan perikanan; c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan; d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang kelautan dan perikanan;


3

e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 1.3. Susunan Organisasi 1. Kepala Dinas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas memimpin, melakukan

koordinasi

pengawasan

dan

pengendalian

dalam

penyelenggaraan kegiatan bidang kelautan dan perikanan yang merupakan urusan pemerintahan Provinsi

dan tugas pembantuan yang diberikan

pemerintah kepada gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Sekretariat Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Pemeliharaan kantor. Sekretariat membawahi : a. Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan,

koordinasi,

perencanaan

dan

penyusunan

program pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan. b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan. c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai melakukan urusan ketatausahakan,

kepegawaian,

perlengkapan,

kerumahtanggaan,

keprotokolan di lingkungan Dinas.


4

3. Bidang Perikanan Budidaya Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dan membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan dibidang perikanan budidaya yang meliputi usaha budidaya, pengembangan produksi, sarana dan prasarana, pembenihan dan kesehatan lingkungan. Bidang Perikanan Budidaya membawahi : a. Seksi Produksi Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dalam rangka standarisasi dan sertifikasi budidaya ikan; menyusun draf pola pengembangan budidaya perikanan; menyusun draf pelaksanaan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan; mengembangkan sistem informasi geografis untuk pengembangan budidaya ikan. b. Seksi Pembenihan dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas menyusun draft petunjuk teknis dalam rangka produksi dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam serta pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan; melakukan pembinaan dalam rangka

pemberdayaan

pembenihan

skala

kecil

khususnya

Unit

Pembenihan Rakyat (UPR); menyusun draf juklak pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya; melakukan evaluasi status lingkungan dan melakukan upaya pengendalian dan rehabilitasi lingkungan hidup akuatik. c. Seksi Usaha Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan informasi dalam rangka investasi dan permodalan di bidang budidaya perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat; memfasilitasi dan melakukan pendampingan

terhadap

pengembangan investasi;

pembudidayaan

ikan

dalam

rangka

melakukan koordinasi dan pelaksanaan

kerjasama kemitraan dan usaha pembudidaya ikan; memfasilitasi penanaman modal di bidang budidaya ikan baik melalui fasilitasi maupun non fasilitasi; melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan dan


5

pengembangan pemasaran hasil budidaya ikan; melakukan pembinaan dalam rangka akreditas lembaga sertifikasi pembenihan ikan. 4. Bidang Perikanan Tangkap Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan; melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengelolaan sumberdaya ikan dan pengembangan usaha penangkapan. Bidang Perikanan Tangkap membawahi : a. Seksi Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas menghimpun dan mengidentifikasi data fasilitas pokok dan fasilitas penunjang perikanan tangkap di pelabuhan perikanan; menyusun dan menganalisa rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan; menghimpun dan mengidentifikasi kebutuhan sarana perikanan tangkap di pelabuhan perikanan; membuat laporan pelaksanaan kegiatan. b. Seksi Kapal dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan

pembangunan

kapal

ikan;

kebijakan

pembuatan

alat

penangkapan ikan; kebijakan penggunaan alat bantu dan penginderaan jauh

untuk

penangkapan;

standarisasi

teknologi

penangkapan;

melakukan pembinaan nelayan lintas wilayah. c. Seksi

Pengelolaan

mempunyai

tugas

Sumberdaya pengelolaan

Ikan

dan

dan

Usaha

Penangkapan

pemanfaatan

perikanan;

pelaksanaan estimasi stock ikan; fasilitasi kerjasama pemanfaatan sumberdaya ikan antar Kabupaten/Kota; kebijakan pemberdayaan nelayan kecil; kebijakan dan pelaksanaan penguatan perikanan tangkap. 5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 pasal 40 dirubah menjadi Perda Nomor 8 Tahun 2011 bahwa Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

mempunyai

tugas

melaksanakan

sebagian

tugas

bidang

Pengolahan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan; melaksanakan sebagian tugas bidang usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan; melaksanakan sebagian


6

tugas

Pengembangan

Produk

Hasil

Perikanan

Non

Konsumsi

dan

kelembagaan. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi : a. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, menyiapkan bahan bimbingan teknis pengolahan dan pembinaan mutu hasil perikanan, melaksanakan kegiatan bimbingan teknologi pengolahan dan pembinaan mutu hasil perikanan; b. Seksi Usaha dan Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, menyiapkan bahan bimbingan layanan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melaksanakan bimbingan teknis usaha dan fasilitas promosi dan pemasaran hasil perikanan, memfasilitasi kerjasama kemitraan antara UMKM dan USB pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. c. Seksi

Pengembangan

mempunyai

tugas

Produk

Nonkonsumsi

menyiapkan

bahan

dan

Kelembagaan

perumusan

kebijakan

pengembangan produk hasil perikanan nonkonsumsi, menyiapkan bahan bimbingan penguatan kelembagaan kelompok dan dunia usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan,

menyiapkan bahan

bimbingan teknis pengembangan produk hasil perikanan nonkonsumsi, melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan usaha produk hasil perikanan nonkonsumsi. 6. Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai

tugas

melaksanakan

sebagian

tugas

dinas

di

bidang

pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan; melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang tata ruang pengelolaan laut,


7

pesisir dan pulau-pulau kecil; melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kelautan dan perikanan. Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, membawahi : a. Seksi Tata Ruang dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas menghimpun, mengidentifikasi data dan memfasilitasi studi penyusunan rencana umum tata ruang laut, pesisir dan pulaupulau kecil; menghimpun, mengidentifikasi data dan memfasilitasi studi penyusunan rencana detail tata ruang kawasan perikanan; menghimpun, mengidentifikasi data dan memfasilitasi penyusunan rencana detail tata ruang kawasan perikanan (cagar alam/daerah konservasi); menghimpun dan

mengidentifikasi

potensi

dan

penamaan

pulau-pulau

kecil;

merencanakan dan memfasilitasi pengembangan pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil; memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan implementasi tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. b. Seksi Konservasi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menghimpun dan mengidentifikasi data pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam dan kekayaan laut lainnya; melaksanakan dan melakukan koordinasi pencegahan pencemaran, kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya diwilayah pesisir dan laut; melaksanakan reklamasi pantai, mitigasi bencana alam dan kerusakan lingkungan diwilayah pesisir dan laut; melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut; melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyerasian riset kelautan dalam rangka pengembangan jasa kelautan. c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan bidang perikanan dan kelautan serta juklak dan juknis khusus mengenai pengawasan dan sanksi hukum yang dapat diterapkan atas pelanggarannya; menyiapkan bahan konsep kebijakan pengawasan dan penerapan sanksi yang ideal berdasarkan ketentuan undang-undang perikanan dan kelautan yang berlaku; menyiapkan bahan konsep pengawasan terhadap pengelolaan LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTB tahun 2015

8

sumberdaya perikanan dan kelautan untuk tertib dan terpeliharanya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi; membuat peta lokasi rawan kegiatan pelanggaran memudahkan

penangkapan

ikan

pengawasan

dan dan

hasil

laut

upaya

lainnya

untuk

pencegahannya;

menyelenggarakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengelolaan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan dengan menerapkan

sistem

kerja

MCS

dan

menumbuhkan

partisipasi

masyarakat dalam pengawasan melalui pemberdayaan SISWASMAS upaya kegiatan usaha pemanfaatan sumberdaya selaras dengan ketentuan yang berlaku; membina hubungan kerjasama dan koordinasi yang

baik

dengan

aparat

penegak

hukum

supaya

di

dalam

penegakan/penerapan sanksi hukum dapat diproses lebih cepat dengan sanksi hukum yang berat, sehingga mereka menjadi jera dan yang lain menjadi takut untuk melakukan hal serupa. 7. Jabatan Fungsional : a.

Fungsional Perencana;

b. Fungsional Pengawas Perikanan; c.

Fungsional Pengawas Benih;

d. Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; e.

Fungsional Arsiparis.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) : a. Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai (BPBPP) Sekotong; b. Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar (BPBIAT) Aikmel; c. Balai Pengembangan Penangkapan Ikan (BPPI) Tanjung Luar; d. Balai Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BLPMHP) Mataram; e. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhan Lombok; f.

Balai Kesehatan Ikan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (BKIKSDKP);

g. Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Saleh (BPPPTS)


9

1.4 Personalia Kondisi Sumberdaya manusia pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut : a. Berdasarkan Golongan Golongan

a

I II III IV

7 14 11

B

C

D

E

53 58 9

3 18 18 1

4 4 43 -

-

Total

Tabel 1 Jumlah (Orang) 7 82 133 21 243

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

b. Berdasarkan Jabatan No 1

2 3

Jabatan Struktural a. Eselon IIa b. Eselon IIIa c. Eselon IVa Jabatan Fungsional Non Struktural / Staf Jumlah

Tabel 2 Jumlah (Orang)

1 12 35 30 165 243


c. Berdasarkan Pendidikan No 1 2 3 4 5 6 7 8

Pendidikan S-2 S-1 / D IV D III / SARMUD D II DI SLTA SLTP SD Jumlah

Tabel 3 Jumlah (Orang) 16 149 7 1 61 5 4 243



10

d. Tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Keadaan s/d 31 Desember 2015 Tabel 4

No 1 2 3 4 5 6 7 8

Tingkat Pendidikan

APBD 8 2 6 1 3 20

S2 S1 D III / Sarjana Muda D II DI SLTA SMP SD Jumlah


1.5. Lingkungan Strategis yang mempengaruhi. Penyusunan perencanaan strategis sebagai awal penetapan kebijakan diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan regional. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis lingkungan strategis manusia

yang merupakan perpaduan antara kemampuan sumberdaya dengan

sumberdaya

alam

yang

tersedia

terutama

guna

pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan serta peningkatan kesejahteraan pembudidaya dan nelayan. Beberapa Isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, antara lain adalah: 1. Adanya kerusakan lingkungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP). 2. Masih rendahnya pemanfaatan potensi SDKP (terutama potensi perikanan budidaya dan perairan umum daratan). 3. Adanya kecenderungan tangkap lebih di perairan pantai. 4. Terbatasnya pengelolaan pesisir laut dan pulau – pulau kecil. 5. Masih terjadi IUU (Illegal, Unreported, uregulated) Fishing (terutama

destructive fishing). 6. Rendahnya akses permodalan UMKM dalam mendapatkan fasilitas modal.


11

Analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dari isu strategis di atas adalah sebagai berikut : a. Analisis Lingkungan Internal Analisis Lingkungan Internal dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor internal yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dan aktualisasi peran dari organisasi seperti yang tertuang dalam struktur organisasi tersebut diatas yang dapat mendukung organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. Oleh karena itu analisis lingkungan strategis internal perlu dilakukan. Analisa lingkungan internal meliputi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut: 1. Kekuatan -

Potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang cukup besar;

-

Kuantitas sumberdaya manusia cukup banyak;

-

Prasarana perikanan tangkap dan budidaya cukup memadai;

-

Adanya 7 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB;

-

Kemampuan menghasilkan PAD;

-

Adanya dukungan pembiayaan melalui APBD, APBN dan hibah lainnya;

-

Tersedianya sumberdaya manusia yang cukup memadai.

2. Kelemahan -

Kualitas

tenaga

teknis

Perikanan

belum

sesuai

dengan

kompetensinya; -

Sarana perikanan tangkap dan budidaya belum memadai;

-

Lingkungan kerja belum memadai;

-

Kurangnya sarana dan prasarana pengawasan;

-

Sarana operasional administrasi perkantoran belum memadai;

-

Kurangnya koordinasi dan kerjasama lintas sektor;

-

Masih terjadinya illegal fishing dan penangkapan ikan yang merusak (destructive Fishing);

-

Terjadinya konflik pemanfaatan ruang diwilayah pesisir dan pulaupulau kecil;

-

Pemberdayaan aparatur melalui diklat masih kurang.


12

b. Analisis Lingkungan Eksternal Analisis Lingkungan Eksternal dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor eksternal yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dan aktualisasi peran dari organisasi. Analisa lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman sebagai berikut : 1. Peluang -

Adanya kebijakan regulasi berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, peraturan gubernur, yang mendukung pembangunan Kelautan dan Perikanan;

-

Tersedianya sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk menghasilkan dan mengembangkan produk yang mempunyai keunggulan komperatif dan kompetitif;

-

Semakin mudahnya kelompok masyarakat mengakses informasi yang

dibutuhkan

dan

dapat

membuka

peluang

dalam

mengembangkan kegiatan usahanya. 2. Ancaman -

Kapasitas kemandirian petani dan nelayan dalam membangun kelautan dan perikanan masih rendah;

-

Integrasi program antar instansi terkait belum terkoordinir dengan baik;

-

Data dan informasi tentang Kelautan dan Perikanan untuk menunjang pelaksanaan program kebijakan pemerintah terutama pengentasan kemiskinan belum akurat;

-

Masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha dalam inovasi teknologi;

-

Stabilitas harga komoditas pangan (Ikan) sulit dipertahankan terutama pada saat Musim Barat.

c. Analisis Interaksi


13

Analisis ini dilakukan dengan mencermati hubungan antara faktor internal dan eksternal yang telah diuraikan tersebut diatas sebagai berikut : 1. Interaksi kekuatan dengan peluang Dalam mencermati interaksi antara kekuatan dengan peluang yaitu mendayagunakan kekuatan yang dimiliki berupa sumberdaya manusia, saran dan prasarana untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam peningkatan pengembangan Kelautan dan Perikanan seperti peluang pasar dalam menjual produk hasil ikan. Peluang bantuan dari pihak luar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan Kelautan dan Perikanan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan serta pembinaan oleh instansi pemerintah/swasta. Melalui interaksi kekuatan dan peluang diharapkan kinerja dapat lebih efektif dan efisien. 2. Interaksi kekuatan dengan ancaman Dengan kekuatan yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal, efektif dan efisien untuk mengantisifasi segala ancaman yang dirasakan melalui pembinaan pelaku usaha, koordinasi dengan instansi terkait, sosialisasi dan fasilitasi dalam meningkatkan ketahanan pangan (ikan ) sampai tingkat rumah tangga perikanan 3. Interaksi kelemahan dengan peluang Peningkatan kapasitas aparat/staf melalui pembinaan, pelatihan, pendidikan

sehingga

secara

kelembagaan/institusi

mampu

memanfaatkan peluang dalam rangka peningkatan kinerja. 4. Interaksi kelemahan dengan ancaman Memperbaiki kelemahan melalui pembinaan-pembinaan, pelatihan/ pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam mengeliminir kelemahan dan ancaman yang dihadapi sehingga dapat menunjang kinerja kelautan dan perikanan.


14

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Perencanaan Dokumen perencanaan tahunan daerah yang digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan dan penyusunan anggaran tahun 2015 adalah Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 yang menunjang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018. Berdasarkan Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018, maka visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, adalah sebagai berikut : 2.1.1

Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas dasar pertimbangan kondisi, potensi dan hasil analisis lingkungan

strategik yang diwarnai dengan kearifan daerah sebagai unsur-unsur pendukung maupun penghambatnya, maka visi pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut : “Mewujudkan Masyarakat Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB

yang Maju” Pada rumusan visi tersebut di atas, terdapat dua penggalan frasa utama yaitu:

Pertama adalah ”Masyarakat Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB“ yang mengandung arti bahwa masyarakat perikanan dan kelautan Provinsi NTB, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar serta masyarakat pesisir lainnya merupakan obyek sekaligus subyek dari pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi NTB.

Kedua adalah “Maju” yang mengandung makna bahwa tujuan akhir (the ultimate goal) dari pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTB tahun 2015

15

NTB berupa tercapainya masyarakat perikanan dan kelautan Provinsi NTB yang maju dan ditandai dengan meningkatnya pendapatan serta daya beli dengan cara pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara arif, bijaksana, efisien dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kualitas lingkungan sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan (on a sustainable basis) dan berkeadilan (equitable basis). Adapun rincian Misi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah: 1. Meningkatkan kemampuan pelayanan dan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB; 2. Meningkatkan kesejahteraan nelayan; 3. Meningkatkan kemampuan pelayanan jasa kepelabuhanan perikanan wilayah Pulau Lombok; 4. Meningkatkan kemampuan pelayanan jasa kepelabuhanan perikanan wilayah Pulau Sumbawa; 5. Meningkatkan kemampuan penerapan dan perekayasaan teknologi penangkapan Ikan; 6. Meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan; 7. Meningkatkan kemampuan pelayanan penerapan teknologi budidaya ikan air tawar; 8. Meningkatkan kemampuan pelayanan penerapan teknologi budidaya ikan laut dan air payau; 9. Meningkatkan kemampuan pengendalian hama dan penyakit ikan; serta pemulihan sumberdaya kelautan dan perikanan; 10. Meningkatkan kesejahteraan

pengolah dan

pemasar produk

perikanan dan kelautan; 11. Meningkatkan kemampuan pengendalian mutu dan keamanan pangan hasil perikanan dan kelautan; 12. Memelihara kelestarian dan daya dukung sumberdaya kelautan dan perikanan.


16

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Dalam upaya mewujudkan visi dan misi, maka pembangunan kelautan dan perikanan di NTB memiliki tujuan sebagai berikut : 1. Meningkatkan akuntabilitas capaian kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB; 3. Meningkatkan efektivitas perencanaan dan monitoring Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB; 4. Meningkatkan kuantitas produksi perikanan tangkap; 5. Meningkatkan kuantitas kapal perikanan ≥ 10-30

GT dan fasilitas

pendukungnya; 6. Meningkatkan kapasitas pelabuhan perikanan; 7. Meningkatkan kapasitas pelayanan kapal perikanan yang sandar dan bongkar muat di pelabuhan perikanan wilayah Pulau Lombok; 8. Meningkatkan kuantitas sarana- prasarana pelabuhan; 9. Meningkatkan efektivitas penatausahaan Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Lombok; 10. Meningkatkan kapasitas pelayanan kapal perikanan yang sandar dan bongkar muat di pelabuhan perikanan wilayah Pulau Sumbawa; 11. Meningkatkan kuantitas sarana- prasarana pelabuhan; 12. Meningkatkan efektivitas penatausahaan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Saleh; 13. Meningkatkan efektifitas

penerapan teknologi penangkapan ikan

Balai Pengembangan Penangkapan Ikan Tanjung Luar; 14. Meningkatkan kuantitas sarana- prasarana Balai Pengembangan Penangkapan Ikan Tanjung Luar; 15. Meningkatkan

efektivitas

penatausahaan

Balai

Pengembangan

Penangkapan Ikan Tanjung Luar; 16. Meningkatkan kapabilitas Panti Pembenihan Ikan yang memenuhi standard dan sertifikat CPIB;


17

17. Meningkatkan kapabilitas kelompok usaha pembudidaya ikan yang bersertifikat CBIB; 18. Meningkatkan kuantitas produksi perikanan budidaya; 19. Meningkatkan kapasitas produksi benih ikan air tawar Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Aikmel; 20. Meningkatkan kuantitas sarana Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Aikmel yang produktif; 21. Meningkatkan

efektivitas

penatausahaan

Balai

Pengembangan

Budidaya Ikan Air Tawar Aikmel; 22. Meningkatkan kapasitas produksi benih ikan air payau Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong; 23. Meningkatkan kapasitas produksi benih ikan laut Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong; 24. Meningkatkan

efektivitas

penatausahaan

Balai

Pengembangan

Budidaya Perikanan Pantai Sekotong; 25. Meningkatkan kapabilitas pengendalian hama dan penyakit ikan penting Balai Kesehatan Ikan dan Konservasi SDKP; 26. Meningkatkan kapasitas pemantauan kawasan konservasi perairan daerah Balai Kesehatan Ikan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 27. Meningkatkan efektivitas penatausahaan Balai Kesehatan Ikan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 28. Meningkatkan nilai produk perikanan dan kelautan non konsumsi; 29. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil olahan produk perikanan; 30. Meningkatkan angka konsumsi ikan masyarakat; 31. Meningkatkan kapasitas pengujian mutu

Produk Perikanan dan

kelautan pada BLPMHP Mataram; 32. Meningkatkan kapasitas pengendalian

dan pengawasan mutu hasil

Perikanan Pada BLPMHP Mataram; 33. Meningkatkan

efektivitas

penatausahaan

Balai

Laboratorium

Pengujian Mutu Hasil Perikanan Mataram;


18

34. Meningkatkan efektivitas pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulaupulau kecil terpadu; 35. Meningkatkan kapabilitas pelestarian dan pemulihan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; 36. Meningkatkan kapabilitas pengawasan perairan NTB dari kegiatan IUU Fishing. Dari beberapa tujuan diatas sesuai dengan penetapan kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah antara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2015, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan. 2. Meningkatnya

penataan

ruang

dan

pemanfaatan

sumberdaya

kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan mensejahterahkan masyarakat. 3. Meningkatnya produksi perikanan budidaya. 4. Meningkatnya kesejahteraan nelayan. 5. Meningkatnya produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional melalui pasar luar negeri. 6. Tersedianya data dan informasi kelautan dan perikanan. 2.1.3 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategi yang digunakan untuk dapat mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dijabarkan dalam rumusan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : A. Kebijakan 1.

Peningkatan fungsi dan peran pelabuhan perikanan;

2.

Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap;

3.

Peningkatan jangkauan areal tambak yang dapat pasokan air;

4.

Peningkatan jangkauan areal budidaya air tawar;

5.

Peningkatan penyediaan benih secara masal;

6.

Peningkatan stok pakan;


19

7.

Peningkatan sarana pengolahan ikan;

8.

Peningkatan nilai tambah produk olahan hasil perikanan;

9.

Peningkatan prasarana pemasaran ikan;

10. Peningkatan IPTEK bidang Kelautan dan Perikanan; 11. Peningkatan akses informasi dan data perikanan dan kelautan; 12. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat perikanan dan kelautan; 13. Peningkatan penyerapan tenaga kerja; 14. Peningkatan kerjasama dengan lembaga keuangan; 15. Peningkatan jumlah paket bantuan sosial; 16. Peningkatan jumlah kelompok usaha; 17. Peningkatan distribusi produksi ikan yang dapat dikonsumsi; 18. Peningkatan peran lembaga profesi dan kemasyarakatan; 19. Peningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan; 20. Peningkatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan; 21. Peningkatan

penataan

ruang

dan

penegakan

hukum

dalam

pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan; 22. Peningkatan pemulihan ekosistem mangrove; 23. Peningkatan pemulihan ekosistem terumbu karang; 24. Peningkatan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan. B. Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur; 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Program

Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

Pengawasan

Dan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan; 7. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Prakiraan Iklim Laut; LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTB tahun 2015

20

8. Program Pengembangan Budidaya Perikanan ; 9. Program Pengembangan Perikanan Tangkap; 10. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; 11. Program Pengembangan Aplikasi Teknologi Data dan Informasi. C. Kegiatan Untuk mengimplementasikan kesebelas program tersebut agar dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka pada tahun anggaran 2015 kegiatan-kegiatan pembangunan antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi: a. Penyediaan jasa surat menyurat; b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik; c. Penyediaan jasa administrasi keuangan; d. Penyediaan alat tulis kantor; e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; h. Penyediaan makanan dan minuman; i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; j. Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran. k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur meliputi: a. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor; b. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional. c. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; b. Penyusunan rencana kerja SKPD. LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTB tahun 2015

21

5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah a. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah 6. Program

Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

Pengawasan

dan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan a. Pengawasan dan Penertiban illegal fishing 7. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Prakiraan Iklim Laut a. Pengembangan Kawasan Pesisir berbasis Mitigasi Bencana. 8. Program Pengembangan Budidaya Perikanan ; a. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya 9. Program Pengembangan Perikanan Tangkap; a. Pembinaan dan Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap 10.Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; a. Pengembangan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. b. Optimalisasi dan peningkatan fungsi laboratorium perikanan; 11. Program Pengembangan Aplikasi Teknologi data dan Informasi a. Pengembangan sistem Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan. Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersumber dari Dana APBN Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (DK) a. Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) b. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Penganggaran dan Monev Pembangunan Kelautan Perikanan.

2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap (DK) a. Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan; LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTB tahun 2015

22

b. Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan; c. Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan; d. Pengembangan Usaha

Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan

Nelayan Skala Kecil; e. Pengelolaan Sumberdaya Ikan (SDI); f. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap. 3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap (TP) a. Pembangunan Kapal > 30 GT. b. Pengelolaan Sumberdaya Ikan ( SDI ) 4. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (DK) a. Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidaya Ikan b. Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan c. Pengembangan Sistem Produksi Pembudidaya Ikan; d. Pengembangan Sistem Usaha Pembudidaya Ikan; e. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya. 5. Program Peningkatan Produksi Budidaya (TP) a. Pengembangan Sistem Pembenihan Ikan; b. Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana pembudidaya Ikan. 6. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DK) a. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas; b. Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan; c. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumberdaya Kelautan; d. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumberdaya Perikanan; e. Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan. f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya Ditjen PSDKP 7. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan (DK) LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTB tahun 2015

23

a. Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan; b. Fasilitas Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan c. Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi; d. Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan; e. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP. 8. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan (TP) a. Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan. b. Fasilitasi Pengembangan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan. 9. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (DK) a. Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis; b. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha. c. Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil; d. Pendayagunaan Pesisir dan Lautan; e. Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan wilayah Laut dan Pulau-Pulau Kecil; f. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K. 10.Program Pengembangan Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan (DK). a.

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis lainnya BKIPM

b. Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. c. Pengembangan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 2.2

Indikator Kinerja Dalam rangka mewujudkan target kinerja tahun 2015 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan telah menandatangani perjanjian kinerja dengan Gubernur Nusa LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTB tahun 2015

24

Tenggara Barat. Perjajian kinerja tersebut memuat target kinerja yang harus dicapai selama tahun 2015. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada Tabel 5 berikut. Tabel 5 NO 1.

SASARAN STRATEGIS Meningkatkan efektivitas

1. Jumlah naskah akademik rancangan Perda

pengasan dan pengendalian

2.

INDIKATOR KINERJA

TARGET 1 Dokumen

tentang pengawasan mutu hasil perikanan

sumberdaya kelautan

2. Jumlah POKMASWAS yang aktif

129 Kelompok

Meningkatnya penataan ruang

Jumlah rencana zonasi wilayah pesisir dan

1 Dokumen

dan pemanfaatan sumberdaya

pulau-pulau kecil

kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan mensejahterahkan masyarakat 3.

4.

5.

Meningkatnya produksi perikanan

1. Jumlah produksi perikanan budidaya

920.945 Ton

budidaya

2. Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)

97,10

Meningkatnya kesejahteraan

1. Jumlah produksi perikanan tangkap

147.921 Ton

nelayan

2. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

104

Meningkatnya produ perikanan

1. Jumlah produksi olahan hasil perikanan

140.240 Ton

prima yang berdaya saing di

2. Jumlah/tingkat konsumsi ikan

30,00

pasar domestik dan internasional

Kg/kap/thn

melalui pasar luar negeri 6.

Tersedianya data dan informasi

Jumlah buku data kelautan dan perikanan

50 Buku

kelautan dan perikanan


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTB tahun 2015

25

Sesuai dengan Renstra Tahun 2013 - 2018 dan Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2015 terdapat 6 (enam) indikator kinerja utama yang akan dilakukan evaluasi adalah sebagai berikut: 1. Sasaran Strategis 1: Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan. Terdapat dua indikator, yaitu: a. Jumlah Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Tabel 6

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

b. Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Tabel 7


2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya penataan ruang dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat. Terdapat satu indikator, yaitu: a. Jumlah Dokumen Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil Tabel 8


Kegiatan pada sasaran strategis 1 dan 2 tersebut di atas berperan sebagai tindakan konservasi yang mendukung aspek kualitas lingkungan hidup (indikator kinerja RPJMD No. 30). 3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya produksi perikanan budidaya. Dalam sasaran ini terdapat dua indikator sebagai berikut:


26

a. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tabel 9


b. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Tabel 10

Sumber data : Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kesejahteraan nelayan. Terdapat dua indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilannya dengan uraian sebagai berikut: a. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tabel 11


b. Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tabel 12

S umber data : Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

5. Sasaran Strategis 5: Meningkatnya produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional melalui pasar luar negeri.Terdapat dua indikator dengan uraian sebagai berikut: a. Jumlah Produksi Hasil Olahan Hasil Perikanan Tabel 13


27

S umber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

b. Jumlah/Tingkat Konsumsi Ikan Perkapita Pertahun Masyarakat di Provinsi NTB Tabel 14

Sumber data : Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Sasaran strategis 3 – 5 diatas mendukung indikator RPJMD No. 5 – No. 8 yaitu berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi non tambang (No.5), Pola Pangan Harapan (No. 6), Paritas Daya Beli Masyarakat (No.7) serta menekan angka kemiskinan (No.8). 6. Sasaran Strategis 6: Tersedianya data dan informasi kelautan dan perikanan. Pada sasaran ini terdapat satu indikator sebagai berikut: a. Jumlah Buku Data Kelautan dan Perikanan Tabel 15


Capaian indikator kinerja tahun 2015 lainnya yang mempunyai pembanding pada Tahun 2014, yaitu:

1. Nilai Ekspor Hasil Perikanan


Tabel 16

28

Sumber data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi NTB

2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) Tabel 17


3. Jumlah Sampel Produk Perikanan yang Diuji di Laboratorium

Tabel 18

S

umber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

Sedangkan, untuk capaian indikator kegiatan yang tidak terdapat pembanding pada Tahun 2014, tetapi dilaksanakan pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 19 Realisasi (%)

No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

3

3

100

3

3

100

20

20

100

4

5

1

Sosilalisasi jenis ikan yang dilindungi

5

dan terancam punah (Jenis) 2

Bantuan peralatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan kepada Pondok Pesantren di NTB (Jenis)

3

Konsolidasi dan sosialisasi data statistik (Orang)

Lanjutan... 1

2


3

29

4

BPBIAT Aikmel b. Jumlah produksi benih dan

Benih:

Benih:

induk/calon induk ikan air tawar

21.000.000

29.667.050

(Ekor)

Calon induk:

Calon induk:

10.500

25.044

10

10

100

6

6

100

a. Jumlah induk tiram mutiara (ekor)

300

300

100

b. Jumlah larva tiram mutiara (Lembar)

300

300

100

1.000

1.000

100

1

1

100

22.166

33.883

152,86

10.200.000

13.777.000

135,07

400

399

0,99

1

1

100

30

90

300

141,27 238,51

c. Jumlah sarana produksi pembenihan ikan air tawar (Kolam) d. Jumlah SDM teknisi budidaya ikan terlatih (Orang) 5

BPBPP Sekotong Jumlah produksi benih perikanan pantai:

c. Pendederan kerapu bebek (ekor) d. Pembangunan rumah apung (unit) 6

PPP Labuhan Lombok a. Jumlah produksi Es untuk nelayan (Balok/th) b. Jumlah air bersih yang didistribusikan ke nelayan (Ltr/thn) c. Jumlah perbaikan sarana kapal yang dikerjakan (Unit/th)

7

BPPI Tanjung Luar a. Jumlah kapal latih dan kapal penangkap ikan (Unit) b. Jumlah nelayan yang dilatih dalam rangka peningkatan SDM (Orang)*)

Lanjutan... 1 8

2

3

4

5

Balai Kesehatan Ikan dan Konservasi


30

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan a. Jumlah dan jenis penyakit ikan yang

5

5

100

5

5

100

12.960

160

1,23

36.000

41.000

113,89

20

10

50

1.950.640

2.548.935

130,67

5

5

100

15

100

666,67

2

2

100

2

2

100

3

3

100

teridentifikasi (Jenis) b. Jumlah lokasi pengambilan dan pengujian sampel hama dan penyakit ikan se Pulau Lombok (Lokal) 10 PPP Teluk Saleh a. Jumlah produksi es untuk nelayan*) (Balok/th) b. Jumlah distribusi air bersih untuk nelayan (Liter/thn) c. Jumlah perbaikan mesin kapal yang dikerjakan**) (unit/thn) 11 Jumlah pendapatan nelayan (Rp) 12 Jumlah kawasan budidaya yang dapat dikendalikan Hama Penyakitnya melalui surveillance (Kawasan) 13 Jumlah hari operasional Speedboat pengawas SDKP (hari) 14 Jumlah forum koordinasi antar aparat penegak hukum yang terselenggara (kali) 15 Jumlah tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel dan tepat waktu (kasus) 16 Jenis ikan yang dilakukan perlindungan, pelestarian dan/atau pemanfaatannya (Jenis) 17 Jumlah dokumen laporan keuangan dan 2 2 100 barang wilayah (Dokumen) *) Jumlah realisisasi kebutuhan es untuk nelayan di Teluk Saleh tidak mencapai target disebabkan kondisi fisik pabrik es rusak. **) Jumlah perbaikan mesin kapal di Teluk Saleh tiidak mencapai target dikarenakan peralatan bengkel belum lengkap.

Lanjutan... 1

2


3

4

5

31

18 Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang

2

2

100

3

3

100

1

1

100

90,36

91,74

101,53

1

1

100

1

6

600

wilayah (Dokumen) 19 Jumlah dokumen pembinaan dan koordinasi perencanaan, penganggaran dan monev pembangunan KP di provinsi (Laporan) 20 Laporan penerapan ISO 17025 pada laboratorium (Dokumen) 21 Jumlah Nilai investasi bidang P2HP (Milyar) 22 Jejaring/kemitraan kawasan konservasi yang mendukung pengelolaan efektif (jejaring) 23 Jumlah petambak garam yang diberdayakan (Kelompok) Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Evaluasi dan analisis Akuntabilitas kinerja terhadap indikator Kinerja Pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi NTB pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2015 telah di susun naskah akademik rancangan Perda tentang

pengawasan

Mutu

Hasil

Perikanan,

akan

tetapi

direkomendasikan oleh tim penyusun untuk tidak dilanjutkan proses legislasinya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB, dikarenakan adanya perubahan kewenangan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

2. Jumlah POKMASWAS di Provinsi NTB sampai dengan tahun 2015 sebanyak 129 kelompok, meningkat 4 kelompok dibandingkan pada tahun 2014 yaitu 125 kelompok. Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat pengawas perikanan (POKMASWAS) ini memberikan dampak menurunnya IUU Fishing (Tindak Pidana Pelanggaran Penangkapan Ikan) di wilayah perairan NTB.

3. Adanya

kawasan

konservasi

perairan

yang

ditingkatkan

sarana

pengelolaannya dapat menunjang POKMASWAS dalam memantau kondisi


32

terumbu karang serta diharapkan sebagai media POKMASWAS untuk mengembangkan usaha ekonomi seperti menjadi pemandu wisata selam bagi turis yang cukup ramai dikawasan Gerupuk, Kabupaten Lombok Timur.

4. Tahun 2014 telah disusun Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (RSWP3K) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pada Tahun 2015 dilanjutkan dengan penyusunan dokumen awal Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP3K). Mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil Jo UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengamanatkan pemerintah daerah wajib menyusun Dokumen Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RSWP3K, RZWP3K, RPWP3K dan RAWP3K).

5. Target produksi perikanan tangkap dan budidaya Provinsi NTB tahun 2015 sebesar 1.068.866,00 Ton, realisasinya 1.256.256,70 Ton atau sekitar 117,53%. Realisasi produksi pada Perikanan Tangkap mencapai 140,77% atau sebesar 208.226,70 Ton dari target sebanyak 147.921,00 Ton. Sedangkan pada perikanan budidaya realisasinya mencapai 113,80% atau sebesar 1.048.030,00 Ton dari target 920.945,00Ton. Terpenuhinya target produksi perikanan tangkap dan budidaya pada tahun 2015 dikarenakan diterapkannya program dan kegiatan yang mendukung realisasi produksi perikanan tangkap dan budidaya yaitu: a. Program pengembangan perikanan tangkap (APBD): - Pembinaan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap b. Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap (APBN): - Kegiatan pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan


33

- Kegiatan

pengembangan

pembangunan

dan

pengelolaan

pelabuhan perikanan - Kegiatan

pengembangan

usaha

penangkapan

ikan

dan

pemberdayaan nelayan skala kecil - Kegiatan pengelolaan sumberdaya ikan - Kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis perikanan tangkap lainnya. c. Program pengembangan budidaya perikanan (APBD): - Kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya d. Program pengelolaan sumberdaya Perikanan budidaya (APBN): - Kegiatan pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan - Kegiatan pengembangan sistem perbenihan ikan - Kegiatan pengembangan sistem prasarana dan sarana perikanan budidaya - Kegiatan pengembangan sistem produksi pembudidaya ikan - Kegiatan pengembangan sistem usaha perikanan budidaya - Kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis perikanan budidaya lainnya. 2. Realisasi produksi hasil olahan perikanan pada tahun 2015 mencapai 210.882,84 ton (118,13%) dari target sebesar 178.520 Ton hal ini karena adanya dukungan program/kegiatan di Kabupaten/Kota serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB tahun 2015 antara lain: a. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan (APBD): - Pengembangan pengolahan dan pemasaran produksi perikanan b. Program pengembangan kapasitas BLPMHP Mataram (APBD): - Optimalisasi dan peningkatan fungsi laboratorium pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan c. Program peningkatan daya saing produk perikanan (APBN):


34

- Kegiatan fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan - Kegiatan fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan - Kegiatan fasilitasi pengembangan produk hasil perikanan non konsumsi - Kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan - Kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis P2HP lainnya. 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan tahun 2015 memberikan pengaruh terhadap meningkatnya jumlah konsumsi ikan masyarakat Nusa Tenggara Barat dimana pada Tahun 2015 mencapai 31,75 kg/kapita/thn atau 105,83 % dari target 30,00 kg/kapita/thn. Meningkatnya angka konsumsi ikan di Provinsi NTB, disebabkan antara lain

dilaksanakannya

Gerakan

Memasyarakatkan

Makan

Ikan

(GEMARIKAN) melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS), lomba masak ikan, penguatan kelembagaan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di setiap kota/kabupaten dan demonstrasi pengolahan ikan dengan menggunakan mobil Alih Teknologi Informasi (ATI) di seluruh Kabupaten/Kota di NTB. 4. Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik Provinsi NTB tahun 2015, Indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) mencapai :

- Indeks Nilai Tukar Nelayan meningkat sebesar 106,79 atau mencapai 102,68% dari target 104,00. Hal ini menunjukkan bahwa indeks penerimaan (pendapatan) nelayan lebih tinggi dari pada indeks pengeluarannya.


35

- Indeks Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Provinsi NTB pada tahun 2015 yaitu 91,45 lebih rendah dibandingkan dengan pada tahun 2014 (93,90) terutama disebabkan meningkatnya harga pakan ikan dan sarana produksi budidaya ikan. 5. Pada Tahun 2015 dilakukan penyusunan buku data pokok kelautan dan perikanan yang memuat data dan informasi bidang kelautan dan perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah buku yang disusun sebanyak 50 buku sebagai salah satu sarana publikasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. 6.Target nilai eksport perikanan pada tahun 2015 sebesar US$550,000 dan terealisasi sebesar US$ 2.189.555 atau sekitar 398,1% disebabkan karena meningkatnya permintaan eksport perikanan dari beberapa negara terutama untuk komoditas biji mutiara dan benih udang. 7.Meningkatnya jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dari tahun 2014 sebanyak 9 unit menjadi 18 unit pada tahun 2015 dikarenakan meningkatnya intensitas pembinaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB terhadap UPI dan mulai timbulnya kesadaran UMKM dibidang

pengolahan

memahami

akan

arti

pentingnya

sertifikat

kelayakan karena akan mempengaruhi kualitas mutu yang dihasilkan agar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). 8.Jumlah sampel yang diuji di Balai Laboratorium Pengendali Mutu Hasil Perikanan (BLPMHP) Mataram pada Tahun 2015 melebihi target mencapai 111,56% atau sebanyak 251 sampel dari target 225 sampel. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuaI Bn pengendalian mutu hasil perikanan di NTB, baik di unit produksi sampai di tempat pemasaran mengalami peningkatan. 3.3 REALISASI ANGGARAN Pagu Anggaran

yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi NTB TA. 2015 berjumlah Rp. 63.773.377.600,- yang berasal dari


36

APBN

Dekonsentrasi

Rp.

12.211.590.000,-

Tugas

Pembantuan

Rp.5.656.515.000,- dan APBD Provinsi adalah sejumlah Rp.45.905.272.600,. Dibandingkan Tahun 2014 jumlah anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat naik menjadi 29,48% atau sebesar 14,5 M dari total Anggaran TA. 2014 sejumlah Rp. 49.251.179.000,-. Rincian alokasi dan realisasi anggaran TA. 2015 tersebut tertera pada tabel berikut : Tabel 20 N o

Uraian

Anggaran (Rp)

Fisik

Sisa Anggaran Keuangan

(%)

(Rp)

Realisasi Keuangan (Rp)

%

A

APBD

1

Belanja Tidak Langsung

17.632.650.859

16.742.446.045

94,95

100

890.204.814

2

Belanja Langsung

28.272.621.741

26.796.772.016

94,78

99,42

1.475.849.725

45.905.272.600

43.539.218.061

94,85

99,64

2.366.054.539

504.874.000

458.708.800

90,86

100,00

46.165.200

Total APBD B

APBN (Dekonsentrasi)

1

Perencanaan Kelautan dan Perikanan

2

Perikanan Tangkap

2.634.822.000

2.530.651.230

96,05

100,00

104.170.770

3

Perikanan Budidaya

2.640.928.000

2.557.050.290

96,82

100,00

83.877.710

4

Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

1.186.700.000

1.165.085.900

98,18

100,00

21.614.100

5

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2.171.904.000

2.132.967.000

98,21

100,00

38.937.000

6

Kelautan, Pesisir dan Pulaupulau Kecil

2.858.000.000

2.817.727.000

98,59

100,00

40.273.000

7

Badan Karantina Ikan, Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

214.362.000

195.063.000

91,00

100,00

19.299.000

12.211.590.000

11.857.253.220

95,95

97,10

354.336.780

Total APBN Dekon


37

Lanjutan...

Fisik

Sisa Anggaran Keuangan

(%)

(Rp)

Realisasi No

Uraian

Anggaran (Rp)

Keuangan (Rp)

%

C

Tugas Pembantuan (TP)

1

Perikanan Budidaya

1.161.880.000

1.154.623.000

99,38

100

7.257.000

2


4.494.635.000

4.039.150.200

89,87

100,00

455.484.800

5.656.515.000

5.193.773.200

91,82

100,00

462.741.800

Total APBN Dekon + APBN TP

17.868.105.000

17.051.026.420

95,43

100,00

817.078.580

Total APBD+ APBN DK + APBN TP

63.773.377.600

60.590.244.481

95,01

99,64

3.183.133.119

Total APBN TP


Jumlah

Rincian Anggaran APBD Tahun 2015 Berdasarkan Satuan

Kerja sebagai berikut : Tabel 21 Realisasi No 1

Fisik %

Sisa Anggaran Keuangan (Rp)

94,78

99,42

1.475.849.725

21.127.043.639

95,46

99,55

1.005.326.103

1.627.596.000

1.588.920.995

97,62

100,00

38.675.005

1.010.950.000

888.769.870

87,91

96,04

122.180.130

BPPI Tanjug Luar

571.665.000

550.822.900

96,35

100,00

20.842.100

KPP Lab. Lombok

1.595.540.000

1.500.875.564

94,07

100,00

94.664.436

PPP Teluk Saleh

472.545.000

348.448.473

73,74

100,00

124.096.527

BLPMHP

535.756.000

492.329.395

91,89

95,33

43.426.605

BKIKSDKP

326.200.000

299.651.180

91,83

100,00

26.638.820

17.632.650.859

16.724.446.045

94,95

100,0

890.204.814

45.905.272.600

43.539.218.061

94,85

99,64

2.366.054.539

Program / Kegiatan Belanja

Jumlah Anggaran

Keuangan (Rp)

28.272.621.741

26.796.772.016

22.132.369.741

BPBIAT Aikmel BPBPP Sekotong

Langsung Dinas (induk)

2

Belanja Tidak

%

Langsung Total APBD



38

Jumlah Rincian Anggaran APBN Tahun 2015 Berdasarkan Satuan Kerja sebagai berikut : Tabel 22 Realisasi No

Program/Kegiatan

01

Perencanaan Kelautan

Jumlah Anggaran

504.874.000

Keuangan (Rp)

%

Sisa Anggaran Fisik %

Keuangan (Rp)

458.708.800

90,86

100,00

46.165.200

504.874.000

458.708.800

90,86

100,00

46.165.200

2.634.822.000

2.530.651.230

96,05

100,00

104.170.770

2.634.822.000

2.530.651.230

96,05

100,00

110.756.370

3.802.808.000

3.711.673.290

97,60

100,00

91.139.710

2.640.928.000

2.557.050.290

96,82

100,00

83.877.710

1.161.880.000

1.154.623.000

99,38

100,00

7.257.000

1.186.700.000

1.165.085.900

98,18

100,00

21.614.100

1.186.700.000

1.165.085.900

98,18

100,00

21.614.100

6.666.539.000

6.172.117.200

92,58

100,00

494.421.800

2.171.904.000

2.132.967.000

98,21

100,00

38.937.000

4.494.635.000

4.039.150.200

89,87

100,00

455.484.800

dan Perikanan A

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Lingkup KKP

02

Perikanan Tangkap Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

03

Perikanan Budidaya

A

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (DK)

B

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (TP)

04

Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

A

Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

05


A

Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan (DK)

B

Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan (TP)


39

Lanjutan... No

06 A

Program/Kegiatan

Kelautan, Pesisir dan

Jumlah Anggaran

Realisasi Keuangan (Rp)

%

Fisik %

100,00

Sisa Anggaran Keuangan (Rp)

2.858.000.000

2.817.727.000

98,59

40.273.000

2.858.000.000

2.817.727.000

98,59

100,00

40.273.000

214.362.000

195.063.000

91,00

100,00

19.299.000

214.362.000

195.063.000

91,00

100,00

19.299.000

17.868.105.000

17.051.026.420

95,43

100,00

817.078.580

Pulau-Pulau Kecil Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Badan Karantina Ikan, 07

Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

A

Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Total APBN


Secara umum seluruh kegiatan yang di programkan Tahun 2014 dan 2015 dapat direalisasikan dan dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari hasil realisasi capaian APBD pada tahun 2014 sebesar 94,31% dan fisik sebesar 99,80%. Sedangkan untuk APBN realisasi capaian keuangannya sebesar 81,64% dan fisik sebesar 84,46%. Pada tahun 2015 realisasi capaian keuangan APBD sebesar 94,85% dan fisik mencapai 99,64%. Sedangkan untuk APBN realisasi capaian keuangannya sebesar 95,43%dan fisik sebesar 100%.


40

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 adalah wujud dari transparansi penyelenggaraan pemerintahaan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kelautan dan Perikanan terdapat beberapa keberhasilan pembangunan yang dicapai selama tahun 2015, namun demikian dibalik keberhasilan tersebut masih terdapat beberapa permasalahan. Oleh karena itu perlu upaya-upaya nyata agar keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dapat dicapai lebih optimal. Hasil Evaluasi dan analisis Akuntabilitas kinerja terhadap indikator Kinerja Pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi NTB pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Telah disusun naskah akademik rancangan Perda tentang pengawasan Mutu Hasil Perikanan pada tahun 2015, akan tetapi direkomendasikan oleh tim penyusun untuk tidak dilanjutkan proses legislasinya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB, dikarenakan adanya perubahan kewenangan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

2.

Menurunnya persentase kasus IUU Fishing (Tindak Pidana Pelanggaran Penangkapan Ikan) disebabkan antara lain: Meningkatnya

peran

kelompok

masyarakat

pengawas

perikanan

(POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan NTB. Jumlah POKMASWAS di Provinsi NTB sampai dengan tahun 2015 sebanyak 129 kelompok, meningkat 4 kelompok dibandingkan pada tahun 2014 (125 kelompok).


41

3. Adanya

kawasan

konservasi

perairan

yang

ditingkatkan

sarana

pengelolaannya dapat menunjang POKMASWAS dalam memantau kondisi terumbu karang serta diharapkan sebagai media POKMASWAS untuk mengembangkan usaha ekonomi seperti menjadi pemandu wisata selam bagi turis yang cukup ramai dikawasan Gerupuk, Kabupaten Lombok Timur. 4. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RSWP3K) Provinsi Nusa Tenggara Barat telah disusun pada tahun 2014 dan tahun 2015 dilanjutkan dengan penyusunan dokumen awal Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP3K). Mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Jo UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengamanatkan pemerintah daerah wajib menyusun Dokumen Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RSWP3K, RZWP3K, RPWP3K dan RAWP3K). 5. Target produksi perikanan tangkap dan budidaya Provinsi NTB tahun 2015 sebesar 1.068.866,00 ton, realisasinya 1.256.256,70 ton atau sekitar 117,53%. Realisasi produksi pada Perikanan Tangkap mencapai 140,77% (208.226,70 ton) dari target sebesar 147.921,00 ton. Sedangkan pada perikanan budidaya realisasinya mencapai 113,8% (1.048.030 ton) dari target sebesar 920.945 ton. 6. Indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) berdasarkan

hasil

perhitungan

Badan

Pusat

Statistik

Provinsi

NTB

tahun 2015, mencapai :

- Indeks Nilai Tukar Nelayan sebesar 106,79 meningkat (5,7%) dari tahun 2014 sebesar 101,09;

- Indeks Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Provinsi NTB pada tahun 2015 (91,45) menurun dibandingkan dengan pada tahun 2014 (93,90). 7. Realisasi produksi hasil olahan perikanan pada tahun 2015 mencapai 210.882,84 ton (118,13%) dari target sebesar 178.520,00Ton.


42

8. Jumlah konsumsi ikan masyarakat Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015 meningkat dimana sebesar 31,75 kg/kapita/thn atau 105,83 % dari target 30,00 kg/kapita/thn. 9. Secara umum seluruh kegiatan yang diprogramkan Tahun 2015 dapat direalisasikan dan dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut juga tercermin dari hasi realisasi keuangan APBD pada tahun 2015 mencapai 94,85% dan fisik sebesar 99,64%. Sedangkan untuk APBN realisasi capaian keuangannya sebesar 95,43%dengan realisasi fisik mencapai 100%. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat ini kami buat sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Kami sadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan.


43

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1

RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTB

Lampiran 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Lampiran 3

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015

Lampiran 4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Lampiran 5

PENGUKURAN DAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

Lampiran 6

FOTO PENGHARGAAN YANG DITERIMA SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH

PROVINSI

NTB

BAIK

NASIONAL/

INTERNASIONAL TAHUN 2015 Lampiran 7

LAPORAN PENDUKUNG LAKIP TAHUN 2015 -

Capaian Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018

-

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target RPJMD

-

Permasalahan dan upaya pemecahan masalah dalam rangka pencapaian target RPJMD

-

Prestasi yang telah diraih oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat


44

prime mover pembangunan ekonomi Provinsi NTB, terutama dalam rangka BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Recommend Documents