SALINAII
PRESIDEN REPUALIK INDONESIA
KEPUTUSANPRESIDENREPIJBLIK II{DONESIA hIOMOR 45 TAIIUFI 2OO2 TEI{TANG PERUBAHANATAS KEPUTUSANPRESIDENNOMOR 102TAIil.IN aOAL TENTANG KEDUDUKAN' TUGAS, FIINGSI' KEWENANGAN, susIJNAN ORGANISAST, DAN TATA
DEPARTEMEN
PRESIDENREPIIBLIK INDONESIA, Menim6anU:
':
a. bahrira Badan Meteorologi dan Geofisikl -"'., "'"-"': r
yang dahulu
,.-..1
merupairanunit struktural di bawah Departeqrgnperhubungan telaii oirrbahmer{adi LembagapemerintahNon Deparremexr; ,"t:.
,
.
:'iti':
I
b . bahwa sehubungandengan hal tersebut pada ,luqnf a, rnaka dipandangperlu menyempurnakanKeputusanpresiden Nomor I02
Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tlrgas, Fungsi, Kewenangan,susunanorganisasi,dan TataKerja Depanemen;
Mengingat
1 . Pasal4 ayat( 1 ) Undang-Undang Dasar l94S; undang-'undangNomor 22 Tatrun 1999 tentang pemerintahan Daerah( LembaranNegaraTahun 1999Nomor 60, Tambahan LembaranNegaraNomor 3839);
3 . Peraturan Pemerintah Nomor 2s rahun
zau) tentang KewenanganPemerintah dan Kewenanganpropinsi sebagai Daerah otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
TapbahanLembaranNegaraNomor 39SZ);
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
4.
Keputusan Presiden Nomor
L02 Tahun 2001 tenfang
Kedudu.kan,Tugas,Fungsi, .Kewenangan, SusunanOrgani.sasi, dan Tat"rKerja Departemen;
MEMUTUSKAN: Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN TEI{TANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSI\N
PRESIDEN
hIOMOR
TO2 TAHUN
2OO1
TENTANG KEDUDT]KAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANG.
AN, SUS]IrNANORg.+l{.rp,+qrrDAN - I4TA
KERIA
DEPAR.TEIIEN.
Pasal I KetentuanFasal 35 KeputusanPresidenNomor t02 Tahun 2001 tentang Kedudukan, T\rgas, Fungsi, Kewenangan, Sr.lgunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen diubah, sehingga seluruhnyaberbunyisebagaiberikut :
"Pasal 35 Dalam menyelenggarakanfungsi, sebagaimanadimaksud dillam Pasal34, DepartemenPerhubungan mempunyaikewenangan: a. penetapan kebijakan di
bidangnya untuk
mendukung
pembangunan secaramakro; b. penetapa,n ...
-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
b . penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minim.al yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidangnya; c.
penyusunan rencananasional.secaramakro di bidangnya;
d.
penetapranpersyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenagaprofesional/ahtiserta persyaratanjabatan di bidangnya;
e.
pembinaan dan pengawasanatas penyelenggaraanotonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, birnbingan, pelatiharn, arahan,dan supervisidi bidangnya;
f.
pengatuuan penerapanperjaqjianataufersetuluaninternasional yangdisahkanatasnamanegaradi bidangnya;
o at'
penetapan'standar pemberian.ijinoleh Daerahdi bidangnya, ; I
h. penaru€ulangan bencanayangberskalanasionaX di bidangnya; i. 1 J.
penetapan kebijakansisteminformasinasionaldi bidangnya; penetapan persyaratankualifikasiusahajasa di bidangnya;
k. penyelesaian perselisihanantarPropinsidi bidangnya;
t. pengaturansistemlembagaperekonomiannegaradi bidangnya; r :..
m. fasifilgp.! kegiatandistribusibahan-bahan pokok di bidangnya; .:
n. pengaturan...
t
PRESIDEN REPUELIK INDONESIA
pengaturantata ruang ,udaranasional,jaringan pelayananlalu lintas udara, batas yuridiksi ruang udara nasional, dan pembagian pengendalian ruang udara dalam Upper Flight Information Region, pengaturanrute, jaringan dan kapasitas penerbangan,serta sistem pendukungpenerbangandi bandar udara: o. pengaturan pos nasional dan sistem pertelekomunikasian nasional; p. pengatu.rand?n penetapan pedoman pengelolaan bantuan pencarian"darrlpertolongan.(search and rescue/SAR)serta penyelenggaraan SAR Nasional; q. penetapanpedoman lokasi pelabuhan penyeberanganlintas propinsi dan antar negara,penetapanstandarpenentuandaerah lingkungan kerja perairan atau daerah lingkungan kerja pelabuha.nbagi pelabuhan-pelabuhanantar Propinsi dan internasional, penetapan lintas penyeberangan dan alur pelayaranInternasional,.serta penetapanstandar pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan antar Propinsi,/Internasional ; r.
penetapanstandarteknis dan sertifikasisaranakereta api serta saranadan'prasaranaangkutanlaut, sungai,danau,darat, dan udara serrtapenetapantarif dasar angkutanpenumpangkelas ekonom.i; s. penetapan ...
-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
s . penetapanstandarrambu-rambujalan dan pedomanpenentuan lokasi pemasangan, jalan dan jembatantimbang, perlengkapan standarlaik jalan, persyaratanpengujiankendaraanberm.otor dan standarpendaftarankentlaraanbermotor serta penetilpan persyaratan pemberian Surat Ijin
Mengemudi kendaraan
bermotor; t.
penetapanstandarkawasankeselamatanoperasi penerbangan dan penetapankriteria bataskawasankebisinganserta daerah lingkup kerja bandarudara, dan penetapantotasi bandarudara liritas Propinsi dan antar negara;
u . penetapanpersyaratan pengangkutanbahan dan/atau barang berbahayalintasdarat,laut danudara; v . penerbitanlisensidanperingkattenagateknispenerbangan ; w . perenca,rnan jaringanjalan keretaapi umum dan pembangunan
naiionai- Sertfliinerapan
spbsifikasi jaringan lintas dan
klasifikasijalur keretaapi dan pengawasannya; X.
penetapanperencanaanumum"jaringanfasilitas kenavigasian, pemand,uandan penundaan kapal, sarana dan prasarana peqjagaan dan penyelamatanserta penyediaan sarana dan prasaranadi wilayah laut di luar tZ (duabelas)mil;
y. pelaksanaan"".
PRESIDEN REPUBI-IK INIDONESIA
v.
pelaksanaanpemberian ijin usaha penerbangan,penetapan standar naik laut dan laik udara serta pedoman keselamatan kapal dan pesawat udara, auditing manajemen keselamatan kapal clanpesawatudara, patroli laut, dan SAR, penyidikan, penanggulangan kecelakaan,bencanakapal dan pesawatudara, pemberian ijin kerja keruk dan reklamasi yang berada di wilayahlaut di luar 12 (duabenas)mil sertapemberianijin orbit satelit dan frekuensi kecuali radio dan televisi lokal di bidangnya;
z . sertifikasi peralatan dan
fasilitas penur{ang operasi
penerbangan; a.
pelaksanaanpelayanannavigasipenerbangan;
ab. penetapan persyaratanuntuk penentuankelasjalan;
ac. kewenangan lain,sesuaidenganketentuanperaturanperundangundanganyangberlaku,yaitu : "elan-.pengendalian-pos 1) pengarturar;pengawoson; dan .sistern pertelekomunikasian nasional; 2) penetapankebijakandi bidang spektrumfrekuensi radio dan orbit satelit secaranasionalkecuali ijin frekuensiradio dan televisilokal."
Pasal II ...
Pasal II KeputusanPresidenini mulai berlakupadatanggalditetapkan.
--
Ditetapkandi Jakarta padatanggal 1 Juli 2002 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA, nd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinansesuaidenganaslinya
3
SnxnnTARIAT KABINETIil
