INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1973 TENTANG UNIT DESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program peningkatan produksi pertanian, khususnya produksi pangan melalui usaha intensifikasi, perlu ditumbuhkan dan di tingkatkan peranan dan tanggungjawab para petani produsen dengan tujuan agar para petani produsen tidak hanya merasa mempunyai tanggungjawab untuk ikut serta meningkatkan produksi itu sendiri, tetapi juga secara nyata dapat memetik dan menikmati hasilnya guna peningkatan taraf hidupnya ; b. bahwa agar hal termaksud pada sub a diatas dapat terlaksana secara effektif dan effisien, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden sebagai pedoman pengaturan dan pembinaan UNIT DESA. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ; 2. Undang-undang nomor 12 Tahun 1967 ; 3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1969 ; 4. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1969 ; 5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973. MENGINSTRUKSIKAN Kepada : 1. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS ; 2. Mentei Pertanian, Ketua Badan Pengandali BIMAS ; 3. Menteri Dalam Negeri ; 4. Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi ; 5. Menteri Perdagangan ; 6. Gubernur Bank Indonesia ; 7. Para Gubernur/Ketua Badan Pembina BIMAS ; 8. Direksi Bank Rakyat Indonesia. Untuk : PERTAMA : Menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai pedoman dalam membina pengembangan UNIT DESA yang
merupakan landasan bagi pelaksanaan peningkatan produksi pangan serta peningkatan taraf hidup para petani produsen khususnya dan masyarakat desa pada umumnya. KEDUA : Apabila dianggap perlu memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan dibidang masing-masing untuk pengamanan dan kelancaran pembinaan Unit Desa sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam lampiran Instruksi Presiden ini serta dengan koordinasi yang sebaik baiknya. KETIGA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Mei 1973. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO JENDERAL TNT.
LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1973. TANGGAL 5 MEI 1973.
PEDOMAN MENGENAI PENGATURAN DAN PEMBINAAN UNIT DESA BAB I UMUM Pasal 1
UNIT DESA ialah suatu kesatuan agro ekonomis dari masyarakat desa dalam suatu wilayah, yang memiliki fungsi-fungsi penyuluhan pertanian, perkreditan, penyaluran sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, yang dibentuk dan dibina dalam rangka program peningkatan produksi pertanian khususnya produksi pangan melalui usaha-usaha intensifikasi, serta pengembangan perekonomian masyarakat desa yang diorganisir berdasarkan koperasi guna meningkatkan taraf hidup para petani produsen khususnya serta masyarakat desa pada umumnya. Pasal 2 Tujuan pembentukan UNIT DESA adalah : a. Menjamin terlaksananya program peningkatan produksi pertanian khususnya produksi pangan secara effektif dan effisien. b. Memberikan kepastian bagi para petani produsen khususnya serta masyarakat desa pada umumnya, bahwa mereka tidak hanya mempunyai tanggungjawab untuk ikut serta meningkatkan produksi itu sendiri tetapi juga secara nyata dapat memetik dan menikmati hasilnya guna peningkatan taraf hidup serta kesejahteraannya. Pasal 3 (1). UNIT DESA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Lampiran Instruksi Presiden ini mempunyai wilayah kerja yang secara tekhnis maupun ekonomis memenuhi persyaratan sebagai wilayah untuk pelaksanaan program peningkatan produksi pertanian khususnya produksi pangan melalui usaha-usaha intensifikasi. (2). Wilayah UNIT DESA tersebut dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari satu atau beberapa desa yang terletak pada satu atau lebih wilayah Kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten/Daerah Tingkat II yang luas areal persawahannya berkisar antara 600 ha (enam ratus hektare) sampai dengan 1.000 ha (seribu hektare). Pasal 4 Penetapan mengenai pembentukan UNIT DESA beserta wilayahnya dilakukan oleh Gubernur/Ketua Badan Pembina BIMAS atas usul Bupati/Ketua Badan Pelaksana BIMAS, menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali BIMAS. Pasal 5
(1). Untuk dapat melaksanakan fungsinya tersebut dalam Pasal 1 Lampiran instroksi Presiden ini, UNIT DESA memiliki unsur-unsur : a. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang bertugas melaksanakan fungsi penyuluhan. b. B.R.I. Unit Desa yang bertugas mengurus fungsi perkreditan. c. Pengecer/kios/warung Unit Desa yang bertugas melaksanahan fungsi penyaluran sarana produksi, pupuk, pestisida, benih serta alat-alat pertanian. d. Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa yang bertugas melaksanakan fungsi pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian. (2). Sesuai dengan tingkat perkembangannya, Badan Usaha Unit Desa/Koperasi unit Desa tersebut dalam ayat (1) huruf d Pasal ini secara bertahap dan berencana melaksanakan fungsi-fungsi yanq dilaksanakan oleh unsur-unsur UNIT DESA tersebut dalam ayat (1) huruf a sampai dengan c Pasal ini sebagian atau seluruhnya, hingga akhirnya keempat fungsi utama UNIT DESA tersebut dilaksanakan oleh Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa. BAB II PENYULUH PEPTANIAN LAPANGAN Pasal 6 Pada setiap Wilayah UNIT DESA terdapat sedikit-dikitnya satu orang Penyuluh Pertanian Lapangan (P.P.L.) yang diperlengkapi dengan sarana-sarana penyuluhan yang bertugas memberikan penyuluhan pertanian kepada petani produsen dalam wilayah UNIT DESA yang bersangkutan. Pasal 7 (1). Penyuluh Pertanian Lapangan (P.P.L,) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali BIMAS atau pejabat yang ditunjuknya atas dasar usul dari Inspektur/Kepala Dinas Pertanian Rakyat/Ketua Harian Badan Pembina BIMAS. (2). Penyuluh Pertanian Lapangan secara teknis bertanggungjawab kepada Ketua Pelaksana Harian Bimas Kecamatan. BAB III B.R.I. UNIT DESA Pasal 8 (1). B.R.I. Unit Desa adalah organ dari Bank Rakyat Indonesia yang secara
organisatoris termasuk dalam struktur organisasi kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia. (2). Wilayah Kerja B.R.I. Unit Desa dapat meliputi lebih dari satu Wilayah Unit Desa. Pasal 9 (1). Sebagai organ dari Bank Rakyat Indonesia B.R.I Unit Desa mempunyai fungsi pokok memberikan pelayanan perbankan didalam wilayah kerjanya. (2). Dalam hubungannya dengan fungsi pokok tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, B.R.I. Unit Desa melakukan kegiatan : a. Memberikan pelayanan kredit BIMAS. b. Sesuai dengan perkembangan pada tahap selanjutnya, B.R.I. Unit Desa akan menjalankan usaha mobilisasi dana-dana (TABANAS TASKA dan tabungan) dan pelayanan kredit non BIMAS. Pasal 10 (1). Pendirian B.R.I. Unit Desa didasarkan atas azas-azas perbankan yang sehat. (2). Penetapan pembentukan suatu B.R.I Unit Desa dilakukan oleh Direksi Bank Rakyat Indonesia. (3). B.R.I, Unit Desa dipimpin oleh seorang Mantri yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Daerah Bank Rakyat Indonesia atas usul Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia yang bersangkutan. (4). Pimpinan B.R.I. Unit Desa tersebut dalam ayat (3) Pasal ini dalam pelaksanaan tugasnya, bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia yang bersangkutan. BAB IV PENGECER/KIOS/WARUNG UNIT DESA Pasal 11 (1). Pengecer/Kios/Warung Unit Desa merupakan saluran distribusi dari saranasarana produksi pertanian, pupuk, pestisida, benih dan alat-alat pertanian, baik milik dari maupun yang ditunjuk oleh produsen/importir/distributor dari sarana-sarana produksi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pola penyaluran dari masing-masing sarana produksi.
(2). Pengecer/Kios/Warung Unit Desa mempunyai fungsi pokok menyalurkan dan melayani kebutuhan para petani produsen akan sarana produksi diwilayah Unit Desa yang bersangkutan. BAB V BADAN USAHA UNIT DESA/KOPERASI UNIT DESA Pasal 12 (1). Pada dasarnya pada setiap Wilayah unit Desa dibentuk Badan Usaha Unit Desa sebagai suatu lembaga ekonomi berbentuk koperasi yang pada tahap permulaan pertumbuhannya dapat merupakan gabungan usaha bersama dari koperasi-koperasi pertanian/koperasi-koperasi desa yang terdapat didalam Wilayah Unit Desa tersebut, yang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perkembangannya dilebur/disatukan dalam satu Koperasi Unit Desa. (2) . Dalam hal pada suatu Wilayah Unit Desa tidak terdapat atau hanya ada satu Koperasi pertanian/Koperasi desa, maka pada Wilayah Unit Desa tersebut secara langsung dapat dibentuk Koperasi Unit Desa. Pasal 13 Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa melakukan fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) haruf d jo. ayat (2) Pasal 5 Lampiran instruksi Presiden ini. Pasal 14 Hal-hal mengenai pembentukan, pengesahan dan kepengurusan Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa diatur oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi. Pasal 15 Dalam hal Badan Usaha Unit Desa tersebut telah sampai pada tahap peleburannya menjadi suatu Koperasi Unit Desa, statusnya sebagai badan hukum (koperasi) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. BAB VI KOORDINATOR UNIT DESA Pasal 16
(1). Ketua Pelaksana Harian BIMAS Kecamatan ditunjuk selaku Koordinator UNIT DESA. (2). Dalam hal Wilayah Unit Desa meliputi lebih dari satu Wilayah Kecamatan, maka salah satu dari Ketua Pelaksana Harian BIMAS dari Kecamatan-kecamatan yang bersangkutan ditunjuk sebagai koordinator atas penetapan Gubernur/Ketua Badan Pembina BIMAS dengan mendengar pertimbangan Ketua Badan Pelaksana BIMAS dari Kabupaten/Daerah Tingkat II yang membawahi Kecamatan-kecamatan yang bersangkutan. Pasal 17 (1). Dalam kedudukannya selaku koordinator UNIT DESA, Ketua Pelaksana Harian BIMAS Kecamatan mempunyai fungsi pokok menjalankan koordinasi di UNIT DESA dalam rangka menjamin terlaksananya fungsi dan tercapainya tujuan pembentukan UNIT DESA sebagaimana yang masing-masingnya dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Lampiran Instruksi Presides ini. (2). Dalam hubungannya dengan fungsi pokoknya tersebut pada ayat (1) Pasal ini, koordinator UNIT DESA menjalankan tugas-tugas sebagai berikut : a. Mengkoordinir dan mongawasi pelaksanaan tugas dari masing-masing unsur UNIT DESA tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan d Lampiran Instruksi Presiden ini yang terdapat dalam Wilayah UNIT DESA tersebut. b. Menjalankan tugas-tugas lainnya dalam rangka pelaksanaan fungsi UNIT DESA yang diberikan oleh Camat/Ketua Badan Pelaksana BIMAS Kecamatan atau Bupati/Ketua Badan Pelaksana BIMAS dalam hal Wilayah UNIT DESA tersebut terletak dalam lebih dari satu wilayah Kecamatan. Pasal 18 Koordinator UNIT DESA tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) Lampiran Instruksi Presiden ini dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat/Ketua Badan Pelaksana BIMAS Kecamatan yang bersangkutan atau Bupati/Ketua Badan Pelaksana BIMAS dalam hal Wilayah UNIT DESA tersebut terletak dalam lebih dari satu Wilayah Kecamatan. BAB VII PEMBINAAN UNIT DESA Pasal 19 (1). Untuk tujuan koordinasi, integrasi dan synchronisasi, badan-badan yang merupakan kelengkapan organisasi BIMAS tersebut pada Pasal 2 ayat (1)
Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1969, melakukan pembinaan umum terhadap UNIT DESA dan bertanggungjawab atas perkembangannya dengan ketentuan sebagai berikut : a. Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali BIMAS melakukan pembinaan umum dan bertanggungjawab atas perkembangan seluruh UNIT DESA. b. Gubernur/Ketua Badan Pembina BIMAS melakukan pembinaan umum dan bertanggungjawab atas perkembangan UNIT-UNIT DESA yang terdapat dalam lingkungan Daerah Tingkat I yang bersangkutan sesuai dengan pedoman-pedoman yang digariskan oleh Badan Pengendali BIMAS. c. Bupati/Ketua Badan Pelaksana BIMAS melakukan pembinaan umum dan bertanggungjawab atas perkembangan UNIT-UNIT DESA yang terdapat dalam lingkungan Daerah Tingkat II yang bersangkutan sesuai dengan pedoman-pedoman yang digariskan oleh Badan Pembina BIMAS. (2). Pembinaan tehnis terhadap badan-badan yang melaksanakan fungsi-fungsi UNIT DESA tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan d Lampiran Instruksi Presiden ini dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Departemen/Instansi yang membawahi bidang kegiatan dari masing-masing unsur UNIT DESA yang bersangkutan. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Badan-badan yang merupakan kelengkapan UNIT DESA yang telah ada sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden ini tetap dapat melanjutkan kegiatannya dengan keharusan menyesuaikan nama dan kegiatan badannya atas dasar ketentuan-ketentuan dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.
