PPAT

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB III AKIBAT HUKUM PERBEDAAN PENILAIAN DALAM PEMERIKSAAN PAJAK ANTARA PETUGAS PEMERIKSA PAJAK DENGAN WAJIB PAJAK NOTARIS/PPAT

3.1 Sanksi atas Perbedaan Penilaian pada Pemeriksaan Pajak Hasil pemeriksaan pajak bukanlah sesuatu yang sakral, yang tidak dapat disentuh oleh siapapun. Tetapi justru sebaliknya, bahwa hasil pemeriksaan pajak adalah merupakan hasil kerja Pemeriksa Pajak (fiskus) yang mencari dan mengumpulkan bukti-butki yang diyakini dapat mengoreksi bahkan mengubah laporan Wajib Pajak dalam SPT, yang terkadang hanya memaksakan aspek formalnya saja, sehingga masih sangat luas untuk disikapi bahkan untuk dipersengketakan.29 Bahan dasar yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan adalah SPT beserta data keuangan lain yang dimiiki oleh Wajib Pajak. Dari SPT dan laporan keuangan tersebut, Petugas pemeriksa harus dapat melakukan analisa dan akibat yang ditimbulkan dari perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Perubahan yang terjadi dan akibat yang ditimbulkan merupakan sebuah potensi koreksi pajak. Petugas Pemeriksa Pajak yang tidak atau kurang kemampuan analisanya dapat menyebabkan potensi yang ada tersebut tidak dapat diwujudkan menjadi koreksi pajak yang signifikan. Penegakan hukum pajak dilakukan dalam bentuk penjatuhan sanksi sebagai akibat hukum terhadap

29

TESIS

Nur Hidayat, Op. cit., h.363

PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP NOTARIS...

VEGA RAHMA BAHARI


pelanggar hukum pajak untuk melindungi kepentingan negara untuk memperoleh pembiayaan dari sektor pajak mengingat hukum pajak tidak hanya melindungi kepentingan Wajib Pajak, namun juga melindungi sumber pendapatan negara yang terfokus pada pemenuhan kewajiban Wajib Pajak untuk membayar pajak yang terutang. Sanksi tersebut berupa sanksi administrasi bunga dan/atau denda sebagai tahapan awal dari akibat hukum terhadap perbedaan penilaian pajak yang terjadi. Untuk tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat terdapat persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut yaitu adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, adanya aparat penegak hukum yang professional dan bermental jujur atau memiliki integritas moral terpuji, dan adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.30 Hasil Pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan pajak tidak selalu berada dalam keadaan yang benar. Ketidakbenaran hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan pajak sehingga merugikan Wajib Pajak. Untuk membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan pajak yang merugikan, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat pajak yang memerintahkan pemeriksaan pajak termaksud. Permohonan tersebut tidak boleh melampaui batasan waktu yang telah ditentukan karena berakibat tidak dapat dipertimbangkan sehingga tujuan

30

Muhammad Djafar Saidi, Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 114.

TESIS


VEGA RAHMA BAHARI


untuk membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan pajak tak terkabulkan. Dasar hukum bagi Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksan pajak terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP. Menurut ketentuan tersebut, pejabat pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, atau pembahasan akhir dengan Wajib Pajak. Kemudian, dalam penjelasannya dikatakan bahwa dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak, Pejabat Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan

pajak

yang

dilaksanakan

tanpa

penyampaian

surat

pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir dengan Wajib Pajak. Namun demikian, Wajib Pajak yang tidak hadir dalam pembahasan akhir sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan. Konsekuensi hukum yang timbul dari permohonan wajib pajak yang dikabulkan oleh pejabat pajak adalah hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan pajak tidak mengikat Wajib Pajak. Dalam arti, Wajib Pajak tidak memiliki kewajiban untuk menaati hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan pajak mengingat hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil

TESIS


VEGA RAHMA BAHARI


pemeriksaan pajak mengandung cacat yuridis karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum pajak dilakukan dalam bentuk penjatuhan sanksi terhadap pelanggar hukum pajak untuk melindungi kepentingan negara untuk memperoleh pembiayaan dari sektor pajak mengingat hukum pajak tidak hanya melindungi kepentingan Wajib Pajak, namun juga melindungi sumber pendapatan negara yang terfokus pada pemenuhan kewajiban Wajib Pajak untuk membayar pajak yang terutang. Untuk tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat terdapat persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut adalah adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental jujur atau memiliki integritas moral terpuji, dan adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.31 Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan secara memadai akan mempersulit penghitungan pajak yang terutang ketika Wajib Pajak tersebut mengisi SPT maupun ketika mempertanggungjawabkan pengisian SPTnya dihadapan Peneliti SPT dalam hal ini adalah Petugas Pemeriksa Pajak. Sehingga berpotensi besar terjadi kesalahan terhadap perhitungan dalam hasil pemeriksaan pajak dan perbedaan penilaian dengan SPT yang dibuat oleh Wajib Pajak. Sanksi atas pelanggaran perpajakan terdapat 2 (dua) jenis sanksi, yaitu: a. Sanksi Administrasi, berupa:

31

TESIS

Ibid, h. 114.


VEGA RAHMA BAHARI


1. Sanksi bunga Sanksi

bunga

yang

dikenakan

pada

Wajib

Pajak

berdasarkan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut: 1) Berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar (Pasal 13 ayat (2) UU KUP). Dikenakan sanksi berupa bunga 2% (dua persen) perbulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat)

bulan sejak saat terutangnya

pajak atau berakhirnya masa/bagian tahun/tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB. 2) Dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung (Pasal 14 ayat (3) UU KUP). Dikenakan sanksi berupa bunga 2% (dua persen) perbulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat)

bulan sejak saat terutangnya pajak atau

berakhirnya masa/bagian tahun/tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak. 2. Sanksi denda Wajib Pajak yang telah melalui pemeriksaan pajak namun belum

dilakukan

penyidikan

untuk

mengungkapkan

ketidakbenaran perbuatannya (Pasal 8 ayat (3) UU KUP), dikenakan denda sebesar 150% (sereatus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

TESIS


VEGA RAHMA BAHARI


3. Sanksi kenaikan Sanksi ini diberlakukan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKB tambahan (Pasal 15 ayat (2) UU KUP) dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. b. Sanksi Pidana 1. Pidana kurungan karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan terkait dengan pemeriksaan pajak diantaranya adalah sebagai berikut: a) menolak

untuk

dilakukan

pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29 UU

KUP; b) memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau doumen lain yang palsu atau dipalsukan seolaholah benar atau menggambarkan keadaan yang sebenarnya; c) tidak

menyelenggarakan

pembukuan

atau

pencatatan di Indonesia, tidak memperihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain; d) tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan

TESIS


VEGA RAHMA BAHARI


kerugian pada pendapatan negara (Pasal 39 ayat (1) UU KUP). Dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. 2. Pidana penjara karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan kecuali untuk tindak pidana Pasal 41A, dan Pasal 41C UU KUP. Kealpaan yang dimaksud berarti tidak sengaja, lalai, tidak berhati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Terhadap

pembukuan

atau

pencatatan

yang

tidak

memadai

menyebabkan Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut: 1)

Pasal 13 ayat (1) huruf d UU KUP memberi sanksi administrasi kepada Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP, sehingga Pemeriksa sulit mendapatkan kebenaran atas pengisian SPT Wajib Pajak dimaksud, maka Pemeriksa berwenang menetapkan pajak secara jabatan untuk Wajib Pajak tersebut.

2)

Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP memberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan kepada Wajib Pajak yang setelah

TESIS


VEGA RAHMA BAHARI


dilakukan pemeriksaan pajak ternyata masih terdapat yang tidak atau kurang dibayar. Selain harus menyetor pajak yang tidak atau kurang bayar tersebut, Wajib Pajak harus memikul bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan dihitung sejak berakhirnya Tahun Pajak, Masa Pajak, atau bagian Tahun Pajak sampai dengan diterbitannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Bunga tersebut dikenakan terhadap pajak yang masih kurang atau tidak dibayar. 3)

Pasal 13 ayat 2 huruf c UU KUP memberi sanksi administrasi kepada Wajib Pajak yang setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdapat PPN dan PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasi atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Sanksi tersebut adalah selain Wajib Pajak harus menyetor kembali PPN dan PPnBM yang kurang bayar akibat kompensasi

atau penerapan tarif 0%

yang tidak seharusnya

dikompensasi, ditambah dengan sanksi kenaikan sebesar 100% dari jumlah yang kurang bayar. 32 Pasal 39 ayat (1)huruf c UU KUP menyatakan bahwa Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, atau tidak memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain dan pada huruf d di pasal yang sama menyatakan bahwa Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang dengan sengaja tidak memperlihatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen lain yang palsu atau seolah-olah benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun

32

TESIS

Hardi, Op.cit., h. 55


VEGA RAHMA BAHARI


dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Ancaman pidana tersebut akan dilipatgandakan apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum melalui jangka waktu satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Dengan undang-undang, Direktur Jenderal Pajak berhak melakukan penyidikan dan mengajukan permohonan kepada Jaksa untuk menuntut Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang dengan sengaja melakukan pelanggaran pidana perpajakan, khususnya yang menyangkut kewajiban pembukuan atau pencatatan.

3.2. Upaya Penyelesaian Perbedaan Penilaian atas Kewajiban Bayar Pajak antara Petugas Pemeriksa Pajak Wajib Pajak Sengketa pajak biasanya diawali dari adanya ketidaksamaan persepsi atau terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak atas pajak terutang. Wajib Pajak dapat mengambil sikap dan bahkan dapat mempersengketakan dengan mengajukan keberatan atas koreksi dari Petugas Pemeriksa Pajak yang telah ditetapan dalam Surat Ketetapan Pajak.33 Dalam upaya menghindari pemeriksaan pajak, Wajib Pajak yang telah melakukan kewajiban perpajakan dengan benar dan akan meminta pemenuhan haknya, seperti pengambilan kelebihan pajak, tidak akan merasa keberatan untuk dilakukannya pemeriksaan pajak. Walaupun

33

TESIS

Nur Hidayat, Op.cit.,h. 364


VEGA RAHMA BAHARI


seandainya boleh memilih maka wajib pajak cenderung untuk meminta hak tersebut tanpa perlu dilakukan dengan melalui pemeriksaan pajak. Saat pemeriksaan pajak dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Pajak, Wajib Pajak akan diberitahukan hasil temuan terhadap pemeriksaan. Berdasarkan pemberitahuan hasil temuan pemeriksa pajak, Wajib Pajak dapat memberikan tanggapan atau koreksi temuan tersebut. Petugas Pemeriksa Pajak akan melakukan koreksi dan memberitahukan hasil temuan tersebut apabila penjelasan atau tanggapan Wajib Pajak dianggap benar oleh Petugas Pemeriksa Pajak. Apabila ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Petugas Pemeriksa Pajak tanpa didahului pemberitahuan hasil temuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak, maka Wajib Pajak berhak mengajukan pembatalan atas ketetapan pajak tersebut.34 Pembahasan akhir (closing conference) yang disetujui kemudian ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan terhadap setiap temuan Petugas Pemeriksa yang akan dijadikan dasar dalam rangka keberatan Wajib Pajak. Temuan yang telah disetujui Wajib Pajak tersebut akan dihitung oleh Petugas Pemeriksa untuk diketahui besaran pajak yang masih harus dibayarkan akibat dari adanya temuan tersebut dengan waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal ketetapan tersebut. Apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran atas pajak yang harus dibayar atas ketetapan pajak yang koreksi temuan pemeriksaannya telah disetujui, maka terhadap Wajib Pajak akan dilakukan tindakan penagihan hutang pajak. Wajib Pajak juga akan dianggap tidak memenuhi

34

TESIS

Nur Hidayat, Op.cit.,h. 338


VEGA RAHMA BAHARI


persyaratan formal untuk mengajukan keberatan berkaitan ketetapan pajak terkait.35 Hukum pajak dalam upaya penyelesaian sengketa yang terjadi antara Wajib Pajak dengan Petugas dan Pemeriksa Pajak memiliki upaya hukum yang dilakukan diluar peradilan pajak, dan di dalam peradilan pajak. Upaya hukum diluar peradilan pajak diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang melakukan perbuatan hukum menyimpang dari norma hukum yang ditentukan. Upaya hukum diluar peradilan pajak berupa hak yang boleh dipergunakan untuk mengoreksi perbuatan hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Petugas atau Pemeriksa Pajak. 3.2.1. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pajak Diluar Peradilan Pajak Upaya hukum diluar peradilan pajak yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak dalam Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan dalam berbagai hal menyangkut hasil pemeriksaan pajak terkait. Upaya hukum tersebut antara lain:36 A. Pembetulan Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak dan Keputusan Pembetulan didasarkan atas permintaan Wajib Pajak atau karena tindakan Pejabat Pajak berdasarkan jabatannya. Pembetulan ditujukan terhadap kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung sebagaimana dalam ketetapan pajak, surat tagihan pajak, dan keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Pajak. Hal yang dapat dibetulkan karena kesalahan tulis dan atau 35 36

TESIS

Ibid, h. 339. Muhammad Djafar Saidi, Op.cit., h. 75.


VEGA RAHMA BAHARI


kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU KUP adalah: 1) Ketetapan pajak yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan surat ketetapan pajak nihil; 2) Surat tagihan pajak; 3) Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak; 4) Surat keputusan pemberian imbalan bunga; 5) Surat keputusan keberatan; 6) Surat keputusan pengurangan sanksi administrasi; 7) Surat keputusan penghapusan sanksi administrasi; 8) Surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, atau; 9) Surat keputusan pembatalan ketetapan pajak. Kemudian menurut Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU KUP ditegaskan bahwa ruang lingkup pembetulan terbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai berikut: a. Kesalahan tulis, yaitu antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, masa atau tahun pajak, dan tanggal jatuh tempo. b. Kesalahan hitung, yaitu kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan.

TESIS


VEGA RAHMA BAHARI


Apabila masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada pejabat pajak, atau pejabat pajak dapat melakukan pembetulan lagi karena jabatannya. B. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi. Atas sanksi administrasi yang diberikan baik berupa denda, bunga, atau kenaikan yang diterbitkan oleh Pemeriksa Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan pembatalan, penghapusan, atau pengurangan karena sanksi administrasi tersebut bukan sematamata karena kesalahan Wajib Pajak. Untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut, terlebih dahulu Wajib Pajak mengajukan permohonan tertulis kepada Pejabat Pajak atau berdasarkan tindakan Pejabat Pajak. Menurut Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP alasan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Dalam arti, ketidaktelitian Petugas Pajak berakibat kepada pengenaan sanksi administrasi kepada Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, atau surat tagihan pajak. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

TESIS


VEGA RAHMA BAHARI


1) Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan tersebut. 2) Permohonan tersebut ditujukan kepada Pejabat Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut. 3) Tidak melebihi batas waktu tiga bulan sejak tanggal diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, atau surat tagihan pajak, kecuali bila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa batas waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. C. Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Ketetapan pajak yang dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan adalah surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang tidak benar. Dasar hukum untuk melakukan perngurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP. Kewenangan melakukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah wewenang Pejabat Pajak berdasarkan permohonan tertulis Wajib Pajak.

TESIS


VEGA RAHMA BAHARI


Permohonan tertulis Wajib Pajak diajukan untuk setiap surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang tidak benar harus memuat atau menyebutkan jumlah pajak yang menurut perhitungan wajib pajak seharusnya terutang. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan memiliki perbedaan dari aspek yuridis. Pengurangan dalam arti bahwa pajak yang terutang setelah dilakukan pengurangan oleh pejabat pajak maka dianggap sah dan mengikat Wajib Pajak.. Pembatalan dapat berupa batal demi hukum yang berarti pajak yang terutang dianggap tidak pernah ada, dan dapat dibatalkan yang berarti pajak yang terutang dianggap tidak pernah ada pada saat dilakukan pembatalan. Surat tagihan pajak yang tidak benar dimohonkan oleh Wajib Pajak untuk dilakukan pengurangan atau pembatalan. Permohonan Wajib Pajak harus dalam bentuk tertulis yang ditujukan kepada Pejabat Pajak yang menerbitkan surat tagihan pajak tersebut. Ketidakbenaran yang termuat adalah jumlah pajak yang terutang dan atau sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan. Pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak tidak berbeda dengan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dari aspek yuridis.

TESIS


VEGA RAHMA BAHARI


Landasan hukum bagi Pejabat Pajak untuk melakukan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP, dipertegas dalam penjelasannya, surat tagihan pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Pejabat Pajak karena jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak. D. Memperoleh Keterangan Tertulis Untuk memperoleh keterangan secara tertulis dari Pejabat Pajak, Wajib Pajak terlebih dahulu mengajukan permintaan secara tertulis

dengan

mencantumkan

hal-hal

yang

dimintanya.

Walaupun ketentuan yang terkait tidak disyaratkan “tertulis”, seyogianya

permintaan

itu

dalam

bentuk

tertulis

untuk

memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan perminaan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar permintaan itu tidak disangkali

oleh Pejabat

Bank tatkala

telah disampaikan

kepadanya. Sebenarnya keterangan secara tertulis yang diminta oleh Wajib Pajak bertujuan untuk mendapatkan keadilan dalam memenuhi kewajiban dan haknya sebagaimana yang telah ditentukan. Keterangan secara tertulis yang diperoleh oleh Wajib Pajak berdasarkan permintaannya sebagai suatu kewajiban bagi Pejabat Pajak adalah: 1) Keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar menolak atau menerima sebagian permohonan Wajib Pajak;

TESIS


VEGA RAHMA BAHARI


2) Keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungut pajak; 3) Keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Pejabat Pajak maupun pemotong atau Pemungut Pajak; 4) Keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar menolak atau menerima sebagian permohonan Wajib Pajak. Berkaitan dengan keeempat ketentuan tersebut diatas, meletakkan kewajiban kepada Pejabat Pajak untuk memenuhi permintaan Wajib Pajak. Sekalipun sifat hukumnya adalah kewajiban, jika tidak dikabulkan, tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada Pejabat Pajak. Kemudian bagi Wajib Pajak tidak terdapat ketentuan yang digunakan untuk memaksa Pejabat Pajak agar memenuhi permintaannya. E. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Kadangkala Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya berupa membayar pajak melebihi yang seyogianya dibayar, baik untuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah. Apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak, pejabat pajak menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar sebagai bentuk kepastian hukum yang diberikan kepada Wajib Pajak. Surat ketetapan pajak lebih bayar yang diterbitkan oleh Pejabat Pajak harus memenuhi persyaratan

TESIS


VEGA RAHMA BAHARI


agar keabsahan tidak diragukan lagi. Menurut Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU KUP, surat ketetapan pajak lebih bayar diterbitkan apabila untuk: 1) Pajak Penghasilan, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang; 2) Pajak Pertambahan Nilai, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang. Apabila terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, yang dimaksud dengan jumlah pajak yang terutang adalah jumlah pajak keluaran setelah dikurangi pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai tersebut; 3) Pajak penjualan atas barang mewah, jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang. Pejabat pajak menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar setelah dilakukan pemeriksaan atas surat pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Setelah menerima surat ketetapan pajak lebih bayar dan menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pejabat Pajak yang menerbitkannya. Selanjutnya, Surat Ketetapan Pajak lebih bayar masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata

TESIS


VEGA RAHMA BAHARI


pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar dari kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Permohonan tertulis yang diajukan Wajib Pajak agar dapat dikabulkan harus secara lengkap diterima oleh Pejabat Pajak. Menurut penjelasan Pasal 17B ayat (1) UU KUP, yang dimaksud dengan surat permohonan telah diterima secara lengkap adalah dalam arti bahwa surat pemberitahuan telah diisi lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU KUP. Hal tersebut dimaksudkan agar memudahkan Pejabat Bank melakukan pemeriksaan atas kebenaran dari permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan kelebihan pembayaran pajak tersebut. Berkaitan dengan perbedaan penilaian yang terdapat pada penetapan pajak BPHTB yang merupakan kewenangan yang diatur pada masing-masing daerah dengan nilai yang telah ditetapkan, upaya hukum keberatan diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah letak objek tanah dan bangunan berada 3.2.2. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pajak Dalam Peradilan Pajak Upaya hukum dalam Peradilan Pajak ditempuh setelah dilakukan penegakan hukum pajak diluar peradilan pajak secara nyata tidak mampu menyelesaikan sengketa pajak. Penegakan hukum pajak melalui peradilan pajak dapat dilakukan melalui Lembaga Keberatan, kemudian diajukan dalam bentuk banding,

TESIS


VEGA RAHMA BAHARI


atau dapat pula diajukan di Pengadilan Pajak dengan uraian sebagai berikut: A. Keberatan Merupakan upaya hukum yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pajak dalam melakukan penagihan pajak sebagaimana yang ditentukan dalam UU KUP. Demikian pula terhadap perbuatan hukum dari pemotong atau pemungut pajak dalam melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana ditentukan dalam UU KUP. Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak tertuju pada materi atau isi dari bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak dan pemotong atau pemungutan pajak, berupa: 1) jumlah kerugian; 2) jumlah besarnya pajak; 3) bukti pemotongan atau pemungutan pajak; 4) penerapan tarif pajak; 5) penerapan persentase norma penghitungan penghasilan neto; 6) penerapan sanksi administrasi; 7) penerapan penghasilan tidak kena pajak; 8) penghitungan pajak penghasilan dalam tahun berjalan;

TESIS


VEGA RAHMA BAHARI


9) penghitungan kredit pajak. Bentuk-bentuk perbuatan hukum dari pejabat pajak dalam melakukan penagihan pajak yang dapat diajukan kebaratan yakni sebagai berikut: 1) surat pemberitahuan pajak terutang; 2) surat ketetapan pajak; 3) surat ketetapan pajak kurang bayar; 4) surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan; 5) surat ketetapan pajak lebih bayar; 6) surat ketetapan pajak nihil; 7) surat tagihan pajak. Permohonan pengajuan keberatan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pejabat Pajak yang membidangi jenis pajak yang dipersengketakan. Permohonan tertulis tersebut memuat alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan dimaksud, dan melampirkan bentuk perbuatan hukum dari Pejabat Bank dan pemotong atau pemungut pajak dalam permohonan tertulis dimaksud. Hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Pajak terhadap surat permohonan tersebut dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak lama. Pengajuan keberatan kepada Pejabat Pajak terikat pada jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-undang Pajak. Sekalipun terikat pada jangka waktu yang ditentukan, saat

TESIS


VEGA RAHMA BAHARI


mulai berlakunya yang berbeda sehingga tidak terdapat sinkronisasi

mengenai

kepastian

hukum

secaa

utuh

menyeluruh. Hal ini dapat dilihat pada norma hukum yng terdapat dalam UU KUP yang terdapat pada Pasal 25 ayat (3) yang menegaskan bahwa; keberatan harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan, sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. Direktur Jendral Pajak harus memberi keputusan atas pengajuan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak tersebut, paling lama 12 (dua belas) bulan. Menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU KUP bahwa apabila setelah lewat waktu tersebut belum terdapat keputusan, pengajuan keberatan Wajib Pajak dianggap diterima. B. Banding Upaya hukum banding merupakan kelanjutan dari upaya hukum keberatan dalam arti, tidak ada banding sebelum melalui keberatan sebagai bentuk penyelesaian sengketa pajak pada tingkat Lembaga Keberatan. Banding merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding bersarkan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Pengajuan banding dilakukan oleh Wajib Pajak manakala beranggapan bahwa

TESIS


VEGA RAHMA BAHARI


surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Lembaga Keberatan tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran. Menurut Y. Sri Pudyatmoko, banding yang diajukan ke pengadilan Pajak merupakan upaya hukum lanjutan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak. Banding diajukan terhadap keputusan dari pejabat yang berwenang, misalnya berkaitan dengan keputusan atas upaya hukum keberatan. Upaya hukum banding (beroep) perpajakan tidak sama persis dengan upaya hukum banding pada Peradilan Umum ataupun Peradilan Tata Usaha Negara karena, yang dinamakan upaya hukum banding merupakan upaya hukum pada Pengadilan Tingkat II. Artinya sengketa hukum itu telah diberi putusan oleh lembaga pengadilan pada tingkat sebelumnya. Dalam Pengadilan Tingkat II tersebut dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proses pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat I. Sementara banding dalam konteks Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yang diajukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap keputusan yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang pajak dapat diajukan banding.37 Lembaga Keberatan merupakan peradilan pajak yang bersifat murni apabila memeriksa dan memutus sengketa pajak dalam kedudukan sebagai tahap pertama menerbitkan

37

TESIS

Pudyatmoko, Y.S., Pengantar Hukum Pajak Cetakan Pertama, Andi, Yogyakarta, 2002. h. 101.


VEGA RAHMA BAHARI


surat keputusan keberatan yang dilakukan oleh Pejabat Pajak dan tidak terlibat dalam sengketa pajak melainkan antara Wajib Pajak dengan pemotong atau pemungut pajak. Jika surat keputusan keberatan tersebut diajukan bandingoleh salah satu pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Pajak berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak tersebut. Jika banding yang diajukan oleh Wajib Pajak terhadap surat keputusan keberatan atas sengketa pajak antara Wajib Pajak dengan Pejabat Pajak atau Pejabat Pajak dengan pemotong atau pemungut pajak, Pengadilan Pajak bertindak sebagai peradilan pajak tingkat satu karena salah satu pihak yang bersengketa adalah Pejabat Pajak sekaligus sebagai pihak yang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Lembaga Keberatan pada saat itu hanya menyelenggarakan peradilan pajak yang bersifat tidak murni terhadap sengketa pajak diputusnya. Persyaratan pengajuan banding untuk dapat diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut: a. Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia. b. Surat Banding ditujukan kepada Pengadilan Pajak. c. Memuat alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterimanya surat keputusan keberatan yang dibanding.

TESIS


VEGA RAHMA BAHARI


d. Melampirkan salinan surat keputusan keberatan yang dibanding. e. Banding terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, lebih dahulu telah dibayar sebesar 50% (limapuluh persen). f. Surat banding diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan, kecuali karena keadaan diluar kekuasaannya (force majeur). g. Apabila surat banding dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum pembanding harus disertai dengan surat kuasa khusus yang sah. Pihak yang berhak mengajukan banding berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak, adalah Wajib Pajak, Ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Ahli waris, pengurus, atau kuasa hukum yang dimaksud berada pada kedudukan sebagai pengganti Wajib Pajak. Pengajuan banding oleh pihak pemanding tidak berarti terjadi penundaan atau terhalangnya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan. Walaupun terdapat surat banding, penagihan

pajak

tetap

harus

dilaksanakan

terhadap

pembanding dan berkewajiban melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya selain melunasi pajak terutang karena

TESIS


VEGA RAHMA BAHARI


pelunasan jumlah pajak yang terutang merupakan kewajiban hukum yang harus ditaati oleh Pembanding mengingat jumlah pajak yang terutang setiap bulannya bertambah karena diakibatkan oleh sanksi administrasi, berupa denda, bunga, atau kenaikan yang dikenakan terhadap jumlah pajak yang terutang. Surat banding yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan

dapat

ditarik

kembali

dalam

bentuk

percabutan berdasarkan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak. Pencabutan surat banding dapat dilakukan oleh pembanding atau kuasa hukum pembanding karena halhal berikut: a. Surat banding mengandung cacat yuridis sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan alat bukti yang ada. b. Adanya perdamaian yang terjadi antara pembanding dengan terbanding. c. Telah dikabulkan tuntutan pembanding sebagaimana tercantum dalam surat bandingnya. Terhadap surat banding dalam sengketa pajak dapat dilakukan pencabutan sebelum persidangan dilaksanakan maupun selama dalam persidangan Pengadilan Pajak. Pencabutan sebelum persidangan berlangsung ditetapkan dengan penetapan Ketua Pengadilan Pajak berdasarkan

TESIS


VEGA RAHMA BAHARI


permohonan tertulis dari pihak pembanding. Sedangkan pencabutan surat banding selama dalam persidangan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari terbanding. Jika disetujui maka Majelis atau hakim tunggal yang memeriksa surat banding tersebut berkewajiban menetapkannya dalam bentuk keputusan majelis atau hakim tunggal. Keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam artian putusan mengenai

pencabutan

surat

banding

sengketa

pajak

menimbulkan konsekuensi hukum berupa sengketa pajak dinyatakan secara hukum tidak ada lagi, tidak dapat dilakukian perlawanan dalam bentuk apapun termasuk peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. 38 C. Gugatan Gugatan merupakan upaya hukum yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk melawan surat tagihan pajak maupun keputusan yang terkait dengan pelaksanaan penagihan pajak secara paksa yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum pajak. Objek gugatan pajak dalah pajak yang belum terbayar, penerapan sanksi administrasi, penerapan tarif pajak, dan penghitungan kredit pajak. Objek gugatan pajak tersebut dapat tercantum dalam surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan penagihan seketika dan

38

TESIS

Muhammad Djafar Saidi, Op.cit., h. 182.


VEGA RAHMA BAHARI


sekaligus, surat paksa, dan surat keputusan sebagai pelaksanaan surat paksa, yang bukan merupakan objek gugatan melainkan hanya memuat objek sengketa yang diperkenankan untuk diajukan gugatan. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah empat belas hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan pajak, yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU Peradilan Pajak. Kemudian jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah tiga puluh hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat, diatur dalam Pasal 40 ayat (3) UU Peradilan Pajak. Pengajuan gugatan oleh pihak Penggugat tidak terjadi penundaan atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan. Meskipun terdapat gugatan atas penagihan pajak, tetap harus dilaksanakan kewajiban perpajakan lainnya. Kecuali jika dalam surat gugatan dimohonkan penundaan penagihan pajak selama berlangsungnya pemeriksaan sengketa pajak sampai terdapat putusan Pengadilan Pajak. Dalam hal ini, Majelis atau Hakim Tunggal yang memeriksa surat gugatan penggugat berkewajiban memutus terlebih dahulu permohonan penundaan penagihan pajak dari pokok sengketanya. Permohonan penundan penagihan pajak dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan

TESIS


VEGA RAHMA BAHARI


penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan pajak yang digugat itu dilaksanakan. Surat gugatan yang diajukan dapat ditarik kembali dalam bentuk pencabutan berdasarkan surat pernyataan pencabutan gugatan oleh Penggugat atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Pajak. Pencabutan surat gugatan oleh penggugat atau kuasa hukum penggugat karena hal-hal berikut: a. Surat gugatan itu mengandung cacat yuridis sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan alat bukti. b. Adanya perdamaian antara penggugat dengan tergugat. c. Telah dikabulkan tuntutan penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatannya. Pencabutan

surat

gugatan

dapat

dilakukan

sebelum

persidangan dilaksanakan maupun selama dalam persidangan Pengadilan Pajak. Pencabutan surat gugatan sebelum persidangan terlaksana ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Pajak. Pencabutan surat gugatan selama dalam persidangan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari tergugat. Jika disetujui, maka majelis atau hakim tunggal yang memeriksa surat gugatan tersebut berkewajiban menetapkan dalam bentuk keputusan majelis

hakim

atau

hakim

tunggal.

Keputusan

tersebut

mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat pihak penggugat

dan

tergugat

yang

menimbulkan

konsekuensi

hukumberupa sengketa pajak tersebut telah dinyatakan secara

TESIS


VEGA RAHMA BAHARI


hukum tidak ada lagi, dan tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk apapun, termasuk peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. D. Peninjauan Kembali Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dapat digunakan oleh para pihak bersengketa untuk melawan putusan Pengadilan Pajak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewjsde). Pokok sengketa pengajuan peninjauan kembali karena salah satu pihak tidak menerima putusan Pengadilan Pajak dengan anggapan bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran materiil. Dalam arti, peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung merupakan sarana hukum bagi Mahkamah Agung

untuk

melakukan

pengawasan

terhadap

putusan

Pengadilan Pajak. Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak diajukan kepada Mahkamah Agung harus memenuhi alasan-alasan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 UU Pengadilan Pajak sebagai berikut: a. Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. b. Terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda.

TESIS


VEGA RAHMA BAHARI


c. Telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) pada huruf b dan huruf c. d. Permohonan peninjauan kembali tersebut mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. e. Terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak dibuat dalam bentuk tertulis dengan melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan permohonan tersebut dengan jangka waktu pengajuan yang telah ditentukan. Jika jangka waktu pengajuannya tidak sesuai dengan yang ditentukan, permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung, dan tidak dapat diajukan kembali. Hal ini ditegaskan dalam pasal 89 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak hanya dapat diajukan satu kali kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya, permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung tidak menangguhkan

atau

menghentikan

pelaksanaan

putusan

Pengadilan Pajak. Jangka waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, adalah paling lama sembilan puluh hari kerja sejak ditemukannya putusan Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan dalam Pasal 91 UU pengadilan Pajak. Permohonan peninjauan kembali dapat diterima, apabila pihak bersengketa telah membayar panjar biaya sengketa pajak yang

TESIS


VEGA RAHMA BAHARI


ditentukan dalam Surat Kuasa Umum Membayar. Kemudian Panitera pengadilan terkait baik Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara wajib membuat akta permohonan kembali dan mencatat permohonan tersebut kedalam register induk sengketa pajak dan mencatat permohonan peninjauan kembali khusus. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan peninjauan kembali diterima maka Panitera wajib memberitahukan tentang permohonan dimaksud dengan mengirimkan salinannya kepada pihak lawan. Dalam hal permohonan

peninjauan

kembali

diajukan

dengan

alasan

sebagaimana dimaksud Pasal 91 UU Pengadilan Pajak, jawaban pihak lawan diajukan dalam jangka waktu tigapuluh hari sejak cap pos pengiriman atau dalam hal diterima secara langsung adalah pada saat salinan permohonan diterima. Jawaban pihak lawan diterima oleh Pengadilan Pajak selambat-lambatnya empat belas hari sejak diterimanya. Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak kepada

Mahkamah

Agung

dapat

dilakukan

pencabutan

permohonan yang telah diajukan kepada Mahkamah Agung selama belum terdapat putusan. Menurut ketentuan Pasal 89 ayat (3) UU Pengadilan Pajak, bahwa permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan

TESIS


VEGA RAHMA BAHARI


kembali. Konsekuensi hukum terhadap pencabutan permohonan peninjauan kembali dapat berupa sebagai berikut: a. Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak harus dicoret dari daftar perkara peninjauan kembali. b. Putusan Pengadilan Pajak dimaksud tidak lagi diajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya, karena permohonan peninjauan kembali hanya dapat terjadi satu kali. c. Putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diganggu gugat keabsahannya sebagai suatu putusan peradilan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan dilakukannya pencabutan permohonan peninjauan kembali dipersamakan dengan tidak ada lagi perselisihan mengenai pajak terhadap pihak-pihak yang semula bersengketa. Pengenaan sanksi-sanksi perpajakan pada hakikatnya adalah untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya.

Wajib

Pajak

akan

memenuhi

pembayaran pajak bila memandang sanksi pajak lebih banyak merugikanya.39 Semakin tinggi atau beratnya Wajib Pajak memandang sanksi pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Oleh karena itu, perlu bagi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas pengelola pajak untuk menindak Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

39

TESIS

Diaz, Priantara, Op.,Cit. h.79


VEGA RAHMA BAHARI

PPAT

Recommend Documents