i i
NOTARIS
&
PPAT
FATHIAH HELMI. SH S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I. Tgl. 28 Februari 1990, No- C-6. HT.03.01-Th' 1990 Tgl- I September 1998, No- C-145- HT.03-02-Th' 1998
S.K. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Tgl. 17 September 1991, No. 54-XI-1991 Tgl. 24 Septemb er 20OT , No- 44-XVII-PPAT-20O7 Wilayah Keria Kotamadya Jakarta Selatan
Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-l Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: O2L-529O73O4-6
Fax O2l-526r136
e-rnqil . fhr.hrrzie-@ornail-com
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ERAJAYA SWASEMBADA TbK
Nomor:33.-Pada hari ini, senin, tanggal 31-og-2o15 (tiga puluh satu Agustus dua ribu:--
-Pukul 16.00 (enam belas) Waktu lndonesia Barat
cfiadapan dengan saya, DINA cHozlE, sarjana Hukum, candidat Notaris, berdasarkan Keputusan Majelis pengawas Daerah Notaris Kota Admin istrasi Jakarta selatan Nomor: 22lM PDN. J KT. s
E
-----
LATAN/cTrul I t/20 1 5----
tanggal 19-08-2015 (sembilan beras Agustus dua ribu lima belas)
dan-----_-
berdasarkan Berita Acara sumpah Notaris pengganti Nomor: W.'10-AH.02.07-52 tanggal 25-08-2015 (dua puluh lima Agustus dua ribu tima -
belas), penggantidariFATHIAH HELMI, sarjana Hukum, Notaris diJakarta, -dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenaldan namanya akan disebut pada akhir akta ini.
\
[ |
ruan BUDIARTO HALTM, rahir di Jakarta, pada tanggat 09-08-1966 -----
I
(sembilan Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam), Direktur:-
I
Utama Perseroan, warga Negara rndonesia, bertempat tinggal di ------Jakarta selatan, Jalan simprug Garden 1 Blok V, Nomor: 9, Rukun ----Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama;
-Pemegang Kartu Tanda penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan:31 72010908660005, yang berlaku hingga tanggal
09-08-2017 (sembilan Agustus dua ribu tujuh belas);---------
€'-'--| -menurut
!
keterangannya dalam har ini bertindak dalam jabatannya ------
I
selaku Direktur Utama Perseroan
i
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan jabatannya
selaku Direktur Utama Perseroan
pr
-:-
ERAJAYA SWASEMBADA Tbk,
tersebut di bawah ini, dengan demikian mewakili Direksi, selaku kuasa dari
Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa perseroan SWASEMBADA
Tbk,
pr
ERAJAYA
tertanggal 09-06-2015 (sembitan Juni dua ribu lima
belas) yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh Nyonya LILIK KRlSTlwATt, sarjana Hukum, nomor: 7, tanggal 09-06-201s (sembilan Juni dua ribu lima belas), Notaris di Jakarta dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama
Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa perseroan
pr
ERAJAYA
SWASEMBADA Tbk berkedudukan di Jakarta Barat, dan berkantor pusat di Jalan Gedong Panjang Nomor: 29-31, Kerurahan pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang -Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik lndonesia tanggat 23-os-1997 (dua putuh tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor: 4l,Tambahan--------Nomor: 2016. Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah dan
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2oo7 (dua ribu tujuh)
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 39 tanggal 30-10-2007 (tiga puluh oktober dua ribu tujuh) yang dibuat oteh sinta susikto, sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta dan akta
Nomor: 12
tanggal 20-10-2008 (dua puluh oktober dua ribu derapan) yang dibuat di hadapan sinta susikto, sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, yang tetah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
lndonesia dengan Keputusan Nomor: AHU-83B00.AH.01.O2.Tahun 2009
tanggal 11-11-2008 (sebelas November dua ribu delapan). perubahan
anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomo r: 47 tanggal
24-07-2014 (dua puluh empat Juli dua ribu empat belas) yang dibuat di
hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujrian dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia dengan Keputusan Nomor: AHU-04794.40.21.2014 tanggal 24-07-2014 (dua puluh empat Juti dua ribu empat belas) dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran
dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubrik lndonesia Nomor: AHU-0077239.40.g0 .2014 24-or-2o14 (dua puruh empat
Juli dua ribu empat belas). sedangkan susunan Direksi dan Komisaris terakhir dimuat dalam akta Nomo r:
4l
Dewan
tanggal 24-07-2014 (dua
puluh empat Juli dua ribu empat beras) yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubrik rndonesia dengan Keputusan Nomor: AHU-2212s.4o.22.201 4 tangga I 24-07
-201
4
(d
ua puluh
empat Juli dua ribu empat belas) dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database
sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi
Manusia Republik I ndonesia Nomor: AHU-0027239.40. g0 .201 4tanggal
___
24-07-2014 (dua puluh empat Juli dua ribu empat belas).:-
-Untuk selanjutnya PT Erajaya swasembada Tbk, dalam akta ini disebut
|
---
"Perseroan".
I
-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan te1ebih dahulu dalam akta ini
A. I
--
:
Bahwa pada, tanggal 09-06-2015 (sembilan Juni dua ribu lima betas)
I bertempat di Ruang seminar pr. Bursa Efek lndonesia, Jalan Jenderat -
l
B' Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) peraturan otoritas Jasa Keua ngan 32t p o
JK.o4
t2ol 4,
ta ng g a r og-1
2-2ol 4 (de rapan-----------
Desember dua ribu empat belas), tentang Rencana dan penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang saham perusahaan Terbuka (seranjutnya disebut POJK Nomor 32) Perseroan telah memberitahukan rencana diselenggarakannya Rapat perseroan kepada Kepala Eksekutif pengawas
Pasar Modal otoritas Jasa Keuangan tentang agenda Rapat, sesuai dengan surat Nomor: 02glERAA/cs/lv/2015 tanggal 22-o+201s (dua puluh dua April dua ribu rima beras) prihar pemberitahuan Rencana Rapat
Umum Pemegang saham Tahunan ("RUpsr") dan Rapat umum Pemegang saham Luar Biasa ('RUpsLB")
pr
Erajaya swasembada Tbk
Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 12 ayat2 danayat 3 anggaran dasar Perseroan, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- Pengumuman daram 1 (satu) surat kabar yaitu surat kabar
,,rnvestor
Daily" pada tanggal 3G04-2015 (tiga puluh April dua ribu lima belas);
-
Panggilan dalam 1 (satu) surat kabar yaitu surat kabar ,,rnvestor Dairy', pada tanggal pada tanggal 18-05-2015 (delapan belas Mei dua ribu tima belas) yang berbunyi sebagai berikut:
--( E r{ aya)-________--_
-Berkedudukan di Jakarta
Bar.at____-_
ANGGI
...RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA..
Direksi PT Erajaya sembada Tbk (selanjutnya disebut ..perseroan,,) berkedudukan di Jakarta Barat dengan ini mengundang para pemegang
saham Perseron untuk menghadiri Rapat Umum pemegang saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") yang rencananyan akan -----d
iselenggarakan pada:----
Hari/Tanggal :Selasa, g Juni
2O1S
Waktu
: Pukul 10.00 WtB
Tempat
: Ruang Seminar PT Bursa Efek tndonesia;
- 11.00------
Jl. Jend. Sudriman Kav.52-53
Jakarta 12190;--
1.
I
Laporan tahunan termasuk laporan tahunan Direksi, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan laporan keuangan tahunan tahun buku 2014;
I
2.
Penetapan penggunaan laba untuk tahun buku 2014; _______
3.
Pemberian kuasa serta wewenang kepada Direksi perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik perseroan untuk tahun buku 2015 dengan
persetujuan Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas I
menetapkan jumlah honorarium Akuntan publik tersebut;
Pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk I
menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan,
dan wewenang kepada Dewan Komisaris
menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi.
untuk
---------
Dengan penjetasan sebagai berikut:
____:___4___
Mata Acara Rapat ke_1 sampai dengan
ke4
merupakan
yang rutin diadakan daram Rups rahunan peiseroan. Har ini dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar perseroan dan Unda Undang no.40 tahun 2OOl (.UU pT")
1.
Persetuj ua n perubahan Ang ga ra n Dasar perseroan
Dengan penjelasan sebagai berikut:
Mata acara Rapat perubahan Anggaran Dasar perseroan, diantaranya dilakukan penyesuaian atas diterbitkannya peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 3zpoJK.o 4t2014 tentang.Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum pemegang
saham perusahaan
Terbuka c'poJK No.32) dan No. 33/poJK.O4 t2,14tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan pubrik
(,poJK No.33").---
Catatan:---
1' I
I I
Perseroan tidak mengirimkan Undangan tersendiri kepada para eemeoang saham perseroan, karena ikran panggiran ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan pasar 12 Anggaran Dasar Perseroan
2' Berdasarkan
pasat 14 Anggaran Dasar perseroan yang berhak
menghadiri/mewakidan memberikan suara datam
Rupsr & RUpsLB
tersebut adarah pemegang saham perseroan yang namanya tercatat
dalam Daftar pemegang saham perseroan atau pemirik satdo Penitipan Korektif
pr
Kustodian sentrar Efek tndonesia pada tanggar
15-05-2015 (rima beras Meidua ribu rima beras) pukur 16.15 wrB;____ a. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh ____
,--"--kuasanya dalam RUPST dan RUPSLB dengan membawa Surat Kuasa dengan ketentuan Anggota Direksi, Anggota Dewan---Komisaris, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa
Pemegang Saham Perseroan dalam RUPST dan RUPSLB ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b.
Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada
divisi Corporate Sectretary di kantor Perseroan, yaitu Jl. -----Gedong Pa njang No.29-31, Pakojan
- tambora, Jakarta Barat ---
11240;--4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan mengahdiri RUPST dan
RUPSLB diminta untuk membawa dan menyerahkan
foto
kopi
identitas diri yang masih berlaku pada petugas pendaftaran sebelum
memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan
Kolektif wajib memperlihatkan konfirmasi Tertulis untuk Rapat ('KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. 5.
Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk
I membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan I
pengurus yang terkahir.
-----
i
6. Sesuai dengan ketntuan dasar pasal
15 POJK no.32 Bahan Mata
Acara RUPST dan RUPSLB tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPST dan RUPSLB sampai dengan penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB
4--I aarran mata acara Rapat dalam bentuk sarinan-dokumen fisik da I diRersiapkan di kantor pusat Perseroan pada jem kerja perseroan j I
I
I
diminta seelra tertulis oleh Pemegang Saham peiseroan.----------
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat,
p
Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di Rapat 30 (tiga puluh menit) sebelum Rapat dimulai
-Jakarta, 15 Mei 2015------
----------Direksi---Bahwa selembar dari surat-surat kabar yang memuat pengumuman dan Panggilan Rapat berikut Ralatnya tersebut di atas dilekatkan pada minuta akta Nyonya LILIK KRISTIWATI, sarjana Hukum, Notaris di Jakartatertanggal 09-06-2015 (sembilan Juni dua ribu lima beras), Nomor: 6.------C. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang
saham perseroan pertanggal
15-05-2015 (lima belas Mei dua ribu lima belas) sampai dengan pukul 16.15 (enam belas lewat lima belas menit) yang diterbitkan oleh
pr
--
Raya -
Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan jumlah saham
yang telah dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah 2.900.000.000 (dua miliar sembilan ratus juta) saham. D.
Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek perseroan,
-----
selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa dalam Rapat ini telah
--
hadir dan/atau diwakili sejumlah 2.026.993.592 (dua miliar dua puluh enam
juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua)
saham atau lebih kurang 69,896% (enam puluh sembilan koma delapan sembilan enam persen) darijumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan
-_.-__
r' I
I i
dalam Perseroan, sehingga berdasarkan Pasal 14 ayat
t
huruf a anggaran
I I
dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan
i
yang sah dan mengikat. E.
Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, telah
-------
diberi kuasa oleh Rapat, sebagaimana dimuat dalam akta Nyonya LILIK KRISTIWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal 09-06-2015 (sembilan Juni dua ribu lima belas), Nomor: 7, untuk menyatakan
---------
keputusan Rapat khusus mengenai mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-F.
Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, hendak--melaksanakan kuasa tersebut.
-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, penghadap menjalankan kuasa seperti tersebut, menerangkan bahwa dalam Rapat tersebut memutuskan -----menyetujui antara lain sebagai berikut:
1.
Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan ----Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian
-----
terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa ----------
Keuangan Nomor 32
dan Nomor 33 sesuai dengan Lampiran
dalam
Rapat.
2.
Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
-
subtitusi untuk menyatakan keputusan Rapat initermasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan -----------pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut
--
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia dan
9
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut.:
- Mata Acara Rapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasaf Perseroan terdapat pemungutan suara sebagai berikut : ----Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2Z.B2B. (dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam
saham atau sebesar lebih kurang 1,373 % (satu koma tiga tujuh persen) darijumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
o
Pemegang Saham yang menyatakan setuju sejumlah 1.999.164. (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus
puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) saham sebesar lebih kurang 98,627 % (sembilan putuh delapan koma dua tujuh persen) darijumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian Rapat memutuskan
:
Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian
-:
--
terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa --
Keuangan Nomor 32
dan
Nomor 33 sesuai dengan Lampiran dala
Rapat.:--
2,
Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
-
subtitusi untuk menyatakan keputusan Rapat initermasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan
-----------
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum *-:=__.
---
dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia dan
.-*
10
dengan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
perubahan anggaran dasar tersebut'
tersebut, maka Berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan
lampiran yang Anggaran Dasar Perseroan selengkapnya sebagaimana Sarjana Hukum' dilekatkan dalam minuta akta Nyonya LILIK KRlSTlwATl, Juni dua ribu lima belas)' Notaris di Jakarta, tertanggal 09-06-2015 (sembilan akta ini, yang perubahannya Nomor: 7 dan fotokopinya dilekatkan pada minuta
slide show telah diperlihatkan oleh Pemegang Saham dengan menayangkan pada saat Rapat
berlangsung'------
yang aslinya -Untuk selanjutnya penghadap menyatiakan sesuai Lampiran sarjana Hukum, dilekatkan dalam minuta akta Nyonya LILIK KRlsrlwATl, (sembilan Juni dua ribu lima belas)' Notaris di Jakarta, tertanggal 09-06-2015
akta ini' seluruh Anggaran Nomor: 7 dan fotokopinya dilekatkan pada minuta Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:
_----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----_--
1.
PerseroaninibernamaPTERAJAYASWASEMBADATbk__-(selanjutnyadalamAnggaranDasarinicukupdisingkatdengan
2.
perwakilan di tempat lain' ------Perseroan dapat membuka cabang atau lndonesia sebagaimana -baik di dalam maupun di luar wilayah Republik
ditetapkanolehDireksidenganpersetujuandariDewanKomisaris. JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
terbatas lamanya dan dimullai Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak tanggal 24-02-1997 (dua sebagai badan hukum perseroan terlcatas sejak 1l
----
2.
a.
Perdagangan;
b.
lndustri;
c.
Jasa.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
A. Ke giatan usaha utama meliputi: Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan pada _
I
I
umumnya, termasuk perdagangan ekspor, import lokal dan ,
i i
interinsulair, bertindak sebagai grosir, pengecer dan penyalur di antaranya perdagangan alat-alat telekomunikasi dan mu komputer, alat komunikasi termasuk tetapi tidak terbatas pada telepon, telepon genggam (telepon seluler) beserta asesoris, cadangnya, kartu telepon pra bayar dan paska bayar.
--_
b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri telekomunikasi
dan multimedia terutama industri perangkat keras (hardware) dan industri perangkat lunak (software) yang berkaitan dengan telekomunikasi dan multimedia;
c.
Menjalankan usaha-usaha daram bidang jasa telekomunikasi dan
jasa multimedia antara lain jasa teknorogi informasi termasuk tidak terbatas pada internet service provider, selular service
provider, infra struktur telekomunikasi dan multimedia, layanan t2
purna jual, jasa nilai tambah, terkait dengan telekomunikasi dan
--
multimedia, media pr,inting komputer, jasa pengembangan perangkat lunak (software), jasa pembuatan dan pengembangan -web-page dan portalserta seluruh usaha-usaha yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan -------teknologi informasi serta jasa-jasa lain di bidang teknologi telekomunikasi, internet, dan multimedia lainnya serta -----
jasa Franchise (hak yang diberikan pada perusahaan).
---------
B. Ke giatan usaha Penunj ang yang mendukung kegiatan usaha utama --
Perseroan adalah: a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan darat
termasuk tetapi tidak terbatas pada menjalankan usaha-usaha
----
di bidang transportasi, ekspedisi dan pergudangan, dan transportasi pengangkutan.
b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan, termasuk ---tetapi tidak terbatas pada menjalankan usaha-usaha memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan, desain dan cetak
---
grafis, dan pencetakan dokumen. MODAL Pasal 4
1.
sembilan ratus miliar Rupiah), yang terbagiatas 7.800.000.000 (tujuh --Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp3.900.000.000.000,00 (tiga triliun
miliar delapan ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal -
r I
sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah).
| 2.
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah
I
Ir
I H__...
t.SAO.O0O.O0O
(satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta) saham -----
13
dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp990.000.000.000,00
(sembilan ratus sembilan puluh miliar Rupiah) telah disetor penuh oleh
i
para pemegang saham yang rinciannya serta nilai nominalsahamnya
disebutkan pada bagian akhir akta ini. 3.
25,385o/o (dua puluh lima koma tiga delapan rima persen) dari nilai
nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp9g0.000.000.000,00 (sembilan r sembilan puluh miliar Rupiah) telah disetor oleh para pemegang saham dan merupakan setoran lama yaitu: Sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dengan uang tunai;
-:----
sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 24 tanggar 27-01-2010 (dua puluh tujuh Januari dua ribu sepuluh) yang dibuat di hadapan Rosliana Sari Hendarto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia Nomor AHU-06S06.AH.01.02.Tahun 2O1O O8-O2-2O10 (delapan Februari dua ribu sepuluh).
b. sebesar Rp490.000.000.000,00 (empat ratus miriar Rupiah) tersebut berasal dari kapitalisasi sebagian dari Laba Ditahan (Retained Earning) Perseroan sampai dengan 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh). Kapitalisasi laba ditahan tersebut adalah merupakan sebagian besar dari laba ditahan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal3l-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepu
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik purwantono,
t4
& surja, sesuai dengan Laporannya,tanggar 12-04-2011 (dua beras
___
April dua ribu seberas) Nomor Rpc-1349/pss/2011. ---------4.
Penyetoran atas saham dapat dirakukan daram bentuk uang atiu dalam bentuk lain.
__
-----
Penyetoran atas saham dalam bentuk tain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai :__ berikut:
a'
benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan
I' keoada publik pada saat pemanggiran
RUps mengenai penyetoran
I
i
--
tersebut;:------
b'
benda yang dijadikan sebagai setoran modatwajib dinitai oleh penilai-
yang terdaftar di otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya otoritas Jasa keuangan disebut oJK) dan tidak dijaminkan dengan cara apapun
I
c.
I i
dalam Pasal 14 ayat2butir (1) Anggaran Dasar.
I
I
memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur
d
dalam hal benda yang dijadikan sebagaisetoran modar dirakukan ___
I dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka I
j
harganya harus ditetapkan berdasarkan nirai pasar wajar; dan ---------
e. dalam hal penyetoran tersebut berasar \
___
dari raba ditahan, agio saham,
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modar sendiri, maka raba :___ ditahan, agio saham, taba bersih perseroan, dan/atau unsur modar___ sendiri lainnya tersebut sudah dimuat daram Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang terah diperiksa oteh Akuntan yang terdaftar di _ OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
l5
_______
I
saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saharn
L"rr"roan
atas nama pemegang saham masing-masing pada
l
tanggal tersebut.
fo,
Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran --
I
I I
i j I
saham:
I
1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
2)
-
ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
i
3)
I
dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi
----
yrng telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
I
41 Oit"trfan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang-
I
memperbolehkan penambahan modaltanpa HMETD.
I
HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka
1",
--
waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor lX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau perubahan nya/peng gantinya.
d)
Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan
---
tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada
---
semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat
--
ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihijumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib
-
dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan-oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan ---
17
diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan
----:
syarat-syarat yang sama.---Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk perneg Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengand
hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
g)
Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama ya diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri H dan Hak Asasi Manusia.
7.
Penambahan Modal Dasar Perseroan;
a)
Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan
-
berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri H dan Hak Asasi Manusia.
b)
Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal dan disetor menjadi kurang dari
25%o
(dua puluh lima persen) dari
modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
l8
untuk menambah modalb.1. ,,telah memperoleh persetujuan RUPS
r I
dasar;
I
i
telahmemperolehpersetujuanMenteriHukumdanHakAsasi-
b.2'.
I
Manusia:
I
b.3l
penambahanmodalditempatkandandisetorsehinggamenjadi paling sedikit
25o/o
(duapuluh lima persen) dari modal
paling lambat dasarwajib dilakukan dalam jangka waktu
-
dan Hak 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum Asasi Manusia b.4.
Dalamhalpenambahanmodaldisetorsebagaimanadimaksud dalam Pasal
4 ayal7.b.3 anggaran dasar
tidak terpenuhi
kembali sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah
dan modal disetoranggaran dasarnya, sehingga modaldasar (1) dan ayat (2) Undang-memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat
UndangNomor40Tahun200TtentangPerseroanTerbatas jangka waktu (selanjutnya disebut 'UUPT"), dalam
2 (dua)
bulansetelahjangkawaktudalamPasal4ayatT.b.3----------.Anggaran Dasar tidak terpenuhi; b.5.
---
PersetujuanRUPSsebagaimanadimaksuddalamPasal4--__ juga persetujuan untuk -ayalT b.1 Anggaran Dasar termasuk dimaksud dalam mengubah anggaran dasar sebagaimana Pasal
c)
---
4 aYal7.b.4 Anggaran Dasar'
penambahan modal dasar perubahan anggaran dasar dalam rangka modal menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran
yang----
mengakibatkanbesarnyamodaldisetormenjadipalingkurang 25o/o(duapuluhlimapersen)darimodaldasardanmempunyai
l9
r---I
hak-hak yang sama dengan saham rainnya yang diterbitkan oteh
I
I I
I I 8.
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri
_
atas pelaksanaan penambahan modar disetor tersebut.
Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di ketua
F,
dengan memperhatikan peraturan perundang_undangan yang berla
I i I
khususnya Peraturan pasar Modal.
!
1.
saham-saham perseroan adalah saham-saham atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar pemegang Saham perseroan.
2.
Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum
I
---
seOagai pemitik dari 1 (satu) saham;
3.
Setiap 1 (satu) saham mernberikan 1 (satu) hak suara.
4.
Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjatankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul saham-saham tersebut.
-----
setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan
5.
kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundangundangan yang berraku.
I
a
I
s"lrrrr,
F--
------
saham yang diketuarkan oleh perseroan dapat dijaminkan
20
I
dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai --
I
I
I
pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang
---
I
Pasar Modal, dan
7.
UUPT
------------
Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:--
a.
Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif
--
pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan
---
wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau -surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya
b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib
--
menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan ----dalam buku daftar pemegang saham Perseroan
8.
'Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku
:-
pula peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan ---------peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut ---------dicatatkan
-_-- SURAT SAHAM Pasal 6 1.
Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang -pemegang saham.
2.
Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
a.
Nama dan alamat para pemegang saham;
b. Nomor
c.
surat saham;
Nilai nominalsaham; 2t
---
I
d.
i
Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
Tanggal pengeluaran surat saham;
I
3.
a. Na ma dan alamat pemegang saham; b. No mor surat kolektif saham;
c.
Nomor surat saham dan jumlah saham;
d. Ni lai nominal saham; e. T angga! pengeluaran surat kolektif saham 4.
;
Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi Nomor urut dan harus dibub
tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan darisalah seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada su
saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham,
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang di bidang Pasar Modal. SURAT SAHAM PENGGANTI
----------
Pasal 7 1.
Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:
a.
Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
1)
----
pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham
, I adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----------tt ! Z; eerseroan telah menerima surat saham yang rusak; ----'-_ 22
b. Ferseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang Nomornya sama dengan Nomor surat saham yang asli.--
2.
Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat-dilakukan jika: -
!
----
a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah
t b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian ----I
Republik lndonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham
--------------
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; --
d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah
diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari Kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.---3.
Semua biaya untuk pengeluaran pengantisurat saham itu ditanggung
----
oleh Pemegang Saham yang berkepentingan. 4_
Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat1,2 dan 3 pasal inijuga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat
---
Ekuitas.--
-.--
PENITIPAN KOLEKTIF Pasal 8
1.
--
Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat
r I hal sebagai berikut: I a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan
hal--
I I
23
dan
-----
,--.Penyelesaian.harus dicatat dalam buku Daftar pemegang saham Perseroan atas nama Lembaga penyimpanan dan penyeresaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga penyimpanan dan Penyelesaian.
b'
saham dalam penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau --
Perusahaan Efek yang dicatat daram rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau perusahaan Efek tersebut
;
apabila saham dalam penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk datam penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian, maka perseroan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar pemegang saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif
tersebut :
-------
Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada
Penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam h di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas sebagaitanda bukti pencatatan dalam buku Daftar pemegang Saham Perseroan; e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam penitipan Kolektif yang
terdaftar atas nama Lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi
I \.-_.\.-_
kolektif dalam buku Daftar pemegang saham perseroan menjadi
r=-I
atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga penyimpanan"dan
I
I I I
PenVelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga penyimpinan dan -----
I
I I t.
eenyelesaian atau Bank Kustodian kepada perseroan atau -------
I
Airo Administrasi Efek yang ditunjuk perseroan;--------
i
I
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau -------Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang
I
I
rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening
Efek;-------
i
g.
Dalam Penitipan Kolektif setiap saham darijenis dan krasifikasi
-------
yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang h.
lain;-----
Perseroan wajib menolak pencatatan saham
ke dalam penitipan
Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuati pihak
yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benai hilang atau musnah; l.
Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan
Kolektif apabih saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita
-----
berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan
-----
perkara pidana;
j. I
Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan
----
Xoemit berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS -----
I
t' I sesuaidengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. Ilr f, tt ' -I
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki
T_=: t-
oleh-----
r---. I masrng-masing'pemegang rekening pada Bank Kustodian dan I
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUpS;
Manajer lnvestasi berhak hadir dan mengeruarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk datam penitipan
--
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga penyimpanan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut
wajib menyampaikan nama Manajer lnvestasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan
--
RUPS;-m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak
lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada
Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;: n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi26
kolektif"-dan'tidak termasuk dalam penitipan Kolektif pada Lembaga
lq i
r
Penyimpanan dan Penyelesaian; dan o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berh-ak untuk
I
----
--:
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan --
l
dengan pemilikan saham dalam penitipan Kolektif ditentukan oleh
i
----
RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah
---
saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga penyimpanan dan penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak
--
lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggalyang menjadi dasar penentuan
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
2.
Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik lndonesia di tempat di mana saham-saham perseroan ---dicatatkan.
DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -------_---
Pasal 9 1.
Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara ----
Daftar Pemegang saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan
2.
Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat: -
a. nama dan alamat para pemegang saharn 27
dan/atau Lembaga
b. jumlah, Nomor dan tanggar perobhan saham yang
I
dimiriki
para pemegang saham;
I
d. jumlah yang disetor atas setiap saham;
-
d.
nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai
I I I
nar gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia
I
dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggar pendal
I
jaminan fidusia tersebut;
e. keterangan f
.
penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;:____
Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan
3.
anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu
diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. 4.
Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang
saham atau Daftar Khusus perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan surat yang disertaitanda penerimaan kepada Direksi. selama pemberitahuan itu belum dila maka semua surat-surat , panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar pemegang Saham.
I
ls I
-
:__
Direksi menyediakan Daftar pemegang saham dan Daftar Khusus di
I
+ kr.t* P*reroan. setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah. 28
dapat merhinta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan
----
semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar 7.
ini.------
Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau ---pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang
----
tidak diperkenankan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satg-------satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut. 8.
Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberiwewenang kepada -----Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam
----
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.--Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham -----termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan,
---
pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut
-harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini--
saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-Saham
dan peraturan perundang-undangan di bilang Pasar Modal.-:--- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
- Pasal 10 ------
1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan anggaran dasar ----29
.J-----*'
T-P"rt"toan, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak y memindahkan hak dan oleh atau atas nama Plhak yang pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi. b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan
Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek
rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek' ---Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-und yang berlaku dan ketentuan yang berlaku ditempat di mana saham Perseroan dicatatkan 2.
Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan
f.
Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan atas saham dalam Daftar Pemegang saham apabila ketentuan d
rasar ini tidak dipenuhi.
@Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas
4.\
saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penblakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30
-
(tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang----
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan. ----------5.
Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai
-:
pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, haltersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
-------
ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -------6.
Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian -seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan
-
pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu ---dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis
-
untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut.-
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.
------
Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan
di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan 3t
I I
Oi biOanq Pasar
Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat
i
! 8.
di mana saham-saham tersebut dicatatkan.-------Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berl
pula peraturan perundanglundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
1. RUPS
Pasal
11
terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling
(enam) bulan setelah tahun buku berakhir. 3.
-
RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. ----
I
4. lstilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS I
Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
I
d
RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
6. Direksi menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau
permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan
ayat 9 pasal ini, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris kepada Direksi dengan surat tercatat disertaialasannya. 7. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
I
a.
Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat3
I
Anggaran Dasar ini.
Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan
I
saroo raoa:ositif;;
n"nrn;ukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. ------'--------6;h-n I Setain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c ayat ini, --I
I I
I
RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara
I
I
sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran
1
Dasar. 8. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan ----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para
----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh ----
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan ----penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.---
9.
Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:
(1). 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suaradapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
(2).
Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada
Direksi dengan surat tercatat
(3).
Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus: a. dilakukan dengan itikad baik;
:---
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ------
c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;-d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus
kP,,,,*"n
oalam RUPS; dan
I e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan I
I (4).
anggaran dasar Perseroan.
Direksi wajib melakukan pengumuman RUpS kepada saham dalam jangka waktu paling lambat 15 ({ima belas) hari
I terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RU I
(5).
sebagaimana dimaksud
pada butir (1) ayat ini diterima
Direksi.
Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman R
sebagaimana dimaksud pada butir 4) ayat ini
, pemegang
dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan kepada Dewan Komisaris. (6).
Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima
hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada butir
(5) ayat ini
diterima
Komisaris.
(7). Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris
tidak
pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana
dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini, Direksi atau Komisaris wajib mengumumkan
:
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari
(8).
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas)
t
sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari
-1-_
34
1 pemegang saham sebagaimana dimaksud.dalam butir (4) ayat ini
dan butir (6) ayat ini . ----(e).
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini
:---
paling kurang melalui:
i. 'l (satu) surat kabar harian berbahasa lndonesia yang
I
o"rp"redaran nasional;
ii. situs web Bursa Efek; dan iii. situs web Perseroan, dalam
Bahasa lndonesia dan------
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang--digunakan paling kurang bahasa lnggris.-(10). Pengumuman
yang menggunakan bahasa asing sebagaimana
dimaksud pada butir (9) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang
sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. (11). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa-------lndonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini
-------
informasi yang digunakan sebagaiacuan adalah informasi dalam----
Bahasa Indonesia. (12). Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a
ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kefla setelah pengumuman. --
(13). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUpS I sebaOaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini , pemegang saham
I
sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan
[' permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua
I
pe
I
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan pr untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUpS.
(14). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan
untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada (13) ayat iniwajib:
a.
melakukan pengumuman, pemanggilan akan di
RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK di Pasar Modal.
b.
melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUpS menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan,
RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS
RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai Peraturan di bidang pasar modal. c.
melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang
serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
-
(15). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1)
wajib tidak mengalihkan kepemilikan
sahamnya
ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8. -------
[
----rerurpAT, eEMBERITAHUAN, eENGUMUMAN, eEMANGGTLAN
I
L ---- ----
----- wAKTU pENyELENGGARAAN -------
I
I Pasal ^- --..^12 -------| ------I 1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Repubtik tndonesia.
-------t-----
I
I
I z. Perseroan wajib menentukan
tempat dan waktu penyerenggaraan RUps.---
I
|lr 3. Tempat penyelenggaman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat2 wajib I I dilakukan di: ----I
I f
a. tempat kedudukan Perseroan;
-------
b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
c. ibukota provinsi
dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan
usaha utama Perseroan; atau
4.
(1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata
acara rapat kepada OJK paling lambat
5 (lima) hari kerja sebelum
pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal----------pengumuman RUPS. (2). Mata
aelra rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib
diungkapkan secara jelas dan rinci. ----(3).
Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
5. t
I -l I
Ketentuan ayat 4 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana 37
J
Oimafsud dalam Pasal 11 ayat 9 butir
6.
Pengumuman RUPS:
(1)
(14).----
Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada
saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pema RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman tanggal pemanggilan.
(2)
Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) paling kurang memuat:---
a.
ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam R
b.
ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan acara rapat;
c.
'
d. ( 3)
tanggal penyelenggaraan RUPS; dan --tanggal pemanggilan RUPS.-
Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9, selain memuat hal
disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS dimaksud pada butir (1) ayat
ini,
wajib memuat informasi
Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya perm pemegang saham. (4)
Pengumuman RUPS kepada pemegang saham dimaksud pada butir (1) ayat ini , paling kurang melalui:
a.
!-
(satu) surat kabar harian berbahasa lndonesia yang nasional;
rl I u. situs web Bursa Efek; dan ------------
38
i---c. situs web PerseroaFl,'datam I
Bahasa lndonesia dan bahasa asing,
l
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa (5)
lnggris.
------jL---
Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (4).c ayat ini , wajib memuat informasi yang sama
dengan informasi dalam pengumuman RUpS yang-:-menggunakan Bahasa lndonesia. (6)
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan
dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa lndonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini informasi
yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa lndonesia.
I
Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4).a
rrr
Ir
ayat iniwajib disampaikan kepada oJK paling Iambat 2 (dua) hari kerja
I
setelah pengumuman RUPS.
t_
f'
| (8)
Datam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham,
Ir I II I
I
penyampaian hrlkti Denvamoaian IPS sebagaimana caharreinrana dimaksud r{imalzorrz{ pada naz.ta pengumuman Pl bukti nenrtumrman RUPS
I
butir (7) ayat ini juga disertai dengan sarinan surat permintaan
I I
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud daram pasal 11.g.(2).
(9)
Pengumuman dan Pemanggilan RUps, untuk memutuskan hal-hal
f
I I
VanO berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan
I
I
Pasar Modal.
7.
Ketentuan ayat
I
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh
I
I i
6 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman
OenetaRan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana
I
dimaksud dalam Pasal 11.9.(14).
\=..-=-
mata acata rapat
,7 (2)
(tujuh) hari
Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata a@ra sebagaimana dimaksud pada butir
(1) ayat ini adalah
1
pemegang saham atau lebih yang mewakili 1120 (satu per dua atau lebih darijumlah seluruh saham dengan hak suara.
,., f
Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus: a. dilakukan dengan itikad baik; b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; d d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
f ror
Usulan mata acara rapat dari pemegang saham dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan mata acara yang
I
membutuhkan keputusan RUPS. (5)
Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (1) ayat ini dalam mata acara rapat yang dalam pemanggilan.
9. Pemanggilan (1 ).
RUPS:
Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUpS. (2).
Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1)
l!iln
*-*,ng memuat informasi: ----------
I
I a. tanggal penyelenggaraan RUPS; I b. waktu penyelenggaraan RUPS; I c.tempat penyelenggaraan RUPS;
i:t:
I
ii
I
i1
il
!, it
I
k
I
O. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUpS;---
i
e.
I
mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara ---
terseuut; dan
f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat-------I
I I i
(3).
tersedia bagi pemegang saham sejak tanggaldilakukannya----* pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.--------
Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir ('1) ayat ini paling kurang melalui:
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang
berperedaran nasional;
b.
situs web Bursa Efek; dan
c.
situs web Perseroan, dalam Bahasa lndonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa lnggris.
(4). Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana
I dimaksud pada butir (3) c ayat ini wajib memuat informasiyang sama
dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan I i
(5).
Bahasa lndonesia.
Dalam
hal
terdapat perbedaan penafsiran infomrasi pada
pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa lndonesia sebagaimana dimaksud pada
butir (4) ayat ini
,
informasi yang digunakan sebagai acuan adalah
41
i
informasi dalam Bahasa lndonesia.
I
l
-= Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (6). huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah pemanggilan RUPS.(7). Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang I I
kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar
I I
(8). Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini,
Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan
menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar memperhatikan peraturan Pasar Modal. 10. f
I
Ketentuan ayat
9 pasal ini mutatis mutandis berlaku
untuk
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah
I
I penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan ! Oimat<sud dalam Pasat 11.g.(14).
RUPS
I
ll.Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
(1)
Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.
(2\
-
Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
(3)
RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari RUPS pertama dilangsungkan.
42
(4).
Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.
12.
Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
(1). Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan --
I
oleh OJK;
(2). Dalam I
I
---
pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah
--
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
l3.Bahan Mata Acara Rapat:
(1).
Perseroan wajib menyediakan bahan mata a@ta rapat bagi pemegang saham.
I rzr
Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat
I
ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS
I
sampai dengan penyelenggaraan RUPS.-----
I rsr
Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur
I
kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari
!
---
ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada
(4).
butir (2) ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.
t (5)
Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini diberikan seelra cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
i
Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4)
(6)
I
I
ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.----
(7).
Dalam hal mata acara rapat mengenaipengangkatan anggota
dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup anggota Direksi dan/atau anggota Dewari Komisaris yang diangkat wajib tersedia:
a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada h I
namun paling lambat pada saat penyelenggaraan
R
sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. I
I
la.Ralat Pemanggilan: ------
I,
I
I ttl.
Perseroan wajib melakukan ratat pemanggilan RUPS jika perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.(2) pasal ini.
(2). Dalam
hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud
butir (1) ayat ini memuat informasi atas
perubahan
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 9 pasal ini. (3)
Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal butir (2) ayat ini tidak
apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan (4).
Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini disampaikan OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.
t Keter media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS I (5). Ketentuan i t qcha sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.(3), ayat 9.(4), dan ayat 9.(7) I
pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat,pemanggilan
RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan
RUPS
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini . ----
l' ,u. rr* Pemegang saham: (1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. (2). Pemegang Saham dapat diwakili
oleh Pemegang saham lain atau
pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan ---perundang-undangan yang berlaku.
Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk ---
(3) I
-------
mengeluarkan 1 (satu) suara. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang
(4)
saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.(5)
Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam
ayal 12.(1) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar
pemegang saham Perseroan
1 (satu) hari kerja sebelum ralat
pemanggilan RUPS.
16.Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----
17.Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain
L,nn
terkait dengan mata acara RUPS. 45
1,8.
Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari Oritas Keuangan, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang
tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang
telah diberitahukan secara tertulis dan semua
Pemegang
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis menand atangani persetujuan tersebut
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah RUPS.
---_PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal {3
-------
Pimpinan RUPS:
1.
I
(1)
RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -
I
I !
obh Dewan Komisaris.
I 't
(2)'
f' I
Dalam hal semua anggota Dewan Komisa6s tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang
I
(3)
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada
(1) ayat ini dan butir (2) ayat ini
, RUPS dipimpin oleh
saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh RUPS.
(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan
dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS,
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang
f-----mempunyai
I I
benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan
i
t
Komisaris.---------
I rsl
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempuhyai benturan
:
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang d
itunju k oleh
Direksi.----------
Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi
(6) I
untuk memimpin RUps mempunyai benturan kepentingan atas mata
I
acara yang akan diputuskan dalam RUps, RUps dipimpin oleh a
(7)
nggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.--------
Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan,
RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUpS.-----
Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir
(8)
i
membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUps tersebut.
I
2. Tath
(1)
Tertib RUPS: Pada saat pelaksanaan RUps, tata tertib RUps harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir
(2)
Pokok-pokok tata tertib RUps sebagaimana dimaksud pada ayat butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.__
,.1 Pada saat pembukaan RUps, pimpinan RUps wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
a. kondisi umum Perseroan secara singkat;-b. mata acara rapat;----
c. mekanisme pengambilan keputusan terkait I
!i--=
47
mata acara rapat;
--
d. tata cara penggunaan hak penegang salmm untuk
I
pertanyaan dan/atau pendapat.--
|
-EE rrrre^rr
t.t,'E..'"t..
KOURUM KEPUruSAN DALAM
--------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 14 1.
Keputusan RUPS:
(1)
Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah
I I
sebagaimana dimaksud pada butir
(1) tidak
tercapai,
diambil melalui pemungutan suara.
(3)
Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara
dimaksud pada
butir (2) ayat ini wajib dilakukan
memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum ke RUPS. I
| 2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS: 1.
(1)
Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata
yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Bersifat Ekuitas yang perubahan Anggaran Dasar tidak
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
lndonesia dan/atau penggantinya) dilakukan dengan ketentuan:
--_-_--_
48
dapat ditangsungkan jika datam RUrS tebih dari 1/2 FLr* lr (satu per dua) I bagian darijumlah seluruh saham dengan hak | I ,rrrc hadir atau diwakili.--------b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak I
;
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 112 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga
sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan (2)
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan termasuk yang memerlukan
persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia, kecuali
perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang
jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:---
49
a.
RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh
saham yang mewakili paling kurang 213 (dua per tiga) darijumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. bl
Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a sah jika disetujui oleh lebih dari 213 (dua per tiga) bagi seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS..
.l
Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling
(tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham suara yang sah. d.
I
1
I
a
Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak
yang hadir dalam RUPS.---Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebag
dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak keputusan
jika dihadiri oleh pemegang saham
dari
dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadi kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas
(3)
I I
| !
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata
mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih
dar
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam
trrnrrkri atau lebih
-.-__=
1
baik yang berkaitan satu sama lain maupur
menjadikan jamihan utang kekayaan Perseroan yang merupakan
I jumlah kekayaan bersih Perseroan I lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama I I trin maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, I
I
I
I
Oemisahan, pengajuan permohonan agar Perceroan dinyatakan pailit,
I
nernanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran
I I
P"r."roan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-
I
I a.
RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian
darijumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. b.
Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 314 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
d.
Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
e.
Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf
c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan
jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham 51
i-d"ngrn hak suara yang sah dalam kuorum
kehar
I
I
krotrtn keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas pe
I
Perseroan. --------
I
I
(4)
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan ketentuan sebagai berikut:
a.
RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh
saham lndependen yang mewakili lebih dari 'tl2 (satu per bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham lndependen' b.
Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a
sahjikadisetujuiolehPemegangSahamlndependen mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian darijumlah saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Saham lndePenden.
Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam dihadiri oleh Pemegang Saham lndependen yang dari 1t2 (satu per dua) bagian darijumlah seluruh saham
hak suara yang sah yang dimiliki oleh
Pemegang
KeputusanRUPSkeduaadalahsahjikadisetujuioleh 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimi Pemegang Saham lndependen yang hadir dalam RUPS'
52
I
Dalam har kuorum kehadiran pada RUpS kedua sebagaimana
I "
I
i
r dimaksud rlirnalzcr rr,l nazJa L..-.,r pada huruf
c
tidak tercapai, RUps ketiga dapat
diadakan dengan ketentuan RUps ketiga sarr dan berhak mengambir keputusan jika dihadiri oreh pemegang saham lndependen dari saham dengan hak suara yang sah, daram
i
kuorum kehadiran yang ditetapkan oreh oJK atas permohonan
i
Perseroan. -f
. I
Keputusan RUps ketiga adarah sah jika disetujui oreh pemegang
saham rndependen yang mewakiri rebih dari 50% (rima puruh
i
I !
oersen) saham yang dimiriki oreh pemegang saham rndependen
I
y"ng hadir.
;
g.
Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan
(5) Pemegang
saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir
dalam RUps namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. (6) ?
Dalam pemungutan suara, suara yang dikeruarkan oreh pemegang
:
saham berlaku untuk seruruh saham yang dimirikinya dan pemegang
saham tidak berhak memberikan kuasa kepada rebih dari seorang
kuasa untuk sebagian dari jumrah saham yang dimirikinya dengan suara yang berbeda. _____ (7)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (7) pasat ini dikecualikan bagi:
53
:______
J--" I
],t
,. I
i
Bank Kustodian atau perusahaan Efek sebagai mewakili nasabah_nasabahnya pemilik saham perse
I O; Manajer lnvestasi yang mewakili kepentingan Reksa dikelolanya. --------_
,U), Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan perseroan yang bersangkutan
I I
OertinOak sebagai kuasa dari pemegang Saham. ____________
(9)Pemungutan suara dirakukan secara risan, kecuari apabira Rapat menentukan lain.
dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang dan oleh peserta RUPS.
_
Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat disyaratkan apabira risatah RUps tersebut dibuat datam
r,
berita aelra RUPS yang dibuat oleh notaris. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud datam butir (1) ayat disampaikan kepada oJK paring rambat 30 (tiga puruh) hari RUPS diselenggarakan.
f4 Ia ' I
Dalam harwaktu penyampaian per risalah RUPS sebagaimana
pada butir
(4) ayat 'at ini jatuh pada hari libur, risalah
c
RUPS
I
I
wajiO disampaikant paling p lambat pada harikerja berikutnya.:
4. Ringkasan Risalah RUpS: )-q.________
(1) Perseroan
wajib membuat ringkasan risalah RUPS. _-.
I
| (2)
Ringkasan risalah RUps sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini
I I
'
wajib memuat informasi paling kurang: ----------_-
I
a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUps, wakttr pelaksanaan r I RUPS, dan mata acara RUpS; b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat I
i
yang sah yang hadir pada saat
RUPS dan persentasenya
dari
jumlah seluruh saham
yang
I mempunyai hak suara yang sah; dl
ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
i
t I I
e.
I
jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
I
I I
memberikan pendapat terkait mata acara rapat,
jika
pemegang
saham diberi kesempatan; -----------
i
f.
mekanisme pengambilan keputusan RUpS;
g.
hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak
t setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata
acara rapat, jika pengambilan i
keputusan
dilakukan dengan
pemungutan suara;
h.
keputusan RUPS; dan
i.
pelaksanaan pembayaran dividen tunai k epada pemegang saham
yang berhak, jika terdapat keputusan RUps terkait
dengan
pembagian dividen tunai. (3)
Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
55
f-| 'a. -"---
1 (satu) surat kabar harian berbahasa lndonesia berperedaran
I
c.
situs web Perseroan, dalam Bahasa lndonesia dan bahasa
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling bahasa lnggris. (4)
Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing
dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat
sama dengan informasi dalam ringkasan risalah
RUPS
I menggunakan Bahasa lndonesia. -----(5)
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada
ri
risalah RUPS dalam Bahasa lndonesia sebagaimana dimaksud butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah lndonesia. (6)
Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud
(3) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. (7)
Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana di
pada butir (3) huruf
a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK
lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
(8) Ketentuan ayat 3.(4), ayat 3.(5) dan butir (3), butir (6) dan butir ini) mutatis mutandis berlaku untuk:
a.
, I ll.| t.
penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan
nurs
yang diumumkan; dan
ryTuman
rinskasan risalah RUPS;
56
dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang sahanr yang
telah
memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(14). DIREKSI - Pasal 15 1.
Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
2.
Direksi terdiri dari sedikitdikitnya 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
-'l (satu) orang Direktur Utama; -2 (dua)orang Direktur atau lebih, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -2 (dua) orang Direktur atau lebih; dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 3.
-
Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang
perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; b. cakap melakukan perbuatan hukum; c.
dalam
5
(lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama
menjabat:
I f . tiOrf pernah dinyatakan paili!; I Z. tiOaf pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota I
Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyahkan pailit;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana
I yrng merugikan keuangan negara dan/atau yang L berkaitan dengan sektor keuangan; dan ---I
I---"
4.-tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat: pernah tidak menyelenggaiakan RUpS tah
pertanggungjawabannya sebagai anggota
dan/atau anggota Dewan Komisaris diterima oleh RUPS atau pernah tidak
pertanggungjawaban
sebagai
anggota
dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada dan pernah menyebabkan perusahaan yang
izin, persetujuan, atau pendaftaran dari
memenuhi kewajiban
menyampaikan
tahunan danlatau laporan keuangan kepada
d. memiliki komitmen untuk mematuhi I
I
peraturan
undangan; dan
I
I
e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di
bidang
T
I
dibutuhkanperseroan.
i
[4
selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan
I
undangan lainnya.--
5.'
Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat surat pernyataan dan disampaikan kepada perseroan.
f. I
surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Di sebagaimana dimaksud pada ayat d
5
pasal
ini
wajib
idokumentasikan oleh Perseroan.-------
7- Akibat
hukum dari tidak dipenuhinya 58
persyaratan
dimaksudkan dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-----_
Perseroan wajib menyelenggarakan RUps untuk melakukan penggantian
anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini.
:----
Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota
9.
Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsinominasi.
I
Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal
10.
yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-S (kelima) pada akhir
1 (satu)
periode
masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan
anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan
tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya ----!
berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
--------
11: Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
t
12.
a. I
I
RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu
-
denganmenyebutkanalasannya.-----
i
6. Alrcan pemberhentian anggota Direksi
I
Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak
I
I
sebagaimana dimaksud pada -
-
ragi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain -
I
I melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan -I lainnya yang dinilai tepat oleh RUpS ll --=--I
I
59
Keputusan pemberhentian anggoh Direksi tersebut diambil, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diridalam R Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak I
I
dalam halyang bersangkutan tidak berkeberatan atas pem tersebut.
I
i
e. Pemberhentian anggota Direksi bertaku sejak ditutupnya RU I !
t-
I
sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain ditetapkan dalam keputusan RUPS.
13. a. seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri darijabata
sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada perseroan. a. Perseroan wajib menyelenggarakan
RUps untuk memutuskan
permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang dalam jangka waktu palirg lambat 90 (sembilan puluh) hari I
setelah diterimanya surat pengunduran diri.
b. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada I
dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Di
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan paling
(dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS dimaksud dalam huruf b ayat ini.
sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkuhn tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan
t I
I
perundang-undangan yang berlaku.
O.
Terhadap anggota Direksiyang mengundurkan diri
------
tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya
I i I
t
I
------
sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkuhn----hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.---------
e. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan ----
i
I
Oiri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.--
I
i
14.1a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara I
I
waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.---------
I i
rb.
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a
a ayat ini, Dewan
r1
sementara sebagaimana dimaksud pada huruf
I
Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
I
d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harusr I diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan
-----
I
I
puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.---------
i
e. Dengan Iampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS-----
I
sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat
I
I I
mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana--------
I
dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal.
f. Dalam RUPS sebagaimana
dimaksud pada huruf c ayat ini anggota
(
I
OirefS yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
-:-
g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana (
.l
dimaksud pada huruf a ayat initidak berwenang:
6t
.r
r
menjala nkan pen
I
gu
rusan pe rseroan untult kepentingan
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan persermn;
fi b' mewakiri perseroan I di daram maupun diruar pengadiran_. h' Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara
oreh
Komisaris sampai dengan:
a.
I
I
terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau
n"rO"nentian sementara sebagaimana dimaksud pada nurutc;atau
b. lampaunya
t
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
Dalam hal RUpS menguatkan keputusan pemberhentian maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk
I
seterusnya. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang dibe sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membera dirinya daram RUps, dengan demikian anggota Di
diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUps. 15. RUPS dapat:
t I
i
1' I
I
yang diberhentikan darijabatannya; atau
2'
mengangkut orang rain untuk mengisijabatan seorang anggota
i
I
mengangkat orang rain untuk mengisijabatan seorang anggota
t
I
yang mengundurkan diri darijabatannya; atau
___-__
I
I 3' I
(
I
mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
______
| 4. menambah jumlah anggota Direksi baru.
s. l
Masa jabatan seseorang yang.diangkat untuk menggantikan anggota
----
Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan
----
diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa.jabatan dari
-Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari -:
penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. 16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila
anggota Direksi tersebut:
i.
ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan
I
O"ngrn memperhatikan peraturan pasar modat; atau
I
17.
I t I
iii.
meninggal dunia;atau
iv.
diberhentikan karena keputusan RUPS.
G{|
uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (ika ada)
ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun
yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang --sebagaimana dimaksud pada ayat2 pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan
-
-:-----
peraturan perundang-undangan yaqg berlaku di bidang Pasar Modal.
---
1p. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya
-
belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang -
+-4--*
I
Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan
Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku dalam [Pasal 19 ayat 4] anggaran dasar perseren 20. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila
rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan
21. setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan perseroan penghasilan yang sah. 22. Ketenluan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran
I
mengacu pada Peraturan OJK
di bidang Pasar Modal
dan
I
i
I
serta peraturan perundangan lainnya yang
berlaku.--------
I
-- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
1.
Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas
Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan ma tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
t,
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas sebagaimana dimaksud pada ayal 1, Direksi wajib RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar.
[.
Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh jawab, dan kehati-hatian.
64
)-'--| 4.
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung
i
I
I 5.
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk
Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi
wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. 6.
Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
.
4,.
pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan
-----------
Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang
t-
---
berlaku.
I i
b.
kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai,
serta pendukurg organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung
[,
renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.-------8.
Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayal T Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan;
65
------
--
tidak mempunyaibenturan kepentingan baik langsung ma langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan
d. telah mengambiltindakan untuk mencegah timbut atau I kerugian tersebut.
I
I I
9.
Direksi mewakili Perseroan sec€lra sah dan secara langsung baik
dalam maupun di luar pengadilan tentang segala har dan segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan
dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi pembatasan untuk:---
a.
Perbuatan hukum mengalihkan/metepaskan barang tidak bergerak yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, dan/atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan perseroan y
tidak tunduk pada ketentuan pasal 14 ayat37b. Menerima atau memberi pinjaman uang dalam jumlah ya
melebihi batas yang dariwaktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris, sepanjang penerimaan atau pemberian pinjaman uang tersebut tidak memerlukan persetujuan sesuai dengan peraturan Pasar Modal.Melakukan kerjasama, mendirikan suatu usaha baru serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke wakfu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, sepanjang hal tidak memerlukan persetujuan RUpS sesuai dengan
:\
{---*--
I
Pasat Modat
Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 4 tersebut dibawah ini dah peraturan_____ perundang-undangan yang berlaku.
10. Perbuatan hukum untuk mengarihkan, merepaskan hak atau ------menjadikan jaminan utang seruruh atau sebagian besar yaitu dengan nirai
sebesar melibihi 50% (rima puruh persen) dari jumrah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu
sama lain maupun tidak, dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut
adalah transaksi pengatihan kekayaan bersih perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapatkan persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal
14 ayat 2 butir 4 anggaran dasar perseroan 11. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi __
Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu adalah sebagaimana dimaksud datam peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adarah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur daram peraturan perundang-undangan di bid.ang pasar Modal.___ 12.
a. Direktur Utama dan wakil Direktur Utama secara sendiri_sendiri__:_ berhak dan bennrenang bertindak untuk dan atas nama Direksi __
Io I I
serta sah mewakili perseroan.-________ Dalam hal Direktur Utama atau wakir Direktur utama tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun juga, har mana tidak perru dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 3 (tiga) Direktur dari anggota
Direksi lainnya secara bersama sama berhak dan berwenang 67
atas nama Direksi serta
sah
Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi di
13.
RUPS, dalam hal RUpS tidak menetapkan, maka pembagian
wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Rapat Direksi.:14.
Apabila terjadisesuatu har dimana kepentingan perseroan
dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota
Di
Perseroan akan diwakiri oreh anggota Direksi rainnya mempunyai benturan kepentingan dan dalam
hal perseroan
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seruruh
Direksi, maka datam har ini perseroan akan diwakiri oreh Komisaris atau seorang yang ditunjuk oreh Dewan Komisaris.
tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUps mengangkat atau lebih untuk rnewakiri perseroan daram menjarankan tugas atas. 15.
t
Anggota Direksi tidak berwenang mewakiri perseroan apabira:
a' terdapat perkara di pengadiran
I
antiara perseroan dengan
Oiretsiyang bersangkutan; dan
I
b. i
anggota Direksi yang bersangkuhn mempunyai kepenti
t
I ,., [
berbenturan dengan kepentingan perseroan.
Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
1
berhak mewakili perseroan adatah: anggota Direksi rainnya yang tidak mempunyaibenturan dengan Perseroan;
:------
Dewan Komisaris daram har seruruh anggota Direksi mempunyd
benturan kepentingan dengan Perseroan; atau ----pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan
-----
Perseroan t
I tt.
Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur
I
dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-
RAPAT DIREKSI
Pasal 17 1.a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh
seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis
dari----
Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham
-
atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian
darijumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. b. Direksiwajib mengadakan rapat Direksi seelra berkala paling kurang
[
1
1satul kalidalam setiap bulan.
Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan,--sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari
3.
112
(satu perdua) bagian darijumlah anggota Direksi hadir atau -------
Direksiwajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kalidalam 4 (empat) bulan.---Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan
69
5: Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam I
6.
dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada
bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) sebelum rapat d iselenggarakan. 7.
I I i
8.
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat di kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat di Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksiyang mewakili Direksi.
t I
9l Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang mewakili Direksi menurut ketentuan [pasal 16 ayat 6] anggaran '10.
Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
11. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tar {
I
dan tempat Rapat.
I
12. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan perseroan
di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di
di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja datam wi Republik lndonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat t
diadakan di manapun juga di dalam wirayah Republik lndonesia
--F---
berhak.mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
13. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
--
Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih
--
oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut. 14. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya
oleh seorang anggota Direksiyang lain berdasarkan surat kuasa.
15. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah -------untuk mufakat.
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka
{
---
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian darijumlah suara yang
-------
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. 16. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
-----
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi--lainnya yang diwakilinya.
---
b. Se tiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun ------
baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai ----kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya ------harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut,
kecualijika Rapat Direksi menentukan lain.
71
---
I
,,
|
Hasil rapat sebagaimana dimaksud daram ayat 1 wajib dituangkan
I
risalah rapat, ditandatanganioreh seruruh anggota Direksi yang disampaikan kepada seluruh anggota Direksi___
18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud daram ayat 3 wajib ditua
risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seruruh a dan anggota Dquan Komisaris.
. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan yang tidak menandatangani hasir rapat sebagaimana dimaksud 16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajib menyebutkan atasan tertulis dalam surat tersendiriyang dilekatkan pada risalah rapat.
I
I zo. Risalah rapat direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan :
t I i
wajib didokumentasikan oleh perseroan.
r
I zt. Risalah Rapat direksi merupakan bukti yang sah mengenai I
I
f" i
i
I 1
keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
22. Direksidapat juga mengambir keputusan-keputusan yang sah dan
mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut Keputusan yang diambir dengan cara demikian mempunyai yang sama dengan keputusan yang diambir dengan sah daram
Direksi.-:
72
23. Rapat Direksi. dapat
juga dilakukan melalui
media
telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/ atau
mendengar sec€rra langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil
dengan ca,ra demikian mempunyai kekuatan yang sama keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
dengan
Direksi.---
24. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur daram anggaran
t I
dasar ini mengacu pada Peraturan oJK di bidang pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang DEWAN KOMISARIS
berlaku.--------
--_-------
Pasal 18
it
1.
Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota, yang--
terdiridari: -1 (satu) orang Komisaris Utama; -1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih; dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dibidang pasar Modar. 1.
Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari
2 (dua) orang anggota
--
Dewan
t Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris lndependen. -------------,
2.
Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota
Denaran
Komisaris, jumlah Komisaris lndependen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) darijumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri ---
melainkan berdasarkan' keputusan Dewan Komisaris atau penunjukan dari Dewan Komisaris. Yang dapat diangkat sebagaianggota Dewah Komisaris adarah perseorangan yang
memenuhi persyaratan pada saat
selama menjabat:
a. b.
mempunyaiakhlak,
moral, dan integritas yang baik;
cakap melakukan perbuatan hukum;
3. tidak pernah dihukum karena
I
melakukan tindak
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan sektor keuangan; dan
4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris yang selama
menjabat: ____________
I
I ,,: I , I
pernah tidak menyetensgarakan
pertanggungjawabannya
RUpS tahur
sebagai anggota
I dan/atau rfanlatn, anggota Dewan Komisaris diterima oleh RUpS atau pernah fidak pertanggungjawaban
sebagai
anggota
dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada dan ,,,
[
f. t
----
pernah menyebabkan perusahaan yang I ,=,n, ,"r::tujuan, atau pendaftaran dari
memenuhi kewajiban menyampaikan
laporan
tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. ----
d.
memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundhng-undangan;
I arn I
d.
I
memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan
r"rr"roan. ------
Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat
5.
5,
anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.
Untuk Komisaris tndependen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5
dan ayat
I
6
harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris
lndependen sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar Modal. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat
7.
dalam surat pemyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan
8.
d
9;
idokumentasikan oleh Perseroan. ------
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
5 dan
ayat
6 wajib
I
!
Oipenufri anggota Dquan Komisaris selama menjabat.
i
10.
Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan
i
I !
t I
E-
dimaksudkan dalam ayat
5 dan 6
sebagaimana
pasal ini, tunduk pada peraturan
I
I
I
perundang-undangan yang berlaku.--
11. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian
anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi
l, \
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5'
Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan
Komisaris atau komite yang menjatankan fungsi nominasi.
Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu
sejak tanggal yang ditetapkan oteh RUpS ybng me berakhir pada penutupan RUps rahunan ke-s (rima) pada akhir periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu)
jabatan anggota Dewan Komisaris adarah s (rima) tahun, memperhatikan peraturan perundang-undangan
di
bidang
namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUpS memberhentikan
anggota Dewan Komisaris tersebut
sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan anggaran dasar ini.
:-_-_
14. Anggota Dewan Komisaris seterah masa jabatannya berakhir d
diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUpS.
,l
a' I
RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komi
I
sewaktu-waktu dengan menyebutkan atasannya. ____
b'
Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagai
j
dimaksud pada pasar inidirakukan apabira anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara rain mera tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan yang dinilaitepat oleh RUpS. c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut
diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan
I
dalam RUPS.
d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak d
dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas
___
T
1#*;tersebut. I
I
f.i
Pemberhentian anggoh Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya -
i !
RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
16. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan
diridari--
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan---memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan --------
[-" I
permohonan pengunduran
!
diri anggota Dewan Komisaris yang
bersangkuhn dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
diterimanya permohonan pengunduran sebagaimana dimaksud dalam butir
diri Dewan Komisaris
a ayat ini dan
hasi!
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b.ayat ini. e.
Sebelum pengunduran diriberlaku efektif, anggota Dewan Komisaris ---
yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangundangan yang berlaku. -------Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri ---------sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan
pertanggungjarrabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak
pengangkatan
yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya
pengunduran dirinya dalam RUPS.-----
-----=
|
g
I
. Pembebasan tanggung
jawab anggota Dewan Komisaris
[ '"no,ndurkan diridiberikan seterah Rups Tahunan ----I membebaskannya _______ I
_ __.v,rsr
i
2'
I
Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
a.
I I
t I I I
I
ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu pengadilan; atau dilarang menjabat sebagai anggoh Dewan Komisaris karena ketentuan darisuatu undang-undang atau peraturan perunda undangan yang berlaku; atau
_______
d.
meninggal dunia;atau
d.
diberhentikan karena Keputusan RUPS.
_____-
3.
Gajiatau honorarium dan tunjangan rain dari anggotia Dewan ditetapkan oleh RUpS.
4.
Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris rowong
i
t.
rr rrq.
mengakibatkan jumrah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini,
I i
maka RUps harus diadakan daram waktu serambat-rambatnya (sembiran puruh) hari sesudah terjadinya rowongan.tersebut, mengisi rowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan undangan yang bertaku di bidang pasar ModaL 5.
Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama peng belum diangkat atau berum memangku jabatannya, maka sarah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Komisaris akan menjatankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyaiwewenang serta tanggung jawab yang sama sebagd 78
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
_--___---
Pasal 19
1.
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggungF-jawab atas pengawasan terhadap keb'rjakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha --Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan
---------
anggaran dasar. 3.
Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4.
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapatmembentuk komite lainnya.
5.
Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasiterhadap kinerja komite yang
membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku. 6.
Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
--------------
a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan
Direksi
Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ---berlaku.
b.
kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi,-
:.:
rd
I
t
J
karyawanlpegawai, serta pendukung organ yang dimiliki ry sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang
l
Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab
7.
tanggung renteng atas kerugian perseroan yang kesalahan atau ketaraian anggota Dewan Komisaris daram tugasnya.I
le
Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawa
i
kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat apabila dapat membuktikan:
7
________
a. kerugian tersebut bukan karena kesatahan atau keraraiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh
f.
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai deng
!
maksuO dan tujuan perseroan;
-------
c' tidak mempunyaibenturan kepentingan baik rangsung mau langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan
d. telah mengambirtindakan untuk mencegah timbur atau berra t
I
9.
kerugian tersebut.
Dewan Komisaris setiap waktu daram jam kerja kantor perseroan memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipe atau yang dikuasai oteh perseroan dan berhak untuk memeriksa pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan keadaan uang kas dan rain-rain serta berhak untuk mengetahui tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. :_______
c: t
Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjerasan kepada Di
tentano segata har yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi I-1\____.\_ 80
I
untuk memberikan penjelasan tentang segara hal yang ditanyakan oleh --
I
!
I
11.
Dewan Komisaris. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila
--
karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak
----
untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih
---
diantara anggota Deu/an Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -12.
Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas--
I dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota I
I :
Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
----
I
13.
Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan
)F-
Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi darijabatannya (jabatan mereka)
---
dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris
yang belum diatur
daram
anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan oJK di bidang pasar Modal
I
dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang
I
RAPAT DEWAN KOMISARIS ------------_-
Pasal 20
1. a.
berlaku.-----
-*-------
Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bitamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau
atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per 8l
[ 'sepuluh) bagian dari jumrah seruruh saham yang terah I
I
oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
i
t' I
bi
Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paring kurang
1
dalam 2 (dua) bulan.
i :
Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat
2'. I I ;
dilangsungkan, sah dan berhak mengambir keputusan yang
I
apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah I
Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
!
3. f
I 4.
Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi berkala paling kurang 1 (satu) kalidalam 4 (empat) bulan. Kehadiran anggota Dewan Komisaris daram rapat sebagaimana
pada ayat
1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam taporan
Perseroan. 5.
Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dalam ayat 1.b dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum tahun buku.
6.
I
Pada rapat yang terah dijadwarkan sebagaimana dimaksud pada
bahan rapat disampaikan kepada peserta paring rambat
s(
sebelum rapat d iselenggarakan. I
7.
Dalam hal terdapat rapat yang diserenggarakan di ruar jadwar
disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat di I
kepada peserta rapat paring rambat seberum rapat diserengg Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dirakukan oreh Komisaris Dalam hal Komisaris Utama berharangan karena sebab apapun hal mana tidak perru dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 ( anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oreh Komisaris Utama
dan berwenang melakukan Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris' Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun para -dalam bentuk tertulis, Pemanggilan mana harus dikirimkan kepada
anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender
i
----
sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat
--
(satu) hari dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1
--
kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal
--------
Pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama.
---------
------------
dalam Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili
-
Rapat Dewan Komisaris, Pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan'
r 10.
waktu Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,
11
atau --Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan
I
i
t' I
il
I
Efek di tempat di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa
I
wilayah di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asalsaja dalam
:--
Republik lndonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili,
-------------
juga asalkan dalam Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun yang wilayah Republik lndonesia dan berhak mengambil keputusan
sah dan mengikat.
12.. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Rapat' -Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka yang dipilih oleh dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris
-
tersebut' ----dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat 83
t
- | 13. Seorang anggota Dewan Komisaris.hanya dapat diwakili dalam I
i
14.
Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari
1
(satu per dua) bagian darijumlah suara yang dikeluarkan denga dalam Rapat tersebut. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan
["
lainnya yang diwakilinya.
b.
Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan apapun baik secara langsung maupun secam tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau tersebut, kecualijika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
16.
Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib
risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan 17.
Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib d
\
risalah rapat, ditandatanganioleh anggota Dewan Komisaris dan
I Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota
I Kornisaris dan anggota Direksi. --18. Dalam hal terdapat anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris
yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 , yang bersangkutan wajib menyebutkan atasannya secara
tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. 19.
Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayal 16 dan ayat 17 wajib
I didokumentasikan oleh Perseroan. -------I
201.
I
Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat
1Z
merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil
dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para I
I
21. I
anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah
;r dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan
-
secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan
----
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
---
i I t
Dewan Komisaris.
L 22.
Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui
media
telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya
yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/ atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam
Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi
85
aF
G;*nis I
1 I
I
akan dibuat secara terturis orn oi"o"rkan diantara
an00ota Dewan Komisaris yang berpartisipasi daram rapat, ditandatangani. Keputusan yang diambir dengan
cara
dr
I
memnrnyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambirr
I I
san dalam rapat Dewan Komisaris.
23.
Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang berum
Pasal
21-------
1.
Direksiwajib membuat dan meraksanakan rencana kerja tahunan.
2.
Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada
Komisaris untuk memperoleh persetujuan. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan taporan ke
[.
tahunan serta laporan tugas pengaw€Ean Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan taba ditetapkan oleh RUpS. ___ 4.
Rencana kerja sebagaimana dimaksud datam ayat (1) harus disampaikan seberum dimurainya tahun buku yang akan datang. Tahun buku Perseroan berjaran daritanggar 1 (satu) Januari
5.
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir buran Desember tiap tahun, buku perseroan ditutup.
6. I
I | I
Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada Akuntan Pubrik yang ditunjuk oreh Rups untuk diperiksa dan Dire
,"nvr.un
raporan tahunan dengan memperhatikan peraturan
--
i
perunoang-undangan yang berraku dan menyediakannya di kanto
I
I
Perseroan untuk dapat diperiksa oreh para pemegang saham terl
T\=-*.
86
I-
I 7. t
sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan.
--
I
Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku
-------
Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ia
Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan
-------
I
Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. --
I
Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, yang bersangkutan
----
harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam
----
laporan tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota -------
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberikan alasan maka yang bersangkutan dianggap telah
-----
----
menyetujui isi laporan tahunan.
[,
Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugidalam
-
surat kabar berbahasa lndonesia dan berperedaran nasional menurut
---
tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pasar Modal. PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
Pasal22 1.
Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS
Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara
----
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam
----
putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran
----
87
-., f
dividen.--------:-Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas
siapa saham itu terdaftar dalam Daftar pemdgang Saham memperhatikan Pasal g anggaran dasar ini, yang akan atau atas wewenang RUps datam mana keputusan untuk Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan rain, laba bersih setelah dikurangidengan cadangan yang diwajibkan Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagisebagai dividen. 4.
Dalam hal terdapat keputusan RUps terkait dengan pembagian
tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari diumumkannya ringkasan risalah RUps yang memutuskan dividen tunai. 5.
Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum
seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-u yang
6.
berlaku.-:----
Dividen yang tidak diambir setelah s (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan cadangan khusus, RUps mengatur tata cara pengambilan
88
telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan-tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak-Perseroan
Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku
------
peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham
--------
Perseroan dicatatkan
----Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang -----mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang -Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku
8.
telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan -kemampuan keuangan Perseroan. ---------
L
Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat
----
Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan
I 10.
memperhatikan ayat 6 pasal ini.
-----
Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita
---
kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh --Pemegang Saham kepada Perseroan 11
Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak
-:-
dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini.
----NGGUNAAN CADANGAN ----_
-1.
Pasal 23
Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun
buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan
G-
I I
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
I
l2
Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila
!
Perseroan mempunyai laba yang positif. ------:---3.
Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20o/o (dua puluh persen) darijumlah ditempatkan dan disetor.
lo
cadangan yang belum mencapaijumlah sebagaimana dimaksud
i
ayat 3 pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup tidak dipenuhi oleh cadangan lain. ----
5.
Jika jumlah cadangan telah melebihijumlah 2oo/o (dua puluh
1.
Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan U
Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan pasar 2.
Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUpS dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam dasar ini.
3.
-:---
Perubahan ketentuan Anggaran dasar yang menyangkut nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan; maksud tujuan serta kegiatan usaha;jangka waktu berdirinya perseroan; besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan disetor dan/atau perubahan status perseroan yang tertutup Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan
Menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan
90
I vano berlaku. ---i
4.'
Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang
-----
tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
5. I
I
Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan
-----
peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.
I I
DAN PEMISAHAN --Pasal Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan -
1.
oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ---
ayat2 anggaran dasar ini.
2.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud ---------dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar
---------
Modal.
i
-.--PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM
Pasal2T 1.
Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan
---------
RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat2 anggaran dasar ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya -
t, l- Strtrt
Badan Hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan ----
1___
91
perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan undangan di bidang Pasar Modal.
TEMPAT TINGGAL
Untuk hal-hal yang mengenai perseroan, para pemegang saham bertempat tinggal pada atamat-aramat sebagaimana dicatat dalam
Pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-u yang berlaku dan ketentuan di bidang pasar Modal serta ketentuan di tempat di mana saham-saham perseroan dicatatkan.
PERATURAN PENUTUP Pasal 29 1.
--
Bagi Perseroan berlaku ketentuan anggaran dasar inijika tidak dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar Modal.
2.
Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.
-Sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan memberi kuasa kepada Direksi perseroan untuk menyatakan
Notaris tersendiri serta mengurus pemberitahuan dan pendaftaran kepada instansi yang berwenang berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.
-selanjutnya penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa substitusi kepada saya, Notaris, untuk mengajukan permohonan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia sehubungan perubahan anggaran dasartersebut di atas, untuk tersebut dengan ini menyatakan bahwa : --------1.
-
lnformasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang
disampaikan oleh Notaris kepada Kementrian Hukum dan HAM, adalah
--
--------
yang sebenarnya tidak lain dariyang sebenamya;
2. Permohonan kepada Kementrian Hukum dan HAM, tersebui telah
-----*-
memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan
----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Siap menerima
segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas----
sanksi pidana, perdata, dan/atau adminsitratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 4. Dengan menyetujui pernyataan
berlaku;---:--
ini, berarti siap bertanggung jawab----
penuh dan dengan ini turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa pernyataan ini adalah
----
merupakan pernyataan yang sah, dengan demikian membebaskan Saya Notaris dari segala tuntutan berupa apapun
juga.----
-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, ---menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai dengan tanda pengenalyang disampaikan kepada saya, Notaris, dan
---------
bertanggurq jawab sepenuhnya atas hal tersebut. Penghadap dikenal oleh say4, Notat:is.
---
-Penghadap menyatakan mengerti dan memahami isi akta ini.
-----
--.- DEMIKIANLAH -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh
-
--
:
Tuan HERTYANTO, Sarjana Hukum, lahir di Muara Kuang, pada tanggal-1g-11-1976 (sembihn belas Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh -
enam), bertempat tinggal di Jakarta Timur, Pangkalan Jati Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 013, Kelurahan Cipinang Melayu
delapan), bertempat tinggar di Jakarta Barat, Jaran Raya Kemba Nomor 168 A, Rukun Tetangga 006, Rukun warga 003, Kerurahan
keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi_saksi.
___________
-segera setelah akta inidibacakan oreh saya, Notaris kepada pengh saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oreh saksi-saksi dan saya, Notaris. Dilangsungkan dengan 4 (empat) perubahan, yaitu (dua) 2 coretan ta penggantian dan 2 (dua) coretan dengan penggantian.
-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. "DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNY]NYA" Notaris Pengganti di Jakarta
CHOZIE, SH, CN
94
