NOTARIS. EDUARD AVIANTA, SH.,Sp.N

JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

NOTARIS EDUARD AVIANTA, SH.,Sp.N SK, MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : C-274.HT.03.01-Th.2004 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2004

Jl. K.H. Khatib No.62 Serang – Banten Rumah : Jl. Moncokerto Raya III / 8 Utan Kayu Jakarta Timur Telp./Fax. (021) 8504789

SALINAN

AKTA

: Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia

Nomor

: 1.-

Tanggal

: 2 Agustus 2007

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

1

JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

2

----------------------------AKTA PENDIRIAN-----------------------------------PERKUMPULAN RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA,-------Nomor : 1.-. . Pada hari ini Kamis Tanggal 2 (Dua) Agustus Tahun 2007 (Dua Ribu Tujuh)------Pukul 10.00 (Sepuluh kosong kosong) Wib (Waktu Indonesia Bagian Barat,)--Menghadap kepada saya, Eduard Avianta, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat,-Notaris Di Kabupaten Serang Propinsi Banten, dengan dihadiri oleh saksi-saksi-----yang saya, Notaris kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ----------1. Tuan Haji Dharma Udaya Nasution, Lahir di Medan Pada tanggal 20 (Dua -----Puluh) September tahun 1953 (Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga), --------Karyawan Bertempat tinggal Di Jalan Cakrawijaya V Blk S/7 Rukun tangga---005 Rukun Warga 012 , Kelurahan Cipinang muara, Kecamatan --------------------Jatinegara,Kotamadya Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk--------Nomor 09.5404.200953.0035, Warga Negara Indonesia.-------------------------------Menurut keterangannya bertindak didalam akta ini adalah sebagai Ketua UmumYang terpilih Dari Musyawarah Nasional yang kelima Radio Antar Penduduk--Indonesia yang diadakan pada tanggal 22 (Dua Puluh Dua) Mei Tahun 2005----(Dua Ribu Lima) .----------------------------------------------------------------------------------Demikian berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional kelima ------------Radio Antar Penduduk Indonesia No 11.09.MUNAS-V.0505 tanggal 22 (Dua----Puluh Dua) Mei Tahun 2005 (Dua Ribu Lima) yang mana satu ----------salinannya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan dilekatkan didalam Minuta---Akta ini. ----------------------------------------------------------------------------------------------2. Tuan Sakti Siahaan, Lahir Di Gunung Sitoli Pada tanggal 22 ( Dua Puluh Dua)-Januari Tahun 1950 (Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh), Swasta, Bertempat – Tinggal Di Karang Tengah Raya, Rukun Tangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan----Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

09.5306.22.0150.0027 Warga--

Negara Indonesia.---------------------------------------------------------------------------------Menurut keterangannya bertindak didalam akta ini adalah sebagai anggota------pengurus tingkat pusat dari Radio Antar Penduduk Indonesia Dengan jabatan---sebagai Sekretaris Umum demikian berdasarkan surat keputusan Ketua Umumdari Radio Antar Penduduk Indonesia No 041.09.00.0905 tanggal 28 (Dua--puluh Delapan) September tahun 2005 (Dua Ribu Lima) yang mana satu----salinannya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan dilekatkan didalam Minuta---Akta ini. -----------------------------------------------------------------------------------------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

3

3. Tuan Insinyur Fauzi Lahir Di Jakarta pada tanggal 2 (dua) Juli Tahun 1965 ----(seribu Sembilan ratus enam puluh lima), Bertempat tinggal Di Jalan berdikari-Rukun Tangga 001 ,Rukun warga 002 Sukabumi utara, Kecamatan Kebon Jeruk Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5001.–020765.0080, Warga Negara Indonesia.----------------------------------------------------Menurut keterangannya adalah sebagai pengurus dari Radio Antar Penduduk--Indonesia dengan jabatan sebagai Bendahara Umum demikian berdasarkan----Surat keputusan Ketua Umum pengurus pusat Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor :041.09.00.0905 tanggal 28 ( Dua Puluh Delapan) September Tahun-----2005 (Dua Ribu Lima) yang mana satu salinannya diperlihatkan kepada---saya,Notaris dan dilekatkan didalam Minuta akta ini. ---------------------------------Para penghadap saya, Notaris, kenal berdasarkan identitas yang diperlihatkan -Kepada saya,Notaris.-----------------------------------------------------------------------------Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan----lebih dahulu dalam bagian premis akta ini : -----------------------------------------------Bahwa Radio Antar Penduduk Indonesia didirikan oleh Pemerintah RepublikIndonesia dalam hal ini Menteri Perhubungan Republik Indonesia DirektoratJenderal Pos dan Telekomunikasi

dengan surat keputusannya nomor--

125/Dirjen/80 pada tanggal 10 (Sepuluh) November Tahun 1980 (Seribu -------Sembilan Ratus Delapan Puluh) tentang pendirian dan pengangkatan untuk---pertama kali pengurus pusat organisasi Radio Antar Penduduk .Demikian yang----mana salinannya diperlihatkan kepada saya,Notaris, dan--------------------------------------

fotocopinya diserahkan kepada saya,Notaris untuk dilekatkan didalam Minuta--akta ini.------------------------------------------------------------------------------------------------Para penghadap menerangkan bahwa berdasarkan Notulen Rapat----------------Anggotanya Tingkat Nasional atau Musyawarah Nasional nomor 07.09.Munas – V 0505 tanggal 22 ( Dua Puluh Dua) Mei tahun 2005 ( Dua Ribu Lima) para------penghadap tersebut diatas mendapat tugas mengurus aspek legalitas sesuai--dengan peraturan yang berlaku dan untuk pengadaan asset tetap milik---------organisasi , Demikian yang mana salinanya diperlihatkan kepada saya,Notaris-dilekatkan pada minuta Akta ini.----------------------------------------------------------------Para penghadap menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari fihak— yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu perkumpulanRadio Antar Penduduk Indonesia ini menjadi Badan Hukum.--------------------------Dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat didalam akta pendirian ini-(Selanjutnya Cukup Disingkat dengan Anggaran Dasar ) Sebagai Berikut-----------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

4

-------------------------------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN------------------------------------------------------------------------------- Pasal 1 -------------------------------------------------(1) Perkumpulan ini bernama : --------------------------------------------------------------------------------------- Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia -------------------untuk selanjutnya disebut Perkumpulan, berkedudukan dan berkantor pusat Di-Ibukota Jakarta, dan mempunyai kegiatan diseluruh Indonesia.----------------------------------------------------- MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN -------------------------------------------------------------------------------Pasal 2--------------------------------------------------------------------------------------- MAKSUD DAN TUJUAN --------------------------------------Maksud dan tujuan perkumpulan ini dibidang kegiatan sosial-------------------------------Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perkumpulan dapat-------------melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----------------------------------------------1.

Menunjang program pemerintah dalam pembangunan Nasional,MembantuMemelihara ketertiban, keamanan serta turut mengawasi penggunaan------Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk-----------------------------------------

2.

Membantu Pemerintah dalam bantuan komunikasi cadangan dan--------------Menyelenggarakan bantuan komunikasi radio dalam hal keselamatan jiwa--(SAR), Harta Benda, ketertiban masyarakat, bencana alam, kecelakaan-----dan bantuan komunikasi gawat darurat lainnya.---------------------------------------

3.

Membantu pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan bantuan----------Komunikasi radio pada kegiatan kegiatan sosial lainnya.---------------------------

4.

Membina ketaatan Anggota terhadap peraturan perundang-undangan dan --Organisasi .--------------------------------------------------------------------------------------

5.

Membina anggota didalam hal berkomunikasi radio dengan baik,benar dan Bertanggung jawab.---------------------------------------------------------------------------

6.

Meningkatkan ketrampilan anggota dalam memberikan bantuan --------------Komunikasi Radio dan pengabdian kepada masyarakat luas.---------------------

7.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal -------------Kepemimpinan dan manajemen organisasi.--------------------------------------------

-------------------------------------------------SIFAT.----------------------------------------------------1.Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia Adalah organisasi Radio Antar----Penduduk Indonesia yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik IndonesiaSebagai satu satunya wadah resmi bagi pemilik izin Komunikasi Radio Antar---Penduduk-------------------------------------------------------------------------------------------------2.Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia Merupakan Organisasi------kemasyarakatan yang didasari atas kesamaan kegemaran untuk berkomunikasi


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

5

Radio Antar Penduduk dan tidak memihak kepada salah satu organisasi partaipolitik.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JANGKA WAKTU ---------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 3 --------------------------------------------------perkumpulan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan-dianggap mulai berdiri terhitung sejak tanggal akta ini ditanda tangani. ------------------------------------------------------------------ASAS.---------------------------------------------------------------------------------------------------- PASAL 4.-------------------------------------------------Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia berasaskan Pancasila.---------------------------------------------------------------KEKAYAAN ------------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 5. -------------------------------------------------(1) Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan yang----dipisahkan, terdiri dari : --------------------------------------------------------------------------Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah)--------------------------------(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, kekayaan-----perkumpulan dapat diperoleh dari :---------------------------------------------------------a. Uang pangkal anggota,--------------------------------------------------------------------b. Iuran Anggota,--------------------------------------------------------------------------------c. Konstribusi dari badan usaha yang didirikan oleh organisasi,--------------------d. Sumbangan sukarela,-----------------------------------------------------------------------(3) Semua kekayaan Perkumpulan dari berbagai sumber

harus dipergunakan----

hanya untuk membiayai seluruh kegiatan perkumpulan dan kegiatan sosial----lainnya untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan. ----------------------------------------------------------------------KEANGGOTAAN.---------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 6.--------------------------------------------------Anggota perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia adalah Warga Negara-----Indonesia ,Setelah Memenuhi persyaratan yang ditentukan Pemerintah dan--------perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia. ------------------------------------------------------------------------------------PERSYARATAN ANGGOTA.---------------------------------------------------------------------------------- PASAL 7 -----------------------------------------------1.permohonan manjadi anggota Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia----sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi-------------------------------2. yang telah memenuhi persyaratan akan diterbitkan Kartu Tanda Anggota, Izin--Komunikasi radio Antar Penduduk ,Izin Penguasaan perangkat komunikasi Radio Antar Penduduk -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PASAL 8 ------------------------------------------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

6

Kartu tanda anggota disingkat KTA Diterbitkan dan--------------------------------------ditandatangani oleh Ketua Umum Berdasarkan usul Ketua Daerah.---------------------------------------------------------------------- Pasal 9 --------------------------------------------------Nomor Induk Anggota diterbitkan Pengurus Daerah.------------------------------------------------------------------------------------------- Pasal 10 ----------------------------------------------------------------- PERPANJANGAN IZIN DAN KARTU TANDA ANGGOTA---------------1. Anggota Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia wajib memperpanjang---I.K.R.A.P.(Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk),I.P.P.K.R.A.P (Izin Penguasaan-Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk) dan K.T/A/ (Kartu Tanda Anggota),-------------------------------------GUGURNYA KEANGGOTAAN---------------------------------------------------------------------------------PASAL 11-------------------------------------------------1. Meninggal dunia.-------------------------------------------------------------------------------2. Mengundurkan diri.----------------------------------------------------------------------------3. Masa berlakunya IKRAP ( Izin Komunikasi Radio antar Penduduk) telah----habis dan tidak diperpanjang lagi.---------------------------------------------------------4. Diberhentikan.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEMBERHENTIAN ANGGOTA---------------------------------------------------------------------------- PASAL 12 ------------------------------------------------1. Anggota dapat diberhentikan oleh pengurus apabila:-------------------------------a. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.----------------b. Melanggar peraturan Perundang Undangan Negara yang telah------------mempunyai ketetapan Hukum-------------------------------------------------------------2. Tata cara pemecatan dan pembelaan anggota diatur didalam peraturan-organisasi.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ORGANISASI------------------------------------------------------------------PASAL 13 -----------------------------------------------1. Pemberian sanksi organisasi dilakukan dan atau diputuskan oleh Rapat------Paripurna.---------------------------------------------------------------------------------------2. Rapat Paripurna dilakukan untuk membahas, meneliti secara seksama-----dan mempertimbangkan kesalahan dan atau jenis pelanggaran yang-------dilakukan oleh anggota dan atau institusi ----------------------------------------------3. Sebelum sanksi organisasi diberlakukan kepada anggota atau institusi-------,pengurus wajib memberikan kesempatan pembelaan diri pada rapat-------pengurus atau rapat khusus kepada anggota atau institusi yang terkena---sanksi organisasi ------------------------------------------------------------------------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

7

4. Setiap pemberian sanksi organisasi oleh institusi , harus segera dilaprkan--kepada jenjang organisasi setingkat diatasnya selambat lambatnya 1 ( satu)bulan setelah rapat paripurna atau rapat khusus dengan melampirkan--------resume rapat serta daftar hadir .----------------------------------------------------------5. Sanksi organisasi terhadap anggota diterapkan pada tingkat lokal dan atau--wilayah.------------------------------------------------------------------------------------------a.Setiap jenjang institusi dapat memutuskan sanksi organisasi----------terhadap anggota.---------------------------------------------------------------------------b.Jenjang sebagaimana dimaksud dalam ayat 5. a wajib--------------------menyampaikan keputusan rapat paripurna kepada pengurus wilayah. Dan-atau pengurus lokal , disertai dengan kronologi proses pengambilan---------keputusan, resume rapat dan daftar hadir.-------------------------------------------c.Pengurus wilayah dan atau pengurus lokal setelah menerima dokumen---tersebut ayat 5.b wajib memberitahukan keputusan tersebut kepada--------anggota yang bersangkutan disertai penjelasan tentang kesempatan-------pembelaan diri.-------------------------------------------------------------------------------d.Apabila anggota yang terkena sanksi organisasi menyatakan keberatan--maka kepadanya wajib diberikan kesempatan untuk membela diri.------------e.Pengurus wilayah dan atau pengurus lokal setelah menerima--------------pernyataan keberatan tersebut ayat 5.d wajib memberikan kesempatan-----pembelaan diri kepada anggota tersebut , dengan menyelenggarakan------rapat paripurna dan atau rapat khusus.-------------------------------------------------f. Dalam rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut institusi organisasi-tersebut 5.e dapat diundang.---------------------------------------------------------------g. Hasil rapat paripurna dan atau rapat khusus -------------------------------------1. apabila hasil rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut ayat5.f menyatakan anggota tersebut bersalah maka pengurus wilayah--dan atau penggurus lokal dapat menerapkan sanksi organisasi------terhadap anggota yang bersangkutan.----------------------------------------2. Apabila hasil rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut ayat5.f menyatakan anggota tersebut tidak bersalah , maka penggurus---wilayah dan atau pengurus lokal wajib merehabilitasi nama baik dan-hak hak anggota yang bersangkutan.------------------------------------------3. Apabila hasil rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut----dalam ayat 5.f tidak dapat menyatakan anggota tersebut bersalah----atau tidak bersalah , maka pengurus wilayah dan atau pengurus-------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

8

lokal dapat meminta pertimbangan dan keputusan pengurus---------Daerah atas sanksi terhadap anggota yang bersangkutan.-------------4. Pertimbangan dan keputusan penggurus Daerah atas sanksi-------organisasi terhadap anggota yang bersangkutan sebagaimana--------dimaksud ayat 5.i bersifat final dan mengikat--------------------------------h..Pengurus wilayah dan atau pengurus lokal setelah menerima keputusantersebut ayat 5.g.4 wajib menerbitkan keputusan------------------------------------Organisasi tentang sanksi organisasi terhadap anggota yang bersangkutan.6. Sanksi organisasi terhadap institusi diterapkan pada tingkat Daerah sampai------dengan tingkat lokal.-----------------------------------------------------------------------------------a. Setiap jenjang institusi dapat memutuskan sanksi organisasi--------terhadap institusi satu tingkat dibawahnya.----------------------------------b. Jenjang sebagaimana dimaksud ayat 6.a wajib menyampaikan----keputusan rapat paripurna kepada penggurus yang terkena sanksi---organisasi dengan tembusan secara berjenjang sampai pengurus--Pusat, disertai dengan kronologis proses pengambilan keputusan ,---resume rapat dan daftar hadir.---------------------------------------------------c. Pengurus tersebut ayat 6.b wajib memberitahukan keputusan------tersebut kepada institusi yang terkena sanksi organisasi, disertai-----penjelasan tentang kesempatan membela diri.------------------------------d. Apabila institusi yang terkena sanksi organisasi menyatakan--------keberatan , maka kepadanya wajib diberikan kesempatan untuk------membela diri.-------------------------------------------------------------------------e. Pengurus tersebut ayat 6.a wajib memberikan kesempatan----------membela diri kepada institusi yang terkena sanksi organisasi tersebut, dengan menyelenggarakan rapat paripurna dan atau rapat khusus.--f. Hasil rapat paripurna dan atau rapat khusus :-----------------------------1. Apabila hasil rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut--ayat 6.e menyatakan institusi yang terkena sanksi organisasi--tersebut bersalah , maka pengurus tersebut ayat 6. a dapat----menerapkan sanksi organisasi terhadap institusi yang------------bersangkutan.----------------------------------------------------------------2. Apabila hasil rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut---ayat 6.e menyatakan institusi yang terkena sanksi organisasi--tersebut tidak bersalah, maka pengurus tersebut ayat 6.a wajibmerehabilitasi nama baik dan hak hak institusi yang--------------bersangkutan.------------------------------------------------------------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

9

3. Apabila hasil rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut--ayat 6.a tidak dapat menyatakan anggota tersebut bersalah----atau tidak bersalah , maka pengurus tersebut ayat 6.a dapat---meminta pertimbangan dan keputusan pengurus setingkat------diatasnya atas sanksi organisasi terhadap institusi yang---------bersangkutan.----------------------------------------------------------------4. Pertimbangan dan keputusan pengurus tersebut ayat 6.h atassanksi organisasi terhadap institusi yang bersangkutan ---------tersebut ayat 6.a bersifat final dan mengikat.------------------------g. Pengurus tersebut ayat 6.a setelah menerima keputusan tersebut ayat 6.f.4) ------, wajib menerbitkan keputusan organisasi tentang sanksi organisasi terhadap --------institusi yang bersangkutan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------TATA CARA PEMBELAAN DIRI.-------------------------------------------------------------------------------PASAL 14 -------------------------------------------------1. Penyampaian pembelaan diri anggota atau institusi Perkumpulan Radio Antar--Penduduk Indonesia , dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran----dalam berorganisasi kepada anggota atau institusi Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia.-----------------------------------------------------------------------------------2. Pembelaan diri atas sanksi organisasi hak asasi anggota atau institusi yang----dilakukan dalam suatu rapat paripurna dan atau rapat khusus.----------------------------3. Rapat paripurna atau rapat khusus sebagaimana dimaksud ayat 2 dilakukan------untuk membahas , meneliti secara seksama dan mempertimbangkan sanggahan---atau pembelaan atas kesalahan atau jenis pelanggaran yang dituduhkan atau-------diduga dilakukan oleh anggota dan atau institusi.----------------------------------------------4. Setiap pemberian kesempatan pembelaan diri oleh institusi harus segera ---------dilaporkan kepada jenjang organisasi setingkat diatasnya selambat lambatnya 1----. (Satu) bulan setelah rapat paripurna dengan melampirkan resume rapat serta------daftar hadir rapat pemberian sanksi organisasi.------------------------------------------------5. Rapat Paripurna dan atau rapat khusus pembelaan diri terhadap anggota----------dilakukan pada tingkat lokal dan atau tingkat wilayah.----------------------------------------a.Pengurus wilayah dan atau pengurus lokal setelah menerima -------pernyataan keberatan diri anggota yang terkena sanksi-------------organisasi , wajib memberikan kesempatan pembelaan diri kepada--anggota tersebut dengan menyelenggarakan rapat paripurna dan----atau rapat khusus .-------------------------------------------------------------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

10

b. Dalam rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut institusi-----organisasi penerbit keputusan pemberi sanksi organisasi dapat-------diundang.------------------------------------------------------------------------------c. Dalam rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut ayat 5.a----pihak pemberi sanksi dan pihak yang terkena sanksi diberi-------------kesempatan yang seimbang menjelaskan alasan pemberian sanksi--organisasi dan sanggahan pihak yang terkena sanksi.--------------------d. Hasil rapat Paripurna dan atau rapat khusus :---------------------------1. Apabila hasil rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut------------ayat 5.c menyatakan pembelaan diri anggota tidak dapat --------------diterima , maka pengurus wilayah atau pengurus lokal dapat -------menerapkan sanksi organisasi terhadap anggota yang--------------------bersangkutan.----------------------------------------------------------------------------2. Apabila hasil rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut ayat 5.c--menyatakan anggota tersebut dapat diterima , maka pengurus wilayah---dan atau pengurus lokal wajib merehabilitasi nama baik dan hak anggotayang bersangkutan-----------------------------------------------------------------------3. Apabila hasil rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut ayat 5.f tidak dapat menyatakan pembelaan diri anggota tersebut dapat diterimaatau tidak dapat diterima, maka pengurus wilayah dan atau pengurus--lokal dapat meminta pertimbangan dan keputusan pengurus daerah-----atas pembelaan diri anggota tersebut.---------------------------------------------4. Pertimbangan dan keputusan pengurus Daerah atas sanksi-------organisasi terhadap anggota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.d.3 ) bersifat final dan mengikat.------------------------------------e. Pengurus wilayah dan atau pengurus lokal setelah menerima-----keputusan tersebut ayat 5.d.4 ) wajib menerbitkan keputusan----------organisasi tentang pembelaan diri terhadap anggota yang--------------bersangkutan. --------------------------------------------------------------------------6. Pembelan diri terhadap instusi diterapkan pada tingkat Daerah---sampai lokal,------------------------------------------------------------------------------a. Setiap jenjang institusi dapat membuka kesempatan pembelaan diri--terhadap institusi satu tingkat dibawahnya yang terkena sanksi------------organisasi----------------------------------------------------------------------------------dengan menyelenggarakan rapat paripurna dan atau rapat khusus.------b. Dalam rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut ayat 6.a pihakyang terkena sanksi diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan dan---


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

11

sanggahan pihak yang terkena sanksi disertai bukti bukti yang ada.------Pembelaan diri terhadap insititusi satu tingkat dibawahnya yang terkenasanksi organisasi dengan menyelenggarakan rapat paripurna dan atau--rapat khusus.------------------------------------------------------------------------------c. Dalam rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut ayat 6.a pihak-yang terkena sanksi diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan dan--sanggahan pihak terkena sanksi disertai bukti bukti yang ada.--------------d. Hasil rapat paripurna dan atau rapat khusus :--------------------------------1. Apabila hasil rapat dan atau rapat khusus tersebut ayat 6.a-------menyatakan pembelaan diri institusi tersebut tidak dapat diterima,---maka pengurus tersebut ayat 6.a dapat menerapkan sanksi------organisasi terhadap institusi yang bersangkutan.-------------------------2. Apabila hasil rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut ayat --6.b menyatakan pembelaan diri institusi tersebut dapat diterima -----, maka pengurus tersebut ayat 6.a wajib merehabilitasi nama baik---dan hak hak intitusi yang bersangkutan.------------------------------------3. Apabila hasil rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut ayat---6.b tidak dapat menyatakan pembelaan diri institusi tersebut dapat-diterima atau tidak diterima, maka pengurus tersebut ayat 6.a dapatmeminta pertimbangan dan keputusan pengurus setingkat -----------diatasnya terhadap pembelaan institusi tersebut.-------------------------4. Pertimbangan dan keputusan pengurus setingkat diatasnya tersebut terhadap pembelaan diri institusi yang bersangkutan sebagaimana-dimaksud ayat 6.c.3 ) bersifat final dan mengikat.------------------------d. Pengurus tersebut ayat 6.a setelah menerima keputusan tersebut ayat----6.c.4 ) wajib menerbitkan keputusan organisasi tentang pembelan diri---------terhadap institusi yang bersangkutan-----------------------------------------------------------------------------------HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA------------------------------------------------------------------------------PASAL 15-------------------------------------------------Hak anggota adalah :---------------------------------------------------------------------------------1. Mengikuti semua kegiatan Organisasi.--------------------------------------------------2. Memiliki hak bicara dan hak suara didalam rapat rapat.----------------------------3. Memiliki hak dipilih dan memilih sebagai pengurus.---------------------------------4. Mengikuti program pendidikan dan kaderisasi yang diselenggarakan oleh---Pengurus.---------------------------------------------------------------------------------------Kewajiban anggota adalah:--------------------------------------------------------------------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

12

1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan----yang dikerluarkan oleh pemerintah maupun organisasi----------------------------2. Mentaati persyaratan teknik serta ketentuan yang berlaku bagi stasiun--------Komunikasi Radio Antar Penduduk ------------------------------------------------------3. Membayar uang pangkal dan iuran anggota-------------------------------------------4. menghadiri undangan rapat.---------------------------------------------------------------5. Menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan Radio Antar Penduduk-------------Indonesia----------------------------------------------------------------------------------------6. Meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya tentang organisasi dan-----Komunikasi Radio dan mengikuti program kaderisasi yang diselenggarakan-oleh pengurus..-------------------------------------------------------------------------------------SUSUNAN KEKUASAAN, KEPENGURUSAN DAN ATRIBUT ORGANISASI---------------------------------------------------Pasal 16---------------------------------------------------Susunan organisasi secara bertingkat terdiri atas :---------------------------------------1. Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia tingkat Pusat.--------------------2. Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia tingkat Daerah.-----------------3. Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia tingkat Wilayah.-----------------4. Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia tingkat Lokal.--------------------Kekuasaan Organisasi terdiri atas:--------------------------------------------------------1. Musyawarah Nasional -----------------------------------------------------------------------2. Pengurus Pusat -------------------------------------------------------------------------------3. Musyawarah Daerah -------------------------------------------------------------------------4. Pengurus Daerah -----------------------------------------------------------------------------5. Musyawarah Wilayah ------------------------------------------------------------------------6. Pengurus Wilayah ----------------------------------------------------------------------------7. Musyawarah Lokal ---------------------------------------------------------------------------8. Pengurus Lokal ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------KEPENGURUSAN ORGANISASI.-------------------------------------------------------------------------------Pasal 17----------------------------------------------------1.Pengurus Pusat,pengurus Daerah,pengurus Wilayah,pengurus lokal terdiri atas :-a. Dewan Pengawas. ---------------------------------------------------------------------------b. Pengurus.------------------------------------------------------------------------------------------2. Dewan Pengawas adalah unsur perorangan organisasi.----------------------------------3. Pengurus adalah yang menjalankan tugas dan kegiatan organisasi.------------------4. Tugas, Wewenang, tanggung jawab Dewan Pengawas.pengurus---------------------Pusat , pengurus Daerah, Pengurus Wilayah,Pengurus Lokal diatur Didalam------Anggaran Rumah Tangga.-------------------------------------------------------------------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

13

-------------------------------------ATRIBUT ORGANISASI.---------------------------------------------------------------------------------------Pasal 18 ---------------------------------------------------1. Atribut Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia terdiri dari-------Bendera,Logo,lagu Mars, dan pakaian seragam. ------------------------------------2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan atribut Perkumpulan Radio-----Antar Penduduk Indonesia Diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.----------------------------MUSYAWARAH DAN RAPAT RAPAT ORGANISASI-------------------------------------------------------------Pasal 19 -----------------------------------------------1. Musyawarah Organisasi terdiri atas:-----------------------------------------------------Musyawarah Nasional , Musyawarah Daerah, Musyawarah-----------------------Wilayah,Musyawarah Lokal.----------------------------------------------------------------2. Rapat Rapat organisasi terdiri atas:------------------------------------------------------a. Rapat kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Wilayah.---------b. Rapat Paripurna Pusat, Rapat Paripurna Daerah, Rapat Paripurna-------Wilayah, Rapat Paripurna Lokal.----------------------------------------------------c. Rapat Pengurus Pusat,Rapat Pengurus Daerah, Rapat Pengurus-------------Wilyah, Rapat-pengurus Lokal---------------------------------------------------------------a. Rapat koordinasi Pusat,Rapat koordinasi Daerah,rapat koordinasi ------Wilayah, Rapat Koordinasi Lokal----------------------------------------------------------3. Segala sesuatu yang berhubungan dengan musyawarah dan rapat rapat-----organisasi diatur didalam Anggaran Rumah Tangga---------------------------------------------------------------------------RAPAT KERJA ----------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 20---------------------------------------------------1. Rapat kerja bertugas untuk mengadakan penilaian atas pelaksanaan program---kerja hasil Musyawarah, dan memutuskan kebijaksanaan pelaksanaan program--sampai musyawarah berikutnya.--------------------------------------------------------------------2. Rapat kerja diselenggarakan minimal satu kali dalam satu periode------------------kepengurusan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAPAT KERJA NASIONAL------------------------------------------------------------------------------------Pasal 21. -------------------------------------------------1. Rapat kerja Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.-------------------------2. Rapat kerja Nasional dihadiri oleh :-----------------------------------------------------------a. Pengurus Pusat.------------------------------------b. Dewan Pengawas Pusat -------------------------c. Ketua Daerah dan Sekretaris Daerah.--------d. Undangan atau Nara sumber.--------------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

14

--------------------------------------RAPAT KERJA DAERAH-------------------------------------------------------------------------------------Pasal 22. -------------------------------------------------1. Rapat kerja Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah.-------------------------2. Rapat kerja Daerah dihadiri oleh :-------------------------------------------------------------a. Pengurus Daerah.-----------------------------------------------------------------b. Dewan Pengawas Daerah-------------------------------------------------------c. Ketua Wilayah dan Sekretaris Wilayah.--------------------------------------d. Pengurus Pusat.-------------------------------------------------------------------e. Undangan atau Nara Sumber.---------------------------------------------------------------------------------------RAPAT KERJA WILAYAH-------------------------------------------------------------------------------------Pasal 23 --------------------------------------------------1. Rapat kerja Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.-----------------------2. Rapat kerja Wilayah Dihadiri oleh :-----------------------------------------------------------a. Pengurus wilayah.----------------------------------------------------------------------------b. Dewan Pengawas Wilayah ----------------------------------------------------------------c. Ketua Lokal dan sekretaris Lokal.--------------------------------------------------------d. Pengurus Daerah.-----------------------------------------------------------------------------e. Undangan dan atau Nara Sumber.-----------------------------------------------------------------------------------------------RAPAT PARIPURNA------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 24 --------------------------------------------------1. Rapat paripurna diselenggarakan untuk membahas permasalahan organisasi --dan pelaksanaan program kerja.--------------------------------------------------------------------2. Diselenggarakan sekurang kurangnya 6 (Enam) Bulan Sekali.------------------------3. Rapat Paripurna pusat dihadiri oleh ----------------------------------------------------------a. Dewan Pengawas pusat.--------------------------------------------------------------------b. Pengurus Pusat.-------------------------------------------------------------------------------c. Pengurus Daerah yang terkait dengan materi pokok Rapat.----------------------4. Rapat Paripurna Daerah dihadiri oleh.--------------------------------------------------------a. Dewan Pengawas Daerah.-----------------------------------------------------------------b. Pengurus Daerah.----------------------------------------------------------------------------c. Pengurus Wilayah yang terkait dengan materi pokok rapat.----------------------5. Rapat Paripurna Wilayah Dihadiri oleh ------------------------------------------------------a. Dewan Pengawas Wilayah.----------------------------------------------------------------b. Pengurus Wilayah.----------------------------------------------------------------------------c. Pengurus Lokal yang terkait dengan materi pokok Rapat.-------------------------d. Pengurus Daerah sebagai nara Sumber.-----------------------------------------------6. Rapat Paripurna Lokal dihadiri oleh -----------------------------------------------------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

15

a. Dewan Pengawas lokal.---------------------------------------------------------------------b. Pengurus lokal.-------------------------------------------------------------------------------c. Anggota Lokal yang terkait dengan materi pokok rapat.----------------------------d. Pengurus wilayah sebagai Nara sumber.---------------------------------------------------------------------------------------RAPAT KOORDINASI----------------------------------------------------------------------------------------Pasal 25---------------------------------------------------Rapat Koordinasi dapat diselengarakan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan-organisasi atau mensinkronisasikan pelaksanaan kegiatan.-------------------------------------------------------------------------TATA TERTIB RAPAT.---------------------------------------------------------------------------------------Pasal 26---------------------------------------------------1. Tata tertib Rapat diatur dengan peraturan organisasi.------------------------------------2. Tata tertib Musyawarah dan rapat kerja diatur dengan peraturan organisasi dan---dapat disesuaikan dengan kondisi setempat, selanjutnya disahkan sebagai------------pedoman yang mengikat pada musyawarah dan rapat kerja yang bersangkutan--------------------------------------------------- KODE ETIK ------------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 27---------------------------------------------------Anggota Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia berjiwa--------------------------Patuh, Jujur, Santun, Tenggang rasa, Tanggung Jawab.-------------------------------------Dengan penjelasan:--------------------------------------------------------------------------------------Anggota Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia berjiwa patuh--------bahwa anggota Perkumpulan

Radio Antar Penduduk Indonesia

harus----------

patuh pada perundang undangan yang berlaku.-------------------------------------------------Anggota Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia bahwa anggota

berjiwa jujur----------

Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia harus----------

berperillaku jujur.----------------------------------------------------------------------------------------- Anggota Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia berjiwa santun-----bahwa anggota Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia harus santun-------dalam berkomunikasi.----------------------------------------------------------------------------------- Anggota Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia

berjiwa------------

tenggang rasa bahwa anggota Perkumpulan Radio Antar Penduduk--------Indonesia harus memiliki tenggang rasa-terhadap sesama.---------------------------------- Anggota Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia

berjiwa------------

tanggung jawab bahwa anggota Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia--harus memiliki rasa tanggung jawab.---------------------------------------------------------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

16

----------------------------------------------PENGURUS.-----------------------------------------------------------------------------------------------PASAL 28------------------------------------------------1. Pengurus adalah organ perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan-----------perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:-------------------------------------------e. Seorang ketua.------------------------------------------f. Seorang sekretaris.------------------------------------g. Seorang bendahara.-----------------------------------2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua maka 1 (satu) orang -----diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.----------------------------------------------------3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang sekretaris maka 1 (satu) orang -----diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----------------------------------------------4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang bendahara maka 1 (satu) orang -----diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.---------------------------------------------------------------------------------------------PASAL 29--------------------------------------------------1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah orang-------------------perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan Hukum dan tidak---dinyatakan bersalah dalam melaksanakan kepengurusan perkumpulan-------yang menyebabkan kerugian bagi perkumpulan , masyarakat atau-------------Negara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan----------Hukum tetap.-----------------------------------------------------------------------------------2. Pengurus Pusat diangkat berdasarkan Rapat Anggota untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan dapat diangkat kembali.----------------------------------------------3. Dalam hal jabatan pengurus kosong maka dalam jangka waktu 60 (enam---Puluh) hari sejak terjadinya kekosongan harus diadakan Rapat Anggota-untuk mengisi kekosongan pengurus tersebut.----------------------------------------4. Pengurus berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan------memberitahukan kepada Rapat Anggota secara tertulis mengenai-----------maksud tersebut paling lambat 30 ( Tiga Puluh) hari dari tanggal------------pengunduran dirinya.-------------------------------------------------------------------------5. Jabatan anggota pengurus berakhir apabila:------------------------------------------a. Meninggal dunia.---------------------------------------------------------------------b. Mengundurkan Diri.-----------------------------------------------------------------c. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan-------pengadilan yang diancam dengan hukuman paling sedikit 5 --------(lima) tahun.---------------------------------------------------------------------------d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota.-------------------e. Masa jabatan berakhir.--------------------------------------------------------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

17

Dalam hal pengantian pengurus perkumpulan pada tingkat pusat maka dalam-jangka waktu paling lambat 60 (enam Puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus perkumpulan, Rapat Anggota tingkat Nasional harus--menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang terkait.-------------------------6. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Penasehat dan Pengawas.--------------------------------------------SUSUNAN PENGURUS PUSAT--------------------------------------------------------------------------------PASAL 30-------------------------------------------------Dewan Pengawas Organisasi tingkat pusat paling sedikit 5 (Lima) orang terdiri---dari mantan Pengurus Pusat,mantan Ketua Daerah, dan para pakar yang ahli-----dibidangnya dengan jabatan-------------------------------------------------------------------------1. Ketua -----------------1 (satu) orang.--------------------------------------------------------2. Wakil ketua----------1 (satu) orang.--------------------------------------------------------3. Sekretaris------------1.(satu) orang.--------------------------------------------------------4. Anggota--------------2 (dua) orang.---------------------------------------------------------Dewan Pengawas bersifat kolektif dalam urusan administratif dibantu oleh----sekretariat Perkumpulan Radio Antar Penduduk Pusat.---------------------------------Pengurus Pusat.-----------------------------------------------------------------------------------1. Ketua Umum. --------------------------------------------------------------------------------2. Ketua I.----------------------------------------------------------------------------------------3. Ketua II.----------------------------------------------------------------------------------------4. Ketua III.---------------------------------------------------------------------------------------5. Sekretaris Umum.---------------------------------------------------------------------------6. Sekretaris I.-----------------------------------------------------------------------------------7. Sekretaris II.----------------------------------------------------------------------------------8. Bendahara Umum.--------------------------------------------------------------------------9. Bendahara.-----------------------------------------------------------------------------------Departemen departemen-----------------------------------------------------------------

Departemen : organisasi dan kordinasi antar daerah-------------------



Departemen : penelitian ,pendidikan dan pengembangan-------------



Departemen : Program kerja , hubungan antar lembaga dan ------Hubungan masyarakat.---------------------------------------

----------------------------------SUSUNAN PENGURUS DAERAH.-----------------------------------------------------------------------------PASAL 31-------------------------------------------------Dewan Pengawas organisasi Daerah paling sedikit 5 (Lima) orang yang--------terdiri dari mantan pengurus Daerah ,mantan ketua Wilayah,dan para pakar-----yang ahli dibidangnya dengan jabatan-------------------------------------------------------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

18

1. Ketua -----------------1 (satu) orang.--------------------------------------------------------2. Wakil ketua----------1 (satu) orang.--------------------------------------------------------3. Sekretaris------------1 (satu) orang.--------------------------------------------------------4. Anggota--------------2 (Dua) orang.---------------------------------------------------------Dewan Pengawas Daerah bersifat kolektif dalam urusan administrasi dibantu-oleh sekretariat Perkumpulan Radio Antar Penduduk Daerah.------------------------Pengurus Daerah.---------------------------------------------------------------------------------1. Ketua ------------------------------------------------------------------------------------------2. Wakil Ketua 1--------------------------------------------------------------------------------3. Wakil Ketua 2--------------------------------------------------------------------------------4. Sekretaris.-------------------------------------------------------------------------------------5. Wakil Sekretaris -----------------------------------------------------------------------------6. Bendahara -----------------------------------------------------------------------------------Biro biro ---------------------------------------------------------------------------------------

Biro organisasi dan kordinasi antar wilayah--------------------------------



Biro pendidikan dan kaderisasi.-----------------------------------------------



Biro program kerja, hubungan antar lembaga dan humas.-------------

Susunan tersebut diatas dapat disesuaikan dengan kondisi anggota daerah--Masing-masing------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUSUNAN PENGURUS WILAYAH--------------------------------------------------------------------------------PASAL 32------------------------------------------------Dewan Pengawas organisasi wilayah paling sedikit 5 (Lima)orang yang---------terdiri dari Mantan Pengurus Wilayah , Mantan ketua Lokal,dan para pakar yang----ahli dibidangnya dengan jabatan:-------------------------------------------------------------------1. Ketua -----------------1. (satu) Orang.------------------------------------------------------2. Wakil Ketua----------1. (satu) orang.-------------------------------------------------------3. Anggota--------------3. (tiga) orang.--------------------------------------------------------Dewan pengawas Wilayah bersifat Kolektif,dalam urusan Administrasi----dibantu oleh sekretariat Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia--------Wilayah-----------------------------------------------------------------------------------------------Pengurus wilayah ---------------------------------------------------------------------------------a. Ketua ------------------------------------------------------------------------------------------b. Wakil Ketua 1---------------------------------------------------------------------------------c. Wakil Ketua II---------------------------------------------------------------------------------d. sekretaris.-------------------------------------------------------------------------------------e. Wakil sekretaris -----------------------------------------------------------------------------f.

Bendahara -------------------------------------------------------------------------------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

19

g. Bagian : Organisasi dan koordinasi antar Lokal------------------------------------h. Bagian : Pendidikan dan Kaderisasi.--------------------------------------------------i.

Bagian : Program kerja , Hubungan antar lembaga dan Humas.--------------Susunan pengurus tersebut diatas dapat disesuaikan dengan kondisi-------anggota di wilayah masing-masing.-----------------------------------------------------

--------------------------------SUSUNAN PENGURUS LOKAL.---------------------------------------------------------------------------------PASAL 33 -------------------------------------------------1. Dewan Pengawas Lokal---------------------------------------------------------------------------a. Camat------------------------------------------------------------------------------------------------b. Unsur Unsur Kecamatan------------------------------------------------------------------------c. Senior Senior Lokal ------------------------------------------------------------------------------2. Pengurus Lokal ;------------------------------------------------------------------------------------a.Ketua.-----------------------------------------------------------------------------------------------b.Wakil Ketua.---------------------------------------------------------------------------------------c.Sekretaris.------------------------------------------------------------------------------------------d.Bendahara.-----------------------------------------------------------------------------------------3. Seksi seksi-----------------------------------------------------------------------------------------a. Seksi :Organisasi Dan Personalia.--------------------------------------------------------b. Seksi :Pendidikan dan kaderisasi --------------------------------------------------------c. Program Dan Kegiatan ---------------------------------------------------------------------4. Susunan pengurus tersebut diatas dapat disesuaikan dengan kondisi-------Anggota di lokal masing-masing.-------------------------------------------------------------------------------------------------KRITERIA PENGURUS.-------------------------------------------------------------------------------------PASAL 34--------------------------------------------------Persyaratan Umum untuk Pengurus.yaitu:-------------------------------------------------------a. Anggota Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia.------------------------------b. Mampu berorganisasi dan siap bertanggung jawab atas jabatannya.---------------c. Bersedia menjadi pengurus yang dinyatakan secara tertulis--------------------------d. Bersedia memperpanjang keanggotaan selama periode kepengurusannya------Kriteria Ketua Umum yaitu:--------------------------------------------------------------------------a. Memenuhi persyaratan umum sebagai pengurus----------------------------------------b. Bersedia untuk Berdomisili tetap di ibukota Negara dan sekitarnya selama----Periode Kepengurusannya --------------------------------------------------------------------c. Pernah menjadi penggurus Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia.----d. Berwawasan Nasional.--------------------------------------------------------------------------Kriteria Ketua yaitu:-----------------------------------------------------------------------------------a. Memenuhi persyaratan umum pengurus.--------------------------------------------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

20

b. Berdomisili di ibukota Negara atau Propinsi atau Kabupaten atau-----------Kecamatan atau sekitarnya.------------------------------------------------------------------c. Pernah menjadi pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia.-----------------------Persyaratan Dewan Pengawas organisasi yaitu:-----------------------------------------------a. Memenuhi persyaratan Umum pengurus.---------------------------------------------------b. Berdomisili tetap Di Ibukota Negara atau Propinsi atau Kabupaten atau------------Kecamatan atau sekitarnya.--------------------------------------------------------------------------c. Pernah menjadi pengurus Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia. ------Persyaratan Dewan Pengawas Lokal.-------------------------------------------------------------a. Memenuhi persyaratan umum pengurus.----------------------------------------------------b. Berdomisili di Kecamatan setempat atau sekitarnya.-------------------------------------Bagi Propinsi atau Kabupaten atau Kotamadya yang belum memungkinkan----jumlah anggotanya diatur didalam peraturan organisasi. -------------------------------------------------------------HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS.-----------------------------------------------------------------------------PASAL 35------------------------------------------------Kewajiban pengurus adalah :------------------------------------------------------------------------1. Pengurus memiliki kewenangan untuk mengurus , mengatur,dan memimpin-segala kegiatan organisasi sehari-hari.--------------------------------------------------2. Pengurus atau anggota penggurus wajib dengan itikad baik dan penuh-----tanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan mengindahkan peraturan-atau perundang undangan yang berlaku.-----------------------------------------------3. Pengurus berwenang untuk melakukan pembinaan kepada pengurus pada--tingkat bawahnya , kecuali pengurus lokal yang langsung membina para-----anggotanya ------------------------------------------------------------------------------------4. Pengurus berhak untuk mewakili perkumpulan baik didalam maupun diluar--Pengadilan tentang segala hal mengikat perkumpulan dengan fihak lain,danfihak lain dengan perkumpulan, serta menjalankan tindakan mengenai-------kepengurusan akan tetapi dengan pembatasan untuk:----------------------------a. Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama-perkumpulan ( tidak termasuk mengambil uang dari bank)-----b. Menjual, melepaskan atau menjaminkan harta benda milikperkumpulan, baik sebagian atau semuanya ---------------------c. Membuat usaha usaha yang berhubungan dengan----------perkumpulan.---------------------------------------------------------------d. Mengikat perkumpulan sebagai penanggung--------------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

21

Perbuatan pengurus tersebut dalam ayat 4 Huruf a,b.c.d. harus mendapat-------persetujuan dari Rapat Anggota yang paling sedikit dihadiri oleh ¾ (tiga perempat) ----

dari semua anggota.-------------------------------------------------------------------5. Perbuatan pengurus tersebut dalam ayat 4 Huruf c tersebut diatas harus-------dipertanggung jawaban secara berjenjang, dalam arti pengurus Pusat bertanggung--jawab sepenuhnya

pada tingkat Pusat, Pengurus Daerah bertanggung jawab-------

sepenuhnya

pada tingkat Daerahnya ,Pengurus Wilayah bertanggung-jawab-----

sepenuhnya

pada tingkat Wilayahnya, Pengurus lokal bertanggung jawab------------

sepenuhnya pada tingkat lokalnya.---------------------------------------------------------------------6. Pengurus wajb memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan-------oleh Pengawas.-----------------------------------------------------------------------------------------------7. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan------perkumpulan untuk disahkan didalam Rapat Anggota. --------------------------------------------8. Ketua Umum bersama sama dengan salah seorang pengurus lainnya berwenanguntuk dan atas nama pengurus serta mewakili perkumpulan.------------------------------------9. Dalam hal hanya ada seorang ketua maka segala tugas dan wewenang yang----diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.---------------------------------------------10. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi perkumpulan , dalam hal--------hanya ada seorang sekretaris , maka segala tugas dan wewenang yang diberikan---kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----------------------------------------------------11. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan perkumpulan dalam hal---------hanya ada seorang bendahara , maka segala tugas dan wewenang bendahara------umum berlaku juga baginya.-------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------TANGGUNG JAWAB PENGURUS.-----------------------------------------------------------------------------PASAL 36-------------------------------------------------1. Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Rapat Anggota tingkat Pusat atau---Musyawarah Nasional.--------------------------------------------------------------------------------2. Pengurus Daerah bertanggung jawab kepada Rapat Anggota tingkat Daerah------atau Musyawarah Daerah dan kepada Pengurus Pusat.-------------------------------------3. Pengurus Wilayah bertanggung jawab kepada Rapat Anggota tingkat wilayah----atau musyawarah wilayah dan kepada Pengurus Daerah.----------------------------------4. Pengurus lokal bertanggung jawab kepada Rapat Anggota tingkat lokal atau----Musyawarah lokal dan kepada Pengurus Wilayah. --------------------------------------------------------------------------------------RAPAT PENGURUS.----------------------------------------------------------------------------------------PASAL 37-----------------------------------------------1. Rapat pengurus diselenggarakan untuk membahas permasalahan organisasi,----rencana kerja dan laporan pelaksanaan kegiatan.----------------------------------------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

22

2. Rapat pengurus diadakan sekurang kurangnya 3 ( tiga) bulan sekali dengan------dihadiri oleh pengurus dan pengawas ------------------------------------------------------------3. Rapat pengurus diadakan setiap waktu atas usul sekretaris dan atau lebih dua---bidang atau biro atau bagian atau seksi.----------------------------------------------------------4. Panggilan rapat pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili----------pengurus.-------------------------------------------------------------------------------------------------5. Pangilan rapat pengurus harus disampaikan kepada setiap Anggota Pengurus--secara langsung dan atau melalui surat,Email, Short Message sevice dengan-----mendapat tanda terima paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum rapat diadakan----------dengan tidak memperhitungkan tanggal pangilan dan tanggal rapat.-------------------6. Pangilan Rapat tersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempatRapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Rapat pengurus diadakan di tempat kedudukan kantor perkumpulan pada---------semua tingkatan Pengurus .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASAL 38 -------------------------------------------------1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua perkumpulan pada semua tingkatan----------2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan , maka rapat--------------------pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota pengurus yang dipilih oleh pengurus yang lain yang hadir.----------------------------------------------------------------------------------3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus yang lain dalam rapat-Pengurus berdasarkan surat kuasa.--------------------------------------------------------------4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:--a. Dihadiri paling sedikit 2/3 ( Dua Pertiga) jumlah Pengurus.--------------b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ( empat)------huruf a tidak tercapai , maka dapat diadakan pemangilan rapat-------Pengurus yang kedua.-------------------------------------------------------------c. Pemangilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 ( empat)----huruf b , harus dilakukan paling lambat 7 ( tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan , dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilandan tanggal rapat.-------------------------------------------------------------------d. Rapat pengurus yang kedua diselenggarakan paling cepat 30 (tiga--puluh) hari dan paling lama 60 ( enam puluh) hari terhitung sejak-rapat pengurus yang pertama.---------------------------------------------------e. Rapat pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang--mengikat apabila dihadiri oleh ½( Satu Perdua) ditambah 1 ( satu)----dari jumlah pengurus ---------------------------------------------------------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

23

------------------------------------------------PASAL 39------------------------------------------------1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan Musyawarahuntuk Mufakat.-----------------------------------------------------------------------2. Dalam hal keputusan berdasarkan Musyawarah untuk Mufakat tidak-tercapai , maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih----dari ½ ( satu perdua) jumlah suara yang sah.-------------------------------3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya , maka-----usul ditolak----------------------------------------------------------------------------4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-------suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara---mengenai hal hal lain dilakukan secara terbuka kecuali ketua rapat---menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.---------------5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam-------menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.--------------------------------6. Setiap rapat pengurus dibuat berita acara rapat yang ditanda---------tangani oleh Ketua Rapat

dan 1 ( satu) orang pengurus lainnya

yang-- ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.------------------------7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 ( enam) tidak---------diisyaratkan apabila berita acara tersebut dibuat dengan akta----------Notaris.---------------------------------------------------------------------------------8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa------------mengadakan rapat pengurus dengan ketentuan semua anggota------pengurus telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota-----pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan-----secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-------------9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 8(delapan) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang-diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.. ---------------------------------------------------PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS--------------------------------------------------------------------Pasal 40---------------------------------------------------1. Pembentukan Pengurus dilakukan secara bertingkat , kecuali dalam hal hal-----khusus dan mendesak dapat ditetapkan oleh Pengurus yang setingkat diatasnya. 2. Pengurus lokal dibentuk melalui Musyawarah lokal dan disahkan oleh Pengurus-Wilayah.-----------------------------------------------------------------------------------------------3. Pengurus Wilayah dibentuk melalui Musyawarah Wilayah dan disahkan oleh--Pengurus Daerah.------------------------------------------------------------------------------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

24

4. Pengurus Daerah dibentuk melalui Musyawarah Daerah dan disahkan oleh------Pengurus Pusat.-------------------------------------------------------------------------------------5. Pengurus Pusat dibentuk dan disahkan melalui Musyawarah Nasional dan-------dikukuhkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi.--------------------------------------6. Dalam Struktur organisasi Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia--------tidak dibenarkan jabatan rangkap , yang dimaksud dengan jabatan rangkap diatur----

didalam peraturan organisasi.--------------------------------------------------------------------------------------------------------PEMBINAAN PENGURUS-------------------------------------------------------------------------------------Pasal 41----------------------------------------------------1. Pengurus Pusat membina Pengurus Daerah, Pengurus Daerah membina----------Pengurus Wilayah, Pengurus Wilayah membina Pengurus lokal , Pengurus lokal---membina Anggota.--------------------------------------------------------------------------------------2. Departemen pada kepengurusan Pusat memberikan supervisi atas pelaksanaan-tugas kepada biro pada kepengurusan Daerah, demikian seterusnya secara---------berjenjang sampai ke lokal.--------------------------------------------------------------------------3. Laporan kegiatan secara berkala perlu dilakukan untuk pembinaan organisasi.---------------------------PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU---------------------------------------------------------------------------Pasal 42--------------------------------------------------1. Untuk meningkatkan kinerja organisasi dapat dilakukan pengantian pengurus-----antar waktu.---------------------------------------------------------------------------------------------2. Rencana pengantian pengurus antar waktu dibahas dalam Rapat Pengurus, baikberupa pengisian jabatan kosong , mutasi intern,maupun pengangkatan dalamjabatan.----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Hasil rapat pengurus tersebut dilaporkan kepada pengurus setingkat diatasnya---untuk mendapatkan persetujuan dan penerbitan surat keputusan.------------------------4. Tata cara pergantian pengurus antar waktu diatur lebih lanjut dengan peraturanorganisasi.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAPAT ANGGOTA------------------------------------------------------------------- RAPAT ANGGOTA TINGKAT NASIONAL---------------------------------------------------------------------------PASAL 43-------------------------------------------------1. Rapat Anggota tingkat pusat atau Musyawarah Nasional merupakan----------forum kekuasaan tertinggi di dalam tata kehidupan organisasi.------------------2. Rapat Anggota tingkat Nasional atau Musyawarah Nasional minimal-------dihadiri ½ ( satu Perdua) ditambah 1 ( satu) jumlah pengurus Daerah .-------3. Rapat Anggota tingkat pusat atau Musyawarah Nasional dilaksanakan-----untuk menetapkan :--------------------------------------------------------------------------a. Mengadakan penilaian terhadap laporan kinerja pengurus pusat-------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

25

b. Menetapkan Anggaran dan Anggaran Rumah Tangga--------------------c. Menetapkan program kerja Nasional -----------------------------------------d. Pengesahan program kerja dan rancangan tahunan.---------------------e. Pengesahan laporan tahunan ---------------------------------------------------f.

Memilih dan menetapkan Pengurus, dan Pengawas Pusat.------------

4. Rapat Anggota tingkat pusat atau Musyawarah Nasional-----------------------diselenggarakan oleh Pengurus tingkat Pusat ---------------------------------------5. Rapat Anggota pada tingkat pusat diselengarakan 5 ( Lima) tahun sekali----kecuali terdapat hal hal khusus -----------------------------------------------------------6. Rapat Anggota tingkat Pusat atau Musyawarah Nasional dalam keadaan khusus disebut Rapat Anggota atau Musyawarah Nasional luar biasa , hanya dapat diselenggarakan atas permintaan minimal 2/3 (Dua Pertiga) dari jumlah kepengurusan Daerah--------------------------------------------------------7. Keputusan dari hasil Rapat Anggota tingkat Pusat atau Musyawarah---------Nasional dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat. Bila hal tersebuttidak dapat tercapai maka keputusan didasarkan pada musyawarah suara-terbanyak yaitu ½ ( Satu Perdua) ditambah 1 (satu) jumlah peserta Rapat--yang memiliki hak suara ------------------------------------------------------------------8. Peserta Rapat Anggota tingkat Pusat Dihadiri oleh:---------------------------------a. Utusan daerah 3 ( Tiga) orang --------------------------------------------------b. Peninjau daerah 3 ( Tiga) orang ------------------------------------------------c. Pengurus Pusat ---------------------------------------------------------------------d. Dewan Pengawas Organisasi Pusat.------------------------------------------d. Undangan.----------------------------------------------------------------------------------------------RAPAT ANGGOTA TINGKAT DAERAH ATAU PROPINSI------------------------------------------------------------PASAL 44--------------------------------------------------1. Rapat Anggota tingkat daerah atau Musyawarah Daerah merupakan--------forum kekuasaan tertinggi di dalam tata kehidupan organisasi daerah.--------2. Wewenang Rapat Anggota tingkat daerah atau musyawarah daerah ---------a. Mengadakan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban--------pengurus Daerah--------------------------------------------------------------------b. Menetapkan program kerja tingkat Daerah yang merupakan--------penjabaran program kerja Nasional -------------------------------------------c. Memilih dan menetapkan Pengurus , dan Pengawas tingkat Daerah.2. Rapat Anggota tingkat daerah atau Musyawarah Daerah diselenggarakan-oleh Pengurus Daerah ----------------------------------------------------------------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

26

3. Rapat Anggota pada tingkat Daerah atau Musyawarah Daerah diselenggarakan 4(empat) tahun sekali, kecuali ada hal hal khusus -----------------------------------------------

4. Rapat Anggota tingkat Daerah atau Musyawarah Daerah dihadiri oleh ½ (--satu perdua) ditambah 1 ( Satu) jumlah pengurus tingkat Wilayah.-------------5. Keputusan Rapat Anggota tingkat Daerah atau Musyawarah Daerah-------diupayakan dengan musyawarah untuk mufakat , bila hal tersebut tidak----tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pada musyawarah dengan--suara terbanyak yaitu ½ ( Satu perdua) ditambah 1 (satu) jumlah peserta--yang memiliki hak suara ------------------------------------------------------------------6. Rapat Anggota tingkat Daerah atau Musyawarah Daerah dalam keadaan----khusus

disebut

Musyawarah

Daerah

luar biasa

hanya

dapat-------

diselenggarakan atas permintaan minimal 2/3 ( Dua Pertiga) dari jumlah--kepengurusan wilayah-----------------------------------------------------------------------7. Peserta Rapat Anggota tingkat Daerah atau Musyawarah Daerah dihadiri ---oleh:----------------------------------------------------------------------------------------------a. Utusan Wilayah 3 ( Tiga) orang -------------------------------------------------b. Peninjau Wilayah 3 (tiga) orang-------------------------------------------------c. Pengurus Daerah -------------------------------------------------------------------d. Dewan pengawas Daerah.-------------------------------------------------------e. Pengurus tingkat Pusat -----------------------------------------------------------f.

Undangan.-----------------------------------------------------------------------------

Bagi Daerah yang belum memiliki wilayah,peserta Rapat Anggota-------tingkat Daerah atau peserta Musyawarah Daerah adalah seluruh--anggota Daerah.-----------------------------------------------------------------------------------------------------RAPAT ANGGOTA TINGKAT WILAYAH-------------------------------------------------------------------------PASAL 45--------------------------------------------------1. Rapat Anggota tingkat wilayah atau Musyawarah Wilayah adalah forum-----kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan organisasi pada tingkat wilayah.--2. Rapat Anggota tingkat wilayah atau Musyawarah Wilayah mempunyai ------wewenang yaitu: ------------------------------------------------------------------------------a. Mengadakan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban--------pengurus tingkat wilayah ---------------------------------------------------------b. Menetapkan program kerja tingkat wilayah yang merupakan------penjabaran program kerja tingkat Daerah ------------------------------------c. Memilih dan menetapkan Pengurus, danPengawas tingkat Wilayah.-3. Rapat Anggota tingkat Wilayah atau Musyawarah Wilayah diselenggarakan-dengan cara: -----------------------------------------------------------------------------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

27

a. Rapat Anggota tingkat wilayah atau Musyawarah Wilayah -----------------diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.-----------------------------------------b. Rapat Anggota tingkat wilayah atau Musyawarah Wilayah -----------------diselenggarakan 3 ( tiga ) tahun sekali kecuali ada hal hal yang------bersifat khusus --------------------------------------------------------------------------c. Rapat Anggota tingkat wilayah atau Musyawarah Wilayah dihadiri---oleh ½ ( satu perdua) ditambah 1 ( satu) jumlah pengurus lokal----------d. Keputusan Rapat Anggota tingkat wilayah atau Musyawarah-----Wilayah diupayakan dengan musyawarah untuk mufakat, jika hal---tersebut

tidak

tercapai,

maka

musyawarah suara terbanyak

keputusan

didasarkan

pada-------

yaitu ½ ( Satu Perdua) ditambah 1 (-

satu) jumlah peserta yang memiliki hak suara.----------------------------------e. Rapat Anggota tingkat wilayah atau Musyawarah Wilayah dalam-----------keadaaan khusus disebut musyawarah wilayah luar biasa hanya--------dapat diselenggarakan atas permintaan minimal 2/3 (dua pertiga)---- dari jumlah kepengurusan tingkat lokal.------------------------------------------------------4. Peserta Rapat Anggota tingkat wilayah atau Musyawarah Wilayah dihadiri--oleh:----------------------------------------------------------------------------------------------a. Utusan lokal 3 ( Tiga) orang ----------------------------------------------------b. Peninjau lokal 3 ( Tiga) orang --------------------------------------------------c. Pengurus wilayah ------------------------------------------------------------------d. Dewan Pengawas organisasi Daerah Wilayah.-----------------------------e. Pengurus Daerah ------------------------------------------------------------------f.

Undangan.-----------------------------------------------------------------------------

Bagi wilayah yang belum memiliki Lokal, peserta Musyawarah Wilayah adalah Seluruh anggota wilayah.-------------------------------------------------------------------------------------------------------RAPAT ANGGOTA TINGKAT LOKAL---------------------------------------------------------------------------PASAL 46--------------------------------------------------1. Rapat Anggota tingkat lokal atau Musyawarah Lokal adalah forum---kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan organisasi pada tingkat Lokal.-----Rapat Anggota tingkat Lokal atau Musyawarah Lokal mempunyai -------wewenang yaitu: ------------------------------------------------------------------------------a. Mengadakan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban--------pengurus tingkat lokal -------------------------------------------------------------b. Menetapkan program kerja tingkat lokal yang merupakan penjabaran program kerja wilayah -------------------------------------------------------------c. Memilih dan menetapkan pengurus, dan Pengawas tingkat Lokal.-----


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

28

2. Rapat Anggota tingkat Lokal atau Musyawarah Lokal diselenggarakan-dengan cara: ----------------------------------------------------------------------------------a. Rapat Anggota tingkat Lokal atau Musyawarah Lokal -----------------diselenggarakan oleh pengurus lokal.----------------------------------------------b. Rapat Anggota tingkat lokal atau Musyawarah Lokal -----------------diselenggarakan 2 ( Dua ) Tahun sekali, kecuali terdapat hal hal-----khusus -------------------------------------------------------------------------------------c. Rapat Anggota tingkat Lokal atau Musyawarah Lokal dihadiri dihadiri ---oleh ½ ( satu perdua) ditambah 1 ( satu) jumlah anggota lokal-------------d. Keputusan Rapat Anggota tingkat Lokal atau Musyawarah Lokal---diupayakan dengan Musyawarah untuk Mufakat , bila hal tersebut---tidak tercapai, maka keputusan didasarkan pada Musyawarah suaraterbanyak yaitu disetujui oleh ½ ( satu Perdua) ditambah 1 ( satu)--------jumlah peserta yang memiliki hak suara ----------------------------------------e. Rapat Anggota tingkat Lokal atau Musyawarah Lokal dalam-----keadaan khusus disebut Musyawarah Lokal luar biasa hanya dapat------dilaksanakan atas permintaan minimal 2/3 ( Dua Pertiga) dari jumlah anggota lokal.-----------------------------------------------------------------------------3. Peserta Rapat Anggota tingkat lokal atau Musyawarah Lokal Dihadiri--oleh:-----------------------------------------------------------------------------------------a. Seluruh anggota Lokal ------------------------------------------------------------b. Pengurus Lokal ---------------------------------------------------------------------c. Dewan Pengawas organisasi Tingkat Lokal.---------------------------------d. Pengurus Wilayah ------------------------------------------------------------------e. Undangan.------------------------------------------------------------------------------------RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA ATAU MUSYAWARAH LUAR BIASA---------------------------------------------------PASAL 47 --------------------------------------------------1. Rapat Anggota Luar biasa atau Musyawarah luar biasa diselenggarakan----untuk memecahkan permasalahan organisasi.----------------------------------------2. Rapat Anggota luar biasa atau Musyawarah luar biasa diselenggarakan oleh pengurus setingkat diatasnya ,kecuali Rapat Anggota luar biasa tingkat-------Nasional atau Musyawarah Nasional luar biasa atas persetujuan Dewan----Pengawas tingkat pusat.--------------------------------------------------------------------3. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Musyawarah luar biasa mengacu---kepada ketentuan Musyawarah sesuai tingkat badan organisasi.-----------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

29

------------------------------------------ P E N G A W A S ------------------------------------------------------------------------------------------- Pasal 48 -------------------------------------------------(1) Pengawas adalah organ perkumpulan yang bertugas---------------------------melakukan pengawasan dan memberi Nasehat kepada Pengurus dalam----menjalankan kegiatan perkumpulan .--------------------------------------------------------(2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. ----------(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Dewan Pengawas maka 1-----(satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -------------------------------------------------------------- Pasal 49 -------------------------------------------------(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas---------------------------adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan Hukum dan----tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan perkumpulan yang----menyebabkan kerugian bagi perkumpulan, masyarakat atau Negara-------------------berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun-----------terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan Hukum tetap. ---------------------(1) Pengawas tingkat Pusat diangkat oleh anggota melalui-------------------------Rapat Anggota tingkat pusat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat--------diangkat kembali. ----------------------------------------------------------------------------------(2) Pengawas tingkat Daerah diangkat oleh anggota melalui Rapat Anggota tingkatDaerah untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun dan dapat diangkat kembali. --------(3) Pengawas tingkat Wilayah diangkat oleh Rapat Anggota tingkat Wilayah untuk-jangka waktu 3 ( Tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali. ----------------------------(4) Pengawas tingkat lokal diangkat oleh Rapat Anggota---------------------------tingkat Lokal untuk jangka waktu 2 ( Dua) tahun dan dapat diangkat kembali.----(5) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam------------------------------jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kekosongan,-Pengurus harus menyelenggarakan Rapat Anggota untuk mengisi kekosongan itu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------(6) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka-----------------------------dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya---kekosongan tersebut Pengurus harus menyelenggarakan Rapat Anggota--untuk

mengangkat

Pengawas

yang

baru,

dan

untuk------------------------

sementara perkumpulan diurus oleh Pengurus. -------------------------------------------(7) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya,------------------------dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepadaRapat Anggota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ------------------------------------------------------------------------------------------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

30

(8) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas-----------------------------------------------perkumpulan Tingkat Pusat maka dalam jangka waktu paling lambat 60------(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian--------------Pengawas perkumpulan tingkat pusat, Pengurus Pusat wajib-------------------menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan---Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait . ----------------------(9) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus, --------------------------------------------------------------------------------- Pasal 50 -------------------------------------------------Jabatan Pengawas berakhir apabila : -------------------------------------------------------------a. Meninggal dunia; -----------------------------------------------------------------------------b. Mengundurkan diri; --------------------------------------------------------------------------c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yangdiancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; ----------------d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota; ----------------------------e. Masa jabatan berakhir. --------------------------------------------------------------------------------------------------TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS ------------------------------------------------------------------------ Pasal 51 ---------------------------------------------------(1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan---tugas pengawasan untuk kepentingan dan kemajuan perkumpulan. --------------(2) Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang bertindak untuk-dan atas nama Pengawas. ----------------------------------------------------------------------(3) Pengawas berwenang : --------------------------------------------------------------------------a.

Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan-------perkumpulan; ---------------------------------------------------------------------------------

b.

Memeriksa dokumen; -----------------------------------------------------------------------

c.

Memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang kas; atau --------

d.

Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus; ------------

e.

Memberi peringatan kepada Pengurus. -----------------------------------------------

(4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih--Pengurus apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran-Dasar dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku. -----------------------(5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang--bersangkutan disertai alasanya. ---------------------------------------------------------------(6) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal-------------------pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara-tertulis kepada Rapat Anggota. -----------------------------------------------------------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

31

(7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh-Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Rapat Anggota---wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi--------kesempatan membela diri. ----------------------------------------------------------------------(8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri-----sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Rapat Anggota dengan keputusan----Rapat Anggota wajib : ----------------------------------------------------------------------------a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----------------------------b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -------------------------(9) Dalam hal Rapat Anggota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana-----------dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal----Demi Hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. ---(10) Pengawas Tingkat Pusat,Tingkat Daerah,Tingkat-----------------------------------Wilayah,mempunyai -----------------------------------------------------------------------------wewenang memberikan nasehat dan pertimbangan yang berkaitan dengan -----peraturan kegiatan organisasi pada tingkat Pusat,tingkat Daerah,dan tingkat----Wilayah.----------------------------------------------------------------------------------------------(11) Pengawas lokal memiliki wewenang untuk memberikan----------------------nasehat dan pertimbangan yang berkaitan dengan peraturan dan atau kegiatan----organisasi tingkat Lokal.-------------------------------------------------------------------------------(12) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk------------sementara Pengawas diwajibkan mengurus Perkumpulan. ----------------------------------------------------------------------- RAPAT PENGAWAS --------------------------------------------------------------------------------------- Pasal 52 --------------------------------------------------(1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu atas----permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pengawas ----------------------(2) Panggilan Rapat

Pengawas dilakukan oleh anggota----------------------------

Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. ----------------------------------------------(3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap anggota Pengawas--secara langsung, atau melalui surat,-email, short massage service, dengan-----mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,--dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -------------(4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan, tanggal, waktu, tempat, dan acararapat. -------------------------------------------------------------------------------------------------(5) Rapat Pengawas diadakan Di tempat kedudukan Perkumpulan atau di tempat kegiatan Perkumpulan. ---------------------------------------------------------------------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

32

---------------------------------------------- Pasal 53 ---------------------------------------------------(1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas. ---------------------------------------(2) Dalam hal ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat---Pengawas akan dipimpin oleh satu orang anggota Pengawas yang dipilih oleh-anggota Pengawas yang hadir. --------------------------------------------------------------(3) Satu orang anggota Pengawas hanya dapat diwakili oleh anggota -------------Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -------------(4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabilaa. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota -------------------Pengawas.--------------------------------------------------------------------------------------b. Dalam hal korum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak-tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -------c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus----dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan.--------dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.---------d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 30 (tiga puluh) hari---dan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Rapat ---------Pengawas pertama.--------------------------------------------------------------------------e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yangmengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit ½-- (satu perdua) jumlah------Anggota Pengawas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Pasal 54 --------------------------------------------------(1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan Musyawarah untuk----Mufakat. ----------------------------------------------------------------------------------------------(2) Dalam hal keputusan berdasarkan Musyawarah untuk Mufakat tidak tercapai,---maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua)--jumlah suara yang sah. --------------------------------------------------------------------------(3) Dalam hal suara setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul------ditolak. ------------------------------------------------------------------------------------------------(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup--tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain--------dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada--keberatan dari yang hadir. ----------------------------------------------------------------------(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan--------jumlah suara yang dikeluarkan. -----------------------------------------------------------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

33

(6) Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh---Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh--rapat sebagai sekretaris rapat. -----------------------------------------------------------------(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila-----Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. ------------------------------------------(8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan------Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah----------diberitahu

secara

tertulis dan

semua anggota Pengawas

memberikan

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan--------menandatangani usul tersebut. ----------------------------------------------------------------(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai----kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-Pengawas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TAHUN BUKU --------------------------------------------------------------------------------------------- Pasal 55 ---------------------------------------------------(1) Tahun buku perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengantanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----------------------------------------------------(2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku perkumpulan ditutup. -------------------------(3) Untuk pertama kalinya tahun buku Perkumpulan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian perkumpulan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tiap tahunnya. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LAPORAN TAHUNAN ----------------------------------------------------------------------------------------- Pasal 56 -------------------------------------------------(1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5-------(lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perkumpulan. ---------------------------(2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----------------------------------------a. Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu-serta hasil yang telah dicapai; -------------------------------------------------------------b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir------periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -(3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Dewan Pengawas. --(4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan atau anggota Dewan Pengawas -yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus--menyebutkan alasan tertulis. ------------------------------------------------------------------(5) Laporan tahunan disahkan oleh Rapat Anggota dalam Rapat Tahunan. -----------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

34

(6) Ikhtisar laporan tahunan Perkumpulan disusun sesuai dengan standar akutansikeuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor----Perkumpulan. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ------------------------------------------------------------------------------ Pasal 57 --------------------------------------------------(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan KeputusanRapat Anggota tingkat Nasional, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga)----dari jumlah anggota.------------------------------------------------------------------------------(2) Keputusan diambil berdasarkan Musyawarah untuk Mufakat .------------------------(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,---maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua-----pertiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir atau diwakili. ------------------------(4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka---diadakan pemanggilan Rapat Anggota yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari-----terhitung sejak tanggal Rapat Anggota yang pertama. ----------------------------------(5) Rapat Anggota tingkat Nasional kedua tersebut sah apabila dihadiri oleh lebih---dari 1/2 (satu perdua) dari seluruh anggota. -----------------------------------------------(6) Keputusan Rapat Anggota tingkat Nasional kedua sah apabila diambil------------berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir atau-yang diwakili. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pasal 58 ------------------------------------------------(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam---Bahasa Indonesia. --------------------------------------------------------------------------------(2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan-Perkumpulan. ---------------------------------------------------------------------------------------(3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan Nama dan kegiatan--Perkumpulan,harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ----------------------------------------------------------------(4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -------------------------------------------------------(5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Perkumpulan ------dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. ---------------------------------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

35

------------------------------------------- PEMBUBARAN -------------------------------------------------------------------------------------------- Pasal 59--------------------------------------------------(1) Perkumpulan bubar karena : ------------------------------------------------------------------a. Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia dapat dibubarkan----------------berdasarkan Rapat Anggota tingkat Nasional atau Musyawarah Nasional yang--khusus diadakan untuk itu.----------------------------------------------------------------------b. Rapat Anggota tingkat Nasional atau Musyawarah Nasional luar biasa untuk-pembubaran perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia hanya sah dan-----mengikat apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya oleh ¾ (Tiga Perempat) daripengurus tingkat Daerah dari seluruh Indonesia.------------------------------------------c. Keputusan pembubaran perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia harusdisetujui oleh sekurang kurangya 2/3 ( Dua Pertiga) dari para peserta-------------Musyawarah tingkat Nasional luar biasa yang hadir. -------------------------------------d. Tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapaiatau tidak tercapai; -------------------------------------------------------------------------------e. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap berdasarkan-------alasan:-----------------------------------------------------------------------------------------------1) Perkumpulan melanggar Ketertiban Umum dan kesusilaan; -----------------2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau ---------3) Harta kekayaan perkumpulan tidak cukup untuk melunasi utangnya-----setelah pernyataan pailit dicabut. ----------------------------------------------------(2) Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) haruf a danhuruf b, Pengawas menunjuk likuidator untuk------------------------------------membereskan kekayaan Perkumpulan. –---------------------------------------------------(3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.----------------------------------------------- Pasal 60 --------------------------------------------------(1) Dalam hal Perkumpulan bubar, perkumpulan tidak dapat melakukan-------------perbuatan Hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses-----likuidasi.----------------------------------------------------------------------------------------------(2) Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat-----keluar dicantumkan frasa ”Dalam Likuidasi” dibelakang nama perkumpulan. -----(3) Dalam hal perkumpulan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan--juga menunjuk likuidator. ------------------------------------------------------------------------(4) Dalam hal pembubaran Perkumpulan karena pailit, berlaku peraturan-------------Perundang-Undangan dibidang kepailitan. --------------------------------------------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

36

(5) Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, pemberhentian sementara,-pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta----------pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga terhadap likuidator. ------------------(6) Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan---perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 7 (tujuh) hari------------terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran----perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa----Indonesia. -------------------------------------------------------------------------------------------(7) Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari----terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil------likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -------------------------------(8) Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak--tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran kepada ---------Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ------------------------------------------------------------------- Pasal 61 --------------------------------------------------(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada perkumpulan lain yang---------mempunyai maksud dan tujuan sosial.-------------------------------------------------------(2) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada perkumpulan ---------lain atau kepada badan Hukum sosial lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)----, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan ----------sesuai dengan maksud dan tujuan perkumpulan yang bubar. ------------------------------------------

--------------------------------------------- Pasal 62 ----------------------------------------------------Mengenai akta ini dan segala akibatnya para penghadap memilih tempat -------------Kedudukan Hukum Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur.---------------------------------------------------------------------- PERATURAN PENUTUP ---------------------------------------------------------------------------------- Pasal 63 ----------------------------------------------------(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini-----akan diputuskan oleh Rapat Anggota. -------------------------------------------------------(2) Menyimpang dari ketentutan dalam Pasal 43 ayat (3), Anggaran Dasar ini--------mengenai tata cara Pengangkatan Pengurus, Pengawas untuk pertama kalinyadiangkat susunan Pengurus, Pengawas perkumpulan dengan susunan----------sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------a. Pengurus : -------------------------------------------------------------------------------------1.

Ketua : Tuan Haji Dharma Udaya Nasution tersebut diatas.---------------

2.

Sekretaris : Tuan Sakti Siahaan tersebut diatas.------------------------------

3.

Bendahara : Tuan Insinyur Fauzi tersebut diatas.-----------------------------

b. Pengawas : -------------------------------------------------------------------------------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

37

Ketua Pengawas : ---------------------------------------------------------------------------1. Tuan R.J. Soehandojo., Sarjana Hukum,Warga Negara Indonesia lahirpada tanggal 20-11-1945 (Dua Puluh November seribu Sembilan ratus----Empat puluh Lima),Pensiunan, Bertempat tinggal Di Villa melati Mas Blok T .3/12 Rukun Tangga 56 Rukun Warga 08 Kelurahan Jelupang Kecamatan-Serpong Kotamadya tangerang. --------------------------------------------------------Sekretaris pengawas ---------------------------------------------------------------------1. Tuan Doktorandus Raden sartono. Warga Negara Indonesia Lahir Di ---Magelang- pada tanggal 25 (Dua Puluh Lima) April Tahun 1944 (Seribu Sembilan-Ratus Empat- puluh Empat.) Pegawai , bertempat tinggal Di Jalan Keselamatan No. 4(Empat),Rukun Tangga 007, Rukun Warga 002 Kelurahan Manggarai Selatan-----,Kecamatan Tebet,Kotamadya Jakarta Selatan Pemegang Kartu Tanda Penduduk-Nomor : 09.5301.250444.0045. ----------------------------------------------------------------------

Anggota :-------------------------------------------------------------------------------------------1.Tuan Sri Murwardji Srimardji Master of science, Warga Negara Indonesia------lahir pada tanggal 20 -11-1944 ( Dua Puluh November Seribu Sembilan Ratus--Empat Puluh Empat) Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Baru------Bunder A3 Jakarta Timur. --------------------------------------------------------------------------------2.Tuan Haji Raden Slamet Widodo Purbokusumo. Warga Negara Indonesia Lahir Di Surakarta Tanggal13-6-1949 (Tiga Belas Juni Seribu Sembilan Ratus Empat---Puluh Sembilan) ,Swasta, bertempat

tinggal di jalan swadaya Nomor3B,Rukun—

Tangga 09, Rukun Warga05, Kelurahan Duren Tiga kecamatan Pancoran--------Jakarta Selatan. --------------------------------------------------------------------------------------------3.Tuan Haji Kaspul Anwar , Warga Negara Indonesia, Lahir di Padang Panjang--tanggal 11-9-1932( Sebelas September Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua)---Wiraswasta, Bertempat tinggal di Komplek IAIN Curug Raya Rukun tangga 24,--Rukun Warga 9 Sawangan Depok --------------------------------------------------------------------4.Tuan Haji Ujang Tarwi Warga Negara Indonesia Lahir di Cirebon Tanggal 25-121928( Dua Puluh Lima Desember Seribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan)---Purnawirawan, Bertempat tinggal Di Jalan Kolonel Masturi Nomor 106 Kelurahan-Citereup ,Kota Cimahi kabupaten Bandung.----------------------------------------------------Pengangkatan , anggota Pengurus perkumpulan dan anggota ------------------Pengawas perkumpulan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang----bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Anggota pertama kali diadakan,---setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi--yang berwenang. -------------------------------------------------------------------------------------------


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

38

Selanjutnya didalam Akta ini para penghadap tersebut diatas------------------------menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional ke-5-------(lima) Dari Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor :07.09.MUNAS-V.0505-----tanggal 22 (Dua Puluh Dua) Mei Tahun 2005 (Dua Ribu Lima) telah ----------Menetapkan Bapak Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia PurnawirawanHaji Eddie Mardjoeki Nalapraya, lahir Di Jakarta pada tanggal 6 (Enam) Juni--Tahun 1931 (Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu) Bertempat Tinggal Di--Jalan Kertanegara No.11 Rukun Tangga 004 Rukun Warga 002 Kelurahan—--Selong , Kecamatan Kebayoran Baru , Kotamadya Jakarta Selatan , PemegangKartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5307.060631.0028 , Warga Negara--------Indonesia, Sebagai Bapak Radio Antar Penduduk Indonesia----------------Hadir juga menghadap kepada saya,Notaris Bapak Mayor Jenderal Tentara-----Nasional Indonesia purnawirawan Haji Eddie Mardjoeki Nalapraya Tersebut---Diatas untuk Membubuhkan tanda tangan guna memberikan persetujuannya di-Dalam akta ini.--------------------------------------------------------------------------------------Pengurus perkumpulan dan saya, Notaris, ------------------------------------------------Baik bersama-sama maupun sendiri dengan hak untuk memindahkan-------------kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan-atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang---------------bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut--dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan -----------dokumen lain untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan------tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----------------------------------------------------Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran--identitas para pihak, Dokumen Dokumen, Keterangan keterangan yang------diberikan kepada saya,Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal--tersebut diatas, membebaskan saya,Notaris dan saksi-saksi dari segala------tuntutan apapun dikemudian hari. Selanjutnya para penghadap menerangkan--telah mengetahui dan memahami semua isi dari akta ini.------------------------------------------------------------------- DEMIKIAN AKTA INI -------------------------------------------Dibuat dan diselesaikan tepat jam 11.45 Wib ( Sebelas Empat Pulih lima) Waktu----Indonesia Bagian Barat pada hari dan tanggal tersebut diatas pada awal akta ini.---Dengan dihadiri oleh Tuan Rofik bertempat tinggal di jalan Ahmad Yani nomor 132-Serang Banten dan Nyonya Meta Afriyani bertempat tinggal di Lontar Jiwantakan---Serang Banten keduanya karyawan Notaris sebagai Saksi-saksi.-------------------------Setelah saya,Notaris membacakan isi akta ini kepada para penghadap dan para-----


JZ 10 HMI

Jun.06, 08

IPY01

39

Saksi maka pada saat ini juga para penghadap, saksi saksi dan saya,Notaris---------menandatangani akta ini------------------------------------------------------------------------------Dibuat tanpa ada coretan,gantian dan perubahan.---------------------------------------------Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna.--------------------------------------------Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.------------------------------------------------

upaten Serang . Avianta.SH.Sp.N)


NOTARIS. EDUARD AVIANTA, SH.,Sp.N

Recommend Documents