NOTARIS PROBO NURIASARI, SH. Jalan Medokan Asri Utara V / MA III E Nomor 29 Surabaya Telpon (031) 70281799, 70251975 Fax. (031) 8792099
SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C – 1340.HT.03.01 – Tahun 2002 Tanggal 23 Oktober 2002
LEGALISASI SURAT PENGAKUAN HUTANG Tanggal 11 Mei 2007 Nomor 009/2007
SURAT PENGAKUAN HUTANG
Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1.
Nama
: Ir. I KETUT SANDHI M.Sc.
Tempat, tanggal lahir : Singaraja, 29 Oktober 1933 Pekerjaan
: Dosen
Alamat
: Jalan Ketintang Baru II Nomor 4, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya.
Nomor KTP
: 72.02.1009.19506.
NIK
: 12.5605.291033.0001.
Dalam melakukan tindakan hukum ini telah mendapat pesetujuan dari isteri satusatunya dan sah yang bernama: Nama
: IKUKO MIKAMI SANDHI
Tempat, tanggal lahir : Tokyo, 17 Januari 1943 Pekerjaan
: Ibu Rumah Tangga
Alamat
: Jalan Ketintang Baru II Nomor 4, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya.
NIK
: 12.5605.570143.0001.
Demikian sebagaimana ternyata dalam Akta Kuasa dan Persetujuan untuk Menggadaikan tertanggal 26 April 2007, Nomor: 11, dibuat di hadapan SLAMET SOEPRATIKNO, SH., Notaris di Surabaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai ―DEBITUR‖.
II.
Nama
: Ir. POERWADI DJOJONEGORO
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 23 Juni 1936 Pekerjaan
: Pensiunan
Alamat
: Jalan Tidar Nomor 98, RT. 003, RW. 007, Kelurahan
Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. NIK
: 12.5616.230636.0001.
Untuk selanjutnya disebut sebagai ―KREDITUR‖.
Para pihak terlebih dahulu menerangkan: 1. Bahwa untuk keperluan pribadinya, ―DEBITUR‖ telah mengajukan permohonan kepada ―KREDITUR‖ memperoleh pinjaman sejumlah dana; 2. Bahwa ―KREDITUR‖ telah menerima dan menyetujui permohonan ―DEBITUR‖ serta memberikan pinjaman kepada ―DEBITUR‖ sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah); 3. Bahwa ―DEBITUR‖ menyatakan telah menerima dengan baik dari ―KREDITUR‖ uang tunai sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sehingga
untuk
penerimaan
uang
tersebut
maka
―DEBITUR‖
menyarankan surat ini berlaku pula sebagai tanda terima pembayaran / kwitansinya yang sah bagi ―KREDITUR‖.
Berkenaan dengan segala sesuatu yang diuraikan tersebut di atas, ―DEBITUR‖ dengan ini mengaku benar-benar dan dengan sah mempunyai hutang kepada ―KREDITUR‖ sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
Selanjutnya para pihak menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk membuat dan melaksanakan Pengakuan Hutang ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1 Pinjaman tersebut di atas berlaku sejak tanggal 11 Mei 2007, diadakan untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan, sehingga dengan demikian akan berakhir dan dibayar
lunas
oleh
―DEBITUR‖
kepada
―KREDITUR‖
selambat-lambatnya
pada
tanggal 11 November 2007.
PASAL 2 1) Atas pinjaman tersebut ―DEBITUR‖ menyatakan bersedia dan oleh karena itu mempunyai kewajiban untuk membayar kepada ―KREDITUR‖ bunga sebesar 2,67% (dua koma enam puluh tujuh persen) per bulan dihitung dari besarnya jumlah pinjaman atau sebesar Rp. 80.100.000,- (delapan puluh juta seratus ribu rupiah) yang akan ―DEBITUR‖ bayarkan kepada ―KREDITUR‖ setiap bulannya pada paling lambat tanggal 11 (sebelas); untuk pembayaran mana ―KREDITUR‖ akan memberikan tanda terima pembayaran yang sah bagi ―DEBITUR‖. 2) Apabila ―DEBITUR‖ terlambat membayar seluruh atau sebagian dari bunga kepada ―KREDITUR‖ secara tepat waktu pada tanggal 11 (sebelas) setiap bulannya, maka ―DEBITUR‖ bersedia untuk membayar denda untuk tiap-tiap hari keterlambatan sebesar 5 %o (lima per mil) dari nilai bunga yang belum terbayar tersebut, denda mana dapat ditagih oleh ―KREDITUR‖ dan akan ―DEBITUR‖ bayar seketika itu juga secara tunai. 3) Untuk menjamin pembayaran seluruh atau sebagian bunga berikut denda setiap bulannya, terhitung sejak Surat ini ditandatangani ―DEBITUR‖ memberikan ijin kepada ―KREDITUR‖ dan / atau Kuasanya yang ditunjuk untuk ikut serta dalam hal pengawasan dan pengelolaan HOTEL CEMARA berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 66 Surabaya, yang merupakan salah satu sumber penghasilan ―DEBITUR‖. PASAL 3 Pembayaran kembali pinjaman pokok akan dilakukan oleh ―DEBITUR‖ kepada ―KREDITUR‖ secara tunai pada setiap saat ―DEBITUR‖ mempunyai dana untuk
itu atau akan dibayar secara tunai sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pada tanggal 11 November 2007, untuk pembayaran mana ―KREDITUR‖ akan memberikan tanda terima pembayaran yang sah bagi ―DEBITUR‖.
PASAL 4 1) Apabila
―DEBITUR‖
terlambat
membayar
pinjaman
pokok
kepada
―KREDITUR‖ secara tepat waktu pada tanggal 11 November 2007, maka ―DEBITUR‖ bersedia untuk membayar denda sebesar 1 % o (satu per mil) dari nilai pinjaman pokok atau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan, denda mana dapat ditagih oleh ―KREDITUR‖ dan akan ―DEBITUR‖ bayar seketika itu juga secara tunai. 2) Ketentuan mengenai denda tersebut hanya berlaku selama 30 (tiga puluh) hari, apabila setelah melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari ―DEBITUR‖ belum juga mampu melunasi hutang pokok kepada ―KREDITUR‖, maka selain ketentuan mengenai denda tersebut tetap berlaku, ―DEBITUR‖ akan mengijinkan ―KREDITUR‖ untuk menjual baik secara di bawah tangan ataupun secara lelang atas obyek jaminan yang akan disebutkan di bawah nanti.
PASAL 5 Menyimpang dari ketentuan dalam PASAL 1, PASAL 3, dan PASAL 4 surat ini, ―KREDITUR‖ berhak untuk seketika tanpa diperlukan somasi untuk mengakhiri, menagih
seluruh
pinjaman
yang
merupakan
hutang
―DEBITUR‖
kepada
―KREDITUR‖, serta melakukan penjualan obyek jaminan yang akan disebutkan di bawah nanti apabila terjadi salah satu dan / atau hal-hal sebagai berikut: a. Jika pernyataan, keterangan, atau dokumen yang ―DEBITUR‖ berikan sehubungan dengan perjanjian ini ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
b. Jika ―DEBITUR‖ meninggal dunia atau harta kekayaan ―DEBITUR‖ karena sebab apapun juga dilakukan sita penjualan atau sesuatu sita penjagaan (conservatoir) baik oleh Pengadilan atau oleh pihak lain. c. Jika harta kekayaan ―DEBITUR‖ dan / atau apa yang dijadikan jaminan untuk hutang ini sedemikian rupa, sehingga menurut pertimbangan ―KREDITUR‖ tidak memberikan jaminan yang cukup guna pembayaran hutang ―DEBITUR‖. d. Jika ―DEBITUR‖ melanggar salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam akta ini; e. Jika
―DEBITUR‖ dinyatakan
pailit atau mengajukan
Permohonan
Penundaan Pembayaran Hutang (surseance van betaling); f.
Jika ―DEBITUR‖ ditaruh di bawah pengampuan (curatele) atau karena sebab apapun kehilangan hak untuk mengurus atau menguasai sendiri harta kekayaannya;
g. Jika diadakan peraturan perundang-undangan baru atau terjadi suatu perubahan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang sematamata menurut pendapat Pihak Kedua memberikan akibat bahwa ―DEBITUR‖ tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan akta ini; h. Jika terjadi sesuatu kejadian yang semata-mata menurut pendapat ―KREDITUR‖, ―DEBITUR‖ tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan akta ini. i.
Jika obyek yang dijaminkan untuk hutang ―DEBITUR‖ karena sebab apapun juga menjadi milik orang lain atau pihak lain, sehingga ―DEBITUR‖ tidak berhak dan berwenang lagi untuk memgurus dan / atau menguasai harta kekayaannya.
PASAL 6
1) Untuk menjamin pembayaran kembali sebagaimana mestinya segala sesuatu yang harus dibayar oleh ―DEBITUR‖ kepada ―KREDITUR‖ berdasarkan surat ini termasuk semua perpanjangan dan perubahannya yang mungkin timbul di kemudian hari, baik yang berupa hutang pokok, bunga, dan denda-denda, maka ―DEBITUR‖ memberikan jaminan kepada ―KREDITUR‖: 1.1.
Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 67 / Kelurahan Ketintang, seluas 419 m2 (empat ratus sembilan belas meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 2 Pebruari 1991, Nomor 604/S/1992, Sertifikat mana
diterbitkan
oleh
Kantor
Pertanahan
Kotamadya
Surabaya pada tanggal 7 Mei 1991 tertulis atas nama Insinyur I KETUT SANDHI, Master of Science, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Ketintang, setempat dikenal sebagai persil di Jalan Ketintang Baru II Nomor 4 Surabaya. *
Demikian dengan segala yang berdiri, tertanam dan melekat
di
atasnya,
yang
karena
jenis
dan
ketentuannya menurut hukum dapat dianggap sebagai benda tetap.
1.2.
Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 76 / Kelurahan Ketintang, seluas 252 m2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 23 September 1992, Nomor 1596/S/1992, Sertifikat mana diterbitkan
oleh Kantor Pertanahan Kotamadya
Surabaya pada tanggal 4 Desember 1993, tertulis atas nama Insinyur I KETUT SANDHI, Master of Science, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Wonocolo,
Kelurahan Ketintang, setempat dikenal sebagai persil di Jalan Ahmad Yani Nomor 66 Surabaya. *
Demikian
dengan
segala
sesuatu
yang
berdiri,
tertanam dan melekat di atasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dapat dianggap sebagai benda tetap.
1.3.
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1438 / Kelurahan Ketintang, seluas
308
m2
(tiga
ratus
delapan
meter
persegi),
sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 23 September
1992,
Nomor
1597/S/1992,
Sertifikat
mana
diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya pada tanggal 4 Desember 1993, tertulis atas nama Insinyur I KETUT SANDHI, Master of Science, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Ketintang, setempat dikenal sebagai persil di Jalan Ketintang Baru II Nomor 2 Surabaya. *
Demikian
dengan
segala
sesuatu
yang
berdiri,
tertanam dan melekat di atasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dapat dianggap sebagai benda tetap.
2) Sebagai bukti kesungguhannya dalam menyerahkan jaminan, bersama dengan ini pula ―DEBITUR‖ menyerahkan 3 (tiga) buku asli sertifikat tersebut kepada ―KREDITUR‖ untuk disimpan selama surat ini berlaku dan / atau hutang belum terbayar lunas.
PASAL 7 ―DEBITUR‖ menjamin kepada ―KREDITUR‖, bahwa apa yang diserahkan adalah benar-benar miliknya, belum dijual, bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan atau dipertanggungkan dengan cara apapun juga kepada pihak lain kecuali kepada ―KREDITUR‖ dan karenanya membebaskan ―KREDITUR‖ dari tuntutan pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas obyek jaminan tersebut.
PASAL 8 1) Manakala ―DEBITUR‖ ingkar janji (wanprestasi) untuk membayar pinjaman pokok berikut bunga dan denda sebagaimana diatur dalam PASAL 3 dan PASAL 4 surat ini, serta memperhatikan pula ketentuan PASAL 5 surat ini, dengan ini ―DEBITUR‖ menyatakan memberi kuasa kepada ―KREDITUR‖ untuk menawarkan obyek jaminan tersebut, baik secara di bawah tangan bersama-sama dengan ―DEBITUR‖ ataupun menawarkan secara lelang untuk mencari pembeli yang berminat atas jaminan tersebut, dan selanjutnya hasil penjualan dipergunakan untuk membayar hutang pokok, bunga, dan denda (yang mungkin ada) yang menjadi kewajiban ―DEBITUR‖. *
Untuk keperluan tersebut, ―DEBITUR‖ akan membuat suatu perjanjian dan / atau surat kuasa yang akan tertuang dalam suatu akta tersendiri yang mulai berlaku terhitung
sejak
berakhirnya
masa
pinjaman
dan
―DEBITUR‖ terbukti belum dapat melunasi hutang.
3) Apabila dari hasil penjualan tersebut ada kelebihannya, maka ―KREDITUR‖ wajib mengembalikan 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan kepada ―DEBITUR‖ setelah dipotong segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan proses jual beli tersebut, termasuk biaya-biaya dan
tunggakan-tunggakan lain yang terkait dengan obyek jaminan yang harus telah terlunasi pada saat penandatanganan akta jual beli, namun sebaliknya apabila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi jumlah hutang pokok berikut bunga dan denda (yang mungkin ada), maka ―DEBITUR‖ wajib melunasinya dengan cara lain yang dipandang baik oleh kedua belah pihak.
PASAL 9 Oleh karena telah ditetapkan suatu jangka waktu bagi ―DEBITUR‖ untuk melakukan sesuatu kewajiban dan apabila ―DEBITUR‖ lalai melakukan kewajiban-kewajiban tersebut, maka dengan lewatnya waktu yang bersangkutan saja telah cukup merupakan bukti yang nyata dari kelalaian ―DEBITUR‖, sehingga bukti dan / atau pernyataan dalam bentuk apapun juga tidak diperlukan lagi, dalam kejadian demikian, maka ―KREDITUR‖ berhak untuk memenuhi semua hak-hak yang timbul berdasarkan Surat Pengakuan Hutang ini.
PASAL 10 Selama ―DEBITUR‖ masih mempunyai kewajiban, baik berupa hutang pokok, bunga, dan denda (yang mungkin ada) kepada ―KREDITUR‖, maka ―DEBITUR‖: a. Dilarang mengadakan perjanjian-perjanjian kredit dengan orang-orang lain, bank-bank lain, atau badan-badan lain, atau apapun namanya dengan mempergunakan obyek yang telah dijadikan jaminanuntuk hutang ini, serta dilarang menyewakan atau memindahtangankan dengan cara apapun juga obyek jaminan tersebut pada pihak lain, kecuali dengan ijin tertulis dari ‗KREDITUR‖, namun apabila selama perjantian ini berlaku ―DEBITUR‖ hendak mengalihkan kreditnya kepada pihak / bank lain dan manakala pengajuan kredit tersebut disetujui, maka ―KREDITUR‖ bersedia membantu untuk menemui Calon Kreditur Baru tersebut untuk menunjukkan 3 (tiga) asli sertifikat atas obyek jaminan / dimaksud.
b. Wajib mengasuransikan barang jaminan tersebut pada perusahaan asuransi kebakaran yang ditentukan oleh dan dengan syarat serta ketentuan yang dianggap baik oleh ―KREDITUR‖, sehingga selanjutnya dalam polis ―KREDITUR‖ ditunjuk sebagai yang berhak menerima segala pembayaran asuransi tersebut.
PASAL 11 Segala kuasa yang tersebut dalam akta ini adalah merupakan bagian terpenting dan yang tidak dapat dipisahkan dari surat ini dan karenanya selama ―DEBITUR‖ belum melunasi seluruh hutang kepada ―KREDITUR‖, maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat diakhiri dengan alasan apapun juga dan tidak akan berakhir karena sebabsebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 KUH Perdata Negara Republik Indonesia.
PASAL 12 1)
Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat ini akan dibicarakan lebih lanjut antara ―DEBITUR‖ dan ―KREDITUR‖ dalam suatu musyawarah untuk mufakat yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian tersendiri yang tidak terpisahkan dengan surat ini.
2)
Tentang surat ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan hukum umum, tetap, dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
- Sebelum menandatangani Surat Pengakuan Hutang ini, Kreditur dengan ini menyatakan : 1. Menerima baik Pengakuan Hutang dari Debitur tersebut di atas;
2. Apabila sebelum tanggal jatuh tempo Debitur terbukti mampu membayar lunas nilai hutang pokok berikut bunga dan denda yang timbul, maka setelah diadakan perhitungan dan pemberesan sebagaimana mestinya mengenai hutang pokok, bunga, dan denda (yang mungkin timbul), kreditur berjanji dan mengikat diri untuk mengembalikan 3 (tiga) buku asli sertipikat yang dikeluarkannya bukti hak atas obyek tersebut di atas bersamaan dengan dikeluarkannya bukti pelunasan diikuti dengan melakukan pembatalan di hadapan Notaris atau instansi yang berwenang atas perjanjian-perjanjian dan / atau surat-surat kuasa yang timbul sehubungan Surat Pengakuan Hutang ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pelunasan oleh Debitur.
-- Demikian Surat Pengakuan Hutang ini ditandatangani di Surabaya, pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2007, oleh dan antara Debitur dan Kreditur, dibuat dalam rangkap 2 (dua). Masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.
LEGALISASI Nomor : 009/2007
--Yang bertanda tangan di bawah ini, saya PROBO NURIASARI, Sarjana Hukum. Notaris di Surabaya, telah membacakan dan menjelaskan isi surat Kepada :------1. Tuan Insinyur I KETUT SANDHI, Master Of Science, lahir di Singaraja, pada tanggal 29-10-1933 ( duapuluh sembilan Oktober seribu sembilanratus tigapuluh tiga), Warga Negara Indonesia. Dosen, bertempat tinggal di Surabaya. Jalan Ketintang Baru 2/4. Rukun Tetangga (RT) 003, Rukun Warga (RW) 002, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan. Demikian sebagaimana ternyata dalam Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan--------------------------------------------------------------------------------------(NIK) : 12.5605.291033.0001.-------------------------------------------------------------------2. Tuan Insinyur POERWADI DJOJONEGORO, lahir di Bandung, pada tanggal 2306-1936 ( duapuluh tiga Juni seribu sembilanratus tigapuluh enam), Warga Negara Indonesia. Pensiunan, bertempat tinggal di Surabaya. Jalan Tidar Nomor 98. Rukun Tetangga (RT) 003, Rukun Warga (RW) 007, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan. Demikian sebagaimana ternyata dalam Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan-----------------(NIK) : 12.5616.230636.0001.-------------------------------------------------------------------3. Tuan ZAENAL ARIFIN, lahir di Surabaya, pada tanggal 29-11-1954 ( duapuluh sembilan November seribu sembilanratus limapuluh empat), Warga Negara Indonesia. Swasta, bertempat tinggal di Surabaya. Jalan Rungkut Asri Utara 5/22. Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 011, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut. Demikian sebagaimana ternyata dalam Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan-----------------(NIK) : 12.5620.291154.0001.--------------------------------------------------------------------
4. Tuan Insinyur BUDIARSO, lahir di Tanjung Pandan, pada tanggal 09-06-1950 ( sembilan Juni seribu sembilanratus limapuluh), Warga Negara Indonesia. Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Sumenep. Jalan Komplek Perum Sekar Agung. Rukun Tetangga (RT) 01, Rukun Warga (RW) 04, Desa Ko, Kecamatan Kota Sumenep. Demikian sebagaimana ternyata dalam Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan--------------------------------(NIK) : 12.2907.090650.092351.-----------------------------------------------------------------Untuk sementara waktu berada di Surabaya-------------------------------------------------Para Penghadap telah saya, Notaris kenal-------------------------------------------------Kemudian Tuan Insinyur I KETUT SANDHI, Master Of Science, Tuan Insinyur POERWADI DJOJONEGORO, Tuan ZAENAL ARIFIN, dan Tuan Insinyur BUDIARSO tersebut membubuhkan tanda tangannya di hadapan saya, Notaris, pada hari ini Jumat, tangga 11-05-2007 (sebelas Mei duaribu tujuh).------------------
NOTARIS DI SURABAYA
(PROBO NURIASARI)
Kreditur
Debitur
(Ir. POERWADI DJOJONEGORO)
(Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc.)
Saksi-saksi
(BUDIARSO)
(ZAENAL ARIFIN)
Surabaya, Tgl Setelah isi foto copy dicocokkan dengan yang asli/ copy turunan yang telah dilegalisasi, ternyata sama dan kebenaran menjadi tanggung jawab pemilik An. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya Wakil Sekretaris
ABDUL HAMID,SH.MH PEMBINA
NOTARIS MOCH. DIDIT ERVADHI, SH SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK AZASI MANUSIA RI TANGGAL 4 NOPEMBER 2002 NOMOR: C-1655.HT.03.02 Th.2002
Jalan Pandugo Timur I A / 8-9, Telp. (031) 8792964, 8792974 Fax. (031) 8792964 Flexi (031) 70996805, HP. 0811308705 SURABAYA
TURUNANAN
AKTA TANGGAL NOMOR
: PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI : 11 Mei 2007 :-6-
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI NOMOR: - 6 -
Pada hari ini, Jumat, tanggal 11-05-2007 (sebelas Mei dua ribu tujuh), -----------------Pukul 14.00-14.30 WIB (empat belas tepat sampai dengan empat belas lebih --------tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat) ----------------------------------------------- Berhadapan dengan saya, MOHAMMAD DIDIT ERVADHI, Sarjana Hukum, ---------Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris --------------kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: --------------I. Tuan Insinyur I KETUT SANDHI, Master of Science, lahir di Singaraja, ------------pada tanggal 29-10-1933 (dua puluh sembilan Oktober seribu sembilan -----------ratus tiga puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di -----Surabaya, Jalan Ketintang Baru 2/4, Rukun Tetangga (RT) 003, ---------------------
Rukun Warga (RW) 002, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, ------------demikian sebagaimana ternyata dalam Kartu Tanda Penduduk ---------------------Warga Negara Indonesia Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya ----------------yang berlaku seumur hidup Nomor: 78.02.1009.19506 dan dengan Nomor –-----Induk Kependudukan (NIK): 12.5605.291033.0001. ------------------------------------- Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini: -a. Bertindak untuk diri sendiri; ----------------------------------------------------------b. Telah mendapat persetujuan dari isterinya, yaitu -------------------------------Nyonya IKUKO SANDHI, lahir di Tokyo, pada tanggal 17-011943 ---------(tujuh belas Januari seribu sembilan ratus empat puluh tiga), --------------Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal –---------sama dengan suaminya tersebut di atas, pemegang Kartu Tanda ---------Penduduk Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan ------------------(NIK): 12.5606.570143.0001, demikian sebagaimana ternyata dalam -----Akta KUASA dan PERSETUJUAN UNTUK MENJUAL tertanggal ---------30-04-2007 (tiga puluh April dua ribu tujuh), Nomor: 12, yang ------------dibuat di hadapan SLAMET SOEPRATIKNO, Notaris di Surabaya. --------- Salinan Akta Kuasa mana aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. ---Untuk selanjutnya disebut sebagai: --------------------------------------------------------------------------------------------------- PIHAK PERTAMA ---------------------------------------II. Tuan Insinyur POERWADI DJOJONEGORO, lahir di Bandung, pada -------------tanggal 23-06-1936 (dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus ----------------------tiga puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat ----------------tinggal di Surabaya, Jalan Tidar Nomor 98, Rukun Tetangga (RT) 003, ------------Rukun Warga (RW) 007, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, -------------demikian sebagaimana ternyata dalam Kartu Tanda Penduduk Republik -----------Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 12.5616.230636.0001. ---- Untuk selanjutnya disebut sebagai:
-------------------------------------------- PIHAK KEDUA -----------------------------------------
-
-
-
-
Para Penghadap telah saya, Notaris, kenal ------------------------------------------------Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan ------------------------------------------Bahwa Pihak Pertama adalah pemegang hak yang sah atas: ------------------------Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 67 / Kelurahan Ketintang,--- seluas 419 M2 (empat ratus sembilan belas meter persegi), ------------------sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 02-02-1991 -----(dua Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), -------------------Nomor: 604/S/1992, sertifikat mana diterbitkan oleh Kantor Pertanahan --Kotamadya Surabaya pada tanggal 07-05-1991 (tujuh Mei seribu -----------sembilan ratus sembilan puluh satu), tertulis atas nama --------------Insinyur I KETUT SANDHI, Master of Science, terletak di Propinsi ---------Jawa Timur, kota Surabaya, Kecamatan Wonocolo, ----------------------------Kelurahan Ketintang setempat dikenal sebagai obyek di ----------------------Jalan Ketintang Baru II / 4. ------------------------------------------------------------- Demikian dengan segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan melekat ----di atasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum -----------dapat dianggap sebagai benda tetap ----------------------------------------------- Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut sebagai ―obyek‖ -------------------Bahwa Pihak Pertama ini bermaksud hendak menjual obyek sebagaimana --------tersebut di atas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua bermaksud -----------------membelinya dari Pihak Pertama;--------------------------------------------------------------Bahwa seluruh keadaan obyek telah diketahui oleh para pihak / penghadap ------sehingga para pihak / penghadap menganggap tidak perlu lagi untuk --------------menjelaskan lebih lanjut dalam akta ini. -----------------------------------------------------Lebih lanjut para penghadap menerangkan pula bahwa para pihak kini telah -----mencapai kata sepakat, yaitu: -----------------------------------------------------------------Bahwa Pihak Pertama dengan ini mengikat diri untuk pada waktunya menjual ---kepada Pihak Kedua, yang menerangkan dengan ini mengikat dirinya untuk -----pada waktunya membeli dari Pihak Pertama, yaitu sebagaimana yang -------------diuraikan tersebut di atas. -----------------------------------------------------------------------
-
-
-
Bahwa Jual Beli menurut ketentuan hukum belum dapat dilaksanakan, karena --belum terpenuhinya persyaratan-persyaratan formal tentang sahnya jual beli, ---maka dibuatlah Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini. ------------------------------------Akhirnya Para Penghadap menerangkan bahwa Perjanjian Pengikatan ------------Jual Beli obyek dimaksud di atas dilakukan dan diterima mangikat para pihak ---dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut -------------di bawah ini: -----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- PASAL 1 -----------------------------------------
-
Pihak Pertama berjanji dan mengikat diri, apabila syarat-syarat formal untuk -----sahnya jual beli telah terpenuhi, untuk menjual kepada Pihak Kedua, yang -------berjanji dan mengikat diri untuk membeli dari Pihak Pertama: ------------------------Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 67 / Kelurahan Ketintang,--- seluas 419 M2 (empat ratus sembilan belas meter persegi), ------------------sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 02-02-1991 -----(dua Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), -------------------Nomor: 604/S/1992, sertifikat mana diterbitkan oleh Kantor Pertanahan --Kotamadya Surabaya pada tanggal 07-05-1991 (tujuh Mei seribu -----------sembilan ratus sembilan puluh satu), tertulis atas nama --------------Insinyur I KETUT SANDHI, Master of Science, terletak di Propinsi ---------Jawa Timur, kota Surabaya, Kecamatan Wonocolo, ----------------------------Kelurahan Ketintang setempat dikenal sebagai obyek di ----------------------Jalan Ketintang Baru II / 4. ------------------------------------------------------------- Demikian itu beserta segenap yang dibangun dan ditanam --------di atas tanah itu, baik yang ada maupun yang didirikan. ------------Pihak Pertama menjamin bahwa apa yang dijualbelikan tersebut benar-benar ---adalah hak / miliknya; tidak dalam keadaan sengketa, bebas dari sitaan, ----------bebas dari pertanggungan hutang, tidak diberati dengan beban-beban lainnya --dalam bentuk apapun serta tidak dijanjikan untuk diberikan / dikuasai --------pihak lain. -------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ PASAL 2 ---------------------------------------------
-
Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas obyek ini dilakukan dan disetujui oleh -----para pihak dengan harga mengikat sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar ---duaratus lima puluh juta rupiah). --------------------------------------------------------------- Jumlah tersebut pada saat penandatanganan akta ini telah dibayar oleh -----Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang menerangkan dengan ini telah ---------menerima dengan betul uang tunai sejumlah tersebut di atas. ------------------------- Untuk penerimaan uang mana akta ini berlaku pula sebagai tanda terima ---------pembayaran yang sah. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PASAL 3 ---------------------------------------------
-
Jual Beli menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, akan dan ---------wajib dilakukan di antara pihak-pihak, yaitu segera setelahnya terpenuhinya -----persyaratan formal yang diperlukan untuk sahnya Jual Beli atas tanah --------------dimaksud. -------------------------------------------------------------------------------------------Untuk lebih memberikan kepastian terealisasinya ketentuan ayat 1 di atas, -------maka Pihak Pertama berjanji dan karenanya wajib / mengikat dirinya untuk ------memberi bantuannya melengkapi, menandatangani segala surat yang perlu -----hingga Jual Beli atas obyek dimaksud dapat sah terlaksana dan Pihak Kedua ---selaku pembeli dapat mengusahakan balik nama dalam sertifikat tanah -----------tersebut, sebagai pemegang haknya yang sah. ----------------------------------------------------------------------------------------- PASAL 4 ----------------------------------------------
-
-
Sambil menunggu terlaksananya Jual Beli obyek dimaksud di atas dan -------------setelah Pihak Kedua terbukti memenuhi kewajibannya tersebut pada ---------------Pasal 2, maka Pihak Pertama wajib menyerahkan tanah beserta segenap ---------yang dibangun kemudian dan ditanam di atas tanah dimaksud di atas --------------kepada Pihak Kedua. -----------------------------------------------------------------------------Dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan akan menerimanya dalam --------------keadaan seperti sekarang ini, yang keadaannya telah diketahui oleh Pihak ------- Kedua, bebas dari sitaan, bebas dari pertanggungan hutang, tidak dalam ---------sengketa, tidak dalam keadaan disewakan, serta tidak diberati dengan ------------beban-beban lainnya, karenanya Pihak Pertama tidak akan menanggung ---------Pihak Kedua karena adanya cacat-cacat, baik yang tampak maupun yang ---------
-
-
tak tampak perbedaan luas maupun perbedaan ukuran tanah. ----------------------Selanjutnya Pihak Pertama berkewajiban memberikan jaminan terhadap ----------penyitaan atas tanah dimaksud serta para ahli warisnya tidak akan melakukan --gugatan dalam bentuk apapun juga. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- PASAL 5 ------------------------------------------Pihak Pertama mengakui bahwa terhitung sejak tanggal dan hari terpenuhinya --kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama tersebut pada Pasal 2 di atas --maka satu-satunya pihak yang berhak penuh atas tanah beserta segenap ---------yang dibangun di kemudian dan ditanam di atas tanah dimaksud di atas ----------adalah Pihak Kedua, dan hanya Pihak Kedualah yang mempunyai hak penuh ---untuk melakukan penguasaan dan pengurusan atas tanah beserta segenap -----yang dibangun kemudian dan ditanam di atas tanah dimaksud di atas. ------------------------------------------------------------- PASAL 6 ---------------------------------------------
-
Perjanjian ini bersifat turun temurun yang wajib ditaati dan dipenuhi oleh ----------para ahli warisnya dari masing-masing pihak, demikian perjanjian dengan --------akta ini tidak dapat berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia. ------------------------------------------------------------- PASAL 7 ---------------------------------------------
-
-
Segala beban pajak yang berhubungan dengan adanya peralihan Hak Atas ------Tanah dan Bangunan yang mungkin timbul di kemudian hari, akan ditanggung --dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua, yang dengan ini membebaskan Pihak ------Pertama dari segala pembayaran-pembayaran tersebut. ------------------------------Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas obyek dimaksud hingga ---------diserahkannya oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, sepenuhnya menjadi – beban yang wajib dibayar oleh Pihak Pertama. ------------------------------------------------------------------------------------------- PASAL 8 ---------------------------------------------
-
-
Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam akta ini akan ------------diselesaikan bersama oleh para pihak dalam satu musyawarah yang bersifat ----damai. ------------------------------------------------------------------------------------------------Biaya akta ini dan turunannya sepenuhnya menjadi beban yang wajib dibayar ---oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ PASAL 9 ---------------------------------------------
-
-
-
-
Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya pihak-pihak memilih tempat --------kedudukan umum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan -----------Pengadilan Negeri Surabaya. ------------------------------------------------------------------Sebelum menandatangani akta ini, para pihak terlebih dahulu menyatakan -------dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai dengan --------tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung -------jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga -------------menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -------------------------------------------------------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI -----------------------------------
Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Surabaya, pada hari tanggal -------------- sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ------------- Tuan EKO TJAHJONO, lahir di Surabaya, pada tanggal 31-051959 -----------(tiga puluh satu Mei seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga ------Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan ---------------Kapasari Pedukuhan 9 / 3, Rukun Tetangga (RT) 004, Rukun Warga ----------(RW) 010, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto, demikian -----------sebagaimana ternyata dalam Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia ----dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK): 12.5614.310559.0001, dan --Tuan MUJIANTO, lahir di Lamongan, pada tanggal 17-06-1981 (tujuh ---------belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara -----------
Indonesia, Swasta, beralamat di Lamongan, Dusun Klubuk, Rukun ------------Tetangga (RT) 009, Rukun Warga (RW) 005, Desa Sumber Sari, --------------Kecamatan Sambeng, demikian sebagaimana ternyata dalam Kartu -----------Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk ----------------------Kependudukan (NIK): 12.0812.170681.0001. ----------------------------------------Keduanya sebagai pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi. ----------------Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada Para Penghadap ---------dan para saksi, maka segera Para Penghadap, para saksi dan saya, ----------Notaris, menandatangani akta ini. -------------------------------------------------------- Dibuat dengan tanpa perubahan. ---------------------------------------------------- Asli akta ini telah dimateraikan dengan secukupnya. --------------------------- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----------------
NOTARIS DI SURABAYA ttd Materai 6000
(MOCHAMMAD DIDIT ERVADHI, SH.)
GUGATAN PERDATA
Kepada Yang Terhormat: Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jl. Arjuna Nomor 16-18 SURABAYA
Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini, perkenankan kami:
----------------------------- Drs. LUQMANUL HAKIM, SH, MH. ---------------------------------------------------------- FARIDATUL BAHIYAH, SH, MH. -----------------------------
Para Advokad & Konsultan Hukum LABH Al Banna berkantor di Jl. Veteran Nomor 55 C Telpon (0322) 315504 Lamongan 62211. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Mei 2008, terlampir, adalah Para Kuasa, dengan ini siap bertindak untuk dan atas nama klien kami,: -----------------------------------------------------------
1. Ir. I PUTU NGURAH SUTISNA, M.Si., Umur 41 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Alamat Jalan Ketintang Baru IV B Nomor 26 Surabaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT I. ------------------------------------------------------------------------------------
2. Dr. JUTAKA KETUT SIDHARTA, Umur 38 tahun, Pekerjaan Dokter PNS, Agama Islam, Alamat Jalan Ketintang Baru IV B Nomor 26 Surabaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT II. -----------------------------------------------------------------------------------
Untuk selanjutnya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, disebut sebagai: PARA PENGGUGAT. ---------------------------------------------------------------------------------------
Dengan ini mengajukan GUGATAN PERDATA kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri SURABAYA terhadap Saudara: --------------------------------------
1. Ir. POERWADI DJOJONEGORO, Alamat Jl. Tidar Nomor 98, RT 003, RW 007,
Kelurahan
Sawahan,
Kecamatan
Sawahan,
Surabaya.
Untuk
selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT I. ---------------------------------------------------------------------------------------
2. ISMOYO HARYANTO, Jl. Cempaka Putih Raya Nomor 34, RT 02, RW 04, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT II. --------------------------------------------------------------------------------------
Untuk selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II disebut sebagai:
PARA TERGUGAT. -----------------------------------------------------------------------------------------
Dan terhadap:
MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., Notaris beralamat di Jl. Pandugo Timur I A Nomor 8-9, Surabaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT. ------------------------------------------------------------------------
ADAPUN DASAR DIAJUKANNYA GUGATAN INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
1. Bahwa di Surabaya telah hidup pasangan suami istri yang sah antara Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., dengan IKUKO MIKAMI SANDHI, sebagaimana bukti dalam surat keterangan nikah, tertanggal 16 Maret 1967 dari Kedutaan Besar RI di Tokyo, (vide: P. 1). Dan dalam perkawinannya melahirkan dua anak keturunannya bernama Ir. I PUTU NGURAH SUTISNA, M.Si., PENGGUGAT I dan Dr. JUTAKA KETUT SIDHARTA, PENGGUGAT II. (vide: P. 2). ------------------
2. Bahwa IKUKO MIKAMI SANDHI, ibu kandung PARA PENGGUGAT yang berdomosili di Jl. Ketintang Baru II Nomor 4 Surabaya, (vide: P. 3), sudah cukup usia dan sedang mengalami sakit psikis, sebagaimana dalam surat keterangan dari Dinas Kesehatan Angkatan Laut, RUMKITAL, Dr. Ramelan, tertanggal 28 September 2007, (vide: P. 4), maka dalam gugatan ini, PARA PENGGUGAT
selaku
anak
kandung,
menjadi
pengampu
atas
ibu
kandungnya, sebagaimana bukti adanya Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1057/Pdt.P/2007/PN.Sby., tertaggal 28 November 2007, (vide: P. 5). Dengan demikian PARA PENGGUGAT dapat dipandang sah sebagai Ahli Waris yang juga ikut mewakilinya. -----------------------------------------------------------------------------
3. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2007, Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, ayah PARA PENGGUGAT telah meninggal dunia, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Camat Gayungan tertanggal 2 Juli 2007, (vide: P. 6). Dimana tiga hari kemudian, Selasa tanggal 19 Juni 2007, saat upacara Ngaben di Singaraja Bali, seseorang bernama SANTOSO WIDJOJO
dan
BUDIARSO
datang
dan
bercerita
kepada
PARA
PENGGUGAT bahwa Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, (almarhum), ayah PARA PENGGUGAT telah ada Ikatan Pinjam Meminjam berupa uang sebesar Rp. 3.
000.
000.
000,-
(tiga
milyar
rupiah)
kepada
Ir.
POERWADI
DJOJONEGORO, TERGUGAT I. ---------------------
4. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, Selasa tanggal 19 Juni 2007, hadir pula seseorang bernama EKO TJAHJONO juga menyampaikan kabar serupa kepada PARA PENGGUGAT. Malahan, menurut EKO TJAHJONO, PARA PENGGUGAT diundang Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., TURUT TERGUGAT, yang akan menjelaskan perihal pinjaman uang Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., (almarhum), ayah PARA PENGGUGAT kepada Ir. POERWADI DJIJONEGORO, TERGUGAT I. ---------------------------------------------------------------
5. Bahwa 10 hari kemudian, PARA PENGGUGAT datang dan menghadap kepada Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., TURUT TERGUGAT, guna
konfirmasi terkait pinjaman uang ayah PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I. Salah satu keterangan TURUT TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT adalah bahwa Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, (almarhum), mempunyai hutang kepada TERGUGAT I, uang sebesar Rp. 3.000.000.000,(tiga milyar rupiah), dengan jaminan 3 (tiga) sertifikat tanah. Bahkan TURUT TERGUGAT menceritakan jika ia diminta oleh BUDIARSO dan SANTOSO WIDJOJO, orang-orang dekat TERGUGAT I untuk segera membalikkan nama sertifikat-sertifikat tersebut dengan alasan Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., sudah meninggal dunia, namun dijawab oleh Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan karena ada Ahli Warisnya. --------------------------------------------------
6. Bahwa kemudian TERGUGAT I, Ir. POERWADI DJOJONEGORO, mengaku telah memberi pinjaman uang kepada Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., (almarhum),
ayah
PARA
PENGGUGAT,
yaitu
uang
sebesar
Rp.
3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sebagaimana dalam Bukti Surat Tanda Terima dengan 3 (tiga) sertifikat tanah untuk disimpan sebagai jaminan pembayaran hutang oleh TERGUGAT I, (vide: P. 7). Adapun 3 (tiga) sertifikat tanah sebagai jaminan tersebut adalah sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------------------
a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 67 / Kelurahan
Ketintang, seluas
419 m2, sebagaimana
diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 2 Pebruari 1991, Nomor 604/S/1992, terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. ---------------------------------------------
b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 76 / Kelurahan
Ketintang, seluas
252 m2, sebagaimana
diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 23 September 1992, Nomor 1596/S/1992, terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. ----------------------------------------------
c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1438 / Kelurahan Ketintang, seluas 308 m2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 23 September 1992, Nomor 1597/S/1992, terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.
Ketiga bidang tanah tersebut (HGB Nomor 67, HGB Nomor 76 dan SHM Nomor 1438) terdapat sebuah bangunan yang berdiri di atasnya dan dikenal sebagai HOTEL CEMARA terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 66 Surabaya. Kesemuanya, tercatat atas nama Ir. I KETUT SANDHI M.Sc, ayah PARA PENGGUGAT, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 Jo Pasal 6, Surat Pengakuan Hutang, dengan masa waktu pinjaman 6 (enam) bulan. Berlaku sejak tanggal 11 Mei 2007 dan berakhir tanggal 11 November 2007, sebagaimana dalam legalisasi oleh Notaris PROBO NURIASARI, SH., Nomor 009/2007 tertanggal 11 Mei 2007, (vide: P. 8). ----------------------------------------------------------
7. Bahwa
tampaknya
sesudah
ayah
PARA
PENGGUGAT
meninggal,
TERGUGAT I dengan berbagai cara telah berusaha hendak menguasai dengan cara menjual atau memindahtangankan kepada orang lain, hanya berdasar Surat Persetujuan dan Kuasa di bawah tangan antara Ir. I KETUT
SANDHI M.Sc., dengan IKUKO MIKAMI SANDHI, Ibu kandung PARA TERGUGAT yang telah dipalsu, dengan cap stempel oleh Notaris SLAMET SOEPRATIKNO, SH., (vide: P. 9), seolah ada tanda tangan persetujuan dari IKUKO MIKAMI SANDHI. Padahal Ibu kandung PARA PENGGUGAT tidak pernah tanda tangan persetujuan apalagi bertemu dan menghadap kepada Notaris. Bahwa terhadap tanda tangan palsu itu, kini telah PARA PENGGUGAT laporkan ke Polres Surabaya Timur, sebagaimana bukti dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Polisi: STPL/903/XII/2007/SPK, tertanggal 01 Desember 2007, (vide: P. 10). --------------
8. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2007, Ir. I KETUT SANDHI M.Sc., ayah PARA PENGGUGAT memberi kuasa kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO, TERGUGAT I, tentang pengurusan tanah seperti dalam HGB Nomor 67, HGB Nomor 76 dan SHM Nomor 1438 di hadapan Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., TURUT TERGUGAT, sebagaimana bukti dalam Turunan Akta Kuasa, Nomor 3, 5 dan 7, (vide: P. 11). Namun pada hari yang sama pula telah ada Surat Pengakuan Hutang ayah PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, sebagaimana poin 6 tersebut di atas. Seharusnya, sesudah Ir. I KETUT SANDHI M.Sc meninggal dunia, tanggal 16 Juni 2007, maka segala urusan dan transaksi terkait
TERGUGAT I, adalah dengan PARA
PENGGUGAT sebagai Ahli Warisnya. --------------------------------------------------------------------------------------------
9. Bahwa terhadap Surat Kuasa Persetujuan di atas, secara yuridis sudah tidak dapat digunakan manakala Pemberi Kuasa sudah meninggal dunia. Dengan demikian transaksi jual beli yang dilakukan
TERGUGAT I kepada
TERGUGAT II, berdasarkan Akta Jual Beli oleh Notaris/PPAT MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., TURUT TERGUGAT, Nomor 026/2007, 027/2007 dan
028/2007, tertanggal 21 September 2007, adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum. Sebab Surat Kuasa tersebut menjadi gugur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1813 KUH Perdata / BW, bahwa: ―Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya dari si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa‖. ------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Bahwa selanjutnya terhadap hutang-hutang atas pinjaman uang Ir. I KETUT SANDHI
M.Sc.,
kepada
TERGUGAT
I,
dimana
saat
ayah
PARA
PENGGUGAT masih hidup atau sesudah mulai pinjam uang sampai dengan bulan terakhir sebelum meninggal dunia, hampir setiap hari telah dibayarkan uang angsuran / cicilan bunga pinjamannya. Mulai tanggal 15 Mei 2007 sampai dengan tanggal 12 Juni 2007. Terhitung sudah Rp. 93.260.000,(sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) uang cicilan bunganya telah dibayarkan kepada TERGUGAT I, sebagaimana bukti adanya tanda terima oleh SANTOSO, (vide: P. 12). -------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Bahwa TERGUGAT I, kembali dengan berbagai macam cara telah berusaha hendak membaliknamakan 3 (tiga) sertifikat tanah yang sebagai jaminan tersebut ke nama ISMOYO HARYANTO, TERGUGAT II, berdasar Surat Kuasa yang tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum itu, adalah:
a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 67 / Kelurahan
Ketintang, seluas
419 m2, sebagaimana
diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 2 Pebruari 1991, Nomor 604/S/1992, terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan
Kota Surabaya, atau dikenal
sebagai persil di Jalan Ketintang Baru II Nomor 4 Surabaya. Sebagaimana dalam Akte Jual Beli Nomor 026/2007, tanggal 21 September 2007, pendaftaran BPN tanggal 04 Pebruari 2008. ------------------------
b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 76 / Kelurahan
Ketintang, seluas
252 m2, sebagaimana
diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 23 September 1992, Nomor 1596/S/1992, terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, atau yang dikenal sebagai HOTEL CEMARA, di Jalan Ahmad Yani Nomor 66 Surabaya. Sebagaimana dalam Akte Jual Beli Nomor 027/2007, tanggal 21 September 2007, pendaftaran BPN tanggal 04 Pebruari 2008. --------------------------------------------------------------------------
c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1438 / Kelurahan Ketintang, seluas 308 m2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 23 September 1992, Nomor 1597/S/1992, terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, atau yang dikenal sebagai persil
di
Jalan
Ketintang
Baru
II
/
2
Surabaya.
Sebagaimana dalam Akte Jual Beli Nomor 028/2007, tanggal 21 September 2007, pendaftaran BPN tanggal 04 Pebruari 2008. ------------------------------------------------
Dengan proses jual beli pada tanggal 21 September 2007, oleh Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., TURUT TERGUGAT, sesudah ayah PARA PENGGUGAT meninggal dunia. Dengan demikian PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas proses transaksi jual beli, hanya berdasar Surat Kuasa, padahal Pemberi Kuasa sudah meninggal dunia. Mestinya, terhadap proses transaksi jual beli dimaksud adalah proses transaksi yang tanpa alas hak dan cacat hukum atau setidaknya harus dinyatakan ―Batal demi Hukum‖. ---------------------------------------------------------------------------------------
12. Bahwa kemudian agar ada sebuah kepastian hukum, maka terhadap perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menghukum kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari, atas keterlambatan dalam memenuhi putusan ini. ----------------------------------------
13. Bahwa oleh karena Gugatan dari PARA PENGGUGAT ini didasarkan atas bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka putusan ini dapat dipandang memenuhi syarat hukum. Jika kemudian harus dunyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (lutvorbaar bij voorradd) meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi dari PARA TERGUGAT. ----------------------------------------------------
Berdasarkan Uraian dan Ulasan sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memanggil para pihak dan memutuskan hal-hal sebagai berikut: -----------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA:
1. Mengabulkan seluruh Gugatan PARA PENGGUGAT. --------------------
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah para Ahli Waris yang Sah dari almarhum Ir. I KETUT SANDHI M.Sc., yang meninggal dunia tanggal 16 Juni 2007. --------------------------------------------------------------
3. Menyatakan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan ―Perbuatan Melawan Hukum‖. ------------------------------------
4. Menyatakan Sah atas Surat Pengakuan Hutang antara Ir. I KETUT SANDHI
M.Sc.,
almarhum,
dengan
Ir.
POERWADI
DJOJONEGORO, sebagaimana dalam Legalisasi oleh Notaris PROBO NURIASARI, SH., Nomor 009/2007, tertanggal 11 Mei 2007. ------------------------------
5. Menyatakan Proses Transaksi atas terbitnya Akte Jual Beli yang dibuat oleh Notaris / PPAT MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., TURUT TERGUGAT, adalah tidak sah, cacat hukum dan ―Batal demi
Hukum‖ atas 3 (tiga) sertifikat tanah yang kini telah berganti nama kepada TERGUGAT II, adalah sebagai berikut:
a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 67 / Kelurahan
Ketintang, seluas
419 m2, sebagaimana
diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 2 Pebruari 1991, Nomor 604/S/1992, terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. ---------------------------------------------
b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 76 / Kelurahan
Ketintang, seluas
252 m2, sebagaimana
diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 23 September 1992, Nomor 1596/S/1992, terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. ----------------------------------------------
c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1438 / Kelurahan Ketintang, seluas 308 m2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 23 September 1992, Nomor 1597/S/1992, terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. ----------------------------------------------------------------------------------
6. Menghukum
TERGUGAT
I,
TERGUGAT
II
dan
TURUT
TERGUGAT, dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan ketiga sertifikat tanah tersebut pada poin 6 Gugatan Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa
syarat apa pun kepada PARA PENGGUGAT, dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara atau Polisi. ----------------------------------------------------------------------------
7. Menghukum TURUT TERGUGAT agar mematuhi isi Putusan ini. -----
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari setiap lalai melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya. -----------------------------------------------------------------------------
9. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (lutvorbaar bij voorradd) meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi dari PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT. ---------------
10. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. ------------------
Dan, atau, Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon adanya Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequa et bono).
Lamongan, 05 Juni 2008 Hormat kami, Kuasa Hukum Para Penggugat,
Drs. LUQMANUL HAKIM, SH.MH.
FARIDATUL BAHIYAH, SH. MH.
REPLIK
Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 340/Pdt.G/2008/PN.Sby Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Arjuno Nomor 16-18 SURABAYA
Dengan hormat, Untuk dan atas nama klien kami:
1. Ir. I PUTU NGURAH SUTISNA, M.Si., Umur 41 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama
Hindu, Alamat
Jalan
Ketintang
Baru
IV
B
Nomor 26
Surabaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT I. -----------------------------------------------------------------------------------
2.
Dr. JUTAKA KETUT SIDHARTA,
Umur
38
tahun, Pekerjaan Dokter
PNS, Agama Islam,
Alamat
Jalan Ketintang
Baru
IV
B
Nomor
26
Surabaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT II. -----------------------------------------------------------------------------------
Untuk selanjutnya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II disebut sebagai: PARA PENGGUGAT. -----------------------------------------------------------------------------
Dengan ini memberikan REPLIK atas adanya jawaban:
1. Ir. POERWADI DJOJONEGORO, Alamat Jl. Tidar Nomor 98, RT 003, RW 007, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Surabaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT I. --------------------------------------------------------------------------------------
2. ISMOYO HARYANTO, Jl. Cempaka Putih Raya Nomor 34, RT 02, RW 04, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Untuk selanjutnya disebut sebagai:
TERGUGAT II. -------------------------------------------------------------------------------------
Untuk selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II disebut sebagai: PARA TERGUGAT. -------------------------------------------------------------------------------
Dan terhadap: *
MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., Notaris beralamat di Jl. Pandugo Timur I A
Nomor
8-9, Surabaya.
Untuk selanjutnya disebut sebagai:
TURUT TERGUGAT. -----------------------------------------------------------------------------
DALAM KONPENSI: 1.
Bahwa pada prinsipnya PARA PENGGUGAT tetap berpendirian dan berpegang
teguh pada GUGATAN tertanggal 6 Juni 2008 dan menolak
dengan keras semua dalil-dalil dalam Jawaban PARA TERGUGAT terkecuali yang
memang
benar-benar
telah
diakui secara
tegas
oleh
PARA
PENGGUGAT. 2.
Bahwa kemudian terhadap poin 2, 3 dan 4 dalam Jawaban PARA
TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, tampak sebuah dalil yang mencoba mengingkari dari
fakta yang sebenarnya. Sebab pada dalil yang dikemukakan
PARA PENGGUGAT sebagaimana dalam GUGATAN tertanggal 6 Juni 2008, adalah
nyata-nyata sesuai dengan bukti yang ada. Karenanya terhadap fakta
semacam
ini akan PARA PENGGUGAT beberkan pada siding pembuktian yang
akan
datang.
3.
Bahwa selanjutnya terhadap poin 5 dalam Jawaban PARA TERGUGAT
ditolak dengan keras oleh PARA PENGGUGAT. Sebab PARA TERGUGAT nyatanyata telah mengingkari dengan cara mengalihkan pokok perkara dari adanya Hutang
Piutang menjadi Pengakuan Penjualan Secara Lepas adalah hal yang
antara TERGUGAT I, Ir. POERWADI DJOJONEGORO, dengan Ir. I KETUT SANDHI,
M.Sc., (almarhum), ayah PARA PENGGUGAT, yaitu pinjam uang
sebesar Rp.
3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sebagaimana dalam Bukti Surat
Tanda Terima dengan 3 (tiga) sertifikat tanah untuk disimpan sebagai jaminan pembayaran hutang oleh TERGUGAT I. Itu sebabnya terhadap dalil Jawaban PARA TERGUGAT mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Jawaban PARA TERGUGAT.
4.
Bahwa selanjutnya terhadap poin 6 dan 7 dalam Jawaban PARA TEGUGAT adalah sebuah dalil yang mengada-ada. Karena secara eksplisit dalam Pengakuan Hutang tersebut PARA TERGUGAT sepertinya hendak ingin menguasai obyek tanah yang menjadi jaminan guna dikuasai sebagai hak miliknya. Terbukti bahwa Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., (almarhum), ayah
PARA PENGGUGAT
hanya
―Memberi
Kuasa‖
kepada
Ir.
POERWADI
DJOJONEGORO, TERGUGAT I, tentang pengurusan tanah seperti dalam HGB
Nomor 67, SHM Nomor 1438 dan HGB Nomor 76, di hadapan Notaris
MOCH.
DIDIT ERVADHI, SH., TURUT TERGUGAT dan bukan transaksi jual
beli tanah.
Itu sebabnya secara yuridis, jika Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc.,
(almarhum), ayah
PARA PENGGUGAT meninggal dunia, maka segala transaksi
sepeninggalnya
yaitu dengan para Ahli Warisnya yakni PARA PENGGUGAT.
5.
Bahwa demikian juga terhadap poin 9 dalam Jawaban PARA TERGUGAT, dengan ini disangkal dengan tegas oleh PARA PENGGUGAT. Sebab pada kenyataannya, terhadap Hutang Piutang tersebut memang terdapat bunga harian sebagaimana yang tertera dalam PASAL 1 Jo PASAL 6, Surat
Pengakuan
Hutang dengan masa waktu pinjaman 6 (enam) bulan. Berlaku sejak
tanggal 11
Mei 2007 dan berakhir tanggal 11 November 2007, sebagaimana
dalam LEGALISASI oleh Notaris PROBO NURIASARI, SH., (isteri TURUT TERGUGAT: MOCH. DIDIT ERVADHI, SH.), sebagaimana yang tertuang dalam Nomor 009/2007 tertanggal 11 Mei 2007. Karena itu itikat baik Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., (almarhum), ayah PARA PENGGUGAT adalah berkewajiban untuk membayar bunga dan bukan sebagai uang pemasukan HOTEL CEMARA I.
yang diberikan kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO, TERGUGAT
Bahwa berdasarkan Uraian dan Alasan sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:
DALAM KONPENSI 1.
Menolak semua Jawaban PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.
2.
Mengabulkan seluruh GUGATAN PARA PENGGUGAT.
3.
Menghukum PARA TERGUGAT
timbul
untuk membayar
semua
biaya
yang
dalam perkara ini.
DALAM REKONPENSI 1.
Bahwa pada dasarnya Para Penggugat Rekonpensi menolak dengan
keras
semua
dalil - dalil
Rekonpensi yang
yang
terurai
dalam
Konpensi
maupun
diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi, kecuali
yang memang benar-
benar diakui secara tegas oleh Para Tergugat
Rekonpensi. 2.
Bahwa Para Tergugat Rekonpensi menolak dan menyangkal dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat Rekonpensi dalam point
1,
2 dan 3 yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan seperti dalam HGB Nomor 67, HGB Nomor 76 dan SHM Nomor 1438, dikatakan sebagai Hak
Milik
Penggugat Rekonpensi / ISMOYO HARYANTO dengan alasan karena ada
Akta
Jual Beli Nomor 026, 027 dan 028 tertanggal 21 September 2007. Sebab,
justru Akta Jual Beli inilah yang menjadi sumber perkara yang dilakukan oleh Notaris /
PPAT MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., yang akan kita uji kebenarannya
dalam proses dan prosedur cara-cara proses peralihan haknya di Pengadilan Negeri Surabaya karena memang telah nyata-nyata cacat hukum. Sebab, dari Pengakuan Hutang yang dibuat antara Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., (almarhum),
ayah
Para
Tergugat
Rekonpensi
dengan
Ir.
POERWADI
DJOJONEGORO
adalah
murni
masalah
Hutang
Piutang
berikut
bunga
prosentasenya. Sedangkan Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., pada tanggal 16 Juni 2007 sudah meninggal dunia.
Sehingga proses jual beli sesudah ayah Para Tergugat
Rekonpensi meninggal
dunia, maka proses peralihannya Akta Jual Beli
dimaksud secara hukum harus
dengan Ahli Warisnya, yaitu Para Tergugat
Rekonpensi. Karenanya terhadap
dalil
Para
Penggugat
Rekonpensi
yang
demikian itu kiranya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk ―Menolak‖ atau setidaknya
menyatakan
Rekonpensi ―Tidak Dapat Diterima‖ (niet 3.
Gugatan
Para
Penggugat
onvankelijk verklaard).
Bahwa tidaklah benar jika Para Tergugat Rekonpensi datang ke HOTEL CEMARA dengan membawa banyak orang untuk menguasai HOTEL
CEMARA,
sebagaimana dalil-dalil pada point 4 dalam Gugatan Para Penggugat
Rekonpensi. Sebab Tergugat Rekonpensi I, Ir. I PUTU NGURAH SUTISNA, M.SI., selain sebagai Ahli Warisnya juga sebagai salah satu Pemegang Saham
PT. PAYUNG MAS yang berhak dan berwenang mengelola HOTEL
CEMARA
dengan segala aktifitas operasionalnya, seperti yang termaktub dalam
Akta
Pendirian Perseroan Terbatas PT. PAYUNG MAS, Nomor 44. Karenanya pengakuan Para Penggugat Rekonpensi yang membeli obyek tanah
sengketa
tersebut tertanggal 21 September 2007 berdasar Surat Kuasa
sesudah
meninggalnya ayah Para Tergugat Rekonpensi adalah nyata-nyata
―Tidak Sah
dan Cacat Hukum‖. Sebab, Surat Kuasa tersebut menjadi gugur,
sebagaimana yang dimaksud dalam PASAL 1813 KUH PERDATA / BW, bahwa: ―Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima
kuasa‖.
4.
Bahwa kemudian agar supaya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini tidak
mudah
terkecoh dengan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat Rekonpensi
seperti yang
tertuang dalam point 6 dan 7, dalam Gugatan Rekonpensinya, dimana
seolah-
olah percaya begitu benarnya. Padahal jika dicermati, ternyata
sebuah dalil
dalam sebuah gugatan yang salah dan cenderung mengada-ada. Itu
sebabnya,
pernyataan Para Penggugat Rekonpensi terkait pendapatan uang
rata-rata
sebesar Rp. 132.165.000,- (seratus tiga puluh dua juta seratus enam
puluh lima
ribu rupiah) adalah sebuah perhitungan yang mengada-ada. Itu pun,
sesungguhnya tidak sebesar nilai yang dibuat rata-rata oleh Para Penggugat Rekonpensi, akan tetapi memang terdapat pemasukan uang sebagai jasa, namun hal itu sebagai biaya operasional HOTEL CEMARA yang dikelola oleh Para Tergugat Rekonpensi sebagai Ahli Waris yang sah. 5.
Bahwa selanjutnya khusus terhadap point 8 dalam dalil-dalil Gugatan Para Penggugat Rekonpensi, secara tegas Para Tergugat Rekonpensi menolak
dan
menyangkalnya dengan keras. Sebab, relevansi dan obyek yang menjadi
pokok perkaranya adalah tidak jelas dan kabur, lebih-lebih terkait rumah yang menjadi
permohonan sitaan adalah rumah milik orang lain dan sebagian
lainnya lagi
masih menjadi sengketa perdata yang kini masih dalam proses Kasasi
di
Mahkamah Agung. Karena itu, tampaknya Para Penggugat Rekonpensi
ternyata
tidaklah cermat dan menguasai permasalahan yang menjadi obyek
pokok perkara dengan dijadikannya rumah milik orang lain yang hendak dimintakan sebagai Sita Jaminan. Adapun rumah yang dimintakan Para Penggugat Rekonpensi sebagai sita jaminan tersebut adalah: *
Tanah
Pekarangan
yang
di
atasnya
berdiri
sebuah
rumah
terletak di
Jalan Ketintang Baru II Nomor 08, Kelurahan Ketintang,
Kecamatan
Gayungan, Kota Surabaya, masih dalam dalam proses
Kasasi di
Mahkamah
Agung
RI,
karena
ada
sengketa
hak
kepemilikan antara
Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., dengan
Saudara
BAMBANG. * IV
Sedangkan Tanah Pekarangan yang terletak di Jalan Ketintang Baru Nomor 26, Kelurahan Ketintang, Kecamatan
Gayungan,
Kota
Surabaya,
bukan milik dan atas nama Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., akan
tetapi milik
keluarga EDY RUSLI.
*
Kemudian Tanah
Ketintang
Baru
II
Pekarangan Nomor 16,
Kosong
Kelurahan
yang
terletak di Jalan
Ketintang,
Kecamatan
Gayungan, Kota
Surabaya, masih dalam proses Kasasi di Mahkamah
Agung RI, karena
ada sengketa hak kepemilikan antara Ir. I KETUT
SANDHI, M.Sc.,
dengan Saudara BAMBANG.
*
Dan Tanah Pekarangan yang terletak di Jalan Ketintang Baru IV
Nomor
02, Kelurahan Ketintang, Kecamatan
Surabaya, bukan
Wonocolo,
Kota
Hak Milik Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., akan tetapi milik
Saudara NARTO.
Oleh karena adanya dalil-dalil permohonan yang tidak jelas dan kabur (obscure libel) tersebut, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan: ―Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonpensi‖ atau setidaknya menyatakan: ―Gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
Bahwa berdasarkan Uraian dan Ulasan sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1.
Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat Rekonpensi.
2. biaya
Menghukum Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar semua yang timbul dalam perkara ini.
Dan, atau, Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon adanya Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequa et bono).
Lamongan, 21 Agustus 2008
Hormat kami, Kuasa Hukum Para Penggugat,
Drs. LUQMANUL HAKIM, SH. MH.
FARIDATUL BAHIYAH, SH. MH.
DUPLIK DALAM PERKARA PERDATA No.3240/Pdt.G/2008/PN.Sby Antara Ir. POERWADI DJOJONEGORO. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Sebagai Tergugat I Ir. ISMOYO HARYANTO. . . . . . . .. .. . . . .. . . .. . .. . . . . .. . . .. .. . . . Sebagai Tergugat II MOCH. DIDIT ERVANDHI. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sebagai Turut Tergugat Melawan I PUTU NGURAH SUTISNA, dkk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sebagai Penggugat Kepada Yth, Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No.310/Pdt.G/2008/PN.Sby Di Surabaya Dengan hormat, Setelah mempelajari dan menganalisa secara seksama materi Replik yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di depan persidangan pada hari kamis tanggal 21 Agustus 2008, maka perkenankan kami atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan Duplik atas Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dikemukakan berikut ini : DALAM KONVENSI. 1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas. 2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi dalam Repliknya point 2 yang pada dasarnya menilai kalau para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengingkari fakta sebenarnya adalah dalil yang sama sekali tidak benar sebab sdr. Santoso dan Budiarso saat itu ketemu para Penggugat Konvensi dan tidak menceritakan mengenai pinjam meminjam uang antara I Ketut Sandhi dengan Poerwadi Djojonegoro dan Turut Tergugat juga tidak pernah menyuruh orang untuk segera membalik namakan Sertipikat dengan alasan I Ketut Sandhi sudah meninggal. Sehingga dalil dari para Penggugat tersebut sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya dikesampingkan.
3. Bahwa begitupun dengan jawaban point 3 yang dikemukakan oleh para Penggugat Konvensi melalui kuasanya haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dikesampingkan mengingat dalam perkara ini sudah sangat jelas dan terang kalau tanah dan bangunan yang terletak di jalan A. Yani No.66 dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 76 seluas 252 m², tanah dan bangunan yang terletak di jalan Ketintang Baru II/4 seluas 419 m² dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 67 serta tanah dan bangunan yang terletak di jalan Ketintang Baru II/2 seluas 308 m² dengan Sertipikat Hak Milik No. 1438 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya tersebut telah dijual lepas oleh Ir. I Ketut Sandhi kepada Ir. Poerwadi Djojonegoro pada tanggal 11 Mei 2007 di hadapan Notaris/PPAT Didit Ervandi, SH. 4. Bahwa di dalam transaksi Perjanjian jual beli tertanggal 11 Mei 2007 tersebut dilakukan sewaktu I Ketut Sandhi/ orang tua Penggugat masih hidup dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan sudah mendapat persetujuan dari istrinya yaitu Ikuko Sandhi dan di dalam Pengikatan Jual Beli tersebut dengan sangat jelas dan terang berbunyi kalau harga ke tiga obyek tanah dan bangunan tersebut yang keseluruhan disepakati dijual dengan harga Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). 5. Bahwa di dalam Pasal 6 dari bunyi Pengikatan Jual Beli tersebut menjelaskan bahwa Perjanjian ini bersifat turun menurun yang wajib ditaati dan dipenuhi oleh para ahli waris dari masing-masing pihak dan Perjanjian dengan akta ini tidak dapat berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia. 6. Bahwa di dalam Kuasapun dengan sangat jelas menyebutkan kalau Kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang tanpa adanya kuasa-kuasa tesebut maka Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak akan dibuat dan kuasa tersebut tidak dapat berakhir karena sebab apapun karena diberikan dengan melepaskan peraturan-peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang yang mengatur
segala dasar dan sebab yang dapat mengakhiri sesuatu oleh para ahli waris dari masing-masing hak dan tidak dapat berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia. 7. Bahwa kesepakatan maupun Perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dalam hal ini Ir. I Ketut Sandhi sebagai Penjual dengan Ir. Poerwadi Djojonegoro sebagai Pembeli yang dilakukan di hadapan Pejabat yang berwenang dalam hal ini di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan Undang-Undang bagi kedua belah Pihak yang Wajib ditaati dan dipenuhi.
DALAM REKONVENSI. 1. Bahwa pertama-tama Penggugat Rekonvensi dengan ini menyatakan tetap pada Jawabannya semula dalam Gugatan Rekonvensi serta menolak denga keras-kerasnya segala dalil-dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya a quo kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. 2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dianggap pula dalam bagian Rekonvensi ini. 3. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyatakan kalau peralihan Hak adalah cacat hukum haruslah ditolak mengingat di dalam peralihan Hak tersebut sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku dimana sudah sangat jelas kalau di dalam melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli pada tanggal 11 Mei 2007 Ir. I Ketut Sandhi/orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih hidup dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan sudah mendapat persetujuan dari istrinya yaitu IKUKO SANDHI. 4. Bahwa di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara I Ketut Sandhi dengan Ir. Poerwadi Djojonegoro juga sudah sangat jelas kalau Ir. I Ketut Sandhi
telah menjual lepas tanah dan bangunan miliknya kepada Ir. Poerwadi Djojonegoro dengan harga yang telah disepakati untuk ketiga obyek tanah dan bangunan tersebut yang terletak di jalan A. Yani No.66 dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 76 seluas 252 m², tanah dan bangunan yang terletak di jalan Ketintang Baru II/4 seluas 419 m² dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 67 serta tanah dan bangunan yang terletak di jalan Ketintang Baru II/2 seluas 308 m² dengan Sertipikat Hak Milik No. 1438 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dan harga tersebut telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi/Ir. Poerwadi Djojonegoro. 5. Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2007 ketiga tanah dan bangunan tersebut diatas dijual oleh Ir. Poerwadi Djojonegoro kepada Ir. Ismoyo Haryanto di hadapan Notaris/PPAT Didit Ervandhi, SH. dengan Akta Jual Beli No.026, 027 dan 028 kemudian untuk ketiga Sertipikat tersebut diajukan ke Badan Pertanahan Kota Surabaya untuk di balik namakan atas nama Ir. Ismoyo Haryanto/Pembeli. 6. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi haruslah ditolak mengingat dalam kenyataannya kelau ketiga tanah dan bangunan tersebut diatas telah dijual oleh Ir. I Ketut Sandhi keada Ir. Poerwadi Djojonegoro dengan persetujuan istrinya yaitu Ikuko Sandhi dan dilakukan semasa Ir. I Ketut Sandhi masih hidup dan dalam keadaan sehat dan jual beli tersebut telah terjadi dimana pembayaran untuk ketiga obyek tanah dan bangunan tersebut yang dikenal dengan Hotel Cemara telah dibayar lunas oleh Pembeli/Penggugat Rekonvensi yaitu Ir. Poerwadi Djojonegoro. 7. Bahwa di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli pada tanggal 11 Mei 2007 antara Ir. I Ketut Sandhi /orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Ir. Poerwadi Djojonegoro dilakukan di hadapan Notaris/PPAT Didit Ervandhi, SH dan di dalam Perjanjian Pengikatan Jual
Beli tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa kalau Kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan daru Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut maka Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak akan dibuat dan kuasa tersebut tidak dapat berakhir karena sebab apapun karena diberikan dengan melepaskan peraturan-peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang yang mengatur segala dasar dan sebab yang dapat mengakhiri sesuatu kuasa dan kuasa tersebut bersifat turun temurun yang wajib ditaati dan dipenuhi oleh para ahli waris dari masing-masing pihak dan tidak dapat berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia. 8. Bahwa kesepakatan maupun Perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dalam hal ini Ir. I Ketut Sandhi sebagai Penjual dengan Ir. Poerwadi Djojonegoro sebagai Pembeli yang dilakukan di hadapan Pejabat yang berwenang dalam hal ini di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah pada tanggal 11 Mei 2007 adalah merupakan Undang-Undang bagi kedua belah Pihak yang Wajib ditaati dan dipenuhi. 9. Bahwa apa yang telah disampaikan penggugat Rekonvensi di dalam Gugatan Rekonvensi tanggal 14 Agustus 2008 sudah sangat jelas kalau ketiga tanah dan bangunan tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi/Ismoyo Haryanto, dan karena ketiga obyek tanah dan bangunan/Hotel Cemara tersebut dikuasai oleh para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan cara melawan hukum serta telah mengambil uang pemasukan Hotel Cemara mulai tanggal 11 Desember 2007 hingga sekarang maka sudah sepantasnya apabila penggugat Rekonvensi/Ismoyo Haryanto sebagai pemilik yang sah atas ketiga obyek tersebut menuntut ganti rugi. 10. Bahwa karena para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menguasai dan mengambil uang pemasukan Hotel Cemara sejak Bulan Desember 2007 hingga sekarang sehingga Penggugat Rekonvensi/Ismoyo
Haryanto sebagai pemilik yang sah sangat dirugikan baik kerugian moril maupun materil yang tidak sedikit jumlahnya sehingga sudah sepantasnya dan seharusnya apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta penyitaan atas harta milik para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/. 11. Bahwa tidak benar dan haruslah ditolak dalil para Tergugat Rekonvensi yang mengatakan kalau pengelolaan Penginapan Hotel Cemara adalah PT.Payung Mas sebab dalil tersebut tidak berdasar sama sekali mengingat Pengelolaan Penginapan Hotel Cemara tersebut adalah PT. Wisata Surya Cemara dan hal ini berdasarkan Surat Tanda Ijin Usaha yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya dan Surat Ijin Gangguan yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya. 12. Bahwa karena ada kekhawatiran dari Penggugat Rekonvensi kalau ketiga obyek tanah dan bangunan miliknya tersebut diatas akan dijual dan atau dialihkan kepada orang lain dan juga kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi yang sangat besar oleh pihak Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar kerugian tersebut maka sudah sepantasnya apabila Penggugat Rekonvensi meminta Sita Jaminan atas ketiga obyek tanah dan bangunan tersebut serta harta milik para Tergugat Rekonvensi. 13. Bahwa apa yang dimintakan untuk dilakukan Penyitaan atas harta milik para Tergugat Rekonvensi ke Majelis Hakim sebelumnya sudah dilakukan pengecekan fisik dan bukti-bukti kepemilikan/Sertipikat tanah dan ternyata tanah-tanah dan bangunan tersebut adalah milik Ir. I Ketut Sandhi dan Ikuko Sandhi / orang tua dari para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga sudah sangat tepat apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini untuk melakukan Sita Jaminan atas tanah-tanah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi tersebut.
Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata ini berkenan memutuskan sebagai berikut I.
DALAM KONVENSI 1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi Seluruhnya. 2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara.
II. DALAM REKONVENSI 1. Meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di jalan A. Yani No.66 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, tanah dan bangunan yang terletak di jalan Ketintang Baru II/4 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan tanah dan bangunan yang terletak di jalan Ketintang Baru II/2 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya yang ketiga obyek tersebut lebih dikenal dengan nama Hotel Cemara. 2. Meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi berupa :
a. tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Ketintang Baru IV/08 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya
dengan
Sertipikat Hak Guna Bangunan No.77 seluas ±272 m².atas nama I Ketut Sandhi. b. tanah pekaranagan yang diatasnya berdiri sebuah rumah batu yang terletak di Jalan Ketintang Baru IVB/26 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik No. 860 seluas ± 755 m² atas nama I Ketut Sandhi.
c. tanah pekarangan kosong yang terletak di Jalan Ketintang Baru II/16 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dengan Sertifikat Hak Milik No. 867 seluas ±393 m², atas nama Ikuko Mikami Sandhi. d. tanah pekarangan yang di atasnya ada rumah yang terletak di
Jalan
ketintang
Baru
IV/2,
Kelurahan
Ketintang
Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik No. 1689 seluas ±224 m² atas nama I Ketut Sandhi. 3. Dalam Pokok Perkara -
Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A Yani No. 66 Kelurahan
Ketintang
Kecamatan
Wonocolo
Kota
Surabaya, tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ketintang Baru II/4 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ketintang Baru II/2 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya yang ketiga obyek tersebut lebih dikenal dengan nama Hotel Cemara. -
Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan berupa Tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Ketintang Baru IV/08 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 77 seluas ±252 m². atas nama I Ketut Sandhi.
-
Tanah pekaranagan yang diatasnya berdiri sebuah rumah baru yang terletak di Jalan Ketintang Baru IVB/26 Kelurahan
Ketintang
Kecamatan
Wonocolo
Kota
Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik No. 860 seluas ± 755 m² atas nama I Ketut Sandhi. -
Tanah pekarangan kosong yang terletak di Jalan Ketintang Baru II/16 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dengan Sertifikat Hak Milik No. 867 seluas ±393 m², atas nama Ikuko Mikami Sandhi.
-
Tanah pekarangan yang di atasnya ada rumah yang terletak di Jalan ketintang Baru IV/2, Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik No. 1689 seluas ±224 m² atas nama I Ketut Sandhi.
4. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum. 5. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 11 Mei 2007 antara Ir. I Ketut Sandhi dengan Ir. Poerwadi Djojonegoro. 6. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli No.026.027.028 tertanggal 21 September 2007 yang dibuat di Notaris/PPAT Moch. DIDIT ERVANDHI, SH.
7. Menghukum para Tergugat Rekonvensi dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A.Yani No. 66 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Jalan Ketintang Baru II/2 Kelurahan Ketintang Kecamatan wonocolo Kota Surabaya dan Jalan Ketintang Baru II/4 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya yang dikenal dengan nama Hotel Cemara dalam keadaan baik dan sempurna
dan
menyerahkan
kepada
Penggugat
Rekonvensi/Ismoyo Haryanto sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan tersebut diatas dan atau yang diberi kuasa. 8. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua kerugian
yang
timbul
akibat
perbuatan
para
Tergugat
Rekonvensi yang ditaksir ± Rp.3.057.320.000,- (tiga milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). dan diserahkan kepada Pengggugat Rekonvensi/Ismoyo Haryanto atau yang diberi kuasa. 9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan Banding, Kasasi dari para Tergugat Rekonvensi. III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -
Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara
Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.
Surabaya, 02 September 2008 Hormat kami, Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi
LILIK HERTOTOK, SH
LAMIDI HARIYANTO, SH
PUTUSAN NOMOR: 340/Pdt.G/2008/PN.Sby. ―DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA‖ PENGADILAN NEGERI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menyatukan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara: 1. Ir. I PUTU NGURAH SUTISNA, M.Si., umur 41 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jalan Ketintang Baru 4 B nomor 26 Surabaya, disebut sebagai PENGGUGAT I. 2. Dokter JUTAKA KETUT SIDHARTA, umur 38 tahun, pekerjaan dokter PNS, alamat Jalan Ketintang Baru 4 B nomor 26 Surabaya, disebut sebagai PENGGUGAT II.
Dalam hal ini para penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: 1. Drs. LUQMANUL HAKIM, SH., MH. 2. FARIDATUL BAHIYAH, SH., MH.
Para advokat / penasehat hukum pada lembaga advokasi dan bantuan hukum LABH Al-Banna, berkantor di Jalan Veteran nomor 55 C Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2008. M e l a w a n: 1. Ir. POERWADI DJOJONEGORO, alamat Jalan Tidar nomor 98 RT. 003, RW. 007, Kelurahan Sawahan Surabaya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I. 2. Ir. ISMOYO HARYANTO, alamat Jalan Cempaka Putih Raya nomor 34 RT. 02 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II. 3. MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., Notaris beralamat di Jalan Panduga Timur I / A nomor 8-9 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT.
Pengadilan Negeri tersebut:
Telah membaca berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;
Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama.
TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut di atas telah mengajukan surat Gugatannya tertanggal 5 Juni 2008, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan dicatat dalam register perkara perdata nomor 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., pada tanggal 6 Juni 2008, telah mengajukan gugatan terhadap para tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:
Para advokat / Konsultan Hukum LABH Al-Banna yang berkantor di Jalan Veteran nomor 55 C, nomor telepon (0322) 315504 Lamongan 62211, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Mei 2008, terlampir, adalah Para Kuasa, dengan ini siap bertindak dan atas nama klien kami:----------------------------------------------------1. Ir. I PUTU NGURAH SUTISNA, M.Si., umur 41 tahun, pekerjaan swasta, beragama Hindu, alamat Jalan Ketintang Baru 4 B nomor 26 Surabaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT I. --------------------------------2. Dokter JUTAKA KETUT SIDHARTA, umur 38 tahun, pekerjaan dokter PNS, beragama Islam, alamat Jalan Ketintang Baru 4 B nomor
26
Surabaya.
Untuk
selanjutnya
disebut
sebagai:
PENGGUGAT II. -------------------------------------Untuk selanjutnya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II disebut sebagai: PARA PENGGUGAT.---------------------------------------------------------------------------
Dengan ini mengajukan Gugatan Perdata kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya terhadap saudara:
1. Ir. POERWADI DJOJONEGORO, beralamat Jalan Tidar nomor 98, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I. 2. Ir. ISMOYO HARYANTO, alamat Jalan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II
Untuk selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II disebut sebagai PARA TERGUGAT. Dan, terhadap: o
MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., Notaris beralamat di Jalan Pandugo Timur I A nomor 8-9 Surabaya, untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT. -------
ADAPUN DASAR DIAJUKANNYA GUGATAN INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT: 1. Bahwa di Surabaya telah hidup pasangan suami istri yang sah antara Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., dengan IKUKO MIKAMI SANDHI, sebagaimana bukti dalam surat keterangan nikah, tertanggal 16 Maret 1967 dari Kedutaan Besar RI di Tokyo, (vide: P. 1). Dan, dalam perkawinannya melahirkan dua anak keturunannya bernama Ir. I PUTU NGURAH SUTISNA, M.Si., PENGGUGAT I dan dr. JUTAKA KETUT SIDHARTA, PENGGUGAT II. (vide: P. 2).-----------------------------------------------------2. Bahwa IKUKO MIKAMI SANDHI, Ibu Kandung PARA PENGUGAT yang berdomisili di Jalan Ketintang Baru II / 4 Surabaya, (vide: P. 3), sudah cukup usia dan sedang mengalami sakit secara psikis (kejiwaan), sebagaimana dalam surat keterangan dari Dinas Kesehatan Angkatan Laut, RUMKITAL, Dr. RAMELAN, tertanggal 28 September 2007, (vide: P. 4), maka dalam gugatan ini, PARA PENGGUGAT selaku anak kandung, menjadi pengampu atas Ibu Kandungnya, sebagaimana bukti adanya Penetapan
Pengadilan
Negeri
Surabaya,
Nomor
1057/Pdt.P/2007/PN.Sby., tertanggal 28 Nopember 2007, (vide: P. 5),
dengan demikian PARA PENGGUGAT dapat dipandang sah sebagai Ahli Waris yang juga ikut mewakilinya. 3. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2007, Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., ayah PARA PENGGUGAT telah meninggal dunia, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan dari Camat Gayungan tertanggal 2 Juli 2007, (vide: P. 6), dimana tiga hari kemudian, Selasa 19 Juni 2007, saat upacara Ngaben, seseorang bernama SANTOSO WIDJOJO dan BUDIARSO datang dan bercerita kepada PARA PENGGUGAT bahwa Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., (Almarhum), ayah PARA PENGGUGAT telah ada Ikatan Pinjam Peminjam berupa uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO, TERGUGAT I.-----------4. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, Selasa 19 Juni 2007 hadir pula seseorang bernama EKO TJAHJONO juga menyampaikan kabar serupa kepada PARA PENGGUGAT. Malahan, menurut EKO TJAHJONO, PARA PENGGUGAT diundang Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., TURUT TERGUGAT, yang akan menjelaskan perihal pinjaman uang Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., (Almarhum), ayah PARA PENGGUGAT kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO, TERGUGAT I.----------------5. Bahwa 10 hari kemudian, PARA PENGGUGAT datang dan menghadap kepada Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., TURUT TERGUGAT, guna konfirmasi terkait pinjaman uang ayah PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I. Salah satu keterangan TURUT TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT bahwa Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., (Almarhum), mempunyai
hutang
kepada
TERGUGAT
I,
uang
sebesar
Rp.
3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan jaminan 3 (tiga) sertifikat tanah. Bahwa TURUT TERGUGAT menceritakan jika ia diminta oleh BUDIARSO dan SANTOSO WIDJOJO, orang-orang dekat TERGUGAT I,
untuk segera membalikkan nama sertifikat-sertifikat tersebut dengan alasan Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., sudah meninggal dunia. Namun dijawab oleh Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan karena ada Ahli Warisnya.6. Bahwa kemudian TERGUGAT I, Ir. POERWADI DJOJONEGORO, mengaku telah member pinjaman uang kepada Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., (Almarhum), ayah PARA PENGGUGAT, yaitu uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sebagaimana Bukti Surat Tanda Terima dengan 3 (tiga) sertifikat tanah untuk disimpan sebagai jaminan pembayaran hutang oleh TERGUGAT I, (vide: P. 7), adapun 3 (tiga) sertifikat tanah sebagai jaminan tersebut antara lain:----------------------
a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 67 / Kelurahan Ketintang, seluas 419 m2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 2 Pebruari 1991, Nomor 604/S/1992, terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. ----------------------------------------------b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 76 / Kelurahan Ketintang, seluas 252 m2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 23 September 1992, Nomor 1596/S/1992, terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. --------------------------------------------c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1438 / Kelurahan Ketintang, seluas 308 m2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 23 September 1992, Nomor 1597/S/1992, terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. ------------------------------------------------------------
Ketiga bidang tanah tersebut (HGB Nomor 67, HGB Nomor 76 dan SHM Nomor 1438) terdapat sebuah bangunan yang berdiri di atasnya dan dikenal sebagai HOTEL CEMARA terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 66 Surabaya. Kesemuanya, tercatat atas nama Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, ayah PARA PENGGUGAT, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 Jo Pasal 6, Surat Pengakuan Hutang, dengan masa waktu pinjaman 6 (enam) bulan.
Berlaku sejak tanggal 11 Mei 2007 dan berakhir tanggal 11 November 2007, sebagaimana dalam legalisasi oleh Notaris PROBO NURIASARI, SH., Nomor 009/2007 tertanggal 11 Mei 2007, (vide: P. 8). ---7. Bahwa tampaknya sesudah ayah PARA PENGGUGAT meninggal, TERGUGAT I dengan berbagai cara telah berusaha hendak menguasai dengan cara menjual atau memindahtangankan kepada orang lain, hanya berdasar Surat Persetujuan dan Kuasa di bawah tangan antara Ir. I KETUT SANDHI M.Sc., dengan IKUKO MIKAMI SANDHI, Ibu kandung PARA TERGUGAT yang telah dipalsu, dengan cap stempel oleh Notaris SLAMET SOEPRATIKNO, SH., (vide: P. 9), seolah ada tanda tangan persetujuan dari IKUKO MIKAMI SANDHI. Padahal Ibu kandung PARA PENGGUGAT tidak pernah tanda tangan persetujuan apalagi ketemu dan menghadap kepada Notaris. Bahwa terhadap tanda tangan palsu itu, kini telah PARA PENGGUGAT laporkan ke Polres Surabaya Timur, sebagaimana bukti dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Polisi: STPL/903/XII/2007/SPK, tertanggal 01 Desember 2007, (vide: P. 10). ------------------------------------------------------------8. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2007, Ir. I KETUT SANDHI M.Sc., ayah PARA PENGGUGAT memberi kuasa kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO, TERGUGAT I, tentang pengurusan tanah seperti dalam HGB Nomor 67, HGB Nomor 76 dan SHM Nomor 1438 di hadapan Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., TURUT TERGUGAT, sebagaimana bukti dalam Turunan Akta Kuasa, Nomor 3, 5 dan 7, (vide: P. 11). Namun pada hari yang sama pula telah ada Surat Pengakuan Hutang ayah PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, sebagaimana poin 6 tersebut di atas. Seharusnya, sesudah Ir. I KETUT SANDHI M.Sc meninggal dunia, tanggal 16 Juni 2007, maka segala urusan dan transaksi terkait TERGUGAT I, adalah dengan PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Warisnya. -----------------------------9. Bahwa terhadap Surat Kuasa Persetujuan di atas, secara yuridis sudah tidak dapat digunakan manakala Pemberi Kuasa sudah meninggal dunia. Dengan demikian transaksi jual beli yang dilakukan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, berdasarkan Akta Jual Beli oleh Notaris/PPAT MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., TURUT TERGUGAT, Nomor 026/2007, 027/2007 dan 028/2007, tertanggal 21 September 2007, adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum. Sebab Surat Kuasa tersebut menjadi gugur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1813 KUH Perdata / BW, bahwa: “Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya dari si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan
atau menerima kuasa”. --------------------------------------------------------------------------------------10. Bahwa selanjutnya terhadap hutang-hutang atas pinjaman uang Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., kepada TERGUGAT I, dimana saat ayah PARA PENGGUGAT masih hidup atau sesudah mulai pinjam uang sampai dengan bulan terakhir sebelum meninggal dunia, hampir setiap hari telah dibayarkan uang angsuran / cicilan bunga pinjamannya. Mulai tanggal 15 Mei 2007 sampai dengan tanggal 12 Juni 2007. Terhitung sudah Rp. 93. 260. 000,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) uang cicilan bunganya telah dibayarkan kepada TERGUGAT I, sebagaimana bukti adanya tanda terima oleh SANTOSO, (vide: P. 12). -----------------11. Bahwa TERGUGAT I, kembali dengan berbagai macam cara telah berusaha hendak membaliknamakan 3 (tiga) sertifikat tanah yang sebagai jaminan tersebut ke nama ISMOYO HARYANTO, TERGUGAT II, berdasar Surat Kuasa yang tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum itu, antara lain: a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 67 / Kelurahan Ketintang, seluas 419 m2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 2 Pebruari 1991, Nomor 604/S/1992, terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, atau dikenal sebagai persil di Jalan Ketintang Baru II Nomor 4 Surabaya. Sebagaimana dalam Akte Jual Beli Nomor 026/2007, tanggal 21 September 2007, pendaftaran BPN tanggal 04 Pebruari 2008. ------------------------------------------------------------------b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 76 / Kelurahan Ketintang, seluas 252 m2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 23 September 1992, Nomor 1596/S/1992, terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, atau yang dikenal sebagai HOTEL CEMARA, di Jalan Ahmad Yani Nomor 66 Surabaya. Sebagaimana dalam Akte Jual Beli Nomor 027/2007, tanggal 21 September 2007, pendaftaran BPN tanggal 04 Pebruari 2008. --------------------------------------------c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1438 / Kelurahan Ketintang, seluas 308 m2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 23 September 1992, Nomor 1597/S/1992, terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, atau yang dikenal sebagai persil di Jalan Ketintang Baru II / 2 Surabaya. Sebagaimana dalam Akte Jual Beli Nomor 028/2007, tanggal 21 September 2007, pendaftaran BPN tanggal 04 Pebruari 2008. ----------------------------------------------------------------------------
Dengan proses jual beli pada tanggal 21 September 2007, oleh Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., TURUT TERGUGAT, sesudah ayah PARA PENGGUGAT meninggal dunia. Dengan demikian PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas proses transaksi jual beli, hanya berdasar Surat Kuasa, padahal Pemberi Kuasa sudah meninggal dunia. Mestinya, terhadap proses transaksi jual beli dimaksud adalah proses transaksi yang tanpa alas hak dan cacat hukum atau setidaknya harus dinyatakan ―Batal demi Hukum‖. --12. Bahwa kemudian agar ada sebuah kepastian hukum, maka terhadap perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menghukum kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 2. 500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari, atas keterlambatan dalam memenuhi putusan ini. ---------------------------------------13. Bahwa oleh karena Gugatan dari PARA PENGGUGAT ini didasarkan atas bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka putusan ini dapat dipandang memenuhi syarat hukum. Jika kemudian harus dunyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (lutvorbaar bij voorradd) meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi dari PARA TERGUGAT. ---------------------------------------------------Berdasarkan Uraian dan Ulasan sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memanggil para pihak dan memutuskan hal-hal sebagai berikut: ----------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA: 11. Mengabulkan seluruh Gugatan PARA PENGGUGAT. -------------------12. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah para Ahli Waris yang Sah dari almarhum Ir. I KETUT SANDHI M.Sc., yang meninggal dunia tanggal 16 Juni 2007. --------------13. Menyatakan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan ―Perbuatan Melawan Hukum‖. -----------------------------------14. Menyatakan Sah atas Surat Pengakuan Hutang antara Ir. I KETUT SANDHI M.Sc., almarhum, dengan Ir. POERWADI DJOJONEGORO, sebagaimana dalam Legalisasi oleh Notaris PROBO NURIASARI, SH., Nomor 009/2007, tertanggal 11 Mei 2007.— 15. Menyatakan Proses Transaksi atas terbitnya Akte Jual Beli yang dibuat oleh Notaris / PPAT MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., TURUT
TERGUGAT, adalah tidak sah, cacat hukum dan ―Batal demi Hukum‖ atas 3 (tiga) sertifikat tanah yang kini telah berganti nama kepada TERGUGAT II, adalah sebagai berikut: a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 67 / Kelurahan Ketintang, seluas 419 m2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 2 Pebruari 1991, Nomor 604/S/1992, terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. -------------------------------------b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 76 / Kelurahan Ketintang, seluas 252 m2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 23 September 1992, Nomor 1596/S/1992, terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. --------------------------------------
c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1438 / Kelurahan Ketintang, seluas 308 m2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 23 September 1992, Nomor 1597/S/1992, terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. -----------------------------------------------------------16. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT, dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan ketiga sertifikat tanah tersebut pada poin 6 Gugatan Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apa pun kepada PARA PENGGUGAT dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara atau Polisi. ----------------------------------------------------------------------------------------17. Menghukum TURUT TERGUGAT agar mematuhi isi Putusan ini. ------------------18. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 2. 500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari setiap lalai melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya. -----------------------19. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (lutvorbaar bij voorradd) meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi dari PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT. -----------------------------------------------------------
20. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. -----------------------------------------------------------
Dan, atau, Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon adanya Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequa et bono). Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Hadir Kuasa Hukumnya: Drs. LUQMANUL HAKIM, SH., MH., dan FARIDATUL BAHIYAH, SH., MH., sedangkan untuk TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT, hadir Kuasa Hukumnya bernama LAMIDI HARIYANTO, SH., dan LILIK HERTOTOK, SH., Para Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum (advokat) ―WAHANA KEADILAN‖ jalan Raya Satelit Indah nomor 09 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2008; Menimbang, bahwa permulaan siding, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui jalur mediasi berdasarkan Perima Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi. Namun upaya perdamaian tidak berhasil dicapai. Oleh karena itu, pemeriksaan atas perkara ini dimulai dengan dibacakannya Surat Gugatan PARA PENGGUGAT dan atas pembacaan tersebut PARA PENGGUGAT menyatakan tetap pada Gugatannya; Menimbang, bahwa atas gugatan PARA PENGGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta telah mengajukan jawabannya tertanggal 14 Agustus 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. DALAM KONVENSI: 1. Bahwa pertama-tama dan utama pihak tergugat Konvensi menyatakan menolak secara tegas keseluruhan akan dalil pihak PENGGUGAT dalam KONVENSI, terkecuali mengenai apa yang diakui secara tegas PENGGUGAT dalam KONVENSI serta dapat dipandang sebagai suatu pengakuan yang sempurna dan tidak merugikan pihak Para TERGUGAT KONVENSI.----------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa dengan memperhatikan Gugatan PENGGUGAT KONVENSI yang mendalilkan kalau pada saat upacara ngaben saudara SANTOSO WIDJOJO dan BUDIARSO mendatangi PARA PENGGUGAT KONVENSI dan menceritakan kalau ayah PENGGUGAT KONVENSI telah ada Ikatan Pinjam Meminjam berupa uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO / TERGUGAT KONVENSI adalah dalil yang tidak benar dan haruslah ditolak, sebab saudara SANTOSO WIDJOJO dan BUDIARSO datang dalam upacara Ngaben atas meninggalnya Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., untuk memberikan penghormatan terakhir dan turut berduka cita. Serta tidak menceritakan mengenai pinjam meminjam uang antara Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., dengan Ir. POERWADI DJOJONEGORO.-----------------------------------------------------------------
3. Bahwa tidak benar dan haruslah ditolak dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI yang mengatakan kalau TURUT TERGUGAT menyuruh orang lain supaya PENGGUGAT KONVENSI datang ke kantor TURUT TERGUGAT tidak pernah menyuruh orang maupun mengundang PARA PENGGUGAT KONVENSI untuk datang ke kantornya guna menjelaskan perihal pinjaman uang orang tua PARA PENGGUGAT KONVENSI / Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., dengan Ir. POERWADI DJOJONEGORO sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan juga tidak ada orang yang meminta kepada TURUT TERGUGAT untuk segera membaliknamakan pemilik yang ada dalam sertifikat tersebut dengan alasan Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., sudah meninggal dunia.-------------4. Bahwa di dalam dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI poin 6, PARA PENGGUGAT KONVENSI mendalilkan kalau Ir. POERWADI DJOJONEGORO mengaku telah memberi pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., dengan jaminan 3 (tiga) sertifikat tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 66 Surabaya, yang telah dikenal dengan nama Hotel Cemara sebagaimana tertera di dalam Surat Pengakuan Hutang di bawah tangan yang kemudian dilegalisasikan ke Notaris pada tanggal 11 Mei 2007 di hadapan Notaris / PPAT MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli, bukan pinjaman uang.--------------------------------------------------------------------------------5. Bahwa perlu kiranya TERGUGAT KONVENSI sampaikan di dalam surat jawaban ini bahwa ketiga sertifikat tanah dan bangunan tersebut yaitu tanah Hak Guna Bangunan No. 67 seluas 419 M2, tanah Hak Guna Bangunan No. 76 seluas 252 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 1438 seluas 308 M2, yang kesemuanya terletak di Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, atas nama Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., tersebut bukan sebagai jaminan, yaitu Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan dalam melakukan Jual Beli tersebut Ir. I KETUT SANDHI, M.SC., sudah mendapat persetujuan dari istrinya, yaitu IKUKO MIKAMI SANDHI.------------------------------------------------6. Bahwa dalam dalil Gugatannya PENGGUGAT KONVENSI mendalilkan kalau surat persetujuan dan kuasa menjual dibuat di bawah tangan dan tidak sah, cacat hukum, dan batal demi hukum, karena Ayah PENGGUGAT KONVENSI meninggal dunia, walaupun ketika masih sehat jasmani maupun rohani serta tidak dalam tekanan dan persetujuan dan kuasa tersebut dibuat dan dilakukan di hadapan Notaris / PPAT MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., tertanggal 11 Mei 2007 dan di dalam isi Surat Kuasa tersebut berbunyi diantaranya Surat Kuasa tersebut tidak dapat berakhir karena sebab apapun karena diberikan dengan melepaskan peraturan-peraturan yang terdapat dalam Undang-undang yang mengatur segala dasar dan sebab yang dapat mengakhiri sesuatu kuasa serta pemberian kuasa tersebut
bersifat turun temurun yang wajib ditaati dan dipenuhi oleh Para Ahli Waris dan masing-masing pihak. tidak sah, cacat hukum , dan batal demi hukum, karena Ayah PENGGUGAT KONVENSI meninggal dunia. ------------------------7. Bahwa di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 2, 4, 6 dan Surat Kuasa nomor 3, 5, 7 yang dibuat pada tanggal 11 Mei 2007 dilakukan di hadapan Notaris / PPAT MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., / TURUT TERGUGAT dalam PASAL 2 dengan jelas menyatakan kalau obyek yang diperjualbelikan tersebut oleh para pihak dengan harga mengikat masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk tanah seluas 252 M2 HGB No. 76, Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk tanah seluas 308 M2 SHM No. 1438, dan HGB No. 67 yang kesemuanya terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.-----------------------------8. Bahwa ketiga obyek tersebut di atas dijual oleh Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO dengan harga yang telah disepakati Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk ketiga sertifikat tersebut dan oleh TERGUGAT KONVENSI harga ketiga obyek tersebut telah dibayar kepada Penjual / Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., dan Penjual / Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., telah menerima pembayaran harga tanah dan bangunan tersebut dari TERGUGAT KONVENSI / Ir. POERWADI DJOJONEGORO dan penerimaan uang mana akta tersebut berlaku sebagai tanda terima pembayaran yang sah. --------------------------------------------------------------------------------------------------9. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam KONVENSI yang mendalilkan kalau pada tanggal 15 Mei 2007 telah mencicil bunga pinjamannya haruslah ditolak mengingat uang tersebut adalah merupakan pemasukan hotel setiap harinya, bukan merupakan cicilan atas hutang Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., / orang tua PARA PENGGUGAT KONVENSI sebab sejak tanggal 11Mei 2007 di hadapan Notaris / PPAT MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., dan di dalam Pengikatan Jual Beli tersebut dengan jelas menyebutkan kalau TERGUGAT KONVENSI / Ir. POERWADI DJOJONEGORO telah membayar harga ketiga obyek tanah dan bangunan tersebut. ---------------------------------------------------------Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, TERGUGAT KONVENSI mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut: Menolak Gugatan PENGGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya;
Menghukum PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
II. DALAM REKONVENSI
1. Bahwa TERGUGAT KONVENSI dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGGUGAT REKONVENSI akan mengajukan Gugatan Balasan / Gugatan REKONVENSI terhadap PENGGUGAT KONVENSI dalam kedudukannya sekarang sebagai TERGUGAT REKONVENSI. 2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT KONVENSI yang sekarang sebagai PENGGUGAT REKONVENSI pada bagian KONVENSI di atas adalah merupakan suatu kesatuan dengan bagian Gugatan REKONVENSI serta dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. 3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI di dalam Surat Gugatannya tertanggal 06 Juni 2008 adalah suatu dalil yang keliru dan tidak benar dan sudah haruslah ditolak, karena:
Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A. Yani No. 66 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 76 seluas 252 m², Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 67 seluas 419 m² terletak di Jalan Ketintang Baru II/A dan Sertifikat Hak Milik No. 1438 dengan luas 308 m² yang terletak di Jalan Ketintang Baru II/2 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan ini dibuktikan dengan nama pemilik ketiga sertifikat tersebut yaitu atas nama PENGGUGAT REKONVENSI / Ir. ISMOYO HARYANTO serta berdasarkan Akta Jual Beli No. 026,027,028 tertanggal 21 September 2007 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT MOCH. DIDIT ERVADHI, SH.;-------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas sebelumnya adalah milik Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc dan pada tanggal 11 Mei 2007 di hadapan Notaris/PPAT MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., ketiga obyek tanah dan bangunan tersebut telah di jual oleh Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO dan saat itu harga telah disepakati untuk ketiga obyek tanah dan bangunan tersebut di atas di jual dengan harga seluruhnya Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), dan harga tersebut oleh PENGGUGAT REKONVENSI / Ir. POERWADI DJOJONEGORO telah dibayar sebagaimana yang tercantum di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 11 Mei 2007 Pasal 2.-------------------------------------------------------------------------
Bahwa sejak PENGGUGAT REKONVENSI membeli tanah dan bangunan yang dikenal dengan nama Hotel Cemara tersebut pada tanggal 11 Mei 2007 sampai dengan 20 September 2007 tidak ada yang merasa keberatan termasuk para ahli waris Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., karena Tanah dan Bangunan/Hotel Cemara tersebut telah di jual oleh orang tuanya sehingga sejak saat itu pemasukan Hotel Cemara di ambil dan disetorkan kepada
PENGGUGAT REKONVENSI / Ir. POERWADI DJOJONEGORO sebagai pemilik yang sah, Kemudian Penggugat kepada orang lain yaitu Ir. ISMOYO HARYANTO pada tanggal 21 September 2007 yang dilakukan dan dihadapan Notaris/PPAT MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., dengan Akta Jual Beli No. 026.027.028. dan untuk menjamin kepastian hukum maka PENGGUGAT REKONVENSI / ISMOYO HARYANTO mengkonversikan atau membalik namakan pemilik Sertifikat tersebut. -------------------------------------------------
Bahwa setelah PENGGUGAT REKONVENSI / ISMOYO HARYANTO membeli tanah dan bangunan tersebut di atas pada tanggal 21 September 2007 berselang beberapa bulan tepatnya pada tanggal 11 Desember 2007 para TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI datang dengan membawa banyak orang dengan maksud dan tujuan untuk menguasai serta mengambil alih tanah dan bangunan serta uang pemasukan Hotel Cemara secara paksa sehingga PENGGUGAT REKONVENSI / ISMOYO HARYANTO sebagai pemilik tanah dan bangunan / Hotel Cemara yang sah dan pembeli yang beretikat baik sangat dan sangat dirugikan atas perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI tersebut dan pembeli yang beriktikad baik haruslah mendapat perlindungan Hukum. ------------------
Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI telah berupaya untuk melakukan upaya damai dan meminta serta menegur secara baikbaik agar kiranya para TERGUGAT REKONVENSI meninggalkan / menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada PENGGUGAT REKONVENSI tapi upaya baik PENGGUGAT REKONVENSI tersebut selalu menemui jalan buntu sehingga dengan sangat berat hati PENGGUGAT REKONVENSI melaporkan perbuatan para TERGUGAT REKONVENSI tersebut ke pihak Kepolisian. -----------------------------------------------------------------------------
Bahwa akibat para TERGUGAT REKONVENSI menduduki, menguasai dan mengambil uang pemasukan Hotel Cemara yang terletak di Jalan A. Yani No. 66 Surabaya tersebut PENGGUGAT REKONVENSI / ISMOYO HARYANTO mengalami kerugian yang tidak sedikit jumlahnya, dan berdasarkan bukti penerimaan 3 bulan terakhir sebelum para TERGUGAT REKONVENSI mengambil pengelolaan Hotel Cemara tersebut yaitu bulan September sampai November 2007 dimana pada bulan September pemasukan Hotel Cemara sebesar Rp.119.310.000,- (seratus Sembilan belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) bulan Oktober 2007 sebesar Rp.132.617.500 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), bulan November 2007 sebesar Rp.144.507.500,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga rata-rata kerugian yang diambil dari penerimaan 3 bulan terakhir sejak bulan September, Oktober, dan November adalah Rp.132.165.000 (seratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).-------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas yang menguasai dan mengambil uang pemasukan Hotel Cemara sejak bulan Desember 2007 hingga sekarang yaitu bulan Agustus 2008 PENGGUGAT REKONVENSI / ISMOYO HARYANTO sebagai pemilik tanah dari bangunan / Hotel Cemara yang sah sangat dirugikan dan kerugian tersebut belum termasuk bulan berikutnya dan TERGUGAT KONVENSI juga mengalami kerugian moril karena nama baiknya dirugikan serta dianggap / dituduh telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam jual beli Hotel Cemara tersebut atas kerugian moril tersebut PENGGUGAT REKONVENSI menuntut kepada TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang ganti kerugian sejumlah Rp. 2. 000. 000. 000,- (dua milyar rupiah). -----------------------
Bahwa untuk menjamin agar tuntutan PENGGUGAT REKONVENSI tidak menjadi illusoir / sia-sia kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan para TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI tidak bersedia untuk membayar uang yang telah diambil selama ini dari Hotel Cemara dan karena Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat maka berdasarkan Pasal 227 HIR mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Surabaya cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap harta milik PARA TERGUGAT REKONVENSI yaitu: 1. Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Ketintang Baru IV/08 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.77 seluas ±272 m².----------------------2. Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah batu yang terletak di Jalan Ketintang Baru IV/26 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik No. 860 seluas ± 755 m² atas nama Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc.-----------------------------------------------------------------3. Tanah pekarangan kosong yang terletak di Jalan Ketintang Baru II/16 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dengan Sertifikat Hak Milik No. 867 seluas ±393 m², atas nama IKUKO MIKAMI SANDHI.---------------------4. Tanah pekarangan yang di atasnya ada rumah yang terletak di Jalan ketintang Baru IV/2, Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik No. 1689 seluas ±224 m² atas nama Ir. I KETUT SANDHI, M.SC.---------------------------------------------------------------------------------------5. Bahwa karena ada kekhawatiran dari PENGGUGAT REKONVENSI kalau tanah dan bangunan milik PENGGUGAT REKONVENSI tersebut dijual atau dialihkan kepada pihak lain maka mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Surabaya cq.
Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan lebih dahulu untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A Yani No. 66 dengan Sertifikat Hak Gum Bangunan No. 76 seluas 252 m², Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 67 seluas 419 terletak di Jalan Ketintang Baru IV/2 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya yang lebih dikenal dengan nama Hotel Cemara.-------6. Bahwa agar supaya ada kepastian hukum maka terhadap perkara perdata ini mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) perhari setiap keterlambatan dalam memenuhi putusan yang telah mempunyai hukum tetap.-------------------------------------------------------------------7. Bahwa oleh karena Gugatan Balasan / REKONVENSI dari PENGGUGAT REKONVENSI didasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI maka berdasarkan Pasal 180 HIR sehingga Putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoer baar bij vooraad) walaupun ada bantahan, bandingan atau Kasasi dari PARA TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI.--------------------------------------------------------------------------Maka berdasarkan keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan di atas, TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI dengan segala kerendahan hati serta dengan segala hormat mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini kiranya berkenan memutuskan perkara perdata ini dengan A m a r keputusan sebagai berikut: I. DALAM KONVENSI Dalam Pokok Perkara: 1. Menolak Gugatan PENGGUGAT KONVENSI 2. Menghukum PENGGUGAT perkara.
KONVENSI untuk
membayar
biaya
II. DALAM REKONVENSI A. Dalam Tindak Pendahuluan
Meletakkan Sita Jaminan terhadap ketiga obyek tanah dan bangunan / Hotel Cemara yang terletak di Jalan A Yani No. 66, tanah dan bangungan yang terletak di Jalan Ketintang Baru II / 4
dan tanah serta bangunan yang terletak di Jalan Ketintang Baru II / 2 yang ketiganya terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya yang notabene tanah dan bangunan tersebut adalah milik PENGGUGAT REKONVENSI yang saat Gugatan REKONVENSI ini diajukan masih dikuasai oleh TERGUGAT REKONVENSI secara Melawan Hukum dan juga ada kekhawatiran kalau ketiga obyek tanah dan bangunan tersebut di jual atau dialihkan kepada pihak lain oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI.
Meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik TERGUGAT REKONVENSI yaitu berupa: -
Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Ketintang Baru IV/08 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.77 seluas ±272 m² atas nama Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc.
-
Tanah pekaranagan yang di atasnya berdiri sebuah rumah baru yang terletak di Jalan Ketintang Baru IV/26 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik No. 860 seluas ± 755 m² atas nama Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc.
-
Tanah pekarangan kosong yang terletak di Jalan Ketintang Baru II/16 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dengan Sertifikat Hak Milik No. 867 seluas ±393 m², atas nama IKUKO MIKAMI SANDHI.
-
Tanah pekarangan yang di atasnya ada rumah yang terletak di Jalan ketintang Baru IV/2, Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik No. 1689 seluas ±224 m² atas nama Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc.
B. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan seluruhnya.
Gugatan
PENGGUGAT
REKONVENSI
untuk
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan berupa:
Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A Yani No. 66 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ketintang Baru II/4 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ketintang Baru 11/2 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya yang ketiga obyek tersebut lebih dikenal dengan nama Hotel Cemara.
Tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Ketintang Baru IV/08 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 77 seluas ±252 m². atas nama Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc.
Tanah pekarangan yang di atasnya ada rumah yang terletak di Jalan ketintang Baru IV/2, Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik No. 1689 seluas ±224 m² atas nama Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc.
3. Menyatakan para TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. 4. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 2, 4, 6 tertanggal 11 Mei 2007 dan Akta Jual Beli No.026.027.028 tertanggal 21 September 2007 yang dibuat dan dilakukan di Notaris/PPAT MOCH. DIDIT ERVADHI, SH. 5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A. Yani No. 66 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Jalan Ketintang Baru II/2 Kelurahan Ketintang Kecamatan wonocolo Kota Surabaya dan Jalan Ketintang Baru II/4 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya yang dikenal dengan nama Hotel Cemara dalam keadaan baik dan sempurna dan menyerahkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI / ISMOYO HARYANTO sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan tersebut di atas dan atau yang diberi kuasa. 6. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI oleh karenanya untuk membayar ganti rugi sejumlah :
Kerugian materiil sebesar Rp.132.165.000 x 8 bulan =Rp.1.057.320.000,
Moril/kerugian immaterial =Rp.2.000.000.000,-
Rp.3.057. 320.000, Kepada PENGGUGAT REKONVENSI / ISMOYO HARYANTO. 7. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari setiap ia lalai mematuhi isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap.
8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan banding, kasasi dari PARA TERGUGAT REKONVENSI. III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:
Menghukum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara.
Apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ez aequo et bono). Menimbang, bahwa atas jawaban PARA TERGUGAT tersebut pihak PENGGUGAT telah mengajukan Repliknya tertanggal 21 Agustus 2008 dan atas Replik tersebut PARA TERGUGAT telah pula mengajukan Duplik tertanggal 2 September 2008. Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil Gugatannya PARA TERGUGAT melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup berupa: 1. P. 1 sampai dengan P. 28 Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, PENGGUGAT juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Saksi I PENGGUGAT EKO TJAHJONO, Surabaya 1959, Swasta, Laki-laki, Indonesia, Alamat Jalan Kapasari Pedukuhan 9/3 RT. 004, RW. 010, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto, Surabaya, Agama Islam (bersumpah): Bahwa saksi kenal dengan PARA PENGGUGAT dan orang tuanya, yaitu Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., sebagai teman dekat dan selalu mendampingi Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc. Bahwa saksi mengetahui Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., punya aset peninggalan. Bahwa saksi mengetahui bahwa Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., punya pinjaman (hutang) pada Ir. POERWADI DJOJONEGORO. Bahwa saksi mengetahui adanya hutang karena saksi sebagai saksi dalam Surat Pengakuan Hutang yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2007. Pada waktu itu hadir Ir. POERWADI DJOJONEGORO, Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., Notaris dan Saksi, untuk hutang piutang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO dengan jangka waktu 6 (enam) bulan. Kemudian ikatan jual beli aktanya tanggal dan harinya dikosongkan, kalau tidak bisa membayar terjadi jual beli.
Bahwa saksi mengetahui jangka waktu piutang adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal 11 Mei 2007 sampai dengan 11 Nopember 2007. Setelah adanya hutang tanggal 11 Mei 2007, Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., kurang dari 2 bulan kemudian meninggal. Bahwa saksi mengetahui hutang piutang ada bunganya yaitu tiap hari 3 juta (bukti tertulis P. 7) dan bukti Kwitansi P. 27) untuk pembayaran bunga hutang (tapi pada waktu setor saksi tidak mengetahui). Bahwa saksi mengetahui dari hutang tersebut ada yang dijaminkan yaitu 3 (tiga) buah sertifikat atas nama Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc. Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Kuasa untuk mencari pembeli (Surat Kuasa Menjual). Pada waktu terjadi hutang piutang antara Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., dan Ir. POERWADI DJOJONEGORO dibuat aktanya di Notaris, tapi ditandatangani di kantor Ir. POERWADI DJOJONEGORO. Bahwa saksi mengetahui pemilik hotel adalah Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., dan istri, dan punya juga sawah adalah Harta Gono Gini. Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., meninggal dunia pada 16 Mei 2007. Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan diberi kuasa untuk menjual. Jangka waktu hutang piutang 6 (enam) bulan. Saksi tidak mengetahui kalau ada akta jual beli dengan yang lain. Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., meninggal kurang dari 2 (dua) bulan setelah hutang piutang di Hotel Cemara, tidak ada peralihan. Sekarang yang menguasai hotel Ir. I PUTU NGURAH SUTISNA, M.Si., dan dr. JUTAKA KETUT SIDHARTA. Hutang piutang terhadap uang sebesar Rp. 3.000.000.000,(tiga milyar rupiah) dengan bunga harian, saksi tahu uang yang diterima Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tapi tidak tahu kalau jumlah kesemuanya Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Saksi mengetahui yang mengelola PT. Payung Mas dengan Direktur Ir. I PUTU NGURAH SUTISNA, M.Si., sedang pengurus yang lain tidak tahu. Bahwa saksi mengetahui bahwa Akta Jual Beli tanggal, bulan dan tahunnya kosong, karena dalam waktu 6 (enam) bulan akan dilanjutkan dengan jual beli. Bahwa saksi tidak mengetaui hotel dibayar Ir. POERWADI DJOJONEGORO, karena pada waktu itu ada yang menawar 7,5 (tujuh setengah) milyar. Tapi Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., menawarkan 8 (delapan) milyar. Hotel beralih setelah Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., meninggal. Ahli Waris tidak ada hubungannya dengan jual beli.
2. Saksi II PENGGUGAT EVA ERAWATI IKWANA, Sidoarjo 1987, Dusun Ngaglik RT. 003, RW. 001, Kecamatan Krian Sidoarjo, Pekerjaan Swasta (tidak disumpah). Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara. Bahwa saksi sebagai karyawan Hotel Cemara bagian Administrasi. Bahwa saksi kenal dengan Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., sejak Juni 2006, karena bekerja di Hotel Cemara milik Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., Bahwa saksi mengetahui SANTOSO WIDJOJO datang ke Hotel Cemara dan menemui Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., lalu saksi disuruh menyiapkan tanda terima dan amplop. Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., memberikan uang kepada SANTOSO WIDJOJO, untuk apa, saksi tidak tahu. Bahwa saksi mengetahui dan mendengar kalau Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., punya hutang pada Ir. POERWADI DJOJONEGORO sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Bahwa saksi mengetahui, setelah Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., meninggal dunia, yang mengelola Hotel Cemara BUDIARSO, saksi tidak mengetahui statusnya. Bahwa saksi tidak mengetahui Ikatan Jual Beli. Hutang Piutang, saksi hanya mendengar hutang 3 (tiga) milyar, tapi tidak tahu diterimanya, dan Hotel Cemara tidak pernah beralih, Pemiliknya Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc. 3. Saksi III PENGGUGAT ZAENAL ARIFIN, Surabaya 1954, Jalan Rungkut Asri Utara V / 22 Surabaya, RT. 001. RW. 0011, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut Surabaya, laki-laki beragama Islam, Indonesia. (disumpah). Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara. Bahwa saksi mengetahui Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., punya hutang pada Ir. POERWADI DJOJONEGORO sebesar 3 (tiga) milyar, karena saksi sebagai saksi dalam hutang piutang tanggal 11 Mei 2007. Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., hutang kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO untuk membayar hutang kepada saksi. Hutang piutang Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO jangka waktunya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 11 Mei 2007, dengan jaminan 3 (tiga) buah sertifikat Hotel Cemara. Hotel pada waktu itu kalau dijual saat itu harganya sekitar 8 (delapan) dan 9 (sembilan) milyar. Hutang dengan bunga 2,67%, saksi tahu sendiri karena sebagai saksi.
Bahwa saksi mengetahui Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., telah menerima uang Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah). dan yang Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) untuk pajak, dan jangka waktu pinjaman sampai bulan Nopember 2007. Bahwa saksi mengetahui Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., meninggal karena sakit, saksi telah melayat. Bahwa saksi mengetahui Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Ir. I PUTU NGURAH SUTISNA, M.Si., dan dr. JUTAKA KETUT SIDHARTA.
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, PARA TERGUGAT melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup berupa: 1. T1. 1 sampai dengan T1. 14 2. T2. 1 sampai dengan T2. 14 3. T. T1 Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, PARA TERGUGAT juga telah mengajukan 4 (empat) saksi, yang didengar di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Saksi I TERGUGAT JEFRI ALEXANDER YOESOEP, 29 Juli 1969, laki-laki, Agama Kristen, alamat Jalan Bratang Gede I / 30, RT. 008, RW. 006, Ngagel Rejo Wonokromo, Surabaya, Indonesia. Kuasa Hukum TERGUGAT pada saksi melalui Hakim Ketua. Bahwa saksi kenal dengan Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., dan Ir. POERWADI DJOJONEGORO, Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., adalah pemilik Hotel Cemara. Bahwa saksi pernah disuruh Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., untuk menjual hotel dengan harga + 5 (lima) milyar. Berita luas tidak bertemu, dan surat yang saksi lihat / sertifikat luas 900 m², itu pada bulan Pebruari 2007. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2007 saksi dihubungi SANTOSO WIDJOJO karena dan jual-beli di Kantor Ir. POERWADI DJOJONEGORO jam 13.00 WIB setelah 1 jam atau di sana ada Ir. POERWADI DJOJONEGORO, BUDIARSO, SANTOSO WIDJOJO dan ada orang lagi yang saksi tidak kenal. Bahwa saksi melihat, yang dibicarakan dengan ada jual beli dari SANTOSO WIDJOJO, tapi saksi tidak mendengar keseluruhan. Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai cek dari Ir. POERWADI DJOJONEGORO ke Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., dijual berapa saksi tidak mengetahui. Bahwa saksi pernah disuruh menjualkan oleh Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., tapi harganya tidak cocok, ada yang nawar Bapak Suud, ± 2 (dua) milyar.
Bahwa saksi tidak mengetahui hal-hal yang lain ada yang menawarkan yang lain ada 7 (tujuh) orang tapi saksi tidak kenal, tujuan saksi hanya SANTOSO WIDJOJO untuk mencarikan pembeli. Bahwa saksi berada di situ hanya kebetulan saja. Bahwa saksi tidak melihat istri Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., ada disitu dan tidak tahu ada Notaris, dan mengenai hutangpiutang juga saksi tidak mengetahui.
2. Saksi II TERGUGAT SANTOSO WIDJOJO, Surabaya 1492, laki-laki beragama Islam, alamat Jalan Medoan Aya Ma III / 6, Medean Aya Rungkut Surabaya, RT. 001, RW. 008. Bahwa saksi kenal dengan Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., akhir tahun 2006 Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., adalah pemilik Hotel Cemara di Jalan Ahmad Yani nomor 66 Surabaya. Bahwa saksi pernah disuruh menjualkan Hotel Cemara ± 5 (lima) milyar. Bahwa saksi mengetahui Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., punya dua orang anak, yaitu Ir. I Putu NGURAH SUTISNA, M.Si., dan dr. JUTAKA KETUT SIDHARTA. Bahwa saksi juga mengetahui kalau Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., sekarang telah meninggal, karena pada waktu Ngaben saksi datang. Bahwa saksi tidak pernah disuruh untuk membaliknamakan sertifikat. Bahwa saksi mengetahui, ada pertemuan ada yang dibicarakan, Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., mau pinjam uang. Bahwa saksi mengetahui pertemuan diminta setelah Jum‘atan di Kantor Ir. POERWADI DJOJONEGORO, yang datang Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., Notaris, BUDIARSO, JEFRI, EKO TJAHJONO, lalu yang dibicarakan jual beli. Bahwa saksi sering dipanggil oleh Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., tolong berikan cek pada Ir. POERWADI DJOJONEGORO, tapi cek itu buat apa saksi tidak tahu. Bukti P.17 + 18 + 19, Bunga dibenarkan oleh saksi dan P.17 s/d 27 tanda tangan dibenarkan oleh saksi untuk pembayaran bunga harian. Bahwa saksi mengetahui peralihan katanya jual beli, tapi saksi sebagai ahli waris untuk menjual. Bahwa saksi mengetahui peralihan katanya jual beli, tapi saksi tidak mengetahui prosesnya, waktu itu siang tanggal 11 Mei 2007 dan Notaris juga datang. Bahwa saksi mengetahui, karyawan pernah dikumpulkan oleh Ir. POERWADI DJOJONEGORO tentang Hotel, waktu itu memberikan pesangon dan menjual THR itu ke Pak Budi.
Bahwa saksi pernah memberikan cek pada Ir. POERWADI DJOJONEGORO, tapi saksi sendiri bingung untuk menjawab itu uang apa, apakah itu bunga harian.
3. Saksi III TERGUGAT MUJIANTO,27 tahun, laki-laki, Indonesia, Islam, Blubuk RT. 009, RW. 005, Sumber Sari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Bahwa saksi adalah pegawai Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH. Bahwa saksi mengetahui, jual beli antara Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., dengan Ir. POERWADI DJOJONEGORO di Ketintang ada ikatan jual beli 3 (tiga) sertifikat di kantor Ir. POERWADI DJOJONEGORO pada hari Jum‘at siang antara jam 11.00-14.45 WIB. Pada waktu itu yang hadir, Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., Ir. POERWADI DJOJONEGORO, MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., EKO TJAHJONO, SANTOSO WIDJOJO. Bahwa saksi mengetahui bahwa tidak ada perempuan yang hadir, tapi ada kuasa dari IKUKO MIKAMI SANDHI. Bahwa saksi tidak mengetahui prosesnya, mengenai perikatan jual beli dan surat kuasa waktu itu sudah berbentuk. Bahwa saksi tidak mengetahui adanya ZAENAL ARIFIN, tapi kalau EKO TJAHJONO ada. Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., sekarang telah meninggal dan tidak mengetahui mengenai hutang piutang dan perikatannya. Bahwa saksi kenal dengan PROBO NURIASARI, SH., adalah istri dari MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., sama-sama Notaris tapi kantornya berbeda. Bahwa saksi tidak mengetahui, kalau membuat akte biasa di kantor Notaris, tapi kalau di kantor Ir. POERWADI DJOJONEGORO, saksi tidak tahu sah atau tidak, tapi itu tidak dibenarkan. Biasanya orang datang ke Notaris. Bahwa saksi kerja di Notaris baru 1 tahun. Bahwa saksi pernah mengetahui Ir. POERWADI DJOJONEGORO datang ke kantor Notaris, tapi lupa kapan tapi yang dibicarakan tidak tahu. Bahwa saksi mengetahui akte jual beli yang mengetik saksi, arahan dari Notaris, draf sudah jadi dibuat di kantor Notaris, dalam membuat perjanjian tersebut saksi juga melihat ada persetujuan dari istri Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., yang Notarisnya SLAMET SOEPRATIKNO, SH., tapi tidak tahu isinya. Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hutang piutang antara Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., dan Ir. POERWADI DJOJONEGORO dan dilegalisasi oleh Notaris PROBO
NURIASARI, SH., karena saksi hanya bekerja di Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., dan kantornya tidak tahu. 4. Saksi IV TERGUGAT BUDIARSO, Tanjung Pandan Sumatera Selatan, sementara tinggal di Jalan Gajah Mada nomor 33 Gedangan, Sidoarjo. Bahwa saksi datang ke Pengadilan untuk menjadi saksi Gugatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Bahwa saksi mengetahui Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., punya anak Ir. I PUTU NGURAH SUTISNA, M.Si., dan dr. JUTAKA KETUT SIDHARTA. Bahwa saksi mengetahui Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., jual tanah dan bangunan pada Ir. POERWADI DJOJONEGORO di Surabaya kejadiannya 11 Mei 2007 jam 13.00 WIB hari Jum‘at, di kantor Ir. POERWADI DJOJONEGORO Jalan Ngagel dan yang datang Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., EKO TJAHJONO dan pegawai Notaris. Pada waktu itu saksi di samping Ir. POERWADI DJOJONEGORO, Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., jual Hotel Cemara dengan harga 3 (tiga) milyar dibayar dengan cek 500 juta, setelah itu kesepakatan, tapi saksi lupa pada itu Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., masih hidup dan meninggalnya Juni 2007 dimakamkan di Bali, saksi datang ke Bali 3 (tiga) orang ketemu dengan Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., dan anakanaknya yaitu keluarga Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc. Bahwa saksi mengetahui adanya pertemuan dan menyampaikan bahwa Hotel Cemara miliknya ISMOYO HARYANTO, semua karyawan dikumpulkan dan diberi pesangon berupa cek, pada waktu itu tidak ada yang keberatan. Bahwa saksi diangkat sebagai karyawan sejak 12 Nopember 2007. Bahwa saksi mengetahui adanya pertemuan di pagi hari membicarakan pinjaman dan Notarisnya beda dengan Notaris jual beli. Bahwa saksi mengetahui, waktu dibacakan hutang piutang jatuh temponya 6 (enam) bulan sejak diterbitkan. Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., istrinya adalah Notaris PROBO NURIASARI, SH. Bahwa saksi mengetahui kalau sertifikat diserahkan pagi harinya. Keteterangan saksi tidak keberatan. Menimbang, bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 27 Nopember 2008, demikian juga pihak TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 27 Nopember 2008.
Menimbang, bahwa kemudian baik pihak PENGGUGAT maupun pihak TERGUGAT masing-masing menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan. Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka cukup menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, yang merupakan bagian yang terpisahkan dengan putusan ini.
TENTANG HUKUMNYA DALAM KONVENSI: Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan PENGGUGAT adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang, bahwa materi Gugatan PARA PENGGUGAT pada pokoknya adalah: Tentang perbuatan-perbuatan TERGUGAT melakukan perbuatan TERGUGAT yang dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (oureelituatige daad) dengan cara merekayasa Perikatan Jual Beli yang hanya berdasarkan kepada Surat Kuasa Menjual, padahal pada orang yang memberi kuasa kemudian meninggal dunia, maka gugatan kuasa yang dibuat tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1819 KUH Perdata (BW);
Bahwa sebenarnya hubungan hukum yang terjadi antara TERGUGAT I dengan almarhum Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., semasa hidupnya adalah hutang piutang dengan jaminan 3 (tiga) buah sertifikat tanah, yaitu: Sertifikan HGB No. 67 / Kelurahan Ketintang, luas 419 M2, Sertifikat HGB No. 76 / Kelurahan Ketintang, luas 252 M2, dan SHM atas tanah No. 1438 / Kelurahan Ketintang, luas 308 M2, jadi tidak benar telah terjadi peralihan hak kepemilikan atas obyek perkara dengan cara jual beli.
Menimbang, bahwa dalam jawabannya pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT telah membantah dalil-dalil. PARA PENGGUGAT dengan menyatakan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara TERGUGAT I dengan almarhum Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., semasa hidupnya bukanlah pinjam meminjam uang, akan tetapi telah terjadi Perjanjian Jual Beli atas obyek perkara, yaitu tanah HGB No. 67 / Kelurahan Ketintang, tanah HGB No. 76 / Kelurahan Ketintang dan tanah Hak Milik No. 1438 / Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, yang telah dilaksanakan di hadapan Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., dengan suatu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli pada tanggal 11 Mei 2007, dan selanjutnya ketiga obyek tanah tersebut oleh TERGUGAT I telah menjualnya lagi kepada TERGUGAT II melalui Akta Jual Beli No. 026/2007, tanggal 21 September 2007 yang dibuat di hadapan Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., (TURUT TERGUGAT).
Menimbang, bahwa oleh karena pihak TERGUGAT-TERGUGAT membantah kebenaran dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT maka untuk lebih lanjut bebas pembuktiannya pertama-tama diwajibkan kepada PARA PENGGUGAT tersebut. Menimbang, bahwa selanjutnya hak itu, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah ada hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan almarhum Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., dimana hal ini perlu dibuktikan oleh karena sangat sangat erat kaitannya untuk menentukan Apakah PARA PENGGUGAT mempunyai kepastian dalam mengajukan Gugatan ini; Menimbang, bahwa bila diperhatikan kepada bukti P. 1 dan P. 2 di sana diterangkan bahwa di Surabaya telah hidup pasangan suami istri yang sah antara Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., dengan IKUKO MIKAMI SANDHI dan dari hasil perkawinan tersebut melahirkan 2 (dua) orang anak keturunanya, yaitu bernama Ir. I PUTU NGURAH SUTISNA, M.Si., (PENGGUGAT I) dan dr. JUTAKA KETUT SIDHARTA (PENGGUGAT II); Menimbang, selanjutnya berdasarkan bukti P. 3 dan bukti P. 4 disebutkan bahwa IKUKO MIKAMI SANDHI, adalah selaku Ibu Kandung dari PARA PENGGUGAT yang berdomisili di Jalan Ketintang Baru II / 4 Surabaya, yang sudah sangat tua sedang mengalami sakit secara psikis (kejiwaan), sebagaimana dalam Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Angkatan Laut, RUMKITAL, Dr. Ramelan, tertanggal 28 September 2007 (vide P. 4), maka atas dasar itu PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar mereka ditetapkan sebagai Wali Pengampu atas Ibu Kandungnya tersebut; Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan Permohonan PARA PENGGUGAT dan ditetapkan bahwa PARA PENGGUGAT selaku anak kandung menjadi “Pengampu” atas Ibu Kandungnya; Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya melalui Penetapan No. 1057/Pdt.P/2007/PN.Sby., tertanggal 28 Nopember 2007 (vide: P. 5) menetapkan PARA PENGGUGAT selaku anak kandung menjadi “Pengampu” atas Ibu Kandungnya tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut, oleh Majelis Hakim berkesimpulan bahwa PARA PENGGUGAT adalah sah sebagai Ahli Waris dari almarhum Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., dan sekaligus PARA PENGGUGAT dapat mewakili Ibu Kandungnya dalam gugatan perkara ini; Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris dari almarhum Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., maka dengan sendirinya PARA PENGGUGAT menurut hukum mempunyai dasar yang kuat untuk mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT-TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah ada Hubungan Hukum antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT, dan kalau ada Hubungan Hukum yang sebagaimana yang terjadi antara PARA TERGUGAT, dan kalau ada hubungan yang sebagaimana yang terjadi antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT-TERGUGAT? Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian terdahulu telah dikemukakan adanya pertentangan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT-TERGUGAT tentang Hubungan Hukum yang terjadi di antara mereka, yang mana menurut persepsi TERGUGAT-TERGUGAT Hubungan Hukum yang terjadi adalah telah menjadi Jual Beli atas obyek perkara, sedangkan menurut pihak PARA PENGGUGAT menyatakan tidak pernah terjadi Jual Beli atas obyek perkara, akan tetapi yang terjadi hanyalah pinjam meminjam uang dengan jaminan 3 (tiga) sertifikat tanah. Menimbang, bahwa bila diperhatikan pada bukti P. 7, yaitu tentang pengakuan hukum antara Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., (Ayah PARA PENGGUGAT) dengan IKUKO MIKAMI SANDHI (Ibu Kandung PARA PENGGUGAT) dengan Ir. POERWADI DJOJONEGORO (TERGUGAT I), di sana diterangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2007 telah terjadi Pengakuan Hutang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan masa waktu pinjaman selama jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 11 Mei 2007 dan berakhir 11 Nopember 2007, dengan jaminan 3 (tiga) sertifikat tanah, yaitu Tanah HGB No. 67 / Kelurahan Ketintang, Tanah HGB No. 76 / Kelurahan Ketintang, dan Tanah Hak Milik No. 1438 / Kelurahan ketintang, sesuai bukti P. 8, yang merupakan tanda penerimaan dari TERGUGAT I (Ir. POERWADI DJOJONEGORO); Menimbang, bahwa di samping hal-hal yang ditentukan di atas, juga ada ditentukan syarat lain dalam Akta Pengakuan Hutang yang dibuat di hadapan Notaris PROBO NURIASARI, SH., tersebut dimana pada Pasal 2 ditentukan bunga sebesar 2,67% perbulannya dihitung dari besarnya jumlah pinjaman atau sebesar Rp. 80.100.000,- (delapan puluh juta seratus ribu rupiah) yang akan dibayar kepada pihak paling lambat tanggal 11 dan akan diberikan tanda terima setiap pembayaran; Menimbang, bahwa mengenai bunga perbulannya seperti tersebut di atas oleh pihak PENGGUGAT telah dibayar dengan bunga harian yang diterima oleh TERGUGAT I melalui saksi SANTOSO WIDJOJO, mulai tanggal 15 Mei 2007 sampai tanggal 12 Juni 2007 sejumlah Rp. 93.260.000,- (sebilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), sesuai dengan bukti (P. 17 sampai dengan P. 27). Menimbang, bahwa tentang adanya pembayaran bunga uang yang dibayarkan pleh pihak PENGGUGAT kepada TERGUGAT juga diperkuat dengan keterangan saksi yang diajukan TERGUGAT yaitu saksi SANTOSO WIDJOJO tersebut yang mana pada keterangannya membenarkan bahwa
bukti P. 17 sampai dengan P. 27 yang diperlihatkan kepadanya di depan sidang benar adalah untuk pembayaran bunga harian; Menimbang, bawha selanjutnya menurut keterangan saksi EKO TJAHJONO, di persidangan membenarkan bahwa antara almarhum Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., telah terjadi pinjam meminjam uang dengan TERGUGAT I (Ir. POERWADI DJOJONEGORO) sebesar Rp. 3.000.000.000,(tiga milyar rupiah) dengan jangka waktu mengadakan perjanjian pinjam meminjam tersebut saksi ada di tempat dan melihat sendiri; Menimbang, bahwa saksi ZAENAL ARIFIN juga menerangkan hal seperti diterangkan saksi EKO TJAHJOJO, dimana hubungan hukum antara pihak PENGGUGAT dengan TERGUGAT I adalah pinjam meminjam dengan bunga 2,67% perbulan, saksi mengalami sendiri karena dalam Akta Pengakuan Hutang yang dibuat di hadapan Notaris PROBO NURIASARI, SH., saksi adalah turut sebagai saksi dalam akta tersebut; Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan tersebut di atas terdapat suatu fakta hukum dimana antara almarhum Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., (Ayah PARA PENGGUGAT) dengan TERGUGAT I telah terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian pinjam meminjam uang dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, yaitu tertanggal 11 Mei 2007 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2007; Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas PARA PENGGUGAT dalam jawabannya tidak mengakui adanya pinjam meminjam uang dengan almarhum Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., akan tetapi sebanyak 3 (tiga) bidang yaitu Tanah HGB No. 67 / Kelurahan Ketintang, Tanah HGB No. 76 / Kelurahan Ketintang, dan Tanah Hak Milik N0. 1438 / Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 11 Mei 2007 di hadapan Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., (sebagaiman bukti T1. 5, T1. 7 dan T1. 9); Menimbang, bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT pada dalil jawabannya ada menyebutkan bahwa tanah-tanah yang dibelinya dari Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., (almarhum) tersebut, kemudian dijual lagi kepada Ir. ISMOYO HARYANTO (TERGUGAT II) yang juga dilaksanakan dihadapan Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., pada tanggal 21 September 2007 (sebagaimana bukti T2. 2, T2. 3 dan T2. 4); Menimbang, bahwa terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh PARA PEMGGUGAT selaku Ahli Waris sah dari almarhum Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., mengatakan keberatan dimana pada dalil Gugatannya disebutkan bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah merekayasa suatu keadaan dimana seolah-olah Perjanjian Jual Beli atas obyek perkara benar-benar terjadi, sedangkan sebenarnya tidak terjadi sama sekali;
Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum; Membagi, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum atau pun tidak seperti didalilkan PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya tersebut; Menimbang, bahwa untuk dapat memecahkan masalah tersebut, maka fokus pembalasannya haruslah ditujukan kepada produk yang dihasilkan oleh PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT berupa Akta Perjanjian Pengikatan jual – beli No. 2 / tanggal 11 Mei 2007, No. 3 / tanggal 11 Mei 2007 dan No. 4 / Tanggal 11 Mei 2007 apakah proses pembuatannya telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Hukum Perikatan (perjanjian) ataupun tidak; Menimbang, bahwa tentang keabsahan kontrak / Perjanjian ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu, ada kesepakatan Kecakapan, suatu hal tersebut dan causa yang halal / causa yang diperbolehkan dan apabila keempat syarat tersebut telah dipenuhi, maka kontrak / Perjanjian yang diperbuat adalah menjadi Undang-Undang bagi yang membuatnya (perhatikan pasal 1338 KUH Perdata); Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, mengenai syarat-syarat sahnya kontrak / Perjanjian, maka agar suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat (sah) seluruh persyaratan tersebut diatas harus dipenuhi (kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan causa yang diperbolehkan) Syarat sahnya perikatan / Perjanjian ini bersifat komutatif artinya seluruh persyaratan tersebut haruslah dipenuhi agar perjanjian itu menjadi sah dengan konsekuensi, jika tidak dipenuhi satu atau lebih syarat yang dimaksud akan menyebabkan perjanjian tersebut batal (nietig) atau dapat dibatalkan (vernietigbaar); Menimbang, bahwa dikatakan suatu perjanjian itu batal atau dapat dibatalkan apabila dibuat dengan tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau sebab terlarang (perhatikan pasal 1335 KUH Perdata), mengenai sebab yang terlarang diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata yaitu : karena Undang-Undang, kesusilaan dan karena keterlibatan umum; Menimbang, bahwa sehubungan ketentuan diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas tentang proses pembuatan Akta-Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 2 / tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH (TURUT TERGUGAT) tersebut; Menimbang, bahwa terhadap proses pembuatan Akta-Akta tersebut di atas ada beberapa hal yang perlu disoroti sebagai berikut:
Bahwa sebelum dibuat Akta – Akta tersebut di atas ternyata telah dibuat terlebih dahulu suatu Akta Pengakuan hutang antara ayah PARA PENGGUGAT, Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc dengan TERGUGAT I di hadapan Notaris PROBO NURIASARI, SH pada tanggal 11 Mei 2007;
Bahwa di dalam akta Pengakuan Hutang tersebut ada ditentukan tentang jangka waktu pinjam meminjam yaitu selama 6 (enam) bulan terlintang sejak 11 Mei 2007 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2007 dengan nilai pinjaman sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyard rupiah) ditambah dengan bungan uang sebesar 2,67% perbulannya;
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim Perjanjian Jual Beli dengan akta No. 2, No. 3 dan No. 4 yang masih masuk pembuatannya pada tanggal 11 Mei 2007 adalah cacat hukum oleh karena sebelum itu, telah ada Akta Pengakuan Hutang yang belum berakhir jangka waktunya dan adalah tidak logis apabila PARA TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT menerbitkan akta-akta tersebut di atas sedangkan terhadap Akta Pengakuan Hutang dengan obyek yang ramai tidak dilakukan pembatalannya, atau belum berakhir masa berlakunya;
Menimbang, bahwa di dalam jawabannya PARA PENGGUGAT tidak mengakui adanya Hubungan Hukum antara orang tua PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I berupa Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, sebaliknya PARA PENGGUGAT dapat membuktikan bahwa Perjanjian Pengakuan Hutang itu benar-benar ada sebagaimana disebutkan dalam bukti P. 7 dan P. 8, maka hal ini telah dapat menunjukkan bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah menerbitkan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 2, No. 3, dan No. 4 (vide bukti T1.5, T1. Dan T1.7) dianggap melampaui wewenangnya karena seharusnya PARA TERGUGAT masih terikat dengan Perjanjian Pengakuan Hutang No. 009/2007 (perhatikan bukti P.7);
Menimbang, bahwa di samping hal-hal yang dikemukakan di atas ternyata PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ada melakukan perbuatan yang tidak wajar dan dilarang Undangundang yaitu, sebagaimana diterangkan saksi yang diajukan oleh PARA TERGUGAT sendiri bernama MUJIANTO (Karyawan dari TURUT TERGUGAT) dimana ia menerangkan bahwa akta-akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 2, No. 3 dan No. 4 tersebut dibuat di rumah TERGUGAT I dan ditandatangani dit empat itu juga;
Menimbang, bahwa perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut telah menyalahi aturan hukum, dimana seharusnya para pihaklah yang menghadap ke Kantor Notaris (TURUT TERGUGAT) dan bukan sebaliknya Notaris (TURUT TERGUGAT) menghadap ke rumah TERGUGAT I untuk membuat akta-akta yang dimaksud;
Menimbang, bahwa selanjutnya hal lain yang perlu disoroti sehubungan dengan penerbitan akta-akta Perjanjian jual beli No. 2, No. 3, dan No. 4 tersebut, yaitu adanya Akta Kuasa dan Persetujuan untuk menjual No. 12 tanggal 30 April 2007 (vide bukti T1. 4), sedangkan di lain pihak adanya suatu Akta Pengakuan Hutang (vide bukti P.7) antara orang tua PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, yang diterbitkan pada tanggal 14 Mei 2007, yang juga bersama dengan pembuatan akta-akta No. 2, No. 3, dan No. 4, yaitu masing-masing tanggal 11 Mei 2007 (vide bukti T1.5, T1.6, dan T1.7);
Menimbang, bahwa pada pembuatan Akta-akta di atas telah jelas terlihat suatu kejanggalan yaitu Kuasa menjual terbit lebih dulu dan Pengakuan Hutang terbit kemudian terhadap obyek yang sama pula, maka fakta-fakta ini menunjukkan adanya sebab-sebab yang palsu dalam penerbitan Akta-akta Perjanjian, Pengikatan Jual Beli tersebut;
Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang melampaui wewenang karena ternyata antara orang tua PARA PENGGUGAT semasa hidupnya dengan TERGUGAT I belum berakhir masa waktu Perjanjian Hutang Piutang, yaitu berakhir sampai tanggal 11 Nopember 2007, namun PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan menerbitkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli (vide bukti T1.5, T1.6, dan T1.7);
Menimbang, bahwa kemudian karena bangunan yang dikenal dengan nama Hotel Cemara terletak di Jalan Ahmad Yani No. 66 Surabaya adalah merupakan salah satu asset dari PT. Payung Mas akta pendiriannya No. 44, Negara RT , tanggal 7 April 1996 No. 37, dimana Pemegang seharusnya adalah Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., istrinya bernama IKUKO MIKAMI SANDHI dan Ir. I PUTU NGURAH SUTISNA, M.Si.,(vide bukti P.28) sehingga sesuai dengan ketentuan Perseroan Terbatas (PT) bahwa terhadap transaksitransaksi termasuk pengalihan hak atau asset perusahaan harus atas seijin Pemegang Saham, sedangkan bila dicermati dalam proses pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak dapat ijin dari Pemegang Saham seperti Ir. I PUTU NGURAH SUTISNA, M.Si., (PENGGUGAT I);
Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan di atas oleh Majelis telah dapat menyimpulkan bahwa akta-akta Perjanjian Jual Beli No. 2, No. 3 , dan No. 4 (bukti T1.5, T1.6, dan T1.7) tersebut adalah diterbitkan oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT atas dasar Perjanjian sebab yang palsu atau causa yang tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata dan oleh karena itu perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan PMH (Perbuatan Melawan Hukum);
Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Pengikatan Jual Beli (T1.5, T1.6, dan T1.7) dinyatakan melanggar ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, maka untuk selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata Perjanjian-Perjanjian jual beli No. 2, No. 3, dan No. 4 tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 2, No. 3, dan No. 4 ( vide bukti T1.5, T1.6, dan T1.7) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum sedangkan Aktaakta tersebut adalah sebagai dasar Perjanjian Jual Beli antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas obyek Perkara, maka dengan sendirinya Akta Jual Beli No. 025/2007, tanggal 21 September 2007, No. 027/2007, tangal 21 September 2007, tanggal 21 September 2007 (vide bukti T2.2, T2.3, dan T2.4) haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas dinyatakan tidak terbukti adanya perjanjian jual beli atas obyek perkara antara orang tua PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT tersbeut, dan yang terbukti adalah adanya suatu Hubungan Hukum dalam bentuk Pinjam Meminjam Uang antara orang tua PARA PENGGUGAT, (almarhum) Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., dengan TERGUGAT I (vide bukti P.7); Menimbang, bahwa tentang petitum PARA PENGGUGAT pada poin 2, karena terbukti PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris Sah dari (almarhum) Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc (vide bukti P.6) dan PARA PENGGUGAT juga tidak membantahnya, maka dengan demikian petitum ke 2 ini dapat dilakukan; Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum poin 3 yang menyatakan PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh Majelis Hakim berpendapat Pentium poin 3 inipun dapat dikabulkan oleh karena pada pertimbangan di atas telah dinyatakan perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut, telah bertentangan dengan jiwa pasal 1320 KUH Perdata; Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 ini menurut hemat Majelis Hakim juga dapat dikabulkan oleh karena terbukti terhadap Akta Pengakuan
Hutang antara Ir.I KETUT SANDHI, M.Sc., (Ayah PARA PENGGUGAT) dengan TERGUGAT I tersebut (vide bukti P-7) tidak pernah dilakukan pembatalannya oleh pihak-pihak yang bersangkutan; Menimbang, bahwa pada pertimbangan di atas telah terbukti bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Perjanjian Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT MOCH. DIDIT ERVADHI, SH (TURUT TERGUGAT) adalah tidak sah atau cacat hukum, dengan dasar itu maka oleh Majelis Hakim berpendapat petitum poin 5 inipun dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan pada pertimbangan di atas bahwa terhadap obyek perkara tidak terbukti adanya peralihan hak kepemilikan, sedangkan peristiwa hukum yang terjadi adalah Pinjam Meminjam Uang, maka atas pertimbangan itu tentu sebagai Pemegang Hak Kepemilikan atas obyek perkara adalah PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris dari (almarhum) Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., dengan demikian petitum poin 6 inipun beralasan untuk dikabulkan yaitu agar PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan sertifikat Tanah HGB No. 67, HGB No 76, dan sertiikat Hak Milik No. 1438 kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan baik dan tanpa syarat; Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 7 inipun oleh Majelis Hakim berpendapat beralasan untuk dikabulkan, oleh karena TURUT TERGUGAT adalah mempunyai peranan penting sehingga Akta-akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 2, No. 3, dan No. 4 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan itu dapat diterbitkan dan untuk itu TURUT TERGUGAT patut dihukum untuk mematuhi isi putusan ini; Menimbang, bahwa tentang petitum ke 8 pada Gugatan PARA PENGGUGAT dapat dikabulkan namun besarnya uang paksa (dwangsom) yang dibebankan kepada PARA TERGUGAT yang dianggap pantas hanyalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tesebut; Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya poin ke 9 karena ternyata Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk itu sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR dan sema No. 4 tahun 2006, maka oleh karenanya petitum poin 9 ini haruslah dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata PARA PENGGUGAT telah berhasil membuktikan sebagai petitum Gugatannya, maka atas dasar itu pula harus dinyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT dikabulkan untuk sebagaian; Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT dikabulkan, maka pihak TERGUGAT berapa pada pihak yang kalah dan
sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;
DALAM REKONPENSI: Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan REKONPENSI ini adalah seperti diuraikan di atas; Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan dalam Putusan KONPENSI adalah menjadi pertimbangan dalam Putusan Gugatan REKONPENSI ini; Menimbang, bahwa Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI yang telah diajukan terhadap TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI adalah Pemilik Sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 66 Surabaya dengan HGB Nomor 76 seluas 252 M², sertifikat HGB Nomor 67 seluas 419 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1438 dengan luas 308 M², yang masing-masing terletak di Jalan Ketintang, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, hal ini dapat dibuktikan dengan Akta Jual Beli No. 026, No. 027, dan No. 028, tertanggal 21 September 2007 atas nama PENGGUGAT REKONPENSI (ISMOYO HARYANTO) yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT MOCH. DIDIT ERVADHI, SH.
Bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas sebelumnya adalah milik dari Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., dan pada tanggal 11 Mei 2007 di hadapan Notaris/PPAT MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., telah dijual kepada Ir. POERWADHI DJOJONEGORO (TERGUGAT II KONPENSI) dengan harga seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyard rupiah);
Bahwa pada tanggal 11 Mei 2007 PARA TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI membawa banyak orang dengan maksud dan tujuan untuk menguasai dan mengambil alih tanah dan bangunan serta uang pemasukan Hotel Cemara secara paksa sehingga PENGGUGAT REKONPENSI / ISMOYO HARYANTO sangat dirugikan atas perbuatan TERGUGAT REKONPENSI tersebut, diantaranya pemasukkan Hotel Cemara selama 3 (tiga) bulan yaitu sejak bulan September 2007, pemasukkan Hotel Cemara sebesar Rp. 119.310.000,- (seratus Sembilan belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah ) bulan Oktober 2007, sebesar Rp. 132.617.500,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah ), bulan Nopember 2007 sebesar Rp. 144.507.500,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
Bahwa di samping kerugian materil yang dialami PENGGUGAT REKONPENSI akibat perbuatan TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI, juga kerugian moril karena nama baik PENGGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT II KONPENSI dirugikan dituduh melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan atas alasan itu menuntut TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyard rupiah);
Menimbang, bahwa dasar tuntutan PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI tersebut terhadap TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI adalah dimana PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI mengklaim bahwa obyek perkara yaitu tanah dan bangunan Hotel Cemara yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 66 Surabaya adalah hak miliknya; Menimbang, bahwa sebagaimana pada pertimbangan Putusan Perkara KONPENSI telah dinyatakan Pemilik Sah atas obyek sengketa tersebut adalah PARA TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI, karena Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 2, No. 3, dan No. 4 atas nama Ir. POERWADI DJOJONEGORO / TERGUGAT II KONPENSI yang dibuat pada tanggal 11 Mei 2007 oleh Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., / TURUT TERGUGAT dalam KONPENSI adalah tidak sah atau cacat hukum dan telah terbukti TERGUGAT I dalam KONPENSI dan TURUT TERGUGAT dalam KONPENSI dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Menimbang, bahwa Akta Jual Beli yang dibuat Ir. POERWADI DJOJONEGORO dengan PENGGUGAT REKONPENSI dinyatakan tidak sah, karena didasarkan kepada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang tidak sah pula, maka atas dasar itu pula PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI tidak mempunyai alasan untuk menuntut ganti rugi terhadap PARA TERGUGAT REKONPENSI / PARA PENGGUGAT KONPENSI dan oleh karena itu dalil Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI tersebut haruslah ditolak; Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI yang memohon agar diletakkan Akta Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap harta-harta PARA TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI, hal mana tuntutan tersebut didasarkan dengan tuntutan pokok seperti dikemukakan di atas, maka oleh Majelis Hakim berpendapat juga harus ditolak ; Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan terseut di atas ternyata PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI tidak berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan oleh karena itu seluruh Gugatan REKONPENSI harus ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI ditolak seluruhnya, maka segala ongkos-ongkos yang timbul
dalam Gugatan REKONPENSI ini dibebankan kepada PENGGUGAT REKONPENSI yang ditaksir sebesar nihil. Memperhatikan Pasal 1320, 1365 KUH Perdata serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan itu.
M E N G A D I L I:
DALAM KONPENSI: 1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk sebagian ; 2. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang sah dari (almarhum) Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., yang meninggal dunia tanggal 16 Juni 2007; 3. Menyatakan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 4. Menyatakan sah atas Surat Pengakuan Hutang antara Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., dengan Ir. POERWADI DJOJONEGORO sebagaimana dalam legalisasi oleh Notaris PROBO NURIASARI, SH., dengan Nomor 009/2007 tertanggal 11 Mei 2007 ; 5. Menyatakan proses transaksi atas terbitnya Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris / PPAT MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., / TURUT TERGUGAT adalah tidak sah / cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas 3 ( tiga ) sertifikat tanah yang telah berganti nama menjadi atas nama TERGUGAT II antara lain: a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 67 / Kelurahan Ketintang, seluas 419 m², sebagaimana diuraikan 2 Februari 1991 Nomor 604/S/1992 terletak di Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya ; b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 76 / Kelurahan Ketintang, seluas 252 m² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 23 September 1992 Nomor 1596/1922, terletak di Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya ; c. Sebidang tanah Hak Milik No. 1438 / Kelurahan Ketintang seluas 308 m², sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 23 September 1992 Nomor 1597, terletak di Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya; 6. Menghukum TERGUGAT I , TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan ketiga sertifikat tanah tersebut diatas dalam
keadaan baik dan tanpa syarat kepada PARA PENGGUGAT dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara atau Polisi; 7. Menghukum TURUT TERGUGAT agar mematuhi isi putusan ini; 8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) perhari setiap lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya; 9. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk selebihnya; DALAM REKONPENSI: Menolak Gugatan REKONPENSI untuk seluruhnya; DALAM KONPENSI / REKONPENSI: Menghukum PARA TERGUGAT KONPENSI / PARA PENGGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,(seratus enam puluh satu ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2008, oleh kami: NELSON PASARIBU, SH., sebagai Hakim Ketua, BERLIN DAMANIK, SH., M.Hum., dan TRI HADI SATRIO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2008 dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu: RUKMANA, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Kuasa PARA PENGGUGAT dan Kuasa PARA TERGUGAT / TURUT TERGUGAT tersebut.
KONTRA MEMORI BANDING Atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 23 Desember 2008, Nomor 340/Pdt.G/2008/PN.Sby
Dalam Perkara Antara:
1. I PUTU NGURAH SUTISNA sebagai TERBANDING I / dahulu PENGGUGAT I. 2. JUTAKA KETUT SIDHARTA sebagai TERBANDING II / dahulu PENGGUGAT II. Untuk selanjutnya disebut
sebagai PARA TERBANDING / dahulu PARA
PENGGUGAT.
Melawan
1. POERWADI DJOJONEGORO sebagai PEMBANDING I / dahulu TERGUGAT I. 2. ISMOYO HARYANTO sebagai PEMBANDING II / dahulu TERGUGAT II. Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING / dahulu PARA TERGUGAT.
Dan Melawan
* MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., sebagai TURUT PEMBANDING / dahulu TURUT TERGUGAT.
Surabaya, 23 Pebruari 2009 Kepada Yang Terhormat: Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Di SURABAYA
Melalui
Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuna Nomor 16-18 SURABAYA
Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. RONALD NAPITUPULU, SH. 2. BAMBANG WIYARTO, SH. MH. 3. R. AZIZ HIDAYAT, SH. 4. DWI TEGUH SANTOSO, SH. Adalah para Advokat pada Kantor Hukum ―RONALD NAPITUPULU & PARTNERS‖ Advocates & Legal Consultans, beralamat / berkantor di Jalan Ketintang Madya Nomor 101 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Pebruari 2009, (terlampir), dalam hal ini selaku Kuasa Hukum, bertindak untuk dan atas nama: 1. I PUTU NGURAH SUTISNA sebagai TERBANDING I / dahulu PENGGUGAT I. 2. JUTAKA KETUT SIDHARTA sebagai TERBANDING II / dahulu PENGGUGAT II. Untuk
selanjutnya
PENGGUGAT.
disebut
sebagai PARA
TERBANDING
/ dahulu
PARA
Bahwa PARA TERBANDING dengan ini mengajukan KONTRA MEMORI BANDING sehubungan dengan diajukannya MEMORI BANDING dari: 1. POERWADI DJOJONEGORO sebagai PEMBANDING I / dahulu TERGUGAT I. 2. ISMOYO HARYANTO sebagai PEMBANDING II / dahulu TERGUGAT II. Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING / dahulu PARA TERGUGAT.
Dan terhadap: MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., sebagai TURUT PEMBANDING / dahulu TURUT TERGUGAT.
Bahwa dengan ini PARA TERBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT mengajukan KONTRA MEMORI BANDING sehubungan dengan MEMORI BANDING dari PARA PEMBANDING / dahulu PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 03 Pebruari 2009 atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 23 Desember 2008, Nomor 340/Pdt.G/2008/PN.Sby, dengan alasan sebagai berikut:
I. DALAM KONPENSI Bahwa PARA TERBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil, bukti dan fakta dari PARA PEMBANDING / dahulu PARA TERGUGAT dan
TURUT
TERGUGAT,
kecuali
PARA
TERBANDING
/
dahulu
PARA
PENGGUGAT mengakui kebenarannya.
Bahwa untuk jawaban atas point a, b, c, d, e dan uraian-uraian lainnya DALAM KONPENSI di dalam MEMORI BANDING dari PARA PEMBANDING perkara a quo adalah sebagai berikut:
1. Bahwa PARA TERBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT juga dapat menerima seluruhnya pertimbangan hukum di dalam putusan a quo, karena menurut hemat PARA TERBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT, bahwa Judex Facti sudah benar dan cermat di dalam menerapkan hukum mengenai Perbuatan Melawan Hukum PARA PEMBANDING / dahulu TERGUGAT I dan II (PARA TERGUGAT), dan TURUT TERGUGAT, sehingga layak untuk dibatalkannya atas seluruh perjanjian yang telah dibuatnya dan / atau Perjanjian Jual Beli oleh karena materi atau isi di dalam Akta-akta Nomor 2, Nomor 3 dan Nomor 4, tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH (TURUT PEMBANDING / dahulu TURUT TERGUGAT) DAN PARA PEMBANDING / dahulu TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam perkara a quo adalah menyalahi prosedur, peraturan perundang-undangan ataupun fakta; 2. Bahwa Putusan Judex Facti adalah benar dan cermat, sebagaimana tertuang di dalam Pertimbangan Hukum 37 Alinea terakhir, 38, 39 dan 40 Putusan a quo, yakni sebagai berikut: Halaman 37 Alinea terakhir Putusan Judex Facti, menerangkan sebagai berikut: ―Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim, Perjanjian Jual Beli dengan akta Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4 yang masing-masing pembuatannya pada tanggal 11 Mei 2007 adalah Cacat Hukum oleh karena sebelum itu dibuat, telah ada Akta Pengakuan Hutang yang belum berakhir jangka waktunya dan adalah tidak logis
apabila…………..menerbitkan akta-akta tersebut di atas, sedangkan terhadap Akta Pengakuan Hutang dengan obyek yang sama tidak dilakukan pembatalannya atau belum berakhir masa berlakunya‖.
Halaman 38 Alinea I, II, III Putusan Judex Facti, menerangkan sebagai berikut: ―Menimbang, bahwa……………, namun PARA PENGGUGAT justru telah dapat membuktikan bahwa yang terjadi adalah Hutang Piutang dan hal ini terbukti
Perjanjian Pengakuan Hutang, yaitu bukti P.7 dan P.8, maka dengan pembuktian
ini pula telah dapat menunjukkan bahwa PARA TERGUGAT dan
TURUT
TERGUGAT telah menerbitkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Nomor 2,
Nomor 3, Nomor 4 (vide bukti T1.5, T1.6 dan T.7), dimana perbuatan
tersebut
telah dianggap melampaui wewenangnya, karena seharusnya PARA
TERGUGAT masih terikat dengan Perjanjian Hutang Piutang dengan PARA PENGGUGAT, seperti tertuang dalam Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 009/2007 (vide bukti P.7)‖.
―Menimbang,………………ternyata
PARA
TERGUGAT
dan
TURUT
TERGUGAT juga ada melakukan perbuatan yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan
ketentuan
undang-undang,
yaitu
sebagaimana
diterangkan
saksi……………..bernama MUJIANTO (karyawan dari TURUT TERGUGAT) dimana ia menerangkan bahwa Akta-akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor
2, Nomor 3 dan Nomor 4 tersebut dibuat di rumah TERGUGAT I dan ditandatangani di tempat itu juga‖.
―Menimbang, bahwa perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut telah menyalahi aturan hukum, dimana seharusnya para pihaklah yang
menghadap ke Kantor Notaris (TURUT TERGUGAT) dan bukan sebaliknya, Notaris (TURUT TERGUGAT) menghadap ke rumah TERGUGAT I untuk membuat akta-akta dimaksud‖.
Halaman 39 Putusan Judex Facti, menerangkan sebagai berikut: ―Menimbang, bahwa pada pembuatan Akta-akta di atas telah jelas terdapat suatu kejanggalan, yaitu Kuasa menjual terbit lebih dulu sedangkan Perjanjian
Pengakuan Hutang terbit kemudian terhadap obyek yang sama pula,
maka fakta-
fakta ini menunjukkan adanya sebab-sebab atau causa yang palsu
dalam penerbitan Akta-akta Perjanjian, Pengikatan Jual Beli tersebut‖.
―Menimbang, ……………bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan melampaui wewenang karena ternyata orang tua PARA PENGGUGAT semasa hidupnya dengan TERGUGAT I belum berakhir masa waktu Perjanjian Hutang Piutang, yaitu berakhir sampai dengan tanggal 11
November 2007, namun PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan menerbitkan Akta Perjanjian Jual Beli (vide bukti T1.5, T1.6 dan T1.7)‖.
―Menimbang, bahwa oleh karena bangunan yang dikenal dengan nama HOTEL
CEMARA terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 66 Surabaya adalah
merupakan
salah satu asset dari PT. PAYUNG MAS akta pendiriannya Nomor 44,
Tambahan Berita Negara RI tanggal 07 April 1996 Nomor 37, dimana disebutkan
Pemegang Sahamnya adalah Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, istrinya
bernama
IKUKO MIKAMI SANDHI dan Ir. I PUTU NGURAH SUTISNA (vide
bukti P. 28),
sehingga sesuai dengan ketentuan Perseroan Terbatas, bahwa
terhadap
transaksi-transaksi termasuk pengalihan hak atau asset perusahaan
harus atas
seijin Pemegang Saham, sedangkan bila diperhatikan dalam proses
pembuatan
Perjanjian
Pengikatan
Jual
Beli
yang
dilakukan
oleh
PARA
TERGUGAT dan
TURUT TERGUGAT tidak dapat ijin dari Pemegang Saham
seperti Ir. I PUTU
NGURAH SUTISNA, M.Sc., (PENGGUGAT I)‖.
―Menimbang,……………oleh Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa Akta-akta Perjanjian Jual Beli Nomor 2, Nomor 3 dan Nomor 4 (bukti T1. 5, T1. 6
dan T1. 7) tersebut adalah diterbitkan pleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT atas dasar Perjanjian sebab yang palsu atau causa yang tidak
diperbolehkan karena bertentangan dengan PASAL 1320 KUH PERDATA dan
oleh karena itu perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)‖.
―Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Pengikatan Jual Beli (T1. 5, T1. 6 dan T1. 7) dinyatakan melanggar ketentuan PASAL 1335 dan 1337 KUH PERDATA, Perjanjian-perjanjian Nomor 2, Nomor 3 dan Nomor 4, tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum‖.
Halaman 38 alinea I, Putusan Judex Facti, menerangkan sebagai berikut: ―Menimbang, oleh karena Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 2, Nomor 3 dan Nomor 4 (vide bukti T1. 5, T1. 6, T1. 7) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan Akta-akta tersebut adalah sebagai dasar Perjanjian Jual Beli antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas obyek perkara, maka dengan sendirinya Akta Jual Beli Nomor 026/2007, tanggal 21 September 2007, Akta Jual Beli Nomor 027/2007, tanggal 21 September 2007, dan Akta Jual Beli Nomor 028/2007, tanggal 21 September 2007 (vide bukti T2. 2, T2. 3, T2. 4) haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum‖.
Bahwa, berdasarkan Bukti P. 17 sampai dengan P. 27, orang tua PARA TERBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT, almarhum Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., sudah membayar sebagian dari hutangnya kepada Ir. POERWADI DJOJOMEGORO, TERGUGAT I, dan menurut keterangan saksi EKO TJAHJONO, bahwa obyek sengketa dkuasai oleh Ir. I PUTU NGURAH SUTISNA, M.Si., PENGGUGAT I / TERBANDING I.
Bahwa, berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa perkara a quo berkenan ―Untuk menolak atau tidak menerima permohonan banding dari PARA PEMBANDING / dahulu PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT‖.
II. DALAM REKONPENSI Bahwa, PARA TERBANDING / dahulu PARA TERGUGAT REKONPENSI dengan tegas menolak seluruh dalil, bukti dan fakta dari PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT REKONPENSI, kecuali PARA TERBANDING / dahulu PARA TERGUGAT REKONPENSI mengakui kebenarannya.
Bahwa, uraian-uraian yang telah tertuang di dalam KONPENSI tersebut di atas mohon untuk diulang kembali di dalam REKONPENSI ini.
Bahwa, untuk Jawaban atas Keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan Hukum dalam REKONPENSI di dalam Memori Banding dari PARA PEMBANDING perkara a quo adalah sebagai berikut;
Bahwa,
mengenai
keberatan
dari
PARA
PEMBANDING
/
PARA
PENGGUGAT REKONPENSI di dalam Memori Bandingnya, yang pada pokoknya yakni tentang hutang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah, dengan bunga 2,6% perbulan atau sebesar Rp. 80.100.000,- (delapan puluh juta seratus ribu rupiah) yang akan dibayar setiap bulannya tanggal 11, adalah mengada-ada, oleh karena Judex Facti di dalam pertimbangan hukum Putusannya sama sekali tidak menyinggung besarnya bunga dan cara pembayarannya.
Bahwa,
menurut
bukti
dari
PARA
PEMBANDING
/
dahulu
PARA
PENGGUGAT REKONPENSI yakni Bukti T1. 5, T1. 7, T1. 9, berupa Akta
Perjanjian Pengikatan ERVADHI,
SH.,
tanggal 11 Mei 2007, Notaris MOCH. DIDIT
Surabaya
(PEMBANDING
/
TURUT
TERGUGAT
KONPENSI) adalah TIDAK SAH, hal ini telah tertuang selain di dalam pertimbangan Putusan Perkara Konpensi, dan juga telah diulas di dalam Putusan Perkara Rekonpensi, pada Halaman 43 Alinea III Putusan, yaitu:
o
―Menimbang, bahwa sebagaimana pada pertimbangan Putusan Perkara Konpensi telah dinyatakan Pemilik Sah atas obyek sengketa tersebut adalah PARA TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI, karena Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 2, Nomor 3 dan Nomor 4 atas nama Ir. POERWADI DJOJONEGORO, TERGUGAT I KONPENSI, yang dibuat pada tanggal 11 Mei 2007 oleh Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., TURUT TERGUGAT DALAM KONPENSI adalah tidak sah atau cacat hukum dan telah terbukti TERGUGAT I DALAM KONPENSI dan TURUT TERGUGAT DALAM KONPENSI dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum‖.
Bahwa, seandainya benar ―quod non‖ kepemilikan oleh PEMBANDING / dahulu
PENGGUGAT REKONPENSI, atas
obyek
sengketa
tersebut
berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dengan harga Rp. 3.000.000.000,(tiga milyar rupiah), bahwa harga tersebut adalah harga yang tidak realistis, oleh karena menurut Bukti TERBANDING I (terlampir) yaitu harga Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) di dalam Surat Pembayaran Pajak Bumi Bangunan yakni harga obyek sengketa (HOTEL CEMARA) tersebut pada tahun 20062007 adalah sebesar lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Dengan hormat kami mohon kepada Majelis Hakim di Tingkat Banding
berkenan untuk mencermati dan menyikapi secara obyektif dan realistis perihal harga tersebut di atas, dimana antara besarnya hutang di dalam Surat Pengakuan Hutang (hutang tersebut pernah dibayar sebagian, Bukti P. 17 s/d Bukti P. 27) dengan harga yang tertuang di dalam Akta-akta Pengikatan Jual Beli obyek sengketa adalah sama, yakni Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
Bahwa, di dalam Bukti P. 7, Surat Pengakuan Hutang, tanggal 11 Mei 2007, YANG PADA POKOKNYA MENGENAI HUTANG PIUTANG ANTARA Ir. I KETUT SANDHI M.Sc., ayah PARA TERBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT dengan PEMBANDING I / dahulu TERGUGAT I, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) DENGAN JATUH TEMPO PELUNASAN TANGGAL 11 NOVEMBER 2007. Bahwa Bukti P. 7, SURAT PENGAKUAN HUTANG, dari PARA TERBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT dengan Bukti T1. 5 s/d Bukti T1. 10 dari PEMBANDING I / dahulu TERGUGAT I, Akta Pengikatan Jual Beli dibuat pada hari dan tanggal yang sama yakni 11 Mei 2007. Bedasarkan hal tersebut, maka T1. 5 s/d Bukti T1. 10 tersebut adalah terlalu dini / premature. Bahwa menurut keterangan saksi yang terlibat di dalam penandatanganan Akta-akta Bukti T1. 5 s/d Bukti T1. 10, yakni EKO TJAHJONO, menerangkan bahwa seharusnya Bukti T1. 5 s/d T1. 10 dari PEMBANDING I / dahulu TERGUGAT I, Akta Pengikatan Jual Beli tersebut baru akan terbit 6 (enam) bulan kemudian, dari tanggal 11 Mei 2007 dan kedahuluan Ir. I KETUT SANDHI M.Sc., ayah PARA TERBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT, meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2007, akan tetapi kenapa PARA PEMBANDING / dahulu PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan jual beli pada tanggal 21 September 2007? Dan apalagi sebagian hutang Ir. I KETUT SANDHI M.Sc., ayah PARA TERBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT, sebesar Rp. 3.000.000.000,-
(tiga milyar rupiah) kepada Ir. DJOJONEGORO sudah dibayar (vide Bukti P. 17 s/d Bukti P. 27). Bahwa di dalam PASAL 8 Surat Pengakuan Hutang (Bukti P. 7), menerangkan bahwa penjualan atas obyek sengketa (HOTEL CEMARA) harus melalui lelang terlebih dahulu, namun faktanya hal itu tidak pernah dilaksanakan oleh PEMBANDING I / dahulu TERGUGAT I. Bahwa Akta-akta, Bukti T1. 5 s/d Bukti T1. !0, berupa Kuasa dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, tanggal 11 Mei 2007 tersebut adalah tidak lepas dari Bukti P. 7, Surat Pengakuan Hutang, tanggal 11 Mei 2007, Nomor 009/2007, Notaris PROBO NURIASARI, SH., di dalam PASAL 11 berbunyi: o
―Segala Kuasa yang tersebut dalam Akta ini adalah merupakan bagian terpenting dan yang tidak dapat dipisahkan dari Surat ini…………………‖.
Bahwa Bukti T1. 6, T1. 8 dan T1. 10, yakni Surat Kuasa dari Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc. kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO (PEMBANDING I / PENGGUGAT I REKONPENSI / TERGUGAT I KONPENSI), masing-masing Nomor 3, Nomor 5, Nomor 7, ketiga-tiganya tanggal 11 Mei 2007. Bahwa ketiga Surat Kuasa tersebut adalah merupakan suatu Surat Kuasa Mutlak yang menyangkut tanah / obyek sengketa. Bahwa berdasarkan keterangan saksi EKO TJAHJONO, dan Bukti P. 6, menerangkan bahwa Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., ayah PARA TERBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2007. Bahwa menurut PASAL 39 AYAT 1 HURUF d, Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Instruksi Mendagri Nomor 14/1982, yang PADA POKOKNYA
TELAH
MENGGUNAKAN
MELARANG
SURAT
KUASA
JUAL
BELI
MUTLAK,
TANAH
apalagi
pihak
DENGAN pemberi
kuasanya, Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc. telah meninggal dunia (lex specialist),
berdasarkan hal tersebut di atas, maka Surat Kuasa tersebut adalah Cacat Hukum atau Tidak Sah.
Bahwa, terhadap Bukti T1. 4 dari PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT REKONPENSI mengenai Surat Kuasa dan Persetujuan untuk menjual dari IKUKO MIKAMI SANDHI / istri dari Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., ibu PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT REKONPENSI asal, adalah Tidak Sah atau Cacat Hukum, oleh karena berdasarkan Bukti P. 5, yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1057/Pdt.P/2007/PN.Sby., menerangkan bahwa IKUKO MIKAMI SANDHI, istri dari Ir. I KETUT SANDHI M.SC., dalam Pengampuan PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT REKONPENSI asal.
Bahwa, PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT REKONPENSI telah mengakui bahwa obyek sengketa adalah milik HOTEL CEMARA. Bahwa HOTEL CEMARA adalah merupakan asset PT. PAYUNG MAS, maka Bukti T1. 5, T1. 7 dan T1. 9 berupa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, masingmasing Nomor 2, Nomor 4 dan Nomor 6, ketiga-tiganya dibuat tanggal 11 Mei 2007, Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., Surabaya (PEMBANDING / TURUT TERGUGAT KONPENSI) adalah TIDAK SAH, dan hal ini juga sudah dipertegas dan dituangkan di dalam pertimbangan Putusan DALAM KONPENSI, halaman 39 Alinia III Putusan, yakni sebagai berikut:
o
―Menimbang, bahwa oleh karena banguunan yang dikenal dengan nama HOTEL CEMARA terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 66 Surabaya adalah merupakan salah satu asset dari PT. PAYUNG MAS dengan Akta pendirian Nomor 44, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia, tanggal 07 April 1996 Nomor 37, dimana disebutkan Pemegang Sahamnya adalah Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., istrinya bernama IKUKO MIKAMI SANDHI dan Ir. I PUTU NGURAH SUTISNA, M.Si., (vide Bukti P. 28) sehingga sesuai dengan ketentuan Perseroan Terbatas bahwa terhadap transaksi-transaksi termasuk pengalihan hak atau asset perusahaan harus atas seijin Pemegang Saham, sedangkan billa diperhatikan dalam proses pembuatan Perjanjian
Pengikatan
Jual
Beli
yang
dilakukan
oleh
PARA
TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak dapat ijin dari Pemegang Saham seperti Ir. I PUTU NGURAH SUTISNA, M.Si., (PENGGUGAT I).
Bahwa, di dalam Memori Bandingnya PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT REKONPENSI juga menuntut mengenai pengembalian uang pemasukan HOTEL CEMARA setiap bulannya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak, oleh karena PARA PEMBANDING tidak berhak dan bukan pemilik sah atas HOTEL CEMARA, dan hal ini juga telah dipertegas di dalam Pertimbangan Hukum Putusan Judex Facti, Halaman 43 Alinea IV Putusan, yaitu: o
―Menimbang, bahwa Akta Jual Beli yang dibuat Ir. POERWADI DJOJONEGORO dengan PENGGUGAT REKONPENSI dinyatakan tidak sah karena didasarkan kepada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang tidak sah pula, maka atas dasar itu pula PARA PENGGUGAT REKONPENSI / PARA TERGUGAT KONPENSI tidak mempunyai alasan untuk menuntut ganti rugi terhadap PARA TERGUGAT REKONPENSI / PARA PENGGUGAT KONPENSI, dan oleh karena itu dalil GUGATAN PENGGUGAT REKONPENSI tersebut haruslah ditolak‖.
Bahwa, oleh karena GUGATAN REKONPENSI dari PARA PENGGUGAT REKONPENSI / PARA PEMBANDING tidak terbukti dan tidak dapat mempertahankan dalil-dalilnya, maka mengenai permohonan sita jaminan dari PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT REKONPENSI atas harta milik PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT REKONPENSI mohon untuk ditolak.
Bahwa, berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini PARA TERBANDING / PARA PENGGUGAT Asal, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan memberikan putusannya sebagai berikut:
―Menolak Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING / dahulu PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya‖.
―Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Surabaya
Nomor
340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008‖.
Serta ―Memutus dan Mengadili Sendiri‖: DALAM KONPENSI
―Mengabulkan GUGATAN PARA PENGGUGAT asal / PARA TERBANDING untuk seluruhnya‖.
DALAM REKONPENSI
―Menolak
GUGATAN
REKONPENSI
dari
PARA
REKONPENSI / PARA PEMBANDING untuk seluruhnya.
DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI
PENGGUGAT
―Menghukum PARA PEMBANDING / dahulu PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dari perkara ini‖.
ATAU Mohon Putusan yang benar dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Hormat kami, Advokat / Kuasa Hukum PARA TERBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT RONALD NAPITUPULU & PARTNERS
RONALD NAPITUPULU, SH.
BAMBANG WIYARTO, SH.,MH.
R. AZIZ HIDAYAT, SH.
DWI TEGUH SANTOSO, SH.
PUTUSAN Nomor : 134/PDT/2009/PT.Sby DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara antara : 1. Ir. POERWADI DJOJONEGORO, bertempat tinggal di Jalan Tidar No. 98, RT/. 003 , RW 007, Kelurahan Sawahan Surabaya, sebagai Tergugat I; 2. Ir. ISMOYO HARYANTO, Jalan Cempaka Putih Raya No. 34, RT. 02, Kelurahan Cempaka Putih Jakarta Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sebagai Tergugat II; 3. MOCH. DIDIT ERVANDHI, SH, Notaris, beralamat di Jln. Panduga Timur I/A. 8-9 Surabaya, sebagai Turut Tergugat ; Memberikan kuasa kepada LAMIDI HARIYANTO, SH dan LILIK HERTOTOK, SH, Para Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Raya Satelit Indah No. 09 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing untuk Tergugat I dan II tanggal 24 Juni 2008 dan untuk Turut Tergugat tanggal 17 Juli 2008, selanjutnya disebut PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT KONPENSI / PARA PENGGUGAT REKONPENSI / PARA PEMBANDING ; Melawan 1. I PUTU NGURAH SUTISNA, umur 41 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jln Ketintang Baru 4 B Nomor 26 Surabaya, sebagai Penggugat I ; 2. JUTAKA KETUT SIDHARTA, umur 38 tahun, pekerjaan Dokter, alamat Jln. Ketintang 4 B Nomor : 26 Surabaya, sebagai Penggugat II ; Memberikan kuasa kepada Drs. LUQMANUL HAKIM, SH, MH dan FARIDATUL BAHIYAH, SH, MH, Para Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Veteran No. 55 c Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2008 dan juga memberikan kuasa kepada RONALD NAPITUPULU, SH, dkk. Para Advokad dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Ketintang Madya 101 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Pebruari 2009, selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT KONPENSI / PARA TERGUGAT REKONPENSI / PARA PEMBANDING ;
PENGADILAN TINGGI tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Mengutip semua uraian tentang duduknya perkara yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Desember 2008 No.340/Pdt.G/2008/PN.Sby, dengan diakhiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat, yang amarnya sebagai berikut : Dalam konpensi : 10. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
11. Menyatakan Para penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ir. I ketut Sandhi, M.Sc yang meninggal tanggal 16 Juni 2007 ; 12. Menyatakan para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; 13. Menyatakan sah atas surat pengakuan hutang antara Ir. I Ketut Sandhi, M.Sc dengan Ir. Poerwadi Djojonegoro sebagaimana dalam legalisasi oleh Notaris Probo Nuriasari, SH dengan Nomor 009/2007 tertanggal 11 Mei 2007 ; 14. Menyatakan proses transaksi atas terbitnya akta jual beli yang dibuat oleh Notaris / PPAT Moch. Didit Ervandhi, SH / Turut Tergugat adalah tidak sah / cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas 3 ( tiga ) sertifikat tanah yang telah berganti nama menjadi atas nama Tergugat II antara lain : d. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 67 / Kelurahan Ketintang, seluas 419 m², sebagaimana diuraikan 2 Februari 1991 Nomor 604/S/1992 terletak di Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya ; e. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 76 / Kelurahan Ketintang, seluas 252 m² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 23 September 1992 Nomor 1596/1922, terletak di Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya ; f. Sebidang tanah Hak Milik No. 1438 / Kelurahan Ketintang seluas 308 m², sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 23 September 1992 Nomor 1597, terletak di Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya; 15. Menghukum Tergugat-I , Tergugat-II dan Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan ketiga sertifikat tanah tersebut diatas dalam keadaan baik dan tanpa syarat kepada Para Penggugat dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara atau Polisi ; 16. Menghukum Turut Tergugat agar mematuhi isi putusan ini ; 17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) perhari setiap lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya ; 18. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ; Dalam Rekonpensi : - Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ; Dalam Konpensi/Rekonpensi :
- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ; Membaca berturut-turut : a. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2008, Kuasa Para Tergugat Konpensi / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, dan selanjutnya permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Turut Tergugat Konpensi / Terbanding pada tanggal 09 Pebruari 2009 dan kepada Kuasa Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding pada tanggal 10 Pebruari 2009 ; b.
Memori banding tertanggal 02 Pebruari 2009 yang diajukan oleh Kuasa para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3-02-2009, selanjutnya sehelai salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Turut Tergugat Konpensi/Terbanding pada tanggal 09 Pebruari 2009 dan kepada Kuasa Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding pada tanggal 10 Pebruari 2009, dengan seksama dan kepada ;
c.
Kontra Memori Banding tertanggal 23 Pebruari 2009 yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23-02-2009 dan selanjutnya sehelai salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Konpensi/Para pembanding masing-masing pada tanggal 25 Pebruari 2009, dengan seksama;
d.
Tambahan memori banding tertanggal 03 April 2009 beserta lampirannya yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi/ Para Pembanding yang oleh Pengadilan Tinggi Surabaya telah menyampaikan kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar diberitahukan kepada pihak lawan berdasarkan surat tertanggal 8 April 2009 ;
e.
Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada kedua belah pihak yang berperkara masing-masing pada tanggal 09 Pebruari 2009 dan 10 Pebruari 2009, yang pada pokoknya telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 340/Pdt.G/2008/PN.Sby, tanggal 23 Desember 2008, dan pula setelah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekopensi/Para Pembanding tanggal 3 Pebruari 2009 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi/ Para Terbanding tanggal 22 Pebruari 2009, berpendapat sebagai berikut : DALAM KONPENSI : Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam Konpensi, kecuali mengenai kedudukan Para Penggugat/Para Terbanding sebagai ahli waris dari Ir. I KETUT SANDHI almarhum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa ada yang menjadi dalil pokok gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding adalah Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena merekayasa perikatan jual beli yang hanya berdasarkan Surat Kuasa Menjual, pada hal yang member kuasa Ir. I KETUT SANDHI, ayah dari Para Penggugat/Para Terbanding kemudian meninggal dunia, oleh karenanya gugurlah Surat Kuasa dimaksud sesuai dengan pasal 1819 KUHPerdata ; Bahwa sebenarnya hubungan hukum yang terjadi antara Almarhum Ir. I KETUT SANDHI, ayah Para Penggugat/Para Terbanding dengan Tergugat I/Pembanding adalah hutang piutang, dengan jaminan 3 (tiga) Sertifikat tanah, yaitu : SHGB Nomor 67, tanah seluas 419 m2 dikelurahan Ketintang, SHGB Nomor 76, tanah seluas 308 m2 juga di Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, jadi tidak benar telah terjadi peralihan hak kepemilikan karena adanya jual beli ; Menimbang, Bahwa Para Tergugat / Para Pembanding membantah dalil-dalil Para Penggugat/Para Terbanding dan mendalilkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I / Pembanding dengan Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, semasa hidupnya bukanlah pinjam meminjam uang akan tetapi perjanjian jual beli atas obyek tanah SHGB Nomor 67, SHGB Nomor 76, dan SHM Nomor 1438, yang luasnya masing-masing sebagaimana tersebut diatas semuanya terletak di Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, yang dilaksanakan di hadapan Notaris MOCH. DIDIT ERVANDHI, SH sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 11 Mei 2007, kemudian ketiga obyek tanah tersebut oleh Tergugat I telah dijual kepada tergugat II sesuai Akta Jual Beli Nomor : 026/2007, 027/2007, 028/2007, masing-masing tertanggal 21 September 2007, juga dibuat dihadapan Notaris MOCH. DIDIT ERVANDHI, SH(Turut Tergugat) ;
Menimbang,bahwa selain dalil-dalil pokok tersebut, Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah dalam kedudukannya sebagai pengampu dari IBU KANDUNGnya yang sedang sakit dan selain itu juga sebagai ahli waris yang sah, yang mewakili kepentingan ibu kandungnya ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah antara Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc dengan IKUKO MIKAMI SANDHI, telah diajukan surat Keterangan Nikah dari Kedutaan Besar RI, di Tokyo, vide surat bukti P1 dan dengan surat bukti P1 tersebut telah dapat membuktikan antara Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc dengan IKUKO MIKAMI SANDHI, adalah suami isteri yang sah ; Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah I PUTU NGURAH SUTISNA dan JUTAKA KETUT SIDHARTA, benar anak kandung dari perkawinan antara Ir. I KETUT SANDHI dengan IKUKO MIKAMI SANDHI dan berhak mewakili kepentingan ibunya dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembuktian tersebut Para Penggugat/ Para Terbanding telah mengajukan surat bukti P3, yaitu surat akta Keterangan Kelahiran Nomor : 810/Kel/1968, menerangkan I PUTU NGURAH SUTISNA lahir dari perkawinan yang sah antara IKUKO MIKAMI SANDHI (Ibu) dengan Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc (Ayah) di Surabaya, pada tanggal 29 Juli 1967 ; sedangkan surat bukti P4 berupa Akta Kelahiran Nomor : 7294/1970 tanggal 19 Desember 1997, menerangkan JUTAKA KETUT SIDHARTA, lahir pada tanggal 19 Nopember 1970, anak laki-laki dari I KETUT SANDHI dan IKUKO MIKAMI ; Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P1, P3, P4, dan P6, maka telah terbukti Para Penggugat/Para Terbanding adalah anak kandung dari IKUKO MIKAMI dengan Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc dan sekaligus sebagai ahli waris juga dari Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc ; Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah benar ibu kandung IKUKO MIKAMI dalam keadaan sakit, sehingga untuk kepentingan menuntut hak-haknya harus diwakili oleh putra-putranya Para Penggugat/Para Terbanding ; Menimbang, bahwa Para Penggugat/ Para Terbanding untuk membuktikan dirinya sebagai pengampu dari ibunya yang sakit, Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan surat bukti berupa Penetapan Pengampuan dari Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1057/Pdt.P/2007/PN.Sby, tanggal 28 Nopember 2007, yang isinya menetapkan Para Penggugat/Para Terbanding sebagai pengampu untuk ibunya (IKUKO MIKAMI SANDHI) ; Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat/Para Terbanding adalah ahli waris dari Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc dan sebagai pengampu dari IKUKO MIKAMI SANDHI, telah terbukti dan sah menurut hukum; Menimbang, bahwa mengenai dalil pokok gugatan Para Penggugat/Para Terbanding adalah Para Tergugat / Para Pembanding dan Turut Tergugat telah menyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena merekayasa perikatan jual beli yang hanya berdasarkan surat kuasa menjual, pada hal yang memberi kuasa ayah
Para Penggugat/Para Terbanding kemudian meninggal dunia, oleh karenanya gugurlah surat kuasa dimaksud sesuai dengan pasal 1819 KUHPerdata ; Bahwa sebenarnya hubungan hukum yang terjadi antara almarhum Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc ayah Para Penggugat/Para Terbanding dengan Tergugat I/Pembanding adalah hutang piutang, dengan jaminan 3 (tiga) sertifikat tanah,yaitu SHGB Nomor 67, tanah seluas 419 m2, SHGB Nomor 67, tanah seluas 252 m2 dan SHM Nomor 1438, tanah seluas 308 m2 yang kesemuanya terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, jadi tidak benar telah terjadi peralihan hak kepemilikan karena adanya jual beli ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut para Penggugat / Para Terbanding telah mengajukan alat-alat bukti baik berupa surat P7 sampai dengan P28, saksi-saksi EKO TJAHYONO dan EVA ERAWATI IKWANA ; Menimbang, bahwa surat bukti P7 adalah surat pengakuan hutang dengan waktu pinjaman selama 6 bulan, kemudian surat bukti P8 adalah tanda terima oleh Tergugat I (Ir. POERWADI DJOJONEGORO) yang telah member pinjamanan uang kepada Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc uang senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ; Menimbang, bahwa selanjutnya atas hutang piutang atau pinjaman tersebut telah dilakukan pembayaran uang angsuran dan cicilan bunga pinjaman yang diterima oleh SANTOSO, mulai bulan Mei sampai dengan Juni 2007, yaitu surat bukti P17 sampai dengan P27 ; Menimbang, bahwa walaupun pembayaran cicilan pokok hutang dan bunga sesuai surat bukti P17 sampai dengan P27, tersebut dibantah/ditolak oleh Tergugat I/Pembanding, dengan alasan yang menerima uang tersebut adalah SANTOSO, bukan Tergugat I/Pembanding, antara Santoso dengan Tergugat I/Pembanding tidak pernah member kuasa untuk menerima uang, sesuai tambahan memori banding dari kuasa Tergugat I, II/Para Pembanding, tertanggal 3 April 2009 ; Menimbang, bahwa surat bukti P9 sampai dengan P11 adalah buku tanah atas nama Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc yang dijadikan jaminan atas pinjaman uang dari Tergugat I/Pembanding ; Menimbang, bahwa dua orang saksi, yaitu EKO TJAHYONO pada pokoknya menerangkan saksi tahu Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc punya hutang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Tergugat I/Pembanding (Ir. POERWADI DJOJONEGORO), karena saksi kebetulan sebagai saksi dalam akta perjanjian pengakuan hutang, sedangkan saksi EVA ERAWATI IKWANA, yang memberikan keterangan tanpa disumpah mendengar Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc mempunyai hutang sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dari Ir. POERWADI DJOJONEGORO ; Menimbang, bahwa dengan surat-surat bukti P7, P8, dan keterangan saksi EKO TJAHYONO serta EVA ERAWATI IKWANA, dapat ditarik kesimpulan pada mulanya memang telah terjadi hubungan hukum hutang piutang, yaitu : Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc meminjam uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari Tergugat I / Pembanding (Ir. POERWADI DJOJONEGORO) tersebut,
namun demikian Para Tergugat/Para pembanding telah mengajukan surat bukti tambahan di Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 3 Pebruari 2009, yaitu fotocopy Surat Pembatalan tanggal 11 Mei 2007 yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, isinya adalah adanya kesepakatan antara Ir. POERWADI DJOJONEGORO selaku Kreditur dengan Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc selaku Debitur untuk membatalkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 009/2007, tertanggal 11 Mei 2007, yang dilegalisir oleh Notaris PROBO NURIASARI,SH ; Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan pembatalan surat pengakuan hutang nomor 009/2007, tertanggal 11 Mei 2007, dan telah dilegalisir oleh Notaris, maka hubungan hukum hutang piutang telah hapus atau berakhir ; Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Mei 2007 antara Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc dengan Ir. POERWADI DJOJONEGORO, telah terjadi hubungan hukum perjanjian pengikatan jual beli atas tanah-tanah dan bangunan dihadapan Notaris MOCH. DIDIT ERVANDHI, SH, akta nomor 2, Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc telah menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jl. A.Yani, Nomor 66 Surabaya kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO kemudian disertai Surat Kuasa menjual akta nomor 3, dimana Ir. POERWADI DJOJONEGORO diberi hak penuh untuk menjual atau mengalihkan kepada pihak lain terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jl. A.Yani No.66 Surabaya tersebut ; Akta Nomor 4. Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc telah menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ketintang Baru II/2 Surabaya kepad Ir. POERWADI DJOJONEGORO, kemudian disertai surat kuasa menjual akta nomor : 5, dimana Ir. POERWADI DJOJONEGORO diberi hak penuh untuk menjual maupun mengalihkan kepada pihak lain tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ketintang Baru II/2 Surabaya ; Akta nomor : 6, Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc telah menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ketintang Baru II/4 Surabaya kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO, kemudian disertai kuasa menjual akta nomor : 7, dimana Ir. POERWADI DJOJONEGORO diberi hak penuh untuk menjual maupun mengalihkan kepada pihak lain terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ketintang Baru II/4 Surabaya tersebut ; Menimbang, bahwa atas hubungan hukum perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual maupun mengalihkan kepada pihak lain antara Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc dengan Ir. POERWADI DJOJONEGORO tersebut, Para Penggugat / Para Terbanding menyatakan Para Tergugat / Para Pembanding telah merekayasa suatu keadaan seoalh-olah jual beli atas obyek sengketa benar-benar telah terjadi, tetapi sebenarnya tidak pernah terjadi sama sekali dan dengan demikian Para Tergugat / Para Pembanding serta Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Terbanding mendalilkan Para Tergugat/ Para Pembanding dan Turut Tergugat telah melanggar hukum karena perjanjian ikatan jual beli dan kuasa menjual itu terbit sementara perjanjian huatng piutang sesuai surat pengakuan hutang nomor 009/2007, tertanggal 11 Mei 2007, berlaku selama 6 (enam)
bulan yaitu tanggal 11 Mei 2007 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2007 ; Menimbang, bahwa dengan adanya surat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding yaitu adanya kesepakan pembatalan surat pengakuan hutang nomor 009/2007 tertanggal 11 Mei 2007, maka surat pengakuan hutang atau hubungan hutangpiutang antara Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc dengan Ir. POERWADI DJOJONEGORO hapus atau tidak ada lagi ; Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat/Para Terbanding menyatakan Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Tergugat telah merekayasa pengikatan jual beli yang hanya berdasarkan kuasa menjual, pada hal yang memberi kuasa Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc meninggal dunia, maka gugurlah surat kuasa yang dimaksud ; Menimbang, bahwa apabila dicermati bentuk dan isi Akta kuasa menjual, pada surat kuasa menjual dari Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO, nomor : 3, 5 , dan 7, masingmasing tertanggal 11 Mei 2007, sebenarnya surat kuasa yang disepakati adalah surat kuasa yang bersifat penuh atau Kuasa Mutlak ; Menimbang, bahwa cirri-ciri atau klausula Kuasa Mutlak adalah mengesampingkan pasal 1813 KUHPerdata, dan dalam praktek peradilan persetujuan atau kesepakatan membuat kuasa mutlak dibolehkan atau dibenarkan dengan berlandaskan atau bertitik tolak pada prinsip kebebasan berkontrak (Freedom of Contract), sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1338 KUHPerdata ; Asas kebebasan berkontrak menegaskan para pihak bebas mengatur kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan pasal 1337 KUHPerdata yaitu kesepakatan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang, berlawanan denga kesusilaan dan ketertiban umum (moral and public order) ; Menimbang, bahwa sebagai acuan dan pendirian dapat dijadikan dasar Yuriprudensi, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 3604 K/Pdt/1985 tanggal 17 Nopember 1985 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 731 K/Sip/1975 tanggal 16-12-1975, intinya menyatakan surat kuasa mutlak diakui keberadaannya, sebagai suatu syarat yang selalu diperjanjikan dalam kebiasaan atau menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan ; Dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 731 K/Sip/1975, tanggal 1612-1975 juga menegaskan ketentuan dalam pasal 1813 KUHPerdata, tidak bersifat imitative dan juga tidak mengikat, oleh karena itu jika para pihak dalam perjanjian menghendaki, dapat disepakati agar pemberian kuasa mutlak dapat dicabut kembali (irrevocable) hal itu berdasarkan doktrin, bahwa ketentuan-ketentuan dalam hukum perjanjian bersifat mengatur (regelen) atau bersifat additional law ; Begitu juga meninggalnya pemberi kuasa berkaitan dengan surat kuasa mutlak, telah diterima penerapannya di Indonesia sebagai sesuatu yang telah bestendig (diakui keberadaannya), sehingga dianggap tidak bertentangan dengan pasal 1339 dan pasal 1347 KUHPerdata ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan sendirinya surat-surat bukti berupa akta / surat kuasa nomor 3, 5, dan 7, masing-masing tertanggal 11 Mei 2007, yaitu surat kuasa dari Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc kepada Tergugat I / Pembanding (Ir. POERWADI DJOJONEGORO) yang isinya member kuasa penuh untuk menjual tanah-tanah dan bangunan maupun mengalihkan tanah-tanah dan bangunan kepada orang lain, sebagaimana surat kuasa nomor : 3, 3 dan 7 masing-masing tertanggal 11 Mei 2007 tersebut diatas adalah sah dan mengikat menurut hukum ; Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Mutlak Nomor : 3, 5 dan 7, masing-masing tertanggal 11 Mei 2007 adalah sah menurut hukum, maka semua tindakan penjualan dan atau pengalihan bidangbidang tanah dan bangunan bersertifikat SHGB nomor 67, SHGB nomor 76, dan SHM nomor 1438, yang semuanya terletak di Ketintang, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, yang telah dilakukan pengikatan jual beli sesuai dengan akta nomor 2, 4, dan 6 masing-masing tertanggal 11 Mei 2007, juga sah adanya dengan kata lain tidak melawan atau melanggar hukum ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Para Penggugat / Para Terbanding hanya dapat membuktikan sebagian saja dari dalil-dalil gugatannya, yaitu hanya mengenai status Para Penggugat/Para Terbanding sebagai ahli waris dari Almarhum Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, sedangkan dalil yang menyatakan Para Tergugat / Para Pembanding dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah merekayasa hubungan hukum hutang-piutang menjadi perbuatan hukum jual beli atas bidang-bidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas yang semula sebagai jaminan, atas dalil-dalil tersebut Para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat membuktikannya, oleh karenanya harus ditolak : DALAM REKONPENSI : Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dari gugatan Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi dalam gugatan rekonpensinya adalah : - Bahwa pemilik sah dari ketiga bidang tanah dan bangunannya yang terletak di Jl.A.Yani No. 66, SHGB nomor 76, seluas 252 m2, SHGB nomor 67, seluas 419 m2 dan SHM nomor 1438, seluas 308 m2 yang masingmasing terletak di Jl. Ketintang, Kel. Ketintang, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya adalaH ISMOYO HARYANTO, berdasarkan akta jual beli nomor 026, 027, 028, tertanggal 21 September 2007, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT MOCH. DIDIT ERVANDHI, SH ; -
Bahwa pada mulanya ketiga bidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas adalah hak milik Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, kemudian pada tanggal 11 Mei 2007, dihadapan Notaris/PPAT MOCH. DIDIT ERVANDHI
ketiga bidang tanah dan bangunan tersebut telah dijual kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO, seharga Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dan telah dibayar sebagaimana tercantum dalam akta pengikatan jual beli, tanggal 11 Mei 2007, pada pasal 2 nya ; -
Bahwa karena perbuatan Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi pada tanggal 11 Desember 2007, telah menguasai dan mengambil alih bangunan serta pemasukan uang Hotel Cemara secara paksa, sehingga Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ISMOYO HARYANTO dirugikan selama 3 bulan, yaitu bulan September 2007 sebesar Rp.119.310.000,- (seratus Sembilan belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) bulan Oktober 2007 sebesar Rp.132.617.500 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), bulan November 2007 sebesar Rp.144.507.500,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Tergugat Konpensi / Para penggugat Rekonpensi / Para Pembanding tersebut diatas, Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding telah mengajukan jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding pada pokoknya menolak dalil yang diajukan oleh Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi / Para Pembanding, karena semua dalil-dalil yang diajukan dalam point 1, 2, dan 3 yang menyatakan tanah-tanah dan bangunan seperti HGB no. 76, HGB no.67, dan SHM no. 1438 dikatakan sebagai Hak Milik Penggugat Rekonpensi / ISMOYO HARYANTO dengan alasan karena akta jual beli nomor 026, 027, dan 028, tertanggal 21 September 2007, justru akta jual beli inilah yang harus diuji kebenarannya, karena proses dan prosedur peralihan haknya cacat hukum dan batal demi hukum, sebab dari pengakuan hutang yang dibuat antara Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc dengan Ir. POERWADI DJOJONEGORO, adalah murni hutang-piutang dengan bunga dan presentasenya ; Menimbang , bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi / Para Pembanding, telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat, yaitu : surat bukti TI-1 sampai dengan TI-14, T2-1 sampai dengan T2-19, dan TT.1, serta para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : 1. JFRI ALEXANDER YOESOEP, 2. SANTOSO WIDJOJO, 3. MUJIANTO dan 4. BUDIARSIO ; Menimbang, bahwa Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding, yang membantah dalil-dalil gugatan Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi / Para Pembanding, tidak
mengajukan khusus alat-alat bukti, namun demikian alat-alat bukti yang diajukan dalam gugatan konpensi dipandang juga diajukan didalam gugatan rekonpensi, yaitu : surat-surat bukti dari surat P1 sampai dengan P28, selain itu saksi-saksi : 1. EKO TJAHYONO, 2. EVA ERAWATI IKWANA ; Menimbang, bahwa Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi / Para Pembanding, yang mendalilkan sebagai pemilik dari 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan, yang terletak di Jl. A. Yani No. 66, SHGB nomor 76, seluas 252 m2, SHGB nomor 67, seluas 419 m2 dan SHM nomor 1438, seluas 308 m2 yang masing-masing terletak di Jl. Ketintang, Kel. Ketintang, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya adalaH ISMOYO HARYANTO, berdasarkan akta jual beli nomor 026, 027, 028, tertanggal 21 September 2007, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT MOCH. DIDIT ERVANDHI, SH ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi / Para Pembanding telah mengajukan surat-surat yaitu : - Untuk bidang tanah dan bangunan di Jl. A. Yani No. 66, SHGB no. 76, seluas 252 m2, surat bukti TI.3, surat pernyataan dari Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, yang menyatakan tanah di A. Yani No. 66 dan Hotel Cemara tidak ada kaitannya dengan PT. Payung Mas Antarnusa dan merupakan milik pribadi Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc ;
-
Surat bukti TI.4, Surat Kuasa dan Persetujuan untuk menjual dari IKUKO SANDHI / istrinya, surat dimaksud membuktikan jual beli tanah dan Hotel Cemara di Jl. A.Yani 66 Surabaya, telah sepengetahuan dan dengan persetujuan isterinya ; Surat bukti TI.5, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 11 Mei 2007 No.3, akta yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT MOCH. DIDIT ERVANDHI, SH, Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, telah menjual tanah dan bangunan di Jl. A. Yani No. 66 Surabaya kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO ; Kemudian surat bukti TI. 6, adalah Surat Kuasa dari Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, yang member kuasa penuh kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO untuk menjual atau mengalihkan tanah dan bangunan di Jl. A. Yani No.66 Surabaya kepada orang lain ; Untuk Bidang tanah dan bangunan SHGB, nomor : 67, seluas 419 m2, terletak di Kel. Ketintang Baru II/2, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, telah diajukan surat bukti TI-7, Akta perjanjian pengikatan jual beli, no.4 tanggal 11 Mei 2007, Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, telah menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ketintang Baru II/2 Surabaya kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO dan juga disertai dengan akta Kuasa No. 5 tanggal 11 Mei 2007 (surat bukti T1.8) kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO kuasa penuh untuk menjual atau memindahkan kepada orang lain ;
-
Untuk tanah dan bangunan di Jl. Ketintang Baru/4 Surabaya, SHM no. 1438, seluas 308 m2, telah diajukan surat bukti T1.9, akta pengikatan jual beli, nomor : 6 tanggal 11 Mei 2007, Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, telah menjual tanah dan bangunan di Ketintang II/4 Surabaya kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO, kemudian disertai akta kuasa nomor : 7, tanggal 11 Mei 2007, (surat bukti T1.10), Ir. POERWADI DJOJONEGORO diberi kuasa penuh untuk menjual atau memindahkan kepada orang lain ;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa surat T1.3 sampai dengan T1.8 tersebut telah terjadi hubungan hukum pengikatan jual beli dan kuasa menjual atau mengalihkan kepada orang lain dari Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO ; Menimbang, bahwa menurut dalil Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekopensi / Para Terbanding, perbuatan Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding yang membuat pengikatan jual beli, kemudian kuasa menjual atau memindahkan kepada orang lain adalah merupakan rekayasa karena sebenarnya yang terjadi adalah hutang piutang ; Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan didalam gugatan konpensi, bahwa benar antara Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, dengan Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding pada mulanya ada hubungan hukum hutang piutang tetapi kemudian dengan suratnya tertanggal 11 Mei 2007, Surat Pengakuan Hutang nomor : 009/2007, tertanggal 11 Mei 2007, telah dilakukan kesepakatan pembatalan antara Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, dengan Ir. POERWADI DJOJONEGORO (Tergugat II Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding) ; Menimbang, bahwa harga ketiga bidang tanah dan bangunan tersebut diatas telah disepakati waktu Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, masih hidup dengan harga Rp.3.000.000.000,(tiga milyar rupiah) dan telah dibayar dan juga uangnya telah diterima oleh Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, sesuai surat bukti transfer uang T1.1 dan T1.2, tertanggal 14 Mei 2007, yang menerangkan Poerwadi Djojonegoro telah mengirimkan uang kepada I Ketut Sandhi, sebesar Rp.2.350.000.000,- (dua milyard tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan penarikan oleh Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat-surat akta pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual atau memindahkan kepada orang lain, T1.3 sampai dengan T1.8, Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding, dengan akta jual beli nomor : 026, 027, 028, masing-masing tertanggal 21 September 2007, (surat bukti T2.2, T2.3, dan T2.4)
Ir. POERWADI DJOJONEGORO telah menjual bidang-bidang tanah dan bangunan SHBG no.67, seluas 419 m2, SHGB no. 76, seluas 252 m2 dan SHM no. 1438, seluas 308 m2, yang terletak di Kelurahan Ketintang, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, kepada ISMOYO HARYANTO ; Menimbang, bahwa jual beli tanah tersebut selain dilandasi akta kuasa menjual juga telah dilakukan didepan pejabat yang berwenang, yaitu dihadapan pejabat Notaris/PPAT. MOCH. DIDIT ERVANDHI, SH, dan juga telah dilakukan sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku ; Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding, yang menyatakan jual beli tanah-tanah dan bangunan milik mendiang ayahnya Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, yang berdasarkan akta kuasa mutlak atau penuh adalah bersifat melanggar hukum dan batal demi hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konpensi, bahwa dalam praktek peradilan surat kuasa penuh atau mutlak masih dapat dibenarkan berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata ; Azas kebebasan berkontrak menegaskan para pihak bebas mengatur kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan pasal 1337 KUHPerdata, yaitu kesepakatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, lihat putusan Mahkamah Agung RI nomor : 3604 K/Pdt/1985 tanggal 17 Nopember 1985 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 731/SIP/1975, tanggal 16 Desember 1975, yang menyatakan surat kuasa mutlak diakui keberadaannya, sebagai syarat yang selalu diperjanjikan dalam kebiasaan atau menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan ; Begitu juga meninggalnya pemberi kuasa berkaitan dengan surat kuasa mutlak, telah diterima penerapannya di Indonesia dan telah diakui keberadaannya, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan pasal 1339 KUHPerdata dan pasal 1347 KUHPerdata ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Tinggi, jual beli yang dilakukan antara Ir. POERWADI DJOJONEGORO dengan ISMOYO HARYANTO adalah sah menurut hukum ; Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding, yang menuntut agar Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding membayar ganti rugi atas kerugian materil sebesar Rp.3.057.320.000,- (tiga milyard lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang diderita oleh Para Tergugat / Para Penggugat Rekonpensi / Para Terbanding, oleh karena tidak ada rincian, alasan-alasan dan alat-alat bukti yang mendukungnya, maka harus ditolak ;
Menimbang, bahwa begitu juga mengenai tuntutan Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi / Para Pembanding tentang uang paksa / dwangsom sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding lalai mematuhi isi putusan, karena obyek sengketa adalah dapat dieksekusi secara riil, tidak termasuk tuntutan yang menyangkut melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu, maka menurut Pengadilan Tinggi, tuntutan tersebut dipandang tidak beralasan dan harus ditolak ; Menimbang, bahwa dengan demikian Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi / Para Pembanding, hanya dapat membuktikan sebagian saja dari gugatannya dan oleh karenanya hanya akan dikabulkan sebagian saja ; Menimbang, bahwa kemudian sanggahan atau bantahan yang disampaikan oleh Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi / Para Pembanding dalam gugatan rekonpensinya, karena jawaban yang berupa bantahan itu sama dengan dalildalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding dalam gugatan konpensinya dan mengenai dalil-dalil itu telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan tidak dapat dibuktikan dan ditolak, maka dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawaban-bantahan pada gugatan rekonpensipun harus dinyatakan ditolak pula ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding, sebagai pihak yang kalah, maka sudah seharusnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana terurai dalam amar putusan ini : Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ; 2.
Reglement Indonesia Yang Diperbaharui, Stb. Tahun 1941, nomor : 44 ;
3.
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor : 3604 K/Pdt/1985, tanggal 17 Nopember 1985 jo nomor : 731 K/Sip/1975, tanggal 16-121975 ;
4.
Peraturan Per-Undang-undangan yang lainnya yang terkait dengan perkara ini ; MENGADILI
-
Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat Konpeksi / Para Penggugat Rekonpensi / Pembanding tersebut ;
-
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.340 /Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 23 Desember 2008, yang dimohonkan banding tersebut ;
MENGADILI SENDIRI : DALAM KONPENSI : - Mengabulkan gugatan Para Terbanding untuk sebagian ;
Penggugat
/
Para
-
Menyatakan Para Penggugat Konpensi / Para Terbanding adalah para ahli waris yang sah dari almarhum Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc ;
-
Menolak gugatan Para Penggugat / Para Terbanding untuk selain dan selebihnya ;
DALAM REKONPENSI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi / Pembanding untuk sebagian ; 2.
Menyatakan Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi / Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3.
Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 2,4,6 tertanggal 11 Mei 2007 dan Akta Jual Beli No. 026.027.028 tertanggal 21 September 2007 yang dibuat dan dilakukan dihadapan Notaris/PPAT MOCH. DIDIT ERVANDHI, SH ;
4.
Menghukum Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi / Para Terbanding atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah-tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A.Yani No.66 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dan Jalan Ketintang Baru II/2 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, serta di Jalan Ketintang Baru II/4 Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya yang dikenal dengan nama Hotel Cemara dalam keadaan baik dan sempurna serta menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi ( Ismoyo Haryanto ) sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan tersebut diatas dan atau yang diberi kuasa ;
5.
Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Pembanding selain dan selebihnya ;
II
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : - Menghukum Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk
tingkat banding sebesar Rp.175.000,00,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; Demikian diputus dalam siding musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 27 Mei 2009 oleh kami : H. HARJOTO,SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH, M.Hum. dan MADE RAWA ARYAWAN, SH, M.Hum. para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 April 2009 Nomor : 107/Pdt.Pen/2009/PT.Sby, dan putusan tersebut diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta JOPIE ADAM, SH. MS, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. HAKIM ANGGOTA, ttd
KETUA MAJELIS, ttd
SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH,M.Hum H.HARJOTO,SH. ttd MADE ARWA ARYAWAN, SH, M.Hum PANITERA PENGGANTI ttd JOPIE ADAM, SH. MH
Perincian biaya banding : Redaksi Putusan Rp. 5.000,Materai Rp. 6.000,Pemberkasan Rp. 164.000,Jumlah Rp. 175.000,Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA, ttd H. JOKO SABAR, S, SH. NIP. 040028213
P UT U S A N No. 1786 K/Pdt/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G REPUBLIK INDONESIA Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : 1. Ir. I PUTU NGURAH SUTISNA, M.Si., 2. Dokter JUTAKA KETUT SIDHARTA, keduanya bertempat tinggal di Jalan Ketintang Baru 4 B Nomor 26 Surabaya, dalam hal ini memeri kuasa kepada RONALD NAPITUPULU, SH., dan kawan-kawan, para Advokad, berkantor di Jalan Ketintang Madya No. 101, Surabaya,
Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/para Terbanding ; melawan: 1. Ir. POERWADI DJOJONEGORO, bertempat tinggal di Jalan Tidar No. 98, RT.003, RW.007, Keluarahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Surabaya, 2. Ir. SMOYO HARYANTO, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Raya Nomor 34 RT. 02 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, 3. MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., Notaris, beralamat di Jalan Pandugo Timur I/A, 8-9 Surabaya
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II dan Turut Tergugat/para Pembanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan II telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II, dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa di Surabaya telah hidup pasangan suami isteri yang syah antara Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., dengan IKUKO MIKAMI SANDHI, sebagaimana bukti dalam surat keterangan nikah, tertanggal 16 Maret 1967 dari Kedutaan Besar RI di Tokyo, (vide : P.1). Dan, dalam perkawinannya melahirkan dua anak keturunannya bernama Ir. I PUTU NGURAH SUTISNA, M.Si., Penggugat I dan dr. JUTAKA KETUT SIDHARTA, Penggugat II. (vide : P.2) Bahwa IKUKO MIKAMI SANDHI, ibu kandung Para Penggugat yang berdomisili di Jalan Ketintang Baru 11/4 Surabaya (vide : P.3), sudah cukup usia dan sedang mengalami sakit secara psikis (kejiwaan), sebagaimana
dalam surat keterangan dari Dinas Kesehatan Angkatan Laut, RUMKITAL, Dr. Ramelan, tertanggal 28 September 2007, (vide : P.4), maka dalam gugatan ini, Para Penggugat selaku anak kandung, menjadi pengampu atas ibu kandungnya, sebagaimana bukti adanya Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1 057/Pdt.P/2007/PN.Sby., tertanggal 28 November 2007, (vide : P.5). Dengan demikian Para Penggugat dapat dipandang sah sebagai ahli waris yang juga ikut mewakilinya ; Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2007, Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, ayah Para Penggugat telah meninggal dunia sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Camat Gayungan tertanggal 2 Juli 2007, (vide : P.6). Dimana tiga hati kemudian, Selasa 18 Juni 2007, saat upacara Ngaben, seseorang bernama SANTOSO WIDJOJO dan BUDIARSO datang dan bercerita kepada para Penggugat bahwa Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, (alm), ayah Para Penggugat telah ada ikatan Pinjam Meminjam berupa uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO, Tergugat I ; Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, Selasa, 19 Juni 2007 hadir pula seseorang bernama EKO TJAHJONO juga menyampaikan kabar serupa kepada Para Penggugat. Malahan, menurut EKO TJAHJONO, Para Penggugat diundang Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., Tergugat, yang akan menjelaskan perihal pinjaman uang Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, (alm), ayah Para Penggugat kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO, Tergugat I ; Bahwa 10 hari kemudian, Para Penggugat datang dan menghadap kepada Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., Turut Tergugat, guna konfirmasi terkait pinjaman uang ayah Para Penggugat kepada Tergugat I, Salah satu keterangan Turut Tergugat Kepada Para penggugat bahwa Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, (alm), mempunyai hutang kepada Tergugat I, uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan Jaminan 3 (tiga) sertifikat tanah. Bahkan Turut Tergugat menceritakan jika ia diminta oleh Budiarso dan Santoso Widjojo, orang-orang dekat Tergugat I untuk segera membalikkan nama sertifikat-sertifikat tersebut dengan alasan Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., sudah meninggal dunia, namun dijawab oleh Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan karena ada ahli warisnya ; Bahwa kemudian Tergugat I, Ir. POERWADI DJOJONEGORO, mengaku telah memberi pinjaman uang kepad Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, (alm), ayah Para Penggugat, yaitu uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sebagaimana dalam Bukti Surat Tanda Terima dengan 3 (tiga) sertifikat tanah untuk disimpan sebagai jaminan pembayaran hutan oleh Tergugat I, (vide : P.7). Adapun 3 (tiga) sertifikat tanah sebagai jaminan tersebut antara lain : a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 67/Kelurahan Ketintang, seluas 419 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 2 Februari 1 1991, nomor 604/S/1992, terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya,
b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No.76/ Kelurahan Ketintang, seluas 252 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 23 September 1992, nomor 1596/S/1992, terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, c. Sebidang tanah Hak Milik No. 1438/Kelurahan Ketintang, seluas 308 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 23 September 1992, nomor 1579/S/1992, terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, Ketiga bidang tanah tersebut (HGB 67, HGB 76, dan Hak Milik 1438) terdapat sebuah bangunan yang berdiri di atasnya dan dikenal sebagai HOTEL CEMARA terletak di Jalan A. Yani 66 Surabaya. Kesemuanya, tercatat atas nama Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, ayah Para Penggugat, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 Jo Pasal 6, Surat Pengakuan Hutang, dengan masa waktu pinjaman 6 (enam) bulan. Berlaku sejak tanggal 11 Mei 2007 dan berakhir tanggal 11 November 2007, sebagaimana dalam legalisasi oleh Notaris PROBO NURIASARI, SH., nomor 009/2007 tertanggal 11 Mei 2007. (vide : P.8) ; Bahwa tampaknya sesudah ayah Para Penggugat meninggal, Tegugat I dengan berbagai cara telah berusaha hendak menguasai dengan cara menjual atau memindah tangankan kepada orang lain, hany berdasar Surat PERSETUJUAN DAN KUASA di bawah tangan antara Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., dengan IKUKO MIKAMI SANDHI, Ibu kandung Para Penggugat yang telah dipalsu, dengan cap stempel oleh Notaris SLAMET SOEPRAKTIKNO, SH, (vide: P.9), seolah ada tanda tangan persetujuan dari IKUKO MIKAMI SANDHI.Padahal Ibu Para Penggugat tidak pernah tanda tangan persetujuan apalagi ketemu dan menghadap kepada Notaris. Bahwa terhadap tanda tangan palsu itu, kini, telah Penggugat laporkan ke Polres Surabaya Timur, sebagaimana bukti dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol STPU903/ X11/2007/SPK, tertanggal 01 Desember 2007 , (vide : P.10) ; Bahwa pada tanggal 11 Mei 2007, Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, ayah Para Penggugat MEMBERI KUASA kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO, Tergugat I, tentang pengurusan tanah seperti dalam HGB No. 76, SHM No. 1438 dan HGB No. 67 dihadapan Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH. Turut Tergugat, sebagaimana bukti dalam TURUNAN Akta KUASA, nomor 3, 5, dan 7. (vide: P.11). Namun pada hari yang sama pula telah ada Surat Pengakuan Hutang Ayah Para Penggugat dengan Tergugat I, sebagaimana poin 6 tersebut di atas. Seharusnya, sesudah Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc,
meninggal 16 Juni 2007, maka segala urusan dan transaksi terkait Tergugat I, adalah dengan Para Penggugat sebagai ahli warisnya ; Bahwa terhadap Surat Kuasa Persetujuan di atas, secara juridis sudah tidak dapat digunakan manakala Pemberi Kuasa sudah meninggal dunia. Dengan demikian transaksi jual beli yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II, berdasa Akta Jual Beli oleh Notaris/PPAT MOCH. DIDIT ERVADHI, SH. Turut Tergugat, Nomor 026/2007, 027/2007, dan 028/2007, tertanggal 21 September 2007, adalah cacat hukum, tidak sah, dan batal demi hukum. Sebab, Surat Kuasa tersebut menjadi gugur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1813 KUH Perdata/BW. Bahwa II ―Pemberian kuasa berakhir : dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa‖. Bahwa selanjutnya terhadap hutang-hutang atas pinjaman uang Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, kepada Tergugat I, dimana saat ayah Para Penggugat masih hidup atau sesudah mulai pinjam uang sampai dengan bulan terakhir sebelum meninggal, hampir setiap hari telah dibayarkan uang angsuran/cicilan bunga pinjamannya. Mulai tanggal 15 Mei 2007 sampai dengan tanggal 12 Juni 2007. Terhitung , sudah Rp. 93.260.000,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) uang cicilan bunganya telah dibayarkan kepada Tergugat I melalui SANTOSO WIDJOJO, orang dekat Tergugat I, sebagaimana bukti adanya tanda terima oleh SANTOSO WIDJOJO (vide : P.12) ; Bahwa Tergugat I, kembali dengan berbagai macam cara telah berusaha hendak membalik namakan 3 (tiga) sertifikat tanah yang sebagai jaminan tersebut ke nama Ir. ISMOYO HARYANTO, Tergugat II, berdasar Surat Kuasa yang tidak sah, cacat, dan batal demi hukum itu, antara lain : a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 67/Kelurahan Ketintang, seluas 419 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 2 Februari 1 1991, nomor 604/S/1992, terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, atau yang dikenal sebagai persil di Jalan Ketintang Baru 11/4 Surabaya. Sebagaimana dalam Akte Jual Beli, nomor 026/2007, tanggal 21 September 2007, Pendaftaran Badan Pertanahan Nasional tanggal 04 Februari 2008. b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 76/Kelurahan Ketintang, seluas 252 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi
tertanggal 23 September 1992, nomor 1596/S/1992, terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, atau yang dikenal sebagai HOTEL CEMARA, di Jalan A. Yani 66 Surabaya. Sebagaimana dalam Akte Jual Beli, nomor 027/2007 tanggal 21 September 2007, Pendaftaran Badan Pertanahan Nasional tanggal 04 Februari 2008. c. Sebidang tanah Hak Milik No. 1438/Kelurahan Ketintang, seluas 308 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 23 September 1992, nomor 1579/S/1992, terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, atau yang dikenal sebagai persil di Jalan Ketintang Baru II/2 Surabaya, Sebagaimana dalam Akte Jual Beli nomor 028/2007 tanggal 21 September 2007. Pendaftaran Badan Pertanahan Nasional tanggal 04 Februari 2008. Dengan proses Jual Beli pada tanggal 21 September 2007, oleh Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., Turut Tergugat, sesudah ayah Para Penggugat meninggal. Dengan demikian Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas proses transaksi jual beli, hanya berdasar Surat Kuasa, padahal Pemberi Kuasa sudah meninggal dunia. Mestinya, terhadap transaksi jual beli tersebut harus dengan Para Penggugat sebagai ahli warisnya. Itu sebabnya terhadap proses transaksi jual dimaksud adalah proses transaksi yang tanpa alas hak dan cacat hukum setidaknya harus dinyatakan Batal demi Hukum. Bahwa kemudian agar supaya ada sebuah kepastian hukum, maka terhadap perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari, atas keterlambatan dalam memenuhi putusan ini ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut : Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan seluruh Gugatan Para Penggugat ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Para Ahli Waris yang Sah dari almarhum Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, yang meninggal tanggal 16 Juni 2007 ; 3. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; 4. Menyatakan Sah atas Surat Pengakuan Hutan Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc, dengan Ir. POERWADI DJOJONEGORO, sebagaimana dalam Legalisasi oleh Notaris PROBO NURIASARI, SH., nomor 009/2007 tertanggal 11 Mei 2007 ; 5. Menyatakan Proses Transaksi atas terbitnya Akte Jual Beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT MOCH. DIDIT ERVADHI, SH;‘‘ Turut Tergugat adalah tidak sah, cacat, dan Batal Demi Hukum atas 3 (tiga) sertifikat tanah yang kini telah berganti nama kepada Tergugat II, antara lain : a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 67/Kelurahan Ketintang, seluas 419 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 2 Februari 1 1991, nomor 604/S/1992, terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No.76/ Kelurahan Ketintang, seluas 252 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 23 September 1992, nomor 1596/S/1992, terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, c. Sebidang tanah Hak Milik No. 1438/Kelurahan Ketintang, seluas 308 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal
23 September 1992, nomor 1579/S/1992, terletak
di Kelurahan
Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan ke tiga sertifikat tanah tersebut pada point 6 Gugatan Penggugat dalam keadaaan baik dan tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara atau Polisi ; 7. Menghukum Turut Tergugat agar mematuhi isi Putusan ini ; 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari setiap lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya ; 9. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvorbaar blj voorraad) meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat ; 10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Dan, atau, Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon adanya putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A. Yani No. 66 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 76 seluas 252 m², Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 67 seluas 419 m² terletak di Jalan Ketintang Baru II/A dan Sertifikat Hak Milik No. 1438 dengan luas 308 m² yang terletak di Jalan Ketintang Baru II/2 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan ini dibuktikan dengan nama pemilik ketiga sertifikat tersebut yaitu atas nama Penggugat Rekonvensi / Ir. ISMOYO HARYANTO serta berdasarkan Akta
Jual Beli No. 026,027,028 tertanggal 21 September 2007 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT MOCH. DIDIT ERVADHI, SH.; Bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas sebelumnya adalah milik Ir. I Ketut Sandhi, M.Sc dan pada tanggal 11 Mei 2007 dihadapan Notaris/PPAT MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., ketiga obyek tanah dan bangunan tersebut telah di jual oleh Ir. I Ketut Sandhi, M.Sc kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO dan saat itu harga telah disepakati untuk ketiga obyek tanah dan bangunan tersebut di atas di jual dengan harga seluruhnya Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), dan harga tersebut oleh Penggugat Rekonvensi / Ir. POERWADI DJOJONEGORO telah dibayar sebagaimana yang tercantum di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 11 Mei 2007 Pasal 2 ; Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi membeli tanah dan bangunan yang dikenal dengan nama Hotel Cemara tersebut pada tanggal 11 Mei 2007 sampai dengan 20 September 2007 tidak ada yang merasa keberatan termasuk para ahli waris Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., karena Tanah dan Bangunan/Hotel Cemara tersebut telah di jual oleh orang tuanya sehingga sejak saat itu pemasukan Hotel Cemara di ambil dan disetorkan kepada Penggugat Rekonvensi / Ir. POERWADI DJOJONEGORO sebagai pemilik yang sah, Kemudian Penggugat kepada orang lain yaitu Ir. ISMOYO HARYANTO pada tanggal 21 September 2007 yang dilakukan dan dihadapan Notaris/PPAT MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., dengan Akta Jual Beli No. 026.027.028. dan untuk menjamin kepastian hukum maka Penggugat Rekonvensi / ISMOYO HARYANTO mengkonversikan atau membalik namakan pemilik Sertifikat tersebut ; Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi/Ismoyo Haryanto membeli tanah dan bangunan tersebut di atas pada tanggal 21 September 2007 berselang beberapa bulan tepatnya pada tanggal 11 Desember 2007 para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi datang dengan membawa banyak orang dengan maksud dan tujuan untuk menguasai serta mengambil alih tanah dan bangunan serta uang pemasukan Hotel Cemara secara paksa sehingga Penggugat Rekonvensi/Ismoyo Haryanto sebagai pemilik tanah dan bangunan/Hotel Cemara yang sah dan pembeli yang beretikat baik sangat dan sangat dirugikan atas perbuatan para Tergugat Rekonvensi tersebut dan pembeli yang beretikat baik haruslah mendapat perlindungan Hukum ; Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berupaya untuk melakukan upaya damai dan meminta serta menegur secara baik-baik agar kiranya para Tergugat Rekovensi meninggalkan/menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi tapi upaya baik Penggugat Rekonvensi tersebut selalu menemui jalan buntu sehingga dengan sangat berat hati Penggugat Rekonvensi melaporkan perbuatan para Tergugat Rekonvensi tersebut ke pihak Kepolisian ; Bahwa akibat para Tergugat Rekonvensi menduduki, menguasai dan mengambil uang pemasukan Hotel Cemara yang terletak di Jalan A. Yani No. 66 Surabaya tersebut Penggugat Rekonvensi / ISMOYO HARYANTO mengalami kerugian yang tidak sedikit jumlahnya, dan berdasarkan bukti penerimaan 3 bulan terakhir sebelum para Tergugat Rekonvensi mengambil pengelolaan Hotel Cemara tersebut yaitu bulan September
sampai November 2007 dimana pada bulan September pemasukan Hotel Cemara sebesar Rp.119.310.000,- (seratus Sembilan belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) bulan Oktober 2007 sebesar Rp.132.617.500 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), bulan November 2007 sebesar Rp.144.507.500,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga rata-rata kerugian yang diambil dari penerimaan 3 bulan terakhir sejak bulan September, Oktober, dan November adalah Rp.132.165.000 (seratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) ; Bahwa akibat perbuatan para Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang menguasai dan mengambil uang pemasukan Hotel Cemara sejak bulan Desember 2007 hingga sekarang yaitu bulan Agustus 2008 Penggugat Rekonvensi/Ismoyo Haryanto sebagai pemilik tanah dari bangunan/Hotel Cemara yang sah sangat dirugikan dan kerugian tersebut belum termasuk bulan berikutnya dan Tergugat Konvensi juga mengalami kerugian moril karena nama baiknya dirugikan serta dianggap/di tuduh telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam jual beli Hotel tersebut atas kerugian moril tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti kerugian sejumlah Rp. 2. 000. 000. 000,- (dua milyar rupiah); Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak menjadi illusoir/sia-sia kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bersedia untuk membayar uang yang telah diambil selama ini dari Hotel Cemara dan Karena Gugatan Penggugat Rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat maka berdasarkan Pasal 227 HIR Mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Surabaya cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap harta milik para Tergugat Rekonvensi yaitu : 1. Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Ketintang Baru IV/08 Kelurahan Ketintang
Kecamatan
Gayungan Kota Surabaya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.77 seluas ±272 m². 2. Tanah pekaranagan yang diatasnya berdiri sebuah rumah batu yang terletak di Jalan Ketintang Baru IV/26 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik No. 860 seluas ± 755 m² atas nama Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc. 3. Tanah pekarangan kosong yang terletak di Jalan Ketintang Baru II/16 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dengan
Sertifikat Hak Milik No. 867 seluas ±393 m², atas nama IKUKO MIKAMI SANDHI. 4. Tanah pekarangan yang di atasnya ada rumah yang terletak di Jalan ketintang Baru IV/2, Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik No. 1689 seluas ±224 m² atas nama Ir. I KETUT SANDHI, M.SC. 5. Bahwa karena ada kekhawatiran dari Penggugat Rekonvensi kalau tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi tersebut di jual atau di alihkan kepada pihak lain maka Mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Surabaya cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan lebih dahulu untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A Yani No. 66 dengan Sertifikat Hak Gum Bangunan No. 76 seluas 252 m², Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 67 seluas 419 terletak di Jalan Ketintang Baru IV/2 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya yang lebih dikenal dengan nama Hotel Cemara. 6. Bahwa agar supaya ada kepastian hukum maka terhadap perkara perdata ini mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari setiap keterlambatan dalam memenuhi putusan yang telah mempunyai hukum tetap.
7. Bahwa oleh karena gugatan balas/Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi di dasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh para Tergugat Rekonvensi maka berdasarkan Pasal 180 HIR sehingga Putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoer baar bij vooraad) walaupun ada bantahan, bandingan atau kasasi dari para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut : A. Dalam Tindak Pendahuluan :
Meletakkan Sita Jaminan terhadap ketiga obyek tanah dan bangunan/Hotel Cemara yang terletak di Jalan A Yani No.66, tanah dan bangungan yang terletak di Jalan Ketintang Baru II/4 dan tanah serta bangunan yang terletak di Jalan Ketintang Baru II/2 yang ketiganya terletak di Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya yang notabene tanah dan bangunan tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi yang saat gugatan Rekonvensi ini diajukan masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi secara melawan Hukum dan juga ada kekhawatiran kalau ketiga obyek tanah dan bangunan tersebut di jual atau di alihkan kepada
pihak
lain
oleh
Para
Tergugat
Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
Meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi yaitu berupa :
-
tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Ketintang Baru IV/08 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.77 seluas ±272 m² atas nama Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc.
-
tanah pekaranagan yang diatasnya berdiri sebuah rumah baru yang terletak di Jalan Ketintang Baru IV/26 Kelurahan
Ketintang
Kecamatan
Wonocolo
Kota
Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik No. 860 seluas ± 755 m² atas nama Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc. -
tanah pekarangan kosong
yang
terletak
di Jalan
Ketintang Baru II/16 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dengan Sertifikat Hak Milik No. 867 seluas ±393 m², atas nama IKUKO MIKAMI SANDHI. -
tanah pekarangan yang di atasnya ada rumah yang terletak di Jalan ketintang Baru IV/2, Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik No. 1689 seluas ±224 m² atas nama Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc.
B. Dalam Pokok Perkara : 9. Mengabulkan
Gugatan
Penggugat
Rekonpensi
seluruhnya. 10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan berupa :
untuk
-
Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A Yani No. 66 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ketintang Baru II/4 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ketintang Baru 11/2 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya yang ketiga obyek tersebut lebih dikenal dengan nama Hotel Cemara.
-
Tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Ketintang Baru IV/08 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 77 seluas ±252 m². atas nama Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc.
-
tanah pekaranagan yang diatasnya berdiri sebuah rumah baru yang terletak di Jalan Ketintang Baru IV/26 Kelurahan
Ketintang
Kecamatan
Wonocolo
Kota
Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik No. 860 seluas ± 755 m² atas nama Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc. -
tanah pekarangan kosong
yang
terletak
di Jalan
Ketintang Baru II/16 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dengan Sertifikat Hak Milik No. 867 seluas ±393 m², atas nama IKUKO MIKAMI SANDHI. -
tanah pekarangan yang di atasnya ada rumah yang terletak di Jalan ketintang Baru IV/2, Kelurahan Ketintang
Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik No. 1689 seluas ±224 m² atas nama Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc. 11. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum. 12. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.2,4,6
tertanggal
11
Mei
2007
dan
Akta
Jual
Beli
No.026.027.028 tertanggal 21 September 2007 yang dibuat dan dilakukan di Notaris/PPAT MOCH. DIDIT ERVADHI, SH. 13. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A.Yani No. 66 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Jalan Ketintang Baru II/2 Kelurahan Ketintang Kecamatan wonocolo Kota Surabaya dan Jalan Ketintang Baru II/4 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya yang dikenal dengan nama Hotel Cemara dalam keadaan baik dan sempurna dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Ismoyo Haryanto sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan tersebut diatas dan atau yang diberi kuasa. 14. Menghukum para Tergugat Rekonvensi oleh karenanya untuk membayar ganti rugi sejumlah :
-
Kerugian materiil sebesar Rp.132.165.000 x 8 bulan =Rp.1.057.320.000,-
-
Moril/kerugian immaterial =Rp.2.000.000.000,-
Rp.3.057.320.00 0,Kepada Penggugat Rekonvensi/Ismoyo Haryanto. 15. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari setiap ia lalai mematuhi isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 16. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan banding, kasasi dari para Tergugat Rekonvensi. Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil Putusan, yaitu Putusan No.340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut : DALAM KONVENSI : 19. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; 20. Menyatakan Para penggugat adalah Para ahli waris yang sah dari almarhum Ir. I ketut Sandhi, M.Sc yang meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2007 ; 21. Menyatakan para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
22. Menyatakan sah atas surat pengakuan hutang antara Ir. I Ketut Sandhi, M.Sc dengan Ir. Poerwadi Djojonegoro sebagaimana dalam legalisasi oleh Notaris Probo Nuriasari, SH dengan Nomor 009/2007 tertanggal 11 Mei 2007 ; 23. Menyatakan proses transaksi atas terbitnya akta jual beli yang dibuat oleh Notaris / PPAT Moch. Didit Ervandhi, SH / Turut Tergugat adalah tidak sah / cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas 3 ( tiga ) sertifikat tanah yang telah berganti nama menjadi atas nama Tergugat II antara lain : g. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 67 / Kelurahan Ketintang, seluas 419 m², sebagaimana diuraikan 2 Februari 1991 Nomor 604/S/1992 terletak di Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya ; h. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 76 / Kelurahan Ketintang, seluas 252 m² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 23 September 1992 Nomor 1596/1922, terletak di Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya ; i.
Sebidang tanah Hak Milik No. 1438 / Kelurahan Ketintang seluas 308 m², sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 23 September 1992 Nomor 1597, terletak di Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.
24. Menghukum Tergugat-I , Tergugat-II dan Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan ketiga sertifikat tanah tersebut diatas dalam keadaan baik dan tanpa syarat kepada Para Penggugat dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara atau Polisi ; 25. Menghukum Turut Tergugat agar mematuhi isi putusan ini ; 26. Menghukum
Para
Tergugat
untuk
membayar
uang
paksa
(dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) perhari setiap lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya ; 27. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ; DALAM REKONVENSI : Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ; DALAM KOVENSI/REKONVENSI : Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat dan Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No.134/PDT/2009/PT.Sby tanggal 27 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut : - Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat
Konvensi/
Para
Penggugat
Rekonvensi/Pembanding tersebut ; -
Membatalkan putusan pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008, yang dimohonkan banding tersebut ;
MENGADILI SENDIRI : DALAM KONVENSI
-
Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk sebagian;
-
Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Terbanding adalah para ahli waris yang sah dari almarhum Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc.;
-
Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk selain dan selebihnya;
DALAM REKONVENSI: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi/Pembanding untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ; 3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.2,4,6 tertanggal 11 Mei 2007 dan Akta Jual Beli No.026,027,028 tertanggal 21 September 2007 yang dibuat dan dilakukan dihadapan Notaris/PPAT MOCH. DIDIT ERVADHI, SH; 4. Menghukum
Para
Tergugat
Rekonvensi/Para
Penggugat
Konvensi/Para terbanding atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah-tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A.Yani No. 66 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Jalan Ketintang Baru II/2 Kelurahan Ketintang Kecamatan wonocolo Kota Surabaya dan Jalan
Ketintang
Baru
II/4
Kelurahan
Ketintang
Kecamatan
Wonocolo Kota Surabaya yang dikenal dengan nama Hotel Cemara
dalam keadaan baik dan sempurna dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II (Ismoyo Haryanto) sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan tersebut diatas dan atau yang diberi kuasa ; 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi/Pembanding selain dan selebihnya ; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : - Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para
Penggugat
Konvensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.175.000,00,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 2 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.340/Pdt.G/2008/PN.Sby., Jo. No.134/PDT/2009/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2010 ; Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan Tergugat II/pata Pembanding yang pada tanggal 9 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 22 Maret 2010 dan tanggal 7 April 2010 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang , bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :
I.
Bahwa Judex Facti Tingkat Banding tidak cermat dan salah di dalam pertimbangan hukum, pada halaman 11 alinea II Jo halaman 20 alinea terakhir Putusan aquo, yang pada pokoknya menyatakan yakni : Surat Pengakuan Hutang Nomor 009/2007, tanggal 11 Mei 2007 telah dilakukan pembatalan dengan bukti Surat Pembatalan, tanggal 11 Mei 2007. Bahwa di dalam putusan Judex Facti tersebut tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan, antara lain : 1. Pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat I, halaman 40 alinea 6, yang pada pokoknya menyatakan yakni bila pengakuan hutang antara Ir. I Ketut Sandhi, MSc., (ayah Para Penggugat) dengan Tergugat I (Vide bukti P-7) tidak pernah dilakukan pembatalannya oleh pihak-pihak yang bersangkutan ; 2. Surat Pengakuan Hutang No.009/2007, tanggal 11 Mei 2007 (Bukti P.7) tersebut dengan batas waktu pelunasan hutang sampai dengan tanggal 11 November 2007 ; 3. Surat Bukti P.8 Tanda Terima oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I
(Ir.POERWADI
DJOJONEGORO)
yang
telah
memberi
pinjaman uang kepada Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc. (alm) (orang tua
Para
Pemohon
Kasasi/Terbanding/Penggugat),
uang
sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan Bukti Surat Tanda Terima 3 (tiga) sertifikat tanah (obyek sengketa) untuk disimpan sebagai jaminan pembayaran hutang, tertanggal 11 Mei 2007 ;
4. Surat Bukti P-17 sampai dengan P-27, Bukti Tanda Terima Uang Angsuran/Cicilan Bunga Pinjaman dari I KETUT SANDHI (ayah para Pemohon Kasasi / Para Terbanding / para Penggugat), Penerima : SANTOSO (vide halaman 19, dan 20 Putusan Judex Facti Tingkat I perkara a quo), dan menurut pertimbangan hukum halaman 35 Alinia I Putusan Judex Facti Tingkat I, yang ada pokoknya menyatakan yakni ayah Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/para Penggugat semasa hidupnya sudah membayar bunga dari hutangnya yakni mulai 15 Mei 2007 sampai dengan tanggal 12 Juni 2007 sejumlah Rp.93.260.000 (bukti P.17 sampai dengan P.27) ; 5. Surat Bukti P.6, Surat Keterangan Waris, yang pada pokoknya menyatakan
bahwa
I
KETUT
Penggugat/Terbanding/Pemohon
Kasasi)
SANDHI
(ayah
meninggal
dunia
tanggal 16 Juni 2007 (vide Pertimbangan Hukum Judex Facti Tingkat It halamann 33 Alinea V) ; 6. Pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat I pada halaman 35 Alinea II Putusan perkara a quo, yang pada pokoknya menyatakan, yakni : ―Menimbang, bahwa tentang adanya pembayaran Penggugat
bunga kepada
uang
yang
Tergugat
I
dibayarkan juga
oleh
diperkuat
keterangan saksi yang diajukan Tergugat-Tergugat
pihak dengan yakni
SANTOSO WIDJOJO tersebut yang mana pada keterangannya membenarkan bahwa bukti P.17 sampai dengan P.27 yang
diperlihatkan kepadanya di depan persidangan adalah benara untuk pembayaran bunga harian‖. 7. Pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat II pada halaman 11 Alinea I Putusan a quo, dan Pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat I pada halaman 35 Alinea III Putusan a quo, yang pada pokoknya menyatakan yakni berdasarkan keterangan Saksi EKO TJAHYONO adalah sebagai saksi dan melihat sendiri dalam perjanjian pinjam meminjam antara Tergugat I / Pembanding
I
/
Termohon
Kasasi
I
(Ir.
POERWADI
DJOJONEGORO) dengan I KETUT SANDHI (ayah Para Pemohon Kasasi / para Terbanding / para Penggugat) ; 8. Pertimbangan Hukum Judex Facti Tingkat I pada halaman 35 Alinea IV Putusan a quo, yang pada pokoknya menyatakan yakni Saksi ZAENAL ARIFIN dan EKO TJAHYONO, adalah selain mengetahui sendiri juga turut sebagai saksi dalam Akta Pengakuan Hutan ; Bahwa, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa telah terbukti Surat Bukti P-7, Surat Pengakuan Hutang No. 009/2007, tertanggal 11 Mei 2007, adalah sah. Seandainya benar ―quod non‖ memang ada Kesepakatan Pembatalan pada tanggal 11 Mei 2007, kenapa Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., (orang tua Para Pemohon Kasasi / Para Terbanding / Para Penggugat) masih membayar hutang-hutangnya mulai tanggal 15 Mei 2007 sampai dengan tanggal 12 Juni 2007 sejumlah Rp.93.260.000,(Bukti P.17 sampai dengan P.27),_karena tanggal 16 Juni 2007 Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., telah meninggal dunia? Apalagi Surat Kesepakatan Pembatalan, tertanggal 11 Mei 2007 tersebut tanpa didukung oleh Bukti lain dan keterangan Saksi ; Maka, timbul pertanyaan kenapa Bukti Surat Kesepakatan Pembatalan tidak diajuakan di persidangan tingkat I ketika ada pemeriksaan saksi-saksi? ;
II.
Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Agmtg Mahkamah Agung-RI berkenan agar Surat Pembatalan tanggal 11 Mei 2007 tersebut untuk dikesampingkan ; Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung-RI berkenan untuk menerima keberatan dari para Pemohon Kasasi, atau mohon agar pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding tersebut di atas untuk ditolak atau tidak dapat diterima; Bahwa, Judex Facti tingkat II (Banding) telah salah dan tidak cermat di dalam amar Putusannya, yang pada pokoknya menyatakan yakni :
―Menyatakan
Tergugat
Rekonvensi/Para
Penggugat
Konvensi/Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum‖. Bahwa Judex Facti Tingkat Banding perkara a quo tersebut di dalam Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan Putusannya tidak dapat membuktikan dimana letak dan/atau adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi / Tergugat Rekonvensi / Para Terbanding, kenapa tiba-tiba muncul di dalam amar putusannya?; Bahwa berdasarkan hal tersebut maka, di dalam putusan Judex Facti tersebut selain salah di dalam menerapkan atau melanggar hukum, dan juga tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan; Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para Pemohon Kasasi / Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi / Para Terbanding telah tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ; Bahwa justru sebaliknya, bahwa Para Termohon Kasasi/Pembanding/Para Tergugat dan Turut Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan alasan sebagi berikut : a. Surat Bukti P.7, Surat Pengakuan Hutang, tertanggal 11 Mei 2007, belum berakhir masa waktu perjanjian hutang piutang yaitu berakhir sampai dengan tanggal 11 November 2007, namun Para Termohon Kasasi (paraTergugat dan Turut Tergugat)
telah
melakukan
perbuatan
menerbitkan
Akta
Perjanjian Pengikatan Jual Beli, tertanggal 11 Mei 2007 (vide Pertimbangan Hukum Judex Facti Tingkat I pada halaman , 39 Alinea II, dan Pertimbangan Hukum Judex Facti Tingkat II pada halaman 19, dan 20 Putusan perkara a quo) ; b. Surat Bukti P.8, Tanda Terima oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I
(Ir. POERWADI DJOJONEGORO) yang telah
memberi pinjaman uang kepada Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc. (alm) (orang tua Para Pemohon Kasasi / terbanding / Penggugat), uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan Bukti Surat Tanda Terima 3 (tiga) sertifikat hutang. Tertanggal 11 Mei 2007; c. Bahwa Akta-Akta Perjanjian Jual Beli tersebut (bukti TI.5, TI.7, dan TI.7) adalah diterbitkan oleh Para Termohon Kasasi (Para Pembanding / Para Tergugat dan Turut Tergugat) atas dasar Perjanjian
sebab
yang
palsu
atau
causa
yang
tidak
diperbolehkan karena bertentangan dengan Pasal 1320 ke-4 KUHPerdata dan oleh karena itu perbuatan Para Pemohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau melanggar Pasal 1365 KUHPerdata (pertimbangan hukum dan kesimpulan Judex Facti Tingkat I pada halaman 39 Alinea IV Putusan perkara a quo) ; Bahwa, dengan berdasarkan uraian di atas maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI berkenan untuk menerima keberatan para Pemohon Kasasi.
III.
Bahwa, para Pemohon Kasasi telah keberatan atas putusan Judex Facti tingkat banding, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
―Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.2,4,6 tertanggal 11 Mei 2007 dan Akta Jual Beli No.026.027.028 Notaris/PPAT MOCH. DIDIT ERVADHI, SH.‖, dan
Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi/untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah dan bangunan obyek Ismoyo Haryanto).
Bahwa di dalam putusan Judex Facti tersebut selain salah di dalam menerapkan atau melanggar hukum, juga tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan, antara lain : a. Pertimbangan hukum halaman 34 Alinea 4 Putusan Judex Facti Tingkat I, yang pada pokoknya menyatakan yakni Surat Bukti P-7 tentang Pengakuan Hutang antara Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., (ayah Para Penggugat / para Terbanding
/
Para
Pemohon
Kasasi)
dengan
Ir.
POERWADI DJOJONEGORO (Tergugat I / Pembanding I / Termohon KASASI I) bahwa tanggal 11 Mei 2007, Telah terjadi pengakuan Hutang sebesar Rp.3.000.000.000,(tiga milyar rupiah) dengan masa waktu pinjaman selama jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung tanggal 11 Mei 2007 dan berakhir 11 November 2007, dengan jaminan 3 (tiga) sertifikat tanah (obyek sengketa) ;
b. Surat Bukti P.8, Tanda Terima oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I
(Ir. POERWADI DJOJONEGORO) yang telah
member pinjaman uang kepada Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc.
(alm)
(
orang
tua
Kasasi/Terbanding/Penggugat),
Para
Pemohon
uang
sebesar
Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), untuk disimpan sebagai jaminan pembayaran hutang tertanggal 11 Mei 2007 ; c. Surat Bukti P-17 sampai dengan P-27, Bukti Tanda Terima Uang Angsuran/Cicilan Bunga Pinjaman dari Ir. I KETUT
SANDHI,
M.Sc.,
(ayah
Para
Pemohon
Kasasi/Para Terbanding/para Penggugat), dan menurut pertimbangan hukum halaman 35 Alinia I Putusan Judex Facti Tingkat I, yang pada pokoknya menyatakan yakni ayah
Para
Pemohon
Kasasi/Para
Terbanding/para
Penggugat semasa hidupnya sudah membayar bunga dari hutangnya yakni mulai 15 Mei 2007 sampai dengan tanggal 12 Juni 2007 sejumlah Rp.93.260.000 (bukti P.17 sampai dengan P.27) ; d. Surat Bukti P.6, Surat Keterangan Waris, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., (ayah meninggal
Penggugat/Terbanding/Pemohon dunia
tanggal
16
Juni
Kasasi) 2007
(Vide
Pertimbangan Hukum Judex Facti Tingkat I, halaman 33 Alinea V) ;
e. Pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Putusan a quo dan Pertimbangan hukum Judex Facti tingkat I pada halaman 35 Alinea III Putusan a quo yang pada pokoknya menyatakan yakni berdasarkan keterangan Saksi EKO TJAHYONO adalah sebagai SAKSI dan melihat sendiri dalam perjanjian pinjam meminjam antara Tergugat I / Pembanding I / Termohon Kasasi I (Ir. POERWADI DJOJONEGORO) dengan Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., (ayah Para Pemohon Kasasi / para Terbanding / para Penggugat) ; f. Pertimbangan Hukum Judex Facti Tingkat I pada halaman 35 Alinea IV Putusan a quo yang pada pokoknya menyatakan yakni Saksi ZAENAL ARIFIN dan EKO TJAHYONO, adalah selain mengetahui sendiri juga turut sebagai saksi dalam Akta Pengakuan Hutang ; g. Bahwa Pertimbangan hukum halaman 19 dan 20 Putusan Judex Facti Tingkat II, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Bukti TI – 5, TI-7, dan TI-9 berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli, No.2,4,6 tertanggal 11 Mei 2007 tersebut adalah tidak lepas dan diterbitkan dalam waktu yang bersamaan dengan terbitnya Surat Bukti TI-4, TI-6, dan TI-8 berupa Surat Kuasa Mutlak atas tanah dan bangunan obyek sengketa tanggal 11 Mei 2007. Faktanya bahwa semua Bukti Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Mutlak tersebut di atas dibuat
tidak lepas dan dalam waktu yang bersamaan dengan Surat Pengakuan Hutang, tanggal 11 Mei 2007 (Bukti P,7) ; h. Bahwa Akta-Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut (bukti TI.5, TI.7, dan TI.7) adalah diterbitkan oleh Para Termohon Kasasi (Para Pembanding/Para tergugat dan Turut Tergugat) atas dasar Perjanjian sebab yang palsu atau causa yang tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan Pasal 1320 ke-4 KUPerdata dan oleh Karena itu perbuatan
Para
Pemohon
Kasasi
telah
melakukan
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau melanggar Pasal 1365
KUHPerdata
(vide
pertimbangan
hukum
dan
kesimpulan Judex Facti Tingkat I pada halaman 39 Alinea IV Putusan Perkara a quo) ; i.
Pertimbangan hukum dan kesimpulan pada halaman 39 Alinea terakhir Putusan Judex Facti Tingkat I, yang pada pokoknya menyatakan yakni bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli, No. 2, 4, 6 tertanggal 11 Mei 2007 tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
j.
Pertimbangan hukum dan kesimpulan Judex Facti Tingkat I nada halaman 40 Alinea II. Yang pada pokoknya menyatakan
yakni
ternyata
tidak
terbukti
adanya
perjanjian jual beli atas obyek sengketa antara orang tua Para Penggugat (ayah Para Pemohon Kasasi) dengan para Tergugat/Para Termohon Kasasi, dan yang terbukti adalah hutang piutang (vide bukti P-7);
k. Bahwa sebagai bukti adanya jual beli atas tanah dan bangunan obyek sengketa antara Termohon Kasasi I / Pembanding I / Tergugat I (POERWADI DJOJONEGORO) dengan Termohon Kasasi II / Pembanding II / Tergugat II (ISMOYO HARYANTO) adalah Akta Jual Beli No. 026, 027, 028 tertanggal 21 September 2007 ; Bahwa berdasarkan uraian di atas sehingga dapat disimpulkan yakni setelah meninggalnya I KETUT SANDHI (orang tua Pemohon Kasasi / Terbanding / Penggugat), tanggal 16 Juni 2007, maka atas hak untuk menjual tanah dan bangunan obyek sengketa oleh Termohon Kasasi I / Pembanding I / Tergugat I (POERWADI DJOJONEGORO) kepada Termohon Kasasi II / Pembanding II / Tergugat II (ISMOYO HARYANTO) adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli, No. 2, 4, 6 tertanggal 11 Mei 2007 dan Surat Kuasa Mutlak, tanggal 11 Mei 2007; Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jual beli tersebut di atas adalah TIDAK SAH (Batal demi Hukum) karena dengan menggunakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli. No. 2, 4, 6 tertanggal 11 Mei 2007 tersebut adalah TIDAK SAH dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan SURAT KUASA MUTLAK mengenai peralihan hak atas tanah yang telah dilarang oleh peraturan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982, dan melanggar Pasal 1320 ke-4 KUHPerdata. Apalagi semua Akta-Akta tertanggal 11 Mei 2007 tersebut diterbitkan karena didahului adanya pinjam-meminjam, tertanggal 11 Mei 2007 (bukti P.7) dengan barang-barang agunan yang dijadikan sebagai obyek jual beli; Bahwa, seandainya benar ―quod non‖ Perjanjian Pengikatan Jual Beli, No.2, 4, 6 tertanggal 11 Mei 2007 dan Akta Jual Beli No. 026, 027, 028, tertanggal 21 September 2007 tersebut adalah sah. Apakah Surat Bukti berupa Perjanjian Perjanjian Pengikatan Jual Beli, 11 Mei 2007 tersebut di atas dapat dikatakan sebagai bukti Hak Milik atas tanah dan bangunan obyek sengketa? Hal ini berbeda dengan Akta Jual Beli. Oleh karena Perjanjian Pengikatan Jual Beli dimaksud belum terjadi peralihan hak milik atas tanah dan bangunan obyek sengketa dari Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., (orang tua Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding / Para Penggugat) kepada Termohon Kasasi I / Pembanding I / Tergugat I (Ir. POERWADI DJOJONEGORO, maka jual beli dengan ISMOYO HARYANTO (Termohon Kasasi II / Pembanding II /Tergugat II tersebut adalah TIDAK SAH (Batal demi Hukum); Bahwa, seandainya benar ―quod non‖ Perjanjian pengikatan Jual Beli tanggal 11 Mei 2007 tersebut merupakan surat bukti hak milik, kenapa masih ragu sehingga masih diterbitkan lagi surat kuasa
mutlak, tanggal 11 Mei 2007 ? Padahal terbitnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli, tanggal 11 Mei 2007 dan Kuasa Mutlak, tanggal 11 Mei 2007 atas tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut karena dilator belakangi (ada hubungan causautas) dengan adanya Pinjam Meminjam Uang (Surat Pengakuan Hutang, tanggal 11 Mei 2007) dengan jaminan/agunan tanah dan bangunan obyek sengketa (Bukti P.7 dan P.8); Bahwa berdasarkan Yurisprudensi, maka Jual Beli Tanah dan bangunan obyek sengketa dengan menggunakan ―Surat Kuasa Mutlak‖ tersebut di atas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan: - Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1982; -
Pasal 1320 ke-4 KUH Perdata.
Sehingga perbuatan hukum jual-beli tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut batal demi hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas maka, jual beli atas tanah dan bangunan obyek sengketa oleh Ir. POERWADI DJOJONEGORO (Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I) kepada pihak ketiga (Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II (ISMOYO HARYANTO) adalah cacat hukum/batal demi hukum, oleh karenanya maka Akta Jual Beli No. 026, 027, 028 tertanggal 21 September 2007 tersebut adalah tidak sah/batal demi hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulannya yakni bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat adalah satusatunya Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah atas tanah-tanah dan bangunan obyek sengketa. Bahwa, dengan berdasarkan uraian di atas maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Agung RI berkenan untuk menerima keberatan Para Pemohon Kasasi tersebut. KESIMPULAN Bahwa dengan batalnya demi hukum jual beli tanah dan bangunan obyek sengketa melalui ―Surat Kuasa Mutlak‖ tersebut, maka bubungan hukum yang terjadi dalam kasus di atas adalah berupa bubungan hukum hutang-piutang uang dengan tanah dan bangunan obyek sengketa sebagai agunannya (vide Yurisprudensi). Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai alasan-alasan ke I sampai dengan ke III : Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan alasan akta Perjanjian Pengikatan Jual-Beli No. 2, 4, 6 (vide bukti T.I-5, T.I-6, dan T.I-7 ) masing-masing tanggal 11 Mei 2007 adalahs sah dan tidak melawan hukum (halaman 15 putusan Pengadilan Tinggi), telah salah menerapkan hukum oleh karena fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri adalah hubungan hukum antara Ir. I
Ketut Sandhi dengan Tergugat I Ir. Poerwadi Djojonegoro adalah merupakan hubungan hukum hutang piutang (P.7 dan P.8) berupa pengakuan hutang selama 6 bulan dengan bunga 2,67% per bulan dan bunga tersebut telah dibayar sampai dengan tanggal 12 Juni 2007 sebesar Rp.93.260.000,- (P.17 sampai dengan P.27) ; Bahwa adalah tidak logis apabila pada tanggal 11 Mei 2007 itu juga dibuat lagi akte No. 2, 3 dan 4 berupa perjanjian jual beli atas obyek sengketa tanpa dilakukan pembatalan lebih dahulu terhadap surat pengakuan hutang No.009/2007 tanggal 11 Mei 2007, yang telah dibayar bunganya selama 1 (satu) bulan itu juga tidak logis akta jual-beli No. 2, 3, 4 dan 6 dibuat pada hari dan tanggal yang sama dengan Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Ir. Poerwadi Djojonegoro dan Ir. I Ketut Sandhi tersebut ; Bahwa menurut hukum seharusnya dengan meninggal Ir. I KETUT SANDHI, M.Sc., pada tanggal 16 Juni 2007 maka akta kuasa persetujuan untuk menjual No.12 tanggal 30 April 2007 (T.I-4) tersebut, berakhir (Pasal 1813 KUH Perdata jo. Pasal 1819 KUH Perdata) dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan akta jual-beli, atas obyek sengketa karena obyek sengketa sudah harus beralih kepada ahli warisnya yaitu para Penggugat; Menimbang, bahawa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. Putu Ngurah Sutisna dan kawan, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby. tanggal 27 Mei 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.340/Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 23 Desember 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi / para Tergugat dan Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI: MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI dari para Pemohon Kasasi : 1. I PUTU NGURAH SUTISNA, 2. JUTAKA KETUT SIDHARTA tersebut ; MEMBATALKAN PUTUSAN Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby. tanggal 27 Mei 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.340/Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 23 Desember 2008 ; MENGADILI SENDIRI : DALAM KONVENSI : 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para penggugat adalah Para ahli waris yang sah dari almarhum Ir. I ketut Sandhi, M.Sc yang meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2007 ; 3. Menyatakan para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ; 4. Menyatakan sah atas surat pengakuan hutang antara Ir. I Ketut Sandhi, M.Sc dengan Ir. Poerwadi Djojonegoro sebagaimana dalam legalisasi oleh Notaris Probo Nuriasari, SH dengan Nomor 009/2007 tertanggal 11 Mei 2007 ; 5. Menyatakan proses transaksi atas terbitnya akta jual beli yang dibuat oleh Notaris / PPAT Moch. Didit Ervandhi, SH / Turut Tergugat adalah tidak sah / cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas 3 ( tiga ) sertifikat tanah yang telah berganti nama menjadi atas nama Tergugat II antara lain : a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 67 / Kelurahan Ketintang, seluas 419 m², sebagaimana diuraikan 2 Februari 1991 Nomor 604/S/1992 terletak di Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya ; b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 76 / Kelurahan Ketintang, seluas 252 m² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 23 September 1992 Nomor 1596/1922, terletak di Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya ; j.
Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1438 / Kelurahan Ketintang seluas 308 m², sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 23 September 1992 Nomor 1597, terletak di Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.
6. Menghukum Tergugat-I , Tergugat-II dan Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan ketiga sertifikat tanah tersebut diatas dalam keadaan baik dan
tanpa syarat kepada Para Penggugat dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara atau Polisi ; 7. Menghukum Turut Tergugat agar mematuhi isi putusan ini ; 8. Menghukum
Para
Tergugat
untuk
membayar
uang
paksa
(dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) perhari setiap lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya ; 9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;
DALAM REKONVENSI : Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ; Menghukum para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan
yang
dalam
tingkat
kasasi
ini
ditetapkan
sebesar
Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
Demikianlah
diputuskan
dalam
rapat
permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH., dan Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM., Hakim Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam siding siding terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Hapsari, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim-Hakim Anggota :
Ketua :
ttd./ Dr.H.Mohammad Saleh, SH.,MH. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM. Mappong, SH.
Biaya-biaya :
ttd./ H.
Abdul
Kadir
Panitera Pengganti :
1. Materai. . . . . . . . . . . . …. SH.
Rp.
6.000,-
2. Redaksi. . . . . . . . . . . . …
Rp.
5.000,-
3. Administrasi kasasi. . . . ..
Rp.489.000,-
Jumlah. . . . . . . . . …
Rp.500.000,-
ttd./Budi Hapsari,
CATATAN : Bahwa isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Desember 2010, Nomor : 1786 K/Pdt/2010, telah diberitahukan kepada : - Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II / Para Terbanding , (1. I PUTU NGURAH SUTISNA, 2. JUTAKA KETUT SIDHARTA), Melalui kuasa hukumnya Sdr. RONALD NAPITUPULU, SH dan Rekan, pada tanggal 23 Pebruari 2012 ; -
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II dan Turut Tergugat / Para Pembanding, (1. Ir. POERWADI DJOJONEGORO; 2. ISMOYO HARYANTO; 3. MOCH. DIDIT ERVADHI, SH.), melalui kuasa hukumnya Sdr, LAMIDI HARIYANTO, SH; masing-masing pada tanggal 20 Pebruari 2012;
Surabaya, 05 Maret 2012 Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya, ttd H.M. R A M L I, SH., MH. NIP. 19540922.1985.12.1.002
CATATAN : Bahwa salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Desember 2010, Nomor : 1786 K/Pdt/2010, di diberikan dan permintaan dari :
-
Sdr. SUGENG NUGROHO, selaku kuasa dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II / Para Terbanding, (I PUTU NGURAH SUTISNA, Cs) pada tanggal 27 Maret 2012;
Surabaya, 27 Maret 2012 A.n. Panitera / Sekretaris, Pengadilan Negeri Surabaya Wakil Panitera ttd H. SATRIO PRAYITNO, SH. MH, NIP. 19600223.1981.03.01.002
Kepada Yth.
Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Di Mahkamah Agung RI Jalan Merdeka Utara No. 13 Jakarta Pusat M e l a l u i, Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Di Pengadilan Negeri Surabaya Jl. Raya Arjuno No. 16 - 18 Surabaya Surabaya. KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI Atas MEMORI PENINJAUAN KEMBALI Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008 Ir. I PUTU NGURAH SUTISNA, MSi. Bertempat tinggal di Perumahan Puri Lidah Kulon Indah Blok A/9 Surabaya dan dr. JUTAKA KETUT SIDHARTA, bertempat tinggal di RT. 002, RW. 002, Desa Sumberdadi, Kec. Mantup, Kab. Lamongan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUGENG NUGROHO, SH., dan AKH. ZAMRONI UMMATULLAH, SH., S.Pd.I Advokat / Penasehat Hukum Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum ― YAYASAN GRAHADI BRAWIJAYA ―, alamat Pusat : Komplek Pondok Mutiara Blok RA – 18, Sidoarjo, Cabang : Jl. Suromenggolo – Ponorogo, dan WR. Soepratman No. 10 Pacitan – Jawa Timur, berdasarkan Kuasa Khusus Tanggal 23 April 2012 ; ---------------------------------selanjutnya sebagai -------------------------------------------------------------------Para Termohon Peninjauan Kembali. MELAWAN Para Pemohon Peninjauan Kembali; 4. Ir. POERWADI DJOJONEGORO, bertempat tinggal di Jalan Tidar No. 98, RT/RW. 003 / 007, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya ; 5. Ir. ISMOYO HARYANTO, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Raya No. 34, RT. 02, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat ;
I.
PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam perkara Peninjauan Kembali aquo menyampaikan dasar Kontra Memori Peninjauan Kembali, diuraikan sebagai berikut : 1. Bahwa, PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI menyampaikan Kontra Memori Peninjauan Kembali berdasarkan sejak diterima Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008 pada tanggal 16 April 2012 dari Pengadilan Negeri Surabaya , sehingga sesuai Pasal 72 ayat (2) UU No. 14 Th. 1985 Jo UU No. 5 Th 2004 Jo UU No. 3 Th. 2009 Tentang Mahkamah Agung, maka tenggang waktu untuk Kontra Memori Peninjauan Kembali telah memenuhi ketentuan yang dimaksud, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima salinan permohonan Peninjauan Kembali.; 2. Bahwa, PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI menyampaikan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI yang memutus perkara aquo di Mahkamah Agung RI melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai yang ditentukan dalam pasal 72 ayat (3) UU No. 14 Th 1985 Jo UU No. 5 Th. 2004 Jo UU No. 3 Th 2009 Tentang Mahkamah Agung; 3. Bahwa, PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI menyampaikan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Memori Peninjauan Kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 Jo Putusan Pengadila Tinggi Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008, atas maksud : (1) MEMBENARKAN atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008 (2) MENOLAK seluruhnya Keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008 ;
4. Bahwa, adapun inti Amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby, tanggal 23 Desember 2008 yang dimohonkan Peninjauan Kembali oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai berikut : MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. I. PUTU NGURAH SUTISNA, 2. JUTAKA KETUT SIDHARTA tersebut : Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008 ; MENGADILI SENDIRI : DALAM KONVENSI 28. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ; 29. Menyatakan para penggugat adalah para ahli waris yang sah dari almarhum Ir. I ketut Sandhi, M.Sc yang meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2007 ; 30. Menyatakan para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ; 31. Menyatakan sah atas surat pengakuan hutang antara Ir. I Ketut Sandhi, M.Sc dengan Ir. Poerwadi Djojonegoro sebagaimana dalam legalisasi oleh Notaris Probo Nuriasari, SH dengan Nomor 009/2007 tertanggal 11 Mei 2007 ; 32. Menyatakan proses transaksi atas terbitnya akta jual beli yang dibuat oleh Notaris / PPAT Moch. Didit Ervandhi, SH / Turut Tergugat adalah tidak sah / cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas 3 ( tiga ) sertifikat tanah yang telah berganti nama menjadi atas nama Tergugat II antara lain : k. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 67 / Kelurahan Ketintang, seluas 419 m², sebagaimana diuraikan 2 Februari 1991 Nomor 604/S/1992 terletak di Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya ; l.
Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 76 / Kelurahan Ketintang, seluas 252 m² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 23 September 1992 Nomor 1596/1922, terletak di Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya ;
m. Sebidang tanah Hak Milik No. 1438 / Kelurahan Ketintang seluas 308 m², sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 23
September 1992 Nomor 1597, terletak di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.
Kelurahan Ketintang,
33. Menghukum Tergugat I , Tergugat II dan Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan ketiga sertifikat tanah tersebut diatas dalam keadaan baik dan tanpa syarat kepada Para Penggugat dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara atau Polisi ; 34. Menghukum Turut Tergugat agar mematuhi isi putusan ini ; 35. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) perhari setiap lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya ; 36. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ; DALAM REKONVENSI Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ; Menghukum para Termohon Kasasi / Tergugat I dan II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu ); II.
Dasar PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI mengenai MEMBENARKAN dan MENOLAK seluruhnya Keberatan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008, diuraikan sebagai berikut : 1. Bahwa, Para Termohon Peninjauan Kembali MENOLAK seluruhnya Keberatan Pertama Para Pemohon Peninjauan Kembali dan MEMBENARKAN atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008, dijelaskan : a. Surat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Desember 2009, perihal mohon petunjuk (Terlampir I), isinya : -
Bahwa perkara No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., telah diajukan permohonan banding oleh ISMOYO HARYANTO, dkk, semula Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi / Para Pembanding pada tanggal 31 – 12 – 2008 melalui kuasanya ;
-
Bahwa pada tanggal 17 – 02 – 2009 Terbanding JUTAKA KETUT SIDHARTA dan I PUTU NGURAH SUTISNA telah mencabut kuasanya kepada kuasanya Drs. LUQMANUL HAKIM,
SH. MH. Dan FARIDATUL BAHIYAH, SH. MH atas surat kuasa tertanggal 14 – 05 – 2008 dan pemberitahuan pencabutan tersebut telah diberitahukan ke Pengadilan Negeri Surabaya ; -
Bahwa pada tanggal 21 – 02 – 2009 Terbanding JUTAKA KETUT SIDHARTA dan I PUTU NGURAH SUTISNA memberikan kuasa kepada advokat RONALD NAPITUPULU, SH. dkk dan kuasa tersebut didaftar di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 – 02 – 2009 ;
-
Bahwa pada tanggal 30 – 06 – 2009 putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134 / PDT/2009/PT.Sby. turun ke Pengadilan Negeri Surabaya dan dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya mencatumkan Kuasa Terbanding yaitu : Drs. LUQMANUL HAKIM, SH. MH ( berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 – 05 – 2008 ) juga kepada RONALD NAPITUPULU, SH. ( Surat Kuasa tertanggal 21 – 02 – 2009 ) ;
-
Bahwa Jurusita telah memberitahukan isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut pada Drs. LUQMANUL HAKIM, SH. MH di kepaniteraan Pengadilan negeri Surabaya atas permintaan kuasanya dan ia tidak keberatan, pertanggal 24 – 07 – 2009 ;
-
Bahwa karena tenggang waktu 14 hari telah habis, dan para pihak tidak ada yang mengajukan upaya hukum kasasi, maka putusan Pengadilan Tinggi tersebut menjadi Berkekuatan Hukum tetap ;
-
Selanjutnya Pembanding mengajukan Permohonan Eksekusi atas putusan Rekonpensi dari Pengadilan Tinggi yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tersebut ;
-
Atas Permohonan Eksekusi tersebut Penggugat Konpensi JUTAKA KETUT SIDHARTA dan I PUTU NGURAH SUTISNA keberatan dan mengajukan protes, karena : 1. Ia / Kuasanya yang baru RONALD NAPITUPULU, SH. belum diberitahu isi putusan Pengadilan tinggi, sehingga belum dapat menentukan sikap ; 2. Pemberitahuan isi putusan kepada kuasanya yang lama Drs. LUQMANUL HAKIM, SH. MH. dianggap tidak sah, karena kuasa tersebut sudah dicabut pada tanggal 17 – 02 – 2009 dan pencabutan tersebut sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Drs. LUQMANUL HAKIM, SH. MH. sudah tidak berhak lagi sebagai kuasanya ; Sedangkan pihak Pemohon Eksekusi berpendapat putusan tersebut layak untuk dilaksanakan karena sudah diberitahukan kepada pihak-pihak secara patut ; Untuk itu kami mohon petunjuk Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya atas permasalahan tersebut di atas. Apakah
permohonan eksekusi sudah dapat ditindak lanjuti ataukah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 27 – 05 – 2009 No. 134 /PDT/2009/PT.Sby., harus diulang dan ditujukan kepada Kuasanya yang baru. b. Jawaban dari Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya , Perihal Mohon Petunjuk Pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134 /PDT/2009/PT.Sby., kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Tanggal 07 Januari 2010 (Terlampir II), isinya : 1. Bahwa dalam perkara No. 340 /Pdt.G/2008/PN.Sby., I PUTU NGURAH SUTISNA dan JUTAKA KETUT SIDHARTA membawa kuasa kepada : 1. Drs. LUQMANUL HAKIM, SH. MH. 2. FARIATUL BAHIYAH, SH. MH. Tanggal 14 Mei 2008 ; 2. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2009 pemberi kuasa mencabut kuasa tersebut ; 3. Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2009 pemberi kuasa member kuasa kepada RONALD NAPITUPULU, SH. dkk ; 4. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2009 Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya memberitahukan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Drs. LUQMANUL HAKIM, SH. MH. ; 5. Bahwa menurut pendapat kami oleh karena kuasa kepada Drs. LUQMANUL HAKIM,SH. MH. telah dicabut pada tanggal 17 Pebruari 2009 sedangkan pemberitahuan isi putusan Pengadilan tinggi Surabaya No. 134/PDT/2009/PT.Sby., kepada Drs. LUQMANUL HAKIM, SH. MH. tanggal 24 Juli 2009, pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut tidak sah, karena Drs. LUQMANUL HAKIM, SH. MH. sudah tidak lagi sebagai kuasa dari I PUTU NGURAH SUTISNA dan JUTAKA KETUT SIDHARTA / Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi – Terbading ; 6. Bahwa oleh karena itu isi putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut harus diberitahukan kepada yang berhak sebagai penerima kuasa atau langsung kepada Pihak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi – Terbanding ; Demikian untuk menjadi maklum dan mendapatkan perhatian. c. Surat dari Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Perihal Permohonan klarifikasi perkara No. 134/PDT/2009/PT.Sby., Jo 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 11 Mei 2010 (Terlampir II), isinya : 1. Sehubungan dengan surat pengaduan dari Sdr. Ronald Napitupulu, SH., dkk ( Kuasa hukum Sdr. I Putu Ngurah Sutisna dan Sdr. Jutaka Ketut Sidharta ) tanggal 14 Desember 2009
perihal tersebut diatas, yang telah terdaftar pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, tanggal 30 Desember 2009 Nomor : 1535/BP/A/XII/2009, untuk jelasnya fotocopy surat terlampir ; 2. Setelah Mahkamah Agung RI meneliti dan mempelajari dengan seksama pengaduan tersebut, diminta Saudara melakukan Pemantauan atas penanganan perkara No. 134/PDT/2009/PT.Sby., Jo 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., dengan tanpa mengurangi kewenangan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, dibawah koordianasi saudara selaku Ketua Pengadilan Tingkat Banding.
2.
Demikian, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. Bahwa, Para Termohon Peninjauan Kembali MENOLAK seluruhnya Keberatan Kedua Para Pemohon Peninjauan Kembali dan MEMBENARKAN atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008, dijelaskan : a. Bukti – bukti Para Pemohon Peninjauan Kembali terdiri : - Bukti Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 -
Bukti Putusan perkara Peninjauan Kembali / PK pidana Mahkamah Agung RI No. 7 PK/Pid/2011, tanggal 18 Maret 2011 ;
-
Bukti Putusan Mahkamah Agung RI No. 1317 K/Pid/2009, tanggal 28 Juli 2009 ;
-
Bukti Putusan Mahkamah Agung RI No. 816 K/Pid/2009, tanggal 03 November 2009 ;
-
Bukti Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya 358/Pdt/2011/PT.Sby., tanggal 11 Juli 2011
No.
b. Justru Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan melampirkan Bukti tersebut diatas, MENUNJUKKAN tidak PAHAM atas HUKUM, sebab : -
Bukti Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 SUDAH TERJAWAB Para Termohon Peninjauan Kembali sebagai Para Pemohon Kasasi dikabulkan sebagian pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 ;
-
Bukti Putusan perkara Peninjauan Kembali / PK pidana Mahkamah Agung RI No. 7 PK/Pid/2011, tanggal 18 Maret 2011, Bukti Putusan Mahkamah Agung RI No. 1317
K/Pid/2009, tanggal 28 Juli 2009 dan Bukti Putusan Mahkamah Agung RI No. 816 K/Pid/2009, tanggal 03 November 2009, adalah putusan perkara pidana tersebut, masih berhubungan dengan perkara perdata atas STATUS PEMILIKAN TANAH dan RUMAH yang belum ada putusan mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabay No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010, jadi putusan perkara pidana tersebut MEMBUKTIKAN suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata seperti yang dimaksud Pasal 67 huruf f UU No. 14 Th 1985 Jo UU No. 5 Th. 2004 Jo UU No. 3 Th. 2009 Tentang Mahkamah Agung, atas dasar :
-
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI. NOMER REGISTER : 628 K/Pid/1984; TANGGAL PUTUSAN : 22 Juli 1985; KAIDAH HUKUM: Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi sebelum memutus pokok perkara ini seharusnya menunggu dulu putusan Pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti. Bukti Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.358/Pdt/2011/PT.Sby., tanggal 11 Juli 2011 masih belum mempunyai kekuatan hukum dikarenakan masih ada Kasasi dan sampai sekarang belum ada putusan dari Mahkamah Agung RI, sebab terjadinya Akta Perikatan Jual Beli antara Para Pemohon Kasasi dengan Orang Tua Para Termohon Kasasi, asalnya dari Surat Kuasa Mutlak untuk menjual dari IKUKO MIKAMI SANDHI ( Orang Tua Perempuan Para Termohon Peninjauan Kembali ) kepada I KETUT SANDHI ( Orang Tua Laki – Laki Para Termohon Peninjauan Kembali ) dihadapan Notaris SLAMET SOEPRATIKNO, SH. Ternyata didalam Kontra Memori Kasasi dari Termohon Kasasi melalui Kuasa Hukum LAMIDI HARIYANTO, SH dan REKAN diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Januari 2012, DITEMUKAN dalam dalil Kontra Memori Kasasi suatu PENGAKUAN intinya tidak memerlukan Kuasa Mutlak untuk Menjual dari IKUKO MIKAMI SANDHI sebab harta yang dijual adalah harta pribadi ( asal ) I KETUT SANDHI dan Surat Kuasa Mutlak untuk Menjual dari IKUKO MIKAMI SANDHI tidak dihadapan Notaris SLAMET SOEPRATIKNO, SH. tetapi didalam kamar IKUKO MIKAMI SANDHI, ( Terlampir IV ), sebagai berikut : -
“ dalam hal ini Notaris hanya melaksanakan apa – apa atau hal – hal yang diminta oleh para pihak
dank arena saat itu I Ketut Sandhi yang meminta supaya Notaris / Slamet Soepratikno, SH tidak perlu masuk dan menemui Ikuko Mikami Sandhi cukup I Ketut Sandhi makanya I Ketut Sandhi meminta surat yang akan ditanda tangani oleh Ikuko Mikami Sandhi diminta dan sambil membawa surat akte tersebut I Ketut Sandhi masuk kamar menemui isterinya Ikuko Mikami Sandhi dan Notaris/Termohon Kasasi saat itu hanya diminta menunggu diluar.” -
“ perlu kiranya kami sampaikan didalam Kontra Memori Kasasi ini bahwa harta yang akan dijual oleh I Ketut Sandhi tersebut merupakan harta milik I Ketut Sandhi sendiri maka ia berhak untuk menjual harta miliknya dan hal tersebut sudah sesuai dengan surat pernyataannya I Ketut Sandhi sendiri yang menerangkan kalau tanah dan bangunan yang terletak di jalan A. Yani No. 66 Surabaya tersebut merupakan harta milik pribadi dari I Ketut Sandhi.”
Jadi menjadi suatu pertanyaan Kenapa bila harta itu adalah harta pribadi (asal) dari I KETUT SANDHI (Orang Tua Laki – Laki Para Termohon Peninjauan Kembali), masih memerlukan Kuasa Mutlak untuk Menjual dari IKUKO MIKAMI SANDHI (Orang Tua Perempuan Para Termohon Peninjauan Kembali) ? PENGAKUAN ini merupakan alat bukti pengakuan yang sempurna ( volledig bewijis ) terhadap siapa yang melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang telah mendapat kuasa khusus untuk itu, menurut pasal 174 HIR/311 Rbg/1925 BW dan dengan adanya pengakuan Para Tergugat tersebut, maka perselisihannya dianggap selesai, serta Hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut (Yurisprudensi MA.RI. tgl 27 – 10 – 1971 No.858 K/Sip/1971 dan No.496 K/Sip/1971 ) ; 3. Bahwa, Para Termohon Peninjauan Kembali MENOLAK seluruhnya Keberatan Ketiga dan Keempat Para Termohon Peninjauan Kembali dan MEMBENARKAN atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008, dijelaskan : a. Keberatan Ketiga dan Keempat oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali hanya pengulangan kembali Keberatan Pertama dan Kedua atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 Jo Putusan
Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008 dan sudah dibantah seluruhnya oleh Para Termohon Peninjauan Kembali ; b. Mengenai Surat Pembatalan Hutang, Notaris PROBO NURIASARI, SH dengan Notaris MOCH. DIDIT ERVANDHI, SH adalah SUAMI – ISTERI, Surat Pembatalan Hutang dibuat di Notaris PROBO NURIASARI, SH dan Akta Perikatan Jual Beli dibuat di Notaris MOCH. DIDIT ERVANDHI, SH., pembuatan Surat Pembatalan Hutan dan Akta Perikatan Jual Beli pada tanggal yang sama tanggal 11 Mei 2007 antara I KETUT SANDHI (Orang Tua Laki – Laki Para Termohon Peninjauan Kembali) dengan Para Pemohon Peninjauan Kembali dan sudah DIBANTAH dalam pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008, Hal. 23 – 24, isinya : Menimbang, bahwa terhadap alasan – alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai alasan – alasan ke I sampai dengan ke III : Bahwa, alasan – alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti / Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan alasan akta Perjanjian Pengikatan jual – beli No. 2, 4, 6 (vide bukti T.I – 5, T.I – 6 dan T.I – 7) masing – masing tanggal 11 MEI 2007 adalah sah dan tidak melawan hukum (halaman 15 putusan Pengadilan Tinggi) , telah salah menerapkan hukum oleh karena fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri adalah hubungan hukum antara Ir. I Ketut Sandhi dengan Tergugat I Ir. Poerwadi Djojonegoro adalah merupakan hubungan hukum hutang piutang (P.7 dan P.8) berupa pengakuan hutang selama bulan dengan bunga 2,67% per bulan dan bunga tersebut telah dibayar sampai dengan tanggal 12 Juni 2007 sebesar Rp.93.260.000,- (P.17 sampai dengan P.27) ; Bahwa, adalah tidak logis apabila pada tanggal 11 Mei 2007 itu juga dibuat lagi akte No. 2, 3, dan 4 berupa perjanjian jual beli atas obyek sengketa tanpa di lakukan pembatalan lebih dahulu terhadap surat pengakuan hutang No. 009/2007 tanggal 11 Mei 2007, yang telah dibayar bunganya selama 1 (satu) bulan itu juga tidak logis akta jual – beli No. 2, 3, 4, dan 6 dibuat pada hari dan tanggal yang sama dengan Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Ir. Poerwadi Djojonegoro dan Ir. I Ketut Sandhi tersebut ;
Bahwa, menurut hukum seharusnya dengan meninggalnya Ir. I Ketut Sandhi pada tanggal 16 Juni 2007 maka akta kuasa persetujuan untuk menjual No. 12 tanggal 30 April 2007 ( T.I – 4 ) tersebut, berakhir (Pasal 1813 KUHPerdata jo . Pasal 1819 KUHPerdata ) dan tidak dapat diajadikan dasar untuk menerbitkan akta jual – beli, atas obyek sengketa karena obyek sengketa sudah harus beralih kepada ahli warisnya yaitu para Penggugat ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I Putu Ngurah Sutisna dan kawan, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi / para Tergugat dan Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ; 4. Bahwa, dalil – dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibantah seluruhnya oleh dalil – dalil Para Termohon Peninjauan Kembali, maka perbuatan Para Pemohon Peninjauan Kembali sangat MERUGIKAN kepada Para Termohon Peninjauan Kembali merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ; 5. Bahwa, oleh sebab dalil – dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibantah seluruhnya oleh dalil – dalil Para Termohon Peninjauan Kembali, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pihak yang SALAH, maka Para Termohon Peninjauan Kembali Mohon Kepada Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali aquo untuk member biaya yang timbul dalam perkara Peninjauan Kembali aquo. Berdasarkan atas uraian diatas, PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI mohon Kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara aquo dalam pemeriksaan PENINJAUAN KEMBALI, berkenan memutus : MENGADILI 1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali untu seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Np. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008 ; 3. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara Peninjauan Kembali aquo.
Sidoarjo, 24 April 2012 Hormat Kami Kuasa Hukum Para Termohon Peninjauan Kembali,
1. SUGENG NUGROHO, SH 2. AKH. ZAMRONI UMMATULLAH, SH., S.Pd.I
