Politik Hukum Pengupahan : Suatu Kajian Terhadap Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Politik Hukum Pengupahan : Suatu Kajian Terhadap Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Aulia Milano Fakultas Hukum Universitas Pekalongan Jl. Sriwijaya No.3 Pekalongan 51111, Telp. (0285) 426800 Fax. 421096 Email : [email protected]/[email protected] Abstract: Determination of Minimum Wages District (UMK) is based on the Living Needs (KHL), productivity and economic growth aimed at achieving the KHL. The problem that arises "starting pull" between workers and employers to calculating MSE and the minimum wage/salary with hike demands of workers each year followed threats and anarchy. This paper is going to examine the impact of criminological aspects related to the determination of MSE for both workers and employers. As the blades of the analysis will be used theory of anomie, indonesian act No. 13 of 2003 on Labour and rules from the Minister of Manpower and Transmigration No. 7 of 2013 concerning Minimum Wage. Key word: policy of law, minimum wage and woker. Abstrak: Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang diarahkan pada pencapaian KHL. Permasalahan yang muncul adalah adanya “tolak tarik” antara pekerja dan pengusaha dalam penghitungan UMK dan tuntutan kenaikan Upah Minimum setiap tahun dari pekerja diikuti ancaman dan tindakan anarkis. Tulisan ini hendak mengkaji dari kriminologis dampak terkait penetapan UMK bagi pekerja maupun pengusaha. Sebagai pisau analisis akan digunakan teori anomie, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Kata kunci: politik hukum, upah minimum dan tenaga kerja Pendahuluan

serta diarahkan pada pencapaian

Penetapan Upah Minimum Kabu-

KHL

sesuai

dengan

komponen

paten Kota (UMK) dilakukan Guber-

maupun tahapan pencapaian KHL

nur yang didasarkan pada Kebutuhan

dan memperhatikan kondisi kemam-

Hidup Layak (KHL) dengan mem-

puan dunia usaha.

perhatikan produktivitas dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi 60

Gubernur

dalam

menetapkan

UMK memperhatikan rekomendasi

Aulia Milano : Politik Hukum Pengupahan...

61

Dewan Pengupahan Provinsi dan

mempertahankan pendapatnya ma-

Bupati/Walikota (sesuai daerahnya

sing-masing dan belum ada kesepa-

masing-masing). Rekomendasi Bu-

katan.

pati/Walikota berasal dari Dewan

Perbedaan tersebut, meminjam

Pengupahan Kabupaten Kota hasil

istilah Mahfud MD (1999), terjadi

pembahasan UMK. Dewan Pengupa-

karena adanya “tolak tarik” kepen-

han Kabupaten Kota terdiri dari

tingan dalam penghitungan UMK

unsur Pemerintah, Pengusaha dan

yang layak. Selain itu, pekerja

Pekerja serta menyertakan Badan

menuntut kenaikan UMK setiap

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten

tahun dan pengusaha keberatan

Kota.

memenuhi tuntutan kenaikan upah.

Pembahasan UMK 2016 belum

Kenaikan tersebut oleh pengusaha

ada titik temu. Sampai Senin (12/10),

dianggap tidak proporsional, apalagi

tujuh daerah belum menyerahkan

pertumbuhan ekonomi tahun 2015

usulan upah ke Gubernur Jateng.

masih tidak menentu akibat krisis

Sementara 28 kabupaten/kota sudah

ekonomi yang belum selesai.

mengusulkan UMK dengan nominal ganda. Pihak asosiasi pengusaha (Apindo) dan pekerja/buruh samasama

mengusulkan

UMK

dua

Permasalahan Tulisan

ini

akan

melakukan

kajian secara kriminologis penetapan

sampai tiga angka nominal (Suara

UMK

Merdeka, 13 Oktober 2015).

produktivitas dan memperhatikan

Salah satu Daerah yang belum

didasarkan

pada

KHL,

pertumbuhan ekonomi menimbulkan pertama,

menyerahkan usulan UMK 2016

permasalahan,

kepada Gubernur Jateng adalah

“tolak tarik” antara pekerja dan

Kabupaten Pekalongan. Pembahasan

pengusaha

UMK 2016 belum ada titik temu.

UMK yang layak; dan kedua, adanya

Faktor penyebabnnya adalah adanya

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun

perbedaan pendapat dalam peng-

diikuti ancaman dan tindakan anarkis

hitungan UMK yang layak antara

sehingga perlu ada solusi bagi pene-

pekerja dan pengusaha. Kedua pihak,

tapan UMK yang akan datang.

pekerja dan pengusaha (Apindo)

dalam

terjadi

penghitungan

62

Rechtldee Jurnal Hukum, Vol. 10. No. 1, Juni 2015

Pembahasan

kerja yang penting, yaitu kedudukan

Peran dan Kedudukan Tenaga

pekerja selama masa kerja terkait

Kerja

dengan upah yang diterima oleh

Tenaga kerja mempunyai peran serta

kedudukan

baik

adalah Upah Minimum yang besa-

sebagai pelaku maupun tujuan pem-

rannya telah ditetapkan masing-ma-

bangunan. Peran tenaga kerja terkait

sing Kabupaten Kota sesuai kom-

kemampuan pekerja untuk melaku-

ponen tahapan pencapaian KHL.

kan pekerjaan guna menghasilkan

UMK yang diterima pekerja selama

barang/jasa. Sedangkan kedudukan

ini belum sesuai harapan untuk

tenaga

kedudukan

memenuhi kebutuhan hidup yang

pekerja pada waktu sebelum, selama

layak bagi kemanusiaan guna mewu-

dan sesudah masa kerja.

judkan kesejahteraan pekerja dan

kerja

penting,

pekerja. Upah yang diterima pekerja

terkait

Kedudukan tenaga kerja sebelum masa

kerja

terkait

syarat-syarat

kerja. Syarat kerja yaitu memiliki keahlian dan ketrampilan (skill), tingkat

pendidikan,

intelektual

keluarganya.

kecerdasan

(intellectual

ques-

Politik Hukum Upah Minimum Politik hukum adalah hukum seperti apa yang digunakan untuk mengatur

kehidupan

bernegara,

tions/IQ), kecerdasan emosional dan

berbangsa dan bermasyarakat. Poli-

spiritual (emotional and spiritual

tik hukum yang akan digunakan

questions/ESQ). (Simanjuntak, 2009

mengatur kehidupan bermasyarakat,

: xiii). Kedudukan tenaga kerja

berbangsa

selama masa kerja terkait upah yang

sesuai dengan nilai-nilai maupun

diterima pekerja. Kedudukan tenaga

pandangan hidup (ideologi) dari

kerja sesudah masa kerja terkait uang

bangsa yang bersangkutan. (Fajar,

pesangon dari pemberi kerja, baik

1999: 1).

dan

bernegara

harus

perorangan, pengusaha, badan hu-

Politik hukum perlu memperhati-

kum swasta/negara dan badan lain-

kan tiga dimensi (variabel), yaitu

nya yang mempekerjakan tenaga

politik, hukum dan budaya yang di

kerja dan membayar upah/imbalan.

dalamnya

Salah satu kedudukan tenaga

tersimpan

seperangkat

nilai yang akan dijadikan sebagai


63

dasar kebijakan mengatur kehidupan

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

masyarakat sehingga mencerminkan

dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja

nilai-nilai luhur yang dimiliki suatu

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun

bangsa. (Lubis, 1999: 1). Perta-

2013 tentang Upah Minimum. Pene-

nyaannya, sejauhmana hukum dapat

tapan UMK dilakukan oleh Guber-

mengarahkan kehidupan bernegara,

nur

berbangsa dan bermasyarakat ?

Pengupahan Kabupaten Kota yang

atas

rekomendasi

Dewan

Politik hukum nasional adalah

didasarkan pada KHL dan memper-

kebijaksanaan hukum (legal policy)

hatikan produktivitas serta pertum-

yang hendak diterapkan atau dilak-

buhan ekonomi dan diarahkan pada

sanakan secara nasional oleh suatu

pencapaian KHL sesuai komponen

pemerintahan negara tertentu. (Ku-

dan tahapan pencapaian KHL.

sumah, 1986: 42). Politik hukum

Sistem penetapan UMK yang

nasional suatu negara perlu memper-

diatur dalam Undang Undang Nomor

hatikan sistem nilai, etika dan hukum

13 Tahun 2003 tentang Ketenagaker-

tidak tertulis. Etika adalah keyakinan

jaan maupun Peraturan Menteri

mengenai nilai-nilai. Etika berbicara

Tenaga

apa

dilakukan

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah

manusia, yaitu apa yang “benar”,

Minimum tersebut telah menyebab-

“baik” dan “tepat”. (L. Tanya, 2011:

kan terjadinya “tolak-tarik” antara

6).

pekerja

yang

seharusnya

Kerja

dan Transmigrasi

dengan

pengusaha

dan

Hukum seperti apa yang akan


digunakan dalam penetapan upah

diikuti ancaman dan tindakan anark-

tenaga kerja untuk memenuhi kebu-

is, baik oleh pekerja maupun pengu-

tuhan hidup layak bagi pekerja dan

saha.

keluarganya

guna

meningkatkan

Pertama,

“tolak-tarik”

dalam

kualitas, peran dan kedudukan serta

penetapan UMK. Hal ini terjadi

perlindungan tenaga kerja sesuai

karena ada perbedaan pendapat

harkat dan martabat kemanusiaan ?

antara pengusaha dan pekerja dalam

Pemerintah

telah

menetapkan

penghitungan

UMK.

kebijakan pengupahan seperti diatur

menghendaki

penetapan

dalam Undang Undang Nomor 13

dilakukan sesuai pencapaian KHL

Pengusaha UMK

64


sehingga besaran angka nominal

setiap tanggal 1 Mei buruh sedunia

UMK ada di bawah KHL, sementara

untuk menuntut hak-haknya kepada

pekerja menuntut penetapan UMK

majikan, yaitu hak mendapatkan

sama dengan atau di atas KHL, agar

upah yang layak, pengurangan jam

besaran angka nominal UMK sama

kerja, jaminan sosial, memperoleh

dengan KHL atau lebih besar dari

cuti dan hak berserikat. Lahirnya hari

KHL.

buruh sedunia ketika buruh Amerika

Kedua, tuntutan kenaikan UMK

Serikat sedang berdemontrasi dan

diikuti ancaman dan tindakan anar-

melakukan pemogokan kerja secara

kis. Tuntutan kenaikan upah tersebut

massal pada 1 Mei 1886 dibubarkan

disebabkan

secara paksa (baca: ditembaki) oleh

upah

yang

diterima

pekerja belum memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya

wajar

Secara

kriminologis,

adanya

meliputi

“tolak-tarik” antara pekerja serta

makanan minuman, sandang, peru-

pengusaha dan tuntutan kenaikan

mahan,

kesehatan,

UMK yang diikuti dengan ancaman

rekreasi dan jaminan hari tua.

dan tindakan anarkis tersebut terjadi

Ancaman

karena ada ciri-ciri, perbedaan serta

pekerja

secara

polisi dan tentara.

pendidikan, dan

tindakan

dilakukan

anarkis

dengan

cara

konflik diantara kelas-kelas sosial

mengerahkan massa buruh setiap

yang ada. Perbedaan dan konflik

rapat pembahasan UMK oleh Dewan

tersebut akan dianalisis menggu-

Pengupahan Kabupaten Kota dan

nakan teori yang berorientasi pada

berdemontrasi. Sedangkan ancaman

kelas sosial.

dari pengusaha dilakukan dengan

Salah satu teori yang berorientasi

pemindahan lokasi kegiatan usaha

pada kelas sosial tersebut adalah

(relokasi) dan pemutusan hubungan

teori anomie yang dikemukakan oleh

kerja (PHK).

Robert

Tindakan buruh turun ke jalan

Merton.

anomie berarti

Secara

harfiah

tanpa norma (IS.

berdemontrasi karena adanya peristi-

Susanto, 1991:45). Istilah anomie

wa “May Day” tanggal 1 Mei 1886

untuk

atau Hari Buruh sedunia. (Yuwono,

deregulation atau normlesness, yaitu

2014: 39). Hari Buruh diperingati

keadaan

menggambarkan tidak

ditaatinya

keadaan aturan


65

dalam masyarakat dan orang tidak

rendah (lower class) mempunyai

tahu apa yang diharapkan dari orang

kesempatan lebih kecil dalam men-

lain (Frank P. William dan Marilyn

capai tujuan dibandingkan dengan

McShane, 1988: 62).

golongan kelas yang lebih tinggi

Teori anomie mendasarkan anali-

(upper class). (Weda, 1996; 32).

sisnya pada bahaya yang melekat

Perbedaan kelas dan kesempatan

dalam setiap bentuk ketidaksesuaian

tersebut dapat menjadi faktor penye-

antara kebutuhan dan cara yang

bab terjadinya tolak tarik antara

dapat digunakan untuk memenuhin-

pekerja dengan pengusaha serta

ya; dan tahap tertentu dari struktur

tuntutan

sosial akan meningkatkan keadaan di

tahun.

kenaikan

UMK

setiap

mana pelanggaran terhadap aturan masyarakat akan menghasilkan tanggapan yang “normal”. (IS. Susanto, 1991: 45).

Tolah-tarik Penetapan UMK Dalam setiap penetapan UMK terjadi “tolak-tarik” antara pekerja

Dalam setiap masyarakat terdapat

dan pengusaha disebabkan, karena

tujuan-tujuan tertentu yang ditanam-

adanya perbedaan pendapat antara

kan kepada seluruh warganya. Untuk

pengusaha dan pekerja dalam peng-

mencapai tujuan tersebut terdapat

hitungan UMK. Pengusaha meng-

sarana-sarana yang dapat dipergu-

hendaki penetapan UMK dilakukan

nakan. Dalam kenyataannya tidak

sesuai pencapaian KHL sehingga

setiap orang dapat menggunakan

besaran angka nominal UMK ada di

sarana-sarana yang tersedia. Ke-

bawah KHL, sementara pekerja

adaan ini menyebabkan penggunaan

menuntut penetapan UMK sama

cara tidak sah dalam mencapai

dengan atau di atas KHL, agar besa-

tujuan dan akan timbul penyimpa-

ran angka nominal UMK sama

ngan dalam mencapai tujuan.

dengan KHL atau lebih besar dari

Dalam setiap masyarakat selalu

KHL.

terdapat struktur sosial yang berben-

Menurut Pasal 88 ayat (1) UU

tuk kelas-kelas, menyebabkan perbe-

Ketenagakerjaan (UU No.13/2013),

daan-perbedaan kesempatan dalam

setiap pekerja berhak memperoleh

mencapai tujuan. Golongan kelas

upah ataupun penghasilan yang

66


dapat memenuhi kebutuhan hidup

pokok dan tunjangan tetap yang

layak bagi kemanusiaan. Sedangkan

wajib dibayar setiap bulan atau 2

Pasal 88 ayat (2) UU Ketenagaker-

(dua) mingguan sesuai kesepakatan

jaan (UU No.13/2003) menyebut-

antara pekerja dan pengusaha. Oleh

kan, bahwa untuk mewujudkan

karena itu, pengusaha dilarang mem-

penghasilan yang memenuhi kebutu-

bayar upah lebih rendah dari upah

han hidup yang layak bagi kemanu-

yang telah ditetapkan. Upah Mini-

siaan pemerintah menetapkan kebi-

mum tersebut berlaku bagi pekerja

jakan pengupahan yang melindungi

yang mempunyai masa kerja kurang

pekerja.

dari 1 (satu) tahun dan diperuntuk-

Ketentuan di atas menunjukkan,

kan bagi pekerja lajang (bujang).

penghasilan yang memenuhi kebutu-

Penetapan upah minimum yang

han hidup layak bagi kemanusiaan

didasarkan pada KHL, produktivitas

adalah hak setiap pekerja dan

dan pertumbuhan ekonomi serta

Pemerintah telah menetapkan UMK

diarahkan pada pencapaian KHL

untuk memenuhi kebutuhan hidup

sesuai

yang layak bagi pekerja dan keluar-

pencapaian KHL. Ini berarti, peneta-

ganya. Hal ini sejalan dengan

pan UMK sangat bergantung pada

Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU

produktivitas


ekonomi pada tahun berjalan. Arti-

penghasilan yang memenuhi peng-

nya, penetapan UMK tahun 2016

hidupan yang layak adalah jumlah

dipengaruhi oleh produktivitas dan

penerimaan atau pendapatan pekerja

pertumbuhan ekonomi pada bulan

dari hasil pekerjaannya, sehingga

Oktober tahun 2015.

komponen

dan

dan

tahapan

pertumbuhan

mampu memenuhi kebutuhan hidup

Begitu pula, besaran angka nomi-

pekerja dan keluarganya secara

nal UMK setiap tahun juga dipe-

wajar meliputi makanan minuman,

ngaruhi kondisi ekonomi pada tahun

sandang, perumahan, pendidikan,

berjalan (ayat 1). Upah Minimum

kesehatan, rekreasi dan jaminan hari

diarahkan pada pencapaian KHL

tua.

(ayat 2). Pencapaian KHL merupa-

Upah Minimum adalah upah

kan perbandingan besarnya Upah

bulanan terendah terdiri atas upah

Minimum terhadap nilai KHL pada


67

periode yang sama (ayat 3). Untuk

pencapaian upah minimum sama

pencapaian KHL tersebut Gubernur

dengan KHL; kedua, memprediksi

menetapkan

pencapaian

nilai KHL sampai akhir tahun penca-

KHL dalam bentuk peta jalan penca-

paian; ketiga, memprediksi besaran

paian KHL bagi Perusahaan Industri

nilai upah minimum setiap tahun;

Padat Karya Tertentu dan bagi peru-

dan keempat, menetapkan prosentase

sahaan lainnya mempertimbangkan

pencapaian KHL dengan memban-

kondisi kemampuan dunia usaha

dingkan prediksi besaran upah mini-

(ayat 4).

mum dengan prediksi nilai KHL

tahapan

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan

setiap tahun.

ayat (4) di atas, menunjukkan perin-

Dalam penetapan UMK setiap

tah dalam penetapan upah minimum,

tahun, kata “diarahkan” dan “peta

yaitu pada kalimat “upah minimum

jalan” menyebabkan UMK tidak

diarahkan pada pencapaian KHL”

memenuhi KHL bagi pekerja dan

dan “Gubernur menetapkan tahapan

keluarganya. Hal ini disebabkan,

pencapaian KHL dalam bentuk peta

karena penghitungan UMK sudah

jalan pencapaian KHL”, sehingga

“diarahkan” dan “dipetakan” penca-

ketentuan tersebut telah membatasi

painnya. Dengan kata lain, sistem

upaya pencapaian tahapan KHL.

penetapan UMK sebagaimana diatur

Sedangkan peta jalan pencapaian

dalam Pasal 3 ayat (1) Permenaker-

KHL yang ditetapkan Gubernur juga

trans Nomor 7 Tahun 2013 tentang

merupakan pembatasan, agar UMK

Upah Minimum hanya melahirkan

tidak lebih besar dari pencapaian

pola hubungan industrial terfokus

KHL atau upah minimum angka

pada penentuan UMK dan bukan

nominalnya tidak di atas KHL atau

peningkatan kesejahteraan pekerja.

mengalami

kenaikan

yang

signifikan. Peta

jalan

Usulan

UMK

diajukan

oleh

Bupati/Walikota atas rekomendasi pencapaian

KHL

Dewan Pengupahan Kabupaten dan

menurut Pasal 4 Permenakertrans

Kota masing-masing. Usulan terse-

Nomor 7 Tahun 2013 dimulai dengan

but

langkah-langkah

berikut,

Pengupahan melakukan survey KHL

yaitu pertama, menentukan tahun

dan hasilnya digunakan sebagai

sebagai

diajukan

setelah

Dewan


68

dasar rekomendasi besaran UMK untuk disampaikan Bupati/Walikota masing-masing

dan

si Kabupaten Kota masing-masing. Di bawah ini diberikan contoh

selanjutnya

UMK 2015 di Propinsi Jawa Tengah.

Bupati/Walikota akan mengirimkan

Penetapan UMK didasarkan pada

usulan UMK tersebut kepada ma-

KHL, produktivitas dan pertumbu-

sing-masing Gubernur.

han ekonomi sesuai hasil survey

UMP/UMK ditetapkan Gubernur

Dewan Pengupahan Kabupaten Kota

tanggal 1 Nopember dan mulai

serta standar kehidupan yang layak

berlaku tanggal 1 Januari tahun beri-

di Kabupaten Kota pada Tahun 2014.

kutnya (UMK Tahun 2016 ditetap-

Adapun UMK Kabupaten Kota

kan Tahun 2015). Penetapan UMK

Tahun 2015 di Provinsi Jawa Tengah

tersebut didasarkan pada hasil survey

tersebut sebagaimana terlihat dalam

KHL pada Kabupaten Kota dengan

tabel UMK Tahun 2015 pada 35

memperhatikan rekomendasi Dewan

Daerah Kabupaten dan Kota pada

Pengupahan Kabupaten Kota sesuai

Provinsi Jawa Tengah (http://bisnis

komponen dan tahapan pencapaian

.liputan6.com/read/2137106/umk-

KHL. Pembahasan UMK dilakukan

2015-untuk-jawa-tengah-naik-1496,

bulan Oktober melalui rapat Dewan

diakses hari Senin, tanggal 28

Pengupahan Kabupaten Kota pada

September 2015 pukul 20.30 wib)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra-

sebagai berikut:

Tabel: 1 Daftar UMK 2015 pada Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 No Kabupaten/Kota Wilayah Besaran UMK 1 Kota Semarang Rp 1. 685.000,2 Kabupaten Demak Rp 1. 535.000.3 Kabupaten Kendal Rp 1. 383.000,4 Kabupaten Semarang Rp 1. 419.000,5 Kota Salatiga Rp 1. 287.000,6 Kabupaten Grobogan Rp 1. 160.000,7 Kabupaten Blora Rp 1. 180.000,8 Kabupaten Kudus Rp 1. 380.000,9 Kabupaten Jepara Rp 1. 150.000,10 Kabupaten Pati Rp 1. 176.500,-


No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Kabupaten/Kota Kabupaten Rembang Kabupaten Boyolali Kota Surakarta Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sragen Kabupaten Karanganyar Kabupaten Wonogiri Kabupaten Klaten Kota Magelang Kabupaten Magelang Kabupaten Purworejo Kabupaten Temanggung Kabupaten Wonosobo Kabupaten Kebumen Kabupaten Banyumas Kabupaten Cilacap

27 28 29 30 31 32 33 34 35

Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Purbalingga Kabupaten Batang Kota Pekalongan Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pemalang Kota Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Brebes

Tabel

di

atas

menunjukkan,

69 Wilayah Wilayah Kota Wilayah Timur Wilayah Barat -

Besaran UMK Rp 1. 120.000,Rp 1. 197.000,Rp 1. 222.400,Rp 1. 223.000,Rp 1. 105.000,Rp 1. 226.000,Rp 1 101.000,Rp 1. 170.000,Rp 1. 211.000,Rp 1. 255.000,Rp 1. 165.000,Rp 1. 178.000,Rp 1. 166.000,Rp 1. 157.000,Rp 1. 100.000,Rp 1. 287.000,Rp 1. 200.000,Rp 1. 100.000,Rp 1. 112.500,Rp 1. 101.600,Rp 1. 270.000,Rp 1. 291.000,Rp 1. 271.000,Rp 1. 193.000,Rp 1. 206.000,Rp 1. 155.000,Rp 1. 166.000,-

terendah terdapat pada 2 Kabupaten,

bahwa penetapan UMK Tahun 2015

yaitu

tertinggi di Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Cilacap Wilayah Barat,

adalah Kota Semarang, yaitu sebesar

sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta

Rp 1.685.000,- (satu juta enam ratus

seratus ribu rupiah). Sedangkan dari

delapan puluh lima ribu rupiah),

daftar UMK 2015 pada 35 Kabupa-

sedangkan

ten Kota di Provinsi Jawa Tengah,

UMK

Tahun

2015

Kabupaten Banyumas dan


70

tersebut, UMK Kabupaten Pekalon-

jaring pengaman sosial sebagaimana

gan

Rp

diatur dalam Pasal 1 angka 1

1.271.000,- (satu juta dua ratus tujuh

Permenakertrans Nomor 7 Tahun

puluh satu ribu rupiah). UMK terse-

2013.

2015

adalah

sebesar

but lebih rendah dari UMK Kota

Pengerahan massa yang dilaku-

Pekalongan sebesar Rp 1.291.000,-

kan serikat pekerja tujuannya “me-

(satu juta dua ratus sembilan puluh

nekan” pengusaha atas tuntutan

satu ribu rupiah) dan lebih tinggi dari

kenaikan Upah Minimum pekerja,

UMK Kabupaten Batang sebesar Rp

agar pengusaha mau membayar upah

1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh

yang

puluh ribu rupiah). Dengan demiki-

Namun, pengusaha tidak pernah

an, UMK Kabupaten Pekalongan

menyetujui tuntutan kenaikan upah

apabila dibandingkan UMK Kota

tersebut. Alasan

Pekalongan dan Kabupaten Batang),

pengusaha, karena tuntutan kenaikan

UMK Kabupaten Pekalongan selalu

upah minimum tersebut oleh pengu-

lebih rendah dari UMK Kota Peka-

saha dianggap “tidak rasional” dan

longan dan selalu lebih tinggi dari

“tidak proporsional”.

UMK Kabupaten Batang.

layak

bagi

kemanusiaan.

penolakan

dari

Dengan demikian, apabila peker-

Pembahasan dan penetapan UMK

ja mengajukan tuntutan kenaikan

Tahun 2015 Kabupaten Pekalongan

upah minimum untuk memenuhi

ditetapkan melalui rapat Dewan

kebutuhan hidup yang layak guna

Pengupahan Kabupaten Pekalongan

meningkatkan kesejahteraan pekerja

pada bulan Oktober Tahun 2014

dan keluarganya, oleh pengusaha

sebanyak 5 (lima) kali. Setiap rapat

tuntutan tersebut selalu ditanggapi

Dewan

Kabupaten

secara tidak serius. Hal ini disebab-

Pekalongan pekerja mengerahkan

kan, pengusaha tidak merasa khawa-

massa ke Kantor Dinas Sosial

tir, karena apabila terjadi perbedaan

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Din-

pendapat antara pekerja dengan

sosnakertrans) Kabupaten Pekalon-

pengusaha, Pemerintah yang akan

gan, baik SPSI maupun SPN. Hal ini

menjadi penengahnya.

Pengupahan

menunjukkan, bahwa UMK menjadi

Oleh karena itu, penetapan UMK

tumpuan pekerja dan bukan sebagai

(Kabupaten Kota) setiap tahun dalam


71

kenyataannya ada yang berjalan

Bupati Pekalongan dalam waktu satu

secara mulus tanpa terjadi perbedaan

bulan diganti sebanyak 3 (tiga) kali.

pendapat, antara pekerja dengan

Begitu pula, Ketua Serikat Pekerja

pengusaha. Sebaliknya, dalam pene-

(SPN)

tapan UMK tersebut ada pula yang

setelah peristiwa tersebut tidak terpi-

terjadi “tolak tarik” kepentingan

lih lagi. Hal ini disebabkan, pada saat

antara

pengusaha,

itu, setiap ada rapat Dewan Pengupa-

karena keduanya saling memperta-

han Serikat Pekerja, baik SPSI

hankan pendapatnya masing-masing,

maupun SPN selalu mengerahkan

terkait penghitungan Upah Mini-

masa diserti dengan ancaman dan

mum.

tindakan anarkis, seperti turun ke

pekerja

dan

Kabupaten

Pekalongan

Salah satu Kabupaten yang dalam

jalan “demo” atau “tahlilan bersama”

penetapan UMK setiap tahun terjadi

yang dilakukan di kompleks Gedung

perbedaan pendapat antara Serikat

Sekretaris Daerah Kabupaten Peka-

Pekerja (SPSI dan SPN) dengan

longan

pengusaha (APINDO) adalah Kabu-

kenaikan upah pekerja.

serta

berorasi

menuntut

paten Pekalongan. Misalnya, penetapan UMK Tahun 2014 pada bulan Oktober 2013 berjalan alot dan tidak mencapai

kesepakatan.

Tuntutan kenaikan UMK Tuntutan kenaikan UMK diikuti

Bahkan,

ancaman dan tindakan anarkis. Tun-

rapat Dewan Pengupahan Kabupaten

tutan kenaikan upah tersebut dise-

Pekalongan dilakukan sampai 5

babkan karena upah yang diterima

(lima), baru bisa mencapai kata sepa-

pekerja belum memenuhi kebutuhan

kat.

hidup layak bagi pekerja dan keluar-

Perbedaan pendapat atau “tolak

ganya

secara

wajar

meliputi

tarik” dalam penepatan UMK Kabu-

makanan minuman, sandang, peru-

paten Pekalongan Tahun 2014 terse-

mahan,

but menimbulkan korban pihak

rekreasi dan jaminan hari tua.

pendidikan,

kesehatan,

Pemerintah serta Serikat Pekerja.

Penetapan UMK yang didasarkan

Pada saat itu, Pejabat Kepala Dinas

pada KHL dengan memperhatikan

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigra-

produktivitas

si

ekonomi sesuai dengan komponen

Kabupaten

Pekalongan

oleh

dan

pertumbuhan

72


dan tahapan pencapaian KHL (yang

sedangkan KHL sudah mencapai Rp

diarahkan pada pencapaian KHL)

1.966.000,-. Dengan menyetarakan

tersebut

tuntutan

UMK dan KHL pun, maka kese-

kenaikan UMK yang layak setiap

jahteraan buruh sebenarnya belum

tahun dari pekerja. Sementara di sisi

terpenuhi. Sebab angka KHL sebesar

lain, pengusaha merasa keberatan

Rp 1.996.000,- masih didasarkan

memenuhi tuntutan kenaikan UMK,

pada (KHL) kehidupan buruh lajang.

sehingga

dalam

(Kompas,

22

Oktober

2015).

ketidakpastian terus menerus meski-

Ancaman

dan

tindakan

anarkis

pun hal ini tidak terjadi di semua

pekerja dilakukan dengan mengerah-

daerah Kabupaten Kota di Indonesia.

kan massa buruh untuk berdemontra-

melahirkan

pekerja

Inilah

yang

berada

oleh

si. Sedangkan ancaman dari pengu-

bentuk

saha, yaitu akan pemindahan lokasi

ketidaksesuaian antara kebutuhan

kegiatan usaha (relokasi) dan pemu-

dan cara-cara yang dapat digunakan

tusan hubungan kerja (PHK).

Merton,

untuk

bahwa

dimaksud setiap

memenuhinya,

mana

Selain itu, menurut Edy Priyono,

orang-orang tertentu di masyarakat


“memilih” bertindak menyimpang

dapat

dari pada mematuhi norma-norma

Bupati/Walikota (Kompas 8 Septem-

sosial. Pada tahap tertentu dari struk-

ber

tur

meningkatkan

tentang angka upah minimum yang

keadaan dan pelanggaran terhadap

diambil dalam Dewan Pengupahan

aturan tersebut dapat menghasilkan

sifatnya hanya merupakan rekomen-

tanggapan

dasi bagi Bupati/Walikota, di mana

sosial

akan

yang

di

“normal”.

(IS.

Susanto, 1991: 45). Misalnya,

dijadikan 2015).

Pertama,

Bupati/Walikota

ratusan

dapat

politisasi keputusan

memakai

di

angka yang direkomendasikan dan

Bandar Lampung berunjuk rasa

bisa juga tidak. Oleh pengusaha dan

menuntut agar UMK setara dengan

pekerja, hal itu dimanfaatkan untuk

KHL.

Joko

melakukan lobi-lobi atau tekanan

Pusat

(dari

Menurut

Purwanto,

buruh

alat

Yohanes

Koordinator

luar

Dewan

Pengupahan)

Perjuangan Rakyat Lampung, UMK

kepada Bupati/Walikota. Akibatnya,

saat

legitimasi Dewan Pengupahan Kabu-

ini

hanya

Rp

1.566.000,-


73

paten/Kota merosot karena semua

Pekerja. Selain itu, UMK dapat

pihak

dijadikan

tahu

bahwa

akhirnya

alat

komoditas

Calon

Bupati/Walikota yang menentukan

Bupati/Walikota pada saat pelaksa-

usulan UMK untuk disampaikan

naan Pilkada. Dengan demikian

kepada Gubernur. Tidak menghe-

dapat

rankan jika ada serikat pekerja tidak

Permenakertrans Nomor 7 Tahun

mau masuk dalam struktur Dewan

2013 yang menyebutkan, bahwa

Pengupahan karena mereka yakin

upah minimum hanya sebagai jaring

bahwa

luar,

pengaman sosial (Pasal 1 angka 1)

perjuangan mereka akan lebih efek-

dan berlaku bagi pekerja yang masa

tif. Kedua, situasi tersebut juga tak

kerjanya kurang dari satu tahun

jarang dimanfaatkan Bupati/Waliko-

(Pasal 15 ayat 2) menjadikan pekerja

ta. Dalam beberapa kasus, upah min-

(baik yang lama dan baru) “mati-ma-

imum dijadikan alat untuk menarik

tian” dalam memperjuangkan UMK

dukungan massa buruh dalam pelak-

tersebut.

dengan

berada

di

disimpulkan,

ketentuan

sanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Bahkan,

beberapa

Solusi Penetapan UMK

Bupati/Walikota sudah punya gam-

Salah satu kedudukan tenaga

baran angka yang akan diajukan

kerja yang penting ialah kedudukan

kepada

sebelum

pekerja selama masa kerja. Kedudu-

mereka benar-benar menjadi kepala

kan tenaga kerja tersebut terkait

daerah. Angka tersebut bahkan men-

dengan upah yang diterima pekerja

jadi bagian dari janji-janji saat kam-

(bukan pekerja lajang), yaitu upah

panye. Tim sukses kandidat tersebut

yang memenuhi kebutuhan hidup

tampaknya sadar bahwa pekerja mer-

layak pekerja dan keluarganya.

gubernur

jauh

upakan kelompok pemilih potensial

Pada awalnya, penetapan UMK

yang dapat menentukan menang-ka-

setiap tahun dilakukan pemerintah

lahnya seorang calon Kepala Daerah

(pusat) melalui Departemen Tenaga

(baik calon Bupati/Walikota, pen).

Kerja. Sejak kebijakan Otonomi

UMK menjadi tumpuan pekerja

Daerah diterapkan (1999), penetapan

karena setiap penetapan UMK diiku-

upah

ti pengerahan massa oleh Organisasi

Gubernur berdasarkan usulan dari

minimum

dilakukan

oleh


74

Bupati/Walikota sesuai dengan dae-

pertumbuhan ekonomi yang diarah-

rahnya masing-masing berdasarkan

kan pada pencapaian KHL sesuai

rekomendasi dari Dewan Pengupah-

komponen dan tahapan pencapaian

an Kabupaten dan Kota.

KHL.

Menurut Pasal 88 ayat 1 UU

Sistem penetapan UMK tersebut


menyebabkan terjadinya “tolak-ta-

setiap pekerja berhak memperoleh

rik” antara pekerja dan pengusaha

upah

yang

dalam penghitungan UMK serta

memenuhi kebutuhan hidup layak

menyebabkan pekerja mengajukan

bagi kemanusiaan. Penghasilan yang


memenuhi penghidupan yang layak

diikuti

adalah jumlah penerimaan pendapa-

anarkis”. Hal ini disebabkan, karena

tan pekerja dari hasil pekerjaannya,

UMK yang diterima oleh pekerja

sehingga mampu memenuhi kebutu-

selama ini belum memenuhi kebutu-

han hidup pekerja dan keluarganya

han hidup yang layak.

secara

atau

penghasilan

wajar

dan

tindakan

makanan

Dengan terjadinya “tolak-tarik”

perumahan,

antara pekerja dan pengusaha terse-

pendidikan, kesehatan, rekreasi dan

but serta adanya tuntutan kenaikan

jaminan hari tua (Penjelasan Pasal 88

UMK

ayat 1 UU No.13/2003).

adanya solusi baru bagi penetapan

minuman,

meliputi

“ancaman

sandang,

Pemerintah

telah

setiap

tahun,

diperlukan

menetapkan

UMK yang akan datang. Sistem

kebijakan pengupahan yang melin-

penetapan UMK tersebut diharapkan

dungi pekerja (Pasal 88 ayat 2 UU

mampu memenuhi kebutuhan hidup

No.13/2003). Sistem pengupahan

yang layak bagi kemanusiaan bagi

tersebut adalah Upah Minimum

pekerja dan keluarganya.

(UMK) seperti diatur Permenaker-

Pemerintah mengusulkan formula

trans Nomor 7 Tahun 2013. Dalam

sistem

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)

sebagai bagian dari paket kebijakan

Permenakertrans

ekonomi

tersebut

dinya-

pengupahan keempat.

yang

baru

Pemerintah

takan, bahwa penetapan upah mini-

berharap usulan formula ini bisa

mum didasarkan pada KHL dengan

menjamin buruh tidak jatuh pada

memperhatikan produktivitas dan

sistem upah minimum yang murah.


75

(Kompas, 16 Oktober 2015). Formu-

masih tetap didasarkan pada kebutu-

la tersebut memastikan upah buruh

han hidup buruh lajang.

naik setiap tahun dengan besaran

Sementara

menurut

Slamet

yang terukur, sehingga semua pihak

Kuswanto, Wakil Ketua Konfederasi

tidak perlu membuang energi dalam

Serikat Pekerja Nasional (KSPN)

menghitung Upah Minimum.

Provinsi Jawa Tengah, pekerja masih

Formula baru bagi penghitungan

menginginkan

mekanisme

peng-

Upah Minimum tersebut akan disah-

hitungan upah yang sudah berjalan

kan dengan Peraturan Pemerintah.

saat ini, karena dalam RPP tentang

Cara penghitungan upah: 1) UMP

formula pengupahan tersebut, peker-

tahun depan sama dengan UMP

ja tidak dilibatkan dalam penetapan

tahun ini ditambah UMP tahun ini

upah (Kompas, 22 Oktober 2015).

dikalikan inflasi plus tingkat pertum-

Dengan demikian dapat dika-

buhan ekonomi; 2) penghitungan

takan, bahwa formula pengupahan

UMP dilakukan setiap tahun, dan 3)

baru yang diajukan oleh Pemerintah

berlaku secara nasional mulai Janu-

tersebut masih “berpotensi” menim-

ari 2016 kecuali untuk 8 provinsi.

bulkan terjadinya “tolak-tarik” serta

Misalnya, UMP di DKI Jakarta

“tuntutan kenaikan upah setiap tahun

dengan inflasi dan pertumbuhan

diikuti ancaman dan tindakan anar-

ekonomi 5%. Maka, UMP sekarang

kis”. Untuk itu, diperlukan suatu

Rp 2,7 juta ditambah Rp 2,7 juta

formula

dikalikan 10% sehingga UMP sama

Pemerintah yang lebih “fair” bagi

dengan Rp 2,97 juta. (Suara Merde-

pekerja dan pengusaha, khususnya

ka, 16 Oktober 2015).

dalam .

Namun, pekerja menolak formula

pengupahan

Menurut

penulis,

baru

dari

formula

pengupahan yang baru yang diajukan

pengupahan baru yang lebih fair

Pemerintah tersebut dan menuntut

adalah sistem pengupahan yang

besaran UMK setara dengan KHL.

didasarkan pada kualitas sumber

Hal ini disebabkan, karena formula

daya manusia (SDM) atau keahlian

baru UMK yang diajukan Pemerin-

maupun ketrampilan (skill) pekerja,

tah dalam bentuk Rancangan Pera-

di mana formula penghitungan UMK

turan Pemerintah (RPP) tersebut

baru tersebut tidak didasarkan pada

76


kebutuhan hidup layak buruh lajang

keahlian dan ketrampilan (skill)

sebagaimana

pekerja.

yang

dikehendaki

Kedua, perlu ada formula peng-

pekerja.

hitungan UMK yang tidak didasarSimpulan Pertama,

kan pada kebutuhan hidup layak sistem

penetapan

buruh lajang, agar besaran angka

pengupahan (UMK) yang diatur

nominal UMK setiap tahun setara

dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2)

dengan angka pencapaian KHL.

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013

tentang

Upah

Minimum

menyebabkan terjadinya “tolak-tarik” antara pekerja dan pengusaha dalam hal penghitungan upah minimum karena penetapan UMK sudah diarahkan dan dipetakan pencapaiannya. Kedua, penetapan UMK yang didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja dan keluarganya sehingga menyebabkan pekerja menuntut kenaikan upah setiap tahun diikuti ancaman dan tindakan anarkis. Saran Pertama, perlu ada sistem penetapan UMK yang akan datang yang lebih fair yaitu sistem pengupahan yang

didasarkan

pada

kualitas

sumber daya manusia (SDM) atau

Daftar Rujukan Literatur: A. Muktie Fajar, 2001, Kapite Selekta Politik Hukum, Politik Hukum Di Indonesia, Malang, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya. Mulyana W. Kusumah, 1986, Perspektif, Teori dan Kebijaksanaan Hukum, Jakarta : Rajawali. Lubis M. Solly, Politik Hukum Dengan Pendekatan Budaya, Kuliah Perdana pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, tanggal 12 September 1999. Bernard L. Tanya, 2011, Penegakan Hukum Dalam Terang Etika, Yogjakarta :Genta Publishing. Moh. Mahfud MD, 1999, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Yogjakarta : Gama Media. Nikolas Simanjuntak, 2009, Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia.


77

IS. Susanto, Diktat Kriminologi, 1991, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Made Darma Weda, 1996, Kriminologi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

William III, Frank P dan Marilyn McShane, 1988, Criminological Theory, New Jersey : Prince Hall. Ismantoro Dwi Yuwonoi, 2014, AHOK, Dari Kontroversi ke Kontroversi, Yogjakarta : Media Pressindo. Peraturan perundang-undangan: UURI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Keputusan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.

Sumber lainnya: (http://bisnis.liputan6.com/ read/2137106/umk-2015-untuk-jawa-tengah-naik-1496, diakses Senin, tanggal 28 September 2015 pukul 20.30 wib. Kompas, 22 Oktober 2015 Kompas 8 September 2015 Kompas, 16 Oktober 2015 Suara Merdeka, 16 Oktober 2015

Politik Hukum Pengupahan : Suatu Kajian Terhadap Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Recommend Documents