PERAN DEWAN PENGUPAHAN DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA DI BANDAR LAMPUNG Alif Armandoni, Satria Prayoga, Sri Sulastuti Fakultas Hukum Bagian hukum Administrasi Negara Universitas Lampung Email :
[email protected] ABSTRAK Upah minimum adalah sesuatu yang luar biasa belakangan ini. Indonesia terkenal dengan tenaga kerjanya yang murah dan jumlahnya sangat banyak , pengaturan upah minimum kota ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur dengan usulan dari Walikota.Untuk meringankan tugas Gubernur maka dengan ini dibentuklah dewan pengupahan dengan tujuan untuk merumuskan konsep Upah Minimum Kota (UMK).Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah :(1). Bagaimana peran Dewan Pengupah dalam penetapan upah minimum di kota Bandar Lampung?(2). Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penetapan upah minimum kota di kota Bandar Lampung ? dalam proses penelitian, peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris.Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan cara study kepustakaan dan study lapangan.Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian peran dewan pengupah dalam penetapan upah minimum kota adalah : (1).Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung membentuk dewan pengupah yang di ketuai oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja sendiri. (2). Dewan pengupahan dibentuk dari unsur pemerintahan , unsur pekerja , unsur pengusaha , dan akademisi atau pakar yang jumlahnya harus ganjil. (3).Merencanakan kebutuhan apa saja yang akan ditetapkan dalam angka kebutuhan hidup layak (4). Dewan pengupahan melakukan survei ke delapan pasar tradisional yang ada di wilayah kota Bandar Lampung untuk mendapatkan angka kebutuhan hidup layak. (5). Merekapitulasi dan membuat kesimpulan mengenai angka kebutuhan hidup layak untuk mendapatkan angka kebutuhan hidup layak kota Bandar Lampung.(6).Dewan pengupahan kota membuat usulan peninjauan upah minimum kota dan diajukan kepada dinas tenaga kerja untuk mendapatkan persetujuan. (7).Usulan yang disertai kepala Dinas Tenaga Kerja lalu diajukan kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan dan disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur mengenai upah minimum kota. Faktor yang menjadi penghambat dalam penetapan upah minimum kota adalah : (1). Adanya daya tawar menawar antara pekerja dan pengusaha. (2). Pihak dewan pengupahan terlalu berat ke pihak pengusaha. (3). Kesejahteraan pihak pekerja kurang diperhatikan oleh para pengusaha sehingga menimbulkan demonstrasi Dengan demikian disarankan : (1). Penetapan upah minimum Kota harus seratus persen mengacu kepada kebutuhan hidup layak yang disetujui bersama (2). Pemerintah diharapkan memperhartikan kesejahteraan pekerja di lingkugan Kota Bandar Lampung sehingga terpeliharanya keamanan dan tertib daerah. Kata kunci :penetapan,upah,BandarLampung
ABSTRACT Regional autonomy is regulated by Law No. 32 Year 2004 on Regional Government with all the changes that take place several times and the latest by Law No. 2008.one of them only city that is setting the minimum wage , the minimum wage set by the city with a decree from the proposal of the Mayor . to alleviate this task by the then Governor wage council was formed with the aim to formulate the concept of City Minimum Wage ( UMK ) . problem examined in this study were : ( 1 ) what the board's wage role in determination the minimum wage in the city of Bandar Lampung ? ( 2 ) . What factor is the resistor in the minimum wage in the city of Bandar Lampung ? Study using empiris . Data juridical approach used in the study is primary data and secondary data.Pengumpulan data conducted by researchers is to study literature and field research studies.obtainedresult in the research council 's role in setting the minimum wage cities are : ( 1 ) . Dept.of Labor Bandar Lampung city form wage the council chaired by the Head of the Department of Labor it self . ( 2 ) . Wage Board was formed from members of the government , labor element , the element entrepreneurs , and academics or experts and must be an odd number . ( 3 ) . Plan what needs to be defined in a number of decent living needs ( 4 ) . Board remuneration survey throgh to eight existing traditional markets in the city of Bandar Lampung to get the numbers for decent living. ( 5 ) . Recapitulate and make inferences about the number of feasible needs to get a decent rate needs Bandar Lampung .(6). Wage city council made a review of the minimum wage proposal submitted to the city and the labor department for approval . ( 7 ) . Proposal is accompanied by the head of the Department of Labor and submitted to the governor for approval and passed through a decree on minimum wages city .Factor which is the obstacle in the city minimum wage is : ( 1 ) . The existence of bargaining power between workers and employers . ( 2 ) . The board is too heavy to wage the employer . ( 3 ) . The welfare of workers overlooked by entrepreneurs that lead to the demonstration is thus suggested : ( 1 ) . State minimum wage should be one hundred percent refers to the need for a decent life agreed with ( 2 ) . The government is expected notice of environmental well-being of workers in the city of Bandar Lampung to the maintenance of security and order of the area . Keywords: Wage , determination ,Bandar Lampung
I.
PENDAHULUAN
Upah minimum muncul dari usulan dan pembahasan yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan, baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Secara yuridis, Dewan Pengupahan diatur didalam Keputusan Presiden No. 107 tentang Dewan Pengupahan. Masingmasing tingkatan Dewan Pengupahan, memiliki kewenangannya masing-masing pula. Memaknai fungsi Dewan Pengupahan, tidak Upah minimum adalah sesuatu yang luar biasa belakangan ini. Indonesia terkenal dengan tenaga kerjanya yang murah dan jumlahnya sangat banyak. Upah minimum (yang katanya adalah jaring pengaman sosial (safety nett) diacu sebagai besarnya biaya yang ditanggung oleh pengusaha. Sudah pasti dan terbukti bahwa pengusaha atau perusahaan mencari peluang agar upah yang dibayarkannya tidak menyebabkan aktivitas produksinya terganggu dan menimbulkan kerugian lain. Upah minimum muncul dari usulan dan pembahasan yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan, baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Secara yuridis, Dewan Pengupahan diatur didalam Keputusan Presiden No. 107 tentang Dewan Pengupahan.1 Masingmasing tingkatan Dewan Pengupahan, memiliki kewenangannya masing-masing pula. Memaknai fungsi Dewan Pengupahan, tidak jauh beda dengan 1
Artoyo,AR.Tenaga Kerja Perusahaan Menurut Pengertian dan Perannya,Balai Pustaka Jakarta 1986 hal 43.
memaknai suatu lembaga quasi yang sebenarnya antara bisa dibutuhkan atau tidak. Serba mungkin di negara ini, dan lebih-lebih serba dimungkinkan. Dewan Pengupahan merupakan manifestasi kepentingan bangsa dan negara ini untuk mendorong adanya kesepakatankesepakatan dalam menentukan arah dari (salah satu faktor) pertumbuhan ekonomi. Satu-satunya fungsi yang nampak dari Dewan Pengupahan: ‘memberikan saran dan pertimbangan’ khususnya untuk upah bagi pekerja.
Kebijakan upah minimum yang dilaksanakan selama ini bersifat dan berlaku umum disuatu daerah tanpa membedakan kemampuan perusahaan secara sektoral. Dalam pelaksanaannya ketetapan Upah Minimum Kota belum dapat mangakomodasi perusahaanperusahaan pada sektor-sektor yang mampu membayar upah yang lebih tinggi, sehingga dapat memperlambat peningkatan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu untuk mewujudkan penetapan Upah Minimum yang lebih realistis sesuai dengan kemampuan perusahaan melalui Permenaker Nomor 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.2 Untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia sangat perlu menaikkan upah bagi karyawan secara keseluruhan demi terhindarnya kesenjangan sosial antara manusia. Jika kebutuhan seseorang sudah dipenuhi dengan baik maka perekonomian di masyarakat itu berkembang baik. Dewan Pengupahan merupakan manifestasi kepentingan bangsa dan negara ini untuk mendorong adanya kesepakatan-kesepakatan dalam menentukan arah dari (salah satu faktor) pertumbuhan ekonomi. Satu-satunya fungsi yang nampak dari Dewan Pengupahan: ‘memberikan saran dan pertimbangan’ khususnya untuk upah bagi pekerja. Berkaitan dengan perkembangan tersebut bahwa untuk mewujudkan penetapan upah minimum yang lebih realistis sesuai dengan kemampuan secara sektorial , maka disamping penetapan upah minimum regional yang dilakukan penetapan upah minimum regional. Penetapan upah minimum dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan bekerja tanpa mengabaikan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian daerah pada umumnya.
2
Ibid.,hal.50.
Kebijakan upah minimum yang dilaksanakan selama ini bersifat dan berlaku umum disuatu daerah tanpa membedakan kemampuan perusahaan secara sektoral. Dalam pelaksanaannya ketetapan Upah Minimum Kota belum dapat mangakomodasi perusahaanperusahaan pada sektor-sektor yang mampu membayar upah yang lebih tinggi , sehingga dapat memperlambat peningkatan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu untuk mewujudkan penetapan Upah Minimum yang lebih realistis sesuai dengan kemampuan perusahaan melalui Permenaker Nomor 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia sangat perlu menaikkan upah bagi karyawan secara keseluruhan demi terhindarnya kesenjangan sosial antara manusia. Jika kebutuhan seseorang sudah dipenuhi dengan baik maka perekonomian di masyarakat itu berkembang baik. Upah merupakan titik krusial antara dua kepentingan dalam hubungan buruh dan majikan/pengusaha (hubungan 3 industrial). Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 3
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Dinyatakan dalam nilai yang berbentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh termasuk untuk tunjangan buruh sendiri maupun keluarganya (Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000). Sehingga dapat dikemukakan bahwa dapat terjadi tawar menawar anatar tenaga kerja dengan pengusaha. Bagi tenaga kerja upah merupakan tombak perang untuk menghidupi keluarganya. Di sisi lain bagi parah pengusaha upah adalah faktor produksi yang merupakan pengeluaran yang harus dibayar dengan proses produksinya sehingga akan menentukan anggaran dasar besar atau kecilnya keuntungan yang di dapatkan. Untuk tenaga kerja besar dan kecilnya upah buakn hal masalah tetapi sejauh mana hidup seorang tenaga kerja bisa terjamin dengan upah yang di terima.upah dalam konteks hubungan industrial , lalu menyangkut hidup dan hajat orang banyak yang terlibat dalam proses produksi baik barang maupun jasa.
II. METODE PENELITIAN A. Pendekatan Masalah Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris Fokus penelitian ini adalah penetapan upah minimum kota di kota
Bandar Lampung yang masih berlangsung dan akan terus berubah mengikuti harga- harga pasar. B. Sumber Data Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder: 1. Data primer yaitu data yang di peroleh dari penjelasan dan keterangan secara langsung dari orang-orang yang berada di lokasi penelitian. Dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pejabat terkait di bidang penetapan upah minimum kota di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung 2. Data Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, peraturan perundang undangan, dan dokumen yang terkait dengan pembahasan. Data sekunder yang digunakan berupa: a. Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang sedang di lakukan penulis b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, misalnya kamus hukum dan indeks majalah hukum dan bahan-bahan di luar bidang
hukum , seperti majalah hukum , pencarian data di lapan gan dan bahan bacaan melalui internet.4 C.
Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan penulis adalah : 1. Studi pustaka (Library Research) dilakukan dengan cara mempelajari, membaca , mencatat , memahami dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa bukubuku , peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan 2. Studi Lapangan dilakukan menggunakan teknik wawancara , yaitu teknik pengumpulan data melelui pembicaraan secara langsung dengan informan yang ada di lokasi dan punya kolerasi dengan penelitian ini untuk menemukan informasi , jawaban , dan tanggapan yang diperlukan oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah: a. Pihak pejabat dinas tenaga kerja kota Bandar lampung b. Pihak dewan pengupah kota bandar lampung D.
menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Pemeriksaan data / editing Menentukan kelengkapan data yang sesuai dengan pokok bahasan kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang diperoleh 2. Klasifikasi data Menempatkan data menurut kelompokkelompok yang ditentukan sehingga diperoleh data-data yang obyektif dan sistematif sesuai dengan penelitian yang dilakukan 3. Sistematisasi Data Penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai denghan pokok bahasan secara sistematis.5 E.
Setelah pengolahan data selesai dilakukan analisis deskriftif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan denghan cara menggambarkan kenyataankenyataan atau keadaan-keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimatkalimat berdasarkan keterangan dari pihak yang berhubuingan dalam penelitian ini.
Prosedur pengolahan Data
Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya akan diolah dengan 4
Analisis Data
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 12.
III. A. 5
PEMBAHASAN Peran Dewan Penguahan
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 176.
Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupah Pasal 1: “Dewan pengupah adalah suatu lembaga nonstruktural yang bersifat tripartit”.6 Dalam rangka menetapkan upah, Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota ternyata punya wewenang yang spesial. Hal ini dikarenakan ada Permenakertrans No. 12 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak yang mencantumkan hal-hal yang dapat dilakukan Dewan Pengupahan. Selain yang diatur dalam Keppres No 107 tahun 2004,7 yakni bahwa Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dapat membentuk gugus tugas dalam komisi dan mengatur lebih lanjut tentang tata kerjanya, Permenakertrans No 13 tahun 2012 juga memberikan peluang kewenangan. Kewenangan melalui Permenakertrans adalah ‘menetapkan kualitas dan spesifikasi teknis masing-masing komponen dan jenis KHL’ dan ‘membentuk tim survey KHL’, serta ‘menetapkan nilai KHL’. Dewan Pengupahan merupakan lembaga non struktural yang bersifat tripartit dan dibentuk pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, 6
Legal Center Publising , Indonesia.Peraturan PerundangUndangan Upah & Pesangon,Indonesia Legal Center Publising,2008.,hal.7 7 Ibid.,hal 36
akademisi dan pakar. Calon anggota dewan pengupahan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh diusulkan oleh pimpinan serikat pekerja/serikat buruh yang memenuhi syarat keterwakilan lembaga tripartit. Serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk dikelembagaan hubungan industrial tripartit setelah mempunyai sekurangkurangnya 10 (sepuluh) unit kerja atau sekurang-kurangnya 2.500 anggota pada tingkatan kabupaten/kota, mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya di 20% jumlah Kabupaten/Kota atau sekurang-kurangnya mempunyai 30 (tiga puluh) unit kerja atau mempunyai sekurang-kurangnya 5.000 anggota pada tingkatan Propinsi, dan mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya di 20% jumlah Propinsi atau sekurangkurangnya mempunyai 150 (seratus lima puluh) unit kerja atau mempunyai sekurang-kurangnya 50.000 anggota pada tingkatan nasional. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 107 tahun 2004 tentang dewan pengupahan bahwa keanggotaan atau unsur unsur dewan pengupah adalah sebagai berikut: 1. Anggota terdiri dari unsur pemerintah , asosiasi pengusaha , serikat pekerja dan perguruan tinggi 2. Perwakilan serikat pekerja ditunjuk dari serikat pekerja yang memenuhi persyaratan untuk menduduki dalam kelembagaan dewan pengupahan kota
3. Perbandingan keanggotaan dewan pengupahan adalah 2:1:1 artinya dua bagian dari wakil pemerintah satu bagian dari apindo dan satu bagian perwakilan dari serikat pekerja , Berjumlah ganjil dan sesuai dengan kebutuhan 8 B.
Pengertian Kebutuhan Hidup Layak (Khl)
Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat (KHL) adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan Mengenai ketentuan KHL, diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Namun, Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 direvisi oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012 tentang Perubahan Penghitungan KHL. C. Pengertian Upah dan Upah Minimum Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 angka 30 Upah adalah hak pekerja / buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja / buruh yang di tetapkan dan dibayarkan menurut
suatu perjanjian kerja , kesepakatan atau peraturan perundang – undangan , termasuk tunjangan bagi pekerja / buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan / jasa yang telah atau akan dilakukan.9 Upah merupakan imbalan atau penghasilan , bagaimana penyusunan atau perhitungan nya dinyatakan dalam uang dan ditetapkan melalui kesepakatan bersama atau oleh peraturan perundangundangan yang dibayarkan berdasarkan perjanjian baik tertulis atau lisan oleh pemberi kerja kepada penerima kerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan atau akan dilakukan. Upah adalah hak pekerja / buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja / buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja , kesepakatan atau peraturan perundang – undangan , termasuk tunjangan bagi pekerja / buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan / jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.10 Dalam pertimbangan disebutkan bahwa dalam rangka upaya mewujudkan penghasilkan yang layak bagi pekerja perlu ditetapkan upah minimum dengan mempertimbangkan peningkatan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 10 Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerajaan 9
8
http://www.isbiindonesia.org/2013/12/dewanpengupahan-dari-unsur-buruh-masih.html di unduh hari kamis 12 desember 2013
kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan ekonomi pada umumnya.Sedangkan Upah Minimum Kota (UMK) adalah upah minimum yang berlaku disatu kota , maka UMK Bandar Lampung adalah Upah Minimum Kota yang berlaku di Kota Bandar Lampung. Macam-Macam Upah Minimum adalah sebagai berikut : a. Upah minimum Sub Sektoral Regional Adalah Upah Minimum yang berlaku uintuk semua perusahaan pada sub sektor tertentu dalam daerah tertentu. b. Upah Minimum Sektoral Regional Adalah Upah Minimum yang berlaku untuk semua perusahaan pada sektor tertentu dalam daerah tertentu. c. Upah Minimum Regional Adalah upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan dalam daerah tertentu. 11
Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota. Penetapan Upah minimum kabupaten.kota dilakukan oleh Gubernur yang penetapannya harus lebih besar dari upah minimum propinsi. Penetapan upah minimum ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan ditetapkan selambat-lambatnya 40 (empat puluh)
hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum yaitu 1 Januari. 12 Yang termasuk komponen upah adalah : a. Upah pokok Adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan nya yang besarnya ditetapkan oleh perjanjian yang sebelumnya dibuat oleh buruh/pekerja dengan majikannya/pengusaha. b. Tunjangan tetap Adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok yang termasuk tunjangan tetap antara lain : a. Tunjangan istri/suami b. Tunjangan anak c. Tunjangan kesehatan d. Tunjangan perumahan e. Tunjangan kemahalann f. Tunjangan tidak tetap Adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok. Yang bukan termasuk komponen upah adalah : a. Fasilitas Adalah kenikmatan yang diterima buruh/pekerja dalam bentuk nyata/real karena hal-hal yang bersifat khusus atau
12 11
Ibid
Djumaidi,F.X.Perjanjian Kerja,Bumi Aksara,1997.,hal.22
untuk meningkatkan kesejahteraan buruh yang termasuk kategori ini misalnya : 1. 2. 3. 4. 5.
Kendaraan antar jemput Pemberian makan Cuma-Cuma Sarana ibadahs Tempat penitipan bayi Bonus
Adalah pembayaran yang diterima buruh dari hasil keuntungan perusahaan atau karena berprestasi melebihi target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas. b. Tunjangan Hari Raya Adalah pendapatan akhir tahun pekerja yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja atau buruh dan keluarganya menjelang hari raya keagamaan THR wajib diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan atau lebih dengan jumlah proporsional. Contoh perhitungan nya sebagai berikut : Masa Kerja X Upah perbulan 12 Sedangkan pekerja yang telah memiliki masa kerja 12 Bulan atau lebih , THR sebesar 1 bulan gaji atau lebih berdasarkan kesepakatan bersama antara buruh dengan pengusaha 13. D. Peran Dewan Pengupah Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di Dewan Pengupahan yang berkantor di Dinas Tenaga Kerja kota Bandar Lampung tentang peran 13
Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerajaan
dewan pengupahan kota Bandar Lampung dalam penetapan upah minimum kota yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2013 oleh bapak Dermawan Setyabudi ,SmHK. dengan jabatan Sekretaris Dewan Pengupahan kota Bandar Lampung , bapak Junaedi Sembiring,S.Sos. dengan jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan bapak Aprianto Suparno,SE dengan jabatan anggota dewan pengupah merangkap anggota APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) adalah sebagai berikut : Dewan pengupahan kota Bandar Lampung di bentuk oleh Surat Keputusan kepala dinas tenaga kerja kota Bandar Lampung nomor : 560/285 IV.43.03.2013 tentang penunjukan personil sebagai Dewan Pengupahan. Dan dewan pengupahan ditunjuk oleh walikota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan tingkat II untuk merumuskan konsep upah minimum kota berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor : 389/IV.43/HK/2013 tentang penunjukan dewan pengupahan pada kegiatan penetapan dan sosialisasi upah minimum kota Banadar Lampung tahun anggaran 2013 menunjuk dan mensahkan dewan pengupahan. Dewan pengupahan kota Bandar Lampung terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu : unsur pemerintahan , unsur pekerja dan
unsur pengusaha ditambah 1 (satu) pakar/ akademisi.14 Dalam pelaksanaan penetapan upah minimum kota di Bandar Lampung, dewan pengupahan kota mempunyai kegiatan-kegiatan yang akhirnya nanti akan menjadi rujukan upah minimum kota Bandar lampung yang akan disahkan oleh Gubernur.
Kota (UMK) dan kondisi ekonomi Bandar Lampung 2. Penunjukan tim pengupahan kota Bandar Lampung didasari oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia no 107 tahun 2004 tentang dewan pengupahan bahwa keanggotaan atau unsur unsur dewan pengupah adalah sebagai berikut : a. anggota terdiri dari unsur pemerintah , asosiasi pengusaha , serikat pekerja dan perguruan tinggi b. perwakilan serikat pekerja ditunjuk dari serikat pekerja yang memenuhi persyaratan untuk menduduki dalam kelembagaan dewan 15 pengupahan kota c. perbandingan keanggotaan dewan pengupahan adalah 2:1:1 artinya dua bagian dari wakil pemerintah satu bagian dari apindo dan satu bagian perwakilan dari serikat pekerja d. berjumlah ganjil dan sesuai dengan kebutuhan 3. Dewan pengupahan dipimpin oleh kepala dinas tempat di tetapkannya upah minimum 4. Melakuklan survey pasar sebanyak 2 (dua) kali terhadap 8 (delapan) pasar tradisional yang
Penetapan upah minimum kota Bandar Lampung dilakukan melaui kegiatan sosialisasi upah minimum kota Bandar Lampung kepada para pekerja dan pengusaha, survey pasar , dan study banding upah diluar wilayah Provinsi Lampung. Kegiatan penetapan upah minimum kota Bandar Lampung ditetapkan oleh Gubernur tetapi berdasarkan usulan yang diberikan dewan pengupahan kota Bandar Lampung setelah dewan pengupahan kota melakukan tugas sebagai perpanjangan tangan dari dinas tenaga kerja kota Bandar Lampung. Tugas dewan pengupahan dalam penetapan upah minimum di kota Bandar Lampung antara lain : 1. Membentuk tim pengupahan kota Bandar Lampung yang terdiri dari beberapa instansi pemerintahan dan pakar / akademisi yang tahu betul tentang Upah Minimum 14
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Dermawan Setyabudi pada tanggal 17 maret 2014 di Sekretariat Dewan Pengupahan
15
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Junaedi Sembiring pada tanggal 17 maret 2014 di Sekretariat Dewan Pengupahan
ada di kota Bandar Lampung antara lain : a. Pasar Koga b. Pasar Tugu c. Pasar Way Halim d. Pasar Panjang e. Pasar Cimeng f. Pasar Gudang Lelang g. Pasar Smep h. Pasar Kangkung Dewan pengupahan kota Bandar Lampung menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menetapkan Upah Minimum Kota dengan menentukan kebutuhan hidup layak , yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan yang diperlukan pekerja dalam jangka waktu 1 bulan dengan melakukan survey ke 8 (delapan) pasar tradisonal yang ada di kota Bandar Lampung sebagaimana juga telah disebutkan di atas untuk mengetahui kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh pekerja. Berdasalkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada sekretaris dewan pengupahan kota Bandar Lampung bapak Dermawan Setyabudi,SmHK. Dijelaskan bahwa dewan pengupahan kota Bandar Lampung mengambil KHL yang terkecil dari hasil survey 8 (delapan) pasar tradisonal di Bandar Lampung. Pendapat berbeda diutarakan oleh bapak Aprianto Suparno,SE dengan jabatan anggota dewan pengupah merangkap anggota APINDO (Asosiasi Pengusaha
Indonesia) belia menjelaskan dari sisi pengusaha bahwa: Nilai KHL yang di survey oleh dewan pengupahan di 8 (delapan) pasar yang ada di wilayah Bandar Lampung berbeda-beda sehingga menyulitkan dewan pengupah menetapkan KHL.Dari sisi pengusaha ini sangat menyulitkan karena perusahaan tidak melulu selamanya untung sedangkan para karyawan meminta KHL yang paling tinggi untuk menentukan Upah Minimum Kota(UMK). Hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan pengusaha dan bertentangan dengan pekerja yang menginginkan KHL yang tinggi sehingga UMK juga ikut tinggi. Selanjutnya dijelaskan oleh bapak Dermawan Setyabudi,SmHK sebagai sekretaris dewan pengupahan kota Bandar Lampung bahwa dalam penetapan upah minimum kota dewan pengupahan wajib memanggil pihakpihak yang terlibat seperti serikat buruh. 16
Serikat buruh yang ada di kota Bandar Lampung untuk mewakili kepentingan buruh dalam lembaga atau wadah tripartit seperti dewan pengupahan kota , apabila serikat buruh tersebut terdaftar dalam Dinas Tenaga Kerja. Kenyataan yang ada tidak demikian bahwa antara serikat pekerja yang ada di kota Bandar 16
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Aprianto Suparno pada tanggal 18 maret 2014 di Sekretariat Dewan Pengupahan
Lampung tidak dapat menyatukan aspirasinya dalam proses tawar menawar dengan pihak pengusaha. Pihak pengusaha diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) kondisi ini menguntungkan bagi pengusaha karna akan baik bila satu suara saja yang muncul sehingga tidak mengakibatkan debat yang berkepanjangan. Dewan pengupahan kota sebagai perpanjangan dari pemerintah punya kewenangan untuk menetapkan KHL yaitu sebesar Rp.1.530.692,- (Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) pada tahun 2013 yang akan dipakai untuk acuan dewan pengupahan kota menetapkan upah minimum kota Bandar Lampung pada tahun 2014. Dalam pelaksanaan penetapan upah minimum kota, upah minimum kota di maksudkan sebagai jaring pengaman antara pihak pekerja dan pengusaha.UMK dimaksudkan untuk mengangkat taraf hidup pekerja tingkat bawah agar tidak diperlakukan semenamena oleh pengusaha.Namun dalam praktiknya pelaksanaan penetapan UMK yang bersifat normatif sering kali dilanggar oleh pengusaha dengan berbagai macam cara. Masih banyak pengusaha yang memberikan upah hanya sampai 75% dari besarnya penetapan upah minimum yang ditetapkan pemerintah kepada para pekerjanya.Sehubungan dengan hal tersebut maka fungsi pengawasan yang dilakukan pemerintah kota dalam hal ini
menyangkut instansi dewan pengupahan yang bersekretariat di dinas tenaga kerja menjadi sangat penting. Kenyataan yang ada menunjukan bahwa sering kali perusahaan besar dan kuat secara financial menjadikan UMK sebagai upah standar di perusahaan tersebut dan biasanya ada tambahan upah jika karyawan dalam perusahaan tergolong senior. Lain halnya dengan perusahaan kecil atau Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) yang menggaji karyawannya dibawah standard UMK, hal inilah yang menjadi masalah bagi pengusaha kecil yang memiliki modal sedikit dan keuangan yang tidak stabil. Kenaikan upah di perusahaan cenderung menunggu kenaikan UMK yang ditetapkan oleh pemerintah, akibatnya upah pekerja cendrung relatif tetap dan kurang untuk hidup karena harga bahan pokok yang terus naik. Walaupun perusahaan besar biasanya menetapkan gaji standardnya di atas UMK, tetapi kenaikan tersebut disebabkan adanya tuntutan dan dorongan dari para pekerja untuk menaikan upah bersamaan dengan kenaikan upah minimum. Jika terjadi hal yang disebutkan di atas biasanya para pekerja mendemo pemerintah sebagai pihak netral. Ini sangat bertentangan dengan prinsip pengusaha yang mengharapkan mengeluarkan dana yang sedikit dengan hasil yang maksimal, lain hal dengan para pekerja yang menginginkan upah terus naik dan tidak pernah cukup untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Disini lah dewan pengupahan kota Bandar
Lampung berperan sebagai penengah atau bantalan untuk menyelesaikan konflik antara pengusaha dan pekerja yang tidak pernah selesai. Dalam penetapan upah minimum kota Bandar Lampung dewan pengupahan harus memperhatikan dan menetapkan beberapa komponen penetapan upah minimum antara lain: 1. Kebutuhan hidup layak (KHL) Kebutuhan hidup layak ditetapkan oleh dewan pengupahan kota Bandar lampung setelah melakukan survey lapangan ke 8 (delapan) pasar tradisonal yang ada di Bandar Lampung. Survey dilakukan dengan membagi kelompok, per-kelompok terdiri dari 3 orang dengan 2 pasar sebagai tempat servey. 2. Tingkat pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi Bandar lampung tidak selalu stabil sehingga menyulitkan dewan pengupahan kota Bandar Lampung dan seringkali menjadi perdebatan dalam penetapan upah minimum kota di Bandar Lampung. 3. Inflasi Perputaran uang di Bandar lampung juga menjadi faktor penetntu besar kecilnya Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung. 4. Kemampuan perusahaan Perusahan – perusahaan besar biasanya mampu memberikan gaji kepada karyawannya melebihi upah minimum kota Bandar Lampung ,
lain halnya dengan perusahan kecil atau pengusaha kecil mikro yang selalu berbenturan dengan modal , pajak , serta pembayaran uang sewa tempat pengusaha kecil tersebut. Lain halnya dengan perusahaan besar sehingga disinilah dewan pengupahan menjadi mediator dalam ketidak sepakatan antara kedua belah pihak. 5. Produktifitas karyawan Hal ini merupakan kebijakan dari perusahaan memberikan upah lebih banyak dari upah minimum kota kepada karyawannya sehingga tidak terjadi kecemburuan antara karyawan lama dan karyawan baru yang gajinya sama. Penetapan upah minimum di Bandar Lampung belum 100% (seratus persen) memperhatikan hal yang disebutkan di atas, biasanya penetapan upah minimum yang dilakukan dewan pengupah kota Bandar Lampung hanya berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Tetapi ada sanksi tegas untuk pengusaha yang membayar upah pekerja kurang dari upah minimum kota yang telah disepakati bersama. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 90 ayat 1 pengusaha yang membayar upah pekerjanya kurang dari upah minimum kota tempat perusahaan itu berdiri , diancam hukuman maksimal 4 (empat) tahun penjara dan denda maksimal 400 (empat ratus) juta.
Jika Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung tidak bisa disepakati oleh para pengusaha dan pekerja, maka dewan penupahan kota Bandar lampung berwenang melakukan voting terhadap hasil survey dewan pengupahan sehingga meminimalisir debat kusir antara pengusaha dan pekerjanya. Proses voting dilakukan dengan cara mengundang perwakilan pengusaha (APINDO), serikat buruh, dan dewan pengupah ditambah pakar. Dengan menghasilkan upah minimum kota yang tidak jauh dari hasil survey yang dilakukan dewan pengupahan kota Bandar Lampung. Adapun prosedur untuk menetapkan upah minimum kota dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Data dan informasi yang sudah didapatkan dewan pengupahan kota mengenai perkembangan harga bahan pokok baik sandang atau papan dikumpulkan dan dirapatkan bersama. 2. Dewan pengupahan kota Bandar Lampung hanya melihat faktor Kebutuhan Hidup Layak (KHL) karena faktor lain seperti tingkat inflasi , pertumbuhan ekonomi , kemampuan perusahaan , dan produktivitas karyawan akan sesuai dengan kebutuhan hidup layak yang di survei di pasar-pasarkota Bandar Lampung 3. Setelah sidang dilakukan di sekretariat dewan pengupahan kota disusun ulang peninjauan upah minimum kota dan diajukan kepada
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung untuk memperoleh rekomendasi 4. Usulan yang disertai rekomendasi kepala dinas tenaga kerja provinsi tersebut diajukan kepada staf Gubernur untuk memperoleh penetapan melalui biro sosial 5. Usulan lalu diberikan kepada Gubernur oleh staf biro sosial sebagai saran atau pertimbangan upah minimum kota sebelum diterbitkan surat keputusan 6. Jika dengan usulan tersebut Gubernur meneyetujuinya maka Gubernur menerbitkan Surat Keputusan Upah Minimum Kota. E.
Faktor Penghambat
Penetapan upah minimum kota dilaksanakan melalui proses rapat dan tawar menawar anatar pihak pengusaha dengan pihak pekerja serta didampingi oleh pihak pemerintah sebagai pihak independent. Pihak pengusaha dan pihak pekerja biasanya mempunyai konsep besaran upah yang akan ditetapkan dalam prosesnya. Berdasarkan Wawanca penulis di Sekretariat dewan pengupahan kota Bandar Lampung dengan narasumber bapak Dermawan Setyabudi,SmHK. Sebagai sekretaris dewan pengupahan kota Bandar Lampung , dalam penetapan upah minimumada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat terjadinya penetapan upah minimum antara lain :
a. Daya tawar pekerja dalam proses tawar menawar di dewan pengupahan kota.Ini disebabkan karena serikat buruh tidak mempunyai kesamaan pendapat dan pandangan khususnya berkenaan dengan patokan faktor penentu upah dengan besaran upah minimum yang diusulkan oleh dewan pengupah.Daya tawar menawar pihak pekerja semakin melemah lagi jika terjadi kesepakatan dibawah tangan yang dilakukan antara pihak dewan pengupahan dan pengusaha. b. Pihak dewan pengupah memang lebih berat kepada pengusaha sehingga suara dari pihak pekerja sering diabaikan.Karena para pengusaha mempunya kemampuan ekonomi dan sosial yang mengakibatkan pihak pemerintah yang duduk di dewan pengupahan bisa “dibeli” oleh pihak pengusaha. c. Keseriusan dan pemahaman pihak pengusaha terhadap aspirasi pihak pekerja masih rendah , keseriusan akan kesejahteraan pihak pekerja yang hidup berkecukupan ini masih kurang diperhatikan oleh pengusaha. Contoh paling nyata adalah ketika dewan pengupahan mempunyai wewenagn menetapkan upah minimum kota melalui voting dalam sidang seketika hal tersebut disahkanpihak pengusaha melalukan protes. Penetapan upah minimum kota selalu memperhatikan: 1. Kebutuhan hidup layak (KHL)
2. Tingkat pertumbuhan ekonomi 3. Inflasi 4. Kemampuan perusahaan 5. Produktifitas karyawan Tujuan ditetapkannya upah minimum kota adalah untuk menghidari dan mengurangi kesalah pahaman dan “perang dingin” antara pekerja dengan pengusaha , juga sebagai jaring pengaman sosial untuk terciptanya kesejahteraan rakyat yang harmonis dan berkesinambungan. IV.
SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas dan hasil penelitian yang dilakukan penulis , maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran dewan pengupahan dalam penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung yaitu: 1. Dewan pengupahan kota membentuk tim yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur pengusaha, unsur buruh dan akademisi sebanyak 17 (Tujuhbelas orang) 2. Dewan pengupahan kota melakukan survey ke 8 (delapan) pasar tradisional yang ada di wilayah kota Bandar Lampung guna mendapatkan harga-harga Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kota Bandar Lampung 3. Merekapituliasi data kebutuhan hidup layak dari berbagai survey yang dilakukan di wilayah kota Bandar Lampung atau luar Provinsi Lampung 4. Dewan pengupahan kota membuat usulan peninjauan upah minimum
kota dan diajukan kepada kepala dinas provinsi untuk selanjutnya disahkan oleh Gubernur, dengan pertimbangan yang demikian sehingga Gubernur mensahkan upah minimum kota dengan mengeluarkan Surat Keputusan Upah minimum Kota (UMK). Sehingga timbul faktor yang menjadi penghambat dalam penetapan upah minimum kota yakni proses tawar menawar anatar pihak pengusaha dan pihak pekerja dalam proses penetapan upah minimum Kota Bandar Lampung, adanya ketimpangan pihak yang lebih berat kepihak pengusaha oleh dewan pengupahan kota sehingga kesejahteraan para pekerja kurang diperhatikan, keseriusan dan perhatian pihak pengusaha maupun pihak pemerintah yang terwakili oleh dewan pengupahan masih rendah.
DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Abdul Jalil, Teologi Buruh, Penerbit LKIS Yogyakarta, 2008. Artoyo, AR. Tenaga Kerja Perusahaan Menurut Pengertian
dan
Perannya, Balai Pustaka Jakarta 1986 H.Manulang, Sedjun. Pokok-Pokok Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia, Reineke Cipta, 1987 Nurachmad Much, Cara Mengitung Upah Pokok Uang Lembur Pesangon Dan Dana Pensiun, Visi Media Jakarta 2007. Kertonogoro, Sentano. Ekonomi Tenaga Kerja, Yayasan Tenaga Kerja 2001. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerajaan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 389/IV.43/HK/2013 Tentang Penunjukan Dewan Pengupaan Pada Kegiatan Penetapan Dan Sosialisasi Upa Minimum Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2013 Peraturan Mentri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuan Hidup Layak
