DINAMIKA PROSES PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 (Studi pada Serikat Pekarja di Kabupaten Karimun)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh LIA HARDIANTI 1. Pembimbing Utama : Dr. Oksep Adhayanto, M.H 2. Pembimbing Kedua : N.A Dwi Putri, M.Si
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2015
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa yang disebut dibawah ini : Nama
: LIA HARDIANTI
Nim
: 110565201246
Jurusan/Prodi
: ILMU PEMERINTAHAN
Alamat
: Jl. Nusantara Km.17 Kijang, RT004/001
No Telfon
: 085264141717
Email
:
[email protected]
Judul Naskah
: DINAMIKA PROSES PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 (Studi pada Serikat Pekerja di Kabupaten Karimun).
Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan Tanjungpinang, 09 Agustus 2016 Yang menyatakan
Dosen Pembimbing I
Dr. OKSEP ADHAYANTO, MH NIDN. 1029098102
Dosen Pembimbing II
N.A. DWI PUTRI, M.Si NIDN. 00180078702
DINAMIKA PROSES PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 (Studi pada Serikat Pekarja di Kabupaten Karimun)
LIA HARDIANTI Mahasiswi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ABSTRAK Formulasi kebijakan merupakan tahapan atau mekanisme yang harus diterapkan sebelum menetapkan suatu kebijakan. Dinamika dalam perumusan kebijakan pengupahan juga terjadi di Kabupaten Karimun, dimana dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada serikat pekerja yang ikut terlibat dalam perumusan kebijakan kenaikan Upah Minimum Kabupaten di Kabupaten Karimun Tahun 2015 yang terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Serikat Pekerja Aneka Industri-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAIFSPMI) Kabupaten Karimun. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, didapatkan informasi dan data bahwa selama ini Upah Minimum Kabupaten di Kabupaten Karimun selalu dibawah Kebutuhan Hidup Layak baru pada tahun 2015 Upah Minimum Kabupaten di Kabupaten Karimun berada diatas Kebutuhan Hidup Layak. Kurangnya perbandingan jumlah buruh yang ikut dalam pembahasan membuat posisi tawar yang diajukan serikat pekerja sangat sulit dilakukan. Tetapi paling tidak sejak bertambahnya serikat pekerja yang ikut dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten, bisa dikatakan mulai ada perubahan kenaikan besaran Upah Minimum Kabupaten di Kabupaten Karimun. Kehadiran serikat pekerja setidaknya memberikan dampak positif terhadap kehidupan buruh, dimana sejak adanya dua serikat buruh yang terlibat langsung dalam perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dewan Pengupahan sudah bisa dilihat perubahan khususnya terkait kenaikan besaran upah. Meskipun Upah Minimum Kabupaten tahun 2015 di Kabupaten Karimun masih belum memuaskan sebagian buruh namun serikat buruh sudah cukup berperan memperjuangkan hak-hak buruh, dimana perbandingan Upah Minimum Kabupaten tahun 2015 di Kabupaten Karimun sudah diatas Kebutuhan Hidup Layak. Serikat pekerja juga diharapkan menjadi wadah yang benar-benar menampung dan terus memperjuangkan aspirasi buruh serta memberikan pemikiran serta pendidikan terkait hak-hak serta kewajiban buruh sehingga buruh di Kabupaten Karimun menjadi buruh yang cerdas dan berkompeten dalam dunia industri. Kata Kunci: Formulasi Kebijakan, Serikat Pekerja, Upah Minimum Kabupaten
i
ABSTRACT Policy formulation is stage or mechanism should to be applied before setting a policy. Dynamics in the formulation of wage policy also occured in District Karimun, where this research will focus on trade union involved in the formulation of policy to increase District Minimum Wage in the District Karimun 2015 consisting of Confederation Of Trade Union Troughout Indonesia (KSPSI) and Union Wokers of Various Industrial–Metal Trade Union Federation Indonesian (SPAI-FSPMI) District Karimun. Based on research by the autho, obtained information and that during this time the District Minimum Wage in the District Karimun always below Needs Decent Living, the new 2015 District Minimum Wage in the District Karimun is above the needs of comparison of the number of wokers who participate in the discussion of the bargaining position of the proposed union is very difficult to do, but because of the increase in union who participated in the determination of wages drink District, can be said to have begun there is change District Minimum Wage Increase in the District Karimun. The presence of trade union at live of workers, which since the two union involved in the formulation of the policy conducted by the councils trough Waging Karimun can already seen changes in particular the related increase in magnitude of the wage. Although the District Minimum Wage in 2015 in the District Karimun not satisfy the majority of workers, but the union has been quite instrumental to fight for the right of worker, where in the ratio of the District Minimum Wage 2015 in the District Karimun already above the Needs of Decent Living Unions also expected, container which actually holds and continues to fight for the aspirations of the workers and obligations of workers so that workers in District Karimun be intelligent and competent works in industrial word. Keywords: Policy Formulation, Trade Union, District Minimum Wage.
ii
oleh kebijakan politik pemerintah.
A. Pendahuluan Kebijakan
pengupahan
di
Hal tersebut dapat dilihat dari produk
Indonesia didasarkan pada konstitusi,
hukum yang dihasilkan diantaranya
yakni Undang-Undang Dasar Negara
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun
Republik Indonesia Pasal 27 ayat (2)
2013 dan Permenakertrans Nomor 7
dan pasal 28D ayat (2), yang
Tahun 2013, dimana kesemua produk
menegaskan bahwa setiap orang
hukum tersebut bertujuan membatasi
berhak
dan
agar kenaikan upah minimum tidak
bagi
terlalu tinggi.
mendapatkan
penghidupan
yang
kemanusiaan.
upah layak
Pada
prinsipnya
Kenaikan
upah
minimum
besaran upah harus mampu menjamin
kerap menimbulkan reaksi kontoversi
kehidupan layak bagi pekerja dan
dari berbagai pihak, terutama dari
keluarganya,
pihak pengusaha dan buruh. Upah
pemberian
mencerminkan imbalan
atas
kerja
menjadi komponen utama dalam
seseorang dan memuat pemberian
pemenuhan kebutuhan sehari-hari
insetif yang mendorong peningkatan
bagi buruh, dimana buruh merasa
produktivitas kerja dan pendapatan
upah yang diterima belum layak,
daerah atau nasional.
sebab biaya kebutuhan hidup setiap
Upah merupakan titik sentral
harinya selalu naik dan hal tersebut
perjuangan bagi buruh selama ini
menjadi alasan mengapa upah tinggi
dalam
selalu diperjuangkan oleh para buruh
upaya
meningkatkan
kesejahteraan hidup, namun sering
melalui
kali perjuangan para buruh terhambat
kemudian usulan kenaikan upah
1
serikat
pekerja
yang
minimum disampaikan oleh serikat
berimbas
buruh dalam dewan pengupahan.
perkembangan Kabupaten ini. Status
Perdebatan dalam perumusan
Free
pada
Trade
pesatnya
Zone
(FTZ)
yang
kebijakan mengenai tingkat besaran
disandang pulau Karimun cukup
upah
dikatakan
berpengaruh terutama pada kegiatan
menjadi suatu hal yang biasa terjadi
perekonomian, dimana hal tersebut
setiap
juga
minimum
bisa
tahunnya,
dimana
perumusan
tersebut
pemerintah,
apindo
dalam
melibatkan dan
berimbas
juga
dalam
terbukanya
lapangan usaha dan kesempatan kerja
serikat
diberbagai lapangan usaha.
pekerja dalam Dewan Pengupahan. Begitu
pada
Pesatnya
penetapan
perkembangan
perekonomian di Kabupaten Karimun
kenaikan besaran Upah Minimum
yang
Kabupaten (UMK) di Kabupaten
kegiatan perekonomian tidak diikuti
Karimun. Pihak buruh yang diwakili
dengan
oleh serikat pekerja merasa usulan
penduduk khususnya buruh. Dari data
kenaikan upah selama ini masih
Badan
belum
kenaikan
Kepulauan Riau, jumlah angkatan
besaran Upah Minimum Kabupaten
kerja berdasarkan tabel Penduduk
(UMK) di Kabupaten Karimun masih
Kepulauan Riau Berumur 15 Tahun
dibawah perhitungan riil Kebutuhan
Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota
Hidup Layak (KHL) di Kabupate
Dan Kegiatan Selama Seminggu
layak,
Posisi
dimana
strategis
Kabupaten
Yang
Karimun yang diapit oleh tiga negara
cukup
berpengaruh
tingkat
Pusat
Lalu
pada
kesejahteraan
Statistik
(Kepulauan
Provinsi
Riau
Population 15 Years Of Age And Over
2
By Regency/Municipality And Type
(UMK) yang dilakukan dalam Dewan
Of Activity During The Previous
Pengupahan juga melibatkan Serikat
Week) pada bulan Agustus 2014,
Pekerja yang terdiri dari Konfederasi
Kabupaten
menduduki
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
posoisi teratas dengan jumlah yang
(KSPSI) dan Serikat Pekerja Aneka
berkerja sebanyak 91.461 (Keadaan
Industri-Federasi
Angkatan Kerja di Kepulauan Riau
Metal
Agustus 2014:21). Jika dibandingkan
Kabupaten Karimun.
Karimun
dengan Kabupaen/ Kota se-Provinsi
Serikat
Indonesia
Penentuan
(SPAI-FSPMI)
upah
Kepulauan Riau, Upah Minimum
merupakan
Kabupaten (UMK) di Kabupaten
kebijakan
Karimun tahun 2015 menduduki
pemerintah dan pada
posisi ke tiga setelah Kota Batam dan
pengambilan
Kabupaten Bintan. Penelitian lakukan
adalah
proses yang
Pekerja
minimum
pengambilan
dilakukan
oleh
prinsipnya
kebijakan
yang
dikeluarkan
pemerintah
harus
pada
yang
penulis
berorientasi
untuk
melihat
kesejahteraan masyarakat sehingga
Proses
dalam perumusan kebijakan publik
bagaimana
Dinamika
Penetapan
Upah
pencapaian
Minimum
dibutuhkan
adanya
Kabupaten (UMK) di Kabupaten
akomodatif
dan
Karimun Tahun 2015 (Studi pada
tentunya akan ada interaksi antar
Serikat
aktor-aktor
Pekarja
Karimun), dimana
di
Kabupaten
dalam proses
salah
penetapan Upah Minimum Kabapaten
yang
satunya
proses
dalam
hal
yang ini
berkepentingan, serikat
pekerja.
Disinilah peneliti ingin mengkaji
3
bagaimana
usaha-usaha
yang
dicapai. Adapun yang menjadi
dilakukan oleh serikat pekerja dengan
tujuan dalam penelitian ini adalah
pihak lainnya yang ada dalam Dewan
untuk
Pengupahan dalam menetapkan Upah
Dinamika Proses Penetapan Upah
Minimum Kabupaten (UMK) di
Minimum Kabupaten (UMK) di
Karimun
dengan
Kabupaten Karimun Tahun 2015
menggunakan teori rasional yang
(Studi pada Serikat Pekarja di
dikemukan oleh Thomas R. Dye.
Kabupaten Karimun).
tahun
215
Melihat persoalan-persoalan
mengetahui
bagaimana
2. Kegunaan Penelitian
yang telah diuraikan diatas, maka
Melalui
penelitian
ini
penulis tertarik untuk melakukan
tentunya akan diperoleh hasil yang
penelitian mengenai “DINAMIKA
diharapkan bermanfaat bagi:
PROSES
PENETAPAN
UPAH
a. Bagi peneliti
MINIMUM KABUPATEN (UMK)
Menambah
di
tentang dinamika
KABUPATEN
KARIMUN
wawasan serta
TAHUN 2015 (Studi pada Serikat
potret perjuangan serikat
Pekarja di Kabupaten Karimun)”.
pekerja
B. Tujuan Tujuan dan Kegunaan
Pengupahan
di
Dewan Kabupaten
Penelitian
Karimun yang terdiri dari
1. Tujuan Penelitian
Konfederasi
Penelitian yang dilakukan
Pekerja Seluruh Indonesia
terhadap suatu masalah tentunya
(KSPSI)
memiliki
Karimun
tujuan
yang
Serikat
ingin
4
Kabupaten dan
Serikat
Pekerja Aneka Industri-
Sebagai
Federasi Serikat Pekerja
evaluasi
Metal Indonesia (SPAI-
merumuskan
FSPMI)
terkait masalah kenaikan
Kabupaten
Karimun
dalam
referensi
serta dalam
kebijakan
Upah
Minimum
memperjuangkan
Kabupaten
kenaikan Upah Minimum
Kabupaten Karimun pada
Kabupaten
tahun-tahun berikutnya.
(UMK)
di
Kabupaten Karimun tahun
Secara
b. Bagi serikat pekerja di
Sebagai
akademik
di
harapkan penelitian ini
Karimun masukan
di
d. Bagi akademik
2015.
Kabupaten
(UMK)
dapat
dan
menambah
informasi
dan
pertimbangan bagi serikat
bahan
pekerja
rekan-rekan yang nantinya
yang
Kabupaten
ada
di
Karimun
akan
selaku wadah bagi buruh dalam
bagi
melakukan
penelitian.
memperjuangkan
C. Konsep Teoritis
kenaikan Upah Minimum Kabupaten
referensi
sebagai
Teori merupakan unsur yang
(UMK)
paling
dimasa-masa selanjutnya.
besar
peranannya
dalam
penelitian, karena dengan unsur ilmu
c. Bagi pemerintah daerah
inilah peneliti mencoba menerangkan
Kabupaten Karimun
fenomena sosial atau fenomena alami
5
yang menjadi pusat perhatiannya.
Kebijakan
Menurut Kerlinger (Effendi, tt:35),
yang mengikat bagi orang tertentu
teori adalah serangkaian asumsi,
atau bahkan orang banyak dimana
konsep,
biasanya hal tersebut dilakukan oleh
konstruk,
definisi,
dan
merupakan
proposisi untuk menerangkan suatu
petinggi-petinggi negara.
fenomena sosial secara sistematis
Merujuk
keputusan
pernyataan
dengan cara mengonstruksi hubungan
Anderson dalam Winarno (2014:19),
antara konsep dan proporsi dengan
bahwa istilah kebijakan atau policy
menggunakan asumsi dan logika
secara
tertentu. Di dalam bagian ini peneliti
menunjukan perilaku seorang aktor
akan
misalnya seperti seorang pejabat,
menjelaskan
teori
yang
umum
digunakan
berkaitan dengan permasalahan yang
suatu
akan diteliti diantaranya:
lembaga pemerintah atau sejumlah
1. Kebijakan Publik
aktor dalam suatu bidang kegiatan
Kebijakan adalah merupakan
ungkapan
yang
maupun
suatu
tertentu.
suatu konsep yang menunjukkan suatu
kelompok,
untuk
Carl Friedrich memandang
sangat
kebijakan sebagai suatu arah tindakan
sederhana atau satu kata saja namun
yang
maknanya
kelompok atau pemerintah dalam
sangat
luas
karena
diusulkan
seseorang,
kebijakan berada dalam segala aspek
suatu
kehidupan
dari
memberikan hambatan-hambatan dan
bahkan
peluang-peluang terhadap kebijakan
organisasi terbesar seperti negara.
yang diusulkan untuk menggunakan
individu,
manusia kelompok
mulai
6
lingkungan
oleh
tertentu
yang
dan
mengatasi
mencapai
dalam
suatu
rangka
(2011:11)
atau
menyatakan bahwa kebijakan publik
merealisasikan suatu sasaran atau
senantiasa dilakoni atau diperankan
suatu maksud tertentu (Winarno,
oleh para birokrasi baik pada posisi
2014:20-21).
jabatan struktural yang lebih banyak
Kebijakan policies)
tujuan
Makmur
publik
merupakan
(publik
berorientasi
rangkaian
kepada
pengaturan
administratif maupun pada posisi
pilihan yang kurang lebih saling
jabatan
berhubungan (termasuk keputusan-
dominan
keputusan untuk tidak bertindak)
kekuasaan.
yang dibuat oleh badan dan pejabat
merupakan keputusan politik yang
pemerintah (Richard Rose dalam
dikembangkan
William
pejabat pemerintah. Seperti yang
N.
Dunn,
2003:109),
fungsional
sedangkan Heinz Eulau dan Enneth
dirumuskan
Prewitt
(Agustino,
(Agustino,
mendefinisikan sebagai
2012:6)
kebijakan
keputusan
tetap
yang
berorientasi
lebih kepada
Kebijakan
oleh
oleh
badan
David
2012:8),
publik
dan
Easton bahwa
publik
karakteristik kebijakan publik adalah
yang
keputusan politik sebagai otoritas
dicirikan dengan konsistensi dan
dalam sistem politik.
pengulangan (repitisi) tingkah laku
Berkaitan kebijakan didalam
dari mereka yang membuat dan dari
bidang ketenagakerjaan, salah satu
mereka yang mematuhi keputusan
masalah yang senantiasa dihadapi
tersebut.
pekerja atau buruh adalah persoalan upah, termasuk didalamnya Upah
7
Minimum
Kabupaten
(UMK).
kebijakan upah minimum yang sangat
Disinilah pekerja atau buruh melalui
rendah.
serikat
2. Formulasi Kebijakan
pekerja
berjuang
untuk
memperoleh upah sesuai Kebutuhan
Hal terpenting dalam proses
Hidup Layak (KHL) seperti yang
kebijakan publik adalah formulasi
telah di amanatkan dalam Undang-
(perumusan)
Undang Dasar Negara
utama dari perumusan kebijakan
Republik
Indonesia tahun 1945.
kebijakan.
Kegiatan
adalah memilih alternatif-alternatif
Mengulas pernyataan Said
guna menangani masalah kebijakan.
Iqbal (2015:65), bahwa sistem kerja
Perumusan
alih daya dan kebijakan upah murah
dipandang sebagai kegiatan yang
sesungguhnya buah dari kebijakan
dikemudian
hari
kelak
akan
ekonomi
menentukan
masa
depan
suatu
pemerintah
yang
tidak
kebijakan
dapat
berkeadilan. Kebijakan dalam desain
kehidupan publik tertentu, apakah
pasar bebas banyak dimanfaatkan
akan
investor untuk memperkuat tawar dan
sebaliknya.
daya tekan di hadapan pemerintah
menjadi
lebih
baik
atau
Raymond A. Bauer dalam
sehingga muncul sejumlah prasyarat
William
investasi yang dianjurkan pemilik
mengatakan
modal
tak
kebijakan adalah proses sosial di
berkutik. Salah satu prasyarat yang
mana proses intelektual melekat di
diminta para pemilik modal adalah
dalamnya
upah murah yang memunculkan
efektivitas
membuat
pemerintah
8
N.
Dunn bahwa
tidak relatif
(2003:1) perumusan
berarti
bahwa
dari
proses
intelektual tidak dapat ditingkatkan,
3. Memperkirakan
dampak.
atau bahwa proses sosial dapat
Apakah usulan kebijakan
“diperbaiki”.
yang diformulasi
sudah
Charles O’Jones (Agustino,
diuji semua dampaknya?
2012:119) menyatakan bahwa untuk
Ataukah pengujian dibatasi
menghasilkan perumusan kebijakan
pada
yang komprehensif ada beberapa hal
dalam suatu lingkup saja.
yang perlu dicermati, seperti:
dampak
Merujuk
1. Jumlah dari masalah yang
dikemukakan
langsung
prespektif oleh
Irfan
yang Islamy
ditangani. Apakah usulan
(Agustino,
kebijakan
akan
perumusan usulan kebijakan yang
seluruh
baik dan komprehensif akan sangat
suatu
dipengaruhi oleh keberhasilan para
lingkup masalah? Apakah
analisis kebijakan dalam merumuskan
perhatiannya
masalah
menyampaikan masalah
dalam
hanya
2012:119),
kebijakan
bahwa
(problem
ditujukan pada contohnya
structuring) itu sendiri. Ada beberapa
semata?
langkah yang dapat dilakukan oleh
2. Lingkup analisis. Apakah lingkup
analisis
para analis kebijakan untuk membuat
usulan
perumusan
kebijakan akan melayani semua
aspek
kebijakan
komprehensif, diantaranya:
masalah?
1. Mengidentifikasi
Ataukah hanya melayani
alternatif-alternatif
aspek-aspek tertentu?
kebijakan;
9
yang
Masalah kebijakan yang
sesuai iklim yang tengah
telah masuk dalam agenda
mewujud saat itu.
kebijakan, lebih khusus lagi
dalam
2. Mendifinisikan
agenda
pemerintah
merumuskan
akan
dan alternatif
kebijakan
memudahkan para analis
Masing-masing alternatif
untuk
diberi
mengenali
batasan
karakteristik
pengertiannya,
permasalahan yang ada.
jelas batasan pengertian
Apabila masalah tersebut
maka
sama atau hampir sama
sangat
dengan
para
masalah
yang
pernah ada sebelumnya,
semakin
asumsinya
akan
mempermudah analis/
perumus
kebijakan untuk menilai.
maka para analis/ perumus
3. Menilai
masing-masing
kebijakan akan dengan
alternatif
cepat serta mudah dalam
Hal ini bertujuan untuk
merumuskan
mengetahui
alternatif
konsekuensi
kebijakan. Mungkin yang
masing-masing alternatif
dilakukan oleh para analis/
dengan memberi bobot
perumus kebijakan hanya
atau nilai tertentu pada
memodifikasi
setiap kebijakan.
alternatif
kebijakan yang pernah ada
10
4. Merumuskan
dan
memutuskan
alternatif
Memahami
kebijakan publik berarti juga perlu
kebijakan Tendensi muncul
formulasi
mengetahui model-model perumusan yang
sering
kebijakan publik yang telah banyak
dalam
logika
digunakan.
penilaian
Setidaknya
terdapat
alternatif
sembilan model formulasi kebijakan
kebijakan ialah alternatif
menurut Thomas R. Dye (Agustino,
kebijakan
yang
2012:131), yaitu model sistem, model
diperkirakan atau dinilai
elite, model institusional, model
memiliki
kelompok, model
konsekuensi
proses, model
positif yang lebih banyak
rasional, model inkremental, model
dibandingkan negatifnya,
pilihan publik, dan model teori
maka alternatif itulah yang
permainan.
kemudian menjadi pilihan
Dalam perumusan kebijakan
utama untuk ditetapkan
terkait
sebagai
atas
Minimum Kabupaten (UMK) di
alternatif kebijakan yang
Karimun tidak hanya berdasarkan
tersedia. Menetapkan pada
perumusan
yang
satu dari banyak pilihan
pemerintah
Kabupaten
alternatif merupakan suatu
namun dalam hal ini serikat pekerja
upaya/
untuk
juga ikut terlibat, sama halnya dengan
kebijakan
pengusaha yang diwakili oleh apindo
pilihan
proses
memutuskan
publik yang terbaik.
masalah
kenaikan
Kabupaten Karimun.
11
dibuat
Upah
oleh
Karimun,
Pasal 1 ayat (17) Undang-
3. Serikat Pekerja Serikat pekerja merupakan
Undang Ketenagakerjaan Nomor 13
sebuah wadah untuk menjamin serta
Tahun 2003 menyatakan bahwa: “Serikat pekerja/ serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/ buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya”.
mengkoordinir apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi pekerja atau buruh sehingga bisa terpenuhi hak dan kewajiban bagi para pekerja. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahawa Serikat pekerja/ serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dan, oleh, dan
untuk
pekerja/
diperusahaan
buruh
maupun
baik luar
perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung
guna
bersifat
serta
organisasi dalam melaksanakan hak
melindungi hak dan kepentingan
dan kewajibannya, serikat pekerja/
pekerja/ buruh serta meningkatkan
serikat buruh tidak berada dibawah
kesejahteraan pekerja/ buruh dan
pengaruh atau tekanan dari pihak lain.
keluarganya.
Terbuka berarti dalam menerima
memperjuangkan,
jawab
Serikat pekerja/ serikat buruh
membela,
bebas
berarti
sebagai
anggota dan/ atau memperjuangkan
12
kepentingan pekerja/ buruh tidak
persetujuan
membedakan aliran politik, agama,
perundang-undangan
suku bangsa, dan jenis kelamin.
dibayarkan atas dasar suatu perjanjian
Mandiri, maksudnya tidak ditentukan
antara pengusaha dengan karyawan
oleh
termasuk
pihak
Demokratis
luar
peraturan serta
tunjangan,
baik
untuk
pembentukan,
karyawan itu sendiri maupun untuk
pemilihan pengurus, perjuangan dan
keluarganya (Sumarsono, 2009:181).
pelaksanaan
yaitu
organisasi.
atau
hak
dan
kewajiban
Upah berarti imbalan atau
sesuai dengan prinsip demokrasi
penghasilan,
(Maimun, 2007:28).
ditentukan
4. Upah Minimum Kabupaten
dirupakan dalam bentuk uang dan
Pada merupakan
dasarnya, sumber
upah
bagaimanapun atau
dihitung,
bisa
ditetapkan oleh kesepakatan bersama
utama
atau
oleh
undang-undang
penghasilan seseorang, oleh sebab itu
peraturan
upah harus cukup untuk memenuhi
dibayarkan
kebutuhan pekerja dan keluarganya
kontrak kerja tertulis atau tidak
secara wajar. Upah adalah suatu
tertulis
penerimaan sebagai imbalan dari
pekerja
pengusaha kepada karyawan untuk
dilakukan atau akan dilakukan atau
suatu pekerjaan atau jasa yang telah
untuk jasa yang diberikan atau yang
atau akan dilakukan dan dinyatakan
akan
atau dinilai dalam bentuk uang yang
Perlindungan Upah 1949).
ditetapkan
atas
dasar
suatu
13
nasional,
yang
atau
dengan
oleh untuk
diberikan
harus
berdasarkan
pengusaha
kepada
pekerjaan
(K95,
yang
Konvensi
Pasal 1 ayat (30) Undang-
kebutuhan
hidup
sebagai
dasar
Undang Nomor 13 Tahun 2003
penetapan upah minimum. Setelah
tentang Ketenagakerjaan, upah adalah
melewati beberapa kali perubahan
hak pekerja/ buruh yang diterima dan
akhirnya Kebutuhan Hidup Layak
dinyatakan
(KHL)
dalam
bentuk
uang
menjadi
acuan
dalam
sebagai imbalan dari pengusaha atau
menentukan upah minimum dengan
pemberi kerja kepada pekerja/ buruh
memperhatikan
yang ditetapkan atau dibayarkan
pertumbuhan ekonomi (UU No. 13
menurut
Tahun 2003 Pasal 88 ayat (4)).
suatu
kesepakatan,
perjanjian atau
kerja,
produktivitas
dan
peraturan
Selama lebih dari 40 (empat
termasuk
puluh tahun) sejak upah minimum
tunjangan bagi pekerja/buruh dan
pertama kali diberlakukan, Indonesia
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/
sudah 3 (tiga) kali menggantikan
atau jasa yang telah atau akan
standar kebutuhan hidup sebagai
dilakukan.
dasar
perundang-undangan,
Di Indonesia dikenal sistem
penetapan
(Sidauruk,
pengupahan dengan istilah upah
upah
tt:15).
minimum Komponen
kebutuhan hidup tersebut meliputi:
minimum. Upah minimum hanya
a. Kebutuhan
Fisik
merupakan salah satu komponen
Minimum yang berlaku
dalam upaya mencapai kebutuhan
tahun 1969-1995;
hidup layak. Untuk menentukan
b. Kebutuhan
besaran upah minimum diperlukan
Hidup
Minimum (KHM) yang
perangkat untuk menghitung standar
14
berlaku tahun 1996 hingga
dirumuskan dalam bentuk indikator
2005;
agar
c. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang berlaku tahun
Adapun
2006 hingga sekarang.
operasional
Konsep
dalam
yang
menjadi
dalam
konsep
penelitian ini
adalah:
penelitian-
Pekerja
di
Kabupaten Karimun yang
untuk
terdiri dari Konfederasi
menjembatani antara dunia rasional
Serikat Pekerja Seluruh
dengan dunia empiris. Konsep itu
Indonesia (KSPSI) dan
harus dimengerti secara umum dan
Serikat
digunakan
konsisten,
Industri-Federasi Serikat
didefinisikan sacara konkrit, dan
Pekerja Metal Indonesia
harus merujuk ke suatu objek tertentu.
(SPAI-FSPMI)
Dalam penelitian lapangan konsep
Kabupaten
yang relevan
berkedudukan
dalam proses perumusan
sentral dalam penelitian terlebih
kebijakan terkait kenaikan
dahulu harus dibuat operasionalnya
Upah
(Bagong
Kabupaten (UMK) tahun
sebagai
penting
1. Serikat
dan
berguna
memang
mempermudah
oprasionalisasi dari satu penelitian.
D. Konsep Operasional
penelitian
lebih
sarana
secara
dan
Suyanto
dan
Sutinah,
2008:50).
2015
Konsep operasional merupkan uraian
konsep
yang
Pekerja
Aneka
Karimun
Minimum
di
Kabupaten
Karimun dengan indikator
sudah
sebagai berikut:
15
a. Tuntutan para buruh melalui
2. Formulasi
serikat
Kebijakan
Rasional dengan indikator
pekerja/ serikat buruh
sebagai berikut:
untuk
a. Pilihan
memperoleh
upah yang layak
kecenderungannya
b. Tingkat KHL yang menjadi
b. Pilihan kebijakan yang
dasar
ingin
kebutuhan terdiri dari:
diimplementasikan
Komponen atau item
c. Menilai
KHL
konsekuensi
pilihan kebijakan
Mekanisme
proses
d. Menilai perbandingan
survei
e. Alternatif kebijakan
c. Kesepakatan
serikat
E. Metode Penelitian
pekerja/ serikat buruh mengenai
Penelitian ini menggunakan
besaran
penelitian kualitatif dengan metode
upah yang diusulkan d. Proses
dan
Menurut
Moleong
dari
(2012:6), penelitian kualitatif adalah
serikat pekerja/ serikat
penelitian yang bermaksud untuk
buruh
memahami fenomena tentang apa
e. Interaksi
usulan
diskriptif.
serikat
yang dialami oleh subjek penelitian
pekerja / serikat buruh
misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara histolik, dan dengan cara diskripsi dalam
16
bentuk kata-kata dan bahasa, pada
ditetapkan
suatu
alamiah.
tuntutan dan kebutuhan hidup layak
diskriptif
bagi buruh di Kabupaten Karimun.
konteks
Sedangkan
yang
metode
merupakan salah
ciri
sesuai
dengan
dari
Berdasarkan penjelasan diatas
penelitian kualitatif dimana data yang
dapat dianalisa mengenai kebijakan
dikumpulkan adalah berupa kata-
yang diambil pemerintah, apakah
kata, gambar, dan bukan angka-
sudah memperhitungksn rasionalitas
angka. Data tersebut mungkin berasal
cost and benefits-nya bagi warga
dari
catatan
masyarakat dalam hal ini bagi pekerja
lapangan, foto, videotape, dokumen
atau buruh. Ada lima tahapan yang
pribadi, catatan atau memo, dan
gunakan agar kemanfaatan optimum
dokumen resmi lainnya (Moleong,
bagi
2012:11).
terwujud
naskah
satu
belum
wawancara,
pekerja
yang
dapat
keputusan-
diambil
dengan
indikator sebagai berikut:
F. PEMBAHASAN Proses formulasi kebijakan
1. Pilihan dan kecenderungan yg
merupakan tahapan atau mekanisme harus
buruh
melalui
keputusan
yang
atau
diterapkan
diinginkan
sebelum
Tahapan awal yang dilakukan
menetapkan suatu kebijakan dan
adalah
dalam hal ini salah satu serikat
kecenderungan yang di inginkan,
pekerja yang juga terlibat dalam
pemangku kebijakan harus peka
perumusan kebijakan upah merasa
terhadap pilihan dan kecenderungan
besaran
yang di inginkan oleh publik yang
kenaikan
upah
yang
17
mengetahui
pilihan
serta
dalam hal ini adalah pekerja atau
2. Pilihan-pilihan kebijakan
buruh. Proses formulasi kebijakan
Banyak regulasi atau aturan
dalam penetapan Upah Minimum
yang dibuat oleh pemerintah untuk
Kabupaten (UMK), dalam hal ini di
memberikan perlindungan terhadap
Kabupaten Karimun melibatkan dua
buruh,
serikat
pemerintah dalam Pemenakertrans
pekerja
dimana
masing-
dan
13
pilihan
Tahun
kebijakan
masing serikat pekerja terlebih dahulu
No.
telah melakukan penyaringan aspirasi
Komponen dan Pelaksanaan Tahapan
dari buruh yang menjadi anggotanya.
Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
Pekerja atau buruh melalui
dan Permenakertrans No. 7 tahun 2013
meningkatkan kesejahteraan buruh
Kenaikan upah minimum berdasarkan
dengan berbagai permasalahan yang
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang
dihadapi
terdiri dari 60 item
menghapus
Upah
tentang
serikat pekerja senantiasa berupaya
diantaranya
tentang
2012
Minimum.
sistem kerja kontrak, jaminan sosial
Kenaikan besaran upah yang
dan menentang kebijakan upah murah
terjadi di Kabupaten Karimun selalu
dan dapat dikatakan bahwa kenaikan
bervariasi dan selalu dibawah KHL
upah adalah kecenderungan yang
sehingga memicu tuntutan dari para
diinginkan oleh pekerja atau buruh
buruh
yang kemudian disampaikan melalui
Tuntutan kenaikan besaran upah
serikat pekerja.
tentuya
melalui
sudah
serikat
pekerja.
berdasarkan
pengamatan yang dilakukan oleh masing-masing serikat pekerja.
18
Jika dilihat dari persentase
pekerja untuk menaikan besaran
kenaikan Upah Minimum Kabupaten
Upah Minimum Kabupaten (UMK)
(UMK) di Kabupaten Karimun, baru
tahun 2015. Serikat pekerja atau
satu kali terjadi kenaikan Upah
serikat buruh juga memiliki usulan
Minimum Kabupaten (UMK) yang
tentang
mencapai 50% yaitu pada tahun 2013,
Minimum
namun
inginkan.
besaran
kenaikan
Upah
Minimum Kabupaten (UMK) masih
kenaikan
besaran
Kabupaten
Upah
yang
di
4. Menilai Perbandingan
dibawah Kebutuhan Hidup Layak
Kebijakan
kenaikan
Upah
(KHL). Dimana Upah Minimum
Minimum Kabupaten (UMK) tahun
Kabupaten
hanya
2015 di Kabupaten Karimun pada
Rp.1.600.000.00 (Satu Juta Enam
rapat di Dewan Pengupahan tentunya
Ratus
melalui proses karena masing-masing
(UMK)
Ribu
Rupiah),
sementara
Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
pihak
mencapai Rp.1.889.796.00 (Satu Juta
melakukan perbandingan. Terdapat
Delapan
Puluh
beberapa unsur yang ikut dalam
Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan
pembahasn di Dewan Pengupahan
Puluh Enam Rupiah).
yang
3. Menilai Konsekuensi
akademisi, pengusaha, dan serikat
Ratus
Setiap
Delapan
pilihan
kebijakan
mengajukan
terdiri
dari
usulan
dan
pemerintah,
pekerja.
tentunya memiliki konsekuensi yang
Pemerintah selaku pemangku
akan dihadapi, begitu juga usaha-
kebijakan dalam menentukan Upah
usaha yang dilakukan oleh serikat
Minimum Kabupaten (UMK) tidak
19
terlalu dominan, hal tersebut di
bisa dilihat perubahan khususnya
sampaikan oleh Bapak Poniman yang
terkait
merupakan perwakilan pemerintah
Meskipun
dalam Dewan Pengupahan dan juga
Kabupaten (UMK) tahun 2015 di
merupakan Kepala Bidang Hubungan
Kabupaten Karimun masih belum
Industrial, Syarat dan Norma Kerja.
memuaskan sebagian buruh namun
5. Memilih Alternatif Kebijakan
serikat buruh sudah cukup berperan
Pemilihan alternatif kebijakan
Upah
upah.
Minimum
G. Penutup
merupakan tahapan akhir dalam kebijakan
besaran
memperjuangkan hak-hak buruh.
Yang Paling Efisien
perumusan
kenaikan
a. Kesimpulan
berdasakan
Setelah melalui proses yang
teori rasional. Disinilah dinamika
cukup
yang terjadi dapat dilihat, tarik ulur
Minimum
usulan disampaikan oleh masing-
Karimun
ditetapkan
berdasarkan
masing pihak.
Surat
Keputusan
Gubernur
Kehadiran setidaknya
serikat
memberikan
panjang
akhirnya
Kabupaten
Upah (UMK)
pekerja
Kepulauan Riau Nomor 1282 Tahun
dampak
2014 sesuai rekomendasi Dewan
positif terhadap kehidupan buruh,
Pengupahan
dimana sejak adanya dua serikat
kepada Bupati Kabupaten Karimun
buruh yang terlibat langsung dalam
sebesar Rp.2.168.838.00 (Dua Juta
perumusan kebijakan yang dilakukan
Seratus Enam Puluh Delapan Ribu
oleh pemerintah Kabupaten Karimun
Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan)
melalui Dewan Pengupahan sudah
20
Kabupaten
Karimun
yang kemudian disampaikan kepada
Minimum Kabupaten (UMK) di
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
Kabupaten Karimun tahun 2015.
Terkait
proses
formulasi
Disinilah dinamika yang terjadi dapat
yang
dilakukan
dilihat, tarik ulur usulan disampaikan
kebijakan
upah
melalui
Dewan
Pengupahan
oleh
masing-masing
pihak.
Kabupaten Karimun yang melibatkan
Kurangnya
pemerintah, akademisi, apindo dan
buruh yang ikut dalam pembahasan
serikat pekerja. Meskipun sudah
membuat posisi tawar yang diajukan
melalui tahapan-tahapan yang terdiri
serikat pekerja sangat sulit dilakukan.
dari lima unsur teori rasional namun
Tetapi paling tidak, sejak adanya
masih
serikat pekerja yang ikut dalam
menyisakan
khususnya dimana
bagi
serikat
pekerja,
serikat
pekerja
merasa
usulan-usulan belum
ketidakpuasan
yang
mendapat
pemerintah
penetapan
daerah
Upah
jumlah
Minimum
Kabupaten (UMK) bisa dikatakan
disampaikan
dukungan
perbandingan
mulai
ada
perubahan
kenaikan
dari
besaran Upah Minimum kabupaten
Kabupten
(UMK). Kehadiran seikat pekerja
Karimun.
setidaknya
memberikan
dampak
Interaksi serikat pekerja dapat
positif terhadap kehidupan buruh,
dilihat pada rapat lanjutan di Dewan
dimana sejak adanya dua serikat
Pengupahan
Karimun
buruh yang terlibat langsung dalam
tanggal 10 November 2014, dimana
perumusan kebijakan yang dilakukan
serikat pekerja/serikat buruh masih
oleh pemerintah Kabupaten Karimun
terus mengupayakan kenaikan Upah
melalui Dewan Pengupahan sudah
Kabupaten
21
dapat dilihat perubahan, khususnya terkait
kenaikan
Meskipun
besaran
Upah
b. Saran
upah.
Melihat dinamika yang terjadi
Minimum
dalam
proses
penetapan
Kabupaten (UMK) tahun 2015 di
Minimum
Kabupaten Karimun masih belum
Kabupaten Karimun tahun 2015,
memuaskan bagi sebagian buruh,
dimana selalu terjadi gejolak antara
namun serikat buruh sudah cukup
serikat
berperan memperjuangkan hak-hak
penulis memberikan saran yang dapat
buruh, dimana perbandingan Upah
dijadikan pertimbangan terkait Upah
Minimum Kabupaten (UMK) tahun
Minimum Kabupaten (UMK) di
2015 sudah diatas Kebutuhan Hidup
Kabupaten Karimun. Serikat pekerja/
Layak (KHL).
serikat
Serikat
pekerja
juga
Kabupatn
Upah
pekerja
buruh
dan
(UMK)
di
pengusaha,
diharapkan
dapat
menjadi wadah yang benar-benar
diharapkan menjadi wadah yang
menampung
aspirasi
dan
benar-benar menampung aspirasi dan
memperjuangkan aspirasi buruh serta
terus memperjuangkan aspirasi buruh
memberikan
serta memberikan pemikiran dan
pendidikan terkait hak-hak serta
pendidikan terkait hak-hak serta
kewajiban buruh sehingga buruh di
kewajiban buruh sehingga buruh di
Kabupaten Karimun menjadi buruh
Kabupaten Karimun menjadi buruh
yang cerdas dan berkompeten dalam
yang cerdas dan berkompeten dalam
dunia industi dan mengerti akan hak
dunia industri.
dan kewajiban serta pemahaman
pemikiran
terus
dan
terkait pentingnya serikat pekerja atau
22
serikat buruh dalam memperjuangkan hak-hak buruh, karena masih ada buruh-buruh
yang
tidak
peduli
dengan hak-hak mereka atau bisa dikatakan takut untuk menuntut hakhaknya karena pemahaman yang kurang. Mengenai keterlibatan serikat pekerja dalam pembahasan formulasi kebijakan pengupahan diharapkan serikat
pekerja
benar-benar
memperjuangkan kepentingan buruh.
23
Organisasi, Bandung: Refika Aditama.
DAFTAR PUSTAKA
PT
Iqbal, Said, 2015, Gagasan Besar Serikat Buruh, Yogyakarta: Leutika Nouvalitera.
A. Buku A, Black, James, Dean J. Champion, 2008, Metode & Masalah Penelitian Sosial.
J. Moleong, Lexy, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Agustino, Leo, 2012, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.
Maimun, 2007, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
Badan Pusat Statistik, 2014, Karimun Dalam Angka 2014, Kabupaten Karimun. Bugin, Burhan, 2009, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana.
Makmur, 2011, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Bandung: PT. Refika Aditama. Maivi Azhar, Harry, 2014, Formulasi Kebijakan Pada Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2012, FISP UMRAH.
N. Dunn, William, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Muzandi, Indra, 2012, Analisis Penetapan Upah Minimum Provinsi Berdasarkan Angka Kebutuhan Hidup Layak Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010, FISP UMRAH.
Djumadi, 2005, Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Faisal, Sanapiah, 2005, FormatFormat Penelitian Sosial, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Nurachmad, Much, 2009, Tanya Jawab Seputar Hak-hak Tenaga Kerja Kontrak (Outshourcing), Jakarta: Visimedia.
Indrawijaya, Adam Ibrahim, 2010, Teori, Prilaku Dan Budaya
24
Pakpahan, Muchtar, 2010, Perjuangan Kebebasan Berserikat Buruh Di Masa Orde Baru (1992-1997), Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera.
B. Peraturan undangan
Perundang-
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Parsons, Wayne, 2006, Publik Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Jakarta: Kencana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
Rajagukguk, H.P, 2002, Peran Serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, IKAPI DKI Jakarta. Ridwan, 2010, Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian, Bandung: Alfabeta.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum.
Sumarsono, Sonny, 2009, Teori Dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Surat
Suyatno, Bagong, Sutinah, 2008, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, Jakarta: Kencana.
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1282 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Kabupaten Karimun.
Keputusan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 19 A Tahun 2015 Tentang Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun Masa Bhakti 2014-2016.
Winarno, Budi, 2014, Kebijakan Publik, Jakarta: PT. Buku Kita.
25
Tantangan bagi Serikat Buruh, Vol 7, No. 1 Februari, (http://www.akatiga.org>jurn al-analisis-sosial, diakses 6 Maret 2015, 09.18 Wib).
C. Majalah, Buletin, Jurnal dan Internet Algifari, Umar, 2014, Buruh dan Politik: Studi Tentang Perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (K.KASBI) dalam Menuntut Penghapusan Outshoucing dan Kenaikan UMP DKI Jakarta 2013. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (http://www.repository.uinjk. ac.id, diakses 2 Maret 2015, 07.30 Wib). Badan
Jurnal Kebijakan Upah Minimum Indonesia, (http://www.wcms_210427, 5 April 2015, 07.51 Wib). K95, Konvensi Perlindungan Upah, 1949, (http://www.wcms_1491, diakses 17 Agustus 20015, 23.22 Wib). Lembaran Buruh, 2014, Tantangan Buruh di tahun 2015, Edisi 37, Desember, Jakarta: TURC dan DGB.
Pusat Statistik Prrovinsi Kepulauan Riau, 2015, Keadaan Angkata Kerja di Kepulauan Riau Agustus 2014, Kepulauan Riau: Badan Pusat Statistik, (http://kepri.bps.go.id, diakses 1 September 2015, 03.14 Wib).
PSMS Indonesia, 2013, Dinamika Tahunan UMK, Menelaah Hasil Survey Cepat PMSM, Jurnal Perhimpunan Manajemen Sumberdaya Manusia, (http://www.ilo.org, diakses 9 Mei 2015, 07.50 Wib).
DS, Soegiri, Edi Cahyono, 2005, Gerakan Serikat Buruh Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru, Hasma Mitra, (http://www.books.google.co. id/about/Gerakan serikat_buruh.html, diakses 3 Maret 2015, 07.33 Wib).
Serikat
Pekerja Aneka IndustriFederasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, 2014, Pandangan SP (FSPMI), Kabupaten Karimun: SPAIFSPMI.
S Syahputra, Ganda, 2009, Peranan Serikat Buruh dalam Memperjuangkan Hak Upah dan Politik, Study Kasus: Serikat Buruh Medan Independen, Medan: Fakultas
Jurnal Analisis Sosial, 2002, Upah Minimum dan Kesejahteraan Buruh: Peluang dan
26
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatra Utara, (http://www.repository.usu.ac .id, diakses 3 Maret 2015, 08.16 Wib). Tjandraningsih, Indrasari dan Rina Herawati, 2009, Menuju Upah Layak, Survei Upah Buruh Tekstil dan Garmen di Indonesia, Jurnal Akatiga, (http://library.fes.de>bueros>i ndonesien, diakses 18 Agustus 2015, 10.00 Wib). http://www.kspsi.com>tentangkspsi-3 http://www.fspmi.or.id/sejarah
27
