POKOK-POKOK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Oleh Bambang Kesit Accounting Department UII Yogyakarta 21 Juni 2010
PRINSIP DASAR DALAM RANGKA PERUBAHAN SELF ASSESMENT
KEADILAN
KEPASTIAN HUKUM
FAIRNESS
EFISIENSI
POKOK-POKOK PERUBAHAN UU KUP 1.
Definisi
2.
NPWP & PKP
3.
Surat Pemberitahuan
4.
Sanksi Administrasi
5.
Pembayaran Pajak
6.
Penetapan & Ketetapan
7.
Penagihan Pajak
8.
Daluwarsa
9.
Hak Mendahulu
10. Gugatan, Keberatan & Banding 11. Pembukuan & Pencatatan 12. Pemeriksaan Pajak 13. Akses Data 14. Pengurangan & Pembatalan 15. Sanksi bagi Pegawai DJP 16. Ketentuan Pidana 17. Penyidikan
1. DEFINISI Mengubah Definisi: Wajib Pajak Badan Masa Pajak Surat Setoran Pajak Pemeriksaan SK Pembetulan
1. DEFINISI Menambah Definisi: • • • • • • • • •
Pajak Bukti Permulaan Pemeriksaan Bukti Permulaan Penyidik Putusan Gugatan Putusan Peninjauan Kembali SK Pemberian Imbalan Bunga Tanggal Kirim Tanggal Diterima
2. NPWP & PKP SECARA JABATAN * Menambah Pasal 2 ayat (4a) * Penambahan: Kewajiban perpajakan bagi WP yang diterbitkan NPWP atau PKP secara jabatan dimulai sejak WP memenuhi persyaratan subjektif & objektif. Saat dimulainya kewajiban perpajakan bagi WP yang diterbitkan NPWP dan atau yang dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan paling lama 5 tahun sebelumnya.
Alasan Perubahan: Meningkatkan kepastian hukum dan menghilangkan keraguan dalam pelaksanaan di lapangan.
2. PENCABUTAN NPWP & PKP * Menambah Pasal 2 ayat (6) s.d. (9) * Mengatur tentang penghapusan NPWP dan pencabutan PKP beserta proses pemeriksaannya yang semula hanya diatur di dalam Keputusan Dirjen Pajak. • Penghapusan NPWP orang pribadi plg lama 6 bulan • Penghapusan NPWP badan plg lama 12 bulan • Pencabutan PKP paling lama 6 bulan
Alasan Perubahan: Meningkatkan kepastian hukum dan menghilangkan keraguan dalam pelaksanaan di lapangan.
3. SURAT PEMBERITAHUAN Penandatanganan SPT (Pasal 3 ayat (1b)) Ketentuan sekarang: Penandatanganan SPT dengan tanda tangan biasa (basah) Perubahan:
Penandatangan SPT • Tanda tangan biasa (basah) • Tanda tangan stempel • Tanda tangan secara elektronik • Tanda tangan digital • • •
Alasan Perubahan: Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak Menampung perkembangan di bidang teknologi & informasi
3. SURAT PEMBERITAHUAN Pengambilan SPT (Pasal 3 ayat (2)) Ketentuan sekarang:
Mengambil sendiri ke Kantor Pajak Perubahan: • • •
Mengambil sendiri ke kantor pajak Mengambil dengan cara lain, seperti melalui akses komputer Dalam hal tertentu disampaikan oleh Ditjen Pajak
Alasan Perubahan: a. Meningkatkan pelayanan dengan memberikan kemudahan pemenuhan kewajiban WP (reduce cost of compliance) b. Menampung perkembangan di bidang teknologi informasi
3. Surat Pemberitahuan ) Tahunan (Ps. 3) Penyampaian SPT
KETENTUAN SEKARANG
PERUBAHAN
Batas akhir : SPT PPh OP
3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
: akhir bulan ke 3
SPT PPh Badan : akhir bulan ke 4
Perpanjangan : Mengajukan permohonan secara tertulis
Menyampaikan surat pemberitahuan perpanjangan SPT
paling lama 6 (enam) bulan
WP OP : 2 bulan WP Badan : 2 bulan
Alasan Perubahan: - Meningkatkan pelayanan kepada WP - Mengurangi cost of complience
3. Surat Pemberitahuan Penyampaian SPT Masa (Ps. 3 ayat (3a))
Penambahan: Wajib Pajak dengan kriteria tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahun Masa.
Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu, misalnya Wajib Pajak Usaha Kecil dapat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT Masa lainnya untuk beberapa Masa Pajak sekaligus.
Alasan Perubahan: Meningkatkan pelayanan kepada WP
3. Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan
PERUBAHAN
KETENTUAN SEKARANG
Pasal 3 Ayat (7):
Pasal 3 Ayat (7): - Tidak ditandatangani -
- Tidak ditandatangani -
Tidak sepenuhnya dilampiri dokumen (termsk laporan audit: neraca & laba rugi)
-
SPT LB disampaikan setelah 2 tahun setelah masa, bagian tahun, tahun pajak, setelah sebelumnya ditegur
-
SPT disampaikan setelah pemeriksaan atau diterbitkan surat ketetapan pajak
Tidak sepenuhnya dilampiri dokumen
Dianggap Data Perpajakan
4. SANKSI ADMINISTRASI PERUBAHAN
KETENTUAN SEKARANG Pasal 7 ayat (1) Sanksi Administrasi atas keterlambatan menyampaikan SPT :
SPT Masa
: Rp 50 ribu
SPT Tahunan
: Rp 100 ribu
Pasal 7 ayat (1) Sanksi Administrasi atas keterlambatan menyampaikan SPT :
Pasal 8 ayat (2) Penghitungan sanksi bunga 2% per bulan dalam hal WP Membetulkan sendiri SPT dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir s.d. tanggal pembayaran
SPT Masa PPN : Rp 500 ribu SPT Masa Lainnya : Rp 100 ribu SPT Tahunan PPh Badan : Rp 1 juta SPT Tahunan PPh OP : Rp 100 ribu
Pasal 8 ayat (2) & (2a) Penghitungan sanksi bunga 2% per bulan Dalam hal WP membetulkan sendiri SPT:
SPT Tahunan : dihitung sejak akhir penyampaian SPT s/d tanggal pembayaran SPT Masa ; dihitung sejak jatuh tempo Pembayaran s/d tanggal pembayaran
Alasan Perubahan: - Meningkatkan kepatuhan WP - Meningkatkan pelayanan kepada WP lainnya yang memerlukan informasi dalam SPT lawan transaksinya
5. PEMBAYARAN PAJAK (Mengubah Ps. 9 ayat (2))
KETENTUAN SEKARANG PPh Pasal 29 wajib dilunasi paling lambat tgl 25 bulan ketiga sebelum SPT Tahunan disampaikan
PERUBAHAN PPh Pasal 29 wajib dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan
Alasan Perubahan: Meningkatkan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada WP
5. PEMBAYARAN PAJAK Menambah Pasal 9 ayat (3a) Penambahan: Pelunasan pajak bagi WP usaha kecil atau WP di daerah tertentu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding atau Putusan PK.
Alasan: Memberikan fasilitas dan kesempatan yang lebih panjang kepada WP untuk melunasi pajak yang masih harus dibayar.
5. PEMBAYARAN PAJAK (Menambah Pasal 10 ayat (1a))
Penambahan: Pajak yang telah dibayar atau disetor dengan Surat Setoran Pajak pada tempat pembayaran yang ditentukan merupakan pembayaran pajak yang sah apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.
Alasan Penambahan: Meningkatkan kepastian hukum
6. PENETAPAN & KETETAPAN (Menambah Pasal 13 ayat (1) huruf e
Daluarsa penetapan pajak berubah dari 10 tahun menjadi 5 tahun saja. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB apabila terhadap Wajib Pajak diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan. Alasan Penambahan:
Untuk memberikan kepastian hukum.
6. PENETAPAN DAN KETETAPAN (Menambah Pasal 13A)
WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut PERTAMA KALI dilakukan oleh WP dan WP tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB.
Alasan Penambahan:
Untuk memberikan kepastian hukum.
6. PENETAPAN & KETETAPAN Menambah Pasal 14 ayat (1) Penambahan: Menambah Kewenangan Dirjen Pajak menerbitkan STP, bila: • Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak (huruf f) dan dikenai sanksi 2% dari DPP; • Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UU PPN 1984 dan perubahannya (huruf g) dan dikenai sanksi 2% per bulan.
Alasan Penambahan:
Meningkatkan kepastian hukum bagi PKP & meningkatkan pelayanan bagi PKP lawan transaksinya
6. PENETAPAN & KETETAPAN Mengubah Pasal 15 ayat (1) Penerbitan SKPKBT dalam 5 tahun, bila ada data baru. • Istilah data yang semula belum terungkap dihapuskan • Tata cara penerbitan SKPKBT diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Alasan Penambahan:
Meningkatkan kepastian hukum bagi PKP
6. PENETAPAN & KETETAPAN Mengubah Pasal 16 Jangka waktu penyelesaian permohonan pembetulan berubah dari 12 bulan menjadi 6 bulan dan DJP wajib memberikan keterangan tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar penolakan dan penerimaan permohonan tersebut. Alasan Perubahan: • Memberikan kepastian hukum
6. PENETAPAN & KETETAPAN Menambah Pasal 17B ayat (1a) Jangka waktu penerbitan surat ketetapan pajak 12 bulan tidak berlaku dalam hal kepada Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan Alasan Perubahan: • Memberikan kepastian hukum
6. PENETAPAN & KETETAPAN Menambah Pasal 17D Wajib Pajak yang memenuhi PERSYARATAN TERTENTU yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk PPh, dan paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk PPN.
Alasan Perubahan: Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak
6. PENETAPAN & KETETAPAN Menambah Pasal 17E
Orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian BKP yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan pengembalian PPN yang telah dibayar yang ketentuan diatur dengan PMK.
Alasan Perubahan: Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak
7. PENAGIHAN PAJAK Menambah Pasal 21 ayat (3a) Dalam hal WP pailit, bubar atau dilikuidasi oleh kurator atau orang yang ditunjuk untuk pemberesan dilarang membagikan harta kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum digunakan untukmelunasi utang pajak.
Alasan: Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
7. PENAGIHAN PAJAK Menambah Pasal 22 ayat (2) huruf d Menambah ketentuan tentang tertangguhnya daluwarsa penagihan pajak, yaitu dalam hal terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
Alasan: Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
8. DALUWARSA PENAGIHAN (Mengubah Ps. 22)
Jangka waktu daluwarsa Penagihan Pajak berubah dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 5 (lima) tahun.
Alasan Penambahan: 1. Meningkatkan kepastian hukum. 2. Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. 3. Memperhatikan ketentuan di beberapa negara.
9. HAK MENDAHULU (Menghapus Pasal 21 ayat (4) & ayat (5)) Ketentuan Sekarang:
Negara mempunyai HAK MENDAHULU untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya. Namun demikian Hak mendahulu itu HILANG setelah lampau waktu 5 (semula 2 tahun) tahun sejak tanggal diterbitkan STP,SKPKB, SKPKBT, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding.
Alasan Penambahan: Kepentingan Negara harus diutamakan
10. GUGATAN
Menambah Pasal 23 ayat (2)
Penambahan: Menambah Objek Gugatan, yaitu Keputusan Pencegahan dan penebitan SKP dan SK Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur dan tatacara yang sudah diatur.
Alasan Perubahan:
Meningkatkan kepastian hukum, sehingga penanganan semua sengketa pajak hanya dilakukan oleh badan peradilan pajak
10. KEBERATAN (Menambah Ps. 25) Penambahan: Ditambahkan syarat formal yaitu: • Wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar minimal sejumlah yang disetujui dalam closing conference, sebelum pengajuan surat keberatan • Jangka waktunya 3 bulan sejak tanggal dikirim SKP/tgl potong Alasan Penambahan: Untuk lebih memberikan keadilan bagi Wajib Pajak
Bila diminta WP, DJP wajib memberikan keterangan tertulis halhal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan pajak. Pajak yang belum dibayar tertangguh sampai 1 bulan sejak tanggal SK Keberatan. Pajak kurang bayar yang timbul dari SK Keberatan dikenakan sanksi kenaikan 50%, tetapi tidak dikenakan bila WP mengajukan banding
10. KEBERATAN (Menambah Ps. 26A) Penambahan: • Dokumen/data yang tidak diberkan dalam pemeriksaan, tidak akan dipertimbangkan dalam keberatan, kecuali yang belum ada dan diperoleh dari pihak ketiga
Alasan Penambahan: Untuk lebih memberikan keadilan bagi Wajib Pajak Transparansi Peningkatan Pelayanan
Tatacara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan PMK, yang antara lain mengatur tentang hak WP untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.
10. BANDING (Menambah Ps. 27 ayat (4a)) Penambahan: • Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk pengajuan banding, DJP wajib memberikan keterangan tertulis hal-hal yg menjadi dasar keputusan keberatan (ayat (4a)) • Jumlah pajak yang belum dibayar tertangguh sampai 1 bulan sejak tanggal Putusan Banding (ayat (5a)) • Jumlah pajak yang belum dibayar tersebut belum menjadi pajak yang terutang sampai Putusan Banding diterbitkan dan tidak akan dikompensasikan dengan kelebihan bayar pajak yang menjadi hak WP. • Kekurangan bayar pajak yang timbul dari Putusan Banding akan dikenakan sanksi kenaikan 100%
Alasan Penambahan:
1. WP dapat menyusun banding dengan alasan yang kuat 2. Lebih memberikan keadilan 3. Transparansi
10. Keberatan dan Banding Mengubah Ps. 27A
Ketentuan sekarang: Imbalan bunga hanya untuk SKPKB dan SKPKBT yang timbul dari permohonan keberatan dan banding
Perubahan: Imbalan bunga juga diberikan atas SKPN dan SKPLB dari keberatan, Banding, peninjauan kembali dan atas Surat Keputusan Pembetulan/ Pembatalan/pengurangan ketetapan Pajak serta pembayaran lebih sanksi bunga penagihan
Alasan Perubahan: Sesuai keadilan dan kesetaraan
11. PEMBUKUAN DAN PENCATATAN (Mengubah Ps. 28 ayat (11)) Ketentuan sekarang: Tidak menampung ketentuan pembukuan & pencatatan yg dilakukan secara on-line
Perubahan: Menampung ketentuan pembukuan & pencatatan yg dilakukan secara elektonik atau aplikasi program on-line
Alasan Perubahan: Menampung penyelenggaraan pembukuan secara program aplikasi on Line
12. PEMERIKSAAN PAJAK (Menambah Ps. 29A)
Menambah ketentuan: Terhadap WP yang GO PUBLIC dan menyampaikan SPT dengan dilampiri Laporan Audit dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang SPT-nya menyatakan LB dan diperiksa berdasarkan analisis risiko, dapat dilakukan pemeriksaan melalui pemeriksaan kantor Alasan Penambahan: Memberikan kemudahan kepada WP Go Public
12. PEMERIKSAAN (Mengubah Ps. 30)
Ketentuan sekarang: DJP berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila WP tidak memenuhi kewajiban Ps 29 ayat (3) hrf b
Alasan Perubahan: Meningkatkan kepastian hukum
Perubahan: DJP berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, barang bergerak atau tidak bergerak, bila WP tidak memenuhi kewajiban Ps 29 ayat (3) huruf b.
12. PEMERIKSAAN (Mengubah Ps. 31)
Ketentuan sekarang: Tata cara pemeriksaan diatur dengan KMK
Perubahan: Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur dgn PMK
Untuk lebih memberikan keseimbangan hak kepada Wajib Pajak dalam pemeriksaan, maka dalam tata cara pemeriksaan antara lain diatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan kewajiban menyampaikan SPHP dan hak WP untuk hadir dalam closing conference dalam batas waktu yang ditentukan Dalam hal penghitungan pajak dilakukan secara jabatan, DJP wajib menyampaikan SPHP dan memberi hak WP untuk hadir dalam closing conference. Alasan Penambahan: -Meningkatkan kepastian hukum. -Hal-hal pokok tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak perlu diatur dalam UU.
13. AKSES DATA PERPAJAKAN ( Menambah Pasal 35A) KETENTUAN SEKARANG
DJP mendapatkan keterangan atau bukti dari pemeriksaan atau penyidikan
Ketentuan lebih lanjut pasal ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah
PERUBAHAN
Menambah Pasal 35A ayat (1): Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya WAJIB memberikan data dan informasi kepada DJP
Menambah Pasal 35A ayat (2): Apabila data sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) belum terpenuhi, DJP berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan Penerimaan Negara
14. PENGURANGAN & PEMBATALAN Mengubah & Menambah Pasal 36 ay (1) huruf b, c & d.
a.
b. c. d. • •
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permintaan Wajib Pajak dapat: mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar; mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; membatalkan hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpa: 1) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau 2) dilakukannya pembahasan akhir dengan Wajib Pajak;
Alasan Penambahan: Meningkatkan kepastian hukum & keadilan
14. Pembetulan SPT sebelum 2007 Menambah Pasal 37A
Penghapusan sanksi administrasi diberikan kepada: a. WP yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum tahun pajak 2007 yang hasil kurang bayar dan dilakukan dalam waktu 1 tahun setelah berlakunya UU ini; b. WP org pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 tahun setelah berlakunya UU ini. Alasan Penambahan: Meningkatkan kepastian hukum & keadilan
15. SANKSI BAGI PEGAWAI PAJAK Mengubah & Menambah Pasal 36A Konsekwensi sanksi bagi pegawai pajak bila: a. Krn kelalaian atau sengaja menghitung dan menetpakan pajak tidak sesuai dengan peraturan perundangan: bisa dikenakan sanksi ketentuan yang berlaku; b. Dengan sengaja bertindak diluar kewenanganya: bisa diadukan ke unit internal Depkeu; c. Terbukti melakukan pemerasan/pengancaman kpd WP: pidana Pasal 368 KUHP; d. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum: pidana Pasal 12 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pegawai DJP tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana bila melakukan tugasnya dengan itikad baik dan sesuai UU. Alasan Penambahan: Meningkatkan kepastian hukum & keadilan
16. KETENTUAN PIDANA (Mengubah Ps. 39) Memperkenalkan konsep hukuman minimal dan maksimal yangsebenarnya tidak lazim diberlakukan di Indonesia baik dalam hukum perdata maupun pidana. • Pasal 39 ayat (1) diancam pidana penjara paling sedikit 6 gulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali pajak yang tidak atau kurang dibayar. • Pidana tersebut menjadi 2 kali bila tindak pidana dilakukan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pindana penjara yang dijatuhkan • Penyalahgunaan NPWP/NP PKPuntuk restitusi atau kompensasi atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali pajak kurang dibayar
16. KETENTUAN PIDANA (Menambah Ps. 39A ayat (1))
Ayat (1) Setiap orang yg dgn sengaja:
Faktur Pajak & atau bukti
menerbitkan
pemungutan/pemotongan pajak
menggunakan
yang tidak berdasarkan
menerbitkan & menggunakan
transaksi yang sebenarnya
Dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun & denda paling sedikit 2 kali dan paling tinggi 4 kali jumlah pajak kurang dibayar yang ditimbulkannya
16. KETENTUAN PIDANA (Menambah Ps. 41C ayat (1) ayat (2) & ayat (3)) Pasal 41C Ayat (1): Pejabat/seseorang dgn sengaja tidak memenuhi Ps 35A ayat (1) Pasal 41C Ayat (2): Pejabat/seseorang dgn sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya Ps 35A ayat (1) atau tidak memenuhi Pasal 35A ay (2)
Pidana: Kurungan paling lama 1 tahun Atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 Pidana: Kurungan paling lama 10 bln atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00
Alasan Penambahan: Meningkatkan efektivitas pengumpulan data dari pihak ketiga
16. Ketentuan Pidana (Menambah Ketentuan Pasal 41C ayat (4))
Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan Kerugian negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Alasan Perubahan: Meningkatkan efektivitas pengumpulan data dari pihak ketiga
17. KETENTUAN PENYIDIKAN (Menambah Ps. 43A)
Ayat (1): Sebelum dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, DJP melakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Ayat (2): Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas DJP, Menteri Keuangan dapat menugaskan unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Ayat (3) Apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai DJP yang tersangkut wajib diproses mnrt huku Tindak Pidana Korupsi Ayat (4): Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Alasan Penambahan:
Lebih fair apabila terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh petugas pajak, pemeriksaannya dilakukan oleh pemeriksa di luar DJP (Unit Internal Depkeu).
17. KETENTUAN PENYIDIKAN (Mengubah & menambah Ps. 44) Perubahan: Ketentuan Sekarang: Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dilakukan oleh PPNS di Lingkungan DJP
Ayat (1): Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan hanya dilakukan oleh PPNS di Lingkungan DJP Ayat (2): Wewenang penyidik ditambah untuk memeriksa benda yang dibawa seseorang.
Alasan Perubahan & Penambahan: a. Meningkatkan kepastian hukum dalam penyidikan b. Memberikan perlindungan bagi WP agar tidak semua aparat penyidik melakukan penyidikan dlm kasus yg sama.
17. KETENTUAN PENYIDIKAN (Mengubah Ps. 44B)
Ketentuan Sekarang: Penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung atas permintaan dari Menteri Keuangan
Perubahan: Batas waktu penetapan penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung paling lama 6 bulan sejak tanggal Surat Permintaan dari Menteri Keuangan
Alasan Perubahan: a. Meningkatkan kepastian hukum b. Meningkatkan pelayanan kepada WP yang sukarela melunasi pajak terutang
