Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) Subandi Sardjoko Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan
Disampaikan pada Lokakarya PDGMI Jakarta, 12 November 2016
SITUASI PANGAN DAN GIZI DI INDONESIA
2
Beban Masalah Gizi Indonesia TinggiBagian dari Beban Dunia Sebanyak 159 juta anak stunting di seluruh dunia – 9 juta dari mereka tinggal di Indonesia
Indonesia mengalami beban ganda permasalahan gizi seperti underweight, stunting, wasting, dan overweight
Angka Permasalahan Gizi Nasional 37.2%
19.6%
UNDERWEIGHT (BB/U)
Sumber: Bank Dunia (2016)
STUNTING (TB/U)
12.1%
11.9%
WASTING (BB/TB)
OVERWEIGHT (BB/TB)
Sumber: Riskesdas (2013)
3
Sistem Ketahanan Pangan Nasional Ketahanan pangan tidak hanya ketersediaan, tetapi juga keterjangkauan, serta konsumsi
4
Ketidakseimbangan antara ketersediaan dan konsumsi sumber energi dan protein
Tingkat konsumsi
Ketersediaan
Konsumsi
Data 2014
Rekomendasi
Data 2014
Rekomendasi
Energi (kkal/kap/hari)
4.130
2.400
1.949
2.150
Protein (gram/kap/hari)
87,04
63
56,6
57
Bahan pangan tersedia, tetapi konsumsi tidak cukup (masih lebih rendah dari rekomendasi). Indikasi adanya permasalahan: • Distribusi yang tidak merata • Akses yang tidak memadai terutama pada penduduk miskin • Perilaku konsumsi Sumber : Susenas 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 BPS; diolah dan dijustifikasi dengan IHK oleh BKP Kementan
5
Kesenjangan antara Komitmen dan Implementasi
Peringkat 10 dari 45 negara berkembang *menggambarkan komitmen negara: alokasi anggaran, cakupan program, kebijakan & strategi, koordinasi, dll
KOMITMEN Sumber: GFSI 2016 dan HANCI 2016
Peringkat 71 dari 113 negara *menggambarkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas dan keamanan pangan
HASIL 6
Supply and Demand dalam Ketahanan Pangan dan Gizi
DEMAND
Penduduk besar: 255 juta
•
•
SUPPLY
Dampak Perubahan Iklim
•
•
Dinamika penduduk: meningkatnya urbanisasi dan proporsi wanita bekerja.
•
•
Akses pangan tdk merata: ekonomi (miskin 11%) & fisik (daerah terpencil)
Persaingan makin ketat dalam pemanfatan sumber daya lahan, air, dan genetik.
•
•
Pola konsumsi pangan berubah: lebih beragam, makanan jadi, aman, sehat
Lambannya diseminasi teknologi kepada petani/ penguna. Keterbatasan Usahatani skala kecil
Masalah gizi ganda: gizi kurang dan gizi lebih/obesitas
Peningkatan permintaan pangan dalam jumlah, keragaman, mutu, gizi, aman, dan sehat secara berkelanjutan
• •
Kehilangan dan pemborosan pangan tinggi (losses and waste)
Peningkatan produksi pangan berkelanjutan semakin sulit dicapai. 7
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI
8
Coverage program RENDAH Cakupan 13 intervensi gizi spesifik terbukti efektif harus 90%, antara lain: 1. Dukungan ASI Eksklusif, cakupannya mencapai 38% (Riskesdas 2013) 2. Dukungan MP-ASI 3. Cuci tangan dengan sabun dan dukungan praktik kebersihan, cakupannya mencapai 47% (Riskesdas 2013) 4. Obat kecacingan 5. Suplementasi vitamin A, cakupannya mencapai 75,5% (Riskesdas 2013) 6. Mikronutrien dalam bentuk sprinkle 7. Besi-folat bagi ibu hamil 8. Fortifikasi zat besi pada makanan 9. Garam iodisasi 10. Suplemen iodium untuk ibu hamil 11. Pencegahan dan pengobatan anak-anak malnutrisi sedang antara usia 6-23 bulan 12. Suplemen seng terapeutik 13. Pengobatan malnutrisi akut parah
9
Coverage program RENDAH
Beberapa intervensi lain yang cakupannya masih rendah yaitu: • Imunisasi lengkap baduta : 59.2% • Suplementasi Vitamin A : 75.5% • Compliance TTD: 33.2% (distribusi mencapai 85.2%) • Fortifikasi zat gizi pada bahan makanan (garam beriodium, tepung terigu, vitamin A, dan beras) belum berjalan dengan baik. • Akses air bersih : 66.8% • Akses fasilitas sanitasi : 59.8% • Rumah tangga berdefekasi di ruang terbuka: 24% • Pernikahan usia muda masih tinggi 10
Beberapa Contoh Intervensi Spesifik & Sensitif yang Masih Kurang • Pengawasan promosi dan peredaran makanan tinggi kalori (gula) belum efektif • Fasilitas untuk peningkatan aktivitas fisik yang aman (jogging track, jalur sepeda, dll) masih kurang • Public-private partnership yang belum intensif • Kurangnya (jumlah, kompetensi, dan penyebaran) tenaga gizi dan kesehatan • Muatan gizi pada program-program sensitif seperti Raskin, PMTAS, BLT, PNPM, PKH masih kurang
11
RENCANA AKSI NASIONAL PANGAN DAN GIZI (RAN-PG)
12
Sasaran Percepatan Perbaikan Gizi
RPJMN (2015-2019)
WHA (2025)
SDGs (2030)
• Prevalensi anemia pada bumil (28%) • Persentase bayi BBLR (8%) • Persentase ASI eksklusif (50%) • Prevalensi wasting pada anak balita (9,5%) • Prevalensi stunting pada anak baduta (28%) • Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia >18 tahun (15,4%) • Prevalensi underweight pada anak balita (17%)
• Penurunan 40% prevalensi anemia pada WUS • Penurunan 30% bayi dengan BBLR • Perningkatan presentase ASI eksklusif setidaknya 50% • Menurunkan prevalensi balita wasting hingga <5% • Penurunan prevalensi balita stunting sebesar 40% • Tidak meningkatnya prevalensi balita dengan berat badan lebih
• Menurunkan prevalensi stunting pada balita • Menurunkan prevalensi wasting pada balita • Meningkatkan persentase ASI eksklusif • Menurunkan persentase WUS(15-49 tahun) yang menderita anemia • Menurunkan prevalensi overweight pada balita • Menurunkan persentase bayi BBLR (<2.500 gram) • Meningkatkan persentase asupan minimal WUS (1549 tahun) • Persentase alokasi dana negara untuk masalah gizi 13
Indikator Outcome Perbaikan Pangan dan Gizi pada RAN-PG 2015-2019 Terbentuknya SDM yang cerdas, sehat, produktif secara berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi
No
Indikator
1. 2.
Ketersediaan energi (kap/hr) Konsumsi energi (kap/hr)
3. 4. 5. 6.
Ketersediaan protein (kap/h) Konsumsi protein (kap/hr) PPH ketersediaan PPH konsumsi
Status awal (2014)
Target 2019
4.130 Kkal 1.949 Kkal
2.400 Kkal 2.150 Kkal
87,04 gr 56.60 gr 83,40
63 gr 57 gr 96,32 92,50 14
Indikator Outcome Perbaikan Pangan dan Gizi pada RAN-PG 2015-2019
7.
Prevalensi anemia pada ibu hamil (%)
Status awal (2013) 37,1
8.
Bayi dg berat badan lahir rendah (%)
10,2
8,0
9.
Bayi usia <6 bln yg mendapatkan ASI eksklusif (%) Prevalensi underweight anak balita (%) Prevalensi wasting anak balita (%) Prevalensi stunting anak baduta (%)
38,0
50,0
19,6 12,0 32,9
17,0 9,5 28,0
Prevalensi berat badan lebih dan obesitas penduduk usia >18 thn (%)
-
15,4
No
10. 11. 12. 13.
Indikator
Target 2019 28,0
15
Regulasi Dasar Rencana Aksi Pangan dan Gizi UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 63)
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
• “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun” • “Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan upaya untuk mencapai status gizi yang baik”
Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019
• “ Mempercepat perbaikan gizi masyarakat melalui: penguatan peran
Perpres No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
•“Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi adalah upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan”
lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi”
16
Pilar Rencana Aksi Pangan dan Gizi 5 PILAR RENCANA AKSI 1. 2. 3. 4. 5.
Perbaikan Gizi Masyarakat terutama pada ibu pra hamil, ibu hamil dan anak Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan Peningkatan PHBS Penguatan kelembagaan pangan dan gizi
WUS
Ibu pra hamil
Ibu hamil
Ibu menyusui
Intervensi Langsung (Spesifik)
Bayi & Anak ( 0 – 23 bln)
Remaja, Dewasa dan Lansia
Intervensi Tidak Langsung (Sensitif)
Upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara langsung.
Upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara tidak langsung.
Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan.
Kegiatannya antara lain berupa imunisasi, PMT ibu hamil dan balita, monitoring pertumbuhan balita di Posyandu.
Berbagai kegiatan pembangunan pada umumnya nonkesehatan, antara lain PU, Pertanian, BKKBN, Pendidikan, Sosial, Dalam Negeri, dsb.
Sasaran : khusus kelompok 1.000 HPK (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak 0-23 bulan).
Kegiatannya antara lain penyediaan air bersih, kegiatan penanggulangan kemiskinan, dan kesetaraan gender.
Kontribusi menurunkan stunting: 30%
Sasaran: masyarakat umum, tidak khusus untuk 1000 HPK.
Kontribusi menurunkan stunting: 70%
17
Gernas Percepatan Perbaikan Gizi (Perpres 42/2013) Tujuan Umum: percepatan perbaikan gizi masyarakat dengan prioritas 1000 HPK Tujuan Khusus: •
Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan
•
Meningkatkan kemampuan pengelolaan program dan koordinasi antar sektor
•
Memperkuat implementasi gizi yang bersifat langsung dan tidak langsung (spesifik dan sensitif) 18
Gugus Tugas Gernas Percepatan Perbaikan Gizi
Tim Pengarah a. b. c. d. e.
Ketua : Menteri Koordinator PMK Wakil Ketua I : Menteri Dalam Negeri Wakil Ketua II : Menteri Kesehatan Sekretaris: Deputi PMMK Bappenas Anggota 11 K/L
Tim Ahli
Tim Teknis
Kelompok Kerja
a. Ketua : Deputi PMMK Bappenas b. Wakil Ketua I: Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK c. Wakil Ketua II : Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes d. Sekretaris I : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas e. Sekretaris II : Direktur Gizi Masyarakat Kemenkes f. Anggota K/L pemerintah terkait
a. Kampanye Nasional & Daerah b. Advokasi & Sosialisasi Lintas Sektor & Lintas Lembaga c. Pelatihan d. Perencanaan & Penganggaran e. Kemitraan f. Kajian Faktor Risiko Lingkungan
*Gugus tugas juga akan dibentuk di tingkat daerah
Sekretariat SUN
19
Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat dalam RKP 2017
20
PERAN PDGMI
21
Kontribusi terhadap Agenda Perbaikan Gizi 1. PENINGKATAN KOMITMEN POLITIK TERTINGGI • Peningkatan intensitas advokasi efektif kepada pimpinan tertinggi untuk membuat strategi yang terencana, terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta cost-effective
2. MENERAPKAN STRATEGI BEHAVIORAL CHANGE COMMUNICATION (BCC) • Mengkomunikasikan dan mendidik masyarakat untuk merubah perilaku dengan menggunakan pendekatan, materi, media, saluran, sasaran pendidikan gizi dan kesehatan yang telah terbukti efektif
22
Kontribusi terhadap Agenda Perbaikan Gizi (2)
3. PENINGKATAN PERAN SOCIAL MONITORING • Membangun kemitraan dengan NGO dan komponen masyarakat • Memberikan masukan dan koreksi terhadap kebijakan pemerintah
4. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN, KUALITAS DAN KONSISTENSI DATA GIZI DAN KESEHATAN • Melakukan inovasi dan mendokumentasikan best practices intervensi gizi • Mendukung evidence-based policy perbaikan gizi
23
Kontribusi terhadap Agenda Perbaikan Gizi (3)
5. PENINGKATAN KAPASITAS DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH • Mendukung peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan percepatan perbaikan gizi, termasuk pada tenaga pengelola program, tenaga kesehatan, dll
6. KERJASAMA ANTAR STAKEHOLDER • Menjalin dengan pemerintah pusat, Pemda, OMS, filantropi dan bisnis, donor, akademisi, dll) dalam pelaksanaan percepatan perbaikan gizi;
24
TERIMA KASIH
25
Kebijakan terkait Rencana Aksi Pangan dan Gizi 1. Kebijakan (Pangan, Akses, dan Konsumsi) Penyediaan pangan dari dalam negeri Peningkatan kapasitas produksi pangan Produksi pangan yang aman
Stabilisasi pasokan dan harga pangan Penganekaragaman pangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Program Keluarga Harapan (PKH) Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Pemanfaatan tanaman pekarangan Promosi sumber karbohidrat bukan hanya beras
Atlas ketahanan dan kerawanan pangan
26
Kebijakan terkait Rencana Aksi Pangan dan Gizi (2)
2. Kebijakan Gizi • Peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan • Peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan • Peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene, dan pengasuhan • Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi terutama untuk ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK • Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi • Penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik
27
Kebijakan terkait Rencana Aksi Pangan dan Gizi (3)
3. Kebijakan Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), antara lain ASI, penimbangan berat badan, cuci tangan, makan buah dan sayur. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
4. Desentralisasi
Urusan pangan dan gizi telah didesentralisasikan, memberikan peluang dan tantangan
Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RAD PG)
Peranan Provinsi harus di perkuat 28
