TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMENUHAN PANGAN DAN GIZI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN

LAMPIRAN NOMOR TANGGAL

: PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR : 6 TAHUN 2012 : 11 JANUARI 2012

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMENUHAN PANGAN DAN GIZI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2012-2015

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2012

RAD-PG | Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 - 2015

KATA PENGANTAR Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2009-2013 didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen perencanaan tersebut merupakan acuan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pembangunan. Pelaksanaan pembangunan di Provinsi NTT telah memberikan hasil yang cukup baik, hal ini ditandai dengan menurunnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2008 sebanyak 25.65 persen menjadi 20.48 persen pada bulan september tahun 2011. Selain keberhasilan tersebut, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Di bidang ketahanan pangan dan gizi, pembangunan di Provinsi NTT masih dihadapkan pada sejumlah persoalan seperti rendahnya ketahanan pangan keluarga, belum optimalnya pemanfaatan lahan kering dan lahan tidur, rendahnya pengetahuan keluarga tentang pola gizi berimbang dan masih banyaknya balita yang mengalami gizi kurang dan gizi buruk. Untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan di bidang ketahanan pangan dan gizi tersebut, secara sektoral telah disusun Rencana Strategis (Renstra) dari setiap sektor mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Untuk mengsinkronkan berbagai Renstra tersebut agar lebih terukur dan terarah maka pada tingkat nasional telah disusun Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG). RAN-PG tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Berkaitan dengan penyusunan RAD-PG tersebut Pemerintah Provinsi NTT mendapatkan dukungan dari World Food Programme (WFP), UNICEF dan Wahana Visi Indonesia (WVI). Dokumen RAD-PG Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012-2015 yang disusun ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari RAN-PG, serta merupakan dokumen operasional lintas sektor dari RPJMD Provinsi NTT tahun 20092013 dan RPJMD Provinsi NTT tahin 2014-2018. Dokumen ini merupakan arahan bagi proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan pertanian dan kesehatan secara umum dan khususnya pembangunan bidang ketahananan pangan dan gizi. Kupang, Januari 2012

i


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR LAMPIRAN iii DAFTAR GAMBAR iv DAFTAR TABEL v DAFTAR PETA vi DAFTAR SINGKATAN vii

ii

BAB I PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang 2 1.2. Tujuan 3 1.3. Kondisi Umum Pembangunan Ketahanan Pangan dan Gizi Provinsi NTT 3 1.3.1. Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk (Berdasarkan Berat Badan/Umur) Provinsi NTT 4 1.3.3. Prevalensi Stunting (Tinggi Badan Berdasarkan Umur) Pada Anak Balita Provinsi NTT 6 1.3.3. Prevalensi Gizi Ibu 8 1.3.4. Kondisi Kerawanan Pangan Provinsi NTT 10 1.3.5. Kondisi Keamanan Pangan 22 1.3.6. Kondisi PHBS Menurut Kabupaten/Kota 25 1.3.7. Kondisi Kelembagaan Gizi dan Tenaga Gizi 26 1.3.8. Kondisi Kelembagaan Pangan 29 1.4. Permasalahan dan Tantangan yang dihadapi di Provinsi NTT 33 BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN PANGAN DAN GIZI 39 2.1. Arah Kebijakan 43 2.2. Strategi Pengembangan Akses Pangan 46 BAB III RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI: PROGRAM DAN KEGIATAN 53 BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI 55 4.1. Tim Pelaksana 56 4.2. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi 56 BAB V PENUTUP 61 LAMPIRAN 63


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1: Matriks Rencana Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi NTT Tahun 2012 - 2015. 64 Lampiran 2: Status Gizi Kurang dan Gizi Buruk Per Kabupaten Provinsi NTT Tahun 2007 74 Lampiran 3: 280 Kecamatan pada Prioritas 1-6 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Provinsi NTT 2010

75

Lampiran 4: Perkembangan Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat Provinsi NTT, 2005-2010 78 Lampiran 5: Persentasi Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih Sehat di Kabupaten/Kota Provinsi NTT Tahun 2007

79

iii


DAFTAR GAMBAR

iv

Gambar 1.

Persentase Balita Menurut Status Gizi BB/U dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT 5

Gambar 2.

Persentase Balita Menurut Status Gizi TB/U di Provinsi NTT

Gambar 3.

Persentase Balita Menurut Status Gizi TB/U Kabupaten/Kota di Provisi NTT 9

Gambar 4.

Produk-produk Segar (Sayur-sayuran) di Provinsi NTT, 2005-2010 18

Gambar 5.

Produk-produk Segar (Buah-buahan) di Provinsi NTT, 2005-2010 18

Gambar 6.

Produksi Daging dan Telur (Kg) Tahun 2008-2011 di NTT.

Gambar 7.

Perkembangan Produksi Daging dan Telur Provinsi NTT 2005-2010 (ekor) 20

Gambar 8.

Perkembangan Produksi Perikanan Laut dan Darat Provinsi NTT, 2005-2010 (ton) 21

Gambar 9.

Persentase Cemaran pada Produk Pangan dari Bahan Asal Hewan/Pengolahan di Provinsi NTT pada Tahun 2007-2010

Gambar 10.

Grafik Hasil Pengujian Pangan Jajanan Anak Sekolah Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 24

Gambar 11.

Persentase Rumah Tangga dengan Praktek PHBS yang baik

26

Gambar 12.

Tenaga Gizi di Puskesmas Kab./Kota di NTT Tahun 2008-2010

28

8

19

23


DAFTAR TABEL Tabel 1. Status Gizi Balita Sangat Pendek dan Pendek Per Kabupaten Tahun 2007 6 Tabel 2. Persentase Kecamatan Rentan Terhadap Kerawanan Pangan per Kabupaten 2010 12 Tabel 3. Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2007

15

Tabel 4. Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari Pada Tiga Golongan Terbawah Dari Golongan Pengeluaran Bulanan per Kapita 16 Tabel 5. Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan Tingkat Kabupaten/Kota

30

Tabel 6. Kelembagaan Penyuluhan Tingkat Kecamatan

31

Tabel 7. Data Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

32

Tabel 8. Target, Sasaran RAD-PG Provinsi NTT 2012-2015

50

Tabel 9.

54

Program/Kegiatan RAD-PG Provinsi NTT

Tabel 10. Pelaksana dan Indikator Monitoring dan Evaluasi RAD-PG Provinsi NTT 57 Tabel 11. Indikator untuk Evaluasi Pembangunan Ketahanan Pangan dan Gizi 59 Tabel 12. Indikator Penentuan Prioritas Lokasi Sasaran

60

v


DAFTAR PETA Peta 1 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2010

vi

14


DAFTAR SINGKATAN AKE = Angka Kecukupan Energi AKG = Angka Kecukupan Gizi AKP = Angka Kecukupan Protein ASI = Air Susu Ibu BBLR = Bayi Berat Lahir Rendah Bimtek = Bimbingan Teknis BKPP = Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan BOK = Bantuan Operasional Kesehatan BPK = Balai Penyuluhan Kecamatan BPS = Badan Pusat Statistik CDPB = Cara Distribusi Pangan Yang Baik CPMB = Cara Produksi Makanan Yang Baik FSVA = Food Security and Vulnerability Atlas GAKY = Gangguan Akibat Kurang Yodium GFP = Gender Focal Point JPKP = Jejaring Promosi Keamanan pangan IRTP = Industri Rumah Tangga Pangan IPM = Indeks Pembangunan Manusia ISPA = Infeksi Saluran Pernapasan Atas KADARZI = Keluarga Sadar Gizi KEK = Kekurangan Energi Kronis KLB = Kejadian Luar Biasa MDGs = Millenium Development Goals MPCE = Monthly per Capita Expenditure (Pengeluaran Bulanan per Kapita) NTT = Nusa Tenggara Timur OPT = Organisme Pengganggu Tanaman PDMAM = Program Desa Mandiri Anggur Merah PDRP = Penanggulangan Daerah Rawan Pangan PHBS = Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PIRT = Produk Industri Rumah Tangga PJAS = Pengamanan Jajanan Anak Sekolah PKK = Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKP = Penyuluh Keamanan Pangan PODES = Potensi Desa POLINDES = Pondok Bersalin Desa POM = Pengawasan Obat dan Makanan PPH = Pola Pangan Harapan PSG = Pemantauan Status Gizi PUG = Pengarusutamaan Gender PUSKESMAS = Pusat Kesehatan Masyarakat PUSTU = Puskesmas Pembantu RADPG = Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi RANPG = Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi RPJMD = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

vii


RPJMN RTRW SDM SKPD SKPG SUSENAS TMS TTS TTU UPGK WFP WHO WUS

viii

= Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional = Rencana Tata Ruang Wilayah = Sumber Daya Manusia = Satuan Kerja Perangkat Daerah = Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi = Survei Sosial Ekonomi Nasional = Tidak Memenuhi Syarat = Timor Tengah Selatan = Timor Tengah Utara = Upaya Perbaikan Gizi Keluarga = World Food Programme = World Health Organization = Wanita Usia Subur

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 LATAR BELAKANG Pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi NTT ditentukan oleh banyak faktor, terutama ketersediaan sumberdaya alam, sumber daya dana, sumberdaya manusia dan kondisi lingkungan yang kondusif. Sumberdaya manusia merupakan pelaku utama pembangunan, sehingga sangat dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

2

Kualitas sumberdaya manusia sangat ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi dan unsur gizi yang terkandung di dalamnya, serta aspek pendidikan dan kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemenuhan kebutuhan akan pangan dan gizi merupakan investasi masa depan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan memberikan arahan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat. Rencana pembangunan daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi NTT bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat, terutama kebutuhan akan pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Berkaitan dengan pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut, pemerintah masih dihadapkan pada sejumlah persoalan pokok di bidang ketahanan pangan dan gizi seperti rendahnya tingkat ketahanan pangan keluarga, terbatasnya akses keluarga dan masyarakat terhadap informasi pasar, masih banyak balita yang mengalami gizi kurang dan gizi buruk serta masih banyaknya ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Provinsi NTT dan kabupaten/kota telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan prioritas baik yang didanai dari pemerintah, mitra pembangunan internasional, organisasi masyarakat sipil, organisasi sosial kemasyarakatan, swasta dan masyarakat pada umumnya. Agar berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan lebih terukur, terfokus, terintegrasi dan dapat disinkronkan maka sebagai tindak lanjut dari Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG), Pemerintah Provinsi NTT menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG) Provinsi NTT. Dokumen RAD-PG yang disusun ini merupakan dokumen operasional yang berkaitan dengan upaya perbaikan ketahanan pangan dan gizi masyarakat di Provinsi NTT. Dokumen ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan dan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi,


kabupaten/kota, mitra pembangunan internasional, organisasi sosial masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan prioritas dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan gizi bagi masyarakat. 1.2 TUJUAN Tujuan Penyusunan RAD-PG Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 20122015 adalah: a. Menyediakan panduan dan arahan bagi pemerintah provinsi dan 21 kabupaten/kota, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, mitra pembagunan internasional, organisasi sosial kemasyarakatan, perguruan tinggi dan swasta dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat; b. Menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi dan menentukan prioritas intervensi yang tepat sesuai dengan kondisi yang nyata di masing-masing kabupaten/kota c. Menyediakan instrumen monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja; dan d. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Provinsi NTT 1.3 KONDISI UMUM PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI DI PROVINSI NTT Keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat ditentukan oleh banyak faktor terutama oleh sumberdaya manusia yang berkualitas. Untuk menyediakan sumberdaya manusia yang berkualitas, pembangunan dari aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi harus mendapatkan porsi yang berimbang dan berkesinambungan. Dari aspek ekonomi, faktor ketersediaan pangan, kemampuan akses keluarga terhadap pangan, dan keamanan pangan merupakan faktor yang ikut berkontribusi dalam pembentukan sumberdaya manusia. Dari aspek kesehatan, faktor kecukupan unsur-unsur gizi dalam pangan yang dikonsumsi merupakan faktor yang sangat penting. Selain itu pola asupan gizi pada siklus kehidupan manusia, terutama pada saat kehamilan menjadi tahapan penting yang harus diperhatikan, karena sekitar 80 persen otak manusia mulai dibentuk selama periode kehamilan dan dua tahun pertama kehidupan (1000 hari pertama kehidupan). Apabila selama periode ini, ibu hamil dan anak tidak mendapatkan asupan gizi yang memadai, akan berdampak pada status gizi anak yang akan dilahirkan dan selanjutnya

3


status gizi anak yang rendah akan mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia. Dari aspek pendidikan, tingkat pengetahuan keluarga tentang pola konsumsi dan gizi berimbang, pemahaman tentang ketersediaan pangan dan informasi harga pasar merupakan faktor yang ikut mempengaruhi asupan gizi yang akan diterima oleh anggota keluarga terutama kelompok rentan yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita.

4

Pemerintah provinsi telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009-2013 sebagai acuan utama dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan dan penganggaran di NTT. RPJMD dimaksud memiliki target utama yaitu penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 16.43% pada tahun 2013, artinya dibutuhkan upaya percepatan karena sampai dengan bulan Maret tahun 2011 jumlah penduduk miskin di NTT sebesar 21.23%. Selain persoalan kemiskinan tersebut, pemerintah juga bertekad untuk meningkatkan produksi pangan dan ketahanan pangan di tingkat keluarga serta berupaya untuk mengatasi permasalahan pembangunan bidang kesehatan termasuk penanganan ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita yang mengalami masalah gizi. Kondisi ketahanan pangan dan status gizi masyarakat di Provinsi NTT sebagaimana diuraikan dibawah ini: 1.3.1 Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk (Indeks Status Gizi berdasarkan Berat Badan Menurut Umur) di Provinsi NTT Status gizi masyarakat dapat diukur melalui indikator-indikator, antara lain: bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), status gizi balita, status wanita usia subur yang mengalami KEK, Anemia akibat kekurangan zat besi pada ibu hamil, serta gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY). Status gizi dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait. Secara langsung disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu: anak tidak mendapat asupan gizi yang memadai dan kemungkinan anak menderita penyakit infeksi. Prevalensi Balita Gizi Kurang Prevalensi balita gizi kurang (Indeks status gizi berdasarkan berat badan menurut umur) di Provinsi NTT pada tahun 2007 sebesar 24.2% menurun menjadi 20.4% pada tahun 2010, sedangkan


rerata nasional pada tahun yang sama adalah sebesar 13 persen (Riskesdas 2007). Kondisi tersebut menempatkan NTT pada urutan ke 33 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Prevalensi Balita Gizi Buruk Prevalensi balita gizi buruk di NTT pada tahun 2007 sebesar 9.4%, pada tahun 2010 menjadi 9.0%. Sedangkan rerata nasional pada tahun yang sama masing-masing sebesar 5.4 persen dan 4.9%. Kondisi tersebut menempatkan NTT pada urutan ke 31 dari 33 provinsi yang ada di NTT. Prevalensi Gizi Kurang dan Gizi Buruk di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini. Gambar 1: PERSENTASE BALITA MENURUT STATUS GIZI BB/U PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTT 100

Gizi Buruk

Gizi Kurang

90 80 70 60

6.7

7.6

8.5

5.4

Sumba Barat

Lembata

26.3

9.3

11.1

9.4

7.6

8.8

12

27.9

25.3

37.9

29.3

29.1

8.2

8.8

40.2

40.8

26.9

29.2

13.3

11.6

TTS

8.4

24.2

22.3

37.5

Rote Ndao

10.3

22.5

31.6

Kab. Kupang

25.6

Manggarai

21.8

33.9

Sikka

22.5

37.3

33.6

NTT

23.1

36.7

33.6

Belu

18.2

Manggarai Barat

3.2

26.6

14.4

Ngada

11.4

0

Kota Kupang

10

33.0

Flores Timur

24.7 14.6

30.3

Sumba Timur

20

30.1

Ende

30

29.8

Alor

40

TTU

50

Sumber: Riskesdas 2007

Berdasarkan grafik tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa 5 (lima) kabupaten masih memiliki prevalensi gizi buruk di atas prevalensi provinsi, yaitu: TTS (13.3%), Manggarai (12%), Rote Ndao (11.6%), Sumba Timur (10.3%) dan Ende (11.1%), sementara 11 kabupaten lainnya sudah berada di bawah prevalensi provinsi, yaitu: Sumba Barat, Kabupaten Kupang, TTU, Belu, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ngada, Kota

5


Kupang dan Manggarai Barat. Rincian status gizi balita menurut kabupaten dapat dilihat pada lampiran 2. 1.3.2 Prevalensi Stunting (Indeks Status Gizi berdasarkan Tinggi Badan menurut Umur) pada Anak Balita di Provinsi NTT. Permasalahan gizi bagi balita merupakan fokus utama pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah Provinsi NTT. Selain permasalahan gizi kurang dan gizi buruk, yang perlu juga mendapatkan perhatian serius adalah pertumbuhan terhambat (stunting), yakni tinggi badan tidak sesuai umur pada balita. Hasil Riskesdas 2007 menunjukkan bahwa balita yang mengalami stunting di Provinsi NTT sebesar 46.7 persen atau lebih besar dari rerata nasional 36.8 persen. Sedangkan hasil Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa balita yang mengalami stunting di Provinsi NTT menjadi 58.4 persen, sedangkan di tingkat nasional mengalami penurunan menjadi 35.6 persen.

6

Persentase Balita yang mengalami stunting tersebut di atas menempatkan Provinsi NTT pada peringkat tertinggi di tingkat nasional pada tahun 2010. Rincian balita yang mengalami stunting menurut kabupaten/kota sebagaimana terlihat pada tabel berikut: Tabel 1 : STATUS GIZI BALITA SANGAT PENDEK DAN PENDEK PER KABUPATEN, PROVINSI NTT TAHUN 2007  

TB/U KABUPATEN / KOTA

Timor Tengah Selatan Sumba Barat Rote Ndao Ngada Kupang Timor Tengah Utara Alor Sikka Manggarai Barat Ende Manggarai Sumba Timur Belu Lembata Flores Timur Kota Kupang NTT


Sangat Pendek % 31.6 31.4 31.1 29.2 26.1 25.6 25 24.2 23.1 22.9 22.4 21.3 21.2 18.8 17.3 17.1 24.2

Pendek % 25.4 17.7 23.1 17.6 25.3 34 23.3 25.4 29.1 19.3 15.9 21 22.2 22.1 23.5 15.4 22.5

Stunting (sangat pendek + pendek) % 57.00 49.10 54.20 46.80 51.40 59.60 48.30 49.60 52.20 42.20 38.30 42.30 43.40 40.90 40.80 32.50 46.70


Berdasarkan data pada tabel diatas, maka situasi stunting menurut kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai berikut: 1. Tinggi Yang masuk dalam kategori tinggi adalah data kondisi kabupaten/kota yang berada pada kisaran 50-59 persen. Berdasarkan batasan ini, maka kabupaten yang masuk dalam kategori ini adalah: Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan (TTS), Rote Ndao Manggarai Barat dan Kabupaten Kupang. Apabila dibandingkan dengan rerata provinsi sebesar 46.70 persen, maka untuk kategori ini terdapat kesenjangan maksimal sebesar 12.30 persen. 2. Sedang Yang masuk dalam kategori sedang adalah data kondisi kabupaten/kota yang berada pada kisaran 40-49 persen. Berdasarkan batasan ini, maka kabupaten yang masuk dalam kategori ini adalah: Flores Timur, Lembata, Belu, Sumba Timur, Ende, Sikka, Alor, Ngada dan Sumba Barat. Apabila dibandingkan dengan rerata provinsi sebesar 46.70 persen, maka untuk kategori ini terdapat kesejangan maksimal sebesar 2.30 persen. 3. Rendah Yang masuk dalam kategori rendah adalah data kondisi kabupaten/kota yang berada pada kisaran 30-39 persen. Berdasarkan batasan ini, maka kabupaten yang masuk dalam kategori ini adalah: Kota Kupang dan Manggarai. Apabila dibandingkan dengan rerata provinsi sebesar 46.70 persen, maka kondisi pada kedua kabupaten ini cukup baik, walaupun masih jauh dari rerata nasional sebesar 36.5 persen.

7


Gambar 2. PERSENTASE BALITA MENURUT STATUS GIZI TB/U PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTT 100.0

Sangat Pendek

Pendek

90.0 80.0

15.9

30.0

19.3

21.0

22.2

22.9

21.3

21.2

24.3

22.5

17.6

23.3

49.3 17.7

49.6

51.4

52.2

25.4

25.3

29.1

24.2

26.1

23.1

57.0

59.6

23.1

25.4

34.0

31.1

31.6

Timor Tengah Selatan

18.8

43.4

48.3

Manggarai Barat

17.3

42.3

32.5

46.8

Kupang

23.5

22.1

42.2

NTT

40.9

Belu

40.8

Sumba Timur

38.4

Lembata

40.0

Flores Timur

50.0

Ende

46.8

Sikka

60.0

Rote Ndao

70.0 54.2

15.4

20.0 10.0

17.1

22.5

29.2

25.0

31.4

25.6

Timor Tengah Utara

Alor

Ngada

Manggarai

Sumba Barat

8

Kota Kupang

‐


Grafik di atas menunjukkan rerata Provinsi NTT untuk sangat pendek 24.2%, sebanyak 7 Kabupaten masih berada di atas rerata provinsi yaitu: TTS (31.6%), Sumba Barat (31.4%), Rote Ndao (31.1%), Ngada (29.2%), Kab. Kupang (26.1%), TTU (25.6), Alor (25%), Kab. Sikka sama dengan provinsi yaitu 24.2 persen. Delapan kabupaten lainnya sudah berada di bawah rerata Provinsi, yaitu: Manggarai Barat, Ende, Manggarai, Sumba Timur, Belu, Lembata, Flores Timur, dan Kota Kupang. Bagi kabupaten yang berada di bawah rerata provinsi perlu terus diupayakan agar setiap tahun terjadi penurunan yang signifikan, karena rerata yang ada masih jauh berada di atas rerata nasional sebesar 13 persen pada tahun 2010. 1.3.3. Kondisi Gizi Ibu Gizi ibu, terutama ibu hamil dan menyusui, berkolerasi tinggi dengan status gizi anak. Di NTT 24 persen wanita usia subur mengalami resiko KEK (Riskesdas, 2010). Sementara itu penelitian di 7 kabupaten di NTT menunjukkan bahwa 51 persen anak mengalami stunting dan 24.4 persen kurus (wasting) dari ibu dengan berat badan rendah (underweight) (hasil kajian bersama Pemerintah NTT dan badan PBB 2008).


Sementara itu, kecukupan gizi ibu hamil di Indonesia cukup memprihatinkan, dari penduduk yang mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan minimal (<70 persen angka kecukupan gizi), 44.2 persen adalah ibu hamil. Di NTT persentase ibu hamil menderita KEK mencapai 21.6 persen (Profil Kesehatan NTT, 2010). Rendahnya kecukupan gizi perempuan juga berdampak pada tingginya angka ibu hamil resiko tinggi/komplikasi. Di NTT, 13.2 persen ibu hamil mengalami resiko tinggi di Flores Timur 26.5 persen, dan terendah di Sabu Raijua, yakni 3.7 persen. Dampak lain dari kurangnya kecukupan gizi ibu hamil adalah bayi berat lahir rendah (BBLR) yakni berat bayi kurang dari 2500 gr. Di Indonesia, angka BBLR mencapai 11.5 persen dan NTT termasuk 5 Provinsi yang memiliki BBLR tertinggi (Riskesdas 2007). Persentase BBLR tertinggi terdapat di Kabupaten Sikka yaitu 38.1 persen. Pada urutan selanjutnya adalah di Kabupaten Sumba Timur dengan persentase BBLR 35.7 persen, posisi ketiga tertinggi di Kabupaten TTU 26.7 persen sehingga Kabupaten Sikka memiliki resiko kerentanan tinggi BBLR dan diikuti Kabupaten Sumba Timur dan TTU, dapat dilihat pada gambar dibawah ini Gambar 3. PERSENTASE BERAT BADAN LAHIR BERDASARKAN CATATAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTT

100

BBLR (<2500g) 90 80 70 60 50 38.1

35.7 26.7

30

25.0

24.3

23.1

20.2

20.0

20.0 16.7

20

16.7

15.4

12.5

‐

‐

‐

Ngada

Rote Ndao

7.7

10

Ende

40


Manggarai Barat

Alor

Flores Timur

NTT

Timor Tengah Selatan Belu

Sumba Barat

Kota Kupang

Kupang

Manggarai

Sikka

Sumba Timur Timor Tengah Utara Lembata

0

9


1.3.4 Kondisi Kerawanan Pangan di Provinsi NTT Daerah yang Rentan terhadap Rawan Pangan di Provinsi NTT Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas /FSVA) Provinsi NTT tahun 2010 dipergunakan untuk merekomendasikan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah sampai pada level kabupaten dan kecamatan. FSVA ini secara umum disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan program, penentuan target serta intervensi kerawanan pangan dan gizi di tingkat kabupaten dan kecamatan. Secara khusus peta ini menjawab tiga pertanyaan dasar:

10

1. Dimana daerah yang rentan terhadap pangan? Lokasi (kabupaten dan kecamatan)

kerawanan

2. Berapa jumlah penduduk yang rentan terhadap kerawanan pangan? Estimasi penduduk dan sumberdaya yang diperlukan 3. Mengapa daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan? Kemiskinan, rendahnya produksi pangan, terbatasnya akses terhadap air bersih, listrik, jalan, fasilitas kesehatan, rendahnya angka melek huruf perempuan dan angka harapan hidup. FSVA dibuat berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan yaitu: (i) ketersediaan pangan; (ii) akses terhadap pangan; dan (iii) pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan secara fisik di daerah, yang diperoleh baik dari hasil produksi domestik, impor/perdagangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ditentukan dari produksi domestik, masuknya pangan melalui mekanisme pasar, stok pangan yang dimiliki pedagang dan pemerintah, serta bantuan pangan baik dari pemerintah maupun dari badan bantuan pangan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau tingkat masyarakat.


Akses Pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan maupun kombinasi diantara keenamnya. Ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin mencukupi, akan tetapi tidak semua rumah tangga memiliki akses yang memadai baik secara kuantitas maupun keragaman pangan melalui mekanisme tersebut di atas. Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga, dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi (konversi zat gizi secara efisien oleh tubuh). Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan termasuk penggunaan air dan bahan bakar selama proses pengolahannya serta kondisi higiene, budaya atau kebiasaan pemberian makan terutama untuk individu yang memerlukan jenis makanan khusus, distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai kebutuhan masing-masing individu (pertumbuhan, kehamilan, menyusui dll), dan status kesehatan masing-masing anggota rumah tangga. Produksi dan ketersediaan pangan yang cukup di tingkat nasional dan provinsi tidak secara otomatis menjamin ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga dan individu. Pangan mungkin tersedia dan dapat diakses namun sebagian anggota rumah tangga mungkin tidak mendapat manfaat secara maksimal apabila kelompok ini tidak memperoleh distribusi pangan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun keragaman atau apabila kondisi tubuh mereka tidak memungkinkan penyerapan makanan karena penyiapan makanan yang tidak tepat atau karena sedang sakit. Analisa dan pemetaan untuk masing-masing indikator dijabarkan pada 280 kecamatan di 20 kabupaten pedesaan dan analisis ketahanan pangan komposit digunakan untuk menjawab ketiga pertanyaan di atas dengan memetakan 280 kecamatan yang memiliki data lengkap untuk 9 indikator terkait ketahanan pangan kronis. Di antara 280 kecamatan tersebut, ditetapkan 135 kecamatan dengan prioritas yang lebih tinggi (wilayah rentan terhadap kerawanan pangan) yang terdiri dari 38 kecamatan prioritas 1, 31 kecamatan prioritas 2, dan 66 kecamatan dengan prioritas 3 dengan jumlah penduduk sekitar 1.96 juta orang. 145 kecamatan lainnya dikelompokkan menjadi prioritas 4-6 (wilayah yang lebih tahan pangan).

11


Tabel 2: PERSENTASE KECAMATAN RENTAN TERHADAP KERAWANAN PANGAN PER KABUPATEN 2010

12 Sumber: FSVA NTT 2010

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kabupaten TTS, TTU, Rote Ndao, Kupang, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Belu, Sumba Timur dan Manggarai memiliki lebih dari 50 persen kecamatan yang rentan terhadap rawan pangan, sedangkan Kabupaten Manggarai Barat, Sikka, Ngada, Nagekeo, Alor, Ende, Lembata, Flores Timur dan Manggarai Timur memiliki persentase tinggi untuk kecamatan yang lebih tahan pangan. Sehingga perhatian yang lebih besar perlu diberikan kabupaten dengan lebih banyak kecamatan rentan rawan pangan. Pada tingkat kecamatan, terdapat 38 kecamatan prioritas 1 yaitu 17 kecamatan berada di TTS, 7 kecamatan di TTU, 5 kecamatan di Belu, 3 kecamatan di Kupang, 2 kecamatan di Kupang, 2 kecamatan masing-masing di Sabu Raijua dan Sikka dan I kecamatan masing-masing di Manggarai dan Sumba Barat, dengan jumlah penduduk sekitar 447 ribu orang. Tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan terutama disebabkan karena tingginya angka kemiskinan, tingginya angka underweight pada balita, tidak ada akses listrik, tidak ada akses terhadap air bersih dan tidak ada akses jalan kendaraan roda empat. Dari 31 kecamatan di prioritas 2 yaitu 19 kecamatan di kabupaten Sumba Timur, 8 kecamatan di Sumba Barat Daya dan 4 kecamatan


di Sumba Tengah dengan jumlah penduduk sekitar 473 ribu orang. Faktor penentu utama kerentanan pangan di prioritas 2 adalah tidak ada akses listrik, tingginya angka kemiskinan, rendahnya angka harapan hidup, tidak ada akses air bersih dan tidak akses kendaraan roda empat. Terdapat 66 kecamatan prioritas 3 yaitu 13 kecamatan di TTS, 11 kecamatan masing-masing di kupang dan TTU, 10 kecamatan di Belu, 7 Kecamatan di Rote Ndao, 5 kecamatan masing-masing di Sumba Barat dan Manggarai, 3 kecamatan di Sabu Raijua dan 1 kecamatan di Sikka, dengan jumlah penduduk sekitar 1 juta orang. Kerentanan terhadap tingkat kerawanan pangan pada prioritas 3 terutama di sebabkan karena tingginya angka underweight pada balita, tidak ada akses listrik, tidak ada akses kendaraan roda empat, rendahnya angka harapan hidup dan tidak ada akses air bersih. Terdapat 40 kecamatan pada prioritas 4, dimana 6 kecamatan masing-masing di kabupaten Alor, Manggarai Barat, Manggarai Timur dan Belu, 5 kecamatan masing-masing di kabupaten Kupang dan Sikka, 2 kecamatan masing-masing di kabupaten Manggarai dan TTU dan kabupaten TTS dan Ende masingmasing 1 kecamatan. Dari 56 kecamatan di prioritas 5, 12 kecamatan di kabupaten Sikka, 11 kecamatan di Alor, 8 kecamatan di Ende, 6 kecamatan di Lembata, 4 kecamatan di Kupang, kabupaten TTU dan Sumba Timur masing-masing 3 kecamatan, kabupaten Nagekeo dan Belu masing-masing 2 kecamatan, kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Sabu Raijua, Rote Ndao dan TTS masing-masing 1 kecamatan. Terdapat 49 kecamatan prioritas 6, 18 (seluruh) kecamatan di kabupaten Flores Timur, 11 kecamatan di Ende, 9 kecamatan di Ngada, 5 kecamatan di Nagekeo, 3 kecamatan di Lembata, dan kabupaten Sikka, Belu dan TTU masing-masing 1 kecamatan. Penentuan prioritas tersebut merupakan acuan utama untuk menentukan intervensi yang akan dilakukan oleh berbagai stakeholders, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, badan PBB dan kerjasama dengan kemitraan lainnya. Daftar nama kecamatan untuk setiap prioritas menurut kabupaten sebagaimana terlihat pada lampiran 3.

13


Adapun gambaran secara keseluruhan adalah sebagai berikut: Peta 1. PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PROVINSI NTT TAHUN 2010

14

Pemenuhan kebutuhan pangan baik dari segi jumlah, mutu, gizi dan keamanannya sangat menentukan kualitas sumber daya manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat masyarakat dan keluarga sangat ditentukan oleh faktor daya dukung lingkungan, aspek produksi, distribusi, kemampuan akses keluarga dan tingkat pendidikan keluarga. Untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat, pemerintah telah menetapkan prioritas pembangunan baik di tingkat Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2010-2014 maupun di tingkat daerah melalui delapan agenda pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Provinsi NTT 2009-2013. Delapan agenda pembangunan daerah dimaksud adalah: 1) Pemantapan Kualitas Pendidikan, 2) Pembangunan Kesehatan, 3) Pembangunan Ekonomi, 4) Pembangunan Infrastruktur, 5) Pembenahan sistem hukum (daerah) dan keadilan, 6) Konsolidasi Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 7) Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Pemuda dan 8) Agenda Khusus: penanggulangan kemiskinan, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah kepulauan dan pembangunan


daerah rawan bencana. Kedelapan agenda tersebut memiliki keterkaitan yang erat satu dengan yang lainnya, termasuk dalam upaya mendukung ketahanan pangan, maka pembangunan agenda lainnya harus berjalan secara sinergis dan terintegrasi. Melalui agenda pembangunan ekonomi, pemerintah Provinsi NTT terus berupaya untuk meningkatkan produksi pangan melalui berbagai kegiatan prioritas. Laporan BPS NTT tahun 2009 menunjukkan bahwa produksi beras pada tahun 2008 sebanyak 332,764 ton dan mengalami peningkatan menjadi 381,056 ton pada tahun 2009, sedangkan produksi jagung pada tahun 2008 sebanyak 673,112 ton dan sedikit mengalami penurunan menjadi 638,889 ton pada tahun 2009. Produksi pangan tersebut berdampak pada tingkat konsumsi kalori penduduk NTT. Pada tahun 2007 konsumsi energi/kalori penduduk NTT sebesar 1,884.6 kkal/kapita/hari. Rincian menurut kabupaten/kota sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3: KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN PER KAPITA PER HARI MENURUT KABUPATEN/KOTA, DI PROVINSI NTT TAHUN 2007

Kabupaten/Kota Sumba Barat Sumba Timur Kupang Timor Tengah Selatan Timor Tengah Utara Belu Alor Lembata Flores Timur Sikka Ende Ngada Manggarai Rote Ndao Manggarai Barat Kota Kupang NTT Sumber : Riskesdas 2007

Energi (kkal) Protein (g) 1,898.5 46.8 1,826.6 52.1 1,840.6 41.0 2,080.9 50.5 1,862.0 45.4 1,723.9 46.2 1,561.1 42.5 1,867.5 50.5 1,926.1 62.4 1,891.0 58.4 1,984.0 54.3 2,186.9 55.1 2,040.6 57.5 1,947.2 47.2 1,866.8 56.1 1,551.0 52.1 1,884.6 51.3

15


Pada tahun 2008 konsumsi kalori penduduk NTT meningkat menjadi 2,037 kkal/kapita/hari atau memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebesar 2,000 kkal/kapita/hari. Pada tahun 2009 konsumsi kalori penduduk NTT mengalami penurunan sebesar 3.22 persen atau sebesar 1,971 kkal/kapita/hari. Sedangkan asupan protein pada tahun 2009 adalah sebesar 54.13 gram/ kapita/hari, melampaui AKG nasional (52 gram), dan asupan protein meningkat sebesar 2% dibandingkan SUSENAS 2002. Tabel 4: KONSUMSI KALORI DAN PROTEIN PER KAPITA PER HARI PADA TIGA GOLONGAN TERBAWAH DARI GOLONGAN PENGELUARAN BULANAN PERKAPITA

16

Sumber: FSVA NTT 2010

Pada tingkat individu, data 2009 menunjukan adanya peningkatan yang signifikan pada konsumsi pangan di semua golongan pengeluaran bulanan per kapita (Monthly Per Capita Expenditure/ MPCE), termasuk tiga golongan terendah. Tabel 4 menunjukan peningkatan konsumsi pangan pada tiga golongan terendah, untuk energi yang bervariasi antara 6 persen dan 22 persen, dan antara 11 persen dan 36 persen untuk protein. Namun, untuk asupan energi dan protein dari 3 golongan MPCE terendah masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan AKG nasional, dan lebih rendah dari angka rata-rata nasional dan provinsi. Semakin rendah MPCE, semakin besar tingkat kekurangan energi dan protein. Tingkat kekurangan energi


bervariasi antara 11 persen di golongan terendah ke-3 (MPCE 3) dan 32 persen di golongan terendah ke-1 (MPCE 1), sementara kekurangan protein bervariasi antara 12 persen dan 29 persen. Hal ini menunjukan bahwa penduduk golongan terendah ke-1 (MPCE 1 mengkonsumsi hanya 68 persen dari AKG nasional untuk energi dan 71 persen dari AKG nasional untuk protein. Asupan dari tiga golongan MPCE terendah ini tidak hanya kekurangan energi dan protein, tetapi juga tidak seimbang secara kualitas dengan proporsi terbesar (74-81 persen) dari total energi berasal dari serealia dan umbi-umbian, dibandingkan dengan rata-rata provinsi (68 persen) dan nasional (53 persen). Sumber protein utama berasal dari serealia dan umbi-umbian (66-73 persen), sedangkan angka rata-rata nasional adalah 46 persen. Konsumsi pangan hewani (ikan, daging, telur, susu) yang mengandung zat gizi berkualitas lebih tinggi, khususnya protein, vitamin dan mineral, pada tiga golongan ini hanya mencapai 4-11 persen dari total asupan energi, sedangkan rata-rata provinsi dan nasional adalah 16 persen dan 13 persen. SUSENAS 2009 mencatat bahwa 47.55 persen masyarakat NTT berada pada ketiga golongan pengeluaran terendah tersebut dan persentase ini lebih tinggi pada masyarakat pedesaan (55.43 persen). Dengan demikian, perlu usaha untuk memperbaiki asupan energi dan protein pada tiga golongan MPCE terendah. Disamping itu, perlu penyuluhan gizi untuk masyarakat tentang pentingnya bahan pangan selain serealia dan umbi-umbian dan perlunya meningkatkan konsumsi makanan lain selain serealia dan umbiumbian. Hortikultura Hortikultura meliputi sayur-sayuran dan buah-buahan, yang merupakan sumber vitamin dan mineral bagi tubuh manusia. Adapun produksi sayur-sayuran utama di Provinsi NTT dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

17


Gambar 4: PRODUK PRODUK SEGAR (SAYUR-SAYURAN) DI PROVINSI NTT, 2005-2010

18

Sumber: NTT Dalam Angka 2006-2010 dan Angka Tetap NTT 2010

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa produksi sayur-sayuran mengalami peningkatan dari tahun 2005 hingga tahun 2008, dan cenderung menurun pada tahun 2009 dan 2010. Gambar di bawah ini menunjukan bahwa produksi buah-buahan juga mengalami peningkatan yang signifikan terutama untuk pisang, mangga, jeruk dan alpukat dari tahun 2005 hingga 2009, tetapi mengalami sedikit penurunan pada tahun 2010. Gambar 5: PRODUK-PRODUK SEGAR (BUAH-BUAHAN) DI PROVINSI NTT, 2005-2010

Sumber: NTT Dalam Angka 2006-2010 dan Angka Tetap NTT 2010


Peningkatan ketersediaan sayur-sayuran dan buah-buahan perlu mendapat perhatian pemerintah pada pembangunan pangan dan gizi yang kuat. Peningkatan produksi dimaksud harus juga memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat, akses ke pasar dan penguatan kelembagaan di desa/kelurahan. Selain memperhatikan aspek produksi untuk kepentingan ekonomi, juga perlu diperhatikan aspek pola konsumsi keluarga untuk memperbaiki status gizi keluarga. Pangan Hewani Pangan hewani mencakup data populasi ternak, jumlah produksi daging, telur dan hasil penangkapan ikan di wilayah NTT. Angka produksi daging dan telur di NTT dalam 4 tahun terakhir (angka perkiraan tahun 2011) yaitu: Gambar 6: PRODUKSI DAGING DAN TELUR (KG) TAHUN 2008-2011 DI NTT

Sumber Dinas Peternakan Prov. NTT * Angka Perkiraan Tahun 2011

Produksi daging dan telur dalam 3 tahun terakhir terus meningkat dengan produksi tertinggi adalah daging babi dan ayam buras, sedangkan telur yang diimpor pada tahun 2010 yaitu sebanyak 1,494,800 kg.

19


Gambar 7: PERKEMBANGAN PRODUKSI DAGING DAN TELUR PROVINSI NTT, 2005 - 2010 (EKOR)

20

Gambar di atas menunjukan bahwa populasi ternak untuk produksi daging dan telur di NTT meningkat pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2005, yaitu 34 persen untuk ternak besar (sapi, kerbau dan kuda), 20 persen untuk ternak kecil (babi, kambing dan domba), 15 persen unggas (ayam dan itik) pedaging dan 8 persen untuk Unggas petelur. Akan tetapi produksi ternak kecil mengalami penurunan signifikan (21 persen) pada tahun 2010 dibadingkan tahun 2009, yang disebabkan oleh penurunan populasi babi sebesar 29 persen. Dengan demikian, upaya peningkatan produksi pangan hewani dan telur perlu terus ditingkatkan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat NTT. Perikanan Potensi perikanan tangkap di wilayah NTT meliputi luas perairan laut sebesar 199,529 km2 (di luar perairan ZEEI), dengan jumlah yang diperbolehkan ditangkap (JBT) sebanyak 292,800 ton ikan/ tahun. Jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2008 adalah 101,217.08 ton. Jumlah produksi perikanan ini meningkat menjadi 103,825.5 ton pada tahun 2009, sekitar 101,217.1 ton di antaranya atau sekitar 97.49 persen merupakan hasil perikanan laut, dan selebihnya sekitar 2.51 persen merupakan hasil dari perikanan darat. Besarnya jumlah potensi sumberdaya ikan ini dapat dikategorikan menurut klafisikasi jenis ikan yakni: ikan Pelagis Kecil, ikan Pelagis besar dan ikan Demersal serta benih ikan (nener). Namun dari semua jenis ikan tersebut yang merupakan produksi unggulan adalah jenis ikan Tuna, Kerapu, Kakap, ikan Merah dan Cakalang.


Apabila dibandingkan produksi perikanan dalam lima tahun terakhir (2005-2010), terdapat kecenderungan produksi perikanan yang terus menurun. Gambar di bawah ini menunjukan bahwa produksi perikanan laut dan darat di NTT terus menurun pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2005. Gambar 8: PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN Gambar 8. Perkembangan Perikanan di Provinsi NTT, DI PROVINSI NTT,Produksi 2005 - 2010 (TON) 3,000

500,000

2,500

400,000

2,000

300,000

1,500

200,000

1,000

100,000

500

-

Perikanan Darat (Ton)

Perikanan laut (Ton)

2005 - 2010 (Ton)

600,000

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tahun Perikanan laut

Perikanan darat

Rincian produksi perikanan tahun 2005-2010 menurut klasifikasi jenis ikan sebagaimana terlihat pada lampiran 4. Perkebunan Beberapa komoditi perkebunan yang menonjol di NTT dan hampir ada di setiap kabupaten adalah: kelapa, kopi, cengkeh, cokelat, jambu mete, kemiri, kapuk, vanili dan pinang. Tanaman kelapa walaupun dalam beberapa tahun ini terserang hama penyakit, produksinya selama tahun 2009 sebesar 61.52 ribu ton. Kopi selama tahun 2009 menghasilkan 15.58 ribu ton, cengkeh 1.52 ribu ton, cokelat 12.25 ribu ton, jambu mete 39.87 ribu ton, kemiri 21.41 ribu ton, kapuk 2.12 ribu ton, vanili 0.50 ribu ton, pinang 6.48 ribu ton dan jarak 0.45 ribu ton. Sedangkan komoditi perkebunan lainnya, berproduksi di bawah 100 ton selama tahun 2009. Pada tahun 2010 produksi kelapa, kopi, dan jambu mente mengalami penurunan produksi menjadi 60,462 ton, 15,268 ton dan 39,699 ton, sedangkan komiditi yang produksi meningkat antara lain kakao dan kemiri dari 12,247 ton dan 21,407 ton pada tahun 2009 menjadi 12,978 ton dan 22,483 ton pada tahun 2010.

21


1.3.5 Kondisi Keamanan Pangan menurut Kabupaten/Kota Keamanan Pangan Segar dan Produk Olahan Keamanan pangan merupakan jaminan bahwa pangan tidak menyebabkan bahaya bila dikonsumsi. Kondisi dan tindakan yang spesifik diperlukan bagi tiap jenis pangan selama produksi, pemrosesan, penyimpanan, distribusi dan penyiapan makanan sehingga ketika dimakan tidak menyebabkan resiko kesehatan. Pengawasan keamanan pangan dengan sistem ‘farm to table approach’ terus dilakukan.

22

Isu penggunaan bahan kimia berbahaya (formalin, boraks, antibiotic, insektisida, pestisida, rhodamin dan bahan pemutih) pada penanganan dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Jenis bahaya/hazard dalam keamanan pangan adalah sebagai berikut: A. Bahaya Mikrobiologis (Microbiology Hazard ) 1. Pertumbuhan Jamur Ochraceous sp 2. Pertumbuhan Kapang 3. Bakteri (E Coli) B. Bahaya Kimia (Chemical Hazard) 1. Agro Chemical Residue (Pestisida, Herbisida, Fungisida, Insektisida) 2. Cemaran logam berat 3. Cemaran bahan tambahan pangan 4. Penggunaan bahan tambahan kimia sintetis yang tidak diperbolehkan 5. Hasil persenyawaan kimia (Pengemasan/wadah terurai) C. Bahaya Fisik (Physical Hazard) 1. Benda asing 2. Kotoran 3. Kerusakan fisik Hasil pelaksanaan inspeksi mendadak (SIDAK) terhadap produk pangan segar dan pangan olahan yang dilakukan secara lintas sektor oleh pemerintah provinsi dan Kota Kupang di Kota Kupang


dan Kabupaten Kupang pada tahun 2010, ditemukan pangan segar dan olahan yang tidak memenuhi persyaratan konsumsi sebagai berikut: a. Hasil pengujian formalin produk pangan segar (ikan) pada 21 pedagang ikan di Kota Kupang, terdapat kandungan formalin pada cumi-cumi kering (3.6 ppm), ikan hiu kering (2.4 ppm) dan ikan sardin kering hasil impor dari Kalimantan (1.5 ppm); b. Dari 54 toko/kios yang dikunjungi di Kota Kupang, terdapat 13 kasus produk kadaluarsa/kemasan rusak dan tanpa ijin edar yang terdiri dari jenis minuman sebanyak 36 botol/ kaleng, makanan/snack sebanyak 90 bungkus/pak/sachet dan pangan olahan lainnya 98; dan c. Dari 17 toko/kios yang dikunjungi di Kabupaten Kupang, terdapat 9 kasus produk kadaluarsa/kemasan rusak yang terdiri dari jenis minuman sebanyak 7 botol/kaleng dan jenis makanan/snack sebanyak 345 bungkus/pak/sachet. Terhadap produk pangan olahan yang mengandung formalin harus dilakukan tindakan sebagai berikut: menarik produk berformalin tersebut dari peredaran untuk diamankan, dimusnahkan dan dilakukan proses pengadilan kepada produsen. Jumlah korban sakit dilaporkan sebanyak 33 orang pada bulan Maret hingga Juli 2010. Gambar 9: PERSENTASE CEMARAN PADA PRODUK PANGAN DARI BAHAN ASAL HEWAN/PENGOLAHAN PROVINSI NTT, 2007Cemaran - 2010Pada Produk Pangan dari Gambar 10. Persentase Bahan Asal Hewan/Pengolahan Provinsi NTT, 2007-2010 100.0 89.3 90.0

81.8

Persentase Cemaran (%)

80.0

72.2 68.0

70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 2007

2008

2009

Tahun

Sumber: Dinas Peternakan Provinsi NTT, 2011

2010

23


Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa persentase cemaran terhadap produk pangan khususnya daging sapi, daging ayam, daging babi dan hati sapi telah mengalami penurunan, tetapi masih harus terus mendapat perhatian karena persentase cemaran masih sangat tinggi (68 persen pada tahun 2010). Keamanan Pangan pada Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

24

Hasil pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah yang dilakukan secara rutin oleh Badan POM Provinsi NTT pada lima tahun terakhir (2006-2010) menunjukkan bahwa PJAS yang tidak memenuhi syarat berkisar antara 40 - 44 persen (data hasil pengawasan BPOM Kupang). PJAS tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan karena bahan pangan tersebut menggunakan bahan berbahaya dan dilarang untuk digunakan. Bahan-bahan yang berbahaya itu seperti formalin, boraks, zat pewarna rhodamin B dan methanyl yellow akan menyebabkan penyakit kanker pada manusia. Gambar 10: HASIL PENGUJIAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) 2008 - 2010 Gambar 11. Hasil Pengujian Pangan Jajanan Anak Sekolah Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), 2008 ‐ 2010 8%

Kimia (12) Mikrobiologi (144)

92%

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa sampel PJAS yang tidak memenuhi syarat sejumlah 92 persen yang disebabkan karena mikrobiologi. Parameter Uji Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah sebagai berikut 1) Tercemar oleh mikroba; 2) Mengandung bahan berbahaya: Rhodamin B, Boraks, dan Formalin; 3) Mengandung bahan pengawet dan pemanis melebihi kadar yang dipersyaratkan.


1.3.6 Kondisi PHBS menurut Kabupaten/Kota Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh konsumen. Dalam kaitannya dengan penyusunan RAD-PG, data keamanan pangan yang dibahas adalah kemananan pangan segar dan keamanan pangan pada jajanan anak sekolah. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan langkah ampuh untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit dan masalah kesehatan lainnya. PHBS terdiri dari 10 indikator yaitu: (1) Ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan; (2) Ibu hanya memberikan ASI eksklusif kepada bayinya; (3) Menimbang balita setiap bulan; (4) Menggunakan air bersih; (5) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun; (6) Menggunakan jamban sehat; (7) Memberantas jentik di rumah sekali seminggu; (8) Makan buah dan sayur setiap hari; (9) Melakukan aktifitas fisik setiap hari; dan (10) Tidak merokok di dalam rumah. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI tahun 2010 menunjukkan bahwa NTT termasuk provinsi dengan persentase rendah dalam PHBS, yaitu 26%, berada pada peringkat ke-28 dari 33 provinsi di Indonesia. NTT juga termasuk provinsi dengan persentase rendah untuk perilaku cuci tangan. Hanya 19.1 persen rumah tangga yang melakukan cuci tangan secara benar. Sedangkan untuk akses rumah tangga terhadap fasilitas sanitasi yang layak, NTT menduduki peringkat terendah dari 33 provinsi di Indonesia yakni sebesar 25.35 persen. Secara umum, prevalensi rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat di 16 kabupaten/kota di NTT adalah 15.3 persen. PHBS tertinggi terdapat di Kota Kupang (37.4 persen) dan terendah di Kabupaten TTS (3.9 persen). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

25


Gambar 11: PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN PRAKTEK PHBS YANG BAIK PER KABUPATEN DI PROVINSI NTT, 2008 Gambar 9. Persentase Rumah Tangga dengan Praktek PHBS yang baik per Kabupaten di Provinsi NTT, 2008 % RT dengan Praktek PHBS yang baik 40.0 37

28

28

Lembata

30.0

Ngada

35.0

17

18

Kupang

20.0

Sikka

25.0 18

15

15.0

5.0

10

10

Belu

10.0

Rote Ndao

13 11

11

9

4

5

6

Flores Timur

Ende

NTT

Alor

Manggarai Barat TTU

Sumba Barat

Sumba Timur

TTS

26

Manggarai

‐

Sumber Riskesdas 2007

Hasil Riskesdas 2007, menunjukkan bahwa sebanyak 15.3 persen penduduk NTT yang masuk dalam kategori berperilaku hidup bersih dan sehat yang baik, sedangkan 84.7 persen masuk dalam kategori buruk. Rincian persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat menurut kabupaten/kota pada tahun 2007 sebagaimana terlihat pada lampiran 5. Sedangkan menurut laporan Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2010 rumah tangga di NTT yang masuk dalam kategori berperilaku hidup bersih dan sehat yang baik sebesar 47 persen. 1.3.7 Kondisi Kelembagaan Gizi dan Tenaga Gizi Kelembagaan Gizi Kelembagaan gizi yang dimaksud dalam uraian ini adalah unit pengelola gizi pada tingkat Dinas Kesehatan, Puskesmas (Pusat Kesehatan Mayarakat), Rumah Sakit, dan Panti Rawat Gizi maupun kelembagaan gizi lainnya yang dibentuk masyarakat misalnya Pos Gizi dan Kelas Ibu. Kelembagaan tentang gizi yang berada pada Dinas Kesehatan adalah unit kerja/seksi yang berkaitan langsung dengan gizi, dengan demikian maka terdapat sekitar 21 kelembagaan ditingkat kabupaten dan 2 kelembagaan di provinsi, yaitu pada Dinas Kesehatan provinsi dan Biro Kesejahteraan Sosial. Kelembagaan


gizi yang berada pada Puskesmas dan rumah sakit jumlahnya dapat disamakan dengan jumlah puskesmas dan rumah sakit yang ada di Provinsi NTT, dengan demikian maka sampai dengan tahun 2011 kelembagaan gizi untuk puskesmas sebanyak 338 unit dan rumah sakit sebanyak 37 unit. Sedangkan untuk panti rawat gizi Provinsi NTT baru memiliki 4 buah yang tersebar di Kabupaten Belu 2 buat (Panti Rawat Gizi Haliwen dan Betun), Kabupaten TTU dan TTS masing-masing memiliki 1 buah. Panti rawat gizi yang paling optimal dalam memberikan pelayanan adalah Panti Rawat Gizi Haliwen dan Betun yang terdapat di Kabupaten Belu. Untuk mendukung kinerja panti rawat gizi tersebut, mulai tahun 2012 pemerintah Provinsi NTT akan mengembangan model penanganan masalah gizi balita secara komprehensif mulai dari hulu ke hilir dengan melibatkan kader posyandu dan keluarga secara aktif di Panti Rawat Gizi Haliwen. Tenaga Gizi Tenaga gizi yang dimaksud adalah kelompok tenaga gizi yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan D1, D2, dan Sarjana Gizi. Tenaga gizi yang terdapat di Provinsi NTT terus mengalami peningkatan dari 313 orang pada tahun 2008 menjadi 338 orang pada tahun 2009 dan 436 orang ada tahun 2010. Untuk tahun 2010 tenaga kesehatan yang ada tersebut tersebar pada rumah sakit sebanyak 87 orang, Dinas Kesehatan kabupaten/kota sebanyak 47 orang, Puskesmas termasuk Pustu (Puskesmas Pembantu), Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) dan Polindes (Pondok Bersalin Desa) sebanyak 301 orang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebanyak 1 orang. Sampai dengan tahun 2010 terdapat 5 kabupaten yang memiliki jumlah tenaga gizi di Puskesmas yang cukup banyak yaitu TTS 42 orang, Sikka 32 orang, Manggarai Barat 30 orang, Kota Kupang 23 orang dan Belu 2 orang. Selain itu terdapat juga 5 kabupaten yang jumlah tenaga gizi di tingkat puskesmas sangat kurang, yaitu Sumba Barat dan Sumba Timur masing-masing 1 orang, Sumba Tengah dan Sabu Raijua masing-masing 1 orang serta Sumba Barat Daya 3 orang. Untuk wilayah Sumba dan Sabu Raijua perlu mendapatkan perhatian serius karena pada tahun 2008-2009 Kabupaten Sumba Barat tidak memiliki tenaga gizi di puskesmas dan tahun

27


2010 baru terdapat 1 tenaga gizi, demikian pula dengan Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Sabu Raijua yang baru memiliki tenaga gizi pada tahun 2010, namun belum sebanding dengan jumlah puskesmas di daerah tersebut. Kondisi tenaga gizi yang belum memadai disebabkan oleh 3 faktor utama yaitu: a) Masih terbatasnya institusi pendidikan kesehatan menghasilkan tenaga gizi, b) Sistem perekrutan belum berdasarkan kebutuhan dan c) Penyebaran tenaga gizi yang belum memadai sehingga banyak puskesmas/RS yang belum memiliki tenaga gizi. Persebaran tenaga gizi di puskesmas menurut kabupaten/kota sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini: Gambar 12: JUMLAH TENAGA GIZI DI PUSKESMAS KAB/KOTA Gambar 12. Jumlah Tenaga Gizi Di Puskesmas Kab/Kota Provinsi PROVINSI NTT TAHUN 2008, 2009 DAN 2010 NTT Tahun 2008, 2009 dan 2010

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

2008 Sumba Barat Sumba Timur Kab. Kupang TTS TTU Belu Alor Lembata Flores Timur Sikka Ende Ngada Manggarai Rote Ndao Kota Kupang Manggarai Barat Manggarai Timur Nagekeo Sumba Barat Daya Sumba Tengah Sabu Rajua

28

2009 2010

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTT

Permasalahan yang berkaitan dengan ketersediaan tenaga gizi adalah rasionya dengan penduduk yang belum seimbang dan persebaran tenaga gizi yang belum merata di Kabupaten. Sampai dengan tahun 2010 rasio tenaga gizi dengan penduduk baru mencapi 5.8 per 100.000 penduduk, sedang untuk tingkat nasional telah mencapai 22 per 100.000 penduduk. Jumlah tenaga gizi yang tidak merata menurut kabupaten dan rasio dengan penduduk yang belum seimbang tersebut memberikan dampak yang serius terhadap upaya perbaikan gizi masyarakat, sehingga pemenuhan dan pemerataan tenaga gizi merupakan salah satu prioritas pembangunan di bidang kesehatan.


1.3.8 Data Kelembagaan Pangan Kelembagaan pangan yang dimaksud di sini adalah kelembagaan penyuluhan pada tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan tenaga penyuluh. Kelembagaan Tingkat Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007, penataan sistem penyuluhan pertanian termasuk kelembagaannya ditujukan untuk pemenuhan ketahanan pangan masyarakat. Pada tingkat kabupaten/kota, penataan organisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing. Kondisi pembentukan organisasi/ kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten/kota seProvinsi NTT sebagai berikut:

29

RAD-PG | Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 - 2015 Tabel 6 : KELEMBAGAAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Tabel 5 : KELEMBAGAAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA No

30

Kabupaten/Kota

1

Sumba Barat

2

Alor

3

Nagekeo

4

Manggarai

5

Flores Timur

6

Belu

7

Lembata

8

Sumba Tengah

9

Ngada

10

Sumba Barat Daya

11

Manggarai Timur

12

Sikka

13

Ende

14

Sumba Timur

15

Timor Tengah Utara

16

Kota Kupang

17

Kupang*

18


19

Rote Ndao

20

Manggarai Barat

21

Sabu Raijua

Nama Kelembagaan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan

Dasar Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 22 Desember 2007 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tanggal 19 November 2009 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 3 Maret 2008 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 23 Mei 2008 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 23 Mei 2008 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 19 Juni 2008 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 22 Mei 2008 Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2009 tanggal 6 Juni 2009 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 28 Mei 2008 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 7 Desember 2008 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 30 September 2008 Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 3 Maret 2011 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tanggal 28 Januari 2009 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 18 Agustus 2009

* Belum dioperasionalisasikan Sumber: Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT


Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh kabupaten/kota telah membentuk kelembagaan sesuai PP. no. 41 Tahun 2007, kecuali kabupaten pemekaran baru, Sabu Raijua yang masih dalam tahap pemrosesan dan diperlukan dukungan sosialisasi dan evaluasi dari pemerintah provinsi dan pusat. Kelembagaan Penyuluhan Tingkat Kecamatan Kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan, yaitu Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK). Keadaan BPK di Provinsi NTT pada September 2011 adalah sebagai berikut: Tabel 6: KELEMBAGAAN PENYULUHAN TINGKAT KECAMATAN

Tabel 7: KELEMBAGAAN PENYULUHAN TINGKAT KECAMATAN No

Kabupaten/Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kota Kupang Kupang TTS TTU Belu Rote Ndao Alor Lembata Flores Timur Sikka Ende Ngada Manggarai Manggarai Barat Sumba Barat Sumba Timur Sumba Barat Daya Manggarai Timur Sumba Tengah Nagekeo Sabu Raijua

17 18 19 20 21 Sumber

6 24 32 24 24 8 17 9 19 21 21 9 9 7 6 22

Badan Penyuluhan Kecamatan (BPK) Fisik Bangunan Belum Ada Baik Bangunan Rusak 6 1 0 5 24 2 6 16 32 25 7 0 24 0 3 21 24 14 1 9 8 8 0 0 17 6 3 8 9 3 1 5 19 12 1 6 21 21 0 0 21 14 1 6 9 8 1 0 9 9 0 0 7 4 3 0 6 5 1 0 22 22 0 0

8

8

Jumlah Kecamatan

Jmlh BPK

2

6 6 1 5 5 3 7 7 7 6 6 1 290 290 168 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT

3

3

1 0 0 0 32

4 2 0 5 90

Sumber: Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH)

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT

31


Gambaran yang ada menunjukan kondisi BPK yang baik hanya 50 persen, yang rusak 11 persen dan belum dibangun 31 persen. Kondisi BPK membutuhkan perhatian yang serius karena merupakan pusat informasi pertanian dan pusat penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan. Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Keadaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan hingga September 2011 adalah di bawah ini: Tabel 7: DATA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

32

Sumber: Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT


Rasio penempatan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan adalah satu penyuluh per desa. Realita data menunjukan: • Jumlah desa/kelurahan di NTT sebanyak 2,845 buah • Jumlah penyuluh tetap sebanyak 1,484 orang • Jumlah penyuluh tidak tetap/kontrak sebanyak 1,071 orang, sehingga • Jumlah penyuluh yang harus ditambahkan sebanyak 390 orang. Dengan demikian pemerintah harus menyiapkan tenaga penyuluh tetap sebanyak 1,461 orang untuk memenuhi rasio satu penyuluh per desa. Hal ini sangat menentukan pemenuhan kebutuhan pangan baik melalui produksi maupun peningkatan daya beli, karena tugas penyuluh adalah menyiapkan kapasitas masyarakat yang mandiri untuk memenuhi kebutuhan pangan di tingkat keluarga. Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Kelembagaan penanganan keamanan pangan segar sudah diinisiasi sejak tahun 2004 dengan dikeluarkannya surat Menteri Pertanian kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang ditindaklanjuti oleh surat Kepala Badan Ketahanan Pangan untuk membentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Segar (OKKP-P/OKKP-D) di wilayahnya masing-masing. Tujuan umum kelembagaan ini adalah meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan segar yang aman bagi masyarakat. Sedangkan tujuan khusus adalah menguatkan Kelembagaan, keamanan pangan segar, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM, meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keamanan pangan segar. Kelembagaan Informal Pangan dan Gizi Salah satu kelembagaan informal yang memegang peranan penting dalam pengembangan ketahanan pangan dan gizi masyarakat adalah pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK). PKK adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai motor penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam

33


masyarakat guna menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan, dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera. Kelembagaan PKK ini identik dengan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat desa dan kelurahan, dengan demikian maka jumlah kelembagaan PKK sama dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada di NTT pada tahun 2011, yaitu sebanyak 2,965. Selain PKK terdapat juga kelompok kelembagaan informal seperti Desa SiAGa dan posyandu. Jumlah posyandu di provinsi NTT pada tahun 2010 sebanyak 917 buah dan Desa SiAGa sebanyak 8,942 buah. 1.4 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI DI PROVINSI NTT

34

Secara umum upaya pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan perbaikan status gizi masyarakat dihadapkan pada beberapa kenyataan bahwa a) Curah hujan relatif singkat (3-4 bulan), b) Potensi lahan kering 1,528,308 Ha. dengan tingkat pemanfaatan 54.62 persen, c) Lahan tidak diusahakan 751,185 Ha., d) Potensi perkebunan luas 888,931 Ha. dengan tingkat pemanfaatan 35.45 persen dan padang penggembalaan untuk peternakan sapi, kuda, kerbau dan kambing 832,228 Ha. Tantangan di bidang perikanan dan kelautan meliputi: a) Potensi perikanan tangkap cukup besar yaitu sekitar 365.1 metrik ton/tahun, b) Budidaya laut dengan potensi pengembangan budidaya laut diperkirakan sekitar 5,150 ha., c) Budidaya tambak dengan potensi lahan yang tersedia adalah 35,455 Ha., dan d) Potensi hutan mangrove sekitar 50,000 Ha. cocok untuk berkembangnya ikan dan udang. Potensi di bidang perikanan dan kelautan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Selain kenyataan yang dihadapi tersebut, Provinsi NTT juga dihadapkan pada beberapa permasalahan pokok seperti a) Rendahnya keterampilan yang dimiliki masyarakat b) Terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi pasar dan sarana prasarana produksi, c) Rendahnya produktivitas pekerja di sektor primer, d) Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana produksi dan e) Masih banyaknya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori miskin. Permasalahan yang berkaitan dengan lima pilar yang menjadi acuan utama dalam RAD-PG di Provinsi NTT adalah sebagai berikut:


35


36


37


38

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN PANGAN DAN GIZI


Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi provinsi NTT 2012–2015 merupakan kelanjutan RAN-PG 2011–2015 yang bertujuan untuk mengintegrasikan penanganan pangan dan gizi oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Keterpaduan aksi pangan dan gizi ini sangat penting guna mengefektifkan pemerintah mencapai tujuan Millenium Development Goals (MDGs) yang tertuang dalam World Food Summit (WFS) 2009 yang merumuskan bahwa ketahanan pangan tercapai jika setiap orang, setiap saat memiliki akses fisik, sosial dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman dan bergizi sehingga mereka dapat hidup sehat dan aktif. Konsep ketahanan pangan dan gizi yang luas bertolak pada tujuan akhir pada ketahanan pangan yaitu tingkat kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, sasaran MDGs pada Goal 1 ialah menurunkan angka kemiskinan dan kelaparan.

40

Dalam rangka mencapai tujuan MDGs, salah satu arah kebijakan utama pemerintah provinsi NTT khususnya dalam mencapai ketahanan pangan dan gizi, tertuang dalam RPJMD yakni peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam segala aspek terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar yaitu kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan dasar, pekerjaan, air bersih, sumberdaya alam dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi lelaki, perempuan dan kelompok anak. Pemenuhan kebutuhan ini bersifat saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Jika salah satu hak dasar tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh pada hak lainnya. Pemerintah berupaya menjalankan fungsi pokok dengan mengarahkan dan mengajak masyarakat termasuk organisasi berbasis masyarakat, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat baik lokal maupun internasional untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dengan merumuskan kebijakan pangan dan gizi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan menciptakan birokrasi yang efektif dan efesien dalam mengimplementasikan kebijakan. Sehingga pemerintah dapat bahu membahu bekerja bersama masyarakat untuk menguatkan sistem yang dapat menjamin kelangsungan pemenuhan dasar pangan dan gizi masyarakat. Dalam penyusunan RAD-PG 2012-2015, pemerintah provinsi NTT mengacu pada pada keluaran Akses Universal Pangan dan Gizi pada tahun 2015, yakni: penurunan prevalensi kurang gizi anak balita; penurunan prevalensi pendek anak balita; perbaikan gizi perempuan pra-hamil, ibu hamil dan menyusui; dan pencapaian konsumsi pangan dengan asupan kalori 2000 Kkal/kapita/ hari. Pencapaian akan dilakukan secara bertahap dan indikator keluaran


TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM

yang terukur. Secara garis besar kerangka umum konsep implementasi RADPG 2012 - 2015 Provinsi NTT dirancang bersinergis dengan RPJMD NTT tahun 2009-2013 dan RAN-PG tahun 2011 - 2015, dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

TUJU AN PEM BAN GUN AN  MILE NIU M  (MD Gs)

 

RPJPN

VISI dan  MISI  PRESIDE N

TAHUN  2010 RKP

RPJMN  

INPRES No. 1  dan 3 

APBN

RENSTRA  K/L

RAN  MDGs RAN‐ PGRPJMD

RAD  MDGs

RAD‐ PG

RENSTRA  DAERAH

 

RKP  DAERAH

PELAKSANAAN  PROGRAM

41

APBD

 

RPJM  DESA 

KEBIJAKAN PANGAN DAN GIZI Penanganan masalah gizi memerlukan upaya komprehensif dan terkoordinasi, mulai dari proses produksi berbasis pangan lokal beragam, pengolahan, distribusi dan konsumsi yang cukup nilai gizinya dan aman dikonsumsi. Oleh karena itu, kerjasama lintas bidang dan program serta lintas sektor terutama pertanian, perdagangan, perindustrian, transportasi, pendidikan, agama, kependudukan, perlindungan anak, ekonomi, kesehatan, pengawasan pangan dan revitalisasi budaya, sangat penting dalam rangka integrasi kebijakan terkait pangan dan gizi masyarakat. STRATEGI Pilar 1 Perbaikan Gizi Masyarakat: a. Peningkatan status gizi masyarakat terutama ibu pra hamil, ibu hamil dan ibu menyusui serta anak melalui peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan kesehatan difokuskan pada intervensi gizi efektif, serta akses dan konsumsi pangan lokal yang beragam, keamanan pangan, perilaku hidup bersih dan sehat termasuk sadar gizi.


b. Meningkatkan koordinasi lintas bidang dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, promosi serta pendidikan kesehatan dan gizi c. Memperkuat sistem deteksi dini dan penanganan balita gizi buruk secara terpadu mulai dari penemuan kasus di posyandu, rujukan ke puskesmas dan panti rawat Gizi sampai pada memampukan keluarga mempertahankan status gizi balita paska perawatan.

42

Pilar 2 Peningkatan Akses Pangan: a. Meningkatkan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten/kota terkait implementasi kebijakan pangan dan pengamatan situasi pangan serta optimalisasi sistem kewaspadaan pangan. b. Meningkatkan produksi, ketersediaan dan diversifikasi pangan lokal rumah tangga. c. Memperkuat komitmen diversifikasi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan pangan lokal dan konsumsi pangan lokal. Pilar 3 Pengawasan Mutu dan Keaman Pangan: a. Peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan tenaga pengawas pangan (District food inspector) di kabupaten/kota. b. Bimtek terhadap penjaja PJAS atau pengelola kantin sekolah c. Pemberdayaan komunitas sekolah agar berpartisipasi dalam pengawasan PJAS d. Bimtek cara produksi pangan yang baik terhadap industri rumah tangga pangan (IRTP). e. Penguatan mobil laboratorium keliling untuk melakukan pengawasan PJAS pada sekola-sekolah. Pilar 4 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat: a. Peningkatan PHBS dengan menguatkan gerakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat untuk mendukung PHBS bidang pangan dan gizi melalui kemitraan lintas sektor swasta dan peran serta organisasi sosial kemasyarakatan. b. Mengembangkan model Sanitasi Berbasis Masyarakat (SBM) Pilar 5 Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi: a. Penguatan kelembagaan posyandu, Desa Siaga, polindes, puskesmas, dan panti rawat gizi. b. Mengembangkan sistem promosi pangan dan gizi. Yakni promosi yang dilakukan oleh masyarakat dengan materi promosi pentingnya pemenuhan pangan dan gizi sesuai dengan masalah yang dihadapi


masyarakat setempat dan disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali golongan lelaki, perempuan, kaum muda dan anak-anak. Sehingga anggota keluarga dapat saling mendukung untuk pemenuhan pangan dan gizinya terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan, yakni ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak. c. Peningkatan kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah secara terintegrasi termasuk melibatkan Biro/bagian/kantor Pemberdayaan Perempuan melalui Wadah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota d. Melakukan Revitalisasi Lembaga Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga mampu melakukan pemetaan situasi pangan dan gizi secara cepat, tepat dan akurat. e. Mengembangkan jejaring kerjasama para penyuluh pertanian, tim penggerak PKK provinsi, Kabupaten/Kota, desa dan kader teknis lainnya yang bergerak dalam bidang pangan dan gizi untuk secara terus menerus melakukan kegiatan sosialisasi/penyuluhan tentang masalah pangan dan gizi dan melaporkan situasi pangan dan gizi masyarakat secara periodik. 2.1 ARAH KEBIJAKAN Dalam pembangunan pangan dan gizi Pemerintah Provinsi NTT menempatkan aspek pembangunan ini pada salah satu prioritas pembangunan daerah dengan merumuskan dan menetapkan filosofi politik Pangan daerah yakni “Desa Mandiri Anggur Merah” (Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera). Kegiatan ini dirasakan sangat penting karena menyentuh pembangunan perdesaan dan sangat penting untuk memperkuat pondasi perekonomian daerah dan nasional, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Pembangunan pedesaan identik dengan pembangunan pertanian, yang memerlukan adanya kebijakan multi sektoral yang dilakukan melalui langkah tindakan: (1) peningkatan kegiatan investasi, input produksi, pengelolaan pertanahan, pengembangan lahan usaha, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, (2) pengembangan SDM, pemberdayaan masyarakat (petani-nelayan), serta penyediaan pelayanan sosial dasar, (3) penyediaan insentif perpajakan, industrialisasi pertanian, pengembangan sistem perdagangan dan pemasaran produk, dan penjaminan harga produk pertanian, (4) penyediaan prasaranan dan sarana perdesaan, serta pengembangan kawasan permukiman perdesaan. Pentingnya pembangunan pedesaan karena sebagian besar perkembangan perekonomiannya sangat tergantung dari sektor pertanian yang masih stagnan atau kurang berkembang.

43


Program Desa Mandiri Anggur Merah yang dilaksanakan sejak tahun 2011 dan direncanakan sampai 2013 dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan terpadu sesuai kondisi wilayah dengan melibatkan semua stakeholders. Pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah meliputi kegiatan perbaikan ekonomi masyarakat, serta penyediaan akses keuangan melalui koperasi/kredit mikro. Semua kegiatan ini, diharapkan dapat menciptakan perbaikan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di seluruh NTT.

44

Pendekatan pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah akan disesuaikan dengan karakteristik, potensi dan keunggulan spesifik yang terindentifikasi pada masing-masing desa sasaran, oleh karena itu, maka dana pengembangan desa diarahkan pada pengembangan ekonomi produktif. Kesemuanya dalam rangka mewujudkan empat tekad Pemerintah Provinsi yaitu Provinsi Jagung, Provinsi Ternak, Provinsi Koperasi dan Provinsi Cendana. Dalam filosofi politik pangan daerah ini maka seluruh stakeholder terlibat mengaktualisasikan komitmentnya untuk mengedepankan aspek kemandirian pangan dan pemantapan sumberdaya lokal untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dirumuskan kebijakan yang jelas dan terarah sebagai berikut: a. Peningkatan Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat. Sejalan dengan arah kebijakan pangan daerah, kebijakan gizi masyarakat dibangun mulai dari tataran masyarakat yang paling bawah, yakni keluarga, dengan tujuan: Meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada wanita usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita. Arah kebijakan pembangunan gizi masyarakat adalah sebagai berikut: 1. Komprehensif (Peningkatan, pencegahan, pemulihan dan tatalaksana kasus); 2. Sasaran prioritas mencakup gizi ibu hamil, ibu bersalin, bayi usia 0-6 bulan dan anak 6-24 bulan; 3. Meneruskan suplementasi kapsul vitamin A, tablet besi dan fortifikasi; 4. Menerapkan standar pemberian makanan bagi bayi dan anak serta meneruskan suplementasi obat gizi pada balita, remaja, ibu hamil dan ibu nifas;


5. PMT pemulihan diberikan pada anak gizi kurang dan ibu hamil dari keluarga miskin yang mengalami KEK; 6. Tatalaksana gizi buruk dilaksanakan dengan rawat inap dan rawat jalan; 7. Memberlakukan standar pertumbuhan anak sesuai standar WHO 2005 (Permenkes). b. Optimalisasi Peningkatan Produksi Komoditas Pangan Nabati dan Hewani. Arah kebijakan untuk mendukung optimalisasi peningkatan produksi komoditas pangan nabati dan hewani adalah sebagai berikut: 1. Menjamin ketersediaan pangan yang bersumber dari nabati dan pangan hewani; 2. Menumbuhkan dan memperbaiki pola pengembangan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat dan 3. Meningkatkan kapasitas produksi melalui upaya pengembangan teknologi pengelolaan lahan kering, meningkatkan indeks pertanaman di lahan kering/kritis dan merehabilitasi sumberdaya lahan dan air serta pengembangan ternak dan unggas secara proporsional. c. Peningkatan Kemudahan dan Kemampuan Mengakses Pangan. Arah kebijakan untuk mendukung peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan daya beli dan mengurangi jumlah penduduk miskin; 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi dan perdagangan pangan melalui pengembangan sarana dan prasarana distribusi dan menghilangkan hambatan distribusi pangan antar wilayahwilayah surplus ke wilayah minus dan 3. Meningkatkan dan memperbaiki kelembagaan ekonomi cadangan pangan terutama di desa-desa rawan pangan kronis. d. Pemantapan dan Pengembangan Kelembagaan Pangan dan Gizi. Arah kebijakan pemantapan dan pengembangan kelembagaan pangan dan gizi adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam menangani masalah pangan dan gizi; 2. Mengoptimalkan peran Dewan Ketahanan Pangan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Mengembangkan SKPG tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

45


4. Mengembangkan sistem jaringan kerja penyuluh pertanian untuk menganalis kondisi dan situasi pangan di tiap-tiap wilayah kerja masing-masing; dan 5. Membangun aliansi kerja antara pemerintah dan LSM lokal serta Lembaga Internasional dalam memantapkan Ketahanan Pangan dan gizi. e. Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan. Arah kebijakan pengawasan mutu dan keamanan pangan difokuskan pada makanan jajanan di sekitar sekolah SD melalui bimbingan teknis dan penyuluhan keamanan pangan kepada komunitas sekolah serta produk industri rumah tangga (PIRT).

46

2.2. STRATEGI PENGEMBANGAN AKSES PANGAN DAN PEMBANGUNAN GIZI MASYARAKAT Adapun strategi yang dikembangkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah: a. Ketersediaan Pangan 1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi perumusan kebijakan ketahanan pangan; 2. Mengkoordinasikan pengembangan cadangan pangan; 3. Melakukan pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan; 4. Mengalokasikan ruang/lahan untuk produksi pangan yang cukup dan berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota; 5. Menyiapkan dan memperkuat sistem informasi iklim/perubahan iklim secara berkala; dan 6. Penanganan masalah-masalah produksi pangan secara terpadu (sarana dan prasarana pertanian serta pemberantasan hama terpadu). b. Distribusi Pangan. 1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi kebijakan sistem distribusi pangan; 2. Mendorong dan memberikan kontribusi terhadap kelancaran distribusi pangan melalui kerjasama antar daerah; dan


3. Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, menciptakan stabilisasi harga dan meningkatkan akses pangan. c. Konsumsi Pangan. 1. Meningkatkan koordinasi dalam pengembangan pola konsumsi pangan; 2. Mensinergiskan upaya pemantapan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang dan aman; 3. Mendorong peningkatan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan lokal non beras; dan 4. Mendorong peran serta ibu-ibu rumah tangga dalam pengolahan pangan yang beragam, bergizi dan berimbang serta aman di konsumsi. d. Perbaikan gizi masyarakat. Kebijakan teknis pembangunan gizi masyarakat, dalam pelaksanaannya didukung dengan 8 (delapan) strategi operasional yang berlaku secara nasional maupun dalam lingkup pemerintah provinsi sebagai berikut: 1. Meningkatkan kerja posyandu melalui kerjasama lintas sektor dan program untuk penyediaan dukungan operasional, meningkatkan kapasitas kader dan dukungan sarana dan prasarana lainnya; 2. Meningkatkan cakupan ASI eksklusif dilaksanakan melalui peyusunan RPP ASI eksklusif, pelatihan konselor ASI, peningkatan kapasitas petugas dan institusi dan peningkatan KIE, penerapan 10 keberhasilan menyusui; 3. Pemberian makanan tambahan sebagai pemulihan diberikan kepada balita gizi kurang dan ibu hamil dari keluarga miskin yang mengalami KEK. Program ini diprioritaskan pada daerah yang mengalami rawan gizi tinggi; 4. Meningkatkan kapasitas masyarakat, puskesmas (perawatan dan non perawatan), serta rumah sakit untuk tata laksana gizi buruk; 5. Pelayanan gizi pada ibu hamil berupa pemberian tablet Fe, bubuk tabur gizi dan skrining ibu hamil KEK diintegrasikan dengan pelayanan kesehatan ibu (ANC);

47


6. Peningkatan cakupan garam beryodium dilakukan dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor dan program untuk meningkatkan kinerja Tim Gaky dalam pemantauan dan penggerakan produsen, pengawasan mutu, distributor serta konsumen; 7. Mengupayakan pemenuhan obat gizi; dan 8. Penguatan surveilen gizi di kabupaten/kota dilaksanakan dengan meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan, orientasi dan fasilitasi teknis terpadu. e. Kerawanan Pangan dan Kemiskinan

48

1. Merevitalisasi lumbung pangan masyarakat; 2. Melakukan koordinasi yang intensif dalam penanganan deteksi dini terhadap situasi pangan masyarakat. 3. Melakukan intervensi cepat terhadap kondisi kerawanan pangan masyarakat; 4. Menyiapkan bantuan sosial untuk Penanggulangan Daerah Rawan Pangan (PDRP); 5. Peningkatan ketrampilan, bantuan peralatan, modal dan pendampingan untuk menciptakan lapangan kerja dan penambahan penghasilan bagi keluarga yang rawan pangan kronis. 6. Mengkoordinasi peningkatan pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah. f. Kelembagaan. Untuk Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pangan dan gizi adalah meletakkan sendi-sendi utama jalannya PUG dalam pangan dan gizi. Adapun kebijakan yang akan dilakukan sebagaimana berikut: 1. Melibatkan stakeholder yang bekerja untuk pemberdayaan perempuan dan isu PUG dalam struktur dewan ketahanan pangan. Stakeholder PUG ini selanjutnya menjadi Gender Focal Point (GFP) dalam kegiatan perbaikan sistem ketahanan pangan dan gizi di NTT. Keterlibatan GFP ini dimulai di tingkat provinsi sampai ke tingkat desa;


2. Meningkatkan kapasitas GFP dalam pangan dan gizi. Kapasitas yang dikembangkan meliputi penguasaan materi, kapasitas pengelolaan dan penggunaan data terpilah, pengembangan teknik advokasi dan teknik kampanye dan pendidikan masyarakat; 3. Melakukan penelitian tentang dampak peran gender di masyarakat terhadap status gizi masyarakat, khususnya status ibu hamil dan menyusui dan balita. Data status gizi ibu, terlebih bagi ibu hamil dan menyusui penting dipantau mengingat gizi mereka sangat berpengaruh pada status gizi anak; 4. Mengembangkan materi informasi pangan dan gizi guna mendorong keterlibatan semua pihak, termasuk lelaki, perempuan, kaum muda dan anak-anak, untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi serta informasi yang dapat mengklarifikasi makanan tabu bagi ibu hamil dan menyusui; dan 5. Menyampaikan informasi tentang pangan dan gizi kepada seluruh kelompok masyarakat, lelaki, perempuan dan organisasi kepemudaan. Sosialisasi secara menyeluruh ini diharapkan mampu mendorong masyarakat secara keseluruhan guna mendukung ketahanan pangan dan gizi seluruh anggota keluarga. Seperti memberi perhatian pada ibu hamil dan menyusui, mengutamakan pemenuhan gizi mereka, tidak merokok di samping mereka, perilaku hidup bersih dan bekerja bersama menyelesaikan pekerjaan rumah tangga.

49


Tabel 8. TARGET, SASARAN RAD-PG PROVINSI NTT TAHUN 2012-2015

50


51

BAB III

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI: PROGRAM DAN KEGIATAN


Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2012-2015 Provinsi NTT merupakan sinergitas lintas sektor antar institusi pelaksana kegiatan. Rencana kegiatan menurut 5 pilar rencana aksi sebagaimana tertera pada Tabel 9 berikut: Tabel 9. PROGRAM/KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI 2012-2015

54

Indikator dan target kinerja dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, penanggungjawab serta jumlah dana yang diperlukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2015 sebagaimana terlampir.


BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

55


Untuk menjamin tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan dalam RADPG 2012-2015 ini, maka perlu dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan difokuskan pada kegiatan yang sedang dilaksanakan agar secepatnya dapat diketahui kelemahan untuk segera diantisipasi. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat hasil yang dicapai dengan rencana target yang telah ditentukan. Tujuan monitoring dan evaluasi internal adalah : 1. Memberikan masukan terhadap pelaksana untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh pelaksana kegiatan; 2. Menyediakan sumber informasi tentang pelaksanaan pencapaian target pembangunan pangan dan gizi; dan 3. Sebagai salah satu dasar dalam perumusan kebijakan di bidang pangan dan gizi.

56

4.1 Tim Pelaksana Tim pemantauan dan evaluasi RAD-PG Provinsi NTT ditunjuk oleh Gubernur melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur. Tim ini mempunyai kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi di Provinsi NTT. Susunan tim monitoring dan evaluasi RAD-PG adalah sebagai berikut: Penanggung Jawab: Gubernur Ketua : Kepala Bappeda Anggota : Pokja I. : Gizi Masyarakat (Kord. Dinkes) Pokja II. : Aksesibilitas Pangan (Kord. BKPP) Pokja III. : Mutu dan Keamanan Pangan (Kord. BPOM) Pokja IV. : Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (Kord. Dinkes) Pokja V. : Kelembagaan Pangan dan Gizi (Kord. Bappeda). 4.2 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD-PG dilakukan dengan menggunakan indikator berbasiskan pada pencapaian target yang mendasarkan pada 5 pilar RAD-PG. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala, dengan memperhatikan indikator input, proses, output, serta indikator dampak. Program dan kegiatan yang dilakukan pada setiap tahun dimonitor dan dievaluasi dengan mekanisme sebagaimana tabel dibawah ini.


Tabel 10. PELAKSANA DAN INDIKATOR MONITORING DAN EVALUASI RADPG PROVINSI NTT.

57


58


Di samping pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan, juga dilakukan evaluasi pencapaian target RAD-PG. Hasil monitoring akan ditindak lanjuti berupa perbaikan rencana maupun pelaksanaan. Secara umum indikator output yang digunakan diuraikan sebagaimana tabel berikut. Pada akhir pelaksanaan RAD-PG yakni tahun 2015 dilakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap pencapaian seluruh indikator pencapaian target MDGs. Tabel 11. INDIKATOR UNTUK EVALUASI PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI.

59


Tabel 12. INDIKATOR PENENTUAN PRIORITAS LOKASI SASARAN

60

BAB V

PENUTUP


Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi merupakan acuan peningkatan ketahanan pangan dan gizi di Nusa Tengara Timur selama 4 tahun (2012-2015). Dokumen ini bertujuan mewujudkan dan memperkuat ketahanan pangan dan gizi di Provinsi NTT dan sekaligus mendukung tercapainya target MDGs dan RAN-PG. RAD-PG Nusa Tenggara Timur 2012-2015 ini digunakan oleh stakeholder (pemangku kepentingan) untuk meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi dan perencanaan program dan kegiatan pangan dan gizi di NTT agar: (i) mampu menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi; (ii) mampu memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal; dan (iii) mampu membangun dan memfungsikan lembaga pangan dan gizi; dan (iv) mampu memantau dan mengevaluasi pembangunan pangan dan gizi.

62

Mengingat masalah pembangunan ketahanan pangan dan gizi bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, maka dalam rencana dan implementasi RADPG Provinsi NTT, semangat koordinasi dan integrasi serta sinergitas antar kegiatan harus diutamakan. Kemitraan antar pemerintah pada tiap level dengan masyarakat dan swasta merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi di NTT. Gubernur Nusa Tenggara Timur,

FRANS LEBU RAYA

DAFTAR LAMPIRAN

64

Pilar 1: Gizi Masyarakat

Lampiran 1: Matriks Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi NTT Tahun 2012 - 2015



Pilar 1: Gizi Masyarakat

65

Kegiatan

Pengembangan sistem stabilitas harga pangan

distribusi

42

21

21

3. Penangananan daerah rawan pangan (desa)

4. Ketersediaan data (Kab/Kota)

5. Pemantauan dan Pemantapan ketersediaan dan Kerawanan Pangan (SKPG)

2. Jumlah Kab/kota yang melakukan pendataan dan informasi tentang distribusi, harga dan akses pangan 21

26

194

2. Jumlah lumbung pangan yang dikembangkan di daerah rawan pangan

dan 1. Jumlah LDPM di daerah sentra produksi pangan

128

Kondisi Saat Ini

1. Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan

Indikator

21

33

21

21

42

227

170

2012

Target

21

33

21

21

42

260

210

2013

21

33

21

21

42

293

250

2014

21

33

21

21

42

326

290

2015

0.10

1.05

0.30

0.20

1.52

0.99

4.25

2011

66

Pengembangan ketersediaan pangan

Program/

Pilar 2: Aksesibilitas Pangan

0.10

1.05

0.30

0.20

1.52

0.99

5.25

2012

0.10

1.05

0.30

0.20

1.52

0.99

6.25

2013

0.10

1.05

0.30

0.20

1.52

0.99

7.25

2014

Alokasi Anggaran (Rp. milyar)

0.10

1.05

0.30

0.20

1.52

0.99

8.25

2015

BKPP NTT

APBN/ APBD Prov + Kab



BKPP NTT

BKPP NTT

BKPP NTT

BKPP NTT



BKPP NTT

BKPP NTT

Pelaksana



Sumber Pendanaan


11

110

Prov.

21

3. Penyediaan tenaga/petugas lapangan seperti penyuluh (pendamping P2KP)

4. Jumlah prov. dan kab. dan kota yang melakukan penanganan keamanan pangan segar tingkat produsen dan konsumen

5. Jumlah Kab/Kota yang memantau dan memantapkan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan (termassuk skor PPH dan tingkat konsumsi energy ratarata penduduk)

110

21

2. Jumlah kab. dan kota yang melaksanakan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan

1. Jumlah desa P2KP Pengembangan penganekaragaman (Percepatan konsumsi pangan dan peningkatan Penganekaragaman Konsumsi keamanan pangan segar Pangan

3. Jumlah Kab/kota yang melaksanakan pemantauan dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan


21

3

230

13

230

21

21

5

400

17

400

21

21

10

590

19

590

21

21

15

800

21

800

21

1.40

2.00

1.30

0.81

1.00

0.21

1.10

0.39

0.60

0.21

0.21

1.70

0.40

0.36

0.33

0.10

0.10

0.10

0.21

3.00

2.07

1.90

0.45

0.10

0.21

4.20

2.80

2.10

0.50

0.10

BKPP NTT

BKPP

BKPP

BKPP

BKPP

BKPP








67

Peningkatan (produksi) tanaman sayur

Peningkatan produksi tanaman buah

Peningkatan produksi peternakan

Pengembangan produksi perikanan tangkap

0

0

0

5. Peningkatan jumlah kelembagaan usaha tanaman (lembaga) 5. SL GAP (kipk)

4. Box karton (Unit)

1

1

250

250 unit

1

0

0

13

0

0

300

3

5

31

5

3

0

15

0 1

220

0

103,665

21

0

97,797

3. Perbaikan mutu pengelolaan pasca panen tanaman buah sarana

7.Gerakan makan telur ayam bagi putra putri indonesia (paket) 1. Pengembangan kawasan tanaman buah (ha) 2. Pengembangan registrasi kebun tanaman buah (kebun)

6. Kelompok pengembangan budidaya sapi potong

1. Optimalisasi IB dan INKA (pejantan pemacek=ekor) 2. Kelompok pengembangan agribisnis peternakan melalui LM3 3. Kelompok pengembangan budidaya kambing/domba 4. Kelompok pengembangan budidaya perunggasan 5. Kelompok pengembangan budidaya ternak non unggas

Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton)

21

2

2

500

2

30

500 unit

0

112

4

4

10

20

850

106,775

21

2

2

750

750.0

2

45

1

50

8

6

12

25

500

109,978

21

3

3

1,000

1,000

3

65

2

40

10

8

12

30

400

113,278

21

0.20

0.35

0.50

0.50

0.32

0.40

0

8.00

4.00

0.80

0

1.30

2.20

7.40

0.21

68

6. Jumlah kab/kota yang menyediakan data dan informasi tentang pola konsumsi penganekaragaman dan keamanan pangan


0.30

0.20

1.00

1.00

0.60

0.12

0

26.30

7.00

0.50

1.00

2.00

8.50

7.20

0.21

0.30

0.30

1.50

1.50

0.60

0.35

100.00

15.00

1.20

0.80

1.20

2.50

6.00

6.90

0.21

0.30

0.40

2.00

1.75

0.70

0.50

220.00

12.00

1.40

1.20

1.20

3.00

5.00

6.70

0.21

0.40

0.50

2.50

2.50

0.12

0.50

330.00

10.00

2.00

1.30

1.20

3.50

4.00

6.50

0.21

APBN

APBN

APBN

APBN

APBN

APBN

APBN

APBN + APBD

APBN + APBD

APBN

APBN

APBN, PPHP

APBN



Distanbun

Distanbun

Distanbun

Distanbun

Distanbun

Distanbun

Dinas Peternakan

Dinas Peternakan

Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan

Dinas Peternakan Dinas Peternakan

DKP

BKPP


9. Pengembangan agensia hayati untuk OPT kedelai (Unit)

8. Identifikasi, koordinasi dan Peningkatan produksi, produktifitas dan monev pemberdayaan mutu produk tanaman buah berkelanjutan kelompok penangkar kedelai (Prioritas nasional) (Klpk).

Pengelolaan produksi tanaman serealia/ tanaman aneka kacang dan umbi

4. Peningkatan jumlah kelembagaan usaha tanaman 5. SLA GAB (klpk) 1. Terselenggaranya sinkronisasi sasaran-sasaran tanaman dan produksi tanaman pangan (paket) 3. Terselenggaranya identifikasi, sosialisasi dan monev pengembangan padi hibrida (kegiatan) 4. Demplot pengembangan padi Varietas baru (ha) 5. Sosialisasi dan monev sorgum (kegiatan) 6. Tersedianya cadangan benih jagung (Kw) 7. Tersedianya fasilitas antisipasi bencana alam dan gangguan iklim terhadap produksi dan produktifitas. (Unit)

1. - Cabe (ha) - Bawang merah (ha) 2. Pengembangan registrasi lahan usaha tanaman sayur (lahan) 3. Perbaikan pengelolaan mutu pasca panen tanaman sayur dan alat pasca panen (paket)


5 1 100

14

0 0 0

0

0

10

1,100

1

0

0

1

1

0

5

0

4.0

0

0

3 2 6.0

0 0 0

3 2

12

1,100

16

110

1

5

1

2

1

4

8

10

6 4

12

1,300

16

120

1

5

1

2

2

5

10

12

9 6

12

1,300

16

130

1

5

1

2

2

6

12

14

0.60 0.60 0.20

1.00

0.20 0.60 0.40

0.30

0.50 0.35 0.60

3.40

4.30

0.90

0.30 0.30 0.30

0.90

0.73 0.80 0.39

0.30

0.50 0.35 0.50

2.50

4.20

0.75

0.90 0.90

0.90

5.10

4.80

0.75

0.35

0.50

0.30

0.40

0.80

0.60

1.20

0.35

1.20 1.20

0.90

5.10

5.70

0.75

0.35

0.50

0.30

0.43

0.80

0.65

1.30

0.40

1.80 1.80

0.90

5.10

7.50

0.80

0.35

0.50

0.30

0.45

1.00

0.70

1.40

0.50

APBN APBN

APBN

APBD

APBN

APBD

APBN

APBN

APBN

APBN

APBN

APBN

APBN

APBN

Distanbun Distanbun

Distanbun

Distanbun

Distanbun

Distanbun

Distanbun

Distanbun

Distanbun

Distanbun

Distanbun

Distanbun

Distanbun

Distanbun


69

Peningkatan keamanan, mutu, gizi pangan jajanan

3. Sampling pangan

240

38

16

0

Monitoring dan pembinaan bagi Penjaja PJAS dan 1. Jumlah kantin sekolah yang pengelola kantin sekolah dilatih dan difasilitasi penerapan serta komunitas sekolah prinsip-prinsip kemanan pangan lainnya

1. Monitoring dan verifikasi pelaksanaan Bimtek pada kantin di sekolah-sekolah dasar (Kegiatan). 2. Biaya operasional mobil laboratorium keliling

0

1.Jumlah IRTP yang dilatih dan difasilitasi design dan implementasi cara produksi produk pangan yang baik (CPPB) pada industry rumah tangga

Bimbingan teknis pada industri rumah tangga pangan

0

2. Jumlah tenaga pengawas pangan / District Food Inspector (DFI) kabupaten/kota

240

38

0

0

0

0

0

0

Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh 1. Jumlah tenaga penyuluh keamanan pangan dan keamanan pangan pengawas pangan kabupaten/kota kab/kota

2011

15

Kondisi Saat Ini

Persentase pengawasan obat, Pengawasan obat, makanan makanan dan produk serta bahan berbahaya lainnya. dan produk serta 0 bahan berbahaya lainnya.

Indikator

245

38

20

20

5

42

42

25

2012

250

38

22

22

10

63

63

30

2013

Target

250

38

24

24

15

74

74

40

2014

265

38

26

26

20

85

85

65

2015

0.25

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.25

2011

70

Kegiatan

Pilar 3. : Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

0.25

0.75

0.70

0.40

0.25

0.25

0.50

0.35

2012

0.35

0.75

0.80

0.75

0.35

0.35

0.75

0.35

2013

0.35

0.75

0.80

0.75

0.35

0.35

0.75

0.50

2014

Alokasi Anggaran (milyar)

0.50

0.75

0.90

0.75

0.50

0.50

0.50

0.65

2015

Pelaksana

BPOM, Dinkes dan mitra BPOM

ABPN/ APBD

BPOM

BPOM

BPOM, Dinkes, Perindag, koperasi

BPOM, BKP2

BPOM, BKP2

BPOM, Dinkes, Perindag, koperasi

APBN

APBN

ABPN/ APBD

ABPN/ APBD

ABPN/ APBD

ABPN/ APBD

APBN/APBD /BPOM, BKP2

Sumber dana


Jumlah desa yang melaksanakan STBM

Indikator

Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air bersih

Persentase penduduk Pembinaan PHBS pangan dan yanggizi menggunakan jamban keluarga

Jumlah kegiatan sosialisasi

Pemberdayaan elementelement masyarakat, termasuk organisasi Persentase keterlibatan perempuan dan elemen masyarakat organisasi keagamaan dalam mensosialisasikan PHBS.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Program/Kegiatan

49.3

65.0

120

25

270

Kondisi Saat ini

51.3

67.0

150

30

480

2011

Pilar 4: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

54.3

58.3

72.0

225

40

900

2013

61.3

75.0

240

45

1,110

2014

Target Pencapaian

69.0

175

35

690

2012

65.0

80.0

250

50

1,420

2015

23.80

0.20

0.25

0.20

1.50

2011

2013

3.00

0.40

0.50

0.40

39.32

2012

2.50

0.35

2.40

0.35

35.74

43.25

0.50

0.70

0.50

4.50

2014

Alokasi Anggaran (Rp miliar)

30.75

0.75

0.90

0.75

5.50

2015

Dinkes Prov.NTT/kab/ kota dan mitra


Dinkes & Biro PP Prov.NTT/kab/ kota dan mitra


Pelaksana

Dinkes, BLHD, Kehutanan APBD/APBN/L Prov. ainnya Kimpraswil/ka b/kota dan mitra

APBD

APBD

APBD

APBD

Sumber Pendanaan


71

2. Revitalisasi kelembagaan pangan dan gizi di pedesaan

1.Revitalisasi kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan tingkat kabupaten/kota dan koordinasi dan kerjasama lintas SKPD

Kegiatan

230

12 Kali Penyuluhan ke BPP, Kelompok Tani, HKTI, KTNA 21 kab (126 kelompok lumbung)

2 kali

110

10 Kali Penyuluhan ke BPP, Kelompok Tani, HKTI, KTNA

21 kab (126 kelompok lumbung)

Penyediaan tenaga/petugas lapangan seperti penyuluh (Petugas)

Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kelas kemampuan kelembagaan petani

pengembangan lumbung pangan masyarakat

2 kali

2011

Rapat koordinasi dan sinkronisasi pangan dan gizi oleh Dewan Ketahanan Pangan Kab/kota dalam setahun (Per tahun)

Kondisi Saat Ini

12 Kali Penyuluhan ke BPP, Kelompok Tani, HKTI, KTNA 21 kab (126 kelompok lumbung)


590

3 kali

2013

Target


400

3 kali

2012



800

4 kali

2014


12 Kali Penyuluha n ke BPP, Kelompok Tani, HKTI, KTNA

800

4 kali

2015

72

Indikator

Pilar 5 : Kelembagaan Pangan dan Gizi

1.12

0.13

0.39

0.11

1.23

0.15

0.81

0.12

2012

1.35

0.16

1.40

0.13

2013

1.49

0.18

2.07

0.15

2014

1.49

0.18

2.80

0.15

2015

Alokasi Anggaran (Rp. milyar) 2011

APBD Prov.

APBD Prov.


APBN/ APBD

Sumber dana

BKPP bersama Bappeda dan Instansi Terkait Tingkat Prov. & Kab/Kota

BKPP bersama Bappeda dan Instansi Terkait Tingkat Prov. & Kab/Kota

BKPP

Pemda Propinsi

Pelaksana


Penguatan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Terbentuknya Gender Focal Point dalam Dewan Ketahanan Pangan di tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa

Terlibatnya Biro/ Kantor/Badan/Bagian Peremberdayaan Perempuan dalam Dewan Ketahan Pangan

Pemantauan dan pemantapan ketersediaan 3. Pengembangan dan kerawanan pangan sistem informasi (SKPG) (kab/kota) kewaspadaan Terlaksananya deteksi dini pangan dan gizi kerawanan pangan melalui SKPG (kab./kota)

Sosialisasi di provinsi dan kab/kota

21

21

Persiapan Sosialisasi penguatan PUG dalam GFP pada RAD-PG pada 0 Dewan GFP yang Ketahanan ada di SKPD Pangan provinsi provinsi

Penataan di tingkat provinsi

21

21

0

21

21

Pilar 5 : Kelembagaan Pangan dan Gizi

10 kab/kota

Advokasi kelompok GFP di 10 kabupaten daratan Flores, Lembata dan Alor

Advokasi Kelompok GFP di tingkat provinsi dan 7 kabupaten/k ota daratan Timor, Rote dan Sabu

21

21

5 kab/kota

21

21

0.05

0.25

Advokasi GFP di 4 kabupaten daratan Sumba

0.30

21

6 kab

0.30

21

0.40

0.10

0.15

0.30

0.45

0.30

0.20

0.30

0.65

0.40

0.23

0.30

0.70

0.30

0.23

0.30

Bappeda, Biro/bagian/ kantor/bada n PP dan BKPP

Bappeda, Biro PP dan BKPP



Bappeda dan BKPP NTT

Bappeda dan BKPP NTT

APBN



73


Lampiran 2: STATUS BALITAGIZI GIZIKURANG KURANG DAN PER KABUPATEN STATUS BALITA DANGIZI GIZIBURUK BURUK PER KABUPATEN PROVINSI NTT TAHUN 2007 PROVINSI NTT TAHUN 2007 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

74

KABUPATEN Sumba Barat Sumba Timur Kab. Kupang TTS TTU Belu Alor Lembata Flores Timur Sikka Ende Ngada Manggarai Rote Ndao Kota Kupang Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur

 

Sumber: Riskesdas (2007)

BB/U GIZI BURUK GIZI KURANG (%) (%) 8.5 21.8 10.3 14.4 8.8 29.1 13.3 26.9 8.2 29.3 7.6 26.3 9.3 22.3 5.4 25.6 6.7 23.1 8.8 27.9 11.1 22.5 8.4 18.2 12.0 25.3 11.6 29.2 3.2 11.4 7.6 22.5 9.4

24.2


Lampiran 3: 280 KECAMATAN PADA PRIORITAS 1-6 PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (FSVA) Provinsi NTT 2010

75


76


77

sumber: NTT FSVA 2010


Lampiran 4 : PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN LAUT DAN PERIKANAN DARAT PROVINSI NTT, 2005 - 2010

No.

Produksi (Ton)

Komoditi 2005

I

Perikanan Laut

1.

Paperek

2.

Ikan

2006

2007

2008

2009

2010

417.2

385.0

1,214.8

338.6

2,672

1,912.17

1,204.8

2,725.9

-

-

5,606

3,596.81

3,105.5

2,626.7

-

6,294.2

7,221

4,510

2,204.6

1,019.3

977.6

5,327

9,646

741.79

1,304

967.5

1,222.5

1,469.5

1,995

2,126.98

1,892.91

Merah 3.

78

Ikan Kerapu

4.

Ikan Kakap

5.

Ekor Kuning

6.

Tenggiri

1,654.1

1,111.2

-

-

1,502

7.

Cakalang

6,227.7

3,959.8

1,648.3

1,778.2

3,481

8.

Tongkol

11,745.1

903.3

9,520.9

12,401.4

9,202

9.

Rumput

- 481,119.4 108,839.2

-

-

317

318

Laut II.

Perikanan Darat

1

Udang

279.4

296.6

  Sumber: NTT Dalam Angka 2006 - 2010

553


Lampiran 5 : PERSENTASE RUMAH TANGGA BERPERILAKU HIDUP BERSIH SEHAT DI KAB/KOTA PROVINSI NTT TAHUN 2007  

Kabupaten/Kota

Baik

Buruk

Sumba Barat

5.7

94.3

Sumba Timur

8.5

91.5

Kupang

17.9

82.1


3.9

96.1

Timor Tengah Utara

11.4

88.6

Belu

10.1

89.9

Alor

13.1

86.9

Lembata

28.3

71.7

Flores Timur

36.9

63.1

Sikka

17.3

82.7

Ende

18.2

81.8

Ngada

27.9

72.1

Manggarai

5.0

95.0

Rote Ndao

10.1

89.9

Manggarai Barat

10.8

89.2

Kota Kupang

37.4

62.6

NTT

15.3

84.7

Riskesdas 2007

79


TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2012-2015

PEMBINA PENANGGUNG JAWAB KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS

80

: Ir. Wayan Darmawa, MT. : DR. Keron A. Petrus, SE, MA. : Djoese S. M. Nai Buti, SPt, M.Si. : Ir. Isbandrio, MM. : Sylvia Peku Djawang, Sp, MM.

ANGGOTA TIM : 1. Crisca Benmar Eoh, S.Pi, M.Si (Universitas Nusa Cendana) 2. Bonavantura Taco, S.Pd. (Bappeda) 3. Vince Bimas Panggula, SKM (Bappeda) 4. Sem Lapik, Apt. (Balai POM) 5. Saiful, SKM. (Dinas Kesehatan Provinsi) 6. Sherly Wilahuky, ST., MT. (Bappeda) 7. Hendro Buki, SKM. (Bappeda) 8. Esrom Elim, SE., MSi. (Bappeda) 9. Florence K.D. Beribe, SKM. (Bappeda) 10. Widia Wati Sipayung, SKM. (Bappeda) 11. Florentina P.C. Bere Mau, S.Sos. (Bappeda) 12. Petronela Pakereng, SE. (Bappeda) 13. Adriana Lomiga, ST. (Bappeda) 14. Melchiades Serang (Bappeda) Didukung oleh Tim dari WFP, UNICEF dan WVI: Petrus Langoday Vama Chrisnadarmani Elviyanti Martini Blandina Rosalina Bait Alfiyah Ashmad Ha’i Raga Lawa Sri Wulandari

Pemerintah Provinsi NTT JL. Raya El Tari no 52 Kupang, NTT Telp. 0380 - 831234 website: www.nttprov.go.id

Country Office Wisma Keiai Indonesia, 9th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 3, Jakarta 10220 Indonesia Tel. +62 21 5709004 Fax. +62 21 5709001 Kupang Sub Office Jalan S.K. Lerik Nomor 15 A, Kelurahan Kelapa Lima Walikota, Kupang 85228 – Indonesia Telephone : + 62 380 833469, 833467, 825770 Fax : + 62 380 820707 Website : www.wfp.org

UNICEF PERWAKILAN NTT Jln. Wolter Monginsidi II No 5 Kupang Telp. 0380 824961 Fax. 0380 825744 Website: www.Unicef.org/indonesia

Wahana Visi Indonesia Kantor National : Wahana Visi Indonesia mitra World Vision Indonesia Gedung 33 Jln. Wahid Hasyim No.33 Jakarta 10340 Telepon : + 62 21 3192 7467 Fax : + 62 21 3107 846 Kantor Propinsi NTT Jalan. H.R Koroh No.95 Sikumana - Kupang 85117 Nusa Tenggara Timur Website : www.wvindonesia.org

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMENUHAN PANGAN DAN GIZI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN

Recommend Documents