POKOK BAHASAN 1. PELAKSANAAN ANGGARAN 2. PENGUJIAN TAGIHAN DAN PERINTAH MEMBAYAR 3. PERCEPATAN PENYELESAIAN TAGIHAN PADA SATUAN KERJA

1 9:26 PM

POKOK BAHASAN 1. PELAKSANAAN ANGGARAN 2. PENGUJIAN TAGIHAN DAN PERINTAH MEMBAYAR 3. PERCEPATAN PENYELESAIAN TAGIHAN PADA SATUAN KERJA

2

PELAKSANAAN ANGGARAN

33

Prinsip Pembayaran atas Beban APBN Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : Pasal 21 Ayat (1) : Ayat (2) :

Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima; Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga, kepada PA/KPA dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

44

Prinsip Pembayaran LS • •

Pembayaran atas beban APBN pada prinsipnya dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS); Melalui pembayaran LS maka memenuhi prinsip efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengeluaran negara, karena :  Prestasi dari belanja berupa barang dan jasa telah diterima oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;  Pembayaran ataupun pencairan dana APBN dari kas negara dilakukan langsung melalui transfer kepada rekening penyedia barang/jasa;  Bukti-bukti sah sebagai dasar pembayaran dan pencairan dana tersedia pada saat uang negara di cairkan.

55

Prinsip Pembayaran UP •

Pembayaran melalui UP merupakan pembayaran untuk keperluan operasional kantor yang disediakan sehari-hari dalam jumlah yang relatif kecil dan tidak direncanakan (contoh : keperluan konsumsi rapat, penggandaan dokumen, biaya perjalanan dinas).

•

UP bersifat petty cash, yaitu uang persediaan dalam jumlah tertentu yang tersedia untuk pembayaran yang relatif kecil (maksimal Rp 20 juta per bukti pengeluaran).

•

Mengingat pada saat pencairan dana UP belum ada prestasi barang/jasa yang diterima negara, maka UP yang berada di Bendahara masih belum menjadi pengeluaran negara (transito).

•

Atas prinsip tersebut di atas, besaran UP perlu dibatasi dengan alasan :  Meminimalkan cash idle untuk pengelolaan kas yang sehat;  Meminimalkan resiko kerugian negara pada Bendahara Pengeluaran;  Mendorong KPA/Satker melakukan perencanaan dan manajemen keuangan yang baik. 66

PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PENGGUNA ANGGARAN

SATUAN KERJA KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BENDAHARA PENGELUARAN

PENGUJI DAN PENANDA TANGAN SPM 7

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran • • •

• • • • •

Menyusun DIPA Menetapkan PPK dan PPSPM berdasarkan pelimpahan kewenangan PA, untuk pelaksanaan kegiatan dan anggaran Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana Melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran negara Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara Memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaranyang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran Menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan

88

Pejabat Pembuat Komitmen • • • • • • • • • • • •

Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa Menandatangani dan melaksanakan perikatan dengan Penyedia barang/jasa Melaksanakan kegiatan swakelola Memberitahukan kepada BUN atas perikatan yang dilakukannya Mengendalikan pelaksanaan perikatan Menguji dan menandatangani surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara Membuat dan menadatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/jasa

99

Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM • Menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan • Membebankan tagihan pada mata anggaranyang telah disediakan • Menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM • Menyimpan seluruh dokumen hak tagih

10 10

Bendahara Pengeluaran, PUM/BPP • Menerima dan menyimpan UP • Melakukan pengujian dan pembayaran tagihan dari UP • Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban negara • Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke rekening Kas Negara • Menatusahakan transaksi UP • Menyelenggarakn pembukuan transaksi UP • Mengelola rekening tempat penyimpanan UP • Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada BPK dan Kuasa BUN • Menatausahakan transaksi uang pendapatan Negara dilingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja • Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang pendapatan negara • Mengelola rekening tempat penyimpanan uang pendapatan negara • Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada BPK dan Kuasa BUN 11

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) 1. BPP adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; 2. BPP diangkat oleh Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kuasa, atas dasar pertimbangan lokasi dan kompleksitas kegiatan; 3. Ketentuan mengenai penatausahaan kas untuk Bendahara Pengeluaran berlaku juga bagi BPP; 4. Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, BPP wajib menyetorkan seluruh uang negara yang dikuasainya ke kas negara, khusus sisa UP dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran; 12 12

5. BPP menyampaikan LPJ kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 5 hari kerja bulan berikutnya, dengan disertai salinan rekening koran; 6. Dalam hal BP dibantu olh BPP, BP wajib menyampaikan daftar rincian jumlah UP yg dikelola olh masing2 BPP pd saat pengajuan SPM-UP/SPM-TUP ke KPPN; 7. LPJ-BPP merupakan dokumen sumber pembukuan bagi Bendahara Pengeluaran; 8. Bendahara Pengeluaran dapat membukukan transaksi atas dasar nilai/jumlah yang tertuang dalam LPJ-BPP;

13 13

Persamaan Konsepsi BPP dgn PUM • Menerima uang dari bendahara; • Ditunjuk untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; • Melakukan pembayaran;

• Diangkat oleh PA/Kuasa PA;

14 14

PERDIRJEN PBN No.PER11/PB/2011 Tentang PERUBAHAN PERDIRJEN No. PER-66/PB/2005 Terkait Perubahan Uang Persediaan 15

JENIS BELANJA UNTUK UP SEMULA

MENJADI

UP dapat diberikan UP dapat diberikan untuk pengeluaran: untuk pengeluaran– belanja barang (52), pengeluaran – belanja lain lain (58) Belanja Barang – belanja modal (53) untuk honor pada Klasifikasi tim, ATK,perjalanan dinas, biaya belanja 5211, 5212, pengumuman lelang, pengurusan 5221, 5231, 5241, surat perijinan, pengeluaran lain dan 5811. yang tidak dapat melalui LS dalam rangka perolehan aset

16

BESARAN UANG PERSEDIAAN SEMULA UP dapat diberikan setinggi-tingginya:  1/12 dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp50.000.000,- untuk pagu sampai dengan Rp900.000.000  1/18 dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp100.000.000 untuk pagu diatas Rp900.000.000 sampai dengan Rp2.400.000.000  1/24 dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp200.000.000 untuk pagu di atas Rp2.400.000.000,-

MENJADI UP dapat diberikan setinggi-tingginya:  1/12 dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp50.000.000,- untuk pagu sampai dengan Rp900.000.000  1/18 dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp100.000.000 untuk pagu diatas Rp900.000.000 sampai dengan Rp2.400.000.000  1/24 dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp200.000.000 untuk pagu di atas Rp2.400.000.000,- sampai dengan Rp6.000.000.000, 1/30 dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp500.000.000 untuk pagu di atas Rp6.000.000.000,17

PEMBERIAN DISPENSASI BESARAN UP • Perubahan besaran UP di luar ketentuan di atas ditetapkan oleh : – Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan untuk perubahan besaran UP menjadi setinggitingginya Rp500.000.000,– Direktur Jenderal Perbendaharaan, untuk perubahan besaran UP di atas Rp500.000.000,-

18

TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SEMULA

MENJADI

Kepala KPPN dapat memberikan TUP sampai dengan jumlah Rp200.000.000,- untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi UP bagi instansi dalam wilayah pembayaran KPPN bersangkutan.

Kepala KPPN dapat memberikan TUP sampai dengan jumlah Rp500.000.000,- untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi UP bagi instansi dalam wilayah pembayaran KPPN bersangkutan.







Digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada bendahara, harus disetor ke Rekening Kas Negara;





Digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada bendahara, harus disetor ke Rekening Kas Negara; Pengecualian thd. ketentuan di atas untuk dispensasi perpanjangan waktu pertanggungjawaban TUP lebih dari 1 bulan mrpkn kewenangan Kanwil DJPB

19

KETENTUAN BARU TUP • Pengajuan pengesahan SPM GU Nihil atas TUP dapat dilakukan secara bertahap sampai dengan batas akhir pengajuan SPM-GU nihil atas TUP dimaksud. • PA/Kuasa PA dapat mengajukan permohonan perpanjangan batas akhir pertanggungjawaban TUP kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan disertai alasan yang jelas. 20

BATAS MAKSIMAL PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA

SEMULA

MENJADI

Pembayaran yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp10.000.000 kecuali untuk pembayaran honor.

Pembayaran yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp20.000.000 kecuali untuk pembayaran honor dan perjalanan dinas.

21

PENGUJIAN TAGIHAN DAN PERINTAH MEMBAYAR

22

MATERI KEWENANGAN DALAM UU No. 1 Tahun 2004 Menteri Teknis Selaku Pengguna Anggaran

PEMBUATAN KOMITMEN

PENGUJIAN & PEMBEBANAN

PERINTAH PEMBAYARAN

Pengurusan Administrasi administratief beheer

Menteri Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara

PENGUJIAN & PEMBEBANAN

PERINTAH PENCAIRAN DANA

Pengurusan Komtabel Comptabel beheer

23

MEKANISME PELAKSANAAN BELANJA/PENGELUARAN NEGARA Menteri Teknis

Menteri Keuangan

Selaku Pengguna Anggaran Tahapan Administratif

Selaku Bendahara Umum Negara Tahapan Komtabel

PEMBUATAN KOMITMEN

PENGUJIAN Ps. 19 Ayat 2 UU No. 1 Th. 2004

SP2D

PENGUJIAN •Substantif :

PENGUJIAN Ps. 18 Ayat 2 UU No. 1 Th. 2004

SPM

Wetmatigheid Rechmatigheid Formal

Pengujian: •Wetmatigheid •Rechmatigheid •Doelmatigheid 24

PENGUJIAN SPP OLEH PPSPM

WETMATIGHEID

DOELMATIGHEID

RECHMATIGHEID 25 25

PENGUJIAN WETMATIGHEID  PENGUJIAN DARI SISI KEBENARAN PERSYARATAN YG

DITENTUKAN SESUAI DENGAN PERATURAN DAN/ATAU KETENTUAN PER-UNDANG2AN YANG BERLAKU;

 APAKAH SUDAH ADA DOKUMEN PELAKSANAAN

ANGGARAN ATAU DIPA;

 APAKAH CARA PENGADAAN BARANG/JASA TELAH

SESUAI DENGAN KEPPRES NO.54 TAHUN 2010;

 APAKAH TELAH SESUAI DENGAN

KONTRAK/PERJANJIAN;

 APAKAH PEMUNGUTAN PAJAK TELAH SESUAI DENGAN

UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN, DLL.

26 26

PENGUJIAN RECHMATIGHEID  PENGUJIAN DARI SISI KEBENARAN FORMAL ATAS

PIHAK YANG BERHAK MENERIMA PEMBAYARAN;

 APAKAH PERMINTAAN TELAH SESUAI DENGAN HAK2

YG HARUS DITERIMA;

 APAKAH NAMA YANG BERHAK, JUMLAH UANG DAN

NOMOR REKENING BANK TELAH SESUAI DENGAN YANG TERCANTUM DALAM KONTRAK/PERJANJIAN;

 APAKAH HAK YANG DITERIMA TELAH SESUAI

DENGAN KUITANSI DAN/ATAU PERJANJIAN/KONTRAK/SPK YANG TELAH DITANDATANGANI BERSAMA ANTARA KEDUA BELAH PIHAK; 27 27

PENGUJIAN DOELMATIGHEID  PENGUJIAN DARI SISI KEBENARAN TUJUAN

PENGGUNAAN DANA DAN KEBENARAN PEMBEBANANNYA;

 APAKAH PENGADAAN/PEMBELIAN/KEGIATAN TELAH

SESUAI DENGAN TUJUAN, INDIKATOR KELUARAN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DIPA;

 APAKAH PEMBEBANAN ANGGARAN TELAH SESUAI

DENGAN MATA ANGGARAN/AKUN DALAM BAGAN AKUN STANDAR (BAS) DAN TERSEDIA DANANYA DALAM DIPA;

 PENGUJIAN ATAS KEBENARAN ISI DOKUMEN

PENDUKUNG SECARA MATERIAL, DISAMPING SECARA ADMINISTRATIF; 28 28

PENGUJIAN SPM OLEH KPPN

SUBSTANTIF

FORMAL

29

PENGUJIAN SUBSTANTIF  MENGUJI KEBENARAN PERHITUNGAN TAGIHAN YG

TERCANTUM DALAM SPM;

 MENGUJI KETERSEDIAAN DANA PADA KEGIATAN/SUB

KEGIATAN/MAK DALAM DIPA YG DITUNJUK DALAM SPM TSB;

 MENGUJI DOKUMEN SBG DASAR PENAGIHAN

(RINGKASAN KONTRAK/ SPK, SURAT-SURAT KEPUTUSAN, DANOM PERJADIN);

 MENGUJI SPTB DARI KA SATKER/KTR ATAU PEJABAT

YG DITUNJUK MENGENAI TANGGUNG JAWAB TERHADAP KEBENARAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN;

 MENGUJI FAKTUR PAJAK BESERTA SSP-NYA. 30 30

PENGUJIAN POTONGAN PAJAK PADA SPM  PA/KPA sebagai wajib pungut berkewajiban utk menghitung,

memotong, dan menyetorkan kewajiban perpajakan atas setiap transaksi yg menjadi obyek pajak, sebagai konsekuensi penyerahan kewenangan ordonator kepada PA/KPA;

 PA/KPA bertanggungjawab terhadap kebenaran perhitungan

pajak atas setiap transaksi yg menjadi obyek pajak, dan berkewajiban menghitung, memotong dan mencantumkan nilai uangnya pada SPM yg diterbitkan serta melampirkan Faktur Pajak dan SSPnya;

 KPPN tidak berkewajiban melakukan pengujian terhadap

kebenaran perhitungan besaran pajak yang tercantum pada potongan SPM;

31 31

PENGUJIAN POTONGAN PAJAK PADA SPM

Pengujian terhadap Faktur Pajak dan SSP yang dilaksanakan oleh KPPN, meliputi : 1. 2.

3.

4.

Kesesuaian data identitas wajib pajak pada faktur pajak dan SSP dengan identitas wajib pajak pada SPM; Kesesuaian cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf yang tercantum pada faktur pajak dan SSP dengan jumlah potongan pajak pada SPM; Kebenaran penulisan jumlah uang dalam angka dan huruf yang tercantum pada faktur pajak dan SSP, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan; Kesesuaian uraian pekerjaan/jasa kena pajak pada faktur pajak dan SSP dengan uraian pekerjaan/jasa pada SPM;

32 32

PENGUJIAN FORMAL  MENCOCOKKAN TANDATANGAN PEJABAT PENANDATANGAN SPM DENGAN SPESIMEN TANDATANGAN;  MEMERIKSA CARA PENULISAN/PENGISIAN JUMLAH UANG DALAM ANGKA DAN HURUF;

 MEMERIKSA KEBENARAN DALAM PENULISAN, TERMASUK TIDAK BOLEH TERDAPAT CACAT DALAM PENULISAN.

33

ALUR PEMBAYARAN PADA SATKER 1. Alur Pembayaran dengan UP; 2. Alur Pembayaran Langsung (LS) ke Phk Ketiga; 3. Alur Pembayaran Langsung melalui Bendahara;

4. Alur Penyusunan LPJ Bendahara.

34 34

1. Alur Pembayaran dengan UP SPM-GUP 6

SPP-GUP 5 belanja

Uji & periksa

Perintah

PPK

2

Konsep SPM

1

SP2D GUP

7a

Uji & periksa

SP2D GUP

KPPN

PPSPM 8

7b 4

SP2D GUP

9

Posting UAKPA

3

Uji & periksa Bukukan

BENDAHARA

7C

Pihak ke 3

BO I 35

2. Alur Pembayaran LS ke Phk Ketiga SPP-LS Kontrak

PPK

SPM-LS

2

Uji & periksa Konsep SPM

1

SP2D LS

Posting UAKPA

3

SP2D LS

4a

PPSPM

Uji & periksa

SP2D LS

KPPN 4b

5

6

Bukukan

BENDAHARA

4C

Pihak ke 3

BO I 36

3. Alur Pembayaran Langsung melalui Bendahara SPP-LS

SPM-LS

1

Uji & Periksa

Perintah

PPK

6

SP2D LS

3a

SP2D LS

KPPN

4

3b

Uji & periksa Bukukan

5

Posting UAKPA

Uji & periksa

PPSPM

Konsep SPM

SP2D LS

2

7

BENDAHARA 3c

Pihak ke 3/ Pegawai

BO I 37

Alur Penyusunan LPJ Bendahara SPM

SPP

SP2D

KPPN

PPSPM

PPK Kontrak

Posting

Pembukuan

UAKPA

BENDAHARA

Konsep

LK

Rekon LPJ LK

Konsep

LPJ

LPJ

BO I

Pihak ke 3 38

PERCEPATAN PENYELESAIAN TAGIHAN PADA SATUAN KERJA (PMK Nomor : 170/PMK.05/2010)

39

PERCEPATAN PENYELESAIAN TAGIHAN PADA SATUAN KERJA (PMK Nomor : 170/PMK.05/2010)

• Menjamin kepastian waktu penyelesaian tagihan di satuan kerja, sejak hak tagih muncul, permintaan pembayaran, hingga perintah pembayaran • Kepatuhan terhadap norma waktu penyelesaian tagihan menjadi bagian dari Sistem Pengendalian Internal di Satuan Kerja/Kementerian Negara/Lembaga 40

Batas Waktu Penyelesaian Tagihan atas Beban APBN pada Satuan Kerja (PMK No. 170/PMK.05/2010) Menyusun pengaturan batas waktu (time frame) penyelesaian tagihan di tingkat satuan kerja PENERIMA HAK

TAGIHAN

REKENING

PPK

PP-SPM

SPP LS

SPM LS

Dokumen pendukung SPP LS

Dokumen Pendukung SPM LS

Diselesaikan 5 hari kerja

Diselesaikan 5 hari kerja

KPPN SP2D

BO SP2D

Diselesaikan 1 jam kerja

Diselesaikan 2 jam kerja 41

PERCEPATAN PENYELESAIAN TAGIHAN PADA SATUAN KERJA PARA PIHAK YANG TERKAIT

JENIS SPP/SPM/SP2D UP/ TUP

GUP ISI

GUP NIHIL

LS NBP

LS BP

PENERIMA HAK/PPABP/ Bend Pengeluaran

- HK

- HK

- HK

5/5 HK

- HK

KPA/PPK

2/2 HK

5/2 HK

5/2 HK 5/2 HK 4/2 HK

PP-SPM

2/2 HK

4/2 HK

3/2 HK 5/2 HK 5/2 HK

PENYAMPAIAN SPM

2 HK

2 HK

2 HK

2 HK

2 HK

KPPN

1 JAM

1 JAM

1 JAM

1 JAM

1 JAM

10 HK

15 HK

14 HK

26 HK

15 HK

JUMLAH HK MAKSIMAL

42

AKUN YANG SERING DIGUNAKAN DALAM REVISI DIPA/POK Akun

Uraian Akun

Penjelasan dan Penggunaan Akun

BELANJA BARANG 521115

Honor Operasional Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan Satuan Kerja yang terkait dengan operasional kegiatan satker. Contoh : a. Honor Pejabat KPA b. Honor PPK c. Honor Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM. d. Honor Bendahara Pengeluaran/ PUM e. Honor staf pengelola keuangan f. Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa g. Honor Pengelola PNBP h. Termasuk Honor Tim SAI (Pengelola SAK dan SIMAK BMN) Honor Operasional Satuan Kerja merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan pembayaran honornya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran. 43


Uraian Akun

BELANJA PEGAWAI 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

521213

Honor Output Kegiatan

Penjelasan dan Penggunaan Akun Pengeluaran untuk membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113, 521114 dalam rangka kegiatan operasional. Belanja Barang Operasional Lainnya dapat digunakan untuk belanja bantuan transport dalam kota, dalam rangka kegiatan operasional satker. Belanja Barang Operasional Lainnya dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada pegawai di lingkup Kementerian Negara/Lembaga atau di luar lingkup satuan kerja Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output. Contoh : honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor untuk Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekreariat). Honor Output Kegiatan dapat digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka penyerahan barang kepada masyarakat. Honor Output Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus-menerus dalam satu tahun. 44


Uraian Akun


BELANJA BARANG

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya.

Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam akun 521211 dan 521212 termasuk barang/modal yang akan diserahkan kepada masyarakat serta biaya-biaya crash program. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk belanja bantuan transport dalam kota dalam rangka kegiatan non operasional satker termasuk uang saku dan paket meeting (kontraktual). 521311 Belanja Barang Digunakan untuk mencatat pengeluaran Penunjang Kegiatan pembelian/pengadaan barang yang terkait Dekonsentrasi dengan kegiatan pendukung atas kegiatan non fisik Dana Dekonsentrasi. Pembelian pengadaan dimaksud menghasilkan BMN untuk diserahkan kepada pemerintah 45 daerah.


Uraian Akun


BELANJA BARANG 521321 Belanja Barang Penunjang Kegiatan Tugas Pembantuan (TP)

521411 Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan (TP)

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang terkait dengan kegiatan pendukung atas kegiatan fisik Dana Tugas Pembantuan. Pembelian pengadaan dimaksud menghasilkan BMN untuk diserahkan kepada pemerintah daerah. Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang terkait dengan: a. kegiatan fisik lain pada kegiatan Tugas Pembantuan (TP) dan menghasilkan barang habis pakai seperti: obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit, ikan, dan pupuk untuk diserahkan kepada pemerintah daerah/masyarakat. b. Kegiatan Tugas Pembantuan yang melakukan renovasi atas Aset Tetap yang bukan milik pemerintah pusat seperti revitalisasi Museum milik Pemda/Yayasan, termasuk kegiatan Biaya Operasional Kesehatan (BOK). 46


Uraian Akun


BELANJA BARANG 522115

Belanja Jasa Profesi

Belanja untuk pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan diberikan kepada Pegawai PNS dan non PNS sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar dalam kegiatan di luar Direktorat dan Es I pegawai yang bersangkutan untuk kepentingan dinas. Belanja Jasa Profesi yang digunakan untuk pembayaran honor narasumber PNS pada kegiatan yang diikuti peserta dari luar instansi atau dari eselon satu lain

524119

Belanja Perjalanan Lainnya .

Pengeluaran untuk perjalanan lainnya dalam rangka pendukung kegiatan K/L yang tidak tertampung di dalam pos belanja perjalanan biasa dan tetap Belanja Perjalanan Lainnya dapat digunakan untuk transport dalam rangka perjalanan dinas apabila perjalanan dinas dimaksud memenuhi kriteria dalam PMK No.45/PMK.05/2007 juncto PMK No.07/PMK.05/2008 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Termasuk biaya pertemuan, seminar dan rapat (swakelola), untuk uang harian dan transport kegiatan rapat luar kota (full board). 47


Uraian Akun

BELANJA BARANG 521214 Belanja karena rugi selisih kurs Uang Persediaan Satker RI/Atase Teknis

Penjelasan dan Penggunaan Akun Digunakan untuk mencatat kerugian selisih kurs Uang Persediaan pada Satker Perwakilan RI di Luar Negeri dan Atase Teknis. Penjelasan: Untuk pendapatan dari untung selisih kurs lebih menggunakan akun 423942 (Pendapatan dari untung selisih kurs UP Satker di LN dan Atase Teknis)

BELANJA MODAL 536111 Belanja Modal Fisik Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Pengeluaran untuk memperoleh aset non fisik sampai dengan siap digunakan. Belanja Modal Fisik Lainnya dapat digunakan untuk pengadaan software, pengembangan website, pengadaan lisensi yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun baik secara swakelola maupun dikontrakkan kepada Pihak Ketiga. Belanja Modal Fisik Lainnya dapat digunakan untuk pembangunan aset tetap renovasi yang akan diserahkan kepada entitas lain dan 48 masih dilingkungan pemerintah pusat.

AKUN

PENJELASAN PENGGUNAANNYA

571111 : Belanja Bansos Utk Rehabilitasi Sosial Dlm Bentuk

Uang; Digunakan utk belanja bansos dalam bentuk uang yang dimaksudkan utk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yg mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk a.l.: motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, dan bimbingan lanjut;

571112 : Belanja Bansos Utk Rehabilitasi Sosial Dlm Bentuk

Barang; Digunakan utk belanja bansos dalam bentuk barang yang dimaksudkan utk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yg mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

AKUN


572111 :

Belanja Bansos Utk Jaminan Sosial Dlm Bentuk Uang; Digunakan utk belanja bansos dalam bentuk uang yang dimaksudkan utk skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah;

572112 :

Belanja Bansos Utk Jaminan Sosial Dlm Bentuk Barang; Digunakan utk belanja bansos dalam bentuk barang yang dimaksudkan utk skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah;

AKUN


573111 : Belanja Bansos Utk Pemberdayaan Sosial Dlm

Bentuk Uang; Digunakan utk belanja bansos dalam bentuk uang yang diarahkan utk menjadikan warga negara yg mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial diberikan melalui a.l. : a.Peningkatan kemauan dan kemampuan, yang dilakukan dlm bentuk : diagnosis dan pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, pendampingan, pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha, peningkatan akses pemasaran hasil usaha, supervisi dan advokasi sosial, penguatan keserasian sosial, penataan lingkungan, dan/atau bimbingan lanjut; b.Penggalian potensi dan sumber daya yang dilakukan dlm bentuk : diagnosis dan pemberian motivasi, penguatan kelembagaan masyarakat, kemitraan dan penggalangan dana, dan/atau pemberian stimulan; c.Penggalian nilai-nilai dasar; d.Pemberian akses; dan/atau e.Pemberian bantuan usaha;

AKUN


573112 : Belanja Bansos Utk Pemberdayaan Sosial Dlm

Bentuk Barang; Digunakan utk belanja bansos dalam bentuk barang yang diarahkan utk menjadikan warga negara yg mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial diberikan melalui a.l. : a.Peningkatan kemauan dan kemampuan, yang dilakukan dlm bentuk : diagnosis dan pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, pendampingan, pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha, peningkatan akses pemasaran hasil usaha, supervisi dan advokasi sosial, penguatan keserasian sosial, penataan lingkungan, dan/atau bimbingan lanjut; b.Penggalian potensi dan sumber daya yang dilakukan dlm bentuk : diagnosis dan pemberian motivasi, penguatan kelembagaan masyarakat, kemitraan dan penggalangan dana, dan/atau pemberian stimulan; c.Penggalian nilai-nilai dasar; d.Pemberian akses; dan/atau e.Pemberian bantuan usaha;

AKUN


574111 : Belanja Bansos Utk Perlindungan Sosial Dlm Bentuk Uang; Digunakan utk belanja bansos dalam bentuk uang yang dimaksudkan utk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui a.l. : a. Bantuan sosial yg diberikan dalam bentuk : bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan; b. Advokasi sosial yang diberikan dlm bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak; c. Bantuan hukum diberikan dlm bentuk pembelaan dan konsultasi hukum;

AKUN


574112 : Belanja Bansos Utk Perlindungan Sosial Dlm Bentuk Barang; Digunakan utk belanja bansos dalam bentuk barang yang dimaksudkan utk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui a.l. : a. Bantuan sosial yg diberikan dalam bentuk : bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan; b. Advokasi sosial yang diberikan dlm bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak; c. Bantuan hukum diberikan dlm bentuk pembelaan dan konsultasi hukum;

AKUN


575111 : Belanja Bansos Utk Penanggulangan Kemiskinan Dlm Bentuk Uang; Digunakan utk belanja bansos dlm bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yg dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yg tdk mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yg layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk a.l. : a. Penyuluhan dan bimbingan sosial, b. Pelayanan sosial, c. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, d. Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar, e. Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar, f. Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau g. Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha;

AKUN


575112 : Belanja Bansos Utk Penanggulangan Kemiskinan Dlm Bentuk Barang; Digunakan utk belanja bansos dlm bentuk barang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yg dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yg tdk mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yg layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk a.l. : a.Penyuluhan & bimbingan sosial, b.Pelayanan sosial, c.Penyediaan akses kesempatan kerja & berusaha, d.Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar, e. Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar, f. Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau g. Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha;

AKUN


576111 : Belanja Bansos Utk Penanggulangan Bencana

Dlm Bentuk Uang; Digunakan utk belanja bansos dlm bentuk uang yg merupakan serangkaian upaya yg meliputi penetapan kebijakan pembangunan yg berisiko, timbulnya bencana, kegiatan pencegahan/ mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi/ rekonstruksi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk a.l. : a. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, b. Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan penampungan serta tempat hunian, c. Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan, d. Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana, e. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, f. Santunan duka cita, dan g. Santunan kecacatan.

AKUN


576112 : Belanja Bansos Utk Penanggulangan Bencana Dlm Bentuk Barang; Digunakan utk

belanja bansos dlm bentuk barang yg merupakan serangkaian upaya yg meliputi penetapan kebijakan pembangunan yg berisiko, timbulnya bencana, kegiatan pencegahan/ mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi/ rekonstruksi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk a.l. : a. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, b. Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan penampungan serta tempat hunian, c. Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan, d. Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana, e. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, f. Santunan duka cita, dan g. Santunan kecacatan.

59

POKOK BAHASAN 1. PELAKSANAAN ANGGARAN 2. PENGUJIAN TAGIHAN DAN PERINTAH MEMBAYAR 3. PERCEPATAN PENYELESAIAN TAGIHAN PADA SATUAN KERJA

Recommend Documents